Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Gagal Hari Ini, KPK Korsel Siap Tangkap Presiden Yoon Lagi Senin Depan

    Gagal Hari Ini, KPK Korsel Siap Tangkap Presiden Yoon Lagi Senin Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), akan kembali berupaya menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol pada 6 Januari atau Senin mendatang.

    CIO punya waktu hingga Senin (6/1) untuk menangkap Yoon atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan usai deklarasi darurat militer.

    “Kami berencana untuk memutuskan langkah selanjutnya setelah peninjauan,” demikian pernyataan resmi CIO, dikutip Yonhap.

    Mereka menyesalkan perilaku tersangka yang menolak mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan.

    Tim CIO sebetulnya sudah mengunjungi kediaman Yoon untuk menangkap dia pada hari ini, Jumat. Namun, mereka dihalangi pendukung hingga militer.

    Menurut laporan terdapat sekitar 2.700 pasukan keamanan, ribuan pendukung, dan ratusan bus yang bersiaga.

    CIO sempat bernegosiasi dengan berbagai pihak, tetapi buntu. Mereka lantas memutuskan untuk menunda penangkapan Yoon karena alasan keamanan.

    “Kami memutuskan bahwa pelaksanaan surat perintah penahanan secara praktis tidak mungkin dilakukan karena konfrontasi yang terus berlanjut, dan menangguhkan pelaksanaan karena khawatir akan keselamatan personel di lokasi yang disebabkan oleh perlawanan,” lanjut mereka.

    Surat pengadilan

    CIO hendak menangkap Yoon setelah pengadilan Seoul merilis surat penangkapan pada pekan lalu. Surat itu juga merupakan permintaan dari lembaga tersebut karena sang presiden sudah tiga kali mangkir dari panggilan.

    Yoon sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia juga dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Di luar itu, dia sedang menunggu nasib soal status presiden yang digodok Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dari sisi hukum. Jika sah, Yoon akan lengser dari kursi presiden, tetapi jika dianggap ilegal dia kembali memegang kekuasaan.

    (isa/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Korsel ‘Menyerah’, Gagal Tangkap Presiden Yoon Usai Diblok Militer

    KPK Korsel ‘Menyerah’, Gagal Tangkap Presiden Yoon Usai Diblok Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Lembaga antikorupsi Korea Selatan, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), akhinya ‘menyerah’ dan gagal menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol usai diblokir militer, Jumat (3/1).

    CIO telah memutuskan untuk menghentikan upaya menangkap Yoon terkait deklarasi darurat militer. Pernyataan ini muncul pasukan keamanan presiden (Presidential Security Service/PPS), militer, dan pendukung menghalangi petugas menangkap Yoon.

    “Sehubungan dengan pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, ditetapkan bahwa pelaksanaannya tak mungkin dilakukan karena kebuntuan yang sedang berlangsung,” demikian pernyataan CIO, dikutip Al Jazeera.

    Lembaga itu menyatakan kekhawatiran mereka terhadap keselamatan personel di lokasi menyebabkan keputusan untuk menghentikan upaya paksa tersebut.

    CIO tiba di kediaman Yoon di Seoul pada Jumat pagi. Namun, mereka dihalangi sekitar 2.700 aparat kepolisian. Sebanyak 135 bus polisi juga terlihat berjaga di dekat tempat tinggal Yoon.

    Jalan buntu

    Penyidik CIO sempat diizinkan melewati barikade untuk ke rumah Yoon. Namun, proses ini, tampaknya mengalami kebuntuan.

    CIO hendak menahan Yoon setelah pengadilan Seoul merilis surat penangkapan. Surat itu juga merupakan permintaan dari lembaga tersebut karena sang presiden sudah tiga kali mangkir dari panggilan.

    Yoon sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia juga dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Di luar itu, dia sedang menunggu nasib soal status presiden yang digodok Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dari sisi hukum. Jika sah, Yoon akan lengser dari kursi presiden, tetapi jika dianggap ilegal dia kembali memegang kekuasaan.

    (isa/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel Batal Ditangkap Hari Ini

    Presiden Korsel Batal Ditangkap Hari Ini

    Jakarta –

    Penyidik Korea Selatan (Korsel) membatalkan upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Pembatalan ini disampaikan langsung Kantor Investigasi Korupsi atau Corruption Investigation Office (CIO).

    “Mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, diputuskan bahwa eksekusi secara efektif tidak mungkin untuk dilakukan karena kebuntuan yang sedang berlangsung,” ujar CIO dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    “Kekhawatiran terhadap keselamatan personel di lokasi menyebabkan keputusan untuk menghentikan eksekusi,” imbuhnya.

    Penyidik dan Jaksa Dihadang

    Sebelumnya, penyidik disebut berhasil memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol usai melewati barikade keamanan yang super ketat. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    “Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk,” ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.

    Dalam laporan AFP, suasana di sekitar kediaman Yoon sangat ramai. Belasan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berbaris di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    Yoon disebut telah mengurung diri di dalam kediamannya sejak pengadilan menyetujui surat perintah penahanannya awal pekan ini, dan bersumpah untuk “melawan” pihak berwenang yang berusaha menginterogasinya atas upaya darurat militer yang gagal.

    Lihat Video ‘Eks Presiden Yoon Suk Yeol Dijemput Paksa Tim Penyidik’:

    (zap/imk)

  • Komentar Langka! Korut Menilai Korsel Sedang Kacau Balau

    Komentar Langka! Korut Menilai Korsel Sedang Kacau Balau

    Jakarta –

    Korea Utara (Korut) menilai Korea Selatan (Korsel) sedang kacau alias kaos. Menurut Korut, perpolitikan Korsel sedang lumpuh di tengah penangkapan untuk Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.

    Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), komentar Korut soal Korsel lewat Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) seperti ini sangat jarang ada. Komentar dalam berita itu tanpa disertai kutipan pejabat.

    “Di negara boneka Korea Selatan, pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya kini telah digulirkan menyusul peristiwa darurat militer pada 3 Desember,” tulis KCNA.

    Media Korut memang sering menyebut Korsel sebagai ‘negara boneka’. Maksud dari istilah propaganda rezim komunis itu, Korsel adalah bonekanya Amerika Serikat (AS).

    “Surat perintah penangkapan telah diterbitkan terhadap Presiden, melumpuhkan jalannya pemerintahan dan memperparah kekacauan sosial dan politik,” tulis KCNA.

    “Media asing telah mengkritik bahwa Korea Selatan telah terjerembab ke dalam badai politik,” tulis KCNA.

    Keterangan dari kantor berita Korut KCNA tersebut diterbitkan oleh surat kabar Korut Rodong Sinmun. Kantor berita Korsel, Yonhap, menilai hal itu sebagai upaya yang jelas untuk menekankan soal ‘perbandingan stabilitas negara’ antara negara demokrasi Korsel dengan negara komunis (meskipun bernama ‘Republik Demokratik’) Korut.

    Soal perkembangan penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, para penyelidik memasuki kediaman presidennya pada Jumat (3/1/2024) pagi tadi dalam upaya untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tetapi terlibat dalam kebuntuan dengan pengawal keamanannya.

    (dnu/dnu)

  • Detik-detik KPK Korsel Masuk ke Area Kediaman Presiden Yoon

    Detik-detik KPK Korsel Masuk ke Area Kediaman Presiden Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekitar 2.700 aparat kepolisian dikerahkan untuk menjemput paksa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Jumat (3/1).

    Pengerahan polisi itu terjadi saat tim penyidik dari KPK Korsel tiba di kediaman Yoon untuk menahan sang presiden.

    Penahanan itu berkaitan dengan deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember lalu yang membuat gaduh negara tersebut.

    Sementara itu, Paspampres Korsel mencegah pejabat KPK Korsel untuk menangkap Yoon.

  • Penangkapan Presiden Korea Selatan Dimulai Hari Ini, Tim Investigasi Masuk Rumah Dinas Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Penangkapan Presiden Korea Selatan Dimulai Hari Ini, Tim Investigasi Masuk Rumah Dinas Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Proses penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dimulai, Bareskrim masuk rumah dinas pada Jumat (3/1/2025).

    Tindakan ini dilakukan karena Yoon Suk Yeol sudah tiga kali gagal memenuhi permintaan untuk hadir di pengadilan.

    Surat perintah penangkapan Yoon Suk Yeol dikeluarkan pada 31 Desember 2024 atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi.

    Kantor Investigasi Korupsi dan Tim Investigasi Khusus Keadaan Darurat Militer bertugas untuk memulai proses penerapan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol hari ini.

    Mereka berangkat dari Kompleks Pemerintahan Gwacheon pukul 06.14 waktu setempat dan tiba di depan kediaman resmi Presiden Yoon di Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul pada pukul 07.21 waktu setempat.

    Sekitar 20 penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi dan polisi memulai percakapan dengan seorang pejabat dari Dinas Keamanan Presiden di depan kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol sekitar pukul 07.50 pagi waktu setempat.

    Mereka tidak bisa langsung masuk karena pintu masuk rumah dinas dihadang oleh bus dan kendaraan lain yang tampaknya dikerahkan Badan Keamanan Nasional, seperti diberitakan Yonhap.

    Untuk mendukung tim investigasi, polisi Korea Selatan mengirim detektif dan mengerahkan 2.700 orang dari 45 unit anti huru hara untuk menjaga ketertiban di sekitar rumah dinas.

    Proses penangkapan hari ini juga dihadiri oleh Jaksa Lee Dae-hwan, kepala Satuan Tugas Darurat Militer (TF) Kementerian Penuntutan Umum.

    Ia dan tim investigasi kemudian memasuki halaman kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol pada hari ini sekitar pukul 08.02 waktu setempat ketika barikade dibuka.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi kepada wartawan pada pukul 08.04 waktu setempat hari ini.

    Darurat Militer Korea Selatan, Awal Runtuhnya Kekuasaan Yoon Suk Yeol

    Presiden Yoon Suk Yeol, yang mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, mengerahkan militer dan polisi untuk menangguhkan kekuasaan Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Nasional.

    Langkah ini diambil oleh Yoon Suk Yeol sebagai respons terhadap kebuntuan politik yang disebabkan oleh oposisi yang menghalangi anggaran dan upaya pemakzulan terhadap anggota kabinetnya. 

    Yoon Suk Yeol menuduh oposisi sebagai “anti-negara” dan berupaya menggulingkan demokrasi bebas di Korea Selatan.

    Namun, darurat militer itu hanya berlangsung sekitar 6 jam setelah majelis nasional melakukan voting untuk membatalkan keputusan tersebut.

    Yoon Suk Yeol dituduh sebagai pemimpin pemberontakan yang memulai kerusuhan yang bertujuan mengganggu konstitusi nasional dan menyalahgunakan kekuasaan serta menghalangi pelaksanaan hak.

    Setelah penuntutan, polisi dan Kementerian Penuntut Umum masing-masing melancarkan penyelidikan, seperti diberitakan surat kabar Korea Selatan, Hankyoreh.

    Mantan Menteri Pertahanan Nasional Kim Yong-hyun, Komandan Komando Kontra Intelijen Angkatan Bersenjata ROK Yeo Yeo-hyung, dan Komandan Komando Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo , yang berpartisipasi dalam perang saudara di bawah perintah Presiden Yoon, telah ditangkap dan diadili atas tuduhan terlibat dalam misi penting untuk perang saudara.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Paspampres Cegah KPK Korsel Tangkap Yoon di Rumah Kepresidenan

    Paspampres Cegah KPK Korsel Tangkap Yoon di Rumah Kepresidenan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasukan pengamanan (Paspampres) Presiden Korea Selatan mencegah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korsel untuk masuk kediaman presiden di Seoul buat menangkap presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.

    Pihak kepolisian dan KPK Korsel mendatangi kediaman Kepresidenan untuk menjalankan penangkapan Yoon usai terkait darurat militer yang dinilai melanggar konstitusi Korsel.

    Media Korsel KBS World melaporkan sejumlah kendaraan para pejabat tinggi KPK Korsel terpantau terparkir di depan gerbang rumah Kepresidenan sejak pukul 08.00 waktu setempat dan tidak diizinkan masuk oleh Paspampres Korsel.

    Pejabat KPK itu disebut telah menunjukkan surat perintah penangkapan kepada kepala Paspampres Korsel, namun ditolak.

    Paspampres bersikeras bahwa mereka menjalankan tugas melindungi presiden seuai dengan hukum yang berlaku.

    Pihak kepolisian sebelumnya mengerahkan 2.700 personel di sekitar kediaman presiden untuk menjaga ketertiban dan mencegah bentrokan di antara para pengunjuk rasa yang menentang dan mendukung Presiden Yoon.

    Sebelumnya, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon pada Selasa (31/12) dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara dalam upaya sang presiden memberlakukan darurat militer.

    Tim kuasa hukum Yoon pun segera mengajukan banding atas putusan pengadilan yang mengeluarkan surat penangkapan. Mereka menilai surat penangkapan tersebut melanggar Konstirusi dan Hukum Acara Pidana.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel yang Hadang Penyidik Mundur

    Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel yang Hadang Penyidik Mundur

    Seoul –

    Partai oposisi Korea Selatan yang menguasai mayoritas parlemen meminta presidential security service (PSS) atau pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol untuk bekerja sama dalam penangkapan. Mereka menegaskan bahwa aksi penghadangan penangkapan bisa diproses hukum.

    “Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan akan dihukum atas tuduhan menghalangi tugas resmi khusus dan terlibat dalam pemberontakan,” kata perwakilan Partai Demokrat Park Chan-dae, seperti dilansir BBC, Jumat (3/1/2025).

    Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon telah meminta penyidik untuk menahan diri. Menurutnya penangkapan itu upaya yang tidak masuk akal.

    “Upaya tidak masuk akal untuk menangkap presiden yang sedang menjabat,” katanya.

    Sebelumnya dilansir AFP, penyelidik Korsel memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait pengumuman darurat militer beberapa waktu lalu. Penyelidik dan jaksa harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO).

    Penyelidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    Hingga saat ini belum jelas apakah Tim Keamanan Kepresidenan, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah penyidik atau tidak.

    (lir/yld)

  • KPK Korsel-Polisi Diblokir Militer dan Ribuan Pendukung di Rumah Yoon

    KPK Korsel-Polisi Diblokir Militer dan Ribuan Pendukung di Rumah Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan menghadapi perlawanan dari unit militer dan para suporter eks Presiden Yoon Suk Yeol saat hendak menjemput paksa mantan orang nomor satu di negara tersebut, Jumat (3/1).

    Kantor berita Korsel Yonhap melaporkan unit militer diduga milik Komando Pertahanan Ibu Kota memblokir akses penyidik yang tiba di dalam kediaman Yoon.

    Menurut polisi Korsel, para penyidik tak diizinkan melangkah lebih jauh ke rumah sang eks presiden.

    Tim penyidik yang menjemput paksa Yoon terdiri dari 30 orang CIO dan 120 aparat kepolisian. Sebanyak 70 di antaranya menunggu di luar kompleks kediaman.

    CIO telah tiba di kediaman Yoon sejak sekitar pukul 06.00 waktu setempat. Mereka hendak menangkap Yoon untuk selanjutnya diinterogasi, sesuai surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan Seoul awal pekan ini.

    CIO meminta pengadilan merilis surat perintah penangkapan lantaran Yoon mangkir tiga kali dari panggilan untuk pemeriksaan terkait deklarasi darurat militer.

    Selain telah mendapatkan surat perintah pengadilan, CIO juga telah memperoleh surat perintah untuk menggeledah kediaman Presiden.

    Sejalan dengan ini, polisi mengatakan pihaknya akan menahan pasukan pengamanan presiden maupun para pendukung Yoon jika mereka menghalang-halangi tim penyidik menjemput paksa Yoon. Penahanan itu didasari tuduhan menghalangi tugas resmi.

    Ribuan pendukung Yoon sejak beberapa hari lalu berkumpul di luar kediaman presiden untuk menentang pemakzulannya. Tak hanya itu, mereka juga memblokir otoritas yang ingin menahannya. Beberapa pedemo berujung ditangkap karena bentrok dengan aparat.

    Penyelidikan bersama

    CIO telah bekerja sama dengan polisi dan unit investigasi Kementerian Pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama atas deklarasi darurat militer 3 Desember.

    Jika berhasil menangkap Yoon, CIO akan membawa sang Presiden ke markas mereka di Gwacheon guna menginterogasinya sebelum menahan sang Presiden di Pusat Penahanan Seoul.

    Setelah ditahan, CIO memiliki waktu 48 jam untuk mencari surat perintah lain untuk penangkapan resmi sang mantan presiden atau membebaskan dia.

    (bal/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penyidik dan Jaksa Dihadang Saat Masuk ke Rumah Presiden Korsel

    Penyidik dan Jaksa Dihadang Saat Masuk ke Rumah Presiden Korsel

    Jakarta –

    Penyidik Korea Selatan (Korsel) memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait pengumuman darurat militer beberapa waktu lalu. Penyidik dan jaksa harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    Penyidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    “Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk,” ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.

    Hingga saat ini belum jelas apakah Tim Keamanan Kepresidenan, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah penyidik atau tidak.

    Dalam laporan AFP, suasana di sekitar kediaman Yoon sangat ramai. Belasan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berbaris di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    Sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi telah dikerahkan ke daerah tersebut untuk mencegah bentrokan, setelah pendukung Yoon berhadapan dengan demonstran anti-Yoon pada Kamis.

    Terbaru, dilihat di Kantor berita Yonhap, Tim Keamanan Kepresidenan menolak penggeledahan yang dilakukan penyidik di kediaman Yoon. Namun, belum ada laporan rinci mengenai itu.

    (zap/imk)