Jakarta, CNBC Indonesia – Penyidik gabungan batal menangkap Presiden Non Aktif Korea Selatan Yoon Suk Yeol di kediamannya di Yongsan-gu, Seoul pada Jumat waktu setempat. Penangkapan presiden yang sudah dimakzulkan oleh parlemen itu ditangguhkan demi keselamatan penyidik.
Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (03/01/2025).
Seoul –
Korea Utara (Korut) melakukan hal langka dengan mengomentari kondisi politik di Korea Selatan (Korsel). Menurut Korut, tetangganya itu sedang dalam kondisi semrawut.
Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), Korut menilai Korsel sedang kacau akibat krisis politik yang terjadi. Menurut Korut, perpolitikan Korsel sedang lumpuh di tengah perintah penangkapan Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.
Komentar Korut soal Korsel lewat Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) seperti ini sangat jarang ada alias langka. Komentar dalam berita itu tanpa disertai kutipan pejabat.
“Di negara boneka Korea Selatan, pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya kini telah digulirkan menyusul peristiwa darurat militer pada 3 Desember,” tulis KCNA.
Media Korut memang sering menyebut Korsel sebagai ‘negara boneka’. Istilah ini merupakan propaganda yang menganggap Korsel merupakan boneka Amerika Serikat (AS), musuh Korut.
“Surat perintah penangkapan telah diterbitkan terhadap Presiden, melumpuhkan jalannya pemerintahan dan memperparah kekacauan sosial dan politik,” tulis KCNA.
“Media asing telah mengkritik bahwa Korea Selatan telah terjerembab ke dalam badai politik,” tulis KCNA.
Keterangan dari kantor berita KCNA tersebut diterbitkan oleh surat kabar Korut Rodong Sinmun. Kantor berita Korsel, Yonhap, menilai hal itu sebagai upaya yang jelas untuk menekankan ‘perbandingan stabilitas negara’ antara demokrasi Korsel dengan negara Korut yang menganut komunisme.
Hubungan kedua negara ini memang sedang berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Korut telah meluncurkan banyak misil balistik pada 2024 dan dianggap melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Korut juga mengirim banyak balon berisi sampah sejak Mei tahun lalu ke Korsel. Langkah itu merupakan balasan Korut atas propaganda anti-Pyongyang yang dikirim Korsel ke Korut.
Komentar Korut Sebelumnya
Ilustrasi bendera Korut (Foto: Internet)
Korut sebenarnya pernah mengomentari situasi di Korsel. Komentar itu dilontarkan Korut lewat KCNA pada Rabu (11/12/2024) atau beberapa hari setelah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, meski akhirnya dibatalkan.
“Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer dan tanpa ragu menggunakan senjata dan pisau dari kediktatoran fasis yang menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” demikian ulasan media pemerintah Korut seperti dilansir AFP.
Korut menyebut peristiwa itu menunjukkan kerentanan dalam masyarakat Korsel. Korut menyebut darurat militer itu bakal mengakhiri kehidupan politik Yoon.
“Komunitas internasional menyaksikan dengan saksama. dengan penilaian bahwa insiden darurat militer mengungkap kerentanan dalam masyarakat Korea Selatan,” imbuh media pemerintah Korut dalam komentarnya.
“Para komentator menggambarkan deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba sebagai tindakan putus asa dan kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa berakhir lebih awal,” sebut media pemerintah Korut.
Saat mengumumkan darurat militer 3 Desember 2024, Yoon menyebut hal itu dilakukan untuk melindungi Korsel dari ‘ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan unsur-unsur anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan masyarakat’.
Krisis Politik di Korsel
Yoon Suk Yeol (Foto: AFP PHOTO/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE)
Krisis politik Korsel terjadi usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Darurat militer itu dicabut beberapa jam setelahnya usai Parlemen Korsel menggelar rapat darurat dan pemungutan suara yang meminta Presiden mencabut darurat militer.
Situasi Korsel langsung berbeda setelah peristiwa yang menghebohkan dunia itu. Demonstrasi menuntut agar Yoon dilengserkan dan diadili atas penerapan darurat militer terjadi di mana-mana.
Majelis Nasional Korea Selatan memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024. Mahkamah Konstitusi Korsel kemudian menggelar sidang terkait pemakzulan Yoon.
Sidang itu akan menjadi penentu keabsahan pemakzulan Yoon dari kursi kepresidenan. Meski telah dimakzulkan, badai untuk Yoon belum juga tuntas.
Dilansir kantor berita Yonhap dan AFP, Selasa (31/12/2024), Pengadilan Distrik Barat Seoul telah mengeluarkan surat perintah terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember 2024, mengatur pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaan.
“Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.
Penyidik Corruption Investigation Office (CIO) for High-ranking Officials Korsel pun berjanji akan melaksanakan surat perintah penahanan Yoon Suk Yeol. Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), penyidik CIO menegaskan mereka akan melaksanakan surat perintah untuk mehanan Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer sebelum batas waktu 6 Januari 2025.
Terbaru, penyidik telah datang ke kediaman Yoon untuk melaksanakan perintah penangkapan. Namun, pasukan pengamanan Yoon menghadang sehingga penyidik mundur.
Halaman 2 dari 3
(haf/haf)
Jakarta, CNN Indonesia —
Badan korupsi Korea Selatan, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), meminta bantuan plt Presiden Choi Sang Muk untuk menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol.
CIO menuntut Choi untuk memerintahkan pasukan keamanan presiden (Paspampres) agar bekerja sama dalam penangkapan Yoon, demikian dikutip Yonhap, Jumat (3/1).
Tim CIO hendak menangkap Yoon di kediaman di di Seoul pada hari ini. Namun, di tempat itu ribuan pendukung dan polisi bersiaga. Mereka juga kesulitan karena dihalangi Paspampres.
Meski dimakzulkan Yoon masih berstatus presiden dan Paspampres wajib memberikan perlindungan. Dia hanya kehilangan wewenang dan tugas untuk mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri.
CIO pada akhirnya gagal menangkap Yoon hari ini dan akan kembali melakukan upaya serupa pada 6 Januari.
Yoon sedang sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
CIO sudah tiga kali memanggil Yoon, tetapi dia selalu absen. Lembaga itu lalu meminta pengadilan mengeluarkan surat penangkapan.
Di luar itu, dia sedang menunggu nasib soal status presiden yang digodok Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dari sisi hukum. Jika sah, Yoon akan lengser dari kursi presiden, tetapi jika dianggap ilegal dia kembali memegang kekuasaan.
(isa/asa)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Pendukung Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol membawa bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat saat berjaga untuk menghalangi penangkapan dia oleh badan anti korupsi.
Perempuan bernama Ahn Young Mi (60) salah satu pendukung yang membawa bendera kedua negara itu. Dia tambak berdiri dekat barikade polisi.
Ahn menganggap kedua bendera itu merepresentasikan hubungan dekat Korea Selatan dan Amerika Serikat.
“[Saya berharap] AS atau [Presiden terpilih Donald] Trump akan datang dan menyelamatkan Yoon Suk Yeol,” kata dia, dikutip Korea Herald, Jumat (3/1).
Pendukung lain yang enggan disebutkan namanya membagikan bendera miniatur AS-Korsel.
Dengan mengibarkan kedua bendera itu, kata dia,”menandakan aliansi” dan menjadi kekuatan bagi pengunjuk rasa.
Beberapa orator juga meneriakkan “Trump manse!” ungkapan ini merupakan pujian yang diyakini sebagai intervensi AS dalam urusan Korsel.
Dukungan warga terhadap kelompok kanan atau konservatif tak lepas dari sejarah relasi Korsel dan AS.
Dalam Perang Korea 1950-1953, AS punya peran penting dalam membantu Korea Selatan menangkal penyebaran komunisme dari Korea Utara.
Di masa itu, bagi pendukung konservatif, mereka mendefinisikan AS sebagai pejuang kebebasan.
Terlepas dari relasi AS-Korsel, Yoon sedang sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
CIO sudah tiga kali memanggil Yoon, tetapi dia selalu absen. Lembaga itu lalu meminta pengadilan mengeluarkan surat penangkapan.
Kemudian pada hari ini, CIO berupaya menangkap Yoon di kediamannya. Namun, saat ke sana sudah ada ribuan polisi dan pedemo yang berjaga.
Petugas CIO terlibat pembicaraan dengan pihak Yoon. Namun, tak menghasilkan apa-apa. Mereka membatalkan penangkapan ini demi alasan keamanan.
CIO akan kembali menangkap Yoon pada pekan depan, tepatnya 6 Januari.
(isa/bac)
Jakarta, CNN Indonesia —
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), akan kembali berupaya menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol pada 6 Januari atau Senin mendatang.
CIO punya waktu hingga Senin (6/1) untuk menangkap Yoon atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan usai deklarasi darurat militer.
“Kami berencana untuk memutuskan langkah selanjutnya setelah peninjauan,” demikian pernyataan resmi CIO, dikutip Yonhap.
Mereka menyesalkan perilaku tersangka yang menolak mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan.
Tim CIO sebetulnya sudah mengunjungi kediaman Yoon untuk menangkap dia pada hari ini, Jumat. Namun, mereka dihalangi pendukung hingga militer.
Menurut laporan terdapat sekitar 2.700 pasukan keamanan, ribuan pendukung, dan ratusan bus yang bersiaga.
CIO sempat bernegosiasi dengan berbagai pihak, tetapi buntu. Mereka lantas memutuskan untuk menunda penangkapan Yoon karena alasan keamanan.
“Kami memutuskan bahwa pelaksanaan surat perintah penahanan secara praktis tidak mungkin dilakukan karena konfrontasi yang terus berlanjut, dan menangguhkan pelaksanaan karena khawatir akan keselamatan personel di lokasi yang disebabkan oleh perlawanan,” lanjut mereka.
Surat pengadilan
CIO hendak menangkap Yoon setelah pengadilan Seoul merilis surat penangkapan pada pekan lalu. Surat itu juga merupakan permintaan dari lembaga tersebut karena sang presiden sudah tiga kali mangkir dari panggilan.
Yoon sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia juga dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Di luar itu, dia sedang menunggu nasib soal status presiden yang digodok Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dari sisi hukum. Jika sah, Yoon akan lengser dari kursi presiden, tetapi jika dianggap ilegal dia kembali memegang kekuasaan.
(isa/asa)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Lembaga antikorupsi Korea Selatan, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), akhinya ‘menyerah’ dan gagal menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol usai diblokir militer, Jumat (3/1).
CIO telah memutuskan untuk menghentikan upaya menangkap Yoon terkait deklarasi darurat militer. Pernyataan ini muncul pasukan keamanan presiden (Presidential Security Service/PPS), militer, dan pendukung menghalangi petugas menangkap Yoon.
“Sehubungan dengan pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, ditetapkan bahwa pelaksanaannya tak mungkin dilakukan karena kebuntuan yang sedang berlangsung,” demikian pernyataan CIO, dikutip Al Jazeera.
Lembaga itu menyatakan kekhawatiran mereka terhadap keselamatan personel di lokasi menyebabkan keputusan untuk menghentikan upaya paksa tersebut.
CIO tiba di kediaman Yoon di Seoul pada Jumat pagi. Namun, mereka dihalangi sekitar 2.700 aparat kepolisian. Sebanyak 135 bus polisi juga terlihat berjaga di dekat tempat tinggal Yoon.
Jalan buntu
Penyidik CIO sempat diizinkan melewati barikade untuk ke rumah Yoon. Namun, proses ini, tampaknya mengalami kebuntuan.
CIO hendak menahan Yoon setelah pengadilan Seoul merilis surat penangkapan. Surat itu juga merupakan permintaan dari lembaga tersebut karena sang presiden sudah tiga kali mangkir dari panggilan.
Yoon sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia juga dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Di luar itu, dia sedang menunggu nasib soal status presiden yang digodok Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dari sisi hukum. Jika sah, Yoon akan lengser dari kursi presiden, tetapi jika dianggap ilegal dia kembali memegang kekuasaan.
(isa/asa)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta –
Penyidik Korea Selatan (Korsel) membatalkan upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Pembatalan ini disampaikan langsung Kantor Investigasi Korupsi atau Corruption Investigation Office (CIO).
“Mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, diputuskan bahwa eksekusi secara efektif tidak mungkin untuk dilakukan karena kebuntuan yang sedang berlangsung,” ujar CIO dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).
“Kekhawatiran terhadap keselamatan personel di lokasi menyebabkan keputusan untuk menghentikan eksekusi,” imbuhnya.
Penyidik dan Jaksa Dihadang
Sebelumnya, penyidik disebut berhasil memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol usai melewati barikade keamanan yang super ketat. Namun, mereka dihadang oleh militer.
“Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk,” ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.
Dalam laporan AFP, suasana di sekitar kediaman Yoon sangat ramai. Belasan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berbaris di luar kompleks di pusat kota Seoul.
Yoon disebut telah mengurung diri di dalam kediamannya sejak pengadilan menyetujui surat perintah penahanannya awal pekan ini, dan bersumpah untuk “melawan” pihak berwenang yang berusaha menginterogasinya atas upaya darurat militer yang gagal.
Lihat Video ‘Eks Presiden Yoon Suk Yeol Dijemput Paksa Tim Penyidik’:
(zap/imk)
Jakarta –
Korea Utara (Korut) menilai Korea Selatan (Korsel) sedang kacau alias kaos. Menurut Korut, perpolitikan Korsel sedang lumpuh di tengah penangkapan untuk Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.
Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), komentar Korut soal Korsel lewat Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) seperti ini sangat jarang ada. Komentar dalam berita itu tanpa disertai kutipan pejabat.
“Di negara boneka Korea Selatan, pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya kini telah digulirkan menyusul peristiwa darurat militer pada 3 Desember,” tulis KCNA.
Media Korut memang sering menyebut Korsel sebagai ‘negara boneka’. Maksud dari istilah propaganda rezim komunis itu, Korsel adalah bonekanya Amerika Serikat (AS).
“Surat perintah penangkapan telah diterbitkan terhadap Presiden, melumpuhkan jalannya pemerintahan dan memperparah kekacauan sosial dan politik,” tulis KCNA.
“Media asing telah mengkritik bahwa Korea Selatan telah terjerembab ke dalam badai politik,” tulis KCNA.
Keterangan dari kantor berita Korut KCNA tersebut diterbitkan oleh surat kabar Korut Rodong Sinmun. Kantor berita Korsel, Yonhap, menilai hal itu sebagai upaya yang jelas untuk menekankan soal ‘perbandingan stabilitas negara’ antara negara demokrasi Korsel dengan negara komunis (meskipun bernama ‘Republik Demokratik’) Korut.
Soal perkembangan penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, para penyelidik memasuki kediaman presidennya pada Jumat (3/1/2024) pagi tadi dalam upaya untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tetapi terlibat dalam kebuntuan dengan pengawal keamanannya.
(dnu/dnu)
Jakarta, CNN Indonesia —
Sekitar 2.700 aparat kepolisian dikerahkan untuk menjemput paksa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Jumat (3/1).
Pengerahan polisi itu terjadi saat tim penyidik dari KPK Korsel tiba di kediaman Yoon untuk menahan sang presiden.
Penahanan itu berkaitan dengan deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember lalu yang membuat gaduh negara tersebut.
Sementara itu, Paspampres Korsel mencegah pejabat KPK Korsel untuk menangkap Yoon.
TRIBUNNEWS.COM – Proses penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dimulai, Bareskrim masuk rumah dinas pada Jumat (3/1/2025).
Tindakan ini dilakukan karena Yoon Suk Yeol sudah tiga kali gagal memenuhi permintaan untuk hadir di pengadilan.
Surat perintah penangkapan Yoon Suk Yeol dikeluarkan pada 31 Desember 2024 atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi.
Kantor Investigasi Korupsi dan Tim Investigasi Khusus Keadaan Darurat Militer bertugas untuk memulai proses penerapan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol hari ini.
Mereka berangkat dari Kompleks Pemerintahan Gwacheon pukul 06.14 waktu setempat dan tiba di depan kediaman resmi Presiden Yoon di Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul pada pukul 07.21 waktu setempat.
Sekitar 20 penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi dan polisi memulai percakapan dengan seorang pejabat dari Dinas Keamanan Presiden di depan kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol sekitar pukul 07.50 pagi waktu setempat.
Mereka tidak bisa langsung masuk karena pintu masuk rumah dinas dihadang oleh bus dan kendaraan lain yang tampaknya dikerahkan Badan Keamanan Nasional, seperti diberitakan Yonhap.
Untuk mendukung tim investigasi, polisi Korea Selatan mengirim detektif dan mengerahkan 2.700 orang dari 45 unit anti huru hara untuk menjaga ketertiban di sekitar rumah dinas.
Proses penangkapan hari ini juga dihadiri oleh Jaksa Lee Dae-hwan, kepala Satuan Tugas Darurat Militer (TF) Kementerian Penuntutan Umum.
Ia dan tim investigasi kemudian memasuki halaman kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol pada hari ini sekitar pukul 08.02 waktu setempat ketika barikade dibuka.
“Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi kepada wartawan pada pukul 08.04 waktu setempat hari ini.
Presiden Yoon Suk Yeol, yang mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, mengerahkan militer dan polisi untuk menangguhkan kekuasaan Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Nasional.
Langkah ini diambil oleh Yoon Suk Yeol sebagai respons terhadap kebuntuan politik yang disebabkan oleh oposisi yang menghalangi anggaran dan upaya pemakzulan terhadap anggota kabinetnya.
Yoon Suk Yeol menuduh oposisi sebagai “anti-negara” dan berupaya menggulingkan demokrasi bebas di Korea Selatan.
Namun, darurat militer itu hanya berlangsung sekitar 6 jam setelah majelis nasional melakukan voting untuk membatalkan keputusan tersebut.
Yoon Suk Yeol dituduh sebagai pemimpin pemberontakan yang memulai kerusuhan yang bertujuan mengganggu konstitusi nasional dan menyalahgunakan kekuasaan serta menghalangi pelaksanaan hak.
Setelah penuntutan, polisi dan Kementerian Penuntut Umum masing-masing melancarkan penyelidikan, seperti diberitakan surat kabar Korea Selatan, Hankyoreh.
Mantan Menteri Pertahanan Nasional Kim Yong-hyun, Komandan Komando Kontra Intelijen Angkatan Bersenjata ROK Yeo Yeo-hyung, dan Komandan Komando Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo , yang berpartisipasi dalam perang saudara di bawah perintah Presiden Yoon, telah ditangkap dan diadili atas tuduhan terlibat dalam misi penting untuk perang saudara.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)