Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Presiden Yoon Disebut Abaikan Keberatan Menteri soal Darurat Militer

    Presiden Yoon Disebut Abaikan Keberatan Menteri soal Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Jaksa penuntut menyebut Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengabaikan keberatan-keberatan para menteri utama kabinetnya pada kebijakan darurat militer yang dilakukannya bulan lalu.

    Dokumen tuntutan setebal 83 halaman yang mendakwa mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun mengatakan bahwa perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri keuangan Korsel pada waktu itu menyatakan keberatan mereka pada malam saat keputusan tersebut diambil Yoon.

    Mereka menjelaskan kekhawatirannya soal dampak ekonomi dan diplomatik dalam sebuah rapat kabinet yang diadakan Yoon sebelum deklarasi darurat militer.

    “Perekonomian akan menghadapi kesulitan besar, dan saya khawatir akan terjadi penurunan kredibilitas internasional,” ujar perdana menteri saat itu, Han Duck-soo, kepada Yoon dalam dokumen tuntutan yang dikutip dari AFP, Minggu (5/1).

    Han menjadi penjabat presiden setelah Yoon dicopot dari jabatannya, namun kemudian dimakzulkan oleh anggota parlemen dari pihak oposisi karena menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan menyeretnya ke pengadilan.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul mengatakan bahwa darurat militer akan memiliki dampak diplomatik dan juga menghancurkan pencapaian yang telah dibangun oleh Korea Selatan selama 70 tahun terakhir.

    Sedangkan penjabat presiden Choi Sang-mok yang juga menjabat sebagai menteri keuangan berargumen keputusan ini akan memiliki dampak yang sangat buruk bagi perekonomian dan kredibilitas negara.

    Meski ada keberatan dari sejumlah menterinya, Yoon mengatakan tidak ada jalan untuk mundur, dan mengklaim bahwa oposisi akan membuat negara ini runtuh.

    “Baik ekonomi maupun diplomasi tidak akan berfungsi,” kata Yoon.

    Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun menepis laporan jaksa tersebut. Ia mengatakan laporan dakwaan tersebut bukan merupakan sebuah pemberontakan dan tidak sesuai dengan hukum, dan juga tidak ada buktinya.

    Yoon sendiri saat ini masih diselidiki atas tuduhan pemberontakan dan bakal menghadapi penahanan, penjara, atau yang terburuk, hukuman mati.

    Mahkamah Konstitusi akan memulai sidang pemakzulan Yoon pada 14 Januari mendatang. Jika Yong-hyun tidak hadir, maka persidangan akan terus berlanjut tanpa kehadirannya.

    Pengadilan mungkin akan mempertimbangkan laporan jaksa penuntut mengenai Kim, yang merupakan salah satu dari orang yang pertama kali didakwa atas upaya darurat militer, sebagai bahan pertimbangan.

    Yoon menyebabkan kekacauan politik di Korsel pada 3 Desember lalu dengan deklarasi darurat militer. Sejak saat itu, Yoon bersembunyi di kediamannya dengan dikelilingi oleh ratusan petugas keamanan untuk mencegah upaya penangkapan.

    (lom/pta)

  • Lautan Manusia Dukung Presiden Korsel Demo di Seoul

    Lautan Manusia Dukung Presiden Korsel Demo di Seoul

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Ribuan pendukung presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol menyemut di kediamannya pada Minggu (5/1)

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Penyidik Korsel Minta Bantuan Penjabat Presiden Tangkap Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Penyidik Korsel Minta Bantuan Penjabat Presiden Tangkap Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penyidik Korea Selatan meminta bantuan dari Penjabat Presiden Choi Sang-mok untuk memfasilitasi penangkapan Yoon Suk Yeol.

    Permintaan ini muncul setelah Dinas Keamanan Presiden (PSS) mencegah jaksa untuk menangkap Yoon di kediamannya.

    Pada Jumat (3/1/2025), Dinas Keamanan bersama pasukan militer menghalangi upaya jaksa dalam menangkap Yoon Suk Yeol.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan PSS mundur dari kediaman Yoon agar surat perintah penangkapan dapat dilaksanakan.

    “PSS harus bekerja sama dengan surat perintah tersebut,” ungkap pihak CIO dalam pernyataan resmi mereka.

    Polisi juga meminta Kepala Dinas Keamanan Presiden, Park Chong-jun, dan Wakil Kepala Dinas, Kim Seong-hoon, untuk hadir dalam interogasi.

    Namun, keduanya menolak permintaan tersebut dengan alasan situasi keamanan yang berat untuk Yoon.

    Tuntutan dari Partai Oposisi

    Enam partai oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat menuntut agar Park Chong-jun dicopot dari jabatannya dan ditangkap atas tuduhan menghalangi tugas resmi.

    Mereka menuduh Park dan anggota PSS lainnya sebagai kaki tangan dalam upaya pemberontakan.

    “Penjabat Presiden Choi Sang-mok juga harus bertanggung jawab atas kebuntuan ini,” tegas mereka dalam konferensi pers di Majelis Nasional.

    Menanggapi situasi ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Penjabat Menteri Pertahanan Kim Seon-ho telah memberi tahu PSS bahwa tidak tepat untuk mengerahkan tentara guna menghalangi CIO.

    “Prajurit tidak boleh terlibat dalam konfrontasi fisik dengan polisi,” tambah kementerian dalam pernyataannya.

    Meskipun ada ketegangan yang meningkat, PSS membantah klaim bahwa prajurit dikerahkan untuk mencegah penangkapan Yoon.

    Situasi ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin meningkat di Korea Selatan, di mana penegakan hukum dan keamanan negara saling berhadapan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Penyidik Korsel Minta Bantuan Pj Presiden untuk Tangkap Yoon Suk Yeol, Dinas Keamanan Diminta Mundur – Halaman all

    Penyidik Korsel Minta Bantuan Pj Presiden untuk Tangkap Yoon Suk Yeol, Dinas Keamanan Diminta Mundur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penyidik Korea Selatan meminta bantuan kepada Penjabat (Pj) Presiden Korsel, Choi Sang-mok, membuka jalan untuk menangkap Yoon Suk Yeol.

    Dalam permintaan bantuan tersebut, para penyidik meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan Dinas Keamanan Presiden (PSS) mundur dari kediaman Yoon Suk Yeol.

    Dikutip dari Reuters, dinas keamanan, bersama dengan pasukan militer, pada Jumat (3/1/2025), mencegah jaksa menangkap Yoon Suk Yeol di kediamannya.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengatakan pihaknya telah kembali meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan dinas keamanan presiden agar bekerja sama dengan surat perintah tersebut.

    Polisi juga meminta Kepala Dinas Keamanan Presiden, Park Chong-jun, untuk hadir guna diinterogasi.

    Tak hanya Park Chong-jun, Wakil Kepala Dinas Keamanan Presiden, Kim Seong-hoon, juga diminta untuk datang.

    Namun, keduanya menolak permintaan polisi untuk hadir guna diperiksa pada Sabtu (4/1/2025).

    Dalam pesannya ke media, PSS mengatakan, baik Park Chong-jun maupun Kim Seong-hoon, tidak dapat meninggalkan posisi mereka “bahkan untuk sesaat”, dengan alasan beratnya situasi dalam menyediakan keamanan bagi Yoon.

    Dikutip dari Yonhap, PSS menambahkan mereka sedang berunding dengan polisi untuk menjadwal ulang sesi pemeriksaan.

    Sebelumnya, PSS sempat bersitegang dengan CIO yang berusaha untuk melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon.

    PSS sempat mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap CIO atas tuduhan “masuk tanpa izin”.

    Enam partai oposisi, yang dipimpin oleh Partai Demokrat, menuntut hukuman bagi Park Chong-jun atas perannya dalam ketegangan tersebut.

    Dalam konferensi pers bersama di Majelis Nasional, pimpinan enam partai mengatakan Park harus segera dicopot dari jabatannya sebagai Kepala PSS dan ditangkap atas tuduhan menghalangi tugas resmi, menyembunyikan pelaku tindak pidana, dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Para pihak juga menuduh Park dan anggota PSS lainnya sebagai kaki tangan pemberontakan.

    Mereka menuduh penjabat Presiden Choi Sang-mok juga bertanggung jawab atas kebuntuan tersebut dan ia harus membuat PSS bekerja sama dengan CIO.

    Partai-partai oposisi meminta CIO untuk melaksanakan surat perintah penangkapan “segera”, dan menambahkan, “Tidak boleh ada kemunduran lagi.”

    Menanggapi perkembangan hari Jumat, Kementerian Pertahanan mengatakan pada Sabtu, Penjabat Menteri Pertahanan, Kim Seon-ho, telah memberi tahu PSS, “tidaklah tepat” untuk mengerahkan tentara guna mencegah CIO menahan Yoon.

    Para prajurit yang membentuk blokade bertugas untuk unit bawahan Komando Pertahanan Ibu Kota yang bertanggung jawab atas keamanan di sekitar kompleks kepresidenan.

    Menurut kementerian, Kim juga telah memberi tahu komandan unit bawahan bahwa prajuritnya tidak boleh terlibat dalam konfrontasi fisik dengan polisi.

    PSS membantah klaim prajurit unit tersebut didatangkan untuk acara tersebut.

    Meskipun unit tersebut milik komando pertahanan, PSS bertanggung jawab atas komando dan kendali di kompleks kepresidenan.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Klaim Kebal dari Dakwaan Pemberontakan

    Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Klaim Kebal dari Dakwaan Pemberontakan

    Dalam argumennya, kubu Yoon merujuk pada putusan Mahkamah Agung AS pada Juli tahun lalu yang menyatakan Trump tidak dapat dituntut atas tindakan yang berada dalam kewenangan konstitusional sebagai presiden.

    Putusan Mahkamah Agung AS itu membatalkan putusan pengadilan lebih rendah yang menolak klaim kekebalan Trump dari berbagai tuntutan pidana, termasuk langkahnya membalikkan kekalahan dari Presiden Joe Biden dalam pemilu tahun 2020 lalu. Itu menjadi putusan pertama yang mengakui kekebalan presiden dari penuntutan.

    Kubu Yoon, dalam argumennya, menyebut penerapan darurat militer sebagai tindakan pemerintahan dan tidak bisa tunduk di bawah putusan pengadilan.

    Mahkamah Konstitusi Korsel telah mengatakan pihaknya akan mendengar argumen lisan pertama untuk sidang pemakzulan Yoon pada 14 Januari mendatang, setelah mereka menyelesaikan proses persiapan sidang.

    Yoon dimakzulkan oleh parlemen Korsel atau Majelis Nasional pada 14 Desember lalu. Pemakzulan itu masih harus diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah akan memberhentikan Yoon dari jabatannya atau mengembalikan kekuasaannya.

    Yoon saat ini sedang diselidiki atas tuduhan menghasut pemberontakan dan menyalahgunakan wewenang kepresidenannya dengan menetapkan darurat militer pada awal Desember tahun lalu. Penyelidikan terhadap Yoon diwarnai penolakannya, sebanyak tiga kali, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

    Awal pekan ini, pengadilan setempat menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon. Namun dalam perkembangan situasi, otoritas berwenang Korsel gagal menangkap Yoon di kediamannya meskipun mengerahkan lebih dari 100 personel kepolisian bersenjata yang membawa surat perintah penangkapan resmi.

    (nvc/idh)

  • Pendukung Yoon Suk Yeol Demonstrasi Lagi, Diadang Polisi

    Pendukung Yoon Suk Yeol Demonstrasi Lagi, Diadang Polisi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pedemo yang menentang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol diadang polisi di Seoul, Korea Selatan pada Sabtu (4/1).

    Polisi membentuk formasi dan mengadang pedemo yang bergerak menuju kediaman Presiden Yoon.

    Aksi mereka dilakukan sehari setelah Paspampres dan militer Korsel berhasil mencegah penangkapan Yoon.

    KPK Korsel menyatakan alasan keamanan menjadi faktor mereka gagal menahan Yoon.

    Meski gagal, mereka akan berusaha menangkap Yoon lagi pekan depan, tepatnya pada 6 Januari.

  • Mengapa Begitu Sulit Menangkap Presiden Korsel yang Dimakzulkan?

    Mengapa Begitu Sulit Menangkap Presiden Korsel yang Dimakzulkan?

    Seoul –

    Lebih dari 100 petugas polisi dipersenjatai dengan surat perintah penangkapan, namun pihak berwenang Korea Selatan gagal menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan setelah kebuntuan selama enam jam di luar rumahnya.

    Selama itulah konfrontasi dengan tim keamanan Yoon berlangsung saat mereka membentuk barikade manusia dan menggunakan kendaraan untuk menghalangi tim yang melakukan penangkapan, menurut media lokal.

    Ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Korea Selatan.

    Perintah darurat militer yang dikeluarkan Yoon yang mengejutkan namun berumur pendek diikuti dengan pemungutan suara pemakzulan terhadapnya.

    Investigasi kriminal yang ditujukan terhadap Yoon disambut dengan penolakannya untuk hadir dalam pemeriksaan dan, awal pekan ini, surat perintah penangkapan terhadap Yoon dikeluarkan.

    Pemimpin sayap kanan ini masih memiliki basis dukungan yang kuat. Ribuan pendukungnya berada di luar rumahnya pada Jumat (03/01) pagi untuk menentang penangkapannya.

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Yoon kini menjadi pemimpin yang dimakzulkan oleh parlemen, diskors dari jabatannya dan sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang akan memecatnya dari jabatan presiden secara resmi.

    Lalu mengapa begitu sulit bagi polisi untuk menangkapnya?

    Orang-orang yang menjaga presiden

    Meskipun wewenang Yoon sebagai presiden telah dicopot setelah parlemen memutuskan untuk memakzulkannya dia masih berhak mendapatkan pengamanan.

    Orang-orang tersebut memainkan peran kunci dalam menghalangi penangkapan pada Jumat (03/01).

    Badan Keamanan Kepresidenan (PSS) bisa saja bertindak karena kesetiaan kepada Yoon atau karena “pemahaman yang salah mengenai peran hukum dan konstitusional mereka”, kata Mason Richey, seorang profesor di Hankuk University of Foreign Studies di Seoul.

    Petugas polisi mengeluarkan pendukung Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol dari luar kediaman resminya di Seoul (Getty Images)

    Mengingat Yoon telah diberhentikan sementara, PSS semestinya mengikuti arahan dari penjabat Presiden Choi Sang-mok.

    “Mereka kemungkinan tidak diinstruksikan oleh penjabat Presiden Choi untuk mundur, atau mereka menolak perintahnya,” kata Richey.

    Beberapa pakar meyakini bahwa petugas keamanan menunjukkan “kesetiaan tanpa syarat” kepada Yoon, bukan kepada siapa yang menjabat sebagai presiden.

    Faktanya, ketua PSS Park Jong-joon ditunjuk oleh Yoon pada September lalu.

    Baca juga:

    “Mungkin saja Yoon telah menyemai organisasi tersebut dengan loyalis garis keras sebagai persiapan menghadapi kemungkinan ini,” kata pengacara yang berbasis di AS dan pakar Korea Christopher Jumin Lee.

    Dan pendahulu Park adalah mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, yang dituduh menasihati Yoon untuk memberlakukan darurat militer.

    Dia saat ini ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan kriminal terhadap Yoon.

    Para pengkritik Presiden Yoon berhadapan dengan polisi setelah pihak berwenang batal menangkap sang presiden (Reuters)

    Risiko eskalasi

    Solusi “paling sederhana”, kata Lee, adalah penjabat presiden Choi memerintahkan PSS mundur untuk sementara waktu.

    “Jika dia tidak mau melakukannya, itu mungkin menjadi alasan bagi pemakzulannya oleh Majelis Nasional,” tambahnya.

    Choi, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengambil alih kepemimpinan negara tersebut setelah parlemen memutuskan memakzulkan pengganti pertama Yoon, Perdana Menteri Han Duck-soo.

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk-yeol (Getty Images)

    Kebuntuan politik ini juga mencerminkan polarisasi dalam politik Korea Selatan antara pihak yang mendukung Yoon, dan keputusannya untuk memberlakukan darurat militer, serta pihak yang menentangnya.

    Dan perbedaannya tidak berhenti sampai disitu saja.

    Mayoritas warga Korea Selatan setuju bahwa pengumuman darurat militer yang dilakukan Yoon pada 3 Desember silam adalah salah dan dia harus bertanggung jawab, kata Duyeon Kim, seorang peneliti senior di Center for a New American Security.

    Baca juga:

    Kendati begitu, menurut Kim, mereka tidak sepakat mengenai pertanggungjawaban atas aksi itu.

    “Para aktor yang terlibat tidak sepakat mengenai proses, prosedur, dan dasar hukum mereka, sehingga menambah ketidakpastian politik saat ini,” jelasnya.

    Ketidakpastian tersebut juga menciptakan ketegangan seperti yang terjadi pada Jumat di dalam dan di luar kediaman presiden Yoon, tempat para pendukungnya berkemah selama berhari-hari, yang berujung pada bentrokan dengan polisi.

    Beberapa pendukung Yoon menggunakan slogan yang digunakan Presiden Trump: Stop The Steal (Getty Images)

    Penegakan hukum bisa kembali dilakukan dengan lebih banyak pengerahan pasukan dan menggunakan kekerasan, tetapi hal itu akan “sangat berbahaya,” kata Mason.

    PSS juga mempunyai persenjataan lengkap, sehingga petugas yang menangkap akan berusaha menghindari eskalasi.

    “Apa yang terjadi jika polisi datang dengan surat perintah tambahan yang menyerukan penangkapan personel PSS, [PSS] juga menentang surat perintah tersebut dan kemudian mengacungkan senjata?” kata Lee.

    Polisi kini mengatakan mereka sedang menyelidiki direktur PSS dan wakilnya karena menghalangi mereka sehingga mungkin ada lebih banyak tuduhan dan surat perintah penangkapan yang akan datang.

    Tantangan bagi badan antikorupsi Korsel

    Dampak dari perintah darurat militer yang dikeluarkan Yoon juga menjadi tantangan bagi badan antikorupsi Korsel (CIO) yang menyelidikinya.

    Badan yang baru beroperasi selama empat tahun ini dibentuk sebagai respons atas kemarahan publik terhadap mantan presiden Park Geun-hye.

    Park dimakzulkan, dicopot dari jabatannya dan kemudian dipenjara karena skandal korupsi.

    Meskipun presiden Korea Selatan pernah dipenjara sebelumnya, Yoon adalah orang pertama yang ditahan sebelum ia mengundurkan diri.

    Park Geun-hye dimakzulkan, dicopot dari jabatannya dan kemudian dipenjara karena skandal korupsi (Getty Images)

    Penyelidik memiliki waktu hingga 6 Januari untuk menangkap Yoon sebelum surat perintah penangkapannya berakhir.

    Mereka mungkin akan mencoba menangkap Yoon lagi pada akhir pekan, meskipun akhir pekan ini bisa menimbulkan tantangan yang lebih besar jika jumlah pendukungnya bertambah.

    CIO juga dapat mengajukan surat perintah baru dan mencoba menahannya lagi.

    Mengingat seberapa jauh Korea Selatan kini telah terjerumus dalam krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketidakpastian kemungkinan akan terus berlanjut.

    Laporan tambahan oleh Ewe Koh

    Lihat juga video: Drama Upaya Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol

    (nvc/nvc)

  • Penyidik dan Jaksa Dihadang, Presiden Korsel Batal Digelandang

    Penyidik dan Jaksa Dihadang, Presiden Korsel Batal Digelandang

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, batal ditangkap atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Dia menghadang para penyidik hingga pihak jaksa negara tersebut.

    Sebagai informasi, kediaman Presiden Korsel, dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), sempat didatangi oleh penyidik. Mereka memasuki kediaman Presiden Yook untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

    Namun demikian, kedatangan penyidik mendapatkan berbagai rintangan. Mereka bahkan diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman.

    Tak cuma itu, para pendukung garis kerasnya juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu. Upaya penyidik hingga kejaksaan pun tidak membuahkan hasil.

    Tak hanya itu, pihak kejaksaan juga mengalami kendala serupa. Pada akhirnya, penyidik hingga jaksa pun batal menangkap Presiden Yoon.

    Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon

    Foto: (Yonhap/via REUTERS)

    Penyidik Korea Selatan tiba di luar kediaman Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat dini hari waktu setempat. Penyidik datang untuk melakukan penangkapan buntut deklarasi darurat militer.

    Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), mobil-mobil yang membawa penyelidik melaju di luar kediamannya di pusat kota Seoul, yang diiringi oleh banyak polisi.

    Dari pantauan AFP, puluhan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berjejer di jalan di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    “Pelaksanaan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi, yang sedang menyelidiki pernyataan darurat militer Yoon, dengan para penyelidik dan polisi terlihat memasuki kediaman presiden.

    Anggota tim keamanan Yoon sebelumnya juga sempat memblokir upaya penggerebekan polisi di kediaman presidennya.

    Penyidik dan Jaksa Dihadang

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Penyidik dan Jaksa Korea Selatan sendiri menghadapi tantangan selama upaya penangkapan tersebut. harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    Penyidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    “Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk,” ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.

    Terbaru, dilihat di Kantor berita Yonhap, Tim Keamanan Kepresidenan menolak penggeledahan yang dilakukan penyidik di kediaman Yoon. Namun, belum ada laporan rinci mengenai itu.

    Presiden Korsel Ambil Langkah Hukum

    Foto: Reuters

    Pihak Presiden Korsel Yoon tidak tinggal diam merespons kedatangan penyidik hingga pihak kejaksaan. Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

    “Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah,” kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

    “Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut,” katanya.

    Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

    Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel Mundur

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Sementara itu, Partai oposisi Korea Selatan yang menguasai mayoritas parlemen meminta presidential security service (PSS) atau pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol untuk bekerja sama dalam penangkapan. Mereka menegaskan bahwa aksi penghadangan penangkapan bisa diproses hukum.

    “Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan akan dihukum atas tuduhan menghalangi tugas resmi khusus dan terlibat dalam pemberontakan,” kata perwakilan Partai Demokrat Park Chan-dae, seperti dilansir BBC, Jumat (3/1/2025).

    Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon telah meminta penyidik untuk menahan diri. Menurutnya penangkapan itu upaya yang tidak masuk akal.

    “Upaya tidak masuk akal untuk menangkap presiden yang sedang menjabat,” katanya.

    Presiden Korsel Batal Ditangkap

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Penyidik Korea Selatan (Korsel) membatalkan upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Pembatalan ini disampaikan langsung Kantor Investigasi Korupsi atau Corruption Investigation Office (CIO).

    “Mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, diputuskan bahwa eksekusi secara efektif tidak mungkin untuk dilakukan karena kebuntuan yang sedang berlangsung,” ujar CIO dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    “Kekhawatiran terhadap keselamatan personel di lokasi menyebabkan keputusan untuk menghentikan eksekusi,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 6

    (maa/maa)

  • MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon 14 Januari

    MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon 14 Januari

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) akan menggelar sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang kini berstatus nonaktif terkait penetapan darurat militer. Sidang lisan digelar 14 Januari setelah seluruh proses persiapan selesai.

    Dilansir kantor berita Yonhap, Jumat (3/1/2025), Hakim Lee Mi-son mengumumkan sidang akan digelar pukul 14.00 pada 14 Januari 2025. Setelah itu, perwakilan hukum Yoon dan Majelis Nasional bertemu untuk sidang persiapan kedua.

    Sidang akan digelar bertepatan satu bulan setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024 atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Pengadilan juga memutuskan untuk menggelar sidang argumen berikutnya pada tanggal 16 Januari jika Yoon gagal hadir pada sesi pertama.

    Yoon harus hadir saat sidang argumen pertama. Pengadilan tetap bisa melanjutkan persidangan jika Yoon tidak hadir.

    Yoon sebelumnya membantah tuduhan bahwa dia memicu pemberontakan dengan mengumumkan darurat militer. Saat ini, dia menghadapi penangkapan setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanannya.

    MK Korsel memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan menguatkan atau menolak pemakzulan tersebut sejak menerima kasus tersebut pada 14 Desember 2024. Jika pemakzulan dikabulkan, Yoon akan dicopot dari jabatannya.

    (whn/haf)

  • MK Korsel Gelar Sidang Lisan Perdana Pemakzulan Yoon pada 14 Januari

    MK Korsel Gelar Sidang Lisan Perdana Pemakzulan Yoon pada 14 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan akan menggelar sidang lisan pertama terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 14 Januari, usai menyiapkan seluruh prosesnya.

    Hakim Lee Mi Son mengumumkan sesi tersebut akan berlangsung pada pukul 14.00 waktu setempat. Yoon wajib hadir dalam sesi tersebut, demikian dikutip Yonhap, Jumat (3/1).

    Argumen lisan merupakan pernyataan yang disampaikan tim hukum pihak pemohon dan tergugat. Sesi ini bisa menjadi kesempatan bagi tim hukum Yoon untuk membela diri maupun parlemen untuk memperkuat pemakzulan.

    Sesi itu digelar tepat sebulan setelah Majelis Nasional Korsel resmi memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024. Yoon dimakzulkan via voting dengan hasil 204 dari 300 sepakat, 85 menolak, dan 8 suara abstain.

    MK juga memutuskan untuk menggelar sidang argumen selanjutnya pada 16 Januari mendatang jika Yoon tak hadir di sesi sebelumnya.

    Menjelang sidang tersebut, oposisi utama Partai Demokratik mengklaim Yoon sedang memimpin pemberontakan. Anggota parlemen dari Demokratik, Jung Chung Rae, menyinggung upaya Yoon menghindari penangkapan.

    “Seluruh masyarakat menyaksikan melalui siaran langsung TV saat pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol menghalangi keadilan dan tak menanggapi surat perintah pengadilan,” kata Jung.

    Jung juga mengatakan pemberontakan belum berakhir “dan masih sedang berlangsung.” Pernyataan itu merujuk ke upaya Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang hendak menangkap Yoon pada hari ini.

    Namun, ribuan pasukan dan pendukung Yoon sudah bersiaga di kediaman dia. Ini membuat tim penyelidik CIO kesulitan bertemu Yoon bahkan untuk sampai halaman depan.

    Hari ini, CIO tak bertemu Yoon, hanya kuasa hukumnya. Pertemuan itu berakhir buntu. “KPK” versi Korsel itu pun menunda menangkap Yoon dan akan kembali melakukan tindakan serupa pada 6 Januari.

    Yoon sedang dalam penyelidikan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan gara-gara deklarasi darurat militer pada 3 Desember. Tim hukum dia membantah dia melakukan pemberontakan.

    “Bukti harus dibantah secara menyeluruh untuk melihat apakah benar-benar ada pelanggaran hukum. Tak disarankan memakai istilah pemberontakan,” ungkap pengacara Yoon Bae Jin Han.

    (isa/pta)

    [Gambas:Video CNN]