Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Klaim Kebal dari Dakwaan Pemberontakan

    Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Klaim Kebal dari Dakwaan Pemberontakan

    Dalam argumennya, kubu Yoon merujuk pada putusan Mahkamah Agung AS pada Juli tahun lalu yang menyatakan Trump tidak dapat dituntut atas tindakan yang berada dalam kewenangan konstitusional sebagai presiden.

    Putusan Mahkamah Agung AS itu membatalkan putusan pengadilan lebih rendah yang menolak klaim kekebalan Trump dari berbagai tuntutan pidana, termasuk langkahnya membalikkan kekalahan dari Presiden Joe Biden dalam pemilu tahun 2020 lalu. Itu menjadi putusan pertama yang mengakui kekebalan presiden dari penuntutan.

    Kubu Yoon, dalam argumennya, menyebut penerapan darurat militer sebagai tindakan pemerintahan dan tidak bisa tunduk di bawah putusan pengadilan.

    Mahkamah Konstitusi Korsel telah mengatakan pihaknya akan mendengar argumen lisan pertama untuk sidang pemakzulan Yoon pada 14 Januari mendatang, setelah mereka menyelesaikan proses persiapan sidang.

    Yoon dimakzulkan oleh parlemen Korsel atau Majelis Nasional pada 14 Desember lalu. Pemakzulan itu masih harus diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah akan memberhentikan Yoon dari jabatannya atau mengembalikan kekuasaannya.

    Yoon saat ini sedang diselidiki atas tuduhan menghasut pemberontakan dan menyalahgunakan wewenang kepresidenannya dengan menetapkan darurat militer pada awal Desember tahun lalu. Penyelidikan terhadap Yoon diwarnai penolakannya, sebanyak tiga kali, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

    Awal pekan ini, pengadilan setempat menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon. Namun dalam perkembangan situasi, otoritas berwenang Korsel gagal menangkap Yoon di kediamannya meskipun mengerahkan lebih dari 100 personel kepolisian bersenjata yang membawa surat perintah penangkapan resmi.

    (nvc/idh)

  • Pendukung Yoon Suk Yeol Demonstrasi Lagi, Diadang Polisi

    Pendukung Yoon Suk Yeol Demonstrasi Lagi, Diadang Polisi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pedemo yang menentang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol diadang polisi di Seoul, Korea Selatan pada Sabtu (4/1).

    Polisi membentuk formasi dan mengadang pedemo yang bergerak menuju kediaman Presiden Yoon.

    Aksi mereka dilakukan sehari setelah Paspampres dan militer Korsel berhasil mencegah penangkapan Yoon.

    KPK Korsel menyatakan alasan keamanan menjadi faktor mereka gagal menahan Yoon.

    Meski gagal, mereka akan berusaha menangkap Yoon lagi pekan depan, tepatnya pada 6 Januari.

  • Mengapa Begitu Sulit Menangkap Presiden Korsel yang Dimakzulkan?

    Mengapa Begitu Sulit Menangkap Presiden Korsel yang Dimakzulkan?

    Seoul –

    Lebih dari 100 petugas polisi dipersenjatai dengan surat perintah penangkapan, namun pihak berwenang Korea Selatan gagal menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan setelah kebuntuan selama enam jam di luar rumahnya.

    Selama itulah konfrontasi dengan tim keamanan Yoon berlangsung saat mereka membentuk barikade manusia dan menggunakan kendaraan untuk menghalangi tim yang melakukan penangkapan, menurut media lokal.

    Ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Korea Selatan.

    Perintah darurat militer yang dikeluarkan Yoon yang mengejutkan namun berumur pendek diikuti dengan pemungutan suara pemakzulan terhadapnya.

    Investigasi kriminal yang ditujukan terhadap Yoon disambut dengan penolakannya untuk hadir dalam pemeriksaan dan, awal pekan ini, surat perintah penangkapan terhadap Yoon dikeluarkan.

    Pemimpin sayap kanan ini masih memiliki basis dukungan yang kuat. Ribuan pendukungnya berada di luar rumahnya pada Jumat (03/01) pagi untuk menentang penangkapannya.

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Yoon kini menjadi pemimpin yang dimakzulkan oleh parlemen, diskors dari jabatannya dan sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang akan memecatnya dari jabatan presiden secara resmi.

    Lalu mengapa begitu sulit bagi polisi untuk menangkapnya?

    Orang-orang yang menjaga presiden

    Meskipun wewenang Yoon sebagai presiden telah dicopot setelah parlemen memutuskan untuk memakzulkannya dia masih berhak mendapatkan pengamanan.

    Orang-orang tersebut memainkan peran kunci dalam menghalangi penangkapan pada Jumat (03/01).

    Badan Keamanan Kepresidenan (PSS) bisa saja bertindak karena kesetiaan kepada Yoon atau karena “pemahaman yang salah mengenai peran hukum dan konstitusional mereka”, kata Mason Richey, seorang profesor di Hankuk University of Foreign Studies di Seoul.

    Petugas polisi mengeluarkan pendukung Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol dari luar kediaman resminya di Seoul (Getty Images)

    Mengingat Yoon telah diberhentikan sementara, PSS semestinya mengikuti arahan dari penjabat Presiden Choi Sang-mok.

    “Mereka kemungkinan tidak diinstruksikan oleh penjabat Presiden Choi untuk mundur, atau mereka menolak perintahnya,” kata Richey.

    Beberapa pakar meyakini bahwa petugas keamanan menunjukkan “kesetiaan tanpa syarat” kepada Yoon, bukan kepada siapa yang menjabat sebagai presiden.

    Faktanya, ketua PSS Park Jong-joon ditunjuk oleh Yoon pada September lalu.

    Baca juga:

    “Mungkin saja Yoon telah menyemai organisasi tersebut dengan loyalis garis keras sebagai persiapan menghadapi kemungkinan ini,” kata pengacara yang berbasis di AS dan pakar Korea Christopher Jumin Lee.

    Dan pendahulu Park adalah mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, yang dituduh menasihati Yoon untuk memberlakukan darurat militer.

    Dia saat ini ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan kriminal terhadap Yoon.

    Para pengkritik Presiden Yoon berhadapan dengan polisi setelah pihak berwenang batal menangkap sang presiden (Reuters)

    Risiko eskalasi

    Solusi “paling sederhana”, kata Lee, adalah penjabat presiden Choi memerintahkan PSS mundur untuk sementara waktu.

    “Jika dia tidak mau melakukannya, itu mungkin menjadi alasan bagi pemakzulannya oleh Majelis Nasional,” tambahnya.

    Choi, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengambil alih kepemimpinan negara tersebut setelah parlemen memutuskan memakzulkan pengganti pertama Yoon, Perdana Menteri Han Duck-soo.

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk-yeol (Getty Images)

    Kebuntuan politik ini juga mencerminkan polarisasi dalam politik Korea Selatan antara pihak yang mendukung Yoon, dan keputusannya untuk memberlakukan darurat militer, serta pihak yang menentangnya.

    Dan perbedaannya tidak berhenti sampai disitu saja.

    Mayoritas warga Korea Selatan setuju bahwa pengumuman darurat militer yang dilakukan Yoon pada 3 Desember silam adalah salah dan dia harus bertanggung jawab, kata Duyeon Kim, seorang peneliti senior di Center for a New American Security.

    Baca juga:

    Kendati begitu, menurut Kim, mereka tidak sepakat mengenai pertanggungjawaban atas aksi itu.

    “Para aktor yang terlibat tidak sepakat mengenai proses, prosedur, dan dasar hukum mereka, sehingga menambah ketidakpastian politik saat ini,” jelasnya.

    Ketidakpastian tersebut juga menciptakan ketegangan seperti yang terjadi pada Jumat di dalam dan di luar kediaman presiden Yoon, tempat para pendukungnya berkemah selama berhari-hari, yang berujung pada bentrokan dengan polisi.

    Beberapa pendukung Yoon menggunakan slogan yang digunakan Presiden Trump: Stop The Steal (Getty Images)

    Penegakan hukum bisa kembali dilakukan dengan lebih banyak pengerahan pasukan dan menggunakan kekerasan, tetapi hal itu akan “sangat berbahaya,” kata Mason.

    PSS juga mempunyai persenjataan lengkap, sehingga petugas yang menangkap akan berusaha menghindari eskalasi.

    “Apa yang terjadi jika polisi datang dengan surat perintah tambahan yang menyerukan penangkapan personel PSS, [PSS] juga menentang surat perintah tersebut dan kemudian mengacungkan senjata?” kata Lee.

    Polisi kini mengatakan mereka sedang menyelidiki direktur PSS dan wakilnya karena menghalangi mereka sehingga mungkin ada lebih banyak tuduhan dan surat perintah penangkapan yang akan datang.

    Tantangan bagi badan antikorupsi Korsel

    Dampak dari perintah darurat militer yang dikeluarkan Yoon juga menjadi tantangan bagi badan antikorupsi Korsel (CIO) yang menyelidikinya.

    Badan yang baru beroperasi selama empat tahun ini dibentuk sebagai respons atas kemarahan publik terhadap mantan presiden Park Geun-hye.

    Park dimakzulkan, dicopot dari jabatannya dan kemudian dipenjara karena skandal korupsi.

    Meskipun presiden Korea Selatan pernah dipenjara sebelumnya, Yoon adalah orang pertama yang ditahan sebelum ia mengundurkan diri.

    Park Geun-hye dimakzulkan, dicopot dari jabatannya dan kemudian dipenjara karena skandal korupsi (Getty Images)

    Penyelidik memiliki waktu hingga 6 Januari untuk menangkap Yoon sebelum surat perintah penangkapannya berakhir.

    Mereka mungkin akan mencoba menangkap Yoon lagi pada akhir pekan, meskipun akhir pekan ini bisa menimbulkan tantangan yang lebih besar jika jumlah pendukungnya bertambah.

    CIO juga dapat mengajukan surat perintah baru dan mencoba menahannya lagi.

    Mengingat seberapa jauh Korea Selatan kini telah terjerumus dalam krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketidakpastian kemungkinan akan terus berlanjut.

    Laporan tambahan oleh Ewe Koh

    Lihat juga video: Drama Upaya Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol

    (nvc/nvc)

  • Penyidik dan Jaksa Dihadang, Presiden Korsel Batal Digelandang

    Penyidik dan Jaksa Dihadang, Presiden Korsel Batal Digelandang

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, batal ditangkap atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Dia menghadang para penyidik hingga pihak jaksa negara tersebut.

    Sebagai informasi, kediaman Presiden Korsel, dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), sempat didatangi oleh penyidik. Mereka memasuki kediaman Presiden Yook untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

    Namun demikian, kedatangan penyidik mendapatkan berbagai rintangan. Mereka bahkan diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman.

    Tak cuma itu, para pendukung garis kerasnya juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu. Upaya penyidik hingga kejaksaan pun tidak membuahkan hasil.

    Tak hanya itu, pihak kejaksaan juga mengalami kendala serupa. Pada akhirnya, penyidik hingga jaksa pun batal menangkap Presiden Yoon.

    Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon

    Foto: (Yonhap/via REUTERS)

    Penyidik Korea Selatan tiba di luar kediaman Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat dini hari waktu setempat. Penyidik datang untuk melakukan penangkapan buntut deklarasi darurat militer.

    Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), mobil-mobil yang membawa penyelidik melaju di luar kediamannya di pusat kota Seoul, yang diiringi oleh banyak polisi.

    Dari pantauan AFP, puluhan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berjejer di jalan di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    “Pelaksanaan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi, yang sedang menyelidiki pernyataan darurat militer Yoon, dengan para penyelidik dan polisi terlihat memasuki kediaman presiden.

    Anggota tim keamanan Yoon sebelumnya juga sempat memblokir upaya penggerebekan polisi di kediaman presidennya.

    Penyidik dan Jaksa Dihadang

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Penyidik dan Jaksa Korea Selatan sendiri menghadapi tantangan selama upaya penangkapan tersebut. harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    Penyidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    “Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk,” ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.

    Terbaru, dilihat di Kantor berita Yonhap, Tim Keamanan Kepresidenan menolak penggeledahan yang dilakukan penyidik di kediaman Yoon. Namun, belum ada laporan rinci mengenai itu.

    Presiden Korsel Ambil Langkah Hukum

    Foto: Reuters

    Pihak Presiden Korsel Yoon tidak tinggal diam merespons kedatangan penyidik hingga pihak kejaksaan. Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

    “Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah,” kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

    “Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut,” katanya.

    Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

    Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel Mundur

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Sementara itu, Partai oposisi Korea Selatan yang menguasai mayoritas parlemen meminta presidential security service (PSS) atau pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol untuk bekerja sama dalam penangkapan. Mereka menegaskan bahwa aksi penghadangan penangkapan bisa diproses hukum.

    “Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan akan dihukum atas tuduhan menghalangi tugas resmi khusus dan terlibat dalam pemberontakan,” kata perwakilan Partai Demokrat Park Chan-dae, seperti dilansir BBC, Jumat (3/1/2025).

    Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon telah meminta penyidik untuk menahan diri. Menurutnya penangkapan itu upaya yang tidak masuk akal.

    “Upaya tidak masuk akal untuk menangkap presiden yang sedang menjabat,” katanya.

    Presiden Korsel Batal Ditangkap

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Penyidik Korea Selatan (Korsel) membatalkan upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Pembatalan ini disampaikan langsung Kantor Investigasi Korupsi atau Corruption Investigation Office (CIO).

    “Mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, diputuskan bahwa eksekusi secara efektif tidak mungkin untuk dilakukan karena kebuntuan yang sedang berlangsung,” ujar CIO dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    “Kekhawatiran terhadap keselamatan personel di lokasi menyebabkan keputusan untuk menghentikan eksekusi,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 6

    (maa/maa)

  • MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon 14 Januari

    MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon 14 Januari

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) akan menggelar sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang kini berstatus nonaktif terkait penetapan darurat militer. Sidang lisan digelar 14 Januari setelah seluruh proses persiapan selesai.

    Dilansir kantor berita Yonhap, Jumat (3/1/2025), Hakim Lee Mi-son mengumumkan sidang akan digelar pukul 14.00 pada 14 Januari 2025. Setelah itu, perwakilan hukum Yoon dan Majelis Nasional bertemu untuk sidang persiapan kedua.

    Sidang akan digelar bertepatan satu bulan setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024 atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Pengadilan juga memutuskan untuk menggelar sidang argumen berikutnya pada tanggal 16 Januari jika Yoon gagal hadir pada sesi pertama.

    Yoon harus hadir saat sidang argumen pertama. Pengadilan tetap bisa melanjutkan persidangan jika Yoon tidak hadir.

    Yoon sebelumnya membantah tuduhan bahwa dia memicu pemberontakan dengan mengumumkan darurat militer. Saat ini, dia menghadapi penangkapan setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanannya.

    MK Korsel memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan menguatkan atau menolak pemakzulan tersebut sejak menerima kasus tersebut pada 14 Desember 2024. Jika pemakzulan dikabulkan, Yoon akan dicopot dari jabatannya.

    (whn/haf)

  • MK Korsel Gelar Sidang Lisan Perdana Pemakzulan Yoon pada 14 Januari

    MK Korsel Gelar Sidang Lisan Perdana Pemakzulan Yoon pada 14 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan akan menggelar sidang lisan pertama terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 14 Januari, usai menyiapkan seluruh prosesnya.

    Hakim Lee Mi Son mengumumkan sesi tersebut akan berlangsung pada pukul 14.00 waktu setempat. Yoon wajib hadir dalam sesi tersebut, demikian dikutip Yonhap, Jumat (3/1).

    Argumen lisan merupakan pernyataan yang disampaikan tim hukum pihak pemohon dan tergugat. Sesi ini bisa menjadi kesempatan bagi tim hukum Yoon untuk membela diri maupun parlemen untuk memperkuat pemakzulan.

    Sesi itu digelar tepat sebulan setelah Majelis Nasional Korsel resmi memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024. Yoon dimakzulkan via voting dengan hasil 204 dari 300 sepakat, 85 menolak, dan 8 suara abstain.

    MK juga memutuskan untuk menggelar sidang argumen selanjutnya pada 16 Januari mendatang jika Yoon tak hadir di sesi sebelumnya.

    Menjelang sidang tersebut, oposisi utama Partai Demokratik mengklaim Yoon sedang memimpin pemberontakan. Anggota parlemen dari Demokratik, Jung Chung Rae, menyinggung upaya Yoon menghindari penangkapan.

    “Seluruh masyarakat menyaksikan melalui siaran langsung TV saat pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol menghalangi keadilan dan tak menanggapi surat perintah pengadilan,” kata Jung.

    Jung juga mengatakan pemberontakan belum berakhir “dan masih sedang berlangsung.” Pernyataan itu merujuk ke upaya Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang hendak menangkap Yoon pada hari ini.

    Namun, ribuan pasukan dan pendukung Yoon sudah bersiaga di kediaman dia. Ini membuat tim penyelidik CIO kesulitan bertemu Yoon bahkan untuk sampai halaman depan.

    Hari ini, CIO tak bertemu Yoon, hanya kuasa hukumnya. Pertemuan itu berakhir buntu. “KPK” versi Korsel itu pun menunda menangkap Yoon dan akan kembali melakukan tindakan serupa pada 6 Januari.

    Yoon sedang dalam penyelidikan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan gara-gara deklarasi darurat militer pada 3 Desember. Tim hukum dia membantah dia melakukan pemberontakan.

    “Bukti harus dibantah secara menyeluruh untuk melihat apakah benar-benar ada pelanggaran hukum. Tak disarankan memakai istilah pemberontakan,” ungkap pengacara Yoon Bae Jin Han.

    (isa/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • Video : Dijaga Militer, Presiden Korsel Yoon Seok Yeol Gagal Ditangkap

    Video : Dijaga Militer, Presiden Korsel Yoon Seok Yeol Gagal Ditangkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penyidik gabungan batal menangkap Presiden Non Aktif Korea Selatan Yoon Suk Yeol di kediamannya di Yongsan-gu, Seoul pada Jumat waktu setempat. Penangkapan presiden yang sudah dimakzulkan oleh parlemen itu ditangguhkan demi keselamatan penyidik.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (03/01/2025).

  • Tumben-tumbennya Korut Ikut Komentar Saat Korsel Sedang Semrawut

    Tumben-tumbennya Korut Ikut Komentar Saat Korsel Sedang Semrawut

    Seoul –

    Korea Utara (Korut) melakukan hal langka dengan mengomentari kondisi politik di Korea Selatan (Korsel). Menurut Korut, tetangganya itu sedang dalam kondisi semrawut.

    Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), Korut menilai Korsel sedang kacau akibat krisis politik yang terjadi. Menurut Korut, perpolitikan Korsel sedang lumpuh di tengah perintah penangkapan Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.

    Komentar Korut soal Korsel lewat Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) seperti ini sangat jarang ada alias langka. Komentar dalam berita itu tanpa disertai kutipan pejabat.

    “Di negara boneka Korea Selatan, pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya kini telah digulirkan menyusul peristiwa darurat militer pada 3 Desember,” tulis KCNA.

    Media Korut memang sering menyebut Korsel sebagai ‘negara boneka’. Istilah ini merupakan propaganda yang menganggap Korsel merupakan boneka Amerika Serikat (AS), musuh Korut.

    “Surat perintah penangkapan telah diterbitkan terhadap Presiden, melumpuhkan jalannya pemerintahan dan memperparah kekacauan sosial dan politik,” tulis KCNA.

    “Media asing telah mengkritik bahwa Korea Selatan telah terjerembab ke dalam badai politik,” tulis KCNA.

    Keterangan dari kantor berita KCNA tersebut diterbitkan oleh surat kabar Korut Rodong Sinmun. Kantor berita Korsel, Yonhap, menilai hal itu sebagai upaya yang jelas untuk menekankan ‘perbandingan stabilitas negara’ antara demokrasi Korsel dengan negara Korut yang menganut komunisme.

    Hubungan kedua negara ini memang sedang berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Korut telah meluncurkan banyak misil balistik pada 2024 dan dianggap melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Korut juga mengirim banyak balon berisi sampah sejak Mei tahun lalu ke Korsel. Langkah itu merupakan balasan Korut atas propaganda anti-Pyongyang yang dikirim Korsel ke Korut.

    Komentar Korut Sebelumnya

    Ilustrasi bendera Korut (Foto: Internet)

    Korut sebenarnya pernah mengomentari situasi di Korsel. Komentar itu dilontarkan Korut lewat KCNA pada Rabu (11/12/2024) atau beberapa hari setelah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, meski akhirnya dibatalkan.

    “Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer dan tanpa ragu menggunakan senjata dan pisau dari kediktatoran fasis yang menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” demikian ulasan media pemerintah Korut seperti dilansir AFP.

    Korut menyebut peristiwa itu menunjukkan kerentanan dalam masyarakat Korsel. Korut menyebut darurat militer itu bakal mengakhiri kehidupan politik Yoon.

    “Komunitas internasional menyaksikan dengan saksama. dengan penilaian bahwa insiden darurat militer mengungkap kerentanan dalam masyarakat Korea Selatan,” imbuh media pemerintah Korut dalam komentarnya.

    “Para komentator menggambarkan deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba sebagai tindakan putus asa dan kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa berakhir lebih awal,” sebut media pemerintah Korut.

    Saat mengumumkan darurat militer 3 Desember 2024, Yoon menyebut hal itu dilakukan untuk melindungi Korsel dari ‘ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan unsur-unsur anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan masyarakat’.

    Krisis Politik di Korsel

    Yoon Suk Yeol (Foto: AFP PHOTO/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE)

    Krisis politik Korsel terjadi usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Darurat militer itu dicabut beberapa jam setelahnya usai Parlemen Korsel menggelar rapat darurat dan pemungutan suara yang meminta Presiden mencabut darurat militer.

    Situasi Korsel langsung berbeda setelah peristiwa yang menghebohkan dunia itu. Demonstrasi menuntut agar Yoon dilengserkan dan diadili atas penerapan darurat militer terjadi di mana-mana.

    Majelis Nasional Korea Selatan memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024. Mahkamah Konstitusi Korsel kemudian menggelar sidang terkait pemakzulan Yoon.

    Sidang itu akan menjadi penentu keabsahan pemakzulan Yoon dari kursi kepresidenan. Meski telah dimakzulkan, badai untuk Yoon belum juga tuntas.

    Dilansir kantor berita Yonhap dan AFP, Selasa (31/12/2024), Pengadilan Distrik Barat Seoul telah mengeluarkan surat perintah terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember 2024, mengatur pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaan.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.

    Penyidik Corruption Investigation Office (CIO) for High-ranking Officials Korsel pun berjanji akan melaksanakan surat perintah penahanan Yoon Suk Yeol. Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), penyidik CIO menegaskan mereka akan melaksanakan surat perintah untuk mehanan Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer sebelum batas waktu 6 Januari 2025.

    Terbaru, penyidik telah datang ke kediaman Yoon untuk melaksanakan perintah penangkapan. Namun, pasukan pengamanan Yoon menghadang sehingga penyidik mundur.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • KPK Korsel Minta Tolong Plt Presiden buat Tangkap Yoon Suk Yeol

    KPK Korsel Minta Tolong Plt Presiden buat Tangkap Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan korupsi Korea Selatan, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), meminta bantuan plt Presiden Choi Sang Muk untuk menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol.

    CIO menuntut Choi untuk memerintahkan pasukan keamanan presiden (Paspampres) agar bekerja sama dalam penangkapan Yoon, demikian dikutip Yonhap, Jumat (3/1).

    Tim CIO hendak menangkap Yoon di kediaman di di Seoul pada hari ini. Namun, di tempat itu ribuan pendukung dan polisi bersiaga. Mereka juga kesulitan karena dihalangi Paspampres.

    Meski dimakzulkan Yoon masih berstatus presiden dan Paspampres wajib memberikan perlindungan. Dia hanya kehilangan wewenang dan tugas untuk mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri.

    CIO pada akhirnya gagal menangkap Yoon hari ini dan akan kembali melakukan upaya serupa pada 6 Januari.

    Yoon sedang sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    CIO sudah tiga kali memanggil Yoon, tetapi dia selalu absen. Lembaga itu lalu meminta pengadilan mengeluarkan surat penangkapan.

    Di luar itu, dia sedang menunggu nasib soal status presiden yang digodok Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dari sisi hukum. Jika sah, Yoon akan lengser dari kursi presiden, tetapi jika dianggap ilegal dia kembali memegang kekuasaan.

    (isa/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pendukung Fanatik Minta Trump Selamatkan Yoon saat Akan Ditangkap KPK

    Pendukung Fanatik Minta Trump Selamatkan Yoon saat Akan Ditangkap KPK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pendukung Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol membawa bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat saat berjaga untuk menghalangi penangkapan dia oleh badan anti korupsi.

    Perempuan bernama Ahn Young Mi (60) salah satu pendukung yang membawa bendera kedua negara itu. Dia tambak berdiri dekat barikade polisi.

    Ahn menganggap kedua bendera itu merepresentasikan hubungan dekat Korea Selatan dan Amerika Serikat.

    “[Saya berharap] AS atau [Presiden terpilih Donald] Trump akan datang dan menyelamatkan Yoon Suk Yeol,” kata dia, dikutip Korea Herald, Jumat (3/1).

    Pendukung lain yang enggan disebutkan namanya membagikan bendera miniatur AS-Korsel.

    Dengan mengibarkan kedua bendera itu, kata dia,”menandakan aliansi” dan menjadi kekuatan bagi pengunjuk rasa.

    Beberapa orator juga meneriakkan “Trump manse!” ungkapan ini merupakan pujian yang diyakini sebagai intervensi AS dalam urusan Korsel.

    Dukungan warga terhadap kelompok kanan atau konservatif tak lepas dari sejarah relasi Korsel dan AS.

    Dalam Perang Korea 1950-1953, AS punya peran penting dalam membantu Korea Selatan menangkal penyebaran komunisme dari Korea Utara.

    Di masa itu, bagi pendukung konservatif, mereka mendefinisikan AS sebagai pejuang kebebasan.

    Terlepas dari relasi AS-Korsel, Yoon sedang sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    CIO sudah tiga kali memanggil Yoon, tetapi dia selalu absen. Lembaga itu lalu meminta pengadilan mengeluarkan surat penangkapan.

    Kemudian pada hari ini, CIO berupaya menangkap Yoon di kediamannya. Namun, saat ke sana sudah ada ribuan polisi dan pedemo yang berjaga.

    Petugas CIO terlibat pembicaraan dengan pihak Yoon. Namun, tak menghasilkan apa-apa. Mereka membatalkan penangkapan ini demi alasan keamanan.

    CIO akan kembali menangkap Yoon pada pekan depan, tepatnya 6 Januari.

    (isa/bac)