Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • AS Dukung Penuh Choi Sang-mok Pimpin Korsel, Singgung Aliansi Perdamaian

    AS Dukung Penuh Choi Sang-mok Pimpin Korsel, Singgung Aliansi Perdamaian

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken bertemu dengan Plt Presiden Korea Selatan, Choi Sang-mok. Dalam pertemuan itu, Blinken menegaskan posisi penting Korsel dalam kerja sama dengan Amerika.

    Pertemuan keduanya berlangsung hari ini di Seoul, Korea Selatan. Blinken mengaku Amerika tetap menaruh kepercayaan terhadap Korsel meski saat ini tengah dilanda krisis akibat ketidakpastian politik.

    “Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin menegaskan kembali keyakinan penuh AS terhadap kekuatan demokrasi Korea Selatan dan kepemimpinan penjabat Presiden Choi Sang-mok,” bunyi keterangan Kementerian Keuangan Seoul dilansir Yonhap News Agency, Senin (6/1/2025).

    Presiden Choi diketahui menjabat usai terjadi pemakzulan terhadap dua Presiden Korsel sebelumnya. Jabatan orang nomor satu di Korsel sebelumnya dipegang oleh Yoon Suk Yeol. Namun, ia dicopot dari jabatannya usai melakukan darurat militer secara sepihak pada Desember 2024.

    Posisi Yoon lalu sempat diisi oleh Perdana Menteri Han Duck-soo. Namun, setelah dua pekan menjabat ia dicopot dari jabatannya dan diganti oleh Choi Sang-mok yang menjabat sebagai Presiden sementara Korsel.

    Blinken mengatakan Amerika Serikat tetap yakin Korsel mampu melewati krisis politik yang kini tengah melanda negaranya. Dia juga menegaskan posisi strategis Korsel dalam riwayat panjang kerja sama dengan Amerika.

    “Aliansi 70 tahun antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tetap menjadi landasan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik,” kata Blinken yang dikutip kementerian tersebut.

    Blinken mengatakan bahwa pencapaian tersebut akan dipertahankan dan diperluas lebih lanjut.

    Selama pembicaraan, Blinken juga menyampaikan belasungkawa atas hilangnya nyawa secara tragis terkait kecelakaan pesawat Jeju Air dan menegaskan kembali komitmen AS untuk membantu Korsel.

    Choi dan Blinken juga membahas kerja sama AS dan Korsel serta memperkuat kerja sama bilateral dan kerja sama trilateral dengan Jepang dalam berbagai isu penting global dan regional, termasuk selama tahun tuan rumah Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik Korea Selatan pada tahun 2025.

    Kunjungan Blinken menandai perjalanan pertama pejabat tinggi AS ke Seoul sejak pemakzulan Yoon, sementara pembicaraannya dengan Choi menandai keterlibatan tingkat tinggi pertama antara kedua negara sekutu tersebut.

    (ygs/idn)

  • Menlu Korsel-AS Ketemu, Bahas Korut Sampai Isu Pemakzulan

    Menlu Korsel-AS Ketemu, Bahas Korut Sampai Isu Pemakzulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan Cho Tae Yul dan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken akan mengadakan pembicaraan di Seoul pada Senin (6/1/2025). Menurut para pejabat yang mengetahui masalah tersebut, seperti dilaporkan Yonhap, keduanya akan fokus membahas aliansi bilateral negara, upaya untuk mencegah ancaman Korea Utara, dan isu-isu utama lainnya.

    Kunjungan Blinken menandai perjalanan pertama pejabat tinggi AS. Sementara pembicaraan yang direncanakannya dengan Cho akan menjadi keterlibatan tingkat tinggi pertama sekutu tersebut sejak pemakzulan Yoon. Blinken sendiri telah tiba di Korsel pada Minggu malam.

    Pembicaraan dilakukan saat Korea Selatan berupaya memastikan aliansinya dengan AS tetap kuat meskipun ada ketidakpastian politik menyusul pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas upaya darurat militernya yang gagal.

    Pemberlakuan darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon memicu kekhawatiran bahwa hal itu dapat merusak aliansi dengan Washington dan koordinasi kebijakan mengenai isu-isu Korea Utara, terutama menjelang peluncuran pemerintahan Donald Trump yang kedua.

    Foto: Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, (kiri), dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, (kanan), berjabat tangan selama jamuan makan siang di Kementerian Luar Negeri di Seoul, Korea Selatan, Senin, 6 Januari 2025. (Lee Jin-man/Pool via REUTERS)
    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, (kiri), dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, (kanan), berjabat tangan selama jamuan makan siang di Kementerian Luar Negeri di Seoul, Korea Selatan, Senin, 6 Januari 2025. (Lee Jin-man/Pool via REUTERS)

    AS telah menegaskan kembali dukungannya yang kuat terhadap aliansi “kuat” dengan Korea Selatan dan menyuarakan kepercayaannya pada kepemimpinan sementara negara itu, meskipun mantan Presiden sementara Han Duck Soo dimakzulkan oleh parlemen hanya kurang dari dua minggu setelah pemakzulan Yoon.

    Sekutu telah sepakat untuk sepenuhnya melanjutkan jadwal diplomatik dan keamanan bilateral yang ditunda setelah bencana darurat militer. Pembicaraan Senin kemungkinan akan difokuskan pada penegasan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pencegahan Washington terhadap Pyongyang meskipun situasi politiknya seperti itu.

    Cho dan Blinken juga diharapkan untuk membahas kerja sama militer yang semakin dalam antara Korea Utara dan Rusia, serta pengerahan pasukan Pyongyang ke Rusia untuk mendukung perangnya melawan Ukraina.

    Mereka juga diharapkan untuk menggarisbawahi komitmen mereka untuk memajukan kerja sama trilateral dengan Jepang, sebuah pencapaian diplomatik utama bagi pemerintahan Biden yang akan berakhir dan dua sekutunya di Asia.

    Pembicaraan tersebut juga akan membahas upaya penguatan untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur, serta upaya trilateral dengan Jepang. Blinken akan melakukan lawatan ke tiga negara minggu ini, dengan rencana singgah di Jepang dan Prancis. Perjalanan tersebut secara luas diperkirakan akan menjadi kunjungan luar negeri terakhirnya sebagai diplomat tertinggi AS di bawah pemerintahan Biden.

    (tfa/wur)

  • Apa Wewenang KPK Korsel yang ‘Ngotot’ Mau Tangkap Presiden Yoon?

    Apa Wewenang KPK Korsel yang ‘Ngotot’ Mau Tangkap Presiden Yoon?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Masa-masa sulit tengah menghinggapi Badan antikorupsi Korea Selatan yakni Kantor Investigasi Korupsi untuk pejabat tinggi (CIO), setelah gagal menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol pekan lalu.

    Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang terkait deklarasi militer pada 3 Desember. CIO, dalam hal ini, berusaha menginvestigasi tuduhan tersebut.

    Namun, Yoon selalu mangkir dari panggilan CIO. Lembaga ini lantas meminta pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan dan dikabulkan.

    Pekan lalu, CIO menggerebek kediaman Yoon tetapi mereka gagal karena dihalangi pendukung, polisi, hingga pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

    Mereka lalu meminta bantuan polisi untuk menangkap Yoon. Namun, polisi menolak permintaan itu dan menuduh CIO tak punya dasar hukum yang kuat.

    Apa tugas CIO yang terlihat “ngoyo” mau menangkap Yoon?

    CIO memimpin tim investigasi gabungan yang mencakup polisi hingga Kementerian Pertahanan terkait dakwaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasan oleh Yoon serta pihak yang terlibat dalam deklarasi militer.

    Dalam situs resmi, CIO didirikan untuk memberantas berbagai kejahatan koruptif yang dilakukan pejabat tinggi seperti presiden atau anggota keluarganya.

    Mereka menginvestigasi tindakan seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pembuatan dokumen publik palsu, serta pemberian dan penerimaan dana politik secara ilegal.

    Kepala Jaksa CIO, Oh Dong Woon, juga mengatakan sebagai otoritas investigasi independen, kantor ini didedikasikan untuk memerangi korupsi di kalangan pejabat publik tinggi.

    “Khususnya mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran antikorupsi,” ujar Oh dalam situs resmi CIO.

    Oh, lebih lanjut, mengatakan CIO menghadapi banyak tantangan, tetapi tetap teguh menjaga independensi politik dan netralitas.

    CIO, kata dia, terus melakukan investigasi menyeluruh guna mendorong transparansi nasional dan menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga publik.

    Di luar tujuan mulia CIO, lembaga ini memiliki hak penyidikan dan penuntutan yang terbatas.

    CIO tak punya wewenang menuntut presiden dan harus merujuk kasus yang ditangani ke kantor kejaksaan guna mengambil tindakan termasuk dakwaan setelah pemeriksaan rampung, demikian dikutip Reuters.

    Dalam kasus Yoon, CIO sudah mengantongi surat perintah penahanan dari Pengadilan Distrik Seoul. Surat itu berlaku hingga hari ini dan disebut akan meminta perpanjangan.

    Yoon ogah patuhi CIO

    Namun, surat perintah penahanan itu tak diindahkan Yoon dan timnya. Mereka menganggap CIO tak punya wewenang menangani kasus presiden.

    Tim hukum Yoon merujuk Undang-Undang Prosedur Pidana yang menetapkan daftar panjang pejabat tinggi dan pelanggaran yang bisa diselidiki. Dalam UU tersebut tak tertuang kata pemberontakan.

    Para pengacara Yoon juga menuduh surat perintah itu inkonstitusional karena mengecualikan dua klausul Undang-Undang Prosedur Pidana yakni pembatasan penyitaan dan penggeledahan di tempat yang memiliki informasi militer rahasia atau pejabat publik yang punya rahasia resmi.

    Surat tersebut lanjut mereka juga tak punya dasar hukum jelas.

    Pihak Yoon lalu mengajukan pengaduan dan perintah ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau keabsahan surat perintah tersebut.

    MK kemudian menyatakan akan mulai meninjau pengaduan dan perintah yang diajukan usai hakim ditunjuk.

    CIO sebelumnya sudah menegaskan pengadilan memberi amanat ke mereka untuk menangani kasus Yoon dengan mendapat surat perintah penangkapan. Otomatis dua klausul di UU Prosedur Pidana tak berlaku karena surat perintah terbatas pada penangkapan bukan penyitaan harta kekayaan.

    Selain menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang, Yoon sedang menunggu nasib status presiden.

    MK saat ini menggodok keabsahan pemakzulan dari parlemen. Jika sah, Yoon lengser dari kursi presiden, jika dianggap ilegal dia kembali menggenggam kekuasaan.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Korsel Panen Hujatan, Dianggap Tak Becus Selidiki Yoon Suk Yeol

    KPK Korsel Panen Hujatan, Dianggap Tak Becus Selidiki Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kantor Investigasi Korupsi (CIO) Korea Selatan panen kritik karena dianggap tak becus menyelidiki dan menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol karena tuduhan pemberontakan.

    CIO sebelumnya menyatakan mereka meminta bantuan Kantor Investigasi Nasional (NOI) di bahwa Kepolisian Nasional Korsel. Tindakan itu lantas memicu kecaman dari polisi Korsel dan tim hukum Yoon.

    Polisi menyebut permintaan CIO untuk menangkap Yoon tak sesuai hukum.

    “Setelah melakukan peninjauan internal, kami menegaskan bahwa permintaan badan anti korupsi secara hukum kontroversial,” kata Baek, dikutip Korea Times, Senin (6/1).

    Dia lalu berujar, “Kami akan terus berkonsultasi dengan CIO terkait penerapan surat penangkapan.”

    Tim hukum Yoon, Yun Gap Keun, juga mengecam langkah CIO. Dia menyamakan tindakan tersebut dengan subkontrak dalam proyek konstruksi.

    “Melihat perilaku investigasi CIO yang tak punya dasar hukum menimbulkan keraguan soal kualifikasi dan kemampuan mereka sebagai lembaga negara,” kata Yun.

    Tim hukum Yoon juga menyebut CIO tak punya otoritas untuk meminta polisi menyelidiki presiden terkait huru-hara deklarasi militer.

    Tak cuma itu, CIO juga panen kritik dari partai berkuasa, People Power Party (PPP).

    “Ini jelas menunjukkan bahwa CIO tak punya keahlian dan tanggung jawab, apalagi kemampuan menyelidiki presiden,” kata juru bicara PPP, Shin Dong Wook.

    Perilaku mereka, lanjut Shin, mengabaikan tugas sebagai lembaga negara dan merusak supremasi hukum serta tatanan konstitusional.

    “Yang tak bisa ditoleransi,” ucap dia.

    Berbagai kritik yang dilontarkan ke CIO muncul setelah badan anti korupsi itu gagal menangkap Yoon pada pekan lalu.

    Yoon saat ini sedang menghadapi tuduhan pemberontakan karena deklarasi darurat militer pada 3 Desember.

    Dia juga sedang menunggu nasib status presiden yang saat ini masih ditinjau Mahkamah Konstitusi Korsel. Jika pemakzulan sesuai hukum, dia akan lengser dari jabatan tetapi jika dianggap ilegal Yoon kembali berkuasa.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Badai Salju dan Cinta Mati Pendukung Presiden Korsel Yoon

    Badai Salju dan Cinta Mati Pendukung Presiden Korsel Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Badai salju tak menghalangi para pendukung setia Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk melakukan unjuk rasa membela sang presiden.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Polisi Respons Permintaan KPK Korsel Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

    Polisi Respons Permintaan KPK Korsel Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polisi Korea Selatan buka suara soal Kantor Investigasi Korupsi (CIO) yang meminta bantuan mereka untuk menangkap Presiden yang dimakzulkan parlemen Yoon Suk Yeol.

    Senior di Polisi Nasional Korsel (NOI), Baek Dong Heum, menyebut permintaan penangkapan itu dilakukan secara sepihak dan tak punya dasar hukum.

    “Setelah melakukan peninjauan internal, kami menegaskan bahwa permintaan badan anti korupsi secara hukum kontroversial,” kata Baek, dikutip Korea Times, Senin (6/1).

    Dia lalu berujar, “Kami akan terus berkonsultasi dengan CIO terkait penerapan surat penangkapan.”

    CIO sebelumnya menyatakan meminta polisi menangkap Yoon usai gagal pekan lalu.

    Para investigator CIO meminta polisi mengambil alih karena kesulitan yang mereka hadapi dalam menangkap Yoon.

    Wakil Direktur CIO Lee Jae Seung mengatakan mereka akan meminta perpanjangan surat perintah penangkapan.

    Lee juga mengatakan akan berkonsultasi dengan polisi soal waktu perpanjangan surat perintah itu.

    Sementara itu, tim hukum Yoon mengecam tindakan CIO.

    “Memantau investigasi CIO yang tak punya dasar secara hukum menimbulkan keraguan soal kualifikasi dan kemampuan mereka sebagai lembaga negara,” kata Yun.

    Pekan lalu, CIO berencana menangkap Yoon di kediamannya di Seoul. Namun, di tempat itu ribuan pendukung dan polisi bersiaga dan badan tersebut gagal menangkap dia.

    Yoon dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    CIO sudah tiga kali memanggil Yoon, tetapi dia selalu absen. Lembaga itu lalu meminta pengadilan mengeluarkan surat penangkapan.

     

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penyelidik Korsel Berupaya Perpanjang Perintah Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Penyelidik Korsel Berupaya Perpanjang Perintah Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Seoul –

    Para penyelidik Korea Selatan (Korsel) yang berupaya menangkap Presiden Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif usai dimakzulkan parlemen, berniat meminta perpanjangan masa berlaku untuk surat perintah penangkapan terhadapnya.

    Surat perintah penangkapan terhadap Yoon, terkait penyelidikan darurat militer, yang diterbitkan pengadilan Korsel pekan lalu akan habis masa berlakunya pada Senin (6/1) waktu setempat. Upaya penangkapan terhadapnya gagal dilakukan dengan sang presiden nonaktif itu bersembunyi di dalam kediamannya.

    Yoon, yang mantan Jaksa Agung Korsel ini, telah tiga kali menolak panggilan pemeriksaan dalam penyelidikan darurat militer yang diumumkannya awal Desember lalu. Upaya penangkapan dilakukan aparat berwenang Korsel pekan lalu dengan melibatkan ratusan polisi, namun dihalangi para petugas keamanan yang melindungi Yoon.

    Para penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi Korsel atau CIO, seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), mengatakan pihaknya akan meminta perpanjangan surat perintah yang akan berakhir pada Senin (6/1) tengah malam waktu setempat.

    “Keabsahan surat perintah itu berakhir hari ini. Kami berencana meminta perpanjangan dari pengadilan hari ini,” ucap Wakil Direktur CIO, Lee Jae Seung, saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya telah meminta bantuan pihak kepolisian untuk menangkap Yoon karena kesulitan yang dihadapi para penyelidik CIO. Dia juga mengatakan dirinya akan berkonsultasi dengan kepolisian mengenai waktu perpanjangan surat perintah penangkapan.

    Pekan lalu, ketegangan terjadi selama berjam-jam saat ratusan petugas keamanan yang melindungi Yoon memaksa para penyelidik untuk menunda upaya penangkapan karena kekhawatiran akan situasi keamanan.

  • Etihad Batal Lepas Landas di Melbourne karena Gangguan Teknis

    Etihad Batal Lepas Landas di Melbourne karena Gangguan Teknis

    Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini, yang menyajikan laporan yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Senin, 6 Januari 2024, kami awali dari Australia.

    Etihad Airways batal lepas landas

    Petugas pemadam kebakaran bandara bergegas ke landasan pacu setelah penerbangan Etihad Airways EY461 ke Abu Dhabi yang membawa hampir 300 orang “tidak bisa lepas landas”, Minggu malam kemarin.

    “Layanan Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan menanggapi permintaan dari pesawat dan mengerahkan busa pemadam kebakaran sebagai tindakan pencegahan,” kata juru bicara Bandara Melbourne.

    “Semua penumpang turun dari pesawat dan diangkut dengan bus ke terminal kemarin malam,” tambahnya.

    Pesawat tetap berada di landasan pacu hingga Senin pagi, sementara penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab gangguan roda.

    Perselisihan Israel dan Hamas soal sandera

    Pihak Israel dan Hamas berselisih soal perincian kesepakatan untuk menghentikan perang di Jalur Gaza dan memulangkan para sandera ke rumah mereka.

    Pejabat Palestina mengatakan selama akhir pekan kemarin setidaknya 100 orang tewas akibat serangan Israel yang intensif.

    Pihak Hamas mengatakan mereka menyetujui daftar 34 sandera Israel untuk dikembalikan sebagai bagian dari kesepakatan, yang bisa mengarah pada gencatan senjata.

    Namun, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Hamas belum memberikan daftar sandera.

    Upaya penahanan presiden Korsel terus berlangsung

    Badan antikorupsi Korea Selatan meminta pihak kepolisian mengambil alih upaya penahanan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan setelah para penyelidiknya gagal menahannya.

    Pekan lalu, upaya menahan Presiden Yoon gagal, setelah hampir 5 jam bersitegang dengan petugas keamanan presiden.

    Para penyelidik Korea Selatan yang mencoba menangkap Yoon mengatakan mereka akan meminta perpanjangan surat perintah penangkapan.

    Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan untuk presiden Yoon pada tanggal 31 Desember, setelah ia menghindari beberapa permintaan penyidik untuk diinterogasi terkait tuduhan pemberontak dengan sempat memberlakukan darurat militer meski hanya sebentar.

    Salju lebat di Eropa dan Amerika

    Salju lebat dan hujan es menyebabkan gangguan di seluruh Eropa pada hari Minggu, khususnya di Inggris dan Jerman, sehingga beberapa bandara terpaksa menangguhkan penerbangan.

    Di Inggris utara, ada kekhawatiran jika akses ke sejumlah kawasan dan komunitas akan terputus karena salju yang lebat.

    Salju dan es juga menyebabkan gangguan di Jerman, hingga pihak otoritas mengeluarkan peringatan bagi pengemudi dan pejalan kaki, serta meminta warga tinggal di rumah.

    Sementara itu, salju tebal, es, disertai angin, dan suhu yang sangat rendah menimbulkan kondisi perjalanan yang berbahaya di sebelah tengah Amerika Serikat pada hari Minggu.

  • KPK Korsel Minta Bantuan Polisi Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

    KPK Korsel Minta Bantuan Polisi Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) atau KPK Korea Selatan meminta polisi menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol usai gagal menangkap dia pekan lalu.

    Para investigator CIO meminta polisi mengambil alih karena kesulitan yang mereka hadapi dalam menangkap Yoon.

    Wakil Direktur CIO Lee Jae Seung mengatakan mereka akan meminta perpanjangan surat perintah penangkapan.

    “Masa berlaku surat perintah itu berakhir hari ini. Kami berencana meminta perpanjangan dari pengadilan hari ini,” kata Lee, dikutip AFP Senin (6/1).

    Lee juga mengatakan akan berkonsultasi dengan polisi soal waktu perpanjangan surat perintah itu. Namun, polisi belum menerima permintaan tersebut.

    Pekan lalu, CIO berencana menangkap Yoon di kediaman di di Seoul. Namun, di tempat itu ribuan pendukung dan polisi bersiaga. Mereka juga kesulitan karena dihalangi Paspampres.

    Meski dimakzulkan Yoon masih berstatus presiden dan Paspampres wajib memberikan perlindungan. Dia hanya kehilangan wewenang dan tugas untuk mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri.

    CIO pada akhirnya gagal menangkap dan dilaporkan kembali melakukan upaya serupa pada 6 Januari.

    Yoon sedang sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    CIO sudah tiga kali memanggil Yoon, tetapi dia selalu absen. Lembaga itu lalu meminta pengadilan mengeluarkan surat penangkapan.

    Di luar itu, Yoon sedang menunggu nasib soal status presiden yang digodok Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dari sisi hukum. Jika sah, dia akan lengser dari kursi presiden, tetapi jika dianggap ilegal dia kembali memegang kekuasaan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Badan Anti-Korupsi Korea Selatan Desak Polisi Tangkap Yoon Suk Yeol

    Badan Anti-Korupsi Korea Selatan Desak Polisi Tangkap Yoon Suk Yeol

    Seoul –

    Badan Anti-Korupsi Korea Selatan (Korsel) telah meminta polisi untuk mengambil alih eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, pada Senin (6/01). Sebelumnya upaya penangkapan gagal dilakukan pada Jumat (3/1). Saat itu, para pengawal Yoon membentuk rantai manusia untuk memblokir akses para penyelidik.

    Tim penyelidik gabungan dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi sedang menyelidiki tuduhan bahwa Yoon mendalangi pemberontakan dengan pemberlakuan darurat militer yang hanya berlangsung singkat.

    Dalam pernyataannya kepada wartawan, CIO telah mengirimkan pemberitahuan kepada polisi untuk mengambil alih wewenang. Langkah ini dilakukan di tengah rasa frustrasi para pengkritik Yoon terhadap CIO karena hingga saat ini belum juga mengeksekusi surat perintah penangkapan, yang berakhir pada Senin, 6 Januari 2025.

    Melansir Reuters, seorang pejabat polisi mengatakan bahwa mereka sedang “meninjau hukum secara internal” menyusul permintaan dari CIO.

    Pengacara Yoon berargumen bahwa pasukan anti-korupsi yang memimpin investigasi kriminalnya tidak memiliki wewenang di bawah hukum Korea Selatan untuk menyelidiki kasus apa pun yang melibatkan tuduhan pemberontakan.

    Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Minggu (5/1) menolak keberatan yang diajukan oleh tim hukum Yoon yang berusaha untuk membatalkan surat perintah penangkapan presiden dan menggeledah kediaman resminya.

    Melansir AP, tim kuasa hukum Yoon mengatakan bahwa mereka akan mengajukan tuntutan terhadap Kepala Jaksa Penuntut Umum Badan Anti-korupsi Korsel, Oh Dong-woon, dan sekitar 150 penyelidik dan petugas polisi yang terlibat dalam upaya penahanan pada Jumat (3/1), yang menurut mereka melanggar hukum.

    Menteri Luar Negeri AS akan berkunjung ke Korea Selatan

    Melansir Reuters, di tengah ketegangan politik yang sedang berlangsung, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken akan mengunjungi Korea Selatan pada minggu ini. Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken akan bertemu dengan para pejabat senior pemerintah untuk menegaskan kembali aliansi dengan Seoul.

    Kunjungannya dilakukan setelah deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Yoon bulan lalu membuat Korea Selatan mengalami kekacauan politik, yang memicu kecaman dari para pejabat di Washington.

    CIO sendiri adalah lembaga independen yang diluncurkan pada Januari 2021 untuk menyelidiki pejabat tinggi termasuk presiden dan anggota keluarga mereka, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengadili presiden.

    Sebaliknya, CIO diwajibkan oleh hukum untuk merujuk kasus tersebut ke kantor kejaksaan untuk mengambil tindakan apa pun termasuk dakwaan setelah pemeriksaan selesai.

    Yoon sebut akan “berjuang sampai akhir” untuk tak digulingkan

    Melansir AP, Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Selasa (31/12) telah mengeluarkan surat perintah untuk menahan Yoon dan surat perintah terpisah untuk menggeledah kediamannya setelah Yoon menolak hadir untuk diinterogasi terkait dekrit darurat militer yang dikeluarkannya pada tanggal 3 Desember 2024. Namun, mengeksekusi surat perintah tersebut menjadi rumit selama Yoon masih berada di kediaman resminya.

    Yoon telah bersumpah untuk “berjuang sampai akhir” melawan upaya untuk menggulingkannya. Meskipun darurat militer hanya berlangsung beberapa jam, hal ini memicu gejolak yang mengguncang politik, diplomasi, dan pasar keuangan Korsel selama berminggu-minggu dan mengekspos kerapuhan demokrasi Korea Selatan di tengah masyarakat yang sangat terpolarisasi.

    Kekuasaan kepresidenan Yoon dibekukan setelah Majelis Nasional yang didominasi oleh oposisi memilih untuk memakzulkannya pada tanggal 14 Desember 2024, dengan menuduhnya melakukan pemberontakan, dan nasibnya sekarang berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang sedang mempertimbangkan apakah akan secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikan jabatannya.

    Jumat (3/1), puluhan penyidik badan anti-korupsi dan polisi gagal menahan Yoon. Setelah melewati unit militer yang menjaga kediaman Yoon, para penyelidik dan polisi berhasil mendekat sekitar 218 meter dari kediaman Yoon, tapi dihentikan oleh barikade yang terdiri dari sekitar 10 kendaraan dan sekitar 200 anggota pasukan keamanan presiden dan tentara. Namun, tak bisa dipastikan apakah saat itu Yoon berada di dalam kediamannya.

    Dalam sebuah pesan video pada Minggu (5/1), Kepala Dinas Keamanan Kepresidenan, Park Jong-joon, mengatakan bahwa mereka memiliki kewajiban hukum untuk melindungi presiden yang sedang menjabat. Park mengatakan bahwa ia menginstruksikan anggotanya untuk tidak menggunakan kekerasan dan menyerukan kepada badan anti-korupsi dan polisi untuk mengubah pendekatan mereka.

    Pengacara Yoon pun berargumen bahwa penahanan dan penggeledahan terhadap presiden tidak dapat dilakukan di kediamannya karena adanya undang-undang yang melindungi lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer tanpa persetujuan orang yang bertanggung jawab, yaitu Yoon sendiri.

    Ratusan warga Korsel berunjuk rasa di dekat kediaman Yoon

    Sejak Senin (6/1) dini hari, selama berjam-jam, ratusan warga Korea Selatan berunjuk rasa di dekat kediaman Yoon dengan membungkus diri mereka dengan tikar berlapis perak untuk melawan suhu yang sangat dingin. Ini adalah malam kedua protes berturut-turut dilakukan para demonstran yang menyerukan penggulingan dan penangkapan Yoon.

    Sejak Minggu (5/1), ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan yang bersalju di Seoul untuk berunjuk rasa, baik mendukung dan menentang penangkapan Yoon.

    “Kita harus membangun kembali fondasi masyarakat kita dengan menghukum presiden yang telah mengingkari konstitusi,’ kata Yang Kyung-soo, Pemimpin Konfederasi Serikat Buruh Korea, kelompok buruh utama yang turut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut.

    “Kita harus menjatuhkan penjahat Yoon Suk Yeol dan menangkap serta menahannya sesegera mungkin,” tambahnya.

    Unjuk rasa pro Yoon

    Tidak jauh dari demonstrasi anti-Yoon terdapat kelompok pendukung yang memegang spanduk bertuliskan “Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol.”

    Plakat lainnya bertuliskan “Hentikan Pencurian” – frasa yang dipopulerkan oleh para pendukung Presiden AS terpilih Donald Trump setelah ia kalah dari Joe Biden dalam Pemilu AS 2020.

    Mereka mengecam pemakzulannya dan berjanji untuk memblokir setiap upaya untuk menahannya.

    mel/rs (Reuters, AP)

    (nvc/nvc)