Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Alasan Khawatir Keamanan Bikin Presiden Korsel Absen Sidang Pemakzulan

    Alasan Khawatir Keamanan Bikin Presiden Korsel Absen Sidang Pemakzulan

    Jakarta –

    Sidang pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, segera dimulai pekan depan. Namun, Yoon Suk Yeol dipastikan absen dalam sidang perdana tersebut.

    Dirangkum detikcom, Minggu (12/1/2025), kekhawatiran akan masalah keamanan menyebabkan Yoon enggan hadir dalam persidangan 14 Januari mendatang. Meski begitu, perwakilan kuasa hukum menyebut Yoon bersedia hadir jika masalah keamanan dapat teratasi.

    “Kekhawatiran tentang keamanan dan potensi insiden. Oleh karena itu, Presiden tidak akan dapat menghadiri persidangan pada tanggal 14 Januari,” kata pengacara Yoon Kab-keun dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AFP.

    “Presiden bersedia hadir kapan saja setelah masalah keamanan diselesaikan,” tambahnya.

    MK Pastikan Sidang Tetap Lanjut Meski Yoon Absen

    Momen Tim Penyidik Korsel Dihadang Masuk ke Rumah Eks Presiden Yoon Suk Yeol. Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Mahkamah Konstitusi menjadwalkan lima tanggal persidangan yang berlangsung mulai dari tanggal 14 Januari hingga 4 Februari. Sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran Yoon Suk Yeol jika ia tidak hadir.

    Drama darurat militernya telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade. Tak hanya menolak diinterogasi, Yoon juga menolak untuk ditangkap atas drama yang dibuatnya.

    Para penyidik yang berusaha untuk memeriksa Yoon Suk Yeol terkait dengan deklarasi darurat militernya yang berlangsung singkat telah memperoleh surat perintah baru. Penyidik juga sedang mempersiapkan upaya penangkapan lainnya.

    Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang ditangkap jika para penyidik dapat menahannya.

    Ia sedang diselidiki atas tuduhan “pemberontakan” dan, jika ditangkap dan dihukum secara resmi, ia akan menghadapi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

    Demo Tandingan di Seoul

    Warga Korsel berdemo. Foto: AP/Ahn Young-joon

    Pada hari Sabtu (11/1) lalu, ribuan warga Negeri Gingseng itu berkumpul di Ibu Kota Seoul. Mereka menggelar aksi demonstrasi tandingan kala penyelidik mempersiapkan upaya lain untuk menangkap Presiden Yoon.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (11/1/2025), para pengunjuk rasa yang mendukung dan menentang Yoon dijadwalkan berkumpul di sepanjang jalan utama di pusat kota Seoul pada hari Sabtu. Mereka adalah kelompok yang menuntut penangkapannya, serta yang menyerukan agar pemakzulannya dinyatakan tidak sah.

    Negara tersebut telah dilanda ketegangan selama berminggu-minggu setelah Yoon memerintahkan tentara untuk menyerbu parlemen, di mana mereka gagal mencegah para anggota parlemen untuk menolak darurat militer.

    “Terlepas dari upaya kami, ia terus menghindari akuntabilitas, dan baik polisi maupun CIO (Badan Investigasi Korupsi) benar-benar gagal bertindak tegas,” kata pengunjuk rasa anti-Yoon dan mahasiswa Kim Min-ji, 25 tahun.

    “Sangat penting bagi kami untuk menyuarakan pendapat kami hingga ia dicopot dari jabatannya,” imbuhnya.

    Sementara itu, pendukung Yoon, Su Yo-hahn, 71 tahun, mengatakan deklarasi darurat militer Yoon tersebut memiliki “alasan yang sah”.

    “Ia adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat dan mewakili negara kita. Menyelamatkan Yoon adalah cara untuk menyelamatkan bangsa kita,” kata Su.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/whn)

  • Menyemut! Warga Korsel Turun ke Jalan, Tuntut Tangkap Yoon Suk Yeol

    Menyemut! Warga Korsel Turun ke Jalan, Tuntut Tangkap Yoon Suk Yeol

    Foto Internasional

    Menyemut! Warga Korsel Turun ke Jalan, Tuntut Tangkap Yoon Suk Yeol

    News

    8 jam yang lalu

  • Kepala Keamanan Presiden Korsel Mundur dari Jabatannya Buntut Kasus Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Kepala Keamanan Presiden Korsel Mundur dari Jabatannya Buntut Kasus Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Dinas Keamanan Presiden (PSS) Korea Selatan, Park Chong-jun resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (10/1/2025).

    Surat pengunduran diri Park Chong-jun telah diterima oleh Penjabat (Pj) Presiden Korsel, Choi Sang-mok.

    Mundurnya Park Chong-jun dari jabatannya terjadi di tengah meningkatnya konflik penangkapan Yoon Suk Yeol.

    Park Chong-jun mundur sesaat sebelum diperiksa oleh pihak kepolisian Korsel terkait tuduhan perintangan penyidikan dalam kasus darurat militer Yoon Suk Yeol.

    “Park telah mengajukan pengunduran dirinya, dan telah diterima,” kata Kementerian Keuangan Korsel dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Yonhap.

    Park Chong-jun dijadwalkan akan diperiksa pada Jumat pagi setelah tiga kali mangkir dari pemanggilan.

    Ia menolak untuk memenuhi panggilan pertama pada tanggal 4 Januari, dengan alasan tugas keamanan mengharuskan kehadirannya.

    Park juga menolak panggilan kedua, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari.

    PSS yang dipimpin Park Chong-jun sempat bersitegang dengan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) saat akan menangkap Yoon Suk Yeol.

    Dalam upaya CIO menangkap Yoon Suk Yeol, PSS melakukan upaya pengadangan dengan mengerahkan 200 pasukan di depan rumah Yoon pada Jumat, 3 Januari 2025 lalu.

    PSS sempat mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap CIO atas tuduhan “masuk tanpa izin”.

    Upaya Kedua Penangkapan Yoon

    Polisi pada hari Jumat mengadakan pertemuan dengan komandan lapangan menjelang upaya kedua untuk menahan Yoon Suk Yeol.

    Kantor Investigasi Nasional (NOI) memerintahkan para pemimpin tim investigasi polisi Seoul, Provinsi Gyeonggi, dan yurisdiksi lain di wilayah ibu kota untuk berkumpul di kantor pusat NOI guna membahas perencanaan upaya penahanan kedua.

    Dikutip dari The Korea Times, para penyidik diyakini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang sudah dikeluarkan untuk Yoon.

    Pada hari Kamis, NOI mengirimkan nota resmi kepada tim investigasi di seluruh wilayah ibu kota yang meminta mereka untuk bersiap memobilisasi sekitar 1.000 penyidik ​​untuk upaya kedua.

    Batas waktu surat perintah kedua tidak diketahui, tetapi secara umum diyakini berlangsung selama tujuh hari.

    Oh Dong-woon, kepala CIO, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemblokiran pelaksanaan surat perintah tersebut melemahkan supremasi hukum.

    “Siapa pun yang mencoba menghentikan pihak berwenang menahan Yoon bisa ditangkap,” kata Oh Dong-woon.

    Tim kuasa hukum Yoon mengecam surat perintah penahanan CIO pada hari Jumat, menyebutnya “ilegal” dan “tidak sah”.

    Dikatakan bahwa yurisdiksi CIO berada di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, bukan Pengadilan Distrik Barat Seoul, yang menerbitkan kembali surat perintah tersebut.

    “CIO dan polisi berupaya menghancurkan tatanan konstitusional dengan menggunakan kekuatan berskala besar yang disamarkan sebagai pelaksanaan surat perintah dan menahan presiden yang sedang menjabat secara ilegal,” kata pengacara Yoon, Yoon Kap-keun.

    “Pelaksanaan surat perintah CIO dengan memobilisasi kekuatan dengan tujuan melanggar Konstitusi merupakan tindakan pemberontakan,” lanjutnya.

    Sementara itu, kepala PSS Park Chong-jun, yang menolak masuk ke penyidik ​​pada 3 Januari, hadir di hadapan polisi untuk diinterogasi pada hari Jumat atas dugaan perintangan penyidikan.

    Penyidik ​​dari badan antikorupsi negara dan petugas polisi meninggalkan lokasi kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan di Seoul pada Jumat (3/1/2025), setelah gagal melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon atas kegagalannya dalam menerapkan darurat militer pada bulan Desember. (Yonhap)

    Park, yang memenuhi panggilan ketiga polisi setelah menolak dua permintaan sebelumnya, menegaskan kembali pendiriannya bahwa setiap upaya untuk menahan Presiden yang sedang menjabat adalah salah.

    “Tidak boleh ada bentrokan fisik dan pertumpahan darah dalam kondisi apa pun,” kata Park kepada wartawan saat memasuki Markas Besar Investigasi Gabungan di Seoul.

    Tim hukum Yoon mengatakan polisi memanggil Park untuk menetralisir keamanan presiden.

    “Upaya untuk menetralisir keamanan presiden dapat menimbulkan kerugian serius bagi keamanan nasional.”

    “Polisi harus menghentikan penyalahgunaan kewenangan penyidikannya,” ucap pengacara tersebut.

    Pihak berwenang berupaya mengerahkan personel dan peralatan sebanyak mungkin, tetapi upaya mereka untuk melaksanakan surat perintah tersebut kemungkinan akan menghadapi perlawanan kuat dari PSS.

    PSS menambah lebih banyak bus untuk memblokir jalan dari gerbang utama kediaman menuju kompleks presiden guna memperkuat pertahanannya setelah upaya pertama gagal.

    Mereka juga memblokade kompleks tersebut dengan barikade dan kawat berduri sambil memperkuat gerbang besi di atas bukit menuju kediaman presiden dengan banyak rantai baja.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Kepala Paspampres Korsel Mundur Usai Halangi Penangkapan Presiden Yoon

    Kepala Paspampres Korsel Mundur Usai Halangi Penangkapan Presiden Yoon

    Seoul –

    Kepala pengamanan kepresidenan Korea Selatan (Korsel), Park Chong Jun, mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (10/1), setelah menuai kritikan karena menghalangi penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif usai dimakzulkan parlemen, beberapa waktu lalu.

    Pengunduran diri Park ini diumumkan ketika dia menghadapi interogasi otoritas berwenang soal mengapa para pengawal kepresidenan Korsel mencegah para penyelidik untuk menangkap Yoon terkait penyelidikan darurat militer. Para penyelidik antikorupsi saat ini bersiap melakukan upaya penangkapan baru.

    Yoon sebelumnya menolak diinterogasi dan pekan lalu, dia menolak untuk ditangkap dengan perselisihan terjadi antara para pengawal kepresidenan dan para penyelidik yang hendak mengeksekusi surat perintah penangkapan yang diterbitkan pengadilan Seoul.

    Park yang menjabat sebagai Kepala Dinas Keamanan Presiden Korsel (PSS), seperti dilansir AFP, Jumat (10/1/2015), mengajukan surat pengunduran dirinya pada Jumat (10/1) pagi. Seorang pejabat PSS, yang tidak disebut namanya, menyebut pengunduran diri itu diajukan “saat dia menghadiri pemeriksaan kepolisian”.

    Menurut seorang pejabat lainnya dari kantor presiden sementara Korsel, yang juga tidak disebut namanya, pengunduran diri Park telah diterima oleh Presiden sementara Korsel Choi Sang Mok.

    Pengunduran diri Park ini mencuat ketika para penyelidik antikorupsi dan kepolisian bersiap melakukan upaya terbaru untuk menangkap Yoon terkait penetapan darurat militer singkat pada awal Desember lalu, yang menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Surat perintah penangkapan terbaru telah didapatkan dari pengadilan pada pekan ini.

  • Presiden Korsel Diisukan Kabur, Kantor Kepresidenan Klaim Yoon Suk Yeol Berada di Kediaman Resminya – Halaman all

    Presiden Korsel Diisukan Kabur, Kantor Kepresidenan Klaim Yoon Suk Yeol Berada di Kediaman Resminya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dikabarkan telah melarikan diri dari kediaman resminya.

    Anggota parlemen Ahn mengklaim di radio KBS bahwa Yoon Suk Yeol kabur.

    Saat ini Yoon Suk Yeol tengah diselidiki atas tuduhan “pemberontakan”.

    Apabila Yoon Suk Yeol ditangkap dan dinyatakan bersalah secara resmi, ia akan menghadapi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

    Pasalnya, keputusan darurat militer yang gagal itu menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.

    “Dari apa yang saya dengar, saya mendengar bahwa (Presiden Yoon) telah melarikan diri dari Yongsan dan pergi ke tempat ketiga,” katanya, seperti diberitakan media lokal Korea Selatan, Rabu (8/1/2025).

    Anggota parlemen Ahn berkata, “Saya mendengar kemarin bahwa polisi juga mengidentifikasi keberadaan yang serupa.”

    “Jika Anda sudah berada di kediaman resmi Hannam-dong, tidak perlu mengatakan bahwa Anda sedang mengidentifikasi keberadaan tersebut,” tambahnya.

    Respons Kantor Kepresidenan Korsel

    Kantor Kepresidenan Korsel telah memberi penjelasan tentang keberadaan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Kantor Presiden pun membantah rumor pelarian Presiden Yoon.

    “Saya mendengar bahwa presiden saat ini berada di kediaman resminya,” kata Kantor Kepresidenan Korsel, Rabu.

    Tanggapan itu terkait kabar penerbangan Yoon Suk Yeol yang diajukan oleh partai-partai oposisi, termasuk Ahn Kyu-baek, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea.

    Pengacara Presiden Yoon juga membantah kabar kliennya melarikan diri.

    “Saya bertemu dengan presiden kemarin malam,” katanya.

    Pengadilan Memperpanjang Surat Perintah Penangkapan

    Dikutip dari Al Jazeera, badan antikorupsi Korea Selatan mengatakan telah menerima perpanjangan surat perintah pengadilan untuk menangkap Presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.

    Setelah upaya penangkapan Yoon sebelumnya diblokir oleh Dinas Keamanan Presiden pekan lalu, para penyidik ​​mengajukan permohonan agar surat perintah tersebut, yang berakhir pada Senin (6/1/2025), diperpanjang.

    Pengadilan Distrik Barat Seoul awalnya mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Yoon, dan surat perintah terpisah untuk menggeledah kediamannya.

    Upaya ini dilakukan setelah Yoon menentang pihak berwenang dengan menolak hadir untuk diinterogasi terkait dengan dekrit darurat militer tanggal 3 Desember 2024.

    Puluhan penyidik ​​lembaga antikorupsi dan petugas polisi pembantu berusaha menangkap Yoon.

    Namun, mereka mundur dari kediaman Presiden Korsel di Seoul setelah kebuntuan yang menegangkan dengan Dinas Keamanan Presiden yang berlangsung lebih dari lima jam.

    Kebuntuan terus berlanjut. Banyak pendukung Yoon berkemah di luar kediaman presiden meskipun cuaca dingin.

    Penyidik ​​dari badan antikorupsi negara dan petugas polisi meninggalkan lokasi kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan di Seoul pada Jumat (3/1/2025). (Yonhap)

    Sebagai informasi, Yoon Suk Yeol gagal menanggapi beberapa panggilan pemeriksaan oleh polisi dan Badan Penyelidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang bersama-sama menyelidiki apakah pernyataan darurat militernya pada 3 Desember merupakan pemberontakan.

    Polisi telah mencoba, tetapi gagal menggerebek kantor presiden sebagai bagian dari penyelidikan.

    Kekuasaan Yoon telah ditangguhkan sejak Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024.

    Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah akan memberhentikan Yoon sebagai presiden atau mengembalikannya.

    Namun, sejak itu ia mengabaikan permintaan berulang kali dari otoritas investigasi untuk hadir guna diinterogasi dan mengizinkan mereka menggeledah kantornya.

    Yoon memiliki hak istimewa presiden berupa kekebalan dari tuntutan pidana, tetapi tidak mencakup tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Choi Sang-mok telah menjabat sebagai penjabat presiden, ketika badan legislatif memberikan suara untuk memakzulkan penerus awal Yoon, Han Duck-soo, atas penolakannya untuk segera menunjuk tiga hakim ke Mahkamah Konstitusi negara tersebut.

    Korea Selatan memilih untuk memakzulkan penjabat presidennya, Han Duck-soo, dua minggu setelah parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol.

    Sebanyak 192 anggota parlemen memberikan suara untuk pemakzulannya, lebih dari 151 suara yang dibutuhkan agar pemakzulannya berhasil.

    Perdana Menteri Han mengambil alih peran tersebut setelah Presiden Yoon dimakzulkan oleh parlemen menyusul upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer.

    Han seharusnya memimpin negara keluar dari kekacauan politik, tetapi anggota parlemen oposisi berpendapat bahwa ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Han diskors dari tugasnya segera setelah ia diberi tahu secara resmi oleh parlemen.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok lalu menggantikan Han sebagai penjabat presiden.

    Seperti Yoon, pemakzulan Han perlu dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi, yang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan tersebut harus ditegakkan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Krisis Korea

  • Drama Kebuntuan Penangkapan Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan – Halaman all

    Drama Kebuntuan Penangkapan Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan (Korsel) gagal dalam menangkap Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan oleh parlemen.

    Meskipun membawa surat perintah penangkapan, kebuntuan selama enam jam terjadi di luar rumah Yoon.

    Insiden ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi politik dan keamanan di Korea Selatan.

    Dikutip dari VOA dan BBC, tim keamanan Yoon membentuk barikade manusia.

    Mereka juga menggunakan kendaraan untuk memblokir akses polisi ke kediaman presiden yang dimakzulkan tersebut.

    Bagi banyak pihak, kejadian ini menjadi salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah Korea Selatan.

    Mengapa Yoon Sulit Ditangkap?

    Meskipun Yoon Suk Yeol sudah diberhentikan sementara dari jabatannya setelah parlemen memakzulkannya, ia tetap mendapatkan perlindungan dari Pasukan Keamanan Kepresidenan (PSS).

    Hal ini menjadi penghalang utama bagi polisi untuk menegakkan surat perintah penangkapan.

    Pasukan Keamanan Kepresidenan dikenal sangat loyal kepada Yoon, meskipun status resminya sebagai presiden telah ditangguhkan.

    Menurut Mason Richey, profesor di Hankuk University of Foreign Studies, PSS mungkin bertindak karena kesetiaan pribadi kepada Yoon atau karena salah memahami peran hukum mereka.

    Kepala PSS, Park Jong-joon, yang ditunjuk langsung oleh Yoon beberapa bulan lalu, juga diyakini memainkan peran besar dalam kebuntuan ini.

    Beberapa pengamat bahkan menduga bahwa Yoon telah menyiapkan loyalis di dalam tubuh PSS sebagai langkah antisipasi untuk melindunginya.

    Selain itu, Yoon sebelumnya sempat memberlakukan darurat militer pada Desember lalu, sebuah langkah yang menimbulkan kontroversi besar.

    Tindakan tersebut membuatnya dituduh melakukan pemberontakan oleh parlemen, yang akhirnya memutuskan untuk memakzulkannya pada 14 Desember.

    Ketegangan di Lapangan

    Upaya penangkapan pada Jumat (3/1/2025), berakhir dengan kebuntuan.

    Tim keamanan Yoon tidak hanya menghalangi polisi, tetapi juga melibatkan ribuan pendukungnya yang berkumpul di sekitar rumahnya.

    Pendukung Yoon datang untuk menunjukkan dukungan mereka dan memprotes upaya penangkapan tersebut.

    Banyak dari mereka percaya bahwa tuduhan terhadap Yoon bermotif politik.

    Sementara itu, polisi dan pasukan keamanan Yoon tetap bersitegang sepanjang hari, menciptakan suasana tegang yang hampir memicu bentrokan fisik.

    Apa Langkah Selanjutnya?

    Badan Antikorupsi Korea Selatan (CIO), yang memimpin penyelidikan terhadap Yoon, telah menyatakan akan mencoba lagi menangkapnya dengan surat perintah baru.

    Namun, tantangan yang mereka hadapi tidak kecil.

    Pasukan keamanan Yoon memiliki persenjataan lengkap, sehingga setiap upaya penangkapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kekerasan.

    CIO kini sedang berdiskusi dengan polisi dan militer untuk mencari cara terbaik melaksanakan surat perintah tersebut tanpa eskalasi situasi.

    Ketegangan ini juga mencerminkan polarisasi politik di Korea Selatan.

    Sebagian besar masyarakat mendukung pemakzulan Yoon, tetapi cara menegakkan hukum terhadapnya menjadi bahan perdebatan besar.

    Kini, semua pihak menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau dipulihkan sebagai presiden.

    Yoon Suk Yeol adalah presiden pertama yang dimakzulkan dan menghadapi surat perintah penangkapan saat masih berada di kediaman resminya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • KPK Korsel Minta Maaf usai Dicap Tak Becus Tangkap Presiden Yoon

    KPK Korsel Minta Maaf usai Dicap Tak Becus Tangkap Presiden Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan, Oh Dong Woon, menyampaikan permintaan maaf usai gagal menangkap Presiden Yoon Suk Yeol.

    Oh menyampaikan permintaan maaf itu dalam sidang komite legislasi dan peradilan Majelis Nasional pada Selasa (7/1).

    “[Saya minta maaf secara] tulus,” kata Oh, dikutip Yonhap.

    Oh juga menjawab kritik yang dilontarkan berbagai pihak setelah CIO gagal menangkap Yoon.

    “Banyak masalah tak terduga. [Saya siap] mengambil tanggung jawab penuh,” ungkap dia.

    CIO, lanjut Oh, akan mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan surat perintah kedua.

    Dia juga menekankan dengan kesempatan itu bisa menjadi yang terakhir dalam rangka menangkap Yoon.

    Di kesempatan tersebut, Oh juga mengkritik Yoon dan kantornya yang menghalangi penyelidikan. Upaya menghalang-halangi itu, menurut Oh, perlu dikecam.

    “Menghalangi pelaksanaan surat perintah sama saja dengan merusak landasan hukum dan ketertiban,” ujar dia.

    Oh juga menegaskan CIO tak melanggar hukum dalam menyelidiki pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    “Tidak ada masalah hukum,” kata dia. Oh lalu menambahkan hak investigasi CIO divalidasi dengan surat perintah pengadilan.

    Permintaan maaf Oh muncul usai CIO gagal menjemput paksa Yoon pada pekan lalu, hingga berakhirnya masa berlaku surat penahanan pada Senin (6/1).

    Mereka dihalangi Paspampres, militer, hingga ribuan pendukung yang berjaga di dekat rumahnya.

    Awal pekan ini, KPK Korsel pun kembali mengajukan perpanjangan surat perintah penangkapan Yoon ke Pengadilan Distrik Seoul Barat.

    Presiden Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang usai menetapkan deklarasi darurat militer pada 3 Desember.

    Dia juga sedang menunggu nasib pemakzulan yang sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi yang bisa memakan waktu hingga 6 bulan.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kepala Paspampres Korsel Ikut Terseret Kasus Pemberontakan Yoon

    Kepala Paspampres Korsel Ikut Terseret Kasus Pemberontakan Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polisi Korea Selatan untuk ketiga kalinya meminta kepala pasukan pengamanan presiden (Paspampres) untuk diinterogasi, karena dianggap menghalangi upaya penyidik menahan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Media Korsel, Yonhap, melaporkan bahwa polisi meminta Kepala Paspampres Park Chong Jun datang memenuhi panggilan pada Jumat (10/1).

    Park sejauh ini dua kali mangkir dalam panggilan serupa. Polisi menyebut dia belum menunjuk pengacara.

    “Sulit bagi Park hadir hari ini karena dia belum menunjuk kuasa hukum,” demikian pernyataan polisi.

    Mereka lalu berujar, “Dia [Park] akan berkoordinasi soal tanggal terkait interogasi ini jika sudah menunjuk pengacara hari ini atau besok.”

    Panggilan ketiga ini sekaligus menjadi yang terakhir sebelum surat perintah penangkapan Park keluar.

    Selain Park, kepala divisi ajudan Paspampres Korsel Lee Kwang Woo juga menerima panggilan kedua untuk diinterogasi karena kasus serupa: menghalangi penangkapan Yoon.

    Pekan lalu, CIO hendak menjemput paksa Yoon. Namun, gagal karena dihalangi Paspampres, militer, hingga ribuan pendukung yang berjaga di dekat rumahnya.

    Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang karena deklarasi darurat militer pada 3 Desember.

    Dia juga sedang menunggu nasib pemakzulan yang sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi dan bisa memakan waktu hingga 6 bulan.

    (isa/dna)

  • Penyelidik Kembali Upayakan Perintah Penangkapan Presiden Korsel

    Penyelidik Kembali Upayakan Perintah Penangkapan Presiden Korsel

    Seoul –

    Para penyelidik antikorupsi Korea Selatan (Korsel) sedang menunggu surat perintah penangkapan baru dari pengadilan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif setelah dimakzulkan parlemen terkait darurat militer singkat bulan lalu.

    Perintah penangkapan baru ini diperlukan setelah para penyelidik gagal menangkap Yoon pekan lalu dan surat perintah penangkapan sebelumnya telah habis masa berlaku pada Senin (6/1) tengah malam.

    Yoon yang mantan Jaksa Agung Korsel ini sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan terkait penetapan darurat militer pada awal Desember yang membawa negaranya ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Para penyelidik antikorupsi Korsel, seperti dilansir AFP, Selasa (7/1/2025), berupaya mendapatkan surat perintah penangkapan baru dari pengadilan untuk Yoon setelah gagal menangkapnya pekan lalu. Pada saat itu, para penyelidik dihalangi oleh ratusan petugas keamanan, dengan Yoon bersembunyi di kediamannya.

    “Markas Investigasi Gabungan hari ini mengajukan kembali surat perintah ke Pengadilan Distrik Seoul Barat untuk memperpanjang surat perintah penangkapan bagi terdakwa Yoon,” demikian pernyataan Kantor Investigasi Korupsi (CIO) yang dirilis Senin (6/1) tengah malam.

    “Informasi detail mengenai masa berlakunya (surat perintah penangkapan) tidak dapat diungkapkan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Surat perintah penangkapan sebelumnya untuk Yoon, yang dirilis pengadilan yang sama, memiliki masa berlaku tujuh hari.

  • Tarik Ulur Penangkapan Presiden Korsel

    Tarik Ulur Penangkapan Presiden Korsel

    Seoul –

    Nasib Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol masih merentang di antara tarik-menarik upaya pemakzulan terhadapnya. Geger politik di negeri ginseng ini masih terus berlangsung.

    Dilansir Yonhap, Senin (6/1/20250), Badan Antikorupsi Korea Selatan atau The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) meminta polisi mengambil alih pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.

    CIO menghentikan pelaksanaan surat perintah tersebut pada hari Jumat lalu usai bersitegang selama berjam-jam dengan staf keamanan Yoon di kediaman presiden.

    Diketahui bahwa surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan untuk Yoon akan berakhir masa berlakunya pada Senin (6/1) tengah malam waktu setempat. Dengan surat perintah yang akan berakhir pada tengah malam, CIO diperkirakan akan melakukan upaya kedua untuk menahan Yoon atau meminta perpanjangan waktu.

    CIO kesulitan menangkap Presiden Yoon Suk Yeol karena tarik ulur politik-keamanan yang melelahkan. Dilansir Deutsche Welle (DW), upaya penangkapan gagal dilakukan pada Jumat (3/1). Saat itu, para pengawal Yoon membentuk rantai manusia untuk memblokir akses para penyelidik.

    Dan juga, bayangkan saja sulitnya menangkap Presiden YoonSuk Yeol, pasukan pengamanan presiden (paspampres) negara tersebut menghalangi penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Kenapa Paspampres menghalangi? Simak halaman selanjutnya:

    Paspampres Korsel Jelaskan Alasan Halangi Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Foto massa pro-Presiden Yoon Suk Yeol (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Kepala keamanan untuk Presiden Korea Selatan (Korsel) menjelaskan alasannya menghalangi penangkapan Yoon oleh aparat penegak hukum terkait penyelidikan darurat militer.

    Park Chong Jun, yang menjabat sebagai kepala keamanan kepresidenan Korsel, mengatakan dirinya tidak dapat bekerja sama dalam upaya menangkap Yoon dengan mengutip perdebatan hukuman seputar surat perintah penangkapan sebagai alasan kurangnya kerja sama dari pihaknya.

    “Tolong jangan melontarkan pernyataan yang menghina bahwa pasukan keamanan presiden telah berubah menjadi tentara swasta,” ucap Park dalam pernyataannya, seperti seperti dilansir Reuters.

    Park mengatakan pihaknya telah memberikan keamanan kepada semua Presiden Korsel selama 60 tahun, terlepas dari apa pun afiliasi politiknya.

    Lantas bagaimana langkah selanjutnya? Apakah polisi akan menangkap Presiden Yoon atau CIO yang tetap akan berusaha menagkap Presiden Yoon?

    Para penyelidik dari CIO ternyata akan memperpanjang masa berlaku surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon.

    Simak halaman selanjutnya:

    Penyelidik Berupaya Perpanjang Perintah Penangkapan

    Massa anti-Presiden Yoon Suk Yeol (AP/Lee Jin-man)

    Surat perintah penangkapan terhadap Yoon, terkait penyelidikan darurat militer, yang diterbitkan pengadilan Korsel pekan lalu habis masa berlakunya pada Senin (6/1) waktu setempat. Upaya penangkapan terhadapnya gagal dilakukan dengan sang presiden nonaktif itu bersembunyi di dalam kediamannya.

    Yoon, yang mantan Jaksa Agung Korsel ini, telah tiga kali menolak panggilan pemeriksaan dalam penyelidikan darurat militer yang diumumkannya awal Desember lalu. Upaya penangkapan dilakukan aparat berwenang Korsel pekan lalu dengan melibatkan ratusan polisi, namun dihalangi para petugas keamanan yang melindungi Yoon.

    Para penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi Korsel atau CIO, seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), mengatakan pihaknya akan meminta perpanjangan surat perintah yang akan berakhir pada Senin (6/1) tengah malam waktu setempat.

    “Keabsahan surat perintah itu berakhir hari ini. Kami berencana meminta perpanjangan dari pengadilan hari ini,” ucap Wakil Direktur CIO, Lee Jae Seung, saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya telah meminta bantuan pihak kepolisian untuk menangkap Yoon karena kesulitan yang dihadapi para penyelidik CIO. Dia juga mengatakan dirinya akan berkonsultasi dengan kepolisian mengenai waktu perpanjangan surat perintah penangkapan.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/dnu)