Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Presiden Korsel Diisukan Kabur, Kantor Kepresidenan Klaim Yoon Suk Yeol Berada di Kediaman Resminya – Halaman all

    Presiden Korsel Diisukan Kabur, Kantor Kepresidenan Klaim Yoon Suk Yeol Berada di Kediaman Resminya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dikabarkan telah melarikan diri dari kediaman resminya.

    Anggota parlemen Ahn mengklaim di radio KBS bahwa Yoon Suk Yeol kabur.

    Saat ini Yoon Suk Yeol tengah diselidiki atas tuduhan “pemberontakan”.

    Apabila Yoon Suk Yeol ditangkap dan dinyatakan bersalah secara resmi, ia akan menghadapi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

    Pasalnya, keputusan darurat militer yang gagal itu menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.

    “Dari apa yang saya dengar, saya mendengar bahwa (Presiden Yoon) telah melarikan diri dari Yongsan dan pergi ke tempat ketiga,” katanya, seperti diberitakan media lokal Korea Selatan, Rabu (8/1/2025).

    Anggota parlemen Ahn berkata, “Saya mendengar kemarin bahwa polisi juga mengidentifikasi keberadaan yang serupa.”

    “Jika Anda sudah berada di kediaman resmi Hannam-dong, tidak perlu mengatakan bahwa Anda sedang mengidentifikasi keberadaan tersebut,” tambahnya.

    Respons Kantor Kepresidenan Korsel

    Kantor Kepresidenan Korsel telah memberi penjelasan tentang keberadaan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Kantor Presiden pun membantah rumor pelarian Presiden Yoon.

    “Saya mendengar bahwa presiden saat ini berada di kediaman resminya,” kata Kantor Kepresidenan Korsel, Rabu.

    Tanggapan itu terkait kabar penerbangan Yoon Suk Yeol yang diajukan oleh partai-partai oposisi, termasuk Ahn Kyu-baek, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea.

    Pengacara Presiden Yoon juga membantah kabar kliennya melarikan diri.

    “Saya bertemu dengan presiden kemarin malam,” katanya.

    Pengadilan Memperpanjang Surat Perintah Penangkapan

    Dikutip dari Al Jazeera, badan antikorupsi Korea Selatan mengatakan telah menerima perpanjangan surat perintah pengadilan untuk menangkap Presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.

    Setelah upaya penangkapan Yoon sebelumnya diblokir oleh Dinas Keamanan Presiden pekan lalu, para penyidik ​​mengajukan permohonan agar surat perintah tersebut, yang berakhir pada Senin (6/1/2025), diperpanjang.

    Pengadilan Distrik Barat Seoul awalnya mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Yoon, dan surat perintah terpisah untuk menggeledah kediamannya.

    Upaya ini dilakukan setelah Yoon menentang pihak berwenang dengan menolak hadir untuk diinterogasi terkait dengan dekrit darurat militer tanggal 3 Desember 2024.

    Puluhan penyidik ​​lembaga antikorupsi dan petugas polisi pembantu berusaha menangkap Yoon.

    Namun, mereka mundur dari kediaman Presiden Korsel di Seoul setelah kebuntuan yang menegangkan dengan Dinas Keamanan Presiden yang berlangsung lebih dari lima jam.

    Kebuntuan terus berlanjut. Banyak pendukung Yoon berkemah di luar kediaman presiden meskipun cuaca dingin.

    Penyidik ​​dari badan antikorupsi negara dan petugas polisi meninggalkan lokasi kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan di Seoul pada Jumat (3/1/2025). (Yonhap)

    Sebagai informasi, Yoon Suk Yeol gagal menanggapi beberapa panggilan pemeriksaan oleh polisi dan Badan Penyelidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang bersama-sama menyelidiki apakah pernyataan darurat militernya pada 3 Desember merupakan pemberontakan.

    Polisi telah mencoba, tetapi gagal menggerebek kantor presiden sebagai bagian dari penyelidikan.

    Kekuasaan Yoon telah ditangguhkan sejak Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024.

    Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah akan memberhentikan Yoon sebagai presiden atau mengembalikannya.

    Namun, sejak itu ia mengabaikan permintaan berulang kali dari otoritas investigasi untuk hadir guna diinterogasi dan mengizinkan mereka menggeledah kantornya.

    Yoon memiliki hak istimewa presiden berupa kekebalan dari tuntutan pidana, tetapi tidak mencakup tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Choi Sang-mok telah menjabat sebagai penjabat presiden, ketika badan legislatif memberikan suara untuk memakzulkan penerus awal Yoon, Han Duck-soo, atas penolakannya untuk segera menunjuk tiga hakim ke Mahkamah Konstitusi negara tersebut.

    Korea Selatan memilih untuk memakzulkan penjabat presidennya, Han Duck-soo, dua minggu setelah parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol.

    Sebanyak 192 anggota parlemen memberikan suara untuk pemakzulannya, lebih dari 151 suara yang dibutuhkan agar pemakzulannya berhasil.

    Perdana Menteri Han mengambil alih peran tersebut setelah Presiden Yoon dimakzulkan oleh parlemen menyusul upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer.

    Han seharusnya memimpin negara keluar dari kekacauan politik, tetapi anggota parlemen oposisi berpendapat bahwa ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Han diskors dari tugasnya segera setelah ia diberi tahu secara resmi oleh parlemen.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok lalu menggantikan Han sebagai penjabat presiden.

    Seperti Yoon, pemakzulan Han perlu dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi, yang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan tersebut harus ditegakkan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Krisis Korea

  • Drama Kebuntuan Penangkapan Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan – Halaman all

    Drama Kebuntuan Penangkapan Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan (Korsel) gagal dalam menangkap Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan oleh parlemen.

    Meskipun membawa surat perintah penangkapan, kebuntuan selama enam jam terjadi di luar rumah Yoon.

    Insiden ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi politik dan keamanan di Korea Selatan.

    Dikutip dari VOA dan BBC, tim keamanan Yoon membentuk barikade manusia.

    Mereka juga menggunakan kendaraan untuk memblokir akses polisi ke kediaman presiden yang dimakzulkan tersebut.

    Bagi banyak pihak, kejadian ini menjadi salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah Korea Selatan.

    Mengapa Yoon Sulit Ditangkap?

    Meskipun Yoon Suk Yeol sudah diberhentikan sementara dari jabatannya setelah parlemen memakzulkannya, ia tetap mendapatkan perlindungan dari Pasukan Keamanan Kepresidenan (PSS).

    Hal ini menjadi penghalang utama bagi polisi untuk menegakkan surat perintah penangkapan.

    Pasukan Keamanan Kepresidenan dikenal sangat loyal kepada Yoon, meskipun status resminya sebagai presiden telah ditangguhkan.

    Menurut Mason Richey, profesor di Hankuk University of Foreign Studies, PSS mungkin bertindak karena kesetiaan pribadi kepada Yoon atau karena salah memahami peran hukum mereka.

    Kepala PSS, Park Jong-joon, yang ditunjuk langsung oleh Yoon beberapa bulan lalu, juga diyakini memainkan peran besar dalam kebuntuan ini.

    Beberapa pengamat bahkan menduga bahwa Yoon telah menyiapkan loyalis di dalam tubuh PSS sebagai langkah antisipasi untuk melindunginya.

    Selain itu, Yoon sebelumnya sempat memberlakukan darurat militer pada Desember lalu, sebuah langkah yang menimbulkan kontroversi besar.

    Tindakan tersebut membuatnya dituduh melakukan pemberontakan oleh parlemen, yang akhirnya memutuskan untuk memakzulkannya pada 14 Desember.

    Ketegangan di Lapangan

    Upaya penangkapan pada Jumat (3/1/2025), berakhir dengan kebuntuan.

    Tim keamanan Yoon tidak hanya menghalangi polisi, tetapi juga melibatkan ribuan pendukungnya yang berkumpul di sekitar rumahnya.

    Pendukung Yoon datang untuk menunjukkan dukungan mereka dan memprotes upaya penangkapan tersebut.

    Banyak dari mereka percaya bahwa tuduhan terhadap Yoon bermotif politik.

    Sementara itu, polisi dan pasukan keamanan Yoon tetap bersitegang sepanjang hari, menciptakan suasana tegang yang hampir memicu bentrokan fisik.

    Apa Langkah Selanjutnya?

    Badan Antikorupsi Korea Selatan (CIO), yang memimpin penyelidikan terhadap Yoon, telah menyatakan akan mencoba lagi menangkapnya dengan surat perintah baru.

    Namun, tantangan yang mereka hadapi tidak kecil.

    Pasukan keamanan Yoon memiliki persenjataan lengkap, sehingga setiap upaya penangkapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kekerasan.

    CIO kini sedang berdiskusi dengan polisi dan militer untuk mencari cara terbaik melaksanakan surat perintah tersebut tanpa eskalasi situasi.

    Ketegangan ini juga mencerminkan polarisasi politik di Korea Selatan.

    Sebagian besar masyarakat mendukung pemakzulan Yoon, tetapi cara menegakkan hukum terhadapnya menjadi bahan perdebatan besar.

    Kini, semua pihak menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau dipulihkan sebagai presiden.

    Yoon Suk Yeol adalah presiden pertama yang dimakzulkan dan menghadapi surat perintah penangkapan saat masih berada di kediaman resminya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • KPK Korsel Minta Maaf usai Dicap Tak Becus Tangkap Presiden Yoon

    KPK Korsel Minta Maaf usai Dicap Tak Becus Tangkap Presiden Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan, Oh Dong Woon, menyampaikan permintaan maaf usai gagal menangkap Presiden Yoon Suk Yeol.

    Oh menyampaikan permintaan maaf itu dalam sidang komite legislasi dan peradilan Majelis Nasional pada Selasa (7/1).

    “[Saya minta maaf secara] tulus,” kata Oh, dikutip Yonhap.

    Oh juga menjawab kritik yang dilontarkan berbagai pihak setelah CIO gagal menangkap Yoon.

    “Banyak masalah tak terduga. [Saya siap] mengambil tanggung jawab penuh,” ungkap dia.

    CIO, lanjut Oh, akan mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan surat perintah kedua.

    Dia juga menekankan dengan kesempatan itu bisa menjadi yang terakhir dalam rangka menangkap Yoon.

    Di kesempatan tersebut, Oh juga mengkritik Yoon dan kantornya yang menghalangi penyelidikan. Upaya menghalang-halangi itu, menurut Oh, perlu dikecam.

    “Menghalangi pelaksanaan surat perintah sama saja dengan merusak landasan hukum dan ketertiban,” ujar dia.

    Oh juga menegaskan CIO tak melanggar hukum dalam menyelidiki pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    “Tidak ada masalah hukum,” kata dia. Oh lalu menambahkan hak investigasi CIO divalidasi dengan surat perintah pengadilan.

    Permintaan maaf Oh muncul usai CIO gagal menjemput paksa Yoon pada pekan lalu, hingga berakhirnya masa berlaku surat penahanan pada Senin (6/1).

    Mereka dihalangi Paspampres, militer, hingga ribuan pendukung yang berjaga di dekat rumahnya.

    Awal pekan ini, KPK Korsel pun kembali mengajukan perpanjangan surat perintah penangkapan Yoon ke Pengadilan Distrik Seoul Barat.

    Presiden Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang usai menetapkan deklarasi darurat militer pada 3 Desember.

    Dia juga sedang menunggu nasib pemakzulan yang sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi yang bisa memakan waktu hingga 6 bulan.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kepala Paspampres Korsel Ikut Terseret Kasus Pemberontakan Yoon

    Kepala Paspampres Korsel Ikut Terseret Kasus Pemberontakan Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polisi Korea Selatan untuk ketiga kalinya meminta kepala pasukan pengamanan presiden (Paspampres) untuk diinterogasi, karena dianggap menghalangi upaya penyidik menahan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Media Korsel, Yonhap, melaporkan bahwa polisi meminta Kepala Paspampres Park Chong Jun datang memenuhi panggilan pada Jumat (10/1).

    Park sejauh ini dua kali mangkir dalam panggilan serupa. Polisi menyebut dia belum menunjuk pengacara.

    “Sulit bagi Park hadir hari ini karena dia belum menunjuk kuasa hukum,” demikian pernyataan polisi.

    Mereka lalu berujar, “Dia [Park] akan berkoordinasi soal tanggal terkait interogasi ini jika sudah menunjuk pengacara hari ini atau besok.”

    Panggilan ketiga ini sekaligus menjadi yang terakhir sebelum surat perintah penangkapan Park keluar.

    Selain Park, kepala divisi ajudan Paspampres Korsel Lee Kwang Woo juga menerima panggilan kedua untuk diinterogasi karena kasus serupa: menghalangi penangkapan Yoon.

    Pekan lalu, CIO hendak menjemput paksa Yoon. Namun, gagal karena dihalangi Paspampres, militer, hingga ribuan pendukung yang berjaga di dekat rumahnya.

    Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang karena deklarasi darurat militer pada 3 Desember.

    Dia juga sedang menunggu nasib pemakzulan yang sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi dan bisa memakan waktu hingga 6 bulan.

    (isa/dna)

  • Penyelidik Kembali Upayakan Perintah Penangkapan Presiden Korsel

    Penyelidik Kembali Upayakan Perintah Penangkapan Presiden Korsel

    Seoul –

    Para penyelidik antikorupsi Korea Selatan (Korsel) sedang menunggu surat perintah penangkapan baru dari pengadilan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif setelah dimakzulkan parlemen terkait darurat militer singkat bulan lalu.

    Perintah penangkapan baru ini diperlukan setelah para penyelidik gagal menangkap Yoon pekan lalu dan surat perintah penangkapan sebelumnya telah habis masa berlaku pada Senin (6/1) tengah malam.

    Yoon yang mantan Jaksa Agung Korsel ini sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan terkait penetapan darurat militer pada awal Desember yang membawa negaranya ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Para penyelidik antikorupsi Korsel, seperti dilansir AFP, Selasa (7/1/2025), berupaya mendapatkan surat perintah penangkapan baru dari pengadilan untuk Yoon setelah gagal menangkapnya pekan lalu. Pada saat itu, para penyelidik dihalangi oleh ratusan petugas keamanan, dengan Yoon bersembunyi di kediamannya.

    “Markas Investigasi Gabungan hari ini mengajukan kembali surat perintah ke Pengadilan Distrik Seoul Barat untuk memperpanjang surat perintah penangkapan bagi terdakwa Yoon,” demikian pernyataan Kantor Investigasi Korupsi (CIO) yang dirilis Senin (6/1) tengah malam.

    “Informasi detail mengenai masa berlakunya (surat perintah penangkapan) tidak dapat diungkapkan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Surat perintah penangkapan sebelumnya untuk Yoon, yang dirilis pengadilan yang sama, memiliki masa berlaku tujuh hari.

  • Tarik Ulur Penangkapan Presiden Korsel

    Tarik Ulur Penangkapan Presiden Korsel

    Seoul –

    Nasib Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol masih merentang di antara tarik-menarik upaya pemakzulan terhadapnya. Geger politik di negeri ginseng ini masih terus berlangsung.

    Dilansir Yonhap, Senin (6/1/20250), Badan Antikorupsi Korea Selatan atau The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) meminta polisi mengambil alih pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.

    CIO menghentikan pelaksanaan surat perintah tersebut pada hari Jumat lalu usai bersitegang selama berjam-jam dengan staf keamanan Yoon di kediaman presiden.

    Diketahui bahwa surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan untuk Yoon akan berakhir masa berlakunya pada Senin (6/1) tengah malam waktu setempat. Dengan surat perintah yang akan berakhir pada tengah malam, CIO diperkirakan akan melakukan upaya kedua untuk menahan Yoon atau meminta perpanjangan waktu.

    CIO kesulitan menangkap Presiden Yoon Suk Yeol karena tarik ulur politik-keamanan yang melelahkan. Dilansir Deutsche Welle (DW), upaya penangkapan gagal dilakukan pada Jumat (3/1). Saat itu, para pengawal Yoon membentuk rantai manusia untuk memblokir akses para penyelidik.

    Dan juga, bayangkan saja sulitnya menangkap Presiden YoonSuk Yeol, pasukan pengamanan presiden (paspampres) negara tersebut menghalangi penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Kenapa Paspampres menghalangi? Simak halaman selanjutnya:

    Paspampres Korsel Jelaskan Alasan Halangi Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Foto massa pro-Presiden Yoon Suk Yeol (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Kepala keamanan untuk Presiden Korea Selatan (Korsel) menjelaskan alasannya menghalangi penangkapan Yoon oleh aparat penegak hukum terkait penyelidikan darurat militer.

    Park Chong Jun, yang menjabat sebagai kepala keamanan kepresidenan Korsel, mengatakan dirinya tidak dapat bekerja sama dalam upaya menangkap Yoon dengan mengutip perdebatan hukuman seputar surat perintah penangkapan sebagai alasan kurangnya kerja sama dari pihaknya.

    “Tolong jangan melontarkan pernyataan yang menghina bahwa pasukan keamanan presiden telah berubah menjadi tentara swasta,” ucap Park dalam pernyataannya, seperti seperti dilansir Reuters.

    Park mengatakan pihaknya telah memberikan keamanan kepada semua Presiden Korsel selama 60 tahun, terlepas dari apa pun afiliasi politiknya.

    Lantas bagaimana langkah selanjutnya? Apakah polisi akan menangkap Presiden Yoon atau CIO yang tetap akan berusaha menagkap Presiden Yoon?

    Para penyelidik dari CIO ternyata akan memperpanjang masa berlaku surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon.

    Simak halaman selanjutnya:

    Penyelidik Berupaya Perpanjang Perintah Penangkapan

    Massa anti-Presiden Yoon Suk Yeol (AP/Lee Jin-man)

    Surat perintah penangkapan terhadap Yoon, terkait penyelidikan darurat militer, yang diterbitkan pengadilan Korsel pekan lalu habis masa berlakunya pada Senin (6/1) waktu setempat. Upaya penangkapan terhadapnya gagal dilakukan dengan sang presiden nonaktif itu bersembunyi di dalam kediamannya.

    Yoon, yang mantan Jaksa Agung Korsel ini, telah tiga kali menolak panggilan pemeriksaan dalam penyelidikan darurat militer yang diumumkannya awal Desember lalu. Upaya penangkapan dilakukan aparat berwenang Korsel pekan lalu dengan melibatkan ratusan polisi, namun dihalangi para petugas keamanan yang melindungi Yoon.

    Para penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi Korsel atau CIO, seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), mengatakan pihaknya akan meminta perpanjangan surat perintah yang akan berakhir pada Senin (6/1) tengah malam waktu setempat.

    “Keabsahan surat perintah itu berakhir hari ini. Kami berencana meminta perpanjangan dari pengadilan hari ini,” ucap Wakil Direktur CIO, Lee Jae Seung, saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya telah meminta bantuan pihak kepolisian untuk menangkap Yoon karena kesulitan yang dihadapi para penyelidik CIO. Dia juga mengatakan dirinya akan berkonsultasi dengan kepolisian mengenai waktu perpanjangan surat perintah penangkapan.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/dnu)

  • AS Dukung Penuh Choi Sang-mok Pimpin Korsel, Singgung Aliansi Perdamaian

    AS Dukung Penuh Choi Sang-mok Pimpin Korsel, Singgung Aliansi Perdamaian

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken bertemu dengan Plt Presiden Korea Selatan, Choi Sang-mok. Dalam pertemuan itu, Blinken menegaskan posisi penting Korsel dalam kerja sama dengan Amerika.

    Pertemuan keduanya berlangsung hari ini di Seoul, Korea Selatan. Blinken mengaku Amerika tetap menaruh kepercayaan terhadap Korsel meski saat ini tengah dilanda krisis akibat ketidakpastian politik.

    “Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin menegaskan kembali keyakinan penuh AS terhadap kekuatan demokrasi Korea Selatan dan kepemimpinan penjabat Presiden Choi Sang-mok,” bunyi keterangan Kementerian Keuangan Seoul dilansir Yonhap News Agency, Senin (6/1/2025).

    Presiden Choi diketahui menjabat usai terjadi pemakzulan terhadap dua Presiden Korsel sebelumnya. Jabatan orang nomor satu di Korsel sebelumnya dipegang oleh Yoon Suk Yeol. Namun, ia dicopot dari jabatannya usai melakukan darurat militer secara sepihak pada Desember 2024.

    Posisi Yoon lalu sempat diisi oleh Perdana Menteri Han Duck-soo. Namun, setelah dua pekan menjabat ia dicopot dari jabatannya dan diganti oleh Choi Sang-mok yang menjabat sebagai Presiden sementara Korsel.

    Blinken mengatakan Amerika Serikat tetap yakin Korsel mampu melewati krisis politik yang kini tengah melanda negaranya. Dia juga menegaskan posisi strategis Korsel dalam riwayat panjang kerja sama dengan Amerika.

    “Aliansi 70 tahun antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tetap menjadi landasan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik,” kata Blinken yang dikutip kementerian tersebut.

    Blinken mengatakan bahwa pencapaian tersebut akan dipertahankan dan diperluas lebih lanjut.

    Selama pembicaraan, Blinken juga menyampaikan belasungkawa atas hilangnya nyawa secara tragis terkait kecelakaan pesawat Jeju Air dan menegaskan kembali komitmen AS untuk membantu Korsel.

    Choi dan Blinken juga membahas kerja sama AS dan Korsel serta memperkuat kerja sama bilateral dan kerja sama trilateral dengan Jepang dalam berbagai isu penting global dan regional, termasuk selama tahun tuan rumah Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik Korea Selatan pada tahun 2025.

    Kunjungan Blinken menandai perjalanan pertama pejabat tinggi AS ke Seoul sejak pemakzulan Yoon, sementara pembicaraannya dengan Choi menandai keterlibatan tingkat tinggi pertama antara kedua negara sekutu tersebut.

    (ygs/idn)

  • Menlu Korsel-AS Ketemu, Bahas Korut Sampai Isu Pemakzulan

    Menlu Korsel-AS Ketemu, Bahas Korut Sampai Isu Pemakzulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan Cho Tae Yul dan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken akan mengadakan pembicaraan di Seoul pada Senin (6/1/2025). Menurut para pejabat yang mengetahui masalah tersebut, seperti dilaporkan Yonhap, keduanya akan fokus membahas aliansi bilateral negara, upaya untuk mencegah ancaman Korea Utara, dan isu-isu utama lainnya.

    Kunjungan Blinken menandai perjalanan pertama pejabat tinggi AS. Sementara pembicaraan yang direncanakannya dengan Cho akan menjadi keterlibatan tingkat tinggi pertama sekutu tersebut sejak pemakzulan Yoon. Blinken sendiri telah tiba di Korsel pada Minggu malam.

    Pembicaraan dilakukan saat Korea Selatan berupaya memastikan aliansinya dengan AS tetap kuat meskipun ada ketidakpastian politik menyusul pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas upaya darurat militernya yang gagal.

    Pemberlakuan darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon memicu kekhawatiran bahwa hal itu dapat merusak aliansi dengan Washington dan koordinasi kebijakan mengenai isu-isu Korea Utara, terutama menjelang peluncuran pemerintahan Donald Trump yang kedua.

    Foto: Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, (kiri), dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, (kanan), berjabat tangan selama jamuan makan siang di Kementerian Luar Negeri di Seoul, Korea Selatan, Senin, 6 Januari 2025. (Lee Jin-man/Pool via REUTERS)
    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, (kiri), dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, (kanan), berjabat tangan selama jamuan makan siang di Kementerian Luar Negeri di Seoul, Korea Selatan, Senin, 6 Januari 2025. (Lee Jin-man/Pool via REUTERS)

    AS telah menegaskan kembali dukungannya yang kuat terhadap aliansi “kuat” dengan Korea Selatan dan menyuarakan kepercayaannya pada kepemimpinan sementara negara itu, meskipun mantan Presiden sementara Han Duck Soo dimakzulkan oleh parlemen hanya kurang dari dua minggu setelah pemakzulan Yoon.

    Sekutu telah sepakat untuk sepenuhnya melanjutkan jadwal diplomatik dan keamanan bilateral yang ditunda setelah bencana darurat militer. Pembicaraan Senin kemungkinan akan difokuskan pada penegasan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pencegahan Washington terhadap Pyongyang meskipun situasi politiknya seperti itu.

    Cho dan Blinken juga diharapkan untuk membahas kerja sama militer yang semakin dalam antara Korea Utara dan Rusia, serta pengerahan pasukan Pyongyang ke Rusia untuk mendukung perangnya melawan Ukraina.

    Mereka juga diharapkan untuk menggarisbawahi komitmen mereka untuk memajukan kerja sama trilateral dengan Jepang, sebuah pencapaian diplomatik utama bagi pemerintahan Biden yang akan berakhir dan dua sekutunya di Asia.

    Pembicaraan tersebut juga akan membahas upaya penguatan untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur, serta upaya trilateral dengan Jepang. Blinken akan melakukan lawatan ke tiga negara minggu ini, dengan rencana singgah di Jepang dan Prancis. Perjalanan tersebut secara luas diperkirakan akan menjadi kunjungan luar negeri terakhirnya sebagai diplomat tertinggi AS di bawah pemerintahan Biden.

    (tfa/wur)

  • Kepala Paspampres Korsel Ikut Terseret Kasus Pemberontakan Yoon

    Apa Wewenang KPK Korsel yang ‘Ngotot’ Mau Tangkap Presiden Yoon?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Masa-masa sulit tengah menghinggapi Badan antikorupsi Korea Selatan yakni Kantor Investigasi Korupsi untuk pejabat tinggi (CIO), setelah gagal menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol pekan lalu.

    Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang terkait deklarasi militer pada 3 Desember. CIO, dalam hal ini, berusaha menginvestigasi tuduhan tersebut.

    Namun, Yoon selalu mangkir dari panggilan CIO. Lembaga ini lantas meminta pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan dan dikabulkan.

    Pekan lalu, CIO menggerebek kediaman Yoon tetapi mereka gagal karena dihalangi pendukung, polisi, hingga pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

    Mereka lalu meminta bantuan polisi untuk menangkap Yoon. Namun, polisi menolak permintaan itu dan menuduh CIO tak punya dasar hukum yang kuat.

    Apa tugas CIO yang terlihat “ngoyo” mau menangkap Yoon?

    CIO memimpin tim investigasi gabungan yang mencakup polisi hingga Kementerian Pertahanan terkait dakwaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasan oleh Yoon serta pihak yang terlibat dalam deklarasi militer.

    Dalam situs resmi, CIO didirikan untuk memberantas berbagai kejahatan koruptif yang dilakukan pejabat tinggi seperti presiden atau anggota keluarganya.

    Mereka menginvestigasi tindakan seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pembuatan dokumen publik palsu, serta pemberian dan penerimaan dana politik secara ilegal.

    Kepala Jaksa CIO, Oh Dong Woon, juga mengatakan sebagai otoritas investigasi independen, kantor ini didedikasikan untuk memerangi korupsi di kalangan pejabat publik tinggi.

    “Khususnya mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran antikorupsi,” ujar Oh dalam situs resmi CIO.

    Oh, lebih lanjut, mengatakan CIO menghadapi banyak tantangan, tetapi tetap teguh menjaga independensi politik dan netralitas.

    CIO, kata dia, terus melakukan investigasi menyeluruh guna mendorong transparansi nasional dan menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga publik.

    Di luar tujuan mulia CIO, lembaga ini memiliki hak penyidikan dan penuntutan yang terbatas.

    CIO tak punya wewenang menuntut presiden dan harus merujuk kasus yang ditangani ke kantor kejaksaan guna mengambil tindakan termasuk dakwaan setelah pemeriksaan rampung, demikian dikutip Reuters.

    Dalam kasus Yoon, CIO sudah mengantongi surat perintah penahanan dari Pengadilan Distrik Seoul. Surat itu berlaku hingga hari ini dan disebut akan meminta perpanjangan.

    Yoon ogah patuhi CIO

    Namun, surat perintah penahanan itu tak diindahkan Yoon dan timnya. Mereka menganggap CIO tak punya wewenang menangani kasus presiden.

    Tim hukum Yoon merujuk Undang-Undang Prosedur Pidana yang menetapkan daftar panjang pejabat tinggi dan pelanggaran yang bisa diselidiki. Dalam UU tersebut tak tertuang kata pemberontakan.

    Para pengacara Yoon juga menuduh surat perintah itu inkonstitusional karena mengecualikan dua klausul Undang-Undang Prosedur Pidana yakni pembatasan penyitaan dan penggeledahan di tempat yang memiliki informasi militer rahasia atau pejabat publik yang punya rahasia resmi.

    Surat tersebut lanjut mereka juga tak punya dasar hukum jelas.

    Pihak Yoon lalu mengajukan pengaduan dan perintah ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau keabsahan surat perintah tersebut.

    MK kemudian menyatakan akan mulai meninjau pengaduan dan perintah yang diajukan usai hakim ditunjuk.

    CIO sebelumnya sudah menegaskan pengadilan memberi amanat ke mereka untuk menangani kasus Yoon dengan mendapat surat perintah penangkapan. Otomatis dua klausul di UU Prosedur Pidana tak berlaku karena surat perintah terbatas pada penangkapan bukan penyitaan harta kekayaan.

    Selain menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang, Yoon sedang menunggu nasib status presiden.

    MK saat ini menggodok keabsahan pemakzulan dari parlemen. Jika sah, Yoon lengser dari kursi presiden, jika dianggap ilegal dia kembali menggenggam kekuasaan.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Korsel Panen Hujatan, Dianggap Tak Becus Selidiki Yoon Suk Yeol

    KPK Korsel Panen Hujatan, Dianggap Tak Becus Selidiki Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kantor Investigasi Korupsi (CIO) Korea Selatan panen kritik karena dianggap tak becus menyelidiki dan menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol karena tuduhan pemberontakan.

    CIO sebelumnya menyatakan mereka meminta bantuan Kantor Investigasi Nasional (NOI) di bahwa Kepolisian Nasional Korsel. Tindakan itu lantas memicu kecaman dari polisi Korsel dan tim hukum Yoon.

    Polisi menyebut permintaan CIO untuk menangkap Yoon tak sesuai hukum.

    “Setelah melakukan peninjauan internal, kami menegaskan bahwa permintaan badan anti korupsi secara hukum kontroversial,” kata Baek, dikutip Korea Times, Senin (6/1).

    Dia lalu berujar, “Kami akan terus berkonsultasi dengan CIO terkait penerapan surat penangkapan.”

    Tim hukum Yoon, Yun Gap Keun, juga mengecam langkah CIO. Dia menyamakan tindakan tersebut dengan subkontrak dalam proyek konstruksi.

    “Melihat perilaku investigasi CIO yang tak punya dasar hukum menimbulkan keraguan soal kualifikasi dan kemampuan mereka sebagai lembaga negara,” kata Yun.

    Tim hukum Yoon juga menyebut CIO tak punya otoritas untuk meminta polisi menyelidiki presiden terkait huru-hara deklarasi militer.

    Tak cuma itu, CIO juga panen kritik dari partai berkuasa, People Power Party (PPP).

    “Ini jelas menunjukkan bahwa CIO tak punya keahlian dan tanggung jawab, apalagi kemampuan menyelidiki presiden,” kata juru bicara PPP, Shin Dong Wook.

    Perilaku mereka, lanjut Shin, mengabaikan tugas sebagai lembaga negara dan merusak supremasi hukum serta tatanan konstitusional.

    “Yang tak bisa ditoleransi,” ucap dia.

    Berbagai kritik yang dilontarkan ke CIO muncul setelah badan anti korupsi itu gagal menangkap Yoon pada pekan lalu.

    Yoon saat ini sedang menghadapi tuduhan pemberontakan karena deklarasi darurat militer pada 3 Desember.

    Dia juga sedang menunggu nasib status presiden yang saat ini masih ditinjau Mahkamah Konstitusi Korsel. Jika pemakzulan sesuai hukum, dia akan lengser dari jabatan tetapi jika dianggap ilegal Yoon kembali berkuasa.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]