Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Dramatisnya Penangkapan Presiden Korsel, Pendukungnya Hadang Polisi

    Dramatisnya Penangkapan Presiden Korsel, Pendukungnya Hadang Polisi

    Yoon mengejutkan negara pada akhir tanggal 3 Desember ketika ia mengumumkan darurat militer. Saat itu dia mengklaim bahwa ia perlu melindungi Korea Selatan “dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan melenyapkan elemen-elemen anti-negara”.

    Ia mengerahkan pasukan ke gedung parlemen. Namun, para anggota parlemen menentang mereka dan memberikan suara menolak darurat militer. Yoon mencabut darurat militer setelah hanya enam jam.

    Yoon dapat ditahan hingga 48 jam setelah penangkapannya ini. Penyelidik perlu mengajukan surat perintah penangkapan baru untuk menahannya lebih lama.

    Tim hukum Yoon telah berulang kali mengecam surat perintah penangkapan itu sebagai tindakan ilegal.

    Dalam penyelidikan paralel, Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa meluncurkan persidangan untuk memutuskan pemakzulan Yoon oleh parlemen.

    Jika pengadilan menyetujui pemakzulan tersebut, Yoon akhirnya akan kehilangan kursi kepresidenan dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    Sidang ditunda pada hari Selasa setelah sidang yang sangat singkat karena Yoon menolak untuk hadir. Sidang berikutnya ditetapkan pada hari Kamis, meskipun prosesnya bisa berlangsung selama berbulan-bulan.

    “Penangkapan Yoon Suk Yeol adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum,” kata pemimpin fraksi Park Chan-dae kepada partai tersebut dalam sebuah pertemuan.

    (ita/ita)

  • Presiden Korsel Ditangkap, Terancam Hukuman Mati atau Bui Seumur Hidup

    Presiden Korsel Ditangkap, Terancam Hukuman Mati atau Bui Seumur Hidup

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol akhirnya ditangkap pada hari Rabu (15/1) atas drama darurat militernya. Dia ditangkap setelah ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu.

    Yoon, yang menghadapi dakwaan pemberontakan atas upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer bulan lalu, adalah presiden pertama dalam sejarah negara itu yang ditangkap.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (15/1/2025), Yoon bisa menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika ia terbukti bersalah melakukan pemberontakan.

    Ia telah berusaha menghindari penangkapan selama berminggu-minggu dengan tetap berada di kompleks tempat tinggalnya, dengan dilindungi oleh anggota Dinas Keamanan Presiden (PSS) yang tetap setia kepadanya.

    Para pengawal Yoon telah memasang kawat berduri dan barikade di kediamannya, mengubahnya menjadi apa yang disebut oleh pihak oposisi sebagai “benteng”.

    Upaya pertama pada tanggal 3 Januari gagal setelah kebuntuan yang menegangkan selama berjam-jam, antara para pengawal dan penyidik antikorupsi yang bekerja sama dengan polisi. Yoon berjanji tak lama setelah itu untuk “berjuang sampai akhir”.

    Namun sebelum fajar pada hari Rabu (15/1), ratusan petugas polisi dan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi kembali mengepung kediaman Yoon. Beberapa petugas memanjat tembok pembatas dan mendaki jalan setapak untuk mencapai gedung utama.

  • BREAKING NEWS: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Akhirnya Ditangkap di Rumah Dinasnya – Halaman all

    BREAKING NEWS: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Akhirnya Ditangkap di Rumah Dinasnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, ditangkap oleh penyidik di rumah dinas kepresidenannya pada Rabu (15/1/2025) waktu setempat.

    Dikutip dari Yonhap, Yoon langsung dibawa oleh penyidik untuk dimintai keterangannya soal pemberlakuan darurat militer yang sempat diumumkan olehnya pada awal Desember 2024 lalu.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengumumkan surat perintah untuk menangkap Yoon diterbitkan pada Rabu pagi sekira pukul 10.33 waktu setempat.

    Berdasarkan tayangan langsung yang disiarkan, tampak konvoi kendaraan yang terlihat membawa Yoon meninggalkan rumah dinas kepresideannya di Seoul untuk menuju kantor CIO di Gwacheon.

    Sebelum penangkapan dilakukan, badan anti korupsi Korsel sempat berdiskusi dengan pihak Yoon terkait eksekusi surat perintah untuk menangkap presiden yang akan dimakzulkan tersebut.

    Jaksa dari CIO sempat memasuki kompleks kediaman kepresidenan dan berdiskusi dengan orang-orang dari pihak Yoon terkait surat perintah tersebut.

    “Hasilnya belum keluar,” ujar pejabat CIO tersebut.

    Tentang penangkapan, CIO mengatakan surat perintah untuk menangkap dan menahan Yoon agar yang bersangkutan tidak datang secara sukarela.

    Pejabat tersebut mengungkapkan tidak ada bentrokan fisik yang terjadi ketika penyidik CIO masuk ke kompleks kediaman Yoon di Distrik Hannam, Seoul.

    “Tidak seperti saat upaya eksekusi pertama, tidak ada personel atau staf keamanan yang secara aktif menghalangi eksekusi kali ini,” jelas pejabat tersebut.

    Selain penangkapan, CIO turut melakukan penggeledahan terhadap kediaman Yoon.

    Yoon Sempat Gagal Ditangkap

    Sebelumnya, CIO sempat membatalkan rencana penangkapan terhadap Yoon pada 3 Januari 2025 silam.

    Dalam pemaparannya, lembaga tersebut menyebut adanya kebuntuan dalam aksi penangkapan tersebut karena dihalangi oleh pengawal Yoon.

    Selain itu, jika penangkapan dipaksakan, menurut lembaga itu, keselamatan penyidik justru terancam.

    “Sehubungan dengan pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, ditetapkan bahwa eksekusi secara efektif tidak mungkin dilakukan karena kebuntuan yang sedang berlangsung. Kekhawatiran akan keselamatan personel di lokasi menyebabkan keputusan untuk menghentikan eksekusi,” ujar lembaga itu dikutip dari Reuters.

    Pada saat proses penangkapan tersebut, Yoon dilaporkan tengah bersembunyi di vilanya bersama sang istri, Kim Keon-hee.

    Keamanan Yoon saat itu pun dianggap tetap terjamin karena vila yang ditempatinya dilengkapi dengan kawat berduri serta dijaga pasukan kecil keamanan pribadinya.

    Selain itu, adapula ribuan warga yang berjaga dan memadati area villa Yoon tersebut.

    Adapun Yoon terus bersembunyi di kediamannya sejak parlemen memilih untuk memakzulkannya karena mengumumkan deklarasi militer pada 3 Desember 2024 lalu.

    Saat itu, CIO pun menyesalkan sikap Yoon yang dianggap tidak kooperatif saat akan ditangkap.

    “Kami menyampaikan penyesalan yang mendalam atas perilaku tersangka yang menolak mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan,” demikian pernyataan CIO, dikutip Yonhap.

    Mangkir dalam 3 Kali Pemanggilan

    Sebelum ditangkap paksa, Yoon sebenarnya telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk dimintai keterangannya terkait deklarasi darurat militer.

    Namun, ketiga panggilan tersebut berujung mangkirnya mantan jaksa tersebut.

    Di sisi lain, Yoon tidak hanya diselidiki terkait deklarasi darurat militer saja, tetapi juga dugaan skandal korupsi istrinya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

    Artikel lain terkait Krisis Korea 

  • Sidang Perdana Pemakzulan Yoon Suk Yeol Digelar Hari Ini, Sang Presiden Tak Hadir, Kenapa? – Halaman all

    Sidang Perdana Pemakzulan Yoon Suk Yeol Digelar Hari Ini, Sang Presiden Tak Hadir, Kenapa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan akan menggelar sidang perdana pemakzulan Yoon Suk Yeol pada Selasa (14/1/2025) siang hari ini.

    Sidang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 14.00 waktu setempat, namun Yoon Suk Yeol tak akan menghadiri persidangan hari ini.

    Hal tersebut dikarenakan munculnya kekhawatiran mengenai keselamatan Yoon Suk Yeol.

    Jika Yoon tidak hadir, sidang diperkirakan akan segera berakhir.

    Secara hukum, jika Yoon kembali tidak hadir pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada hari Kamis, pengadilan dapat melanjutkan pembahasan kasus tersebut tanpa kehadirannya.

    Pengacara Yoon telah menuntut dikeluarkannya salah satu dari delapan hakim dari persidangan.

    Dikutip dari The Korea Herald, alasannya adalah kekhawatiran pekerjaan masa lalunya sebagai pemimpin perkumpulan penelitian hukum progresif akan merusak peluang untuk mendapatkan keputusan yang adil.

    Pengadilan diperkirakan akan mengumumkan keputusannya atas permintaan tersebut selama sidang hari ini.

    Pengadilan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan menguatkan atau menolak pemakzulan Yoon sejak menerima kasus tersebut pada 14 Desember.

    Jika disetujui, Yoon akan dicopot dari jabatannya, yang memicu pemilihan presiden dadakan dalam waktu 60 hari.

    Jika ditolak, maka Yoon akan diangkat kembali menjadi Presiden Korea Selatan.

    Polisi, CIO dan PSS Bahas Pelaksanaan Surat Perintah Penangkapan

    Polisi, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), dan Dinas Keamanan Presiden (PSS) bertemu pada Selasa untuk membahas pelaksanaan surat perintah penahanan Yoon Suk Yeol.

    Dikutip dari Yonhap, pertemuan itu terjadi di tengah spekulasi bahwa penyelidik akan melakukan upaya kedua untuk menahan Yoon.

    Ketiga pihak bertemu sekitar satu jam, tetapi dilaporkan tidak membuahkan hasil.

    “Kami telah meminta kerja sama dari Badan Keamanan Presiden demi terlaksananya surat perintah penggeledahan dengan aman dan damai, dan sedang menunggu tanggapannya,” kata polisi.

    CIO dan polisi dilaporkan telah membuat rencana untuk memobilisasi sekitar 1.000 penyidik ​​guna memastikan keberhasilan upaya kedua penangkapan Yoon.

    Yoon diyakini telah mengurung diri di kediamannya sejak Majelis Nasional memakzulkannya pada tanggal 14 Desember dan menskorsnya dari tugas.

    CIO telah diberikan dua surat perintah pengadilan berturut-turut untuk menahan Yoon atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Upaya yang sedang berlangsung ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan bentrokan fisik antara penegak hukum, PSS, dan ribuan pengunjuk rasa yang telah berkumpul di luar kediaman Yoon selama berminggu-minggu untuk berunjuk rasa mendukung atau menentang penangkapannya.

    Sebelumnya, personel militer yang bertugas berjaga di kediaman Yoon tidak akan dimobilisasi untuk menghalangi penyelidik.

    “(Kami) dengan tegas menyatakan bahwa satuan pengamanan militer akan fokus pada misinya menjaga perimeter kediaman dan tidak akan dikerahkan (untuk menghalangi) pelaksanaan surat perintah,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan, Kolonel Lee Kyung-ho, dikutip dari The Korea Times.

    Lee mengatakan, Kementerian Pertahanan telah memberi tahu PSS tentang pendiriannya, dan lembaga itu mengonfirmasi tidak akan memobilisasi unit militer yang menjaga kediaman tersebut.

    Polisi menduga bahwa pejabat PSS memerintahkan unit tersebut untuk mengambil bagian dalam upaya menghalangi penyidik ​​menahan Yoon dalam upaya pertama mereka pada 3 Januari.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Drama Presiden Korsel Berlanjut, Yoon Masih Terima Gaji Meski Dimakzulkan, Jumlahnya Rp2,9 Miliar – Halaman all

    Drama Presiden Korsel Berlanjut, Yoon Masih Terima Gaji Meski Dimakzulkan, Jumlahnya Rp2,9 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Meski sudah dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol kabarnya masih akan menerima kenaikan gaji tahunan sebesar 3 persen.

    Dikutip dari Korean Times, kenaikan gaji yang akan diterima Yoon di tahun 2025 ditetapkan sebanyak 262,6 juta Won atau sekitar Rp2,9 miliar.

    Jumlah tersebut meningkat sekitar 3 persen dibandingkan dengan tahun 2024, di mana ia hanya menerima gaji 254,9 juta Won atau sekitar Rp2,8 miliar.

    Menurut Kementerian Manajemen Personalia, Yoon akan tetap menerima kenaikan gaji meski ia diskors dari tugasnya.

    Ini lantaran semua pejabat publik Korea diwajibkan mendapat kenaikan gaji sebesar 3 persen di tahun ini sesuai undang-undang yang berlaku.

    Oleh karenanya, Yoon masih tetap mendapat gaji sebesar Rp2,9 miliar meski ia ditangguhkan dari tugasnya sebagai presiden.

    Berita tentang kenaikan gaji Yoon sontak menuai kritik di kalangan warga Korea Selatan.

    Beberapa di antaranya mengatakan mereka tidak percaya Yoon masih mendapat kenaikan gaji sementara ia diskors.

    Beberapa orang menuangkan kekecewaannya di media sosial.

    Mereka menyebut kenaikan gaji Yoon sebesar 3 persen hampir dua kali lipat dari kenaikan upah minimum negara tersebut.

    “Upah minimum meningkat sebesar 1,7 persen sementara [Yoon mendapat] 3 persen untuk apa?” demikian bunyi sebuah posting di X, dilansir BBC.

    Sidang Pemakzulan Yoon Digelar Hari Ini

    Setelah Yoon gagal di ringkus Badan Antikorupsi Korea Selatan atau The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) untuk menjalani penyelidikan.

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menetapkan tanggal sidang perdana Presiden pemakzulan parlemen Yoon Suk Yeol pada Selasa (14/1/2025).

    Sidang itu digelar untuk meninjau pemakzulan Yoon dan menentukan nasib status presiden dia.

    Dalam sidang itu, perwakilan Majelis Nasional dan tim hukum Yoon akan berdebat mengenai keabsahan pemakzulan menyusul deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Nantinya Perwakilan Majelis Nasional harus bisa membuktikan Yoon melakukan pelanggaran signifikan terhadap Konstitusi dan hukum, sesuai tuduhan mereka.

    Sementara itu, Pengacara Yoon Suk Yeol memastikan kliennya tidak akan menghadiri sidang pemakzulan.

    Pengacara Yoon berdalih, alasan kliennya tak menghadiri sidang tersebut dengan alasan menghindari masalah keamanan.

    Sejak diskors dan dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea bulan lalu, Yoon Suk Yeol juga bersembunyi di kediaman presiden dan dilindungi oleh pasukan pengawal elit.

    Bahkan, pekan lalu, CIO gagal menjemput paksa Yoon yang dimakzulkan usai dihalangi masuk oleh ribuan warga Korea Selatan berkumpul di dekat kediamannya.

    Di bawah guyuran hujan salju, ribuan demonstran membentangkan plakat bertuliskan “Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol”. 

    Tak hanya itu, pendukung Yoon juga turut melontarkan kalimat “Hentikan Pencurian”, sebuah ungkapan yang dipopulerkan oleh para pendukung Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2016.

    “Salju tidak ada apa-apanya bagi saya. Mereka bisa membawa semua salju dan kami akan tetap di sini,” kata pengunjuk rasa anti-Yoon Lee Jin-ah (28), dikutip dari Channel News Asia.

    “Saya berhenti dari pekerjaan saya untuk melindungi negara dan demokrasi kita,” katanya, seraya menambahkan dia berkemah di luar kediaman Yoon semalaman.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Dimakzulkan, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Malah Naik Gaji

    Dimakzulkan, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Malah Naik Gaji

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif usai dimakzulkan parlemen, akan menerima kenaikan gaji yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Meski sedang diselidiki atas penetapan darurat militer dan akan menghadapi sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi, Yoon tetap akan naik gaji.

    Langkah Yoon menetapkan darurat militer singkat pada 3 Desember lalu yang menangguhkan pemerintahan sipil dan mengirimkan tentara ke parlemen, telah menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Yoon telah dimakzulkan parlemen pada pertengahan Desember lalu dan kini sedang menunggu keputusan akhir Mahkamah Konstitusi, yang dapat memperkuat pemakzulannya atau mengembalikannya ke kekuasaan.

    Secara terpisah, Yoon menghadapi penyelidikan atas tuduhan pemberontakan dengan para penyelidik berupaya menangkapnya untuk diinterogasi.

    Namun di tengah situasi tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (13/1/2025), Yoon akan diberi kenaikan gaji meskipun dia masih “bersembunyi” di kediaman kepresidenan dan menggunakan pengawal kepresidenan untuk menolak penangkapan beberapa waktu lalu.

    Kenaikan gaji untuk Yoon itu tertuang dalam tabel gaji pegawai negeri sipil Korsel untuk tahun 2025 dalam dokumen dari Kementerian Manajemen Personalia, yang dilihat oleh AFP pada Senin (13/1) waktu setempat.

    Dokumen itu menunjukkan gaji Yoon akan naik menjadi 262,6 juta Won (setara Rp 2,9 miliar) — naik sebesar tiga persen dibandingkan tahun lalu.

  • Alasan Khawatir Keamanan Bikin Presiden Korsel Absen Sidang Pemakzulan

    Alasan Khawatir Keamanan Bikin Presiden Korsel Absen Sidang Pemakzulan

    Jakarta –

    Sidang pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, segera dimulai pekan depan. Namun, Yoon Suk Yeol dipastikan absen dalam sidang perdana tersebut.

    Dirangkum detikcom, Minggu (12/1/2025), kekhawatiran akan masalah keamanan menyebabkan Yoon enggan hadir dalam persidangan 14 Januari mendatang. Meski begitu, perwakilan kuasa hukum menyebut Yoon bersedia hadir jika masalah keamanan dapat teratasi.

    “Kekhawatiran tentang keamanan dan potensi insiden. Oleh karena itu, Presiden tidak akan dapat menghadiri persidangan pada tanggal 14 Januari,” kata pengacara Yoon Kab-keun dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AFP.

    “Presiden bersedia hadir kapan saja setelah masalah keamanan diselesaikan,” tambahnya.

    MK Pastikan Sidang Tetap Lanjut Meski Yoon Absen

    Momen Tim Penyidik Korsel Dihadang Masuk ke Rumah Eks Presiden Yoon Suk Yeol. Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Mahkamah Konstitusi menjadwalkan lima tanggal persidangan yang berlangsung mulai dari tanggal 14 Januari hingga 4 Februari. Sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran Yoon Suk Yeol jika ia tidak hadir.

    Drama darurat militernya telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade. Tak hanya menolak diinterogasi, Yoon juga menolak untuk ditangkap atas drama yang dibuatnya.

    Para penyidik yang berusaha untuk memeriksa Yoon Suk Yeol terkait dengan deklarasi darurat militernya yang berlangsung singkat telah memperoleh surat perintah baru. Penyidik juga sedang mempersiapkan upaya penangkapan lainnya.

    Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang ditangkap jika para penyidik dapat menahannya.

    Ia sedang diselidiki atas tuduhan “pemberontakan” dan, jika ditangkap dan dihukum secara resmi, ia akan menghadapi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

    Demo Tandingan di Seoul

    Warga Korsel berdemo. Foto: AP/Ahn Young-joon

    Pada hari Sabtu (11/1) lalu, ribuan warga Negeri Gingseng itu berkumpul di Ibu Kota Seoul. Mereka menggelar aksi demonstrasi tandingan kala penyelidik mempersiapkan upaya lain untuk menangkap Presiden Yoon.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (11/1/2025), para pengunjuk rasa yang mendukung dan menentang Yoon dijadwalkan berkumpul di sepanjang jalan utama di pusat kota Seoul pada hari Sabtu. Mereka adalah kelompok yang menuntut penangkapannya, serta yang menyerukan agar pemakzulannya dinyatakan tidak sah.

    Negara tersebut telah dilanda ketegangan selama berminggu-minggu setelah Yoon memerintahkan tentara untuk menyerbu parlemen, di mana mereka gagal mencegah para anggota parlemen untuk menolak darurat militer.

    “Terlepas dari upaya kami, ia terus menghindari akuntabilitas, dan baik polisi maupun CIO (Badan Investigasi Korupsi) benar-benar gagal bertindak tegas,” kata pengunjuk rasa anti-Yoon dan mahasiswa Kim Min-ji, 25 tahun.

    “Sangat penting bagi kami untuk menyuarakan pendapat kami hingga ia dicopot dari jabatannya,” imbuhnya.

    Sementara itu, pendukung Yoon, Su Yo-hahn, 71 tahun, mengatakan deklarasi darurat militer Yoon tersebut memiliki “alasan yang sah”.

    “Ia adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat dan mewakili negara kita. Menyelamatkan Yoon adalah cara untuk menyelamatkan bangsa kita,” kata Su.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/whn)

  • Menyemut! Warga Korsel Turun ke Jalan, Tuntut Tangkap Yoon Suk Yeol

    Menyemut! Warga Korsel Turun ke Jalan, Tuntut Tangkap Yoon Suk Yeol

    Foto Internasional

    Menyemut! Warga Korsel Turun ke Jalan, Tuntut Tangkap Yoon Suk Yeol

    News

    8 jam yang lalu

  • Kepala Keamanan Presiden Korsel Mundur dari Jabatannya Buntut Kasus Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Kepala Keamanan Presiden Korsel Mundur dari Jabatannya Buntut Kasus Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Dinas Keamanan Presiden (PSS) Korea Selatan, Park Chong-jun resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (10/1/2025).

    Surat pengunduran diri Park Chong-jun telah diterima oleh Penjabat (Pj) Presiden Korsel, Choi Sang-mok.

    Mundurnya Park Chong-jun dari jabatannya terjadi di tengah meningkatnya konflik penangkapan Yoon Suk Yeol.

    Park Chong-jun mundur sesaat sebelum diperiksa oleh pihak kepolisian Korsel terkait tuduhan perintangan penyidikan dalam kasus darurat militer Yoon Suk Yeol.

    “Park telah mengajukan pengunduran dirinya, dan telah diterima,” kata Kementerian Keuangan Korsel dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Yonhap.

    Park Chong-jun dijadwalkan akan diperiksa pada Jumat pagi setelah tiga kali mangkir dari pemanggilan.

    Ia menolak untuk memenuhi panggilan pertama pada tanggal 4 Januari, dengan alasan tugas keamanan mengharuskan kehadirannya.

    Park juga menolak panggilan kedua, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari.

    PSS yang dipimpin Park Chong-jun sempat bersitegang dengan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) saat akan menangkap Yoon Suk Yeol.

    Dalam upaya CIO menangkap Yoon Suk Yeol, PSS melakukan upaya pengadangan dengan mengerahkan 200 pasukan di depan rumah Yoon pada Jumat, 3 Januari 2025 lalu.

    PSS sempat mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap CIO atas tuduhan “masuk tanpa izin”.

    Upaya Kedua Penangkapan Yoon

    Polisi pada hari Jumat mengadakan pertemuan dengan komandan lapangan menjelang upaya kedua untuk menahan Yoon Suk Yeol.

    Kantor Investigasi Nasional (NOI) memerintahkan para pemimpin tim investigasi polisi Seoul, Provinsi Gyeonggi, dan yurisdiksi lain di wilayah ibu kota untuk berkumpul di kantor pusat NOI guna membahas perencanaan upaya penahanan kedua.

    Dikutip dari The Korea Times, para penyidik diyakini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang sudah dikeluarkan untuk Yoon.

    Pada hari Kamis, NOI mengirimkan nota resmi kepada tim investigasi di seluruh wilayah ibu kota yang meminta mereka untuk bersiap memobilisasi sekitar 1.000 penyidik ​​untuk upaya kedua.

    Batas waktu surat perintah kedua tidak diketahui, tetapi secara umum diyakini berlangsung selama tujuh hari.

    Oh Dong-woon, kepala CIO, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemblokiran pelaksanaan surat perintah tersebut melemahkan supremasi hukum.

    “Siapa pun yang mencoba menghentikan pihak berwenang menahan Yoon bisa ditangkap,” kata Oh Dong-woon.

    Tim kuasa hukum Yoon mengecam surat perintah penahanan CIO pada hari Jumat, menyebutnya “ilegal” dan “tidak sah”.

    Dikatakan bahwa yurisdiksi CIO berada di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, bukan Pengadilan Distrik Barat Seoul, yang menerbitkan kembali surat perintah tersebut.

    “CIO dan polisi berupaya menghancurkan tatanan konstitusional dengan menggunakan kekuatan berskala besar yang disamarkan sebagai pelaksanaan surat perintah dan menahan presiden yang sedang menjabat secara ilegal,” kata pengacara Yoon, Yoon Kap-keun.

    “Pelaksanaan surat perintah CIO dengan memobilisasi kekuatan dengan tujuan melanggar Konstitusi merupakan tindakan pemberontakan,” lanjutnya.

    Sementara itu, kepala PSS Park Chong-jun, yang menolak masuk ke penyidik ​​pada 3 Januari, hadir di hadapan polisi untuk diinterogasi pada hari Jumat atas dugaan perintangan penyidikan.

    Penyidik ​​dari badan antikorupsi negara dan petugas polisi meninggalkan lokasi kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan di Seoul pada Jumat (3/1/2025), setelah gagal melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon atas kegagalannya dalam menerapkan darurat militer pada bulan Desember. (Yonhap)

    Park, yang memenuhi panggilan ketiga polisi setelah menolak dua permintaan sebelumnya, menegaskan kembali pendiriannya bahwa setiap upaya untuk menahan Presiden yang sedang menjabat adalah salah.

    “Tidak boleh ada bentrokan fisik dan pertumpahan darah dalam kondisi apa pun,” kata Park kepada wartawan saat memasuki Markas Besar Investigasi Gabungan di Seoul.

    Tim hukum Yoon mengatakan polisi memanggil Park untuk menetralisir keamanan presiden.

    “Upaya untuk menetralisir keamanan presiden dapat menimbulkan kerugian serius bagi keamanan nasional.”

    “Polisi harus menghentikan penyalahgunaan kewenangan penyidikannya,” ucap pengacara tersebut.

    Pihak berwenang berupaya mengerahkan personel dan peralatan sebanyak mungkin, tetapi upaya mereka untuk melaksanakan surat perintah tersebut kemungkinan akan menghadapi perlawanan kuat dari PSS.

    PSS menambah lebih banyak bus untuk memblokir jalan dari gerbang utama kediaman menuju kompleks presiden guna memperkuat pertahanannya setelah upaya pertama gagal.

    Mereka juga memblokade kompleks tersebut dengan barikade dan kawat berduri sambil memperkuat gerbang besi di atas bukit menuju kediaman presiden dengan banyak rantai baja.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Kepala Paspampres Korsel Mundur Usai Halangi Penangkapan Presiden Yoon

    Kepala Paspampres Korsel Mundur Usai Halangi Penangkapan Presiden Yoon

    Seoul –

    Kepala pengamanan kepresidenan Korea Selatan (Korsel), Park Chong Jun, mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (10/1), setelah menuai kritikan karena menghalangi penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif usai dimakzulkan parlemen, beberapa waktu lalu.

    Pengunduran diri Park ini diumumkan ketika dia menghadapi interogasi otoritas berwenang soal mengapa para pengawal kepresidenan Korsel mencegah para penyelidik untuk menangkap Yoon terkait penyelidikan darurat militer. Para penyelidik antikorupsi saat ini bersiap melakukan upaya penangkapan baru.

    Yoon sebelumnya menolak diinterogasi dan pekan lalu, dia menolak untuk ditangkap dengan perselisihan terjadi antara para pengawal kepresidenan dan para penyelidik yang hendak mengeksekusi surat perintah penangkapan yang diterbitkan pengadilan Seoul.

    Park yang menjabat sebagai Kepala Dinas Keamanan Presiden Korsel (PSS), seperti dilansir AFP, Jumat (10/1/2015), mengajukan surat pengunduran dirinya pada Jumat (10/1) pagi. Seorang pejabat PSS, yang tidak disebut namanya, menyebut pengunduran diri itu diajukan “saat dia menghadiri pemeriksaan kepolisian”.

    Menurut seorang pejabat lainnya dari kantor presiden sementara Korsel, yang juga tidak disebut namanya, pengunduran diri Park telah diterima oleh Presiden sementara Korsel Choi Sang Mok.

    Pengunduran diri Park ini mencuat ketika para penyelidik antikorupsi dan kepolisian bersiap melakukan upaya terbaru untuk menangkap Yoon terkait penetapan darurat militer singkat pada awal Desember lalu, yang menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Surat perintah penangkapan terbaru telah didapatkan dari pengadilan pada pekan ini.