Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Geger Bentrokan di Universitas Bangladesh, 150 Mahasiswa Terluka

    Geger Bentrokan di Universitas Bangladesh, 150 Mahasiswa Terluka

    Dhaka –

    Bentrokan pecah di sebuah universitas di Bangladesh hingga membuat lebih dari 150 mahasiswa mengalami luka-luka. Bentrokan ini menandai perselisihan serius antara kelompok-kelompok yang berperan penting dalam mengobarkan revolusi nasional tahun lalu.

    Bentrokan tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025), terjadi di kompleks Universitas Teknik dan Teknologi Khulna yang ada di sebelah barat daya Bangladesh pada Selasa (18/2) sore waktu setempat.

    Dilaporkan bahwa bentrokan pecah setelah sayap pemuda Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) berusaha merekrut para mahasiswa di universitas tersebut.

    Tindakan BNP itu memicu konfrontasi dengan para anggota kelompok Mahasiswa Melawan Diskriminasi, yang pada Agustus tahun lalu ikut memimpin unjuk rasa untuk menggulingkan mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina dari jabatannya.

    Bentrokan antara kedua kelompok pun tak terhindarkan. Seorang pejabat Kepolisian Khulna, Kabir Hossain, mengatakan bahwa sedikitnya 50 orang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis setelah bentrokan terjadi.

    “Situasi kini terkendali, dan satuan polisi tambahan telah dikerahkan,” sebut Hossain dalam pernyataan kepada AFP.

    Penuturan seorang mahasiswa jurusan komunikasi pada universitas tersebut, Jahidur Rahman, kepada AFP menyebut mereka yang dirawat di rumah sakit mengalami luka-luka akibat lemparan batu bata dan “senjata tajam”. Rahman mengatakan ada sekitar 100 orang yang mengalami luka ringan.

    Rekaman video bentrokan itu yang beredar luas di Facebook menunjukkan kedua kelompok yang terlibat konfrontasi menggunakan sabit dan parang. Terlihat juga momen saat mahasiswa yang luka-luka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.

    Kedua kelompok yang terlibat bentrok saling menyalahkan sebagai yang memulai kekerasan. Ketua sayap pemuda BNP, Nasir Uddin Nasir, menuduh anggota partai politik Islam, Jamaat, mengacaukan situasi untuk memicu konfrontasi.

    Nasir menyebut para aktivis Partai Jamaat “menciptakan bentrokan yang tidak beralasan ini”.

    Namun salah satu mahasiswa setempat, Obayed Ullah, mengatakan kepada AFP bahwa “tidak ada kehadiran” anggota Partai Jamaat di kampusnya. Dia justru menuding sayap pemuda BNP menentang keputusan pihak kampus untuk tetap bebas dari kegiatan partai politik

    Insiden di Khulna ini memicu kemarahan di kalangan mahasiswa di berbagai wilayah lainnya di Bangladesh, dengan unjuk rasa digelar di Universitas Dhaka pada Selasa (18/2) malam untuk mengecam sayap pemuda BNP.

    Lihat juga Video ‘Bentrokan Pendukung Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dengan Polisi’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR Filipina Setujui Pemakzulan Wapres Sara Duterte! DPR Filipina Setujui Pemakzulan Wapres Sara Duterte!

    DPR Filipina Setujui Pemakzulan Wapres Sara Duterte! DPR Filipina Setujui Pemakzulan Wapres Sara Duterte!

    Manila –

    Para anggota majelis rendah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina menyetujui mosi pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte dalam voting pada Rabu (5/2) waktu setempat. Kini, nasib jabatan Sara Duterte sebagai Wapres Filipina ada di tangan para Senator negara itu.

    Diloloskannya mosi pemakzulan Sara ini, seperti dilansir AFP, Rabu (5/2/2025), terjadi sehari sebelum masa sidang kongres berakhir dan memasuki masa reses.

    Meskipun rincian soal dakwaan pemakzulan tidak diungkapkan ke publik, voting digelar menyusul tiga aduan bulan lalu yang menuduh Sara melakukan rentetan tindak kejahatan, mulai dari “penyalahgunaan secara terang-terangan” dana publik jutaan dolar Amerika hingga merencanakan pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

    Sara, yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini, telah membantah semua tuduhan tersebut.

    “Telah diajukan oleh lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau total 215 anggota… mosi tersebut disetujui,” ucap Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, kepada para anggotanya.

    Nasib jabatan Sara kini berada di tangan 24 Senator Filipina, di mana dua pertiga di antaranya harus mendukung pemakzulan itu agar sang Wapres benar-benar dimakzulkan dari jabatannya. Tanggal untuk sidang pemakzulan Sara belum ditetapkan.

    Voting untuk mosi pemakzulan ini dilakukan beberapa hari sebelum kampanye resmi dimulai untuk pemilu sela, yang secara luas diperkirakan akan menentukan arah pemilihan presiden (pilpres) tahun 2028 mendatang.

    Tonton juga Video: Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan!

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Hubungan antara Marcos Jr dan Sara berada di titik nadir, dengan aliansi keduanya berubah menjadi perselisihan publik selama berbulan-bulan yang diwarnai tudingan liar dan ancaman pembunuhan yang kini masih dalam penyelidikan.

    Namun Marcos Jr sebelumnya mendesak Kongres Filipina untuk tidak meneruskan upaya pemakzulan Sara, dan menyebutnya sebagai “badai dalam cangkir teh” yang akan mengalihkan perhatian badan legislatif dari tanggung jawab utamanya.

    Sekretaris eksekutif Marcos Jr, Lucas Bersamin, mengatakan pada Senin (3/2) bahwa kantor kepresidenan Filipina “tidak akan ikut campur” dalam proses pemakzulan Sara.

    Seorang pejabat humas pada Senat Filipina mengatakan kepada AFP bahwa Senat memperkirakan mosi pemakzulan itu akan tiba di kantor mereka pada Rabu (5/2) malam, sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

    Tonton juga Video: Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan!

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Drama Presiden Korsel Berlanjut Kini Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Drama Presiden Korsel Berlanjut Kini Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Jakarta –

    Drama Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol masih berlanjut. Yoon kini didakwa atas tuduhan melakukan pemberontakan dengan memberlakukan darurat militer pada awal Desember lalu.

    Yoon sudah tiga kali menolak panggilan dari penyidik untuk diinterogasi atas perkara darurat militer 3 Desember 2024. Buntut darurat militer yang kemudian dibatalkan itu, Yoon dimakzulkan pada 14 Desember 2024.

    Sebanyak 204 dari 300 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan. Sementara 85 anggota parlemen lainnya memilih untuk menolak usulan tersebut. Tiga anggota abstain, dengan delapan suara dibatalkan.

    Yoon kemudian diskors dari jabatannya. PM Korsel Han Duck-soo ditunjuk menjabat sebagai presiden sementara Korsel.

    Pertengahan Januari 2025, Yoon akhirnya ditangkap atas drama darurat militernya. Dia ditangkap setelah ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu.

    Penangkapan ini menjadi catatan bagi sejarah Korsel. Belum pernah ada sebelumnya Presiden Korsel yang masih menjabat dan ditangkap seperti Yoon.

    Yoon yan ditahan di Pusat Tahanan Seoul menolak untuk diinterogasi pada Kamis (16/1) dan Jumat (17/1) waktu setempat. Padahal para penyelidik hanya memiliki waktu selama 48 jam untuk menginterogasinya sejak menangkapnya pada Rabu (15/1).

    Untuk bisa menahan Yoon lebih lama, para penyelidik pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin penyelidikan, harus meminta kepada pengadilan Seoul untuk menyetujui surat perintah penahanan hingga 20 hari atau dengan kata lain memperpanjang penahanan Yoon.

    Pengadilan Tolak Perpanjangan Penahanan

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Foto: AP/Kim Hong-Ji)

    Pengadilan Seoul menolak permohonan memperpanjang penahanan Presiden Yoon. Pengadilan menolak permohonan itu karena kurangnya alasan untuk melanjutkan penyelidikan.

    Dikutip Yonhap, Jumat (24/1/2025), tim penuntut khusus tengah menyelidiki tuduhan upaya darurat militer yang dilakukan Yoon. Penyidik mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 6 Februari.

    Permintaan itu diajukan sehari setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melimpahkan kasus tersebut ke jaksa.

    “Belum ada yang diputuskan,” kata pejabat tersebut.

    Sementara itu, tim hukum Yoon menyambut baik keputusan pengadilan dan menyerukan pembebasannya segera.

    Jaksa Ajukan Lagi Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. (Foto: AP/Kim Hong-Ji)

    Sehari kemudian, Jaksa Korea Selatan kembali mengajukan perpanjangan penahanan Presiden Yoon. Jumat malam kemarin, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan penyidik untuk memperpanjang penahanannya hingga 6 Februari.

    Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menemukan alasan yang cukup. Beberapa jam kemudian, jaksa mengajukan permintaan perpanjangan penahanan baru.

    Kantor Investigasi Korupsi (CIO) telah melimpahkan kasus ini kepada kejaksaan. CIO merekomendasikan jaksa untuk memutuskan apakah akan mendakwa Yoon dengan tuduhan memimpin pemberontakan atau penyalahgunaan kekuasaan.

    Namun, pengadilan kembali menolak permohonan perpanjanan penahanan Presiden Yoon. Penolakan kedua kalinya ini menjadi tekanan bagi jaksa penuntut untuk segera mendakwanya.

    Jaksa telah berencana untuk menahan Yoon hingga 6 Februari untuk diinterogasi sebelum secara resmi mendakwanya. Namun dengan penolakan kedua kalinya ini, rencana itu sekarang perlu disesuaikan.

    “Dengan penolakan pengadilan atas perpanjangan tersebut, jaksa sekarang harus bekerja cepat untuk secara resmi mendakwa Yoon agar dia tetap di balik jeruji besi,” Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan komentator politik, mengatakan kepada AFP.

    Presiden Yoon Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Foto: via REUTERS/JEON HEON-KYUN/POOL)

    Presiden Yoon didakwa atas tuduhan memimpin pemberontakan penerapan darurat militer. Dengan dakwaan tersebut, Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang didakwa dalam penahanan.

    Langkah tersebut dilakukan hanya sehari sebelum masa penahanan Yoon berakhir. The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) atau Badan Antikorupsi Korea Selatan yang memimpin investigasi terhadap Yoon, menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut minggu lalu. Hal itu dilakukan karena CIO tidak memiliki mandat hukum untuk mendakwa seorang presiden.

    Jaksa senior sebelumnya berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya dalam kasus Yoon.

    Tim jaksa penuntut yang menyelidiki kasus tersebut mengatakan mereka telah meninjau bukti-bukti dan berdasarkan tinjauan menyeluruh, telah ditetapkan bahwa mendakwa terdakwa adalah tindakan yang tepat.

    Simak juga Video: Presiden Korsel Disebut Tak Bermaksud Memberlakukan Darurat Militer Penuh

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden Korsel Didakwa Tuduhan Memimpin Pemberontakan, Ini Hukumannya

    Presiden Korsel Didakwa Tuduhan Memimpin Pemberontakan, Ini Hukumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol didakwa atas tuduhan memimpin pemberontakan saat penerapan darurat militer secara singkat pada 3 Desember lalu. Hal ini diungkapkan partai oposisi utama pemimpin negeri itu.

    “Jaksa telah memutuskan untuk mendakwa Yoon Suk Yeol, yang menghadapi dakwaan sebagai pemimpin pemberontakan,” kata Juru Bicara Partai Demokrat Korea Selatan Han Min – Soo, dalam konferensi pers, mengutip Reuters, Minggu (26/1/2025).

    “Hukuman terhadap pemimpin pemberontakan akhirnya dimulai,” sambungnya.

    Yoon Suk menjadi presiden pertama di Korea Selatan yang berpotensi menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun karena keputusan itu. Saat itu, keputusan darurat militer Yoon disebut mengejutkan, yang berupaya melarang aktivitas politik dan parlemen, serta mengontrol media.

    Tindakannya itu memicu gelombang pergolakan politik di Korea Selatan. Dia akhirnya dimakzulkan dan diberhentikan dari kekuasaan.

    Sejumlah pejabat penting militer juga didakwa atas peran mereka dalam dugaan pemberontakan itu. Meski Kantor Kejaksaan tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

    Penyelidik anti korupsi pada pekan lalu juga merekomendasikan dakwaan terhadap Yoon, yang kini dipenjara dan telah diskors dari tugasnya pada 14 Desember lalu.

    Pengacara Yoon mendesak jaksa penuntut untuk segera membebaskannya dengan dalih bahwa penahanannya ilegal.

    Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuntutan pidana yang tidak memiliki kekebalan terhadap presiden Korea Selatan. Pelakunya dapat dihukum penjara seumur hidup atau mati, meski Korea Selatan belum pernah melakukan eksekusi terhadap siapapun dalam dekade terakhir.

    Yoon telah berada di sel isolasi sejak 15 Januari lalu, setelah terjadi pertikaian bersenjata antara petugas keamanan dan petugas yang menangkapnya.

    Lebih lanjut, Yoon dan pengacaranya berargumen dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pekan lalu bahwa ia tidak pernah bermaksud menerapkan darurat militer sepenuhnya. Namun hanya bermaksud sebagai peringatan untuk memecahkan kebuntuan politik.

    Sejalan dengan proses pidananya, pengadilan tinggi akan menentukan apakah akan memberhentikan Yoon dari jabatannya, atau mengembalikannya ke pucuk kepemimpinan.

    (hsy/hsy)

  • Pengadilan Korsel Kembali Tolak Perpanjang Penahanan Presiden Yoon

    Pengadilan Korsel Kembali Tolak Perpanjang Penahanan Presiden Yoon

    Jakarta –

    Pengadilan Seoul, Korea Selatan kembali menolak permohonan untuk memperpanjang penahanan presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol atas upayanya untuk memberlakukan darurat militer. Penolakan kedua kalinya ini menjadi tekanan bagi jaksa penuntut untuk segera mendakwanya.

    Yoon ditangkap minggu lalu atas tuduhan pemberontakan. Dia menjadi kepala negara Korea Selatan pertama yang ditahan dalam penyelidikan kriminal.

    Dekrit darurat militernya pada tanggal 3 Desember lalu hanya bertahan sekitar enam jam sebelum ditolak oleh para anggota parlemen. Drama darurat militernya yang singkat itu telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuknya dalam beberapa dekade.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (25/1/2025), Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada hari Sabtu (25/1) menolak permintaan perpanjangan penahanan, kata jaksa penuntut dalam sebuah pernyataan singkat.

    Hal ini menyusul putusan pengadilan yang sama sehari sebelumnya ketika seorang hakim menyatakan “sulit untuk menemukan alasan yang cukup” untuk memberikan perpanjangan.

    Jaksa telah berencana untuk menahan Yoon hingga 6 Februari untuk diinterogasi sebelum secara resmi mendakwanya. Namun dengan penolakan kedua kalinya ini, rencana itu sekarang perlu disesuaikan.

    “Dengan penolakan pengadilan atas perpanjangan tersebut, jaksa sekarang harus bekerja cepat untuk secara resmi mendakwa Yoon agar dia tetap di balik jeruji besi,” Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan komentator politik, mengatakan kepada AFP.

    Presiden yang diskors itu juga menghadapi sidang terpisah di Mahkamah Konstitusi yang, jika menguatkan pemakzulannya, akan secara resmi mencopotnya dari jabatan presiden. Selanjutnya, pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengadilan Korsel Kembali Tolak Perpanjang Penahanan Presiden Yoon

    Jaksa Ajukan Lagi Perpanjangan Penahanan Presiden Korsel Usai Ditolak Hakim

    Seoul –

    Jaksa Korea Selatan kembali mengajukan perpanjangan penahanan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan atas kegagalan menerapkan darurat militer. Permohonan perpanjangan penahanan oleh jaksa sebelumnya ditolak pengadilan Seoul.

    Dilansir AFP, Sabtu (25/1/2025), Yoon ditangkap dalam penggerebekan dini hari Minggu lalu atas tuduhan pemberontakan. Yoon menjadi kepala negara Korea Selatan pertama yang ditahan dalam penyelidikan kriminal.

    Pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapannya minggu lalu, dengan mengatakan ada risiko Yoon akan menghancurkan bukti. Akan tetapi, penyelidik mengatakan bahwa dokumen asli kedaluwarsa pada hari Selasa mendatang.

    Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa Jumat malam kemarin, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan penyidik untuk memperpanjang penahanannya hingga 6 Februari. Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menemukan alasan yang cukup.

    Beberapa jam kemudian, jaksa mengajukan permintaan perpanjangan penahanan baru.

    Kantor Investigasi Korupsi (CIO) telah melimpahkan kasus ini kepada kejaksaan. CIO merekomendasikan jaksa untuk memutuskan apakah akan mendakwa Yoon dengan tuduhan memimpin pemberontakan atau penyalahgunaan kekuasaan.

    Saat ini, Yoon masih ditahan di pusat tahanan di Seoul. Yoon tetap menjadi kepala negara Korea Selatan meskipun ia ditahan.

    Para ahli mengatakan putusan penolakan perpanjangan penahanan berarti jaksa harus bergerak cepat untuk mendakwa Yoon agar dia tetap ditahan.

    “Hakim tampaknya telah memutuskan bahwa tidak ada pembenaran untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap Yoon dan bahwa jaksa harus memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan,” kata seorang pengacara dan pengamat politik Yoo Jung-hoon kepada AFP.

    Yoon menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan kriminal atas deklarasi darurat militernya. Tim pembela hukumnya berpendapat bahwa para penyelidik tidak memiliki kewenangan hukum.

    Presiden yang diskors tersebut juga menghadapi sidang terpisah di Mahkamah Konstitusi. Jika putusan sidang mendukung pemakzulan, Yoon akan secara resmi dicopot dari jabatannya. Pemilihan umum juga harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    Lihat juga Video ‘Presiden Korsel Disebut Tak Bermaksud Memberlakukan Darurat Militer Penuh’:

    (lir/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengadilan Korsel Kembali Tolak Perpanjang Penahanan Presiden Yoon

    Pengadilan Korsel Tolak Permohonan Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon

    Jakarta –

    Pengadilan Seoul menolak permohonan jaksa memperpanjang penahanan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Pengadilan menolak permohonan itu karena kurangnya alasan untuk melanjutkan penyelidikan.

    Dikutip Yonhap, Jumat (24/1/2025), tim penuntut khusus tengah menyelidiki tuduhan upaya darurat militer yang dilakukan Yoon. Penyidik mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 6 Februari.

    Permintaan itu diajukan sehari setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melimpahkan kasus tersebut ke jaksa.

    Dengan penolakan pengadilan atas permohonan perpanjangan tersebut, jaksa penuntut kini menghadapi tenggat waktu yang ketat untuk melakukan interogasi langsung terhadap Yoon, yang sejauh ini menolak bekerja sama dengan pemeriksaan CIO.

    Jaksa penuntut dilaporkan telah menyiapkan dakwaan jika pengadilan menolak permintaan perpanjangan tersebut. Ketika ditanya tentang kemajuan penyelidikan, seorang pejabat jaksa penuntut mengatakan kantor tersebut saat ini sedang meninjau alasan penolakan tersebut.

    “Belum ada yang diputuskan,” kata pejabat tersebut.

    Sementara itu, tim hukum Yoon menyambut baik keputusan pengadilan dan menyerukan pembebasannya segera.

    Dia juga menghadapi dakwaan menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen agar tidak memberikan suara menentang keputusan tersebut.

    Yoon saat ini ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, sebelah selatan ibu kota. Sementara persidangan di Mahkamah Konstitusi juga sedang berlangsung untuk menentukan apakah akan mendukung atau menolak pemakzulannya oleh Majelis Nasional.

    (idn/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Imbas Kisruh Darurat Militer, Pertumbuhan Ekonomi Korsel Hanya 0,1% Kuartal IV/2024

    Imbas Kisruh Darurat Militer, Pertumbuhan Ekonomi Korsel Hanya 0,1% Kuartal IV/2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan merosot pada kuartal IV/2024 setelah deklarasi darurat militer singkat yang diberlakukan Presiden Yoon Suk Yeol menghancurkan kepercayaan konsumen. 

    Kebijakan darurat militer itu juga diberlakukan tepat ketika para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan sudah khawatir tentang kemungkinan Donald Trump mengenakan tarif perdagangan.

    Data dari Bank of Korea pada Kamis (23/1/2025) mencatat, Produk domestik bruto Negeri Ginseng tumbuh 0,1% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ) pada kuartal IV/2024. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan ekonom sebesar 0,2%. 

    Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2024, ekonomi Korea Selatan tumbuh 2%, lebih lambat dari perkiraan sebesar 2,1%.

    Angka pertumbuhan kuartalan yang lesu menunjukkan ekonomi yang sudah dalam kondisi lemah di tengah meningkatnya ketidakstabilan politik dengan prospek tarif yang mengaburkan prospek ekspor Korea Selatan, mesin utama pertumbuhan. 

    Yoon mengejutkan masyarakat Korea Selatan itu dengan memberlakukan deklarasi darurat militer pada 3 Desember, sebuah langkah yang membuat won jatuh. Keputusan yang tidak bertahan lama itu akhirnya menyebabkan pemakzulannya dan penangkapan pertama presiden yang sedang menjabat di Korea Selatan. 

    Menopang pertumbuhan akan menjadi perhatian utama di antara para pembuat kebijakan yang ingin menunjukkan bahwa pemerintah dan bank sentral dapat terus menjalankan ekonomi secara efisien. Pemerintah dan bank sentral juga harus membuktikan keduanya mampu menanggapi secara efektif perubahan kebijakan AS di bawah Trump bahkan ketika presiden Korea Selatan ditahan.

    “Angka-angka tersebut mencerminkan melemahnya sentimen investasi dan konsumen karena Korea Selatan menghadapi ketidakpastian dari dalam dan luar negeri, terutama dengan kekhawatiran yang masih ada mengenai arah masa depan ekonomi negara tersebut setelah pelantikan Trump,” kata Lee Seung-suk, seorang peneliti di Institut Penelitian Ekonomi Korea dikutip dari Bloomberg. 

    Laporan tersebut menunjukkan investasi konstruksi mengalami pukulan besar pada kuartal tersebut dan konsumsi swasta melemah hingga pertumbuhan hanya 0,2% dari tiga bulan sebelumnya. Ekspor naik 0,3% secara riil pada semikonduktor dan pengiriman teknologi lainnya. 

    Namun, investasi pada peralatan pembuatan chip dan mesin lainnya berhasil tumbuh sebesar 1,6%.

    Korea Selatan merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia dengan semikonduktor sebagai inti pendapatannya. Pertumbuhan ekspor chip memori telah melambat dalam beberapa bulan terakhir, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyesuaikan kembali ekspektasi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Jika Trump mengenakan tarif pada semua mitra dagang AS, Korea Selatan akan terkena dampaknya baik secara langsung melalui kemungkinan penurunan permintaan AS untuk ekspornya maupun secara tidak langsung melalui berkurangnya penjualan ekspor China yang mengandalkan pasokan Korea.

    Seoul sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk meningkatkan impor energi AS guna membantu menenangkan Trump, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut tahun lalu. Korea Selatan juga tengah mempertimbangkan kemungkinan peningkatan impor pangan. 

    Di dalam negeri, sentimen konsumen tetap negatif dengan data terbaru pada Rabu menunjukkan angka 91,2 karena pembeli tetap berhati-hati saat kekacauan politik terus berlanjut. 

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok saat ini menjabat sebagai penjabat presiden dan telah berjanji untuk meningkatkan belanja fiskal untuk menopang sentimen konsumen dan bisnis. Pemerintah juga telah menetapkan hari libur satu kali pada akhir Januari untuk meningkatkan konsumsi. 

    Choi juga telah menawarkan untuk membahas kemungkinan peningkatan dukungan fiskal bagi perekonomian, mengisyaratkan anggaran tambahan.

    Gubernur Banl of Korea atau BOK, Rhee Chang-yong juga telah menyerukan penyusunan anggaran tambahan untuk menopang perekonomian sesegera mungkin. Hal imi mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada bank sentral untuk menjaga pertumbuhan dengan memangkas suku bunga. 

    BOK memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 awal minggu ini dan mungkin akan melakukannya lagi saat bertemu bulan depan.

    Bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya pada 3% minggu lalu karena memilih untuk memantau dampak dari dua pemangkasan akhir tahun lalu sambil mengisyaratkan penurunan suku bunga lebih lanjut yang akan terjadi dalam tiga bulan ke depan. 

    “Ada kecemasan yang masih ada atas kekosongan kepemimpinan negara yang membebani sentimen konsumen,” kata Lee. 

    Dia melanjutkan, pemerintah dapat bersikap hati-hati tentang anggaran tambahan mengingat utang dan defisit fiskal yang ada. Tetapi hal tertentu dapat memberikan efek yang meyakinkan bagi publik, menandakan bahwa pemerintah benar-benar melakukan sesuatu untuk ekonomi dan bahwa mereka memegang kendali.

  • Sempat Cetak Rekor Kelahiran Terendah Dunia, Begini Kondisi Korsel Sekarang

    Sempat Cetak Rekor Kelahiran Terendah Dunia, Begini Kondisi Korsel Sekarang

    Jakarta –

    Korea Selatan nampaknya mulai berhasil mengembalikan peningkatan angka kelahiran. Untuk pertama kalinya setelah sembilan tahun, jumlah bayi baru lahir meningkat 3 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 220.094 kelahiran, menurut data yang dirilis Rabu (22/1/2025).

    Korea Selatan sebelumnya mencatat angka kelahiran terendah di dunia. Pada 2023, jumlah bayi baru lahir turun sebesar 7,7 persen, memperpanjang penurunan tersebut menjadi tahun kedelapan berturut-turut dan menghasilkan angka fertilitas tahunan sebesar 0,72, terendah secara global.

    Dikutip dari Channel News Asia, peningkatan 3 persen pada 2024 terjadi seiring dengan kenaikan jumlah pernikahan pada 2023. Tren ini baru terjadi setelah 12 tahun berturut-turut Korsel melaporkan penurunan angka perkawinan.

    Di negara Asia tersebut, terdapat korelasi tinggi antara pernikahan dan kelahiran, dengan jeda waktu satu atau dua tahun, karena pernikahan seringkali dianggap sebagai prasyarat untuk memiliki anak.

    Dalam survei pemerintah tahun lalu, 62,8 persen warga Korea Selatan menentang kelahiran di luar nikah, meskipun angka tersebut turun dari 77,5 persen yang terlihat satu dekade lalu.

    Jumlah pernikahan di Korea Selatan pada periode Januari hingga November melonjak 13,5 persen menjadi 199.903. Angka tersebut, kecuali jika ada perubahan pada bulan Desember, akan menandai peningkatan tahunan terbesar sejak 1980.

    Tahun lalu, Korea Selatan meluncurkan berbagai langkah untuk mendorong kaum muda menikah dan memiliki anak, setelah Presiden Yoon Suk Yeol yang sekarang dimakzulkan mengumumkan krisis demografi nasional, dan rencana untuk membuat kementerian baru yang dikhususkan untuk mengatasi angka kelahiran rendah.

    Sebagian besar tindakan tersebut berupa dukungan finansial melalui pemotongan pajak dan subsidi, yaitu pemotongan pajak satu kali sebesar 500.000 won (US$349,35) per orang untuk pasangan yang menikah antara 2024 dan 2026, meskipun pemerintah telah mengatakan akan mencoba mengambil pendekatan yang lebih komprehensif.

    (naf/naf)

  • Amerika Serikat Mulai Mendeportasi Imigran Tak Berdokumen

    Amerika Serikat Mulai Mendeportasi Imigran Tak Berdokumen

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

    Kami mengawali laporan edisi Rabu, 22 Januari 2025 ini dari Amerika Serikat.

    Amerika mulai mendeportasi migran tak berdokumen

    “Kepala perbatasan” kabinet Donald Trump, Tom Homan, mengatakan operasi baru sudah berjalan untuk melacak dan mendeportasi migran tak berdokumen.

    Penggerebekan besar-besaran yang direncanakan di Chicago dan kota-kota lain tampaknya ditunda, setelah rencananya bocor.

    Namun Tom mengatakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) telah meluncurkan operasi yang lebih kecil sehari setelah pelantikan Trump.

    “Saya tidak akan menyebutnya penggerebekan, tapi operasi penegakan hukum yang ditargetkan,” katanya kepada CNN.

    “Saya tidak akan memberi tahu lokasi spesifiknya karena alasan keamanan, tetapi ICE kembali melakukan tugasnya efektif hari ini.”

    Kebakaran di Turki menewaskan puluhan

    Kebakaran di hotel resor ski di pegunungan Bolu, Turki, telah menewaskan sedikitnya 76 orang dan memaksa para tamu yang panik untuk melompat keluar jendela pada tengah malam.

    Menteri Kesehatan Kemal Memisoglu memperkirakan 51 orang terluka di resor ski Kartalkaya di barat laut Turki.

    Kebakaran terjadi sekitar pukul 3:30 pagi waktu setempat di lantai restoran Grand Kartal Hotel yang berlantai 11.

    Pihak berwenang Turki telah menahan empat orang termasuk pemilik hotel.

    Beberapa mobil pemadam kebakaran mengepung gedung yang hangus itu, dengan seprai putih diikat bersama dan digantung di salah satu jendela lantai atas tempat para tamu berusaha melarikan diri.

    Kepala IDF mengundurkan diri

    Kepala Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan pengunduran dirinya pada 6 Maret.

    Ia mengatakan mundur karena merasa bertanggung jawab atas kegagalan militer dalam mencegah serangan mematikan pada 7 Oktober oleh Hamas.

    Dalam surat pengunduran dirinya, ia mengatakan militer di bawah komandonya telah “gagal dalam misinya untuk membela negara Israel

    “Pada pagi hari tanggal 7 Oktober, IDF di bawah komando saya gagal dalam misinya untuk melindungi warga Israel,” kata Halevi dalam suratnya.

    “Negara Israel membayar harga yang sangat mahal dan menyakitkan — dalam bentuk nyawa manusia, sandera, dan luka pada tubuh dan jiwa.

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan muncul di pengadilan

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan membantah memerintahkan militer untuk menyeret anggota parlemen keluar dari parlemen Korea Selatan.

    Untuk pertama kalinya, Yoon Suk Yeol hadir di hadapan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan nasibnya.

    Setelah tiba-tiba memberlakukan darurat militer pada tanggal 3 Desember, Yoon mengirim pasukan dan polisi untuk mengepung Majelis Nasional.

    Yoon, yang merupakan seorang konservatif, sejak itu berpendapat pengiriman pasukannya tidak dimaksudkan untuk menghalangi majelis tetapi sebaliknya.

    Ini merupakan peringatan bagi oposisi liberal utama Partai Demokrat, yang telah menggunakan mayoritas legislatifnya untuk menghalangi agendanya, melemahkan rancangan anggarannya, dan memakzulkan beberapa pejabat tingginya.