Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Pengadilan Korsel Kembali Tolak Perpanjang Penahanan Presiden Yoon

    Pengadilan Korsel Kembali Tolak Perpanjang Penahanan Presiden Yoon

    Jakarta –

    Pengadilan Seoul, Korea Selatan kembali menolak permohonan untuk memperpanjang penahanan presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol atas upayanya untuk memberlakukan darurat militer. Penolakan kedua kalinya ini menjadi tekanan bagi jaksa penuntut untuk segera mendakwanya.

    Yoon ditangkap minggu lalu atas tuduhan pemberontakan. Dia menjadi kepala negara Korea Selatan pertama yang ditahan dalam penyelidikan kriminal.

    Dekrit darurat militernya pada tanggal 3 Desember lalu hanya bertahan sekitar enam jam sebelum ditolak oleh para anggota parlemen. Drama darurat militernya yang singkat itu telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuknya dalam beberapa dekade.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (25/1/2025), Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada hari Sabtu (25/1) menolak permintaan perpanjangan penahanan, kata jaksa penuntut dalam sebuah pernyataan singkat.

    Hal ini menyusul putusan pengadilan yang sama sehari sebelumnya ketika seorang hakim menyatakan “sulit untuk menemukan alasan yang cukup” untuk memberikan perpanjangan.

    Jaksa telah berencana untuk menahan Yoon hingga 6 Februari untuk diinterogasi sebelum secara resmi mendakwanya. Namun dengan penolakan kedua kalinya ini, rencana itu sekarang perlu disesuaikan.

    “Dengan penolakan pengadilan atas perpanjangan tersebut, jaksa sekarang harus bekerja cepat untuk secara resmi mendakwa Yoon agar dia tetap di balik jeruji besi,” Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan komentator politik, mengatakan kepada AFP.

    Presiden yang diskors itu juga menghadapi sidang terpisah di Mahkamah Konstitusi yang, jika menguatkan pemakzulannya, akan secara resmi mencopotnya dari jabatan presiden. Selanjutnya, pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengadilan Korsel Kembali Tolak Perpanjang Penahanan Presiden Yoon

    Jaksa Ajukan Lagi Perpanjangan Penahanan Presiden Korsel Usai Ditolak Hakim

    Seoul –

    Jaksa Korea Selatan kembali mengajukan perpanjangan penahanan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan atas kegagalan menerapkan darurat militer. Permohonan perpanjangan penahanan oleh jaksa sebelumnya ditolak pengadilan Seoul.

    Dilansir AFP, Sabtu (25/1/2025), Yoon ditangkap dalam penggerebekan dini hari Minggu lalu atas tuduhan pemberontakan. Yoon menjadi kepala negara Korea Selatan pertama yang ditahan dalam penyelidikan kriminal.

    Pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapannya minggu lalu, dengan mengatakan ada risiko Yoon akan menghancurkan bukti. Akan tetapi, penyelidik mengatakan bahwa dokumen asli kedaluwarsa pada hari Selasa mendatang.

    Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa Jumat malam kemarin, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan penyidik untuk memperpanjang penahanannya hingga 6 Februari. Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menemukan alasan yang cukup.

    Beberapa jam kemudian, jaksa mengajukan permintaan perpanjangan penahanan baru.

    Kantor Investigasi Korupsi (CIO) telah melimpahkan kasus ini kepada kejaksaan. CIO merekomendasikan jaksa untuk memutuskan apakah akan mendakwa Yoon dengan tuduhan memimpin pemberontakan atau penyalahgunaan kekuasaan.

    Saat ini, Yoon masih ditahan di pusat tahanan di Seoul. Yoon tetap menjadi kepala negara Korea Selatan meskipun ia ditahan.

    Para ahli mengatakan putusan penolakan perpanjangan penahanan berarti jaksa harus bergerak cepat untuk mendakwa Yoon agar dia tetap ditahan.

    “Hakim tampaknya telah memutuskan bahwa tidak ada pembenaran untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap Yoon dan bahwa jaksa harus memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan,” kata seorang pengacara dan pengamat politik Yoo Jung-hoon kepada AFP.

    Yoon menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan kriminal atas deklarasi darurat militernya. Tim pembela hukumnya berpendapat bahwa para penyelidik tidak memiliki kewenangan hukum.

    Presiden yang diskors tersebut juga menghadapi sidang terpisah di Mahkamah Konstitusi. Jika putusan sidang mendukung pemakzulan, Yoon akan secara resmi dicopot dari jabatannya. Pemilihan umum juga harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    Lihat juga Video ‘Presiden Korsel Disebut Tak Bermaksud Memberlakukan Darurat Militer Penuh’:

    (lir/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengadilan Korsel Kembali Tolak Perpanjang Penahanan Presiden Yoon

    Pengadilan Korsel Tolak Permohonan Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon

    Jakarta –

    Pengadilan Seoul menolak permohonan jaksa memperpanjang penahanan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Pengadilan menolak permohonan itu karena kurangnya alasan untuk melanjutkan penyelidikan.

    Dikutip Yonhap, Jumat (24/1/2025), tim penuntut khusus tengah menyelidiki tuduhan upaya darurat militer yang dilakukan Yoon. Penyidik mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 6 Februari.

    Permintaan itu diajukan sehari setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melimpahkan kasus tersebut ke jaksa.

    Dengan penolakan pengadilan atas permohonan perpanjangan tersebut, jaksa penuntut kini menghadapi tenggat waktu yang ketat untuk melakukan interogasi langsung terhadap Yoon, yang sejauh ini menolak bekerja sama dengan pemeriksaan CIO.

    Jaksa penuntut dilaporkan telah menyiapkan dakwaan jika pengadilan menolak permintaan perpanjangan tersebut. Ketika ditanya tentang kemajuan penyelidikan, seorang pejabat jaksa penuntut mengatakan kantor tersebut saat ini sedang meninjau alasan penolakan tersebut.

    “Belum ada yang diputuskan,” kata pejabat tersebut.

    Sementara itu, tim hukum Yoon menyambut baik keputusan pengadilan dan menyerukan pembebasannya segera.

    Dia juga menghadapi dakwaan menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen agar tidak memberikan suara menentang keputusan tersebut.

    Yoon saat ini ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, sebelah selatan ibu kota. Sementara persidangan di Mahkamah Konstitusi juga sedang berlangsung untuk menentukan apakah akan mendukung atau menolak pemakzulannya oleh Majelis Nasional.

    (idn/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Imbas Kisruh Darurat Militer, Pertumbuhan Ekonomi Korsel Hanya 0,1% Kuartal IV/2024

    Imbas Kisruh Darurat Militer, Pertumbuhan Ekonomi Korsel Hanya 0,1% Kuartal IV/2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan merosot pada kuartal IV/2024 setelah deklarasi darurat militer singkat yang diberlakukan Presiden Yoon Suk Yeol menghancurkan kepercayaan konsumen. 

    Kebijakan darurat militer itu juga diberlakukan tepat ketika para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan sudah khawatir tentang kemungkinan Donald Trump mengenakan tarif perdagangan.

    Data dari Bank of Korea pada Kamis (23/1/2025) mencatat, Produk domestik bruto Negeri Ginseng tumbuh 0,1% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ) pada kuartal IV/2024. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan ekonom sebesar 0,2%. 

    Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2024, ekonomi Korea Selatan tumbuh 2%, lebih lambat dari perkiraan sebesar 2,1%.

    Angka pertumbuhan kuartalan yang lesu menunjukkan ekonomi yang sudah dalam kondisi lemah di tengah meningkatnya ketidakstabilan politik dengan prospek tarif yang mengaburkan prospek ekspor Korea Selatan, mesin utama pertumbuhan. 

    Yoon mengejutkan masyarakat Korea Selatan itu dengan memberlakukan deklarasi darurat militer pada 3 Desember, sebuah langkah yang membuat won jatuh. Keputusan yang tidak bertahan lama itu akhirnya menyebabkan pemakzulannya dan penangkapan pertama presiden yang sedang menjabat di Korea Selatan. 

    Menopang pertumbuhan akan menjadi perhatian utama di antara para pembuat kebijakan yang ingin menunjukkan bahwa pemerintah dan bank sentral dapat terus menjalankan ekonomi secara efisien. Pemerintah dan bank sentral juga harus membuktikan keduanya mampu menanggapi secara efektif perubahan kebijakan AS di bawah Trump bahkan ketika presiden Korea Selatan ditahan.

    “Angka-angka tersebut mencerminkan melemahnya sentimen investasi dan konsumen karena Korea Selatan menghadapi ketidakpastian dari dalam dan luar negeri, terutama dengan kekhawatiran yang masih ada mengenai arah masa depan ekonomi negara tersebut setelah pelantikan Trump,” kata Lee Seung-suk, seorang peneliti di Institut Penelitian Ekonomi Korea dikutip dari Bloomberg. 

    Laporan tersebut menunjukkan investasi konstruksi mengalami pukulan besar pada kuartal tersebut dan konsumsi swasta melemah hingga pertumbuhan hanya 0,2% dari tiga bulan sebelumnya. Ekspor naik 0,3% secara riil pada semikonduktor dan pengiriman teknologi lainnya. 

    Namun, investasi pada peralatan pembuatan chip dan mesin lainnya berhasil tumbuh sebesar 1,6%.

    Korea Selatan merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia dengan semikonduktor sebagai inti pendapatannya. Pertumbuhan ekspor chip memori telah melambat dalam beberapa bulan terakhir, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyesuaikan kembali ekspektasi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Jika Trump mengenakan tarif pada semua mitra dagang AS, Korea Selatan akan terkena dampaknya baik secara langsung melalui kemungkinan penurunan permintaan AS untuk ekspornya maupun secara tidak langsung melalui berkurangnya penjualan ekspor China yang mengandalkan pasokan Korea.

    Seoul sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk meningkatkan impor energi AS guna membantu menenangkan Trump, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut tahun lalu. Korea Selatan juga tengah mempertimbangkan kemungkinan peningkatan impor pangan. 

    Di dalam negeri, sentimen konsumen tetap negatif dengan data terbaru pada Rabu menunjukkan angka 91,2 karena pembeli tetap berhati-hati saat kekacauan politik terus berlanjut. 

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok saat ini menjabat sebagai penjabat presiden dan telah berjanji untuk meningkatkan belanja fiskal untuk menopang sentimen konsumen dan bisnis. Pemerintah juga telah menetapkan hari libur satu kali pada akhir Januari untuk meningkatkan konsumsi. 

    Choi juga telah menawarkan untuk membahas kemungkinan peningkatan dukungan fiskal bagi perekonomian, mengisyaratkan anggaran tambahan.

    Gubernur Banl of Korea atau BOK, Rhee Chang-yong juga telah menyerukan penyusunan anggaran tambahan untuk menopang perekonomian sesegera mungkin. Hal imi mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada bank sentral untuk menjaga pertumbuhan dengan memangkas suku bunga. 

    BOK memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 awal minggu ini dan mungkin akan melakukannya lagi saat bertemu bulan depan.

    Bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya pada 3% minggu lalu karena memilih untuk memantau dampak dari dua pemangkasan akhir tahun lalu sambil mengisyaratkan penurunan suku bunga lebih lanjut yang akan terjadi dalam tiga bulan ke depan. 

    “Ada kecemasan yang masih ada atas kekosongan kepemimpinan negara yang membebani sentimen konsumen,” kata Lee. 

    Dia melanjutkan, pemerintah dapat bersikap hati-hati tentang anggaran tambahan mengingat utang dan defisit fiskal yang ada. Tetapi hal tertentu dapat memberikan efek yang meyakinkan bagi publik, menandakan bahwa pemerintah benar-benar melakukan sesuatu untuk ekonomi dan bahwa mereka memegang kendali.

  • Sempat Cetak Rekor Kelahiran Terendah Dunia, Begini Kondisi Korsel Sekarang

    Sempat Cetak Rekor Kelahiran Terendah Dunia, Begini Kondisi Korsel Sekarang

    Jakarta –

    Korea Selatan nampaknya mulai berhasil mengembalikan peningkatan angka kelahiran. Untuk pertama kalinya setelah sembilan tahun, jumlah bayi baru lahir meningkat 3 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 220.094 kelahiran, menurut data yang dirilis Rabu (22/1/2025).

    Korea Selatan sebelumnya mencatat angka kelahiran terendah di dunia. Pada 2023, jumlah bayi baru lahir turun sebesar 7,7 persen, memperpanjang penurunan tersebut menjadi tahun kedelapan berturut-turut dan menghasilkan angka fertilitas tahunan sebesar 0,72, terendah secara global.

    Dikutip dari Channel News Asia, peningkatan 3 persen pada 2024 terjadi seiring dengan kenaikan jumlah pernikahan pada 2023. Tren ini baru terjadi setelah 12 tahun berturut-turut Korsel melaporkan penurunan angka perkawinan.

    Di negara Asia tersebut, terdapat korelasi tinggi antara pernikahan dan kelahiran, dengan jeda waktu satu atau dua tahun, karena pernikahan seringkali dianggap sebagai prasyarat untuk memiliki anak.

    Dalam survei pemerintah tahun lalu, 62,8 persen warga Korea Selatan menentang kelahiran di luar nikah, meskipun angka tersebut turun dari 77,5 persen yang terlihat satu dekade lalu.

    Jumlah pernikahan di Korea Selatan pada periode Januari hingga November melonjak 13,5 persen menjadi 199.903. Angka tersebut, kecuali jika ada perubahan pada bulan Desember, akan menandai peningkatan tahunan terbesar sejak 1980.

    Tahun lalu, Korea Selatan meluncurkan berbagai langkah untuk mendorong kaum muda menikah dan memiliki anak, setelah Presiden Yoon Suk Yeol yang sekarang dimakzulkan mengumumkan krisis demografi nasional, dan rencana untuk membuat kementerian baru yang dikhususkan untuk mengatasi angka kelahiran rendah.

    Sebagian besar tindakan tersebut berupa dukungan finansial melalui pemotongan pajak dan subsidi, yaitu pemotongan pajak satu kali sebesar 500.000 won (US$349,35) per orang untuk pasangan yang menikah antara 2024 dan 2026, meskipun pemerintah telah mengatakan akan mencoba mengambil pendekatan yang lebih komprehensif.

    (naf/naf)

  • Amerika Serikat Mulai Mendeportasi Imigran Tak Berdokumen

    Amerika Serikat Mulai Mendeportasi Imigran Tak Berdokumen

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

    Kami mengawali laporan edisi Rabu, 22 Januari 2025 ini dari Amerika Serikat.

    Amerika mulai mendeportasi migran tak berdokumen

    “Kepala perbatasan” kabinet Donald Trump, Tom Homan, mengatakan operasi baru sudah berjalan untuk melacak dan mendeportasi migran tak berdokumen.

    Penggerebekan besar-besaran yang direncanakan di Chicago dan kota-kota lain tampaknya ditunda, setelah rencananya bocor.

    Namun Tom mengatakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) telah meluncurkan operasi yang lebih kecil sehari setelah pelantikan Trump.

    “Saya tidak akan menyebutnya penggerebekan, tapi operasi penegakan hukum yang ditargetkan,” katanya kepada CNN.

    “Saya tidak akan memberi tahu lokasi spesifiknya karena alasan keamanan, tetapi ICE kembali melakukan tugasnya efektif hari ini.”

    Kebakaran di Turki menewaskan puluhan

    Kebakaran di hotel resor ski di pegunungan Bolu, Turki, telah menewaskan sedikitnya 76 orang dan memaksa para tamu yang panik untuk melompat keluar jendela pada tengah malam.

    Menteri Kesehatan Kemal Memisoglu memperkirakan 51 orang terluka di resor ski Kartalkaya di barat laut Turki.

    Kebakaran terjadi sekitar pukul 3:30 pagi waktu setempat di lantai restoran Grand Kartal Hotel yang berlantai 11.

    Pihak berwenang Turki telah menahan empat orang termasuk pemilik hotel.

    Beberapa mobil pemadam kebakaran mengepung gedung yang hangus itu, dengan seprai putih diikat bersama dan digantung di salah satu jendela lantai atas tempat para tamu berusaha melarikan diri.

    Kepala IDF mengundurkan diri

    Kepala Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan pengunduran dirinya pada 6 Maret.

    Ia mengatakan mundur karena merasa bertanggung jawab atas kegagalan militer dalam mencegah serangan mematikan pada 7 Oktober oleh Hamas.

    Dalam surat pengunduran dirinya, ia mengatakan militer di bawah komandonya telah “gagal dalam misinya untuk membela negara Israel

    “Pada pagi hari tanggal 7 Oktober, IDF di bawah komando saya gagal dalam misinya untuk melindungi warga Israel,” kata Halevi dalam suratnya.

    “Negara Israel membayar harga yang sangat mahal dan menyakitkan — dalam bentuk nyawa manusia, sandera, dan luka pada tubuh dan jiwa.

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan muncul di pengadilan

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan membantah memerintahkan militer untuk menyeret anggota parlemen keluar dari parlemen Korea Selatan.

    Untuk pertama kalinya, Yoon Suk Yeol hadir di hadapan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan nasibnya.

    Setelah tiba-tiba memberlakukan darurat militer pada tanggal 3 Desember, Yoon mengirim pasukan dan polisi untuk mengepung Majelis Nasional.

    Yoon, yang merupakan seorang konservatif, sejak itu berpendapat pengiriman pasukannya tidak dimaksudkan untuk menghalangi majelis tetapi sebaliknya.

    Ini merupakan peringatan bagi oposisi liberal utama Partai Demokrat, yang telah menggunakan mayoritas legislatifnya untuk menghalangi agendanya, melemahkan rancangan anggarannya, dan memakzulkan beberapa pejabat tingginya.

  • Ibu Negara Korsel Kim Keon Hee Sakit usai Suaminya Ditangkap, Disebut Sangat Kurus

    Ibu Negara Korsel Kim Keon Hee Sakit usai Suaminya Ditangkap, Disebut Sangat Kurus

    Jakarta –

    Kesehatan Ibu Negara Korea Selatan (Korsel), Kim Keon Hee, belakangan tengah disorot publik. Hal ini menyusul setelah suaminya, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, ditangkap pada 15 Januari. Menurut laporan media setempat pada 17 Januari, kesehatan Kim terus memburuk.

    Mengutip pernyataan pejabat kantor kepresidenan, media lokal melaporkan mereka yang bertemu dengan Ibu Kim telah menyatakan kekhawatiran mengenai kesehatannya, bahkan Kim disebut-sebut terlihat sangat kurus kering.

    Orang-orang terdekatnya mengatakan kepada media bahwa sejak diberlakukannya darurat militer pada 3 Desember 2024, Ibu Kim tidak makan dengan benar.

    Beberapa anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan berada di dalam kediaman tersebut pada hari penangkapan Presiden Yoon juga mengungkap kondisi Kim.

    “Tidak makan dengan baik sampai-sampai ia mungkin harus pergi ke rumah sakit, tetapi ia mampu bertahan dengan meminum berbagai macam obat”, menurut laporan berita, dikutip dari The Straits Times.

    Sejak Juli 2024, Ibu Kim tidak muncul di depan publik karena skandal tas mewahnya dan tuduhan manipulasi saham Deutsche Motors. Ia tidak menemani suaminya dalam turnya di Amerika Tengah dan Selatan pada November 2024. Ia juga tidak menghadiri acara resmi selama berbulan-bulan.

    Sementara itu, partai oposisi Partai Demokratik Korea menyerukan peluncuran penyelidikan terpisah terhadap Ibu Negara.

    (suc/naf)

  • Penahanan Diperpanjang Yoon Suk Yeol, Protes di Seoul Memanas – Halaman all

    Penahanan Diperpanjang Yoon Suk Yeol, Protes di Seoul Memanas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penahanan Yoon Suk Yeol, presiden yang dimakzulkan, telah diperpanjang oleh Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Minggu, 19 Februari 2025.

    Keputusan ini diambil untuk mencegah Yoon menghilangkan bukti terkait deklarasi darurat militer yang dilakukannya.

    Keputusan pengadilan memicu kemarahan ratusan pendukung Yoon, yang menyerbu gedung pengadilan.

    Dalam insiden tersebut, terjadi kerusuhan yang menyebabkan kerusakan pada pintu dan peralatan di dalam gedung.

    Rekaman yang beredar menunjukkan bahwa pengunjuk rasa menembakkan alat pemadam kebakaran ke arah petugas keamanan yang berjaga.

    “Situasi kembali pulih setelah polisi terjun ke lokasi. Kami akan memburu hingga tuntas mereka yang melakukan tindakan ilegal atau yang menghasut,” ujar Kepolisian Metropolitan Seoul dalam pernyataan resmi mereka yang dikutip dari The Guardian.

    Sebanyak 46 pengunjuk rasa ditangkap atas keterlibatan dalam tindakan kekerasan tersebut.

    Sekitar 40 orang dilaporkan mengalami luka ringan, tetapi tidak ada luka serius yang dilaporkan, menurut seorang responden darurat.

    Proses Hukum Yoon Suk Yeol

    Yoon Suk Yeol kini ditahan di pusat terpencil di Seoul selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah baru, setelah sebelumnya mengajukan permohonan untuk segera dibebaskan.

    Pengadilan menyetujui perpanjangan penahanan atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), dengan alasan kekhawatiran bahwa Yoon dapat menghilangkan bukti.

    Yoon, yang juga menolak untuk menghadiri beberapa pemeriksaan yang dijadwalkan oleh CIO, telah mengajukan alasan bahwa ia telah menyampaikan posisinya pada hari pertama penangkapan. “Kami yakin tidak ada alasan atau kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bolak-balik,” kata pengacara Yoon, Seok Donghyeon.

    Yoon Suk Yeol menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap.

    Penangkapan ini terjadi setelah penerapan darurat militer yang singkat, yang memicu protes besar dan ketegangan politik di seluruh negeri.

    Surat perintah penangkapan Yoon berlaku selama 48 jam, yang berarti pihak berwenang memiliki waktu terbatas untuk menginterogasi presiden yang dimakzulkan tersebut.

    Situasi politik di Korea Selatan saat ini sangat tegang, dengan banyak pihak yang menantikan perkembangan lebih lanjut terkait kasus Yoon Suk Yeol dan dampaknya terhadap stabilitas negara.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Penahanan Yoon Suk Yeol Diperpanjang, Ratusan Pendukung Serbu Gedung Pengadilan – Halaman all

    Penahanan Yoon Suk Yeol Diperpanjang, Ratusan Pendukung Serbu Gedung Pengadilan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penahanan terhadap presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol telah diperpanjang oleh pengadilan Korea Selatan pada Minggu (19/1/2025).

    Langkah ini diambil dengan alasan kekhawatiran bahwa Yoon dapat menghilangkan bukti terkait deklarasi darurat militernya.

    Namun sayangnya, keputusan tersebut memicu ratusan kemarahan pendukung Yoon.

    Mereka menyerbu gedung pengadilan setelah adanya keputusan tersebut.

    Kaca-kaca di gedung pengadilan pecah dan pintu rusak akibat ratusan pendukung Yoon memasuki pengadilan.

    Mereka bermaksud mendukung Yoon sambil menghancurkan peralatan seperti komputer dan perabotan di dalam gedung.

    Rekaman yang beredar menunjukkan pengunjuk rasa menembakkan alat pemadam kebakaran ke arah petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk. 

    Beberapa jam kemudian, situasi kembali pulih setelah polisi terjun ke lokasi.

    Pihak berwenang juga menangkap 46 pengunjuk rasa yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut.

    “Kami akan memburu hingga tuntas mereka yang melakukan tindakan ilegal atau yang menghasut dan membantu,” kata Kepolisian Metropolitan Seoul dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Guardian.

    Sebanyak 40 orang dilaporkan mengalami luka ringan dalam kejadian kekacauan di gedung pengadilan.

    “Ada sekitar 40 orang yang mengalami luka ringan selama kekacauan itu, tetapi tidak ada luka serius yang dilaporkan,” kata seorang responden darurat di dekat pengadilan.

    Sebelumnya, Yoon telah mengajukan promohonan agar ia segera dibebaskan.

    Namun Pengadilan Distrik Barat Seoul menyetujui perpanjangan pengecualian Yoon atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO). 

    “Alasan persetujuan tersebut adalah kekhawatiran bahwa tersangka dapat menghilangkan bukti,” kata pengadilan.

    Yoon kini ditahan di pusat terpencil Seoul selama 20 hari mendatang berdasarkan surat perintah baru tersebut.

    Hingga kini, Yoon belum sepenuhnya bekerja sama dengan penyidik.

    Termasuk menolak menghadiri beberapa pemeriksaan yang dijadwalkan oleh CIO.

    Beberapa hari yang lalu, Yoon menolak upaya penyidik untuk memeriksa dan menginterogasinya soal darurat militer pada Jumat (17/1/2025).

    Pengacara Yoon, Seok Dong-hyeon mengatakan bahwa presiden tidak akan hadir dalam pemeriksaan.

    “Dia telah menyatakan secara lengkap posisi dasarnya pada hari pertama (penangkapan), dan kami yakin tidak ada alasan atau kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bolak-balik,” kata pengacara Yoon.

    Sebelumnya, Yoon juga menolak menghalangi upaya untuk menginterogasinya pada Kamis.

    Oleh karena itu, ini merupakan kedua kalinya Yoon menolak untuk diinterogasi.

    Sang pengacara mengatakan bahwa Yoon merasa tidak perlu hadir lantaran telah menyatakan semuanya pada hari Rabu.

    “Presiden tidak akan hadir di CIO hari ini. Beliau sudah cukup menyampaikan sikap dasarnya kepada penyidik ​​pada hari pertama,” katanya, dikutip dari Kten.

    Yoon diinterogasi selama berjam-jam pada Rabu, tetapi menggunakan haknya untuk diam sebelum menolak untuk diinterogasi keesokan harinya.

    Perlu diketahui bahwa surat perintah penangkapan Presiden Yoon hanya berlaku selama 48 jam.

    Sehingga pihak bewenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi presiden yang dimakzulkan.

    Oleh karena itu, surat perintah penangkapan Yoon berakhir pada Jumat malam.

    Sebagai informasi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditangkap di kediaman presiden di Seoul pada Rabu (15/1/2025).

    Ini menjadikannya presiden pertama dalam sejarah negara itu yang ditahan.

    Penangkapan ini terjadi setelah penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat, yang memicu protes besar dan ketegangan politik di seluruh negeri.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Yoon Suk Yeol

  • Penahanan Presiden Korsel Diperpanjang, Pendukungnya Serbu Pengadilan

    Penahanan Presiden Korsel Diperpanjang, Pendukungnya Serbu Pengadilan

    Seoul –

    Pendukung Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyerbu pengadilan Seoul. Mereka berdemonstrasi setelah hakim memperpanjang penahanan Yoon yang telah.

    Dilansir AFP, Minggu (19/1/2025), Yoon dimakzulkan atas upaya memberlakukan darurat militer yang kemudian digagalkan oleh Parlemen Korsel. Puluhan ribu orang berkumpul di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul pada hari Sabtu untuk mendukung Yoon.

    Yoon merupakan Presiden Korsel pertama yang ditangkap dan ditahan saat menjabat. Setelah pengadilan memperpanjang penahanannya sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, para pendukung Yoon langsung memecahkan jendela dan pintu saat menyerbu masuk ke dalam gedung.

    Foto: Pendukung Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol (AFP/JIN-KYU KANG)

    Ratusan polisi berupaya menangkap puluhan orang dan mengecam hal itu sebagai perbuatan ilegal dan kekerasan yang tidak dapat ditoleransi. Insiden tersebut merupakan episode terbaru dalam krisis politik Korsel yang meningkat sejak 3 Desember 2024 ketika Yoon mengumumkan darurat militer dan mengirim pasukan ke parlemen.

    Upayanya untuk menangguhkan pemerintahan sipil hanya berlangsung 6 jam setelah anggota parlemen menentang tentara untuk menolaknya. Mereka kemudian memakzulkan Yoon yang membuat dia diskors dari tugas kepresidenan.

    Yoon telah bersumpah untuk ‘berjuang sampai akhir’ meskipun menghadapi persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel atas pemakzulannya. Dia juga dihadapkan pada penyelidikan kriminal atas tuduhan pemberontakan yang membuatnya ditahan.

    Penyidik dapat menahan Yoon selama 20 hari lagi. Pengadilan Seoul mengatakan ada kekhawatiran bahwa Yoon dapat menghancurkan bukti jika dibebaskan.

    Foto: Pendukung Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol (AFP/JIN-KYU KANG)

    Para pendukungnya mengklaim Yoon dibenarkan dalam memberlakukan darurat militer karena merasa ada kecurangan pemilu legislatif yang dimenangkan tahun lalu oleh partai oposisi. Meski demikian mereka tidak memberikan bukti soal kecurangan itu.

    Mereka sering mengibarkan bendera Amerika Serikat dan telah mengadopsi retorika ‘hentikan pencurian’ yang diasosiasikan dengan presiden terpilih AS Donald Trump, yang para pendukungnya menyerbu Capitol Washington untuk mencoba membatalkan kekalahan pemilu 2020. Setelah insiden pengadilan Seoul, penjabat kepala polisi Lee Ho-young mengatakan polisi menyelidiki secara menyeluruh para YouTuber sayap kanan jika mereka terlibat dalam pembobolan dengan kekerasan ini.

    Pengacara Yoon, Seok Dong-hyeon, mengecam keputusan pengadilan tersebut sembari juga memperingatkan para pendukung Yoon untuk tidak memperburuk situasi.

    “Ini sepertinya bukan yang diinginkan Presiden Yoon,” katanya dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa kekerasan juga dapat menimbulkan beban bagi persidangan presiden di masa mendatang.

    (haf/imk)