Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya bagi kritik anak muda terhadap partai.
Hal itu dikatakan pihaknya dalam gelaran “
RedTalks
: Suara Muda untuk Jatim” di Dyandra Convention Center, Surabaya, Sabtu (22/11/2025).
“Kami perlu mendengar suara anak
anak muda
. Pandangan mereka tentang PDI Perjuangan, termasuk berbagai kebijakan publik yang berimplikasi pada kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Said sebagaimana dilansir dari YouTube KompasTV Jatim, Minggu (22/11/2025).
Said menjelaskan,
RedTalks: Suara Muda
untuk Jatim diselenggarakan untuk mempertemukan
PDI-P
dengan generasi muda dan mendengarkan langsung kritik, pandangan, serta aspirasi mereka.
“Redtalks menjadi forum kritik-otokritik. Termasuk kritik terhadap PDI-P di Jawa Timur,” lanjut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Untuk diketahui, acara tersebut melibatkan sejumlah perwakilan organisasi dan komunitas anak muda dari berbagai daerah di Provinsi Jatim.
Sejumlah tokoh dan narasumber turut hadir, di antaranya Budayawan Sujiwo Tejo, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Unair Irfan Yasin, petani milenial Ahmad Lafilian, serta pegiat media sosial Natasha Keniraras.
Sejumlah akademisi dari Surabaya, seperti Airlangga Pribadi dan Yohan Wahyu, juga mengikuti kegiatan tersebut.
Dua mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yakni Muhammad Afjar Firdaus selaku Sekjen Pergerakan BEM Unesa dan Ghulam Ahmad A’li Zaini dari Kementerian Hubungan Luar Negeri BEM Unesa, turut menyampaikan pandangan.
Keduanya menilai forum tersebut memberikan perspektif baru bagi generasi muda dalam membaca arah politik dan ekonomi nasional.
Afjar mengatakan, RedTalks membuka cakrawala baru baginya, terutama karena ia tidak memiliki latar belakang pendidikan politik maupun ekonomi.
“Dari tadi kan topiknya ada beberapa, (mulai dari) ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Dari segi ekonomi, khususnya saya sendiri yang tidak punya
background
ekonomi atau kewirausahaan, itu banyak
insight
baru. Ekonomi itu ternyata bisa jadi ladang untuk Gen Z, termasuk dalam politik,” kata Afjar.
Menurut dia, politik dan ekonomi merupakan sektor yang saling memengaruhi dan harus dipahami generasi muda.
Ia menilai, Gen Z yang mendominasi jumlah pemilih nasional memiliki posisi penting dalam menentukan arah kebijakan negara.
“Gen Z sekarang jumlahnya sangat banyak. Ketika nanti peran politik atau pemilu, Gen Z-lah yang jadi ujung tombaknya. Jadi sebagai Gen Z, kita harus membuka mata agar tahu dan bisa mengikuti arus politik yang ada di Indonesia,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya literasi budaya sebagai pondasi berpolitik.
“Budaya sangat berkesinambungan dengan politik. Gen Z harus benar-benar tahu dan menguasainya, agar kita tidak melupakan budaya tetapi tetap melestarikannya, sambil tetap memahami politik,” tambahnya.
Sementara itu, Ghulam Ahmad A’li Zaini menilai RedTalks memberi ruang bagi mahasiswa untuk memahami dinamika isu kebijakan dari beragam perspektif.
Forum tersebut dinilai pihaknya dapat membuka wawasan terkait perumusan kebijakan, tantangan ekonomi, higgga peran masyarakat sipil.
“Mahasiswa perlu lebih sering dilibatkan agar tidak hanya memahami teori, tapi juga melihat langsung percakapan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai penghubung antara gagasan kritis kampus dan realitas sosial politik di masyarakat.
RedTalks pun diharapkan dapat digelar secara berkelanjutan sebagai wadah diskusi yang memperkaya perspektif generasi muda.
“Kami berharap dialog semacam ini lebih rutin diadakan, karena membuka ruang interaksi yang jarang ditemukan di lingkungan akademik,” tuturnya.
Komika sekaligus pegiat ekonomi kreatif Yudhit Ciphardian menilai dunia politik saat ini masih terasa berjarak dengan generasi milenial dan Gen Z.
“Gen Z dan milenial itu merasa seperti tidak didekati. Mereka merasa politisi terlalu berjarak dan jarang turun ke masyarakat, sehingga wajar kalau mereka ragu,” ujar Yudhit.
Karena itu, menurut Yudhit, politisi perlu meningkatkan komunikasi langsung dengan generasi muda melalui kegiatan tatap muka, dialog santai, dan diskusi terbuka.
“Sekarang Indonesia punya bonus demografi. Mereka yang menentukan arah bangsa,” ungkapnya.
Ia pun mendorong PDI-P makin intens hadir di kalangan anak muda, utamanya di perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan ruang-ruang egaliter yang dekat dengan anak muda.
“PDIP harus hadir di ruang yang dekat dengan anak muda, kampus, komunitas kreatif, tempat nongkrong yang egaliter,” tegasnya.
Untuk mendekatkan jarak emosional, Yudhit mengatakan bahwa ekonomi kreatif berbasis teknologi digital juga dapat menjadi jembatan strategis untuk memperkuat kedekatan dengan pemilih muda.
Banyak anak muda kini bekerja sebagai kreator konten, pekerja film, hingga pengembang teknologi.
“Teman-teman saya banyak yang bergerak di (Sektor) ekonomi kreatif. PDIP perlu memfasilitasi ekosistemnya, mempermudah akses, dan mendukung ruang tumbuhnya,” katanya.
Yudhit juga menyinggung bahwa PDIP perlu mengikuti perkembangan teknologi.
Dia menilai, dukungan ekosistem kreatif penting karena anak muda tengah menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari pendapatan tidak stabil, tuntutan kemampuan digital tinggi, hingga kebutuhan mengikuti kelas daring berbayar.
“PDIP meskipun banyak (diisi) yang sepuh (tetap) harus
update
juga. Jangan sampai nyalakan komputer saja enggak bisa,
convert
Word ke PDF
enggak iso
, (lalu) Wi-Fi mati panik,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Yohan Wahyu
-
/data/photo/2025/11/08/690f14920a81b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda
-

PDI Perjuangan dan Tribun Jatim Network Gelar RedTalks untuk Suara Muda Jawa Timur Keren
Surabaya (beritajatim.com) – DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur dan Tribun Jatim Network menggelar forum dialog publik RedTalks: Suara Muda untuk Jatim Keren pada Sabtu (22/11/2025) di Dyandra Convention Center, Jalan Basuki Rahmad Surabaya.
Acara ini diarahkan menjadi ruang terbuka bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, kritik, hingga solusi bagi kemajuan Jawa Timur.
RedTalks dirancang sebagai wadah partisipasi publik yang melibatkan generasi Z dan milenial, dengan tujuan membangun masa depan Jatim yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Dalam forum ini, peserta dapat menyampaikan ide, kritik, bahkan roasting secara langsung kepada narasumber maupun penyelenggara.
Pemimpin Redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono, menegaskan bahwa forum ini hadir sebagai model dialog baru yang lebih partisipatif.
“Dalam RedTalks ini, kalangan milenial dan Gen Z bisa menyampaikan gagasan, kritik, dan perspektif mengenai masa depan Jawa Timur,” ujarnya, Jumat (21/11/2025), didampingi GM Business Tribun Jatim Network, Adi Widodo.
Tiga Subtema Strategis: Ekonomi, Politik, dan Kebudayaan
Pada gelaran tahun ini, RedTalks mengusung tiga subtema besar: Kemandirian Ekonomi, Kedaulatan Politik, dan Pendekatan Budaya untuk Pembangunan Daerah.
“Tiga hal tersebut kita nilai mewakili tantangan masa depan Jawa Timur ke depan,” imbuh Tri Mulyono.
Forum yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 13.30 WIB itu menghadirkan 11 narasumber lintas bidang, mulai akademisi, peneliti, praktisi, budayawan, influencer hingga komika. Di antaranya:
Yohan Wahyu (Litbang Kompas)
Hendy Setiono (Presdir PT Baba Rafi Internasional)
Prof. Ignatia Martha Hendrati (UPN Veteran Jatim)
Airlangga Pribadi Kusman (Universitas Airlangga)
Dr. Jokhanan Kristiyono (Stikosa-AWS)
Hadi Prasetyo (Mantan Birokrat Pemprov Jatim)
Ahmad Lafillian Romadhi (Petani Milenial)
Sujiwo Tejo (Budayawan)
Irfan Ahmad Yasin (Presiden BEM FISIP Unair)
Natasha Keniraras/Natkeni (Influencer)
Yudhit Ciphardian (Komika)
Talkshow ini dipandu oleh Febby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, dan Dr Suko Widodo, pakar komunikasi politik Universitas Airlangga.
PDIP Jatim Siap Terima Kritik Konstruktif
Tri Mulyono menegaskan bahwa PDIP Jawa Timur membuka diri terhadap kritik yang muncul dari forum ini.
“PDI Perjuangan Jawa Timur siap menerima kritik selama disampaikan secara membangun serta tidak mengandung hoaks maupun fitnah,” tandasnya.Ia menambahkan bahwa rekomendasi dari forum ini akan ditindaklanjuti oleh kader PDIP yang kini berada di kursi eksekutif maupun legislatif.
“PDI Perjuangan menyatakan berkomitmen memperjuangkannya hingga menjadi kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur,” ujar Tri.
Keterlibatan anak muda menjadi fokus utama penyelenggaraan RedTalks, mengingat tingkat apatisme politik generasi muda masih cukup tinggi.
“Kami ingin partisipasi politik anak muda meningkat. Banyak dari mereka masih apatis, dan ini harus diubah,” katanya.
Ruang Dialog untuk Dekatkan Parpol dan Anak Muda
GM Business Tribun Jatim Network, Adi Widodo, menilai pentingnya format dialog publik seperti RedTalks untuk memahami cara komunikasi yang sesuai karakter Gen Z dan milenial.
“Kami sengaja mengundang teman-teman muda di acara ini untuk mendapat masukan dan insight tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak muda di era sekarang,” jelasnya.
Menurut Adi, memahami pola pikir generasi muda menjadi kunci dalam menyampaikan pesan politik dan menerjemahkan aspirasi mereka ke dalam kebijakan.
“Ini penting agar pesan dan aspirasi kaum muda dapat diwujudkan dalam program nyata oleh mereka yang mendapat mandat dari rakyat,” tegasnya.
Narasumber: RedTalks Jadi Ruang Baru Aspirasi Politik Anak Muda
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, mengapresiasi penyelenggaraan forum ini. “Ini inovasi menarik, karena mempertemukan audiens, terutama anak-anak muda, dengan institusi partai politik. Semakin banyak ruang yang mendekatkan publik dengan partai, itu semakin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa partai politik idealnya bekerja sepanjang tahun, bukan hanya menjelang pemilu.
“RedTalks ini bisa menjadi panggung bagi anak muda untuk mengekspresikan aspirasi dan harapannya,” tegas Yohan.Pakar Unair: Forum Seperti Ini Penting untuk Masa Depan Politik
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Dr Suko Widodo, juga menilai RedTalks sebagai forum yang relevan untuk menjaring aspirasi publik. “Partai politik harus dapat menampung aspirasi publik dengan baik sekalipun berisi kritikan,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis terhadap isu-isu yang viral, sehingga forum dialogis semacam ini sangat diperlukan.
“Forum seperti ini bisa menjadi wahana untuk mendapatkan data yang faktual dan otentik. Dan data inilah yang sangat penting bagi parpol,” tambahnya. (ted)
-
/data/photo/2024/02/13/65cb3824dc456.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Survei Litbang Kompas: 70,3 Persen Responden Setuju Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Nasional 4 Agustus 2025
Survei Litbang Kompas: 70,3 Persen Responden Setuju Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mayoritas publik setuju pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (
MK
) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025. Hal itu terekam dalam survei Litbang
Kompas
yang dilakukan pada 14-17 Juli 2025.
Dalam survei Litbang
Kompas
terbaru, 61,9 persen responden setuju pelaksanaan pemilu serentak nasional (DPR, DPD, Pilpres) dipisah dengan pemilu serentak lokal (DPRD provinsi, PDRD kabupaten/kota, pilkada).
Jumlah yang setuju bertambah menjadi 70,3 persen karena sebanyak 8,4 persen responden sangat setuju pemilu serentak nasional dan daerah dipisah.
“Atas
putusan MK
ini, sebanyak 70,3 persen responden menyatakan setuju jika pemilu ke depan, yakni dimulai pada 2029, dilakukan secara terpisah antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal,” tulis peneliti Litbang
Kompas
, Yohan Wahyu, dikutip dari
Kompas.id
, Senin (4/8/2025).
Menurut Yohan, sikap responden yang setuju juga terekam dari tingkat pendidikan dan generasi.
Dia menjabarkan bahwa dari tingkat pendidikan, rata-rata sebanyak 59 persen dari tiap-tiap latar belakang pendidikan, baik tinggi, menengah, maupun dasar, setuju jika
pemilu dipisah
antara yang nasional dan daerah.
“Sementara itu, dari latar belakang generasi, rata-rata tingkat penerimaan responden terhadap putusan MK ini juga ditemukan pola yang sama. Rata-rata penerimaan atas putusan MK ini disampaikan oleh 62 persen responden dari tiap-tiap kelompok generasi,” tulis Yohan Wahyu.
Yohan lantas menjelaskan bahwa rata-rata itu didapat dari sebanyak 71 persen dari kelompok pemilih pemula yang setuju dan 61,2 persen dari kelompok yang sudah beberapa kali mencoblos juga setuju pemilu serentak dipisah pelaksanaannya.
“Artinya, persoalan pemilu tidak bisa dilepaskan oleh urusan teknis di lapangan yang hampir semua responden merasakan,” kata Yohan kepada
Kompas.com
, Senin.
Namun, dari hasil survei Litbang
Kompas
terekam bahwa sebanyak 21,7 persen tidak setuju dan 4,7 persen responden sangat tidak setuju pemilu serentak nasional dan daerah dilakukan terpisah. Sedangkan, 3,3 persen responden menjawab tidak tahu.
Kemudian, dalam survei yang sama terekam bahwa mayoritas responden menjadikan, memudahkan memilih jadi keuntungan dari pelaksanaan pemilu yang dipisah.
Sebanyak 41,7 persen responden mengatakan, tidak bingung memilih banyak calon sekaligus menjadi keuntungan jika pelaksanaan pemilu serentak dipisah antara nasional dan daerah.
Lalu, 36,9 persen responden menyebut pemilu yang dipisah membuat pengawasan jadi lebih mudah. Sebanyak 16,5 persen responden menilai penyelenggaraan pemilu akan lebih fokus dan tertib jika dipisah.
Sedangkan sebanyak 0,9 persen responden mengatakan bahwa tidak ada keuntungan dari pelaksanaan pemilu dipisah dan 4 persen responden menjawab tidak tahu.
Menariknya, hasil survei Litbang
Kompas
juga memotret bahwa responden menyadari jika pemilu serentak dipisah maka biasa penyelenggaraan pemilu akan menjadi lebih mahal.
Sebanyak 51,9 persen responden menjawab kerugian dari pelaksanaan pemilu serentak yang dipisah adalah biaya penyelenggaraan pemilu akan lebih mahal.
Kemudian, 32 persen responden menyebut, potensi konflik politik akan meningkat karena dua kali pelaksanaan pemilu serentak. Lalu, 10,6 persen responden khawatir tingkat partisipasi pemilih bisa menurun jika penyelenggaraan pemilu serentak dipisah.
Sementara itu, 0,7 persen responden menjawab tidak ada kerugian dari pelaksanaan pemilu serentak nasional dan daerah yang dipisah. Lalu, 4,8 persen responden menjawab tidak tahu.
Survei Litbang
Kompas
ini dilakukan melalui telepon terhadap 512 responden dari 64 kota di 38 provinsi selama 14-17 Juli 2025.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang
Kompas
sesuai proporsi jumlah penduduk setiap daerah.
Tingkat kepercayaan survei 95 persen dan
margin of error
penelitian lebih kurang 4,25 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana
Survei Litbang
Kompas
didanai sepenuhnya oleh Harian
Kompas
(PT Kompas Media Nusantara).
Sebelumnya, MK memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun.
Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta pada 26 Juni 2025.
Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.
Secara lebih perinci, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:
”
Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/01/10/6780d31d1cd32.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Citra Polri Terendah Dibandingkan Institusi Lain, Kompolnas: Kerjanya Lebih Kompleks Nasional 26 Januari 2025
Citra Polri Terendah Dibandingkan Institusi Lain, Kompolnas: Kerjanya Lebih Kompleks
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (
Kompolnas
) Choirul Anam mengatakan, tugas dan tanggung jawab Polri berbeda dengan institusi lain karena cakupannya lebih luas.
Oleh karenanya, menurut dia, hasil kinerja Polri tak bisa disandingkan dengan institusi lain.
Hal itu disampaikan Anam menanggapi hasil
survei Litbang Kompas
yang menunjukkan citra Polri berada di posisi terbawah dibandingkan institusi lain.
“Polisi itu institusi yang memiliki kompleksitas tersendiri dengan kinerja yang sangat luas dan langsung bersentuhan dengan masyarakat selama 24 jam,” kata Anam kepada
Kompas.com,
Minggu (26/1/2025).
“Mulai dari pelayanan masyarakat, membangun ketertiban, penegakan hukum, dan banyak hal lainnya. Jadi, kalau dibandingkan dengan institusi lain, memang tidak bisa langsung
apple to apple
,” lanjut dia.
Anam menjelaskan, institusi lain pada umumnya bekerja dalam waktu yang terbatas pada jam kerja reguler.
Sebaliknya, Polri harus hadir kapan pun masyarakat membutuhkan, bahkan di luar jam kerja normal.
“Misalnya, lembaga lain hanya bersentuhan dengan masyarakat di jam kerja, yaitu pukul 9 pagi sampai 5 sore,” ujarnya.
“Namun, Polri tetap bersentuhan dengan masyarakat bahkan di tengah malam, seperti pukul 11 malam atau pukul 1 dini hari. Ini membuat kerja polisi jauh lebih kompleks,” tambah Anam.
Anam menambahkan, kompleksitas pekerjaan Polri mencakup berbagai bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Mulai dari menangani laporan masyarakat, merespons kejadian darurat, hingga menegakkan hukum.
Oleh karena itu, ia berharap Polri terus meningkatkan responsivitas dan humanisme dalam menjalankan tugasnya.
“Pelayanan Polri yang responsif dan pendekatan humanis menjadi kunci utama. Jika ini diperkuat dan dijalankan secara konsisten, citra Polri akan semakin membaik di mata masyarakat,” katanya.
Meski begitu, Anam tetap mengapresiasi survei Litbang Kompas. Menurutnya, hasil survei tersebut dapat menjadi masukan penting bagi Polri untuk terus berbenah.
“Kritik ini harus dijadikan bahan introspeksi untuk memperbaiki banyak hal, agar kinerja Polri semakin baik dan penerimaan masyarakat terhadap Polri juga semakin meningkat,” tegas dia.
Sebelumnya diberitakan, Litbang Kompas merilis hasil survei periodik pada Jumat (24/1/2025) yang menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara dengan citra positif sebesar 65,7 persen.
Posisi Polri berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendapat nilai positif 67 persen.
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menjelaskan bahwa citra Polri ini terkait beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik, seperti kasus pembunuhan Brigadir Josua.
“Padahal pernah juga terjadi penurunan sejak kasus Sambo yang menjadi perhatian publik. Sekarang perlahan sudah mulai naik lagi,” ucap Yohan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2019/08/15/5d54e5533d6fd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Survei Litbang Kompas: KPU dan Bawaslu Masuk Tiga Besar Lembaga dengan Citra Baik Nasional 24 Januari 2025
Survei Litbang Kompas: KPU dan Bawaslu Masuk Tiga Besar Lembaga dengan Citra Baik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Litbang Kompas merilis hasil survei pada Jumat (24/1/2025) yang menunjukkan Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu
) dan Komisi Pemilihan Umum (
KPU
) memperoleh citra publik yang tinggi.
Bawaslu menempati urutan kedua dengan penilaian positif sebesar 81,6 persen, sementara KPU berada di posisi ketiga dengan 80,3 persen.
Keduanya berada di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang meraih posisi teratas dengan tingkat kepercayaan 94,2 persen.
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, mengatakan, peningkatan citra Bawaslu dan KPU tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Sementara tren naik di KPU dan Bawaslu, ini mungkin tidak lepas dari imbas kesuksesan pemilihan 2024,” ujar Yohan, dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Jumat.
“Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu memang kita harus akui tidak ada gejolak gangguan keamanan yang berarti, kontestasi juga terpelihara, demokrasi terpelihara, pemilih menggunakan hak sesuai dengan semestinya, saya kira itu mempengaruhi persepsi publik,” ujarnya lagi.
Di bawah KPU, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencatat angka survei sebesar 73,6 persen, diikuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 72,6 persen.
Sementara itu, lima lembaga terendah dalam survei ini adalah Kejaksaan (70 persen), Mahkamah Konstitusi (69,1 persen), Mahkamah Agung (69 persen), DPR (67 persen), dan di urutan paling bawah adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan 65,7 persen.
Survei ini dilakukan menggunakan metode wawancara tatap muka oleh Litbang Kompas dari tanggal 4 hingga 10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/03/30/660795b7267bf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Survei Litbang Kompas: Citra Positif Polri 65,7 Persen Nasional
Survei Litbang Kompas: Citra Positif Polri 65,7 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Litbang Kompas merilis hasil survei periodik pada Jumat (24/1/2025) yang menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (
Polri
) sebagai institusi negara dengan citra positif sebesar 65,7 persen.
Posisi Polri berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendapat nilai positif 67 persen.
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menjelaskan bahwa
citra Polri
ini terkait beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik, seperti kasus pembunuhan Brigadir Josua.
“Padahal pernah juga terjadi penurunan sejak kasus Sambo yang menjadi perhatian publik. Sekarang perlahan sudah mulai naik lagi,” ucap Yohan.
Dibandingkan dengan hasil survei pada September 2024, terjadi kenaikan 0,6 persen saja.
Urutan ketiga terbawah ada institusi penegak hukum seperti Mahkamah Agung dengan 69 persen, diikuti oleh Mahkamah Konstitusi 69,1 persen, dan Kejaksaan 70 persen.
Sedangkan lima institusi dengan penilaian tertinggi adalah TNI dengan 94,2 persen, kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 81,6 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 80,3 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 73,6 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 72,6 persen.
Survei ini menggunakan metode survei periodik wawancara tatap muka yang digelar Litbang Kompas dari 4-10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Kejar-kejaran Elektablitas Luluk, Khofifah, Risma, Update Survei Pilgub Jatim 2024 Jelang Coblosan
TRIBUNJATIM.COM – Pertarungan tiga srikandi Jawa Timur (Jatim) dalam Pilgub Jatim 2024 semakin disorot.
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di seluruh Indonesia atau Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.
Untuk diketahui, Pilgub Jatim 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon).
Paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.
Nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.
Nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.
Elektablitas ketiga paslon semakin disorot, dua hari jelang coblosan Pilgub Jatim 2024.
Untuk itu, berikut TribunJatim.com sajikan rangkuman hasil survei Pilgub Jatim 2024 dari beberapa lembaga, sebagai update jelang coblosan.
Siapa paslon terkuat dalam perebutan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim?
1.Poltracking
Menurut survei Pilgub Jatim 2024 terbaru dari Poltracking mencatat tren elektoral Khofifah dan Emil terus naik selama dua bulan belakangan.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda AR membeberkan hasil survei Poltracking sepekan jelang coblosan yakni elektabilitas Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di angka 68,4 persen.
Kemudian Tri Rismaharini (Risma)-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) 24,2 persen , dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (LUMAN) 3,8 persen . Ada 3,6 persen responden belum menentukan pilihan.
“Khofifah-Emil unggul atas Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukman,” kata Hanta saat paparan hasil survei melalui zoom, Kamis (21/11/2024).
Hanta menyebut tren elektoral Khofifah-Emil selama 2 bulan terakhir terus melesat. Sementara dua paslon lain cenderung stagnan.
Lebih lanjut Hanta kemudian menganalisa terkait interval angka ketiga paslon dengan perhitungan margin of error.
“Jadi margin of error di angka 2,2 persen. Maka range angka Khofifah-Emil bisa naik dari 68,4 persen menjadi 70,6 persen atau bisa menjadi 66,2 persen. Artinya paslon Khofifah-Emil menurut data Poltracking angkanya di kisaran interval 66,2 persen hingga 70,6 persen,” bebernya.
“Sementara paslon Risma-Gus Hans dengan interval margin of error 2,2 persen, maka kami prediksi angka Risma-Gus Hans di kisaran 22 persen sampai dengan 26,4 persen. Lalu paslon LUMAN di kisaran angka 1,6 persen hingga 6 persen,” tambahnya.
Hanta mengatakan dengan sisa masa kampanye yang kurang 3 hari dan coblosan kurang 6 hari, Poltracking menyebut Khofifah-Emil akan memenangkan Pilgub Jatim 2024.
“Berdasar data survei Poltracking terbaru ini, memprediksi pemenang Pilkada Gubernur Jawa Timur 2024 mendatang akan dimenangkan oleh paslon 2, Khofifah-Emil dengan perolehan kisaran 66,2 persen hingga 70,6 persen,” ungkapnya.
Meski begitu, Hanta mengatakan angka tersebut bisa dicapai Khofifah-Emil jika tidak ada operasi politik besar dari salah satu paslon, termasuk soal partisipasi pemilih.
“Kalau partisipasi semakin tinggi, maka angka ini tidak akan jauh. Kemudian tidak ada dinamika politik termasuk operasi politik dan isu-isu atau sentimen positif/negatif di masing-masing paslon yang sangat signifikan,” jelasnya.
“Faktor masa kampanye semakin berkurang, debat sudah selesai, dan undecided voters semakin kecil. Maka Poltracking memprediksi Khofifah-Emil akan memenangkan kontestasi di Jatim,” tambahnya.
Survei Poltracking digelar pada 13-19 November 2024. Survei ini melibatkan 2.000 responden di seluruh Jatim. Metode survei menggunakan multistage random sampling.
Survei Poltracking ini memiliki margin of error di angka -+2,2?ngan tingkat kepercayaan 95 persen . Survei dilakukan dengan tatap muka.
2.Litbang Kompas
Survei ini berlangsung pada 2-7 November 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jatim.
Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Menggunakan pertanyaan pertutup, sebanyak 52,5 persen responden memilih paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.
Adapun paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, dipilih 20,9 persen responden.
Sedangkan, paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, dipilih 3,8 persen reponden.
Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu soroti peluang Luluk kejar elektabilitas Khofifah dan Risma dari sisi faktor ketokohan.
“Mesin partai ekfektif, tapi kalau calon tidak begitu populer, orang enggak merasa kenal dengan orang itu, ya cenderung akan menghindari memilih,” ujarnya kepada Kompas.com dalam Obrolan News Room, Jumat (15/11/2024).
Luluk-Lukmanul diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dalam pilkada, figur tokoh lebih menonjol dibanding partai-partai pengusungnya.
“Sosok yang kemudian sangat memengaruhi pemilih. Memengaruhi itu bisa dalam popularitas, rekam jejak,” ucapnya.
Ia mengibaratkan alasan pemilih mencoblos calon tertentu seperti memilih jodoh.
“Ini kan teori sederhana, kamu kenal, kamu sayang, kamu milih. Kalau enggak kenal, apalagi bisa meyanyangi, milih pun enggak mungkin,” ungkapnya.
Karena tak mengenal sosok tersebut, pemilih PKB goyah, sehingga cenderung beralih ke calon yang diusung parpol lain.
Jika dibandingkan dengan Khofifah-Emil, paslon petahana itu lebih dikenal publik karena memiliki modal sosial sebagai gubernur-wakil gubernur Jatim selama lima tahun.
“PKB belum (mengambil) keputusan pada saat itu untuk mencalonkan siapa. Luluk-Lukman hadir di last minute,” tuturnya.
Khofifah-Emil telah berada di garis start, sementara Luluk-Lukmanul belum.
“Sementara yang baru mulai, social capital-nya belum kelihatan. Dia harus bertarung dengan pasangan petahana dengan durasi waktu yang relatif sempit,” jelas Yohan.
3.Polbrain
Elektabilitas Luluk Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini jelang coblosan Pilgub Jatim 2024 bersaing ketat. (KOLASE Istimewa/TribunJatim.com)
Dalam survei Polbrain, elektabilitas Khofifah-Emil mencapai 49,3 persen, ditempel oleh Risma-Gus Hans dengen tingkat keterpilihan 35,2 persen. Adapun duet Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim ada di angka 5,3 persen. Sebanyak 10,2 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan (Undecided Voters).
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Riset Politik “Polbrain”, Airlangga Pribadi Kusman, menyebut Pilkada Jatim masih akan berlangsung dinamis sampai hari pencoblosan pada 27 November 2024.
Preferensi masyarakat telah mengerucut pada dua dari tiga kandidat, yaitu Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).
“Kami melihat situasi Pilkada Jatim masih dinamis, bahkan sampai hari H nanti. Meski demikian, harus diakui fokus publik sudah mengerucut pada dua pasangan calon (paslon), yaitu Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans.
Keduanya akan saling berebut pemilih yang belum menentukan serta pemilih masing-masing kubu yang masih bisa berubah,” ujar Airlangga kepada media, Jumat (15/11/2024).
Bila dijumlah, Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans sudah meraup lebih dari 85 persen suara.
“Di sisa waktu yang ada saat ini, baik Khofifah-Emil maupun Risma-Gus Hans harus memacu diri pada lap terakhir untuk bisa mengunci kemenangan,” jelas Airlangga.
Dia menganalisis, terdapat tiga faktor yang bisa menentukan hasil Pilkada Jatim.
Pertama, suara publik yang belum menentukan pilihan, yang berkisar 10 persen. Kandidat yang bisa meraih suara ini akan cukup mampu meningkatkan elektabilitasnya.
Kedua, lanjut Airlangga, pemilih yang sudah menentukan pilihan tetapi masih menyatakan bisa mengubah pilihan. Berdasarkan survei, ada 44,3 persen pemilih yang menyatakan bahwa pilihannya saat ini masih mungkin berubah ketika Pilkada berlangsung 27 November 2024.
“Ceruk pasar inilah yang akan menjadi penentu utama, medan pertempuran paling penting, bagi Risma-Gus Hans dan Khofifah-Emil. Artinya situasi bisa berubah signifikan bila swing voters ini bisa digaet,” jelasnya.
Faktor ketiga, papar Airlangga, adalah sejauh mana duet Luluk-Lukman manpu mengoptimalkan basis suara mereka, yaitu kalangan Nahdliyin.
Airlangga menyebut pasar utama Luluk dan Khofifah beririsan kuat. Semakin Luluk bisa mengoptimalkan jaringan suara Nahdliyin dan PKB, tentu berpotensi akan menggerus suara Khofifah.
“Artinya masih ada cukup waktu, baik Risma-Gus Hans maupun Khofifah-Emil untuk menentukan hasil akhir, apakah Risma-Gus Hans mampu menyalip di lap terakhir, atau Khofifah-Emil memperkokoh posisinya,” tuturnya.
Sebagai informasi, survei Polbrain dilakukan pada 18-23 Oktober 2024 terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
4.LSI Denny JA
Dalam survei LSI Denny JA, paslon Khofifah-Emil juga masih mengungguli paslon lainnya yakni Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukmanul.
Ini hasilnya:
Khofifah-Emil: 67,0 persen
Risma-Gis Hans: 19,1 persen
Luluk-Lukmanul: 2,1 persen
Suara yang tidak sah: 0,6 persen
Belum memutuskan/merahasiakan pilihannya: 11,2 persen
Survei LSI Denny JA dilakukan pada tanggal 27 Oktober-3 November 2024 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling melalui wawancara tatap muka kepada 1.000 responden.
Survei ini dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen, menurut peneliti LSI Denny JA, Fadhli Fakri Fauzan dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).
5. Katadata Insight Center (KIC)
Katadata Insight Center (KIC) menemukan pada hasil surveinya periode 18-19 Oktober Khofifah-Emil memperolehan kenaikan angka elektabilitas mengungguli para pesaingnya.
Survei ini melibatkan 613 responden yang telah memilliki hak suara di Jawa Timur.
Pengumpulan datan dilakukan pada 18-19 Oktober 2024 dengan metode survei online.
Margin of error kurang lebih 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei memperlihatkan elektabilitas Khofifah-Emil terus konsisten unggul dengan 55.5 persen, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans 33.4 persen.
Sedangkan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim hanya mendapat 6 persen.
Angka elektabilitas tersebut tumbuh dari hasil survei sebelumnya.
Pada periode 4-9 September 2024 menunjukkan angka elektabilitas Khofifah-Emil tetap jadi yang tertinggi.
Khofifah-Emil puncaki elektabilitas dengan 52.7 persen, Risma-Gus Hans 14.5 persen dan Luluk-Lukman hanya mendapat 3.1 persen.
‘Khofifah-Emil sulit sekali dikejar, kecuali ada akselerasi positif di pasangan Risma Gus Hans atau Luluk-Lukman,” ucap Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya M. Syaeful Bahar di Surabaya, Senin (28/10/2024).
6. Survei kilat di media sosial X
Nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, santer dibicarakan di media sosial, menurut polling politisi senior Akbar Faizal, 2024. (Kolase Tribun Jatim Network/Twitter Akbar Faizal)
Dalam debat Pilgub Jatim 2024 Minggu (3/11/2024), Luluk-Lukmanul tampil bak macan panggung.
Dengan suara khasnya yang berat, Luluk berkali-kali mematahkan komentar Calon Gubernur Jatim petahana, Khofifah Indar Parawansa. Apalagi saat Khofifah pamer raihan penghargaan saat menjabat Gubernur Jatim.
Di media sosial X (dulu bernama Twitter), komentar pedas Luluk pun menjadi perbicangan hangat, akun milik Akbar Faizal @akbarfaizal68 yang punya 236.953 pengikut membuat polling Pilgub Jatim 2024 pada 4 November 2024.
Akbar Faizal merupakan salah satu politikus yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI dari tahun 2009–2013 dan 2014–2019.
“Hallo Jawa Timur. Aku nang Suroboyo saiki. Ayo nggawe survei kilat: Arep milih sopo?” katanya.
Polling yang diadakan Akbar Faizal, pun diserbu penggunan X.
Berdasarkan pantauan TribunJatim.com, dalam polling tersebut, paslon yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini unggul memperoleh polling 58 persen.
Untuk paslon Cagub-Cawagub Jatim nomor urut 3, Risma-Gus Hans berada di urutan kedua dengan peroleh polling 33 persen.
Sedangkan paslon nomor urut 2, Khofifah-Emil berada di posisi paling buncit dengan peroleh polling 9 persen.
Diketahui, hasil akhir polling itu di-vote oleh 13.794 suara pengguna medsos X, dan mendapat penayangan 35 ribu lebih, serta diposting ulang sebanyak 130 kali.
Berita tentang Pilgub Jatim 2024 lainnya
-

Hasil Survei Pilgub Jatim 2024 Terbaru 5 Lembaga, Masa Kampanye Berakhir, 1 Paslon Diprediksi Menang
TRIBUNJATIM.COM – Besok Minggu, 24 November 2024 akan memasuki masa tenang Pilkada 2024.
Masa pemungutan suara atau coblosan dijadwalkan digelar serantak pada Rabu, 27 November 2024, termasuk di Jawa Timur.
Hari pencoblosan semakin dekat, elektabilitas ketiga pasangan calon (paslon) Pilgub Jatim 2024 semakin jadi sorotan.
Bahkan, hasil survei terbaru mulai memprediksi siapa pemenenang dalam perebutan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur.
Jelang masa tenang, berikut tersaji rangkuman hasil survei Pilgub Jatim 2024 terbaru dari 5 lembaga.
Untuk diketahui, Pilgub Jatim 2024 diikuti oleh tiga paslon.
Paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.
Nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.
Nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.
Berikut rangkuman hasil survei Pilgub Jatim 2024 dari beberapa lembaga:
1.Poltracking
Menurut survei Pilgub Jatim 2024 terbaru dari Poltracking mencatat tren elektoral Khofifah dan Emil terus naik selama dua bulan belakangan.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda AR membeberkan hasil survei Poltracking sepekan jelang coblosan yakni elektabilitas Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di angka 68,4 persen.
Kemudian Tri Rismaharini (Risma)-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) 24,2 persen , dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (LUMAN) 3,8 persen . Ada 3,6 % responden belum menentukan pilihan.
“Khofifah-Emil unggul atas Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukman,” kata Hanta saat paparan hasil survei melalui zoom, Kamis (21/11/2024).
Hanta menyebut tren elektoral Khofifah-Emil selama 2 bulan terakhir terus melesat. Sementara dua paslon lain cenderung stagnan.
Lebih lanjut Hanta kemudian menganalisa terkait interval angka ketiga paslon dengan perhitungan margin of error.
“Jadi margin of error di angka 2,2 persen. Maka range angka Khofifah-Emil bisa naik dari 68,4 persen menjadi 70,6 persen atau bisa menjadi 66,2 persen. Artinya paslon Khofifah-Emil menurut data Poltracking angkanya di kisaran interval 66,2 persen hingga 70,6 persen,” bebernya.
“Sementara paslon Risma-Gus Hans dengan interval margin of error 2,2 persen, maka kami prediksi angka Risma-Gus Hans di kisaran 22 persen sampai dengan 26,4 persen. Lalu paslon LUMAN di kisaran angka 1,6 persen hingga 6 persen,” tambahnya.
Hanta mengatakan dengan sisa masa kampanye yang kurang 3 hari dan coblosan kurang 6 hari, Poltracking menyebut Khofifah-Emil akan memenangkan Pilgub Jatim 2024.
“Berdasar data survei Poltracking terbaru ini, memprediksi pemenang Pilkada Gubernur Jawa Timur 2024 mendatang akan dimenangkan oleh paslon 2, Khofifah-Emil dengan perolehan kisaran 66,2 persen hingga 70,6 persen,” ungkapnya.
Meski begitu, Hanta mengatakan angka tersebut bisa dicapai Khofifah-Emil jika tidak ada operasi politik besar dari salah satu paslon, termasuk soal partisipasi pemilih.
“Kalau partisipasi semakin tinggi, maka angka ini tidak akan jauh. Kemudian tidak ada dinamika politik termasuk operasi politik dan isu-isu atau sentimen positif/negatif di masing-masing paslon yang sangat signifikan,” jelasnya.
“Faktor masa kampanye semakin berkurang, debat sudah selesai, dan undecided voters semakin kecil. Maka Poltracking memprediksi Khofifah-Emil akan memenangkan kontestasi di Jatim,” tambahnya.
Survei Poltracking digelar pada 13-19 November 2024. Survei ini melibatkan 2.000 responden di seluruh Jatim. Metode survei menggunakan multistage random sampling.
Survei Poltracking ini memiliki margin of error di angka -+2,2?ngan tingkat kepercayaan 95 % . Survei dilakukan dengan tatap muka.
2.Litbang Kompas
Survei ini berlangsung pada 2-7 November 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jatim.
Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Menggunakan pertanyaan pertutup, sebanyak 52,5 persen responden memilih paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.
Adapun paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, dipilih 20,9 persen responden.
Sedangkan, paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, dipilih 3,8 persen reponden.
Elektabilitas Luluk Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini jelang coblosan Pilgub Jatim 2024 bersaing ketat. (KOLASE Istimewa/TribunJatim.com)
Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu soroti peluang Luluk kejar elektabilitas Khofifah dan Risma dari sisi faktor ketokohan.
“Mesin partai ekfektif, tapi kalau calon tidak begitu populer, orang enggak merasa kenal dengan orang itu, ya cenderung akan menghindari memilih,” ujarnya kepada Kompas.com dalam Obrolan News Room, Jumat (15/11/2024).
Luluk-Lukmanul diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dalam pilkada, figur tokoh lebih menonjol dibanding partai-partai pengusungnya.
“Sosok yang kemudian sangat memengaruhi pemilih. Memengaruhi itu bisa dalam popularitas, rekam jejak,” ucapnya.
Ia mengibaratkan alasan pemilih mencoblos calon tertentu seperti memilih jodoh.
“Ini kan teori sederhana, kamu kenal, kamu sayang, kamu milih. Kalau enggak kenal, apalagi bisa meyanyangi, milih pun enggak mungkin,” ungkapnya.
Karena tak mengenal sosok tersebut, pemilih PKB goyah, sehingga cenderung beralih ke calon yang diusung parpol lain.
Jika dibandingkan dengan Khofifah-Emil, paslon petahana itu lebih dikenal publik karena memiliki modal sosial sebagai gubernur-wakil gubernur Jatim selama lima tahun.
“PKB belum (mengambil) keputusan pada saat itu untuk mencalonkan siapa. Luluk-Lukman hadir di last minute,” tuturnya.
Khofifah-Emil telah berada di garis start, sementara Luluk-Lukmanul belum.
“Sementara yang baru mulai, social capital-nya belum kelihatan. Dia harus bertarung dengan pasangan petahana dengan durasi waktu yang relatif sempit,” jelas Yohan.
3.Polbrain
Dalam survei Polbrain, elektabilitas Khofifah-Emil mencapai 49,3 persen, ditempel oleh Risma-Gus Hans dengen tingkat keterpilihan 35,2 persen. Adapun duet Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim ada di angka 5,3 persen. Sebanyak 10,2 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan (Undecided Voters).
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Riset Politik “Polbrain”, Airlangga Pribadi Kusman, menyebut Pilkada Jatim masih akan berlangsung dinamis sampai hari pencoblosan pada 27 November 2024.
Preferensi masyarakat telah mengerucut pada dua dari tiga kandidat, yaitu Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).
“Kami melihat situasi Pilkada Jatim masih dinamis, bahkan sampai hari H nanti. Meski demikian, harus diakui fokus publik sudah mengerucut pada dua pasangan calon (paslon), yaitu Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans.
Keduanya akan saling berebut pemilih yang belum menentukan serta pemilih masing-masing kubu yang masih bisa berubah,” ujar Airlangga kepada media, Jumat (15/11/2024).
Bila dijumlah, Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans sudah meraup lebih dari 85 persen suara.
“Di sisa waktu yang ada saat ini, baik Khofifah-Emil maupun Risma-Gus Hans harus memacu diri pada lap terakhir untuk bisa mengunci kemenangan,” jelas Airlangga.
Dia menganalisis, terdapat tiga faktor yang bisa menentukan hasil Pilkada Jatim.
Pertama, suara publik yang belum menentukan pilihan, yang berkisar 10 persen. Kandidat yang bisa meraih suara ini akan cukup mampu meningkatkan elektabilitasnya.
Kedua, lanjut Airlangga, pemilih yang sudah menentukan pilihan tetapi masih menyatakan bisa mengubah pilihan. Berdasarkan survei, ada 44,3 persen pemilih yang menyatakan bahwa pilihannya saat ini masih mungkin berubah ketika Pilkada berlangsung 27 November 2024.
“Ceruk pasar inilah yang akan menjadi penentu utama, medan pertempuran paling penting, bagi Risma-Gus Hans dan Khofifah-Emil. Artinya situasi bisa berubah signifikan bila swing voters ini bisa digaet,” jelasnya.
Faktor ketiga, papar Airlangga, adalah sejauh mana duet Luluk-Lukman manpu mengoptimalkan basis suara mereka, yaitu kalangan Nahdliyin.
Airlangga menyebut pasar utama Luluk dan Khofifah beririsan kuat. Semakin Luluk bisa mengoptimalkan jaringan suara Nahdliyin dan PKB, tentu berpotensi akan menggerus suara Khofifah.
“Artinya masih ada cukup waktu, baik Risma-Gus Hans maupun Khofifah-Emil untuk menentukan hasil akhir, apakah Risma-Gus Hans mampu menyalip di lap terakhir, atau Khofifah-Emil memperkokoh posisinya,” tuturnya.
Sebagai informasi, survei Polbrain dilakukan pada 18-23 Oktober 2024 terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
4.LSI Denny JA
Dalam survei LSI Denny JA, paslon Khofifah-Emil juga masih mengungguli paslon lainnya yakni Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukmanul.
Ini hasilnya:
Khofifah-Emil: 67,0 persen
Risma-Gis Hans: 19,1 persen
Luluk-Lukmanul: 2,1 persen
Suara yang tidak sah: 0,6 persen
Belum memutuskan/merahasiakan pilihannya: 11,2 persen
Survei LSI Denny JA dilakukan pada tanggal 27 Oktober-3 November 2024 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling melalui wawancara tatap muka kepada 1.000 responden.
Survei ini dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen, menurut peneliti LSI Denny JA, Fadhli Fakri Fauzan dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).
5. Katadata Insight Center (KIC)
Katadata Insight Center (KIC) menemukan pada hasil surveinya periode 18-19 Oktober Khofifah-Emil memperolehan kenaikan angka elektabilitas mengungguli para pesaingnya.
Survei ini melibatkan 613 responden yang telah memilliki hak suara di Jawa Timur.
Pengumpulan datan dilakukan pada 18-19 Oktober 2024 dengan metode survei online.
Margin of error kurang lebih 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei memperlihatkan elektabilitas Khofifah-Emil terus konsisten unggul dengan 55.5 persen, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans 33.4 persen.
Sedangkan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim hanya mendapat 6 persen.
Angka elektabilitas tersebut tumbuh dari hasil survei sebelumnya.
Pada periode 4-9 September 2024 menunjukkan angka elektabilitas Khofifah-Emil tetap jadi yang tertinggi.
Khofifah-Emil puncaki elektabilitas dengan 52.7 persen, Risma-Gus Hans 14.5 persen dan Luluk-Lukman hanya mendapat 3.1 persen.
‘Khofifah-Emil sulit sekali dikejar, kecuali ada akselerasi positif di pasangan Risma Gus Hans atau Luluk-Lukman,” ucap Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya M. Syaeful Bahar di Surabaya, Senin (28/10/2024).
Berita tentang Pilgub Jatim 2024 lainnya
-

Peneliti Litbang Kompas Ungkap Fenomena Baru Pilkada Jakarta, Anies Lawan PKS dan Jokowi Lawan PDIP
TRIBUNJAKARTA.COM – Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mendapati fenomena luar biasa pada Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu menjadi salah satu faktor Gubernur Jakarta (2017-2022) Anies Baswedan dan Presiden ke-7 RI Jokowi, turun gunung ke gelanggang.
Anies memberikan dukungannya ke paslon 3, Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP.
Sedangkan Jokowi di kubu paslon 1, Ridwan Kamil-Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
KIM Plus sendiri terdiri dari 13 partai, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
Yohan mengungkapkan, hasil survei Litbang Kompas, Anies yang mendukung Pram-Rano memiliki irisan politik dengan PKS.
Sejarah pun mencatat, Anies selalu didukung PKS kala berkontestasi, di antaranya Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024.
Sedangkan, Jokowi yang mendukung RK-Suswono, memiliki irisan politik dengan PDIP, pengusungnya di Pilkada Solo (2005), Pilkada Jakarta (2012) hingga Pilpres (2014 dan 2019).
“Kalau kita lihat dari Survei Litbang Kompas ya, ada irisan pemilih Pak Anies dan pemilih PKS salah satunya, kemudian irisan pemilih Pak Jokowi dan PDIP.”
“Saya melihatnya ini adalah pertarungan pengaruhnya Pak Anies melawan pengaruh PKS, pengaruh Jokowi melawan pemilih PDIP,” kata Yohan program Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (20/11/2024).
Yohan menegaskan, dengan adanya irisan masing-masing Anis dan Jokowi dengan PKS dan PDIP, Pilkada Jakarta adalah soal mempertahankan ceruk pemilih dan merebut pemilih lawan.
“Kan sebenarnya kontestasi itu merawat ceruk pemilihnya sambal menggerus pemilih lawan,” tegas Yohan.
Dalam kondisi saling bertahan dan merebut pemilih itu, ada fenomena luar biasa yang tidak pernah terjadi pada Pilkada Jakarta sebelumnya.
Fenomena itu adalah pemilih PKS yang tidak solid. Di sisi lain, pemilih PDIP mayoritas setia ke Pram-Rano.
“Menariknya, di survei kita, kelompok pemilih PKS itu terbelah, ini gak biasa. Biasanya PKS itu relatif di atas 65 persen bahkan sampai 70 persen. Itu loyalitas pemilihinya mengikuti pilihan partainya.”
“Dalam konteks Pilkada Jakarta ini, pemilih PKS relatif terbelah, 40 persen memang ke RIDO (RK-Suswono), 30 persen lebih itu ke Pram-Doel.”
“Sementara di PDIP relatif terjaga ya, di atas 65 persen, pemilih PDIP mengarahkan pilihan ke Pramono-Doel,” papar Yohan.
Jokowi pun punya tugas berat merebut pemilih PDIP, sedangkan Anies harus menggerogoti soliditas PKS.
“Jadi kelihatan memang, kalau kita lihat pertarungan irisan antara Anies, PKS, PDIP dan Jokowi. Dua tokoh ini memang relatif kuat jadi booster terhadap kedua pasangan calon,” jelasnya.
Survei Terbaru
Sebagai gambaran kondisi terkini, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei soal elektabilitas para paslon yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024.
Survei ini dilakukan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.
Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen.
Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen.
Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, keunggulan Pramono-Rano atas RK-Suswono signifikan.
Sebab, selisih angkanya melebihi margin of error survei.
“Dari tiga calon jelas ya, ada dua yang sangat kompetitif, RK-Suswono dengan Pram-Rano, sementara pasangan indpenden sementara ini belum kompetitif lah ya.”
“Jarak, selisih antara pasangan Pram-Rano dengan RK-Suswono itu 6,9 persen. Tadi di awal sudah saya jelaskan, margin of error survei kita 2,9 persen. Dan ini 6,9 ini lebih dari dua kali margin eoror.”
“Jadi artinya kita punya bukti yang meyakinkan dari data kita untuk menyimpulkan, per kita melakukan survei, elektabilitas Pramono-Rano signifikan berada di atas RK-Suswono,” papr Deni pada rilis survei ini yang ditayangkan secara online di Youtube SMRC TV, Rabu (13/11/2024).
Deni juga menjelaskan metodologi survei ini.
Populasi survei adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jakarta yang sudah punya hak pilih, sudah berusia 17 tahun lebih atau sudah menikah.
Dari populasi itu, dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) 1.210 responden. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka.
Quality control dilakuan dengan wawancara tandem (dua pewawancara) 50 persen, call back begitu wawancara selesai sebanyak 63?ri total sampel, spot check secara random sebesar 20?ri total sampel, dan tidak ditemukan kesalahan berarti.
Dalam survei ini primary sampling unit (psu) adalah rt, bukan kelurahan. Tujuannya untuk mendapatkan variasi lebih baik dan
diharapkan meningkatkan representasi populasi secara lebih baik pula.Sampel yang dianalisis adalah gabungan antara sampel asli dan sampel pengganti sehingga totalnya 1210.
3 Paslon
Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.
Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.
Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.
Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
/data/photo/2024/11/15/67362ea1e7988.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Survei Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Elektabilitas Luluk Tertinggal, gara-gara Mesin Partai Mandek? Surabaya
Survei Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Elektabilitas Luluk Tertinggal, gara-gara Mesin Partai Mandek?
Editor
KOMPAS.com –
Survei Litbang Kompas Pilkada Jawa Timur (Jatim) menunjukkan bahwa pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, unggul dari dua kontestan lainnya.
Menggunakan pertanyaan pertutup, sebanyak 52,5 persen responden memilih paslon nomor urut 2 itu.
Adapun paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, dipilih 20,9 persen responden.
Sedangkan, paslon nomor urut 1,
Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim
, dipilih 3,8 persen reponden.
Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan, tertinggal jauhnya elektabilitas Luluk-Lukmanul dengan dua paslon lain cenderung dipengaruhi faktor ketokohan.
“Mesin partai ekfektif, tapi kalau calon tidak begitu populer, orang enggak merasa kenal dengan orang itu, ya cenderung akan menghindari memilih,” ujarnya kepada
Kompas.com
dalam
Obrolan News Room,
Jumat (15/11/2024).
Luluk-Lukmanul diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dalam pilkada, figur tokoh lebih menonjol dibanding partai-partai pengusungnya.
“Sosok yang kemudian sangat memengaruhi pemilih. Memengaruhi itu bisa dalam popularitas, rekam jejak,” ucapnya.
Ia mengibaratkan alasan pemilih mencoblos calon tertentu seperti memilih jodoh.
“Ini kan teori sederhana, kamu kenal, kamu sayang, kamu milih. Kalau enggak kenal, apalagi bisa meyanyangi, milih pun enggak mungkin,” ungkapnya.
Karena tak mengenal sosok tersebut, pemilih PKB goyah, sehingga cenderung beralih ke calon yang diusung parpol lain.
Jika dibandingkan dengan Khofifah-Emil, paslon petahana itu lebih dikenal publik karena memiliki modal sosial sebagai gubernur-wakil gubernur Jatim selama lima tahun.
“PKB belum (mengambil) keputusan pada saat itu untuk mencalonkan siapa.
Luluk-Lukman
hadir di
last minute
,” tuturnya.
Khofifah-Emil telah berada di garis start, sementara Luluk-Lukmanul belum.
“Sementara yang baru mulai,
social capital
-nya belum kelihatan. Dia harus bertarung dengan pasangan petahana dengan durasi waktu yang relatif sempit,” jelas Yohan.
Sebagai informasi, survei ini berlangsung pada 2-7 November 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jatim.
Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen,
margin of error
penelitian +/- 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Survei
Pilkada Jatim
2024 ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.