Xcloud.id

Tag: Yoav Gallant

  • Warga Israel Unjuk Rasa Hari Kedua untuk Menuntut Penyelesaian Kesepakatan Pertukaran Tahanan Gaza – Halaman all

    Warga Israel Unjuk Rasa Hari Kedua untuk Menuntut Penyelesaian Kesepakatan Pertukaran Tahanan Gaza – Halaman all

    Warga Israel Unjuk Rasa Hari Kedua untuk Menuntut Penyelesaian Kesepakatan Pertukaran Tahanan Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Untuk hari kedua berturut-turut, pengunjuk rasa Israel berkumpul di luar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv pada hari Minggu untuk menuntut pemerintah melanjutkan gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas, Anadolu melaporkan.

    Menurut surat kabar Maariv, ratusan pengunjuk rasa dan kerabat tawanan Israel di Gaza berkemah semalam di Tel Aviv untuk menyerukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menyabotase kesepakatan pertukaran tersebut.

    Para pengunjuk rasa menuntut agar delegasi negosiasi Israel yang melakukan perjalanan ke Doha pada hari Senin diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan perjanjian yang menjamin pengembalian semua tawanan sekaligus.

    Protes hari Minggu terjadi setelah ribuan demonstran mengepung kantor pusat kementerian pada hari Sabtu untuk menuntut penyelesaian kesepakatan gencatan senjata.

    Einav Zangauker, ibu dari tawanan Israel Matan, menyerukan tekanan publik yang berkelanjutan kepada pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian tersebut.

    Keluarga tawanan dan aktivis Israel berencana untuk berdemonstrasi setiap hari di sekitar Kementerian Pertahanan dan melakukan aksi duduk semalaman untuk menambah tekanan pada pemerintahan Netanyahu agar menyelesaikan perjanjian tersebut.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku sejak Januari, menghentikan perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.400 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Sejauh ini, 25 sandera Israel dan lima pekerja Thailand telah dibebaskan berdasarkan tahap pertama perjanjian dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Aljazair dan Tunisia akan melewatkan pertemuan puncak Arab di Kairo yang dimaksudkan untuk mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza pascaperang, dengan peringatan mengenai solusi siap pakai yang ditentukan oleh beberapa orang terpilih.

    Dijadwalkan untuk diselenggarakan Selasa (4/3/2025) sore ini, pertemuan puncak di Mesir  dirancang untuk menggalang dukungan kawasan terhadap Palestina menyusul usulan Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah Gaza menjadi apa yang disebut “Middle East Riviera” yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Palestina dari daerah kantong pantai tersebut. 

    Namun, ketegangan meningkat mengenai siapa yang akan membentuk respons kawasan terhadap Washington.

    Selama akhir pekan, presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, yang selama ini dikenal sebagai pejuang hak-hak Palestina , menarik diri dan malah mengirim menteri luar negerinya, diberitakan New Arab.

    Berbicara kepada kantor berita negara Aljazair, seorang pejabat Aljazair yang tidak disebutkan namanya mengatakan ketidakhadiran presiden Aljazair merupakan protes terhadap proses eksklusif yang didominasi oleh tokoh-tokoh Arab kelas berat.

    Tebboune, pejabat itu menambahkan, sangat frustrasi dengan upaya untuk mengesampingkan Aljazair, meskipun negara itu memegang peranan penting dalam resolusi gencatan senjata PBB.

    Presiden Tunisia Kais Saied melakukan hal yang sama pada hari Senin, dengan mengirim menteri luar negerinya.

    Menurut para analis merupakan bentuk dukungan terhadap kekhawatiran Aljazair. Di bawah Saied, kebijakan luar negeri Tunis sering kali mencerminkan kebijakan Aljazair.

    Ketidakhadiran para pemimpin Afrika Utara itu terjadi pada saat yang kritis bagi Liga Arab, yang telah berjuang untuk menjaga kohesi terkait Palestina.

    Meskipun Arab Saudi telah menjauhkan diri dari upaya normalisasi Israel yang didukung AS dalam beberapa bulan terakhir, negara itu tetap terlibat secara mendalam dalam rencana regional Washington.

    Sementara itu, Mesir telah memainkan peran utama dalam negosiasi gencatan senjata dan kini mempelopori rencana rekonstruksi pascaperang untuk Gaza.

    Menurut Reuters , usulan Mesir —yang dipandang sebagai yang terdepan—akan menggantikan pemerintahan Hamas dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, mayoritas Muslim, dan Barat.

    Misi Bantuan Tata Kelola, sebagaimana diuraikan, akan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

    KTT tersebut diadakan di tengah upaya Israel memberlakukan kembali blokade terhadap Gaza pada hari kedua Ramadan dalam upaya menekan Hamas agar menerima perpanjangan fase pertama gencatan senjata, sebuah kebijakan yang telah diberi label “hukuman kolektif” oleh badan-badan bantuan.

    Hasil Pertemuan KTT Arab

    Pertemuan puncak Arab darurat di Kairo pada hari Selasa akan mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Jalur Gaza, menurut rancangan komunike akhirnya.

    Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan negara, mengutip rancangan komunike, mengatakan bahwa pertemuan puncak itu akan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan cepat terhadap rencana Mesir tersebut.

    Ia juga akan menyambut inisiatif Mesir untuk menyelenggarakan konferensi internasional bagi rekonstruksi Gaza bulan ini.

    Pertemuan puncak tersebut akan diadakan Selasa malam untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina dan menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana AS untuk menggusur penduduk Gaza.

    Menurut saluran berita tersebut, rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza memerlukan “pengaturan pemerintahan transisi dan keamanan yang menjaga prospek solusi dua negara” di Gaza.

    Ia juga menekankan bahwa “Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina,” kata saluran tersebut.

    “Upaya untuk menghilangkan harapan rakyat Palestina untuk memperoleh negara atau merampas tanah mereka hanya akan menyebabkan konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut,” demikian peringatannya.

    Rencana tersebut juga menyerukan “perlunya mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza.”

    Rencana Mesir “akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sembari bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.”

    Dokumen ini juga menyerukan “pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing.”

    Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama masa transisi enam bulan. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari “teknokrat” non-partisan, yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan untuk “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata. Rencananya ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.

    Hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan gencar yang menghancurkan daerah kantong itu dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.

    Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi pada tahap kedua kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Pasukan Israel Hancurkan Pabrik Kurma di Tepi Barat dan Rebut Lahan Pertanian di Yerusalem Timur – Halaman all

    Pasukan Israel Hancurkan Pabrik Kurma di Tepi Barat dan Rebut Lahan Pertanian di Yerusalem Timur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Israel menghancurkan sebuah pabrik kurma dan sebuah toko komersial di Lembah Yordan, sebelah utara kota Yerikho.

    Sementara itu, otoritas Israel memerintahkan seorang pria Palestina untuk meninggalkan pertaniannya di Yerusalem Timur yang diduduki.

    Alasannya adalah lokasi pertanian tersebut terlalu dekat dengan kamp militer Israel, Wafa melaporkan.

    Pihak berwenang Israel juga mengharuskan pemilik pertanian untuk mengevakuasi lebih dari dua dunam tanah (sekitar setengah hektar) dan menghancurkan beberapa bangunannya, termasuk kandang domba, di lingkungan al-Issawiya, yang terletak di sebelah timur Yerusalem.

    Kelompok Muslim AS Kecam Larangan Israel atas Bantuan ke Gaza

    Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam keputusan sayap kanan Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, Al Jazeera melaporkan.

    CAIR menyebutnya sebagai tambahan kasus kejahatan perang terhadap para pemimpin Israel di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

    “Keputusan pemerintah sayap kanan yang diduga sebagai penjahat perang, Benjamin Netanyahu, untuk memblokir semua bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil Gaza selama Ramadan adalah kejahatan perang yang jelas dan merupakan bukti lebih lanjut dari niat genosida Israel,” kata CAIR yang berbasis di Washington, DC.

    “Kampanye kejam dan ilegal Israel yang terus berlanjut dengan membuat kelaparan paksa menambah bukti lebih lanjut atas kasus genosida yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional terhadap pejabat Israel,” imbuh CAIR.

    CAIR mencatat laporan media yang menunjukkan bahwa langkah tersebut dikoordinasikan dengan pemerintahan Trump.

    “Sangat tidak masuk akal jika pemerintah negara kita dilaporkan mendukung kejahatan terhadap kemanusiaan ini,” paparnya.

    Sementara itu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Dalam keputusan mereka, hakim ICC mengatakan ada alasan yang cukup untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab secara pidana atas berbagai tindakan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan kelaparan sebagai senjata perang dalam “serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza.”

    Perkembangan Terkini Konflik Israel vs Hamas

    Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Setelah Hamas Tolak Perpanjang Gencatan Senjata

    Israel memblokir masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang setelah Hamas menolak tuntutannya untuk memperpanjang tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, yang berakhir pada Sabtu (1/3/2025).

    Keputusan ini diambil setelah negosiasi untuk memperpanjang gencatan senjata gagal, sehingga mengarah pada penghentian bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk sipil Gaza.

    Hamas Tolak Perpanjangan Gencatan Senjata, Tuntut Pembebasan Tawanan dan Penarikan Israel

    Hamas menuduh Israel melakukan pemerasan dan bersikeras agar gencatan senjata berlanjut ke tahap kedua, yang mencakup pembebasan semua tawanan yang tersisa di Gaza, penarikan penuh Israel dari daerah kantong Palestina tersebut, dan diakhiri perang.

    Israel Ancam Potong Listrik dan Air ke Gaza

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas bahwa akan ada tindakan lebih lanjut.

    Media Israel melaporkan bahwa pemerintah berencana untuk memutus pasokan listrik dan air ke Gaza sebagai langkah selanjutnya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa
     

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aati, Minggu (2/3/2025) menyatakan kalau para menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar rapat di Arab Saudi setelah pertemuan puncak darurat Arab pada Selasa, 4 Maret 2025.

    Ia mengatakan kalau rencana rekonstruksi Gaza telah selesai dan akan disampaikan pada pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) darurat Arab pada Selasa untuk disetujui.

    Abdel-Ati menambahkan, negaranya akan melanjutkan upaya intensif untuk memulai negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Dia juga menyinggung soal manuver Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dalam rangka menekan Hamas untuk menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata.

    “Penggunaan bantuan sebagai senjata hukuman kolektif dan kelaparan di Gaza tidak dapat diterima dan tidak diperbolehkan,” katanya merujuk pada aksi Israel memblokir bantuan ke Gaza.

    Tolak Kelola Gaza Dengan Imbalan Keringanan Utang

    Sebelumnya, pada Rabu (26/2/2025), Mesir menyatakan, menolak usulan untuk mengelola Gaza karena mengganggap wacara itu sebagai hal yang ‘tidak dapat diterima’

    Mesir tidak mau mengambil alih pemerintahan Gaza, dengan menyebut gagasan tersebut bertentangan dengan sikap posisi Mesir dan negara-negara Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

    Mesir dan negara-negara Arab ingin masalah Palestina dikendalikan oleh faksi dan entitas Palestina dan terus mendorong ‘Solusi Dua Negara’ dengan Israel.

    “Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab [tentang Gaza]… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf seperti dikutip kantor berita negara, MENA.

    Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut.

    Mantan perdana menteri Israel dan pemimpin oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers tentang anggaran negara yang akan datang, di Tel Aviv pada 16 Mei 2023. (JACK GUEZ / AFP)

    Imbalan Keringanan Utang

    Yair Lapid, Selasa, mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza hingga 15 tahun dengan imbalan keringanan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mengusulkan  Mesir bertanggung jawab mengelola daerah kantong tersebut selama delapan tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun.

    Lapid mengumumkan rencana tersebut saat berpidato di Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, DC dan kemudian mengunggahnya di X, menurut surat kabar Maariv, Israel.

    “Saya baru-baru ini menyampaikan rencana di Washington untuk hari setelah perang di Gaza,” tulisnya.

    “Inti dari rencana tersebut: Mesir akan memikul tanggung jawab atas Gaza selama (hingga) 15 tahun, sementara pada saat yang sama utang luar negerinya sebesar $155 miliar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional.”

    “Setelah hampir satu setengah tahun pertempuran, dunia terkejut mengetahui bahwa Hamas masih menguasai Gaza,” tambahnya.

    Lapid menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal membangun “pemerintahan efektif di Gaza yang akan mengusir Hamas,”.

    Lapid juga mengatakan kalau Israel menghadapi dua masalah keamanan utama di sepanjang perbatasan selatannya.

    Masalah pertama Israel menurut dia adalah, “Dunia membutuhkan solusi baru untuk Gaza: Israel tidak dapat setuju Hamas tetap berkuasa, Otoritas Palestina tidak mampu menjalankan Gaza, pendudukan Israel tidak diinginkan, dan kekacauan yang terus berlanjut merupakan ancaman keamanan serius bagi Israel.”

    Masalah kedua, kata Lapid, adalah “ekonomi Mesir berada di ambang kehancuran dan mengancam stabilitas Mesir dan seluruh Timur Tengah: utang luar negeri sebesar $155 miliar tidak memungkinkan Mesir membangun kembali ekonominya dan memperkuat militernya.”

    Ia mengusulkan “satu solusi: Mesir akan memikul tanggung jawab pengelolaan Jalur Gaza selama 15 tahun, sementara utang luar negerinya akan ditanggung oleh masyarakat internasional dan sekutu regionalnya.”

    Selama 18 tahun terakhir, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka.

    Genosida baru-baru ini telah menyebabkan sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk daerah kantong itu mengungsi.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Mesir Pemain Utama Pembangunan Gaza

    Lapid mengklaim bahwa selama 15 tahun, “Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi, yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya.”

    “Solusi ini memiliki preseden historis,” katanya.

    “Mesir pernah menguasai Gaza di masa lalu. Ini dilakukan dengan dukungan Liga Arab, dengan pemahaman bahwa ini adalah situasi sementara. Mesir melindungi Jalur Gaza atas nama Palestina. Inilah yang perlu terjadi lagi hari ini.”

    Mesir menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika milisi Zionis merebut tanah Palestina dan melakukan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Hamas sebelumnya menolak rencana untuk melucuti senjata atau dipindahkan dari Gaza, dengan menyatakan bahwa masa depan daerah kantong itu harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.

    Israel terus menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak untuk menarik diri atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas-batas sebelum tahun 1967.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    Rekonstruksi Gaza Butuh Rp 327 Triliun

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi diperkirakan akan mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang dapat melibatkan pendanaan regional hingga 20 miliar dolar atau Rp 327 Triliun untuk rekonstruksi wilayah kantung Palestina itu.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kemungkinan akan mengunjungi Riyadh pada hari Kamis, menurut dua pejabat keamanan Mesir, untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang mungkin melibatkan hingga $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari wilayah tersebut untuk rekonstruksi.

    Negara-negara Arab bersiap untuk memperdebatkan rencana untuk Gaza sehari setelahnya sebagai tanggapan atas saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun kembali wilayah di bawah kendali AS sambil membersihkan etnis Palestina.

    Berita ini muncul saat Kementerian Keamanan Israel mengumumkan rencana untuk membentuk direktorat untuk pemindahan paksa dan pembersihan etnis di Gaza dengan nama “emigrasi sukarela dari Gaza.”

    Rencana tersebut akan mencakup “pilihan keberangkatan,” yaitu cara mengusir warga Palestina dari tanah mereka , melalui darat, laut, dan udara. 

    Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan mengevaluasi dan membahas proposal Arab di Riyadh sebelum menyampaikannya pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan di Kairo pada tanggal 4 Maret, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. 

    Pada hari Jumat, pertemuan para pemimpin negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, UEA, dan Qatar, dijadwalkan di Arab Saudi, yang mendorong upaya Arab pada rencana Trump, tetapi beberapa sumber mengindikasikan tanggalnya belum ditetapkan.

    Pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan mengambil alih,” “memiliki,” dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”  

    Lebih buruknya lagi, ia mengungkapkan minggu lalu bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, dan menyatakan bahwa wilayah tersebut, “Saya akan memilikinya.”

    Usulan Arab, yang terutama didasarkan pada rencana Mesir, menyerukan pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza tanpa keterlibatan Hamas, serta keterlibatan internasional dalam rehabilitasi tanpa pemindahan warga Palestina ke luar negeri.

    Menurut peneliti Emirat Abdulkhaleq Abdullah, komitmen sebesar $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari pemerintah Arab dan Teluk untuk dana tersebut, yang telah diidentifikasi oleh dua sumber sebagai jumlah yang masuk akal, mungkin menjadi motivasi yang efektif bagi Trump untuk mengadopsi konsep tersebut.

    Kabinet Otoritas Palestina menyatakan hari Selasa bahwa tahap pertama dari rencana yang sedang dipertimbangkan akan menelan biaya sekitar $20 miliar atau Rp 327 Triliun selama tiga tahun, sementara sumber-sumber Mesir mengungkapkan kepada Reuters bahwa pembicaraan tentang kontribusi keuangan kawasan itu masih berlangsung.

    Menurut orang dalam, rencana itu mengharuskan pembangunan kembali diselesaikan dalam waktu tiga tahun.

    Senator Richard Blumenthal mengatakan kepada wartawan di Tel Aviv pada hari Senin bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin Arab, khususnya Raja Abdullah, menunjukkan bahwa “mereka memiliki penilaian yang sangat realistis tentang apa peran mereka seharusnya.”

     

     

     

    (oln/thntnl/anadolu/*)

     
     

  • Penyebab Hamas Tolak Usulan Israel Perpanjang Gencatan Senjata, Siapa Biang Keroknya? – Halaman all

    Penyebab Hamas Tolak Usulan Israel Perpanjang Gencatan Senjata, Siapa Biang Keroknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok militan Palestina, Hamas pada hari Jumat (28/2/2025) mengumumkan tidak akan menerima apa yang disebutnya sebagai usulan Israel untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata Gaza.

    Mereka bersikeras pembicaraan harus dimulai pada fase kedua yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen.

    Di Kairo, negosiator Israel dan Hamas mengadakan diskusi bersama mediator regional lainnya, themedialine memberitakan.

    Delegasi Israel kembali ke rumah pada Jumat malam tanpa mencapai konsensus apa pun untuk melangkah ke tahap kedua.

    Berbicara dengan televisi Al Araby, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan, “Memperpanjang tahap pertama kesepakatan dalam format yang diinginkan Israel tidak dapat diterima,” dan menuduh Israel menunda kemajuan.

    Sementara Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar.

    Dalam sebuah pernyataan, stasiun TV Saudi Asharq mengutip sumber Hamas yang menyalahkan “keterlambatan Israel” atas kurangnya kemajuan pada tahap gencatan senjata berikutnya.

    Menurut sumber ini, setiap upaya Israel untuk memperpanjang tahap awal tanpa segera beralih ke perundingan komprehensif akan dianggap sebagai “pelanggaran perjanjian.”

    Pejabat Israel belum mengomentari apakah mereka siap untuk bernegosiasi di luar pengaturan saat ini.

    Tahap pertama gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari, akan berakhir pada hari Sabtu.

    Kesepakatan tersebut memungkinkan penghentian pertempuran, pembebasan 33 sandera Israel (bersama dengan delapan jenazah), dan pembebasan hampir 2.000 tahanan dan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Hamas mengatakan 59 sandera Israel masih berada di Gaza. Qassem mengklaim Israel ingin mengamankan sandera yang tersisa sebelum melanjutkan operasi militer.

    Menurut Hamas, tahap kedua perjanjian tersebut mengharuskan Israel menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, mengakhiri perang secara tuntas, dan menjamin bahwa kedua pihak menghentikan semua aksi militer.

    Negosiasi pada tahap ini dijadwalkan akan dimulai pada hari ke-16 kesepakatan, tetapi kemajuan dilaporkan terhenti.

    Perang ini dimulai setelah pejuang yang berpihak pada Hamas dari Gaza melancarkan serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober 2023, menewaskan hampir 1.200 warga Israel dan menyandera 251 orang. Israel menanggapinya dengan kampanye serangan udara dan operasi darat yang bertujuan untuk menggulingkan Hamas, yang menyebabkan kematian lebih dari 48.000 orang di Gaza dan hancurnya sebagian besar infrastruktur wilayah tersebut.

    Langgar Janji

    Israel disebut melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas beberapa kali selama tiga minggu pertama gencatan senjata, menurut temuan baru oleh Forensic Architecture .

    Analisis citra satelit dan bukti visual di media sosial mengungkapkan setidaknya 17 tindakan kekerasan terpisah yang dilakukan oleh militer Israel antara 19 Januari dan 9 Februari yang melanggar gencatan senjata .

    Palestina telah menuduh Israel melanggar gencatan senjata beberapa kali sejak gencatan senjata enam minggu mulai berlaku pada 19 Januari.

    Temuan Arsitektur Forensik menunjukkan bahwa dalam tiga minggu pertama gencatan senjata, pasukan Israel melakukan 16 serangan terpisah terhadap warga sipil Palestina, menewaskan dan melukai puluhan orang. seperti dikutip dari The New Arab.

    Dalam dua hari pertama gencatan senjata, Israel melancarkan lima serangan di Rafah, menewaskan dua warga sipil termasuk seorang anak.

    Serangan lainnya terjadi saat warga sipil kembali ke utara setelah Israel mulai menarik diri dari Koridor Netzarim. 

    Pada tanggal 2 Februari, serangan pesawat nirawak terhadap sebuah kendaraan melukai tujuh orang.

    Israel juga melanjutkan penghancuran infrastruktur Gaza setelah gencatan senjata mulai berlaku.

    Arsitektur Forensik mendokumentasikan banyak contoh pembongkaran properti di Rafah dan Koridor Netzarim oleh pasukan Israel.

    Dua sekolah di dekat koridor dirobohkan oleh pasukan sebelum mereka mundur dari daerah tersebut.

    Data yang dikumpulkan untuk laporan tersebut tidak dapat dianggap lengkap, tulis para peneliti.

    Serangan Israel terhadap Gaza telah menewaskan sedikitnya 48.400 orang, terutama wanita dan anak-anak, yang menimbulkan tuduhan bahwa pasukannya melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Negara itu tengah bersiap untuk melawan tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant keduanya dicari oleh Mahkamah Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Serangan itu mengakibatkan hancurnya sebagian besar infrastruktur di wilayah itu , termasuk hampir semua rumah sakit, sebagian besar sekolah, dan bangunan perumahan.

    Hingga Januari, hampir 70 persen bangunan di Gaza telah hancur atau rusak, termasuk 92 persen unit rumah.

    Pelanggaran Israel mengancam akan merusak gencatan senjata yang rapuh dan mempersulit upaya untuk bergerak ke fase kedua.

    Selama fase enam minggu pertama, Hamas membebaskan 33 tawanan yang ditahan di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel.

    Pasukan Israel telah mundur dari Koridor Netzarim dan mengizinkan ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke utara.

    Kedua belah pihak kini tengah merundingkan persyaratan tahap kedua , di mana Hamas akan membebaskan tahanan yang tersisa, Israel akan menarik diri dari wilayah Gaza yang tersisa, dan akhir perang secara permanen akan disepakati.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Mohammed Deif Batal Ditangkap, Hakim ICC Konfirmasi Kematian Bos Hamas – Halaman all

    Mohammed Deif Batal Ditangkap, Hakim ICC Konfirmasi Kematian Bos Hamas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) batalkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al Masri atau dikenal Mohammed Deif.

    Keputusan itu dirilis tepat setelah jaksa penuntut umum (JPU) mengkonfirmasi bahwa Deif telah tewas bulan lalu.

    Hal tersebut semakin diperkuat dengan munculnya informasi yang bisa dipercaya soal kematian Deif.

    “Hasilnya, Majelis memutuskan untuk menghentikan proses terhadap Deif dan menyatakan surat perintah penangkapan terhadap dia tak berlaku,” kata hakim ketua Nicolas Guillou dalam keputusan tertulis, dikutip New Arab, Jumat (28/2/2025).

    Sebelum surat penangkapan di cabut, pada November 2024, ICC sempat mengeluarkan surat penangkapan terhadap Deif bersamaan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu Yoav Gallant.

    Mohammed Deif dianggap sebagai salah satu pemimpin Hamas yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan terhadap Israel.

    Deif juga dituding sebagai salah satu dalang dalam serangan yang melibatkan pembunuhan dan penyiksaan, yang merupakan bagian dari kejahatan perang menurut hukum internasional.

    Mohammed Deif dijadikan tersangka oleh ICC karena perannya dalam merencanakan dan melaksanakan serangan-serangan yang melanggar hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional yang melarang serangan terhadap warga sipil dan kejahatan perang lainnya.

    Alasan tersebut yang mendorong ICC untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Mohammed Deif.

    Mohammed Deif Dinyatakan Tewas

    Banub tak lama pasca ICC mengeluarkan surat penangkapan, Mohammed Deif, komandan militer Hamas dikonfirmasi meninggal dunia.

    Berita kematian Deif bahkan dikonfirmasi langsung oleh Abu Obeida, juru bicara Brigade Qassam, sayap bersenjata Hamas pada 30 Januari 2025.

    “(Kematian) ini pantas bagi pemimpin kami Mohammed Deif, yang telah membuat musuh kelelahan selama lebih dari 30 tahun,” kata Obeida, seperti dikutip Al Jazeera.

    Abu Obeida tidak merinci kapan dan di mana Deif gugur.

    Namun, kematian Deif menandai berakhirnya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam Hamas dan dapat memengaruhi dinamika konflik di wilayah tersebut.

    Kematian Deif juga dibenarkan oleh Militer Israel, dalam pengumuman resminya ia mengatakan bahwa kepala militer kelompok Hamas, Mohammed Deif, telah tewas dalam serangan yang dilakukan di wilayah Khan Yunis, Gaza.

    “IDF (Tentara Israel) mengumumkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2024, jet tempur IDF menyerang di wilayah Khan Yunis, dan setelah penilaian intelijen, dapat dipastikan bahwa Mohammed Deif tewas dalam serangan itu,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Mohammed Deif Jadi Buronan Israel

    Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya, namun Deif menjadi sosok yang paling dicari oleh Israel sejak awal 1990-an setelah dia melakukan serangan terhadap tentara dan warga sipil Israel.

    Pada 2015, AS kembali memasukkan Deif sebagai daftar Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus.

    Memasuki bulan Desember 2023, tentara Israel menyebarkan selebaran di Gaza yang menawarkan hadiah sebesar 100.000 dolar AS kepada siapa pun yang memiliki informasi tentang keberadaan Deif.

    Meskipun berhasil lolos dari penangkapan, Deif mengalami luka-luka yang mengubah hidupnya akibat upaya pembunuhan yang berulang kali, yang berdampak pada mobilitas dan penglihatannya.

    Kendati fisiknya terkendala, namun tetap selangkah lebih maju dari militer Israel, membuatnya dihormati oleh sesama militan Palestina.

    Terlebih Deif dikenal sebagai orang di balik terowongan di bawah Gaza, yang digunakan untuk menyelundupkan senjata, bahan bakar dan barang-barang lainnya ke seluruh Mesir.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Penyelidikan Militer Israel pada 7 Oktober Semakin Menegaskan Penerapan Arahan Hannibal oleh Israel – Halaman all

    Penyelidikan Militer Israel pada 7 Oktober Semakin Menegaskan Penerapan Arahan Hannibal oleh Israel – Halaman all

    Penyelidikan Militer Israel pada 7 Oktober Makin Menegaskan Penerapan Arahan Hannibal

    TRIBUNNEWS.COM- Penyelidikan internal tingkat atas atas kegagalan tentara Israel pada 7 Oktober 2023 telah menegaskan kembali bahwa angkatan udara diperintahkan untuk melaksanakan Arahan Hannibal beberapa jam setelah perlawanan Palestina di Gaza melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Arahan Hannibal merupakan protokol militer Israel yang telah lama berlaku dan bertujuan mencegah penangkapan sandera Israel, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka.

    Helikopter Israel menembakkan lebih dari 11.000 peluru ke ‘apa pun yang bergerak’ di dekat tembok pemisah Gaza pada 7 Oktober 2023.

    Menurut laporan tersebut, sekitar pukul 10.30 pagi, angkatan udara mulai menembaki “apa pun yang bergerak” di dekat perbatasan Gaza. Pada saat yang sama, pilot Israel ditugaskan untuk melaksanakan operasi “Pedang Damocles” yang sebelumnya tidak diungkapkan, yang difokuskan “pada serangan terhadap target Hamas di dalam Gaza.”

    Pada akhir hari, angkatan udara melancarkan 945 serangan terhadap wilayah Gaza , dengan helikopter menembakkan 11.000 peluru ke pejuang Hamas dan pemukim serta tentara Israel.

    Menurut media Israel, komandan angkatan udara telah “mempertanyakan” apakah operasi “Pedang Damocles” menyalahgunakan sumber daya yang dapat membantu membangun pertahanan yang lebih baik di perbatasan Gaza pada tanggal 7 Oktober. 

    Temuan lain dari penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa “penyangkalan oleh para komandan bahwa mereka telah dipukuli” bersama dengan “kekacauan total di markas besar IDF” berkontribusi terhadap lambatnya respons dari Tel Aviv terhadap serangan berani Palestina tersebut.

    “Beberapa sumber IDF mengatakan bahwa bahkan hingga hari ini, Kepala Divisi Gaza Brigjen Avi Rosenfeld mungkin tidak mengakui bahwa pasukannya dikalahkan sepenuhnya oleh Hamas, dan tentu saja, dia tidak akan mengakui bahwa itu terjadi sebelum pukul 7 pagi pada [7 Oktober,” lapor Jerusalem Post .

    Para komandan tinggi militer dilaporkan mengandalkan Rosenfeld untuk laporan situasional mengenai amplop Gaza selama beberapa jam setelah pasukannya telah dikalahkan. 

    “Tak seorang pun atasannya dapat membayangkan situasi di mana Rosenfeld benar-benar dikalahkan begitu cepat, dan Rosenfeld sendiri bahkan tidak mengakui betapa buruk situasinya sampai ia menelepon [komandan angkatan udara] Omer Tishler pada pukul 9:47 pagi,” laporan itu menambahkan, mengungkap bahwa angkatan udara “tidak memutuskan untuk menyelimuti perbatasan Israel-Gaza dengan tembakan udara sampai sekitar pukul 10:05 pagi … dan melaksanakan ‘Arahan Hannibal’ ini tidak dimulai sampai sekitar pukul 10:30 pagi”

    Pada saat komandan militer memperoleh “tingkat kesadaran 85 persen tentang insiden” di Israel selatan, sebagian besar pejuang Palestina telah kembali ke Gaza dengan membawa serta tawanan.

    Banyak dari 251 tentara dan warga sipil Israel yang berhasil ditawan kemudian terbunuh oleh serangan udara Israel dan tembakan kawan dari tentara.

    “Saya telah melihat orang-orang berbicara dalam penyelidikan dengan suara gemetar, mengatakan, ‘Kami gagal.’ Tidak mudah bagi seorang komandan untuk mengatakan, ‘Saya gagal’—dan sebentar lagi, saya akan mengatakannya tentang diri saya sendiri juga. Mereka menjelaskan, bertanggung jawab, mengakui kesulitannya, dan saya katakan kepada Anda bahwa ada nilai dalam hal ini—pertama dan terutama demi pembelajaran,” kata Herzi Halevi, Kepala Staf Umum Angkatan Darat Israel, pada hari Kamis.

    Temuan lain dari laporan tersebut mengklaim Tel Avi “sangat meremehkan” kemampuan Hamas dan meyakini gerakan Palestina tersebut tidak tertarik dalam konfrontasi besar dengan Israel meskipun memiliki informasi intelijen yang menyatakan sebaliknya.

    Laporan tentara itu muncul hanya beberapa minggu setelah mantan menteri pertahanan Israel dan penjahat perang yang dicari, Yoav Gallant, mengakui telah memerintahkan tentara untuk menggunakan Arahan Hannibal guna membunuh warga sipil dan tentara Israel selama Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Beberapa investigasi oleh The Cradle dan media berita lainnya sejak Oktober 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 1.200 warga Israel yang tewas pada 7 Oktober 2023 dibunuh oleh tentara mereka.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Delegasi Israel ke Kairo, Hamas Sekali Lagi Bikin Zionis Tak Punya Pilihan Selain Berunding – Halaman all

    Delegasi Israel ke Kairo, Hamas Sekali Lagi Bikin Zionis Tak Punya Pilihan Selain Berunding – Halaman all

    Delegasi Israel ke Kairo, Hamas Sekali Lagi Sukses Bikin Zionis Tak Punya Pilihan Selain Berunding

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, Kamis (27/2/2025) mengeluarkan pernyataan terkait situasi konflik yang terjadi di Jalur Gaza.

    Pada pernyataan itu, Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza, dengan mengatakan upaya Israel untuk menghalangi pembebasan tahanan telah gagal.

    Israel membebaskan 596 tahanan Palestina semalam setelah Hamas menyerahkan jenazah empat tawanan Israel. Tel Aviv juga diperkirakan akan membebaskan 46 tahanan Palestina pada hari Kamis.

    “Kami melakukan pembebasan tahanan heroik kami bersamaan dengan penyerahan sisa-sisa tawanan musuh (Zionis) untuk mencegah pendudukan (Israel) terus menghindari persyaratan perjanjian,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir Anews.

    Israel diketahui memang sempat mengulur pembebasan ratusan tahanan Palestina dalam putaran ketujuh pertukaran sandera-tahanan dalam kerangka tahap pertama (Fase I) Gencatan Senjata yang akan berakhir pada Sabtu (28/2/2025).

    Manuver Israel itu diiringi ancaman kalau gencatan senjata bisa sewaktu-waktu berhenti dan perang Gaza bisa dimulai kapan saja.

    Namun, dengan pembebasan tahanan Palestina ini, Hamas mengklaim kalau Israel sekali lagi tidak punya pilihan kecuali untuk berunding.

    “Upaya Israel untuk menghalangi pembebasan tahanan kami telah gagal. Musuh tidak punya pilihan lain selain memulai negosiasi tahap kedua” dari perjanjian tersebut, tambahnya.

    Kelompok Perlawanan Palestina itu menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan gencatan senjata dan kesiapan untuk memulai negosiasi tahap kedua.

    “Satu-satunya cara untuk membebaskan tawanan pendudukan di Gaza adalah melalui negosiasi dan kepatuhan terhadap apa yang telah disepakati,” tegasnya.

    “Setiap upaya oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan pemerintahannya untuk membatalkan atau menghalangi perjanjian tersebut hanya akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi para tawanan (sandera Israel) dan keluarga mereka.”

    Sejauh ini, 25 tawanan Israel dan delapan jenazah sandera Israel telah dikembalikan dari Gaza sebagai imbalan atas ratusan tahanan Palestina di bawah tahap pertama gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan.

    Perjanjian tersebut, yang mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan perang destruktif Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.300 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Israel memperkirakan bahwa 59 sandera masih ditawan di Gaza, dengan sedikitnya 20 di antaranya masih hidup, dan mereka diperkirakan akan dibebaskan pada fase kedua gencatan senjata, yang mengharuskan Israel menarik pasukannya sepenuhnya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen.

    KONDISI MEMPRIHATINKAN – Sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan Israel dilaporkan berada dalam kondisi terluka dan memprihatinkan saat tiba dengan bus di Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, 27 Februari 2025. Pembebasan ini dilakukan Israel setalah Hamas kembali menyerahkan empat jenazah sandera Israel.

    Kondisi Parah Para Tahanan Palestina yang Dibebaskan Israel

    Israel pada Kamis ini membebaskan 596 warga Palestina yang ditahan di penjara sebagai bagian dari pertukaran ketujuh di bawah gencatan senjata Gaza dan kesepakatan tahanan-sandera dengan Hamas .

    Peristiwa ini terjadi setelah kelompok Palestina menyerahkan jasad empat sandera Israel kepada Palang Merah .

    Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, 37 warga Palestina dibebaskan di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki tengah dan lima di Yerusalem Timur.

    Seorang tahanan yang diterima oleh Bulan Sabit Merah Palestina, dalam keadaan koma, dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Tepi Barat.

    Sebanyak 456 warga Palestina dibebaskan dan dipindahkan ke Jalur Gaza, menurut Saleh Al-Hams, direktur keperawatan di Rumah Sakit Eropa Gaza di Khan Younis.

    “Para tahanan berada dalam kondisi sangat kurus kering, beberapa di antaranya tidak dapat berjalan karena pemukulan dan penyiksaan hebat yang mereka alami,” kata Hams.

    Ia menambahkan bahwa “sebagian besar tahanan menderita penyakit kulit, dan satu kasus dirawat di rumah sakit semalam karena fibrosis paru-paru.”

    Pejabat kesehatan mencatat bahwa di antara yang dibebaskan terdapat 15 staf kesehatan, yang ditahan dari rumah sakit selama perang Israel di Gaza.

    Menurut Hamas, 11 dari mereka yang dibebaskan ke Jalur Gaza adalah tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup atau jangka panjang yang telah ditangkap sebelum 7 Oktober 2023, sementara yang lainnya ditahan oleh tentara Israel di Gaza setelah itu.

    Hamas menambahkan bahwa 97 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman jangka panjang juga dideportasi ke Mesir.

    Amani Sarahneh dari Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan kepada Anadolu bahwa otoritas Israel telah memblokir pembebasan 46 tahanan anak-anak dan wanita.

    Ia menambahkan bahwa otoritas Israel menunda pembebasan mereka sampai verifikasi penuh atas jenazah yang diterima dari Gaza.

    Dengan pemindahan empat jenazah lagi pada Rabu malam, Hamas menyelesaikan pembebasan 33 warga Israel, termasuk delapan jenazah, di bawah fase pertama, 42 hari gencatan senjata yang berakhir akhir pekan ini.

    Delegasi Israel ke Kairo

    Terkait dengan negosiasi tahap II gencatan senjata Gaza, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada hari Kamis bahwa delegasi Israel akan pergi ke Kairo untuk melihat apakah ada titik temu untuk dinegosiasikan.

    Pada tahap pertama gencatan senjata, Mesir bersama Qatar dan campur tangan Amerika Serikat (AS) menjadi mediator gencatan senjata Hamas-Israel dalam kerangka pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menginstruksikan delegasi negosiasinya untuk berangkat ke Kairo pada Kamis untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata Gaza, kantornya mengatakan dalam sebuah pernyataan.

    Langkah ini menunjukkan kalau niat Tel Aviv melanjutkan perang di Gaza untuk menuntaskan target perang yang belum tercapai, mulai memudar.

    Selama agresi militer 15 bulan di Gaza, militer Israel (IDF) belum mampu memenuhi tujuan perang, yaitu memberangus Hamas dan mengembalikan sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza.

    Meski telah melakukan bombardemen buta, Israel nyatanya harus melalui perundingan untuk mendapatkan warga negara mereka kembali dari tangan Hamas.

    Sebaliknya, November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (oln/anews/*)

     

  • Respons Mesir yang Diminta Israel Kelola Gaza Selama 15 Tahun dengan Imbalan Keringanan Utang – Halaman all

    Respons Mesir yang Diminta Israel Kelola Gaza Selama 15 Tahun dengan Imbalan Keringanan Utang – Halaman all

    Respons Mesir yang Diminta Israel Kelola Gaza Selama 15 Tahun dengan Imbalan Keringanan Utang

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir, Rabu (26/2/2025) menyatakan, menolak usulan untuk mengelola Gaza karena mengganggap wacara itu sebagai hal yang ‘tidak dapat diterima’

    Mesir tidak mau mengambil alih pemerintahan Gaza, dengan menyebut gagasan tersebut bertentangan dengan sikap posisi Mesir dan negara-negara Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

    Mesir dan negara-negara Arab ingin masalah Palestina dikendalikan oleh faksi dan entitas Palestina dan terus mendorong ‘Solusi Dua Negara’ dengan Israel.

    “Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab [tentang Gaza]… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf seperti dikutip kantor berita negara, MENA.

    Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut.

    Mantan perdana menteri Israel dan pemimpin oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers tentang anggaran negara yang akan datang, di Tel Aviv pada 16 Mei 2023. (JACK GUEZ / AFP)

    Imbalan Keringanan Utang

    Yair Lapid, Selasa, mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza hingga 15 tahun dengan imbalan keringanan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mengusulkan  Mesir bertanggung jawab mengelola daerah kantong tersebut selama delapan tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun.

    Lapid mengumumkan rencana tersebut saat berpidato di Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, DC dan kemudian mengunggahnya di X, menurut surat kabar Maariv, Israel.

    “Saya baru-baru ini menyampaikan rencana di Washington untuk hari setelah perang di Gaza,” tulisnya.

    “Inti dari rencana tersebut: Mesir akan memikul tanggung jawab atas Gaza selama (hingga) 15 tahun, sementara pada saat yang sama utang luar negerinya sebesar $155 miliar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional.”

    “Setelah hampir satu setengah tahun pertempuran, dunia terkejut mengetahui bahwa Hamas masih menguasai Gaza,” tambahnya.

    Lapid menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal membangun “pemerintahan efektif di Gaza yang akan mengusir Hamas,”.

    Lapid juga mengatakan kalau Israel menghadapi dua masalah keamanan utama di sepanjang perbatasan selatannya.

    Masalah pertama Israel menurut dia adalah, “Dunia membutuhkan solusi baru untuk Gaza: Israel tidak dapat setuju Hamas tetap berkuasa, Otoritas Palestina tidak mampu menjalankan Gaza, pendudukan Israel tidak diinginkan, dan kekacauan yang terus berlanjut merupakan ancaman keamanan serius bagi Israel.”

    Masalah kedua, kata Lapid, adalah “ekonomi Mesir berada di ambang kehancuran dan mengancam stabilitas Mesir dan seluruh Timur Tengah: utang luar negeri sebesar $155 miliar tidak memungkinkan Mesir membangun kembali ekonominya dan memperkuat militernya.”

    Ia mengusulkan “satu solusi: Mesir akan memikul tanggung jawab pengelolaan Jalur Gaza selama 15 tahun, sementara utang luar negerinya akan ditanggung oleh masyarakat internasional dan sekutu regionalnya.”

    Selama 18 tahun terakhir, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka.

    Genosida baru-baru ini telah menyebabkan sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk daerah kantong itu mengungsi.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Mesir Pemain Utama Pembangunan Gaza

    Lapid mengklaim bahwa selama 15 tahun, “Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi, yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya.”

    “Solusi ini memiliki preseden historis,” katanya.

    “Mesir pernah menguasai Gaza di masa lalu. Ini dilakukan dengan dukungan Liga Arab, dengan pemahaman bahwa ini adalah situasi sementara. Mesir melindungi Jalur Gaza atas nama Palestina. Inilah yang perlu terjadi lagi hari ini.”

    Mesir menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika milisi Zionis merebut tanah Palestina dan melakukan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Hamas sebelumnya menolak rencana untuk melucuti senjata atau dipindahkan dari Gaza, dengan menyatakan bahwa masa depan daerah kantong itu harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.

    Israel terus menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak untuk menarik diri atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas-batas sebelum tahun 1967.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

     

    (oln/thntnl/anadolu/*)

  • Irlandia Mendesak Negara-negara di Dunia untuk Fokus pada Situasi Tepi Barat yang Memburuk – Halaman all

    Irlandia Mendesak Negara-negara di Dunia untuk Fokus pada Situasi Tepi Barat yang Memburuk – Halaman all

    Irlandia Mendesak Negara-negara di Dunia untuk Fokus pada Situasi Tepi Barat yang Memburuk

    TRIBUNNEWS.COM- Irlandia meminta negara-negara untuk tetap fokus pada eskalasi terkini di Tepi Barat, Anadolu Agency melaporkan.

    Berbicara di segmen tingkat tinggi sesi ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Neale Richmond, menteri negara untuk pembangunan internasional dan diaspora, mengatakan: “Kita harus tetap fokus pada situasi yang memburuk di Tepi Barat.”

    Pernyataan Richmond disampaikan saat Israel mengusir penduduk dari tiga kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki – Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams – sebagai bagian dari operasi militer selama sebulan. 

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan bahwa kamp-kamp tersebut kini “kosong” dan akan diduduki oleh pasukan Israel selama tahun mendatang.

    Terkait konflik Israel-Gaza yang lebih luas, ia berkata: “Kita perlu melihat perjanjian gencatan senjata dilaksanakan sepenuhnya dalam semua tahapannya, termasuk pembebasan semua sandera. Bantuan kemanusiaan dalam skala besar juga harus terus disalurkan, penyediaan layanan dasar, dan kerangka kerja untuk pemulangan mereka yang mengungsi dari rumah mereka di Gaza.”

    Ia menekankan bahwa hanya solusi dua negara yang dapat membawa perdamaian abadi bagi Israel dan Palestina.

    Terkait Ukraina, Richmond mengecam “perang agresi yang brutal dan ilegal” yang dilakukan Rusia dan menegaskan kembali dukungan Irlandia terhadap kedaulatan Ukraina. Ia menyerukan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia.

    Menteri juga menyoroti masalah hak asasi manusia di Sudan, Yaman, dan Afghanistan.

    Richmond mengakhiri dengan mengumumkan tawaran Irlandia untuk mendapatkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia untuk periode 2027-2029, berjanji untuk memperjuangkan akuntabilitas, multilateralisme, dan hak asasi manusia untuk semua.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR