Xcloud.id

Tag: Yoav Gallant

  • AS Desak Israel Cegah Eskalasi Konflik di Lebanon

    AS Desak Israel Cegah Eskalasi Konflik di Lebanon

    Washington DC –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mendesak Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut di Lebanon, saat serangan lintas perbatasan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah semakin meningkat.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (25/6/2024), desakan itu disampaikan Blinken saat Gallant melakukan kunjungan ke Washington DC pada Senin (24/6) waktu setempat. Pertemuan keduanya membahas berbagai hal, termasuk upaya-upaya mencapai kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Kunjungan Gallant ini bertujuan untuk menegaskan kembali nilai hubungan antara Israel dengan sekutu utamanya AS, setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu secara terbuka mengkritik Washington atas apa yang disebutnya sebagai penundaan pengiriman pasokan senjata.

    Dalam pertemuan selama dua jam dengan Gallant, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, Blinken membahas soal diplomasi tidak langsung antara Israel dan Hamas mengenai perjanjian yang “menjamin pembebasan semua sandera dan meringankan penderitaan rakyat Palestina”.

    “(Blinken) Menggarisbawahi pentingnya menghindari eskalasi konflik lebih lanjut dan mencapai resolusi diplomatik yang memungkinkan keluarga Israel dan Lebanon untuk kembali ke rumah-rumah mereka,” kata Miller dalam pernyataannya.

    Ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon semakin meningkat seiring maraknya serangan lintas perbatasan antara militer Tel Aviv dan Hizbullah yang didukung Iran.

    Netanyahu telah mengatakan bahwa pasukan Israel akan mengakhiri perang paling intens di Jalur Gaza dan akan mengerahkan pasukannya ke perbatasan utara yang berbatasan dengan Lebanon, meskipun dia menganggap tindakan itu sebagai langkah defensif.

    Selain bertemu Blinken, Gallant juga bertemu dengan pemimpin badan intelijen pusat AS, CIA, Bill Burns, yang menjadi sosok penting AS dalam negosiasi untuk membebaskan para sandera dari Hamas.

    “Saya ingin menekankan bahwa komitmen utama Israel adalah memulangkan para sandera, tanpa terkecuali, kepada keluarga dan rumah mereka,” tegas Gallant sebelum bertemu Burns.

    “Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memulangkan mereka,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Gallant juga menegaskan aliansi Israel-AS sangat penting. Penegasan ini menjadi pendekatan berbeda yang diambil Gallant, setelah Netanyahu dalam beberapa hari terakhir membuat kesal pemerintahan Presiden Joe Biden dengan menuduh AS mengurangi pengiriman senjata dan amunisi.

    “Aliansi antara Israel dan Amerika Serikat, yang dipimpin oleh AS selama bertahun-tahun, sangatlah penting,” tegasnya.

    Selain militer Israel sendiri, ujar Gallant, “hubungan kami dengan AS adalah elemen terpenting bagi masa depan kami dari sudut pandang keamanan”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tel Aviv –

    Gencatan senjata di Gaza, Palestina, kini menjadi tanda tanya. Hal itu menyusul langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang Israel.

    Netanyahu membubarkan kabinet perang usai tokoh berhaluan tengah, Benny Gantz, pergi dari pemerintahan. Dilansir Reuters, Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), Netanyahu membubarkan kabinet perangnya pada Senin (17/6).

    Langkah Netanyahu ini sudah diperkirakan secara luas setelah kepergian Benny Gantz yang merupakan mantan panglima militer berhaluan tengah.

    Absennya Gantz dalam pemerintahan Netanyahu meningkatkan ketergantungan Netanyahu pada sekutu ultra-nasionalis yang menentang gencatan senjata dengan Hamas. Hal ini diprediksi menambah tantangan terhadap perundingan gencatan senjata untuk perang di Gaza, Palestina.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang tersebut terdiri dari Netanyahu, Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Nasib Gencatan Senjata di Gaza

    Netanyahu diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu.

    Badan itu didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 37.000 warga.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media. Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras.

    Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata. Bergantung pada kabinet keamanan secara penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusan soal perang.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana. Posisi itu sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Namun, Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Tentang Kabinet Perang yang Dibubarkan Netanyahu Usai Ditinggal Tokoh Moderat

    Tentang Kabinet Perang yang Dibubarkan Netanyahu Usai Ditinggal Tokoh Moderat

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang. Apa sebenarnya kabinet perang tersebut?

    Dilansir Al-Jazeera, Selasa (18/6/2024), pembubaran kabinet perang ini dilakukan menyusul penarikan mundur tokoh oposisi beraliran moderat, Benny Gantz, dari kabinet perang. Kabinet perang yang beranggotakan enam orang sekarang akan digantikan oleh ‘kitchen cabinet’, di mana Netanyahu dapat berkonsultasi untuk mendapatkan nasihat mengenai perang di Gaza.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang itu terdiri dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, saingan utamanya, mantan jenderal Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Pada bulan Januari 2024, surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan Gallant dan Netanyahu ‘tidak lagi berbicara satu sama lain’ dan pertemuan kabinet perang telah menjadi ‘arena memalukan untuk menyelesaikan masalah, pertempuran dan diskusi yang tidak menghasilkan apa-apa’.

    Terbaru, Gantz dan pengamat Eisenkot yang berasal dari Partai Persatuan Nasional keluar dari kabinet perang pada 9 Juni 2024. Mereka pergi karena merasa kurangnya rencana untuk Gaza setelah serangan terjadi dan menewaskan lebih dari 37.000 orang Palestina.

    “Itu adalah bagian dari perjanjian koalisi dengan Gantz, atas permintaannya. Saat Gantz pergi, tidak ada forum seperti itu lagi,” ujar Netanyahu seperti disampaikan salah satu pejabat.

    Kepergian Gantz meningkatkan tekanan dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang sedang melobi untuk bergabung dengan kabinet perang internal. Dalam suratnya kepada Netanyahu tertanggal Kamis, Ben-Gvir menulis bahwa perang Israel telah ‘dilakukan secara rahasia’, selama delapan bulan terakhir, melalui ‘forum terbatas yang mengubah nama dan definisinya secara berulang-ulang, semua untuk tujuan semata-mata kendali atas keputusan dan menghindari diskusi tentang posisi lain yang akan menantang konsepsi lama’.

    Pembubaran kabinet perang ini diprediksi akan membuat perundingan gencatan senjata di Gaza menjadi tidak jelas. Israel sendiri sedang menghadapi serangan dari Hizbullah di Lebanon yang terletak di sisi utara negaranya.

    (haf/imk)

  • Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang usai ditinggal oleh Benny Gantz, pensiunan jenderal dan anggota parlemen yang dikenal sebagai tokoh moderat. Netanyahu kini diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas.

    Dilansir Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), pembubaran kabinet perang ini kemungkinan besar mengurangi peluang gencatan senjata di Jalur Gaza dalam waktu dekat. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu – sebuah badan yang didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media.

    Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras. Namun, Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata dan ketergantungannya pada kabinet keamanan penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusannya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang akan bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    2 Menteri Problematik di Sisi Netanyahu

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka juga terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza, yang merupakan rumah bagi 1,5 juta pengungsi. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana – sebuah posisi yang sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel. Terakhir adalah kedudukan internasional mereka, yang cukup bermasalah.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Secara fundamental, keberadaan keduanya akan melemahkan peran potensial apa pun dalam kabinet perang.

    Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Gaza City –

    Israel mulai bergerak melakukan agresi militer ke wilayah Rafah, Jalur Gaza, Palestina. Seruan ke dunia internasional untuk mencegah Israel melakukan genosida di Rafah.

    Adapun invasi Israel ini dibenarkan Hamas. Hamas yang mengontrol Jalur Gaza menilai tindakan Israel sebagai bencana kemanusiaan.

    “Masuknya Israel ke Rafah pada Senin malam merupakan bencana kemanusiaan, yang merupakan ancaman langsung terhadap lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina,” kata Hamas dilansir CNN, Selasa (7/5/2024).

    Kelompok militan tersebut mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ‘meluncurkan agresi darat’ di Rafah untuk mengambil kendali atas perbatasan Palestina dengan Mesir. Hamas menilai hal tersebut bakal berdampak buruk bagi kondisi kemanusiaan di Rafah yang kini dipenuhi pengungsi akibat perang. Total, sampai saat ini, 27 orang telah tewas imbas operasi militer tersebut.

    “Setidaknya 27 orang, termasuk enam wanita dan sembilan anak-anak, tewas di Rafah sejak Senin malam,” ujar salah satu sumber rumah sakit di kota Gaza selatan.

    Berbagai video dari Rafah pada hari Selasa menunjukkan aktivitas militer Israel yang intens di wilayah tersebut. Terutama di Rafah timur dan di wilayah sekitar penyeberangan ke Mesir.

    Alasan Israel Invasi Rafah

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjelaskan maksud pihaknya melakukan agresi militer di Rafah. Dia menegaskan itu untuk mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza dan melenyapkan Hamas.

    “Saya suruh operasi di Rafah. Dalam beberapa jam, pasukan kami mengibarkan bendera Israel di penyeberangan Rafah dan menurunkan bendera Hamas,” kata Netanyahu dilansir CNN, Rabu (8/5).

    Dia menegaskan ada dua tujuan utama agresi militer di Rafah. Salah satunya, kata dia, untuk melenyapkan Hamas.

    “Pintu masuk ke Rafah memiliki dua tujuan utama perang; kembalinya sandera kami dan eliminasi Hamas,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan pihaknya akan terus melakukan agresi militer di Rafah sampai Hamas lenyap. Kalaupun tidak, dia menyebut agresi akan berlanjut sampai sandera-sandera dikembalikan.

    Dilansir CNN, Rabu (8/5/2024), Gallant mengaku yang memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk merebut penyeberangan Rafah dan melaksanakan misinya.

    “Operasi ini akan berlanjut sampai kita melenyapkan Hamas di wilayah Rafah dan seluruh Jalur Gaza, atau sampai sandera pertama kembali,” kata Gallant.

    AS Setop Kirim Bom ke Israel

    Pemerintah Amerika Serikat ternyata juga telah menghentikan pengiriman bom ke Israel sejak pekan lalu karena kekhawatiran negara itu akan menyerang kota Rafah di Gaza selatan. Ini menandai pertama kalinya dalam konflik tersebut, Presiden Joe Biden mengurangi bantuan militer kepada sekutu utama AS tersebut.

    Washington menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai operasi darat besar-besaran,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5).

    Hal ini disampaikan seiring Gedung Putih mengecam penutupan perbatasan Rafah dengan Mesir yang “tidak dapat diterima” setelah Israel mengirim tank-tank pada Selasa pagi waktu setempat.

    Penghentian pengiriman senjata ke Israel ini menandai pertama kalinya Biden bertindak berdasarkan peringatan yang ia berikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Pejabat AS itu mengatakan pemerintahan Biden mengambil keputusan mengenai senjata tersebut ketika tampaknya Israel berada di ambang operasi darat besar-besaran di Rafah. Rencana serangan darat ke Rafah ini telah ditentang keras oleh Washington karena lebih dari satu juta orang berlindung di sana.

    Israel Didesak Setop Invasi di Rafah

    Pemerintah Qatar mendesak masyarakat internasional untuk mencegah “genosida” di Rafah menyusul perebutan perbatasan kota Gaza dengan Mesir tersebut oleh Israel dan ancaman serangan yang lebih luas.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5/2024), dalam sebuah pernyataan, negara Teluk, yang menjadi penengah antara Israel dan kelompok Hamas tersebut, menyerukan “tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah kota tersebut diserang dan dilakukannya kejahatan genosida”.

    Hal senada juga disuarakan Indonesia. Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengecam keras agresi militer yang dilakukan Israel di Rafah. Kemlu RI menilai tindakan Israel sebagai puncak kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina,” ucap Kemlu RI lewat akun resmi X @Kemlu_RI, dilihat detikcom, Rabu (8/5).

    Kemlu RI menilai segala upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina tidak dapat diterima. Tindakan itu merupakan kejahatan kemanusiaan.

    “Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Kemlu RI.

    Kemlu RI pun menegaskan pentingnya mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghentikan aksi brutal Israel.

    “Indonesia menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan,” tutur Kemlu RI.

    “Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, harus segera menghentikan kejahatan brutal Israel dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar,” lanjut keterangan tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Tegaskan Serangan Balasan Selesai, Ingatkan Israel Tak Serang Balik

    Iran Tegaskan Serangan Balasan Selesai, Ingatkan Israel Tak Serang Balik

    Teheran –

    Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, menegaskan Teheran telah menyelesaikan serangan balasannya terhadap Israel. Bagheri memperingatkan Tel Aviv untuk tidak melancarkan serangan balik jika tidak ingin menuai reaksi yang “lebih kuat”.

    Garda Revolusi Iran (IRGC) melancarkan rentetan serangan drone dan rudal secara ekstensif terhadap wilayah Israel, dalam apa yang disebutnya sebagai “Operation True Promise” atau “Operasi Janji Sejati” untuk membalas serangan Tel Aviv terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April lalu.

    Serangan itu menewaskan belasan orang, termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran yang ditugaskan di Suriah. Terdapat dua jenderal Iran di antara korban tewas dalam serangan Israel, yakni komandan Pasukan Quds Brigadir Jenderal Mohammad Reza Zahedi dan wakilnya, Brigadir Jenderal Mohammad Hadi Haji Rahimi.

    “Menurut pandangan kami, operasi ini sudah selesai, tetapi Angkatan Bersenjata siap dan kami akan bertindak jika diperlukan,” ucap Bagheri dalam pernyataannya, seperti dilansir Press TV, Minggu (14/4/2024).

    Bagheri, dalam pernyataannya, membandingkan bahwa operasi tersebut tidak mencerminkan seluruh kemampuan militer Iran. Dia menyebut Operasi Janji Sejati hanyalah hukuman untuk Israel, dan memperingatkan Israel untuk tidak melakukan serangan balik karena respons Teheran nantinya “akan jauh lebih besar”.

    “Alasan operasi ini adalah pelanggaran garis merah (Iran) oleh rezim Zionis, yang tidak bisa kami toleransi dengan cara apa pun,” sebutnya.

    “Kami melihat operasi ini telah selesai, dan menurut kami, operasi ini telah berakhir. Tidak ada niat untuk melanjutkan operasi ini,” ujar Bagheri dalam pernyataannya seperti dilansir AFP.

    Israel sejauh ini belum mengumumkan respons resmi terhadap rentetan serangan Iran terhadap wilayahnya. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dalam tanggapan singkat via media sosial X, menyatakan bahwa Israel telah mencegat serangan Iran dan akan mampu “menang”.

    “Kita mencegat, kita memukul mundur (serangan), bersama-sama kita akan menang,” tulis Netanyahu dalam pernyataan berbahasa Ibrani via akun resmi media sosial X miliknya, seperti dilansir Al Jazeera.

    Sedangkan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir AFP, menyatakan bahwa “operasi militer ini belum selesai”.

    Sementara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan Netanyahu, saat keduanya bercakap via telepon ketika serangan Iran berlangsung, bahwa Washington tidak akan berpartisipasi dalam operasi serangan apa pun terhadap Iran, dan tidak akan mendukung operasi semacam itu.

    Menanggapi penegasan Biden itu, para pejabat senior pemerintahan AS yang dikutip media Axios, menyebut Netanyahu mengatakan dirinya memahami sikap Washington.

    Disebutkan lebih lanjut oleh sumber pejabat-pejabat AS itu bahwa Biden dan para penasihat seniornya sangat mengkhawatirkan jika serangan balasan Israel terhadap Iran akan memicu perang regional dengan konsekuensi yang menyebabkan bencana.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kapal Perang Rusia Memasuki Laut Tengah via Mesir

    Kapal Perang Rusia Memasuki Laut Tengah via Mesir

    Suez –

    Kapal dengan misil supersonik milik Rusia mulai memasuki Laut Tengah (Mediterania) via Terusan Suez, Mesir. Mau apa kapal perang Rusia masuk ke Laut Tengah saat Israel versus Iran sedang tegang?

    Dilansir Aljazeera, Minggu (14/4/2024), kapal perang Rusia itu adalah kapal frigate Marsekal Shaposhnikov.

    Kapal itu dileengkapi dengan misil supersonik Kinzhal. Kapal itu melintasi Terusan Suez di Mesir untuk mengikuti latihan kelautan di Laut Mediterania. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia.

    Kapal Marshal Shaposhnikov akan melanjutkan tugas sesuai rencana ekspedisi. Tak ada detail lebih lanjut yang disampaikan pihak Rusia.

    Pekan lalu, Kremlin menyerukan semua negara di Timur Tengah untuk menahan diri dan mencegah kekacauan regional. Hal itu disampaikan usai adanya serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah, 1 April lalu.

    “Saat ini sangat penting bagi semua orang untuk menahan diri agar tidak mengarah pada destabilisasi situasi di kawasan, yang tidak menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas,” kata juru bicara Dmitry Peskov.

    Kebetulan saja, saat ini telah terjadi serangan udara Iran ke Israel. Kata pihak Isrel, serangan udara berupa ratusan drone dan rudal itu menimbulkan kerusakan ringan di Israel. Serangan Iran merupakan serangan balasan atas peristiwa di konsulat Iran di Damaskus awal April lalu.

    “Operasi militer ini belum selesai. Kita harus tetap waspada dan memperhatikan instruksi yang disampaikan IDF (tentara Israel) dan Komando Front Dalam Negeri,” kata Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dilansir AFP.

    Lihat juga Video ‘Rusia Klaim Ukraina Serang Pembangkit Nuklir di Zaporizhzhia’:

    (dnu/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Jakarta –

    Israel melancarkan operasi militer khusus di Rafah untuk membebaskan dua warga Israel yang disandera Hamas pada Senin (12/02). Sedikitnya 48 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu, menurut Kementerian Kesehatan di Palestina.

    Operasi militer Israel ini muncul tak lama setelah sejumlah saksi mata di Rafah berkata Israel melakukan serangan udara di Rafah bagian utara dan tengah.

    Warga setempat berkata kepada BBC bahwa sejumlah helikopter dan kapal juga terlibat dalam serangan tersebut.

    Serangan Israel di Rafah telah menewaskan sedikitnya 48 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya, menurut juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qidra kepada kantor berita Reuters, Senin (12/02).

    Serangan itu menghantam 14 rumah dan tiga masjid di sejumlah wilayah di Rafah, menurut Hamas, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

    Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa Rafah diserang oleh Israel, dengan sejumlah warga Palestina dilaporkan meninggal dunia.

    Serangan itu terjadi setelah sejumlah negara dan organisasi internasional memeringatkan Israel atas rencananya melakukan serangan terhadap kota yang kini dihuni sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina.

    Dalam pernyataannya di sosial media, pasukan pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa dalam “operasi bersama yang dilakukan IDF, ISA (Badan Keamanan Israel, atau Shin Bet) dan kepolisian Israel, dua sandera Isral dari Kibbutz Nir Yitzhak diselematkan: Fernando Simon Marman (60) dan Louis Har (70)”.

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut operasi penyelamatan itu “mengesankan”, seraya menambahkan: “Kami akan terus memenuhi komitmen kami untuk mengembalikan [mereka] yang diculik, dengan cara apa pun.”

    Media Israel melaporkan bahwa para sandera sebelumnya ditawan di sebuah gedung di Rafah. Kini, keduanya telah dibawa ke Sheba Medical Center di pusat Israel.

    Pejabat sementara Sheba Medical Center, Armon Aek, mengonfirmasi keberadaan dua sandera yang kini sedang dirawat di fasilitas kesehatan yang ia kelola.

    Seperti diketahui, Israel menggempur Jalur Gaza setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Imbas dari serangan itu, sebanyak 240 orang disandera oleh Hamas.

    Sejumlah negara dan organisasi internasional telah memperingatkan Israel atas rencananya melakukan operasi di Rafah, tempat hampir 1,5 juta orang kini mencari perlindungan dari wilayah lain di Gaza.

    Sekitar 1,4 juta warga Palestina kini memenuhi Rafah – sebagian besar di antara mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sementara itu, pasokan makanan, air dan obat-obatan sangat langka.

    Banyak dari warga Palestina yang kini tinggal di Rafah terpaksa meninggalkan rumah mereka

    Pejabat kemanusiaan senior di PBB berkata kepada BBC bahwa tak ada tempat aman yang bisa mereka tuju saat ini.

    Rafah yang berbatasan dengan Mesir adalah satu-satunya pintu masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Pada Minggu (11/02), Presiden AS Joe Biden berkata kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berkata bahwa serangan di Rafah tak bisa dilakukan tanpa perhitungan untuk memastikan keselamatan warga sipil.

    Biden meyebut Israel perlu “rencana yang kredibel dan bisa diterapkan” untuk melindungi lebih dari satu juga orang yang tinggal di kota itu, menurut Gedung Putih.

    Sementara Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron berkata lebih dari setengah populasi Gaza berlindung di Rafah, sedangkan Arab Saudi memperingatkan adanya “konsekuensi yang serius” jika Rafah diserang.

    Akan tetapi, Netanyahu berkukuh bahwa pihaknya akan melakukan operasi tersebut, seraya menambahkan bahwa dia akan menyediakan”jalur aman” bagi warga sipil yang memilih meninggalkan wilayah itu.

    Ketika ditanya ke mana warga sipil akan pergi, Netanyahu mengatakan bahwa ada “banyak” area “yang sudah mereka amankan di utara Rafah” dan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pasukan Israel Segera Beraksi di Perbatasan Lebanon, Perang?

    Pasukan Israel Segera Beraksi di Perbatasan Lebanon, Perang?

    Jakarta –

    Memanas! Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa pasukan Israel akan “segera beraksi” di dekat perbatasan utara negara itu dengan Lebanon. Hal ini disampaikannya seiring meningkatnya ketegangan di tengah perang Israel-Hamas di Gaza.

    Gallant mengatakan kepada pasukan di dekat perbatasan dengan Jalur Gaza, bahwa pasukan lainnya sedang dikerahkan ke utara Israel.

    “Mereka akan segera beraksi…sehingga kekuatan di utara diperkuat,” kata Gallant, seperti dilansir AFP, Selasa (30/1/2024).

    “Pasukan yang dekat dengan Anda… tengah meninggalkan medan perang dan bergerak ke arah utara, dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa pasukan cadangan akan dikerahkan secara bertahap “untuk mempersiapkan dan bersiap” untuk operasi di masa depan.

    Sejak pecahnya perang antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober, hampir setiap hari terjadi baku tembak di perbatasan Lebanon-Israel antara tentara Israel dan para milisi Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran, sekutu Hamas.

    Hizbullah pada hari Senin mengaku bertanggung jawab atas setidaknya 12 serangan terhadap posisi tentara Israel di dekat perbatasan, menggunakan rudal Falaq-1 dan Burkan buatan Iran.

    Lihat juga Video: Warga Palestina Berduka atas Kematian Dua Pemuda, Takbir Iringi Pemakaman

    Pada hari Senin, militer Israel mengatakan mereka melakukan serangan udara terhadap target-target Hizbullah di Lebanon.

    “Targetnya termasuk infrastruktur Hizbullah dan pos pengamatan yang terletak di wilayah Markaba, Taybeh, dan Maroun al-Ras di Lebanon selatan,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Militer Israel juga mengkonfirmasi bahwa beberapa proyektil telah diluncurkan dari Lebanon, dan mengatakan pasukan “merespons dengan menargetkan lokasi peluncuran dan lokasi lain di Lebanon”.

    Awal bulan ini, panglima militer Israel Herzi Halevi mengatakan bahwa kemungkinan akan terjadinya perang di perbatasan utara kini menjadi “jauh lebih besar”.

    “Saya tidak tahu kapan perang di utara terjadi. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kemungkinan terjadinya perang dalam beberapa bulan mendatang jauh lebih besar dibandingkan di masa lalu,” kata Halevi.

    Menurut penghitungan AFP, lebih dari 200 orang, sebagian besar dari mereka anggota Hizbullah, telah tewas di Lebanon selatan akibat gempuran Israel sejak 7 Oktober.

    Di sisi perbatasan Israel, sembilan tentara dan enam warga sipil tewas, menurut pejabat-pejabat Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Minta Jalur Perbatasan dengan Lebanon Diperkuat

    Menhan Israel Minta Jalur Perbatasan dengan Lebanon Diperkuat

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant menyiapkan pasukan di dekat perbatasan utara jalur yang dikuasainya dengan Lebanon. Gallant meminta perbatasan itu diisi pasukan kuat.

    “Mereka akan segera bertindak…sehingga kekuatan di utara diperkuat,” kata Gallant dilansir AFP, Selasa (30/1/2024).

    “Pasukan yang dekat dengan Anda… meninggalkan medan perang dan bergerak ke arah utara, dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa pasukan cadangan akan dikerahkan secara bertahap “untuk mempersiapkan dan bersiap” operasi di masa depan.

    Diketahui, sejak pecahnya perang antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober, hampir setiap hari terjadi baku tembak di perbatasan Lebanon-Israel antara tentara Israel dan gerakan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran, sekutu Hamas.

    Hizbullah juga sempat mengatakan bertanggung jawab atas setidaknya 12 serangan terhadap posisi tentara Israel di dekat perbatasan, menggunakan rudal Falaq-1 dan Burkan buatan Iran.

    Sementara itu, tentara Israel mengatakan mereka melakukan serangan udara terhadap sasaran Hizbullah di Lebanon.

    Tentara juga mengkonfirmasi bahwa beberapa proyektil telah diluncurkan dari Lebanon dan mengatakan pasukan “merespons dengan menargetkan lokasi peluncuran dan lokasi lain di Lebanon”.

    Panglima militer Israel Herzi Halevi mengatakan awal bulan ini bahwa kemungkinan perang di perbatasan utara menjadi “jauh lebih tinggi”.

    “Saya tidak tahu kapan perang di utara terjadi. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kemungkinan terjadinya perang dalam beberapa bulan mendatang jauh lebih tinggi dibandingkan di masa lalu,” kata Halevi.

    Lebih dari 200 orang, sebagian besar dari mereka anggota Hizbullah, tewas di Lebanon selatan akibat tembakan Israel sejak 7 Oktober, menurut penghitungan AFP.

    Di sisi perbatasan Israel, sembilan tentara dan enam warga sipil tewas, menurut pejabat Israel.

    Gallant mengatakan pada hari Senin bahwa militan Gaza kehabisan pasokan dan amunisi, namun perang melawan Hamas “akan memakan waktu berbulan-bulan”.

    Lihat juga Video: Israel Serang Kamp Pengungsi di Gaza, Sedikitnya 10 Orang Tewas

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini