Tag: Yoav Gallant

  • Militer Israel Selamatkan 1 Sandera dari Terowongan Gaza

    Militer Israel Selamatkan 1 Sandera dari Terowongan Gaza

    Gaza City

    Militer Israel mengumumkan pasukannya berhasil menyelamatkan seorang sandera dari terowongan bawah tanah di Jalur Gaza bagian selatan. Penyelamatan sandera ini disebut Tel Aviv sebagai “operasi penyelamatan yang rumit”.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (28/8/2024), Kaid Alkadi yang berusia 52 tahun diculik oleh militan Palestina saat serangan Hamas melanda Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Militer Israel menyebut Alkadi berhasil diselamatkan oleh pasukannya di Jalur Gaza bagian selatan.

    Disebutkan bahwa Alkadi merupakan warga komunitas Bedouin Israel. Dia merupakan warga Rahat, sebuah kota di Israel yang mayoritas penduduknya keturunan Arab.

    Saat serangan Hamas terjadi tahun lalu, Alkadi sedang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah gudang yang ada di salah satu kibbutz di Israel bagian selatan, dekat perbatasan Gaza.

    “Kaid Alkadi telah diselamatkan… dalam operasi rumit di Jalur Gaza bagian selatan,” sebut militer Israel dalam pernyataannya

    “Dia dalam kondisi medis yang stabil dan sedang dipindahkan untuk pemeriksaan medis ke sebuah rumah sakit,” imbuh pernyataan tersebut.

    Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari, seperti dilansir Reuters, menyebut Alkadi diselamatkan oleh pasukan Israel dari dalam terowongan bawah tanah di Jalur Gaza bagian selatan. Namun dia tidak menjelaskan lebih detail soal operasi penyelamatan itu, dengan alasan bisa membahayakan keamanan sandera yang masih ditahan dan pasukan Israel di Jalur Gaza.

    “Kami berkomitmen untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk membawa para sandera kembali ke rumah mereka,” tegas Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Yoav Gallant, dalam pernyataan terpisah via media sosial X.

    Seorang pejabat militer Israel, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan Tel Aviv beroperasi di area yang menjadi tempat Alkadi ditemukan. Pasukan Israel melakukan navigasi sistem bawah tanah di mana para sandera diduga ditahan bersama militan Gaza dan bahan-bahan peledak.

    Menurut pejabat militer Israel tersebut, Alkadi ditemukan oleh pasukan Tel Aviv saat dia sendirian, dan langsung dievakuasi keluar dari terowongan bawah tanah.

    Laporan media lokal Israel menyebut Alkadi menuturkan dirinya tidak melihat matahari selama hampir delapan bulan, dan seorang sandera lainnya yang bersama dirinya selama dua bulan telah “meninggal di sebelah saya”.

    Nyaris 1.200 orang tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza. Lebih dari 250 orang lainnya disandera di Jalur Gaza, dengan saat ini diyakini sekitar 104 orang masih ditahan di daerah kantong Palestina itu usai puluhan dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata singkat pada November tahun lalu.

    Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas Hamas, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan sedikitnya 40.476 orang sejauh ini. Menurut kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagian besar korban tewas di Jalur Gaza adalah perempuan dan anak-anak.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Jakarta

    Pada Januari silam, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk mencegah pernyataan publik yang memicu genosida. Setengah tahun sesudah putusan itu, para kritikus mengeklaim Israel tidak melakukan tindakan yang cukup.

    “Bakar Gaza sekarang, tidak kurang dari itu!”

    Ketika Nissim Vaturi, wakil ketua parlemen Israe, Knesset menggunggah komentar tersebut di X pada November silam, platform tersebut kemudian memblokir akunnya dan memintanya menghapus unggahan tersebut.

    Nissim Vaturi melakukan apa yang diminta, dan akunnya telah diaktifkan kembali, namun dia tidak meminta maaf.

    Komentarnya adalah salah satu dari banyak pernyataan kontroversial yang dibuat oleh beberapa tokoh penting Israel ketika militer negara tersebut melakukan serangan udara dan operasi darat di Gaza.

    Tindakan Israel ini sebagai balasan atas serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Pada hari terjadinya serangan, Nissim Vaturi menulis: “Sekarang kita semua memiliki satu tujuan yang samamenghapus Jalur Gaza dari muka bumi.”

    Unggahan tersebut yang masih terlihat di X dikutip dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

    Dalam gugatannya, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dalam perang di Gaza.

    Namun Israel menyebut tuduhan tersebut “sepenuhnya tidak berdasar” dan didasarkan pada “klaim yang bias dan salah”.

    Sebagai bagian dari keputusan sementara pada Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus mencegah pernyataan publik yang memicu genosida.

    Meskipun pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk menerapkan putusan ini, Israel setuju untuk menyerahkan laporan yang merinci tindakan yang telah diambil untuk menyelidiki dan mengadili kemungkinan terjadinya hasutan.

    Pengadilan mengonfirmasi bahwa laporan tersebut diterima pada Februari lalu, namun belum mengumumkan isinya kepada publik.

    Beberapa pakar hukum yakin Israel tidak berbuat banyak untuk menyelidiki kasus-kasus potensial.

    Baca juga:

    “Warga Israel yang memicu genosida atau menggunakan retorika genosida kebal dari tuntutan,” kata pengacara hak asasi manusia Israel, Michael Sfard.

    Sulit untuk membuktikan adanya hasutan untuk melakukan genosida, yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional dan hukum Israel.

    Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkansecara keseluruhan atau sebagiansuatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama.

    Namun membedakan antara menghasut genosida dan menghasut kekerasan atau rasismedan apa yang bisa dianggap sebagai kebebasan berpendapatbisa jadi rumit.

    BBC telah mempelajari beberapa pernyataan yang dibuat Israel sejak perintah ICJ untuk melihat apakah mereka dapat melanggar putusan tersebut dan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk menilainya.

    Meskipun perintah ini ditujukan kepada Israel, BBC juga telah mengkaji bahasa yang digunakan dalam pidato sejumlah pejabat Hamas yang beberapa di antaranya menyebut akan mengulangi serangan mereka pada tanggal 7 Oktober.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendukung kebijakan yang mendorong warga Gaza untuk pindah secara sukarela. (EPA)

    Sebuah organisasi hak asasi manusia pro-Palestina yang terdiri dari jaringan para ahli dan peneliti di seluruh dunia yang memantau konflik tersebut, Law for Palestine, telah menyelidiki kasus-kasus yang diyakini bahwa pejabat Israel dan tokoh masyarakat lainnya telah memicu genosida.

    Daftarnya mencakup beberapa pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.

    Ben-Gvir telah menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza, dengan mengatakan bahwa orang Israel harus menetap di sana.

    Dia memimpin partai ultranasionalis yang banyak dikritik karena mendukung kebijakan anti-Arab yang diskriminatif secara rasial.

    Dia pernah dijatuhi hukuman sebelumnya oleh pengadilan Israelsebelum dia menjabat sebagai menterikarena menghasut rasisme dan mendukung terorisme.

    Baca juga:

    Seorang pria lanjut usia menggandeng tangan anggota keluarganya ketika dia berjalan melewati bangunan yang luluh lantak akibat pemboman Israel di kamp pengungsi Bureij, Gaza, 25 Agustus 2024. (Getty Images)

    Dua hari setelah keputusan ICJ pada Januari, ia menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza dan menggantikan mereka dengan pemukim Israel.

    Dia mengatakan bahwa untuk menghindari terulangnya serangan Hamas terhadap Israel “kita harus kembali ke rumah dan mengendalikan wilayah [Gaza] mendorong migrasi dan memberikan hukuman mati kepada teroris”, serta mengusulkan bahwa setiap emigrasi harus dilakukan secara sukarela.

    “Kami menganggap seruan agar penduduk Gaza mengungsi sebagai bagian dari pembersihan etnis yang sedang berlangsung di Gaza,” kata pendiri Law for Palestine, Ihsan Adel.

    Dia meyakini seruan tersebut harus dianggap sebagai hasutan untuk melakukan genosida, dan bahwa genosida sedang terjadi sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel.

    Namun tidak semua orang setuju dengan penilaiannya.

    “Saya tentu saja tidak akan membela pernyataan-pernyataan seperti itu, namun pernyataan-pernyataan tersebut tidak akan mencapai tingkat genosida,” kata Anne Herzberg, penasihat hukum di LSM Monitor, yang melaporkan aktivitas LSM internasional dari perspektif pro-Israel.

    Baik Ben-Gvir maupun Vaturi tidak menanggapi permintaan tanggapan dari BBC.

    Kaitan antara apa yang dikatakan politisi dan apa yang dikatakan tentara Israel merupakan bagian inti dari gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    Dalam video YouTube yang diunggah pada akhir 2023, sekelompok tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terdengar meneriakkan: “Menempati, mengusir, dan menetap.”

    Dan militer Israel telah membuat video lain sejak keputusan ICJ pada Januari yang mengejek dan merayakan kehancuran Gaza.

    IDF mengatakan kepada BBC bahwa mereka memeriksa laporan video yang beredar di dunia maya dan jika ada dugaan tindak pidana, polisi militer akan menyelidikinya dan “dalam beberapa kasus yang diperiksa, jika disimpulkan bahwa ekspresi atau perilaku tentara dalam rekaman tersebut tidak pantas itu ditangani sebagaimana mestinya”.

    Pasukan Israel beroperasi di Jalur Gaza pada Juni 2024. (Reuters)

    Sorotan juga tertuju pada para pemimpin agama Israel.

    Rabbi Eliyahu Mali menarik perhatian setelah ia memberikan ceramah pada Maret silam di sebuah konferensi yeshiva Zionis Israel, sekolah agama Yahudi yang memiliki keyakinan kuat pada Negara Israel.

    Rabbi Mali adalah kepala yeshiva yang merupakan bagian dari jaringan yang menerima dana dari Kementerian Pertahanan Israel. Siswanya menggabungkan studi Taurat dengan dinas militer.

    Dia menggambarkan ceramahnya tersebut mengenai “perlakuan terhadap penduduk sipil di Gaza selama perang”.

    Rekaman dibagikan secara online. Setelah mengutip seorang sarjana Yahudi abad ke-12 tentang perang suci, Rabbi Mali berkata: “[Dan jika demikian] aturan dasar yang kita miliki ketika kita melakukan perang mitzvah, dalam hal ini Gaza, menurut kitab suci, ‘Jangan biarkan jiwa tetap hidup,’ penjelasannya sangat jelasjika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda.”

    Dalam Yudaisme, perang mitzvah adalah perang membela kedaulatan Yahudi dan dianggap wajib dan bukan pilihan.

    Kami menghubungi Rabbi Mali dan tanggapan yang dikirim atas namanya menyatakan bahwa kata-katanya “sangat disalahartikan karena kutipannya diambil di luar konteks”.

    Baca juga:

    Dikatakan bahwa ia telah menguraikan posisi pada zaman dahulu, namun ia telah “menjelaskan dengan jelas bahwa siapa pun yang mengikuti perintah Alkitab saat ini akan menyebabkan kerugian besar bagi tentara dan negara” dan bahwa berdasarkan hukum nasional “adalah dilarang untuk menyakiti penduduk sipil mulai dari anak-anak hingga orang tua”.

    BBC menyaksikan keseluruhan ceramah dan dalam beberapa kesempatan dia mengingatkan hadirin mengenai poin-poin tersebut, termasuk pada kesimpulannya, dan juga mengatakan di awal: “Anda harus melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh perintah militer.”

    Namun, dalam ceramah tersebut, dia secara khusus menyebutkan masyarakat Gaza dengan mengatakan: “Saya pikir ada perbedaan antara penduduk sipil di tempat lain dan penduduk sipil di Gaza,” dan menambahkan klaim yang tidak berdasar bahwa “95% hingga 98% tertarik pada kematian kita, itu adalah mayoritas, itu mencengangkan.”

    Ketika seorang penonton bertanya tentang bayi, dia menjawab: “Sama Taurat mengatakan: ‘Jangan biarkan satu jiwa pun tetap hidup’ Hari ini dia masih bayi, besok dia laki-laki, besok dia menjadi pejuang.”

    Dalam ceramah tersebut, rabbi juga menceritakan apa yang ia katakan kepada putranya, yang pergi berperang setelah serangan 7 Oktober.

    Dia mengatakan putranya harus “membunuh segala sesuatu yang bergerak”.

    Dia menjelaskan posisinya dengan menambahkan bahwa komandan putranya telah mengatakan hal yang sama kepadanya dan bahwa dia menginstruksikan putranya untuk “mendengarkan perintah komandan”.

    Belakangan, dia menegaskan kembali bahwa dia tidak mengharapkan tentara melakukan apa yang ditetapkan dalam Taurat.

    Dia mengatakan bahwa jika hukum negara bertentangan dengan hukum Taurat, maka hukum negaralah yang harus dipatuhi dan “hukum negara hanya ingin membunuh teroris dan bukan penduduk sipil”.

    Eitay Mack, seorang pengacara dari kelompok Israel Tag Meir yang berkampanye melawan rasisme dan diskriminasi, mengatakan dia telah meminta polisi untuk menyelidiki rabbi tersebut atas dugaan hasutan untuk melakukan genosida, kekerasan dan terorisme.

    Ia mengaku masih menunggu kabar apakah pemeriksaan yang dimintanya akan dilakukan.

    EPASalah satu target Hamas pada 7 Oktober 2023 adalah festival musik Nova Israel.

    Klaim lain yang ditudingkan oleh Afrika Selatan pada sidang ICJ adalah tentang “pesan-pesan genosida yang secara rutin disiarkantanpa kecaman atau sanksidi media Israel”.

    Pada Februari, di saluran berita sayap kanan Channel 14, jurnalis Yaki Adamker mengatakan: “Warga Gaza, menurut saya, bisa mati kelaparan. Apa peduli saya terhadap mereka?”

    Pada April, seorang jurnalis Israel di saluran yang paling banyak ditonton di negara tersebut, Channel 12, Yehuda Schlesinger, menyuarakan sentimen serupa, dengan mengatakan: “Tidak ada orang yang tidak bersalah di Jalur Gaza, tidak ada. Mereka memilih Hamas, mereka menginginkan Hamas.”

    Bagi Anne Herzberg dari LSM Monitor, hal ini mungkin menunjukkan “kurangnya empati terhadap masyarakat di Gaza dan apa yang mereka alami,” namun “hal ini tidak menyerukan genosida”.

    BBC menghubungi kedua lembaga penyiaran tersebut tetapi tidak mendapat tanggapan.

    Terkait apakah pihak berwenang harus mengatur siaran dengan lebih ketat, pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard memperingatkan bahwa “regulator, yaitu negara, harus memastikan bahwa siaran publik tidak dieksploitasi” oleh orang-orang yang melontarkan komentar provokatif.

    Meskipun keputusan ICJ tentang pencegahan hasutan genosida ditujukan kepada Israel, Hamas juga dituduh membuat pernyataan dengan “niat genosida”.

    Getty ImagesYahya Sinwar menjadi pemimpin Hamas setelah Ismail Haniyeh terbunuh di Iran pada bulan Juli.

    “Bahasa anihilasi dalam piagam Hamas sering diulang-ulang oleh para pemimpinnya,” kata Tal Becker, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel.

    Pada 2021, Yahya Sinwar , yang baru saja menjadi pemimpin umum Hamas mengatakan: “Kami mendukung penghapusan Israel melalui jihad dan perjuangan bersenjata, ini adalah doktrin kami.”

    Dan, baru-baru ini, beberapa pejabat Hamas menyatakan mereka ingin mengulangi serangan tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orangsebagian besar warga sipildan 251 orang disandera.

    Pada November, anggota biro politik Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan: “Kita harus memberi pelajaran kepada Israel dan kita akan melakukan ini lagi dan lagi.”

    Pada waktu yang hampir bersamaan, pemimpin Hamas di luar negeri, Khaled Mashaal, mengatakan bahwa 7 Oktober “membuka jalan raya menuju penghapusan Israel”.

    Hamas tidak menanggapi permintaan komentar BBC.

    Banyak yang ingin melihat kelompok tersebut yang disebut sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lain pertanggungjawaban.

    “Sangat jelas bahwa mereka mempunyai niat melakukan genosida, dan kami sangat sedikit mendengar tentang investigasi Hamas, dan saya pikir itu adalah bagian yang hilang dalam seluruh konflik ini,” kata Anne Herzberg dari LSM Monitor.

    Pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese yang kritiknya terhadap tindakan Israel sangat ditentang, khususnya di Israel dan Amerika Serikat setuju bahwa para pemimpin Hamas harus bertanggung jawab.

    Namun dia mengatakan: “Ketika menilai genosida, kita tidak hanya harus melihat kata-kata yang diucapkan para pemimpin, tetapi juga kapasitas untuk melakukan genosida, yang tampaknya tidak dimiliki oleh Hamas.”

    Getty ImagesPada bulan Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus melakukan segala kemungkinan untuk mencegah genosida dan hasutan untuk melakukan genosida

    Berbeda dengan Israel, Hamas tidak bisa dibawa ke ICJ karena bukan sebuah negara. Namun badan lain, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dapat meminta pertanggungjawaban individu.

    Pada Mei, jaksa penuntutnya mengajukan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif dan Ismail Haniyeh (Haniyeh telah dibunuh di Iran dan Israel mengatakan mereka membunuh Deif di Gaza) karena kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

    Dia juga meminta surat perintah untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Baik Hamas maupun Israel bereaksi keras.

    Mengenai apa yang dilakukan pihak berwenang Israel untuk mencegah dan mengadili orang-orang yang dicurigai menghasut kekerasan, jaksa agung dan jaksa negara Israel telah mengakui bahwa pernyataan apa pun yang menyerukan kekerasan yang disengaja terhadap warga sipil “dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran penghasutan”.

    Tepat sebelum sidang ICJ pada Januari mereka mengatakan bahwa beberapa kasus sedang diperiksa.

    Namun baru-baru ini, Haaretz melaporkan bahwa jaksa penuntut negara merekomendasikan agar tidak ada penyelidikan kriminal yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat senior, termasuk menteri dan anggota Knesset, yang “mengundang untuk merugikan warga sipil di Jalur Gaza”. Keputusan akhir ada di tangan jaksa agung.

    BBC menghubungi pengacara negara Israel, komisaris polisi dan Kementerian Kehakiman untuk memberikan tanggapan.

    Hanya Kementerian Kehakiman yang menjawab, dengan mengatakan mereka harus menyeimbangkan “hak konstitusional atas kebebasan berpendapat sambil menjaga terhadap hasutan yang merugikan”.

    Mereka menambahkan: “Aparat penegak hukum terus-menerus bertindak untuk mengurangi pelanggaran hasutan, dan upaya ini telah diprioritaskan oleh jaksa agung Israel dalam beberapa bulan terakhir.”

    Dan ketika ICJ terus berupaya mencapai keputusan akhir dalam kasusnya, jumlah korban jiwa terus meningkatsejak Oktober, lebih dari 40.000 warga Palestina dilaporkan terbunuh di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

    Apa itu genosida?Genosida: Tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan secara fisik, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama; termasuk melukai tubuh dan dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik; diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional sejak tahun 1946Penghasutan untuk melakukan genosida: Konvensi Genosida PBB menyatakan bahwa penghasutan publik untuk melakukan genosida juga dapat dihukumPembersihan etnis: Suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok etnis atau agama untuk mengusir penduduk sipil dari kelompok lain dari suatu wilayah tertentu dengan kekerasan atau intimidasi.

    Sumber: Konvensi Genosida PBB dan Komisi Eropa

    (ita/ita)

  • Israel Yakin Iran Rencanakan Serangan, Bisa Terjadi Beberapa Hari Lagi

    Israel Yakin Iran Rencanakan Serangan, Bisa Terjadi Beberapa Hari Lagi

    Tel Aviv

    Komunitas intelijen Israel meyakini Iran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung terhadap pihaknya sebagai pembalasan atas pembunuhan tokoh penting Hamas di wilayahnya dua pekan lalu. Teheran diperkirakan akan melancarkan pembalasannya terhadap Tel Aviv dalam beberapa hari ke depan.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Senin (12/8/2024), keyakinan Israel itu diungkapkan oleh dua sumber yang dikutip oleh reporter Axios Barak Ravid dalam laporan terbarunya pada Minggu (11/8) waktu setempat.

    Ravid, dalam laporannya via media sosial X, menyebut bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant telah berbicara dengan Menhan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin, dan memberitahunya soal persiapan militer Iran yang menunjukkan negara itu mempersiapkan serangan skala besar terhadap Israel.

    Ditambahkan oleh Ravid bahwa serangan balasan Iran terhadap Israel bisa saja terjadi sebelum 15 Agustus, tanggal yang ditetapkan oleh AS, Mesir dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza terbaru. Tel Aviv telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan itu, sedangkan Hamas belum menanggapi.

    Timur Tengah dalam situasi siaga tinggi sejak pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan pembunuhan komandan senior Hizbullah Fuad Shukr di pinggiran Beirut dua pekan lalu. Iran dan proksi regionalnya, termasuk Hizbullah, menyalahkan Israel atas kedua pembunuhan itu dan bersumpah akan membalas.

    Meskipun Tel Aviv sendiri belum berkomentar apa pun soal kematian Haniyeh. Sejauh ini, Israel hanya mengaku bertanggung jawab atas kematian Shukr.

    Dalam pernyataan yang dirilis tak lama setelah kematian Haniyeh, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa menjadi tugas Teheran untuk membalas kematian Haniyeh mengingat pembunuhan itu terjadi di wilayah Iran.

    Wakil komandan Garda Revolusi Iran (IRGC), Ali Fadavi, dalam pernyataan pada Jumat (9/8) lalu mengatakan bahwa perintah Khamenei soal Israel harus “dihukum” atas pembunuhan Haniyeh akan dilaksanakan “dengan cara terbaik”.

    “Perintah (Khamenei) mengenai hukuman berat terhadap Israel dan balas dendam atas darah martir Ismail Haniyeh sudah jelas dan eksplisit,” ucapnya.

    “Akan dilaksanakan dengan cara terbaik,” tegas Fadavi dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Makin Panas! AS Kerahkan Kapal Selam Berpeluru Kendali ke Timur Tengah

    Makin Panas! AS Kerahkan Kapal Selam Berpeluru Kendali ke Timur Tengah

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran dan sekutunya atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah dua pekan lalu.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (12/8/2024), Pentagon atau Departemen Pertahanan AS mengumumkan pada Minggu (11/8) waktu setempat bahwa pengerahan kapal selam itu diperintahkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Lloyd Austin.

    Meskipun menurut postingan militer AS di media sosial, kapal selam bertenaga nuklir milik AS, USS Georgia, sudah berada di Laut Mediterania sejak Juli lalu, pengumuman secara terbuka soal pengerahan kapal selam menjadi hal yang jarang dilakukan AS.

    Pentagon menyebut Austin, setelah berbicara dengan Menhan Israel Yoav Gallant, memerintahkan kelompok penyerang pada kapal selam USS Abraham Lincoln untuk mempercepat pengerahannya ke kawasan Timur Tengah.

    “Menteri Austin menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk mengambil setiap langkah yang mungkin dilakukan untuk membela Israel dan menekankan penguatan postur dan kemampuan kekuatan militer AS di seluruh kawasan Timur Tengah mengingat semakin meningkatnya ketegangan regional,” sebut Pentagon dalam pernyataannya.

    Militer AS telah mengatakan pihaknya akan mengerahkan jet-jet tempur tambahan dan kapal perang Angkatan Laut ke kawasan Timur Tengah seiring upaya Washington untuk meningkatkan pertahanan Israel, sekutu dekatnya.

    Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat setelah pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan komandan senior Hizbullah Fuad Shukr di Lebanon dua pekan lalu. Israel telah mengaku bertanggung jawab atas kematian Shukr, namun belum berkomentar apa pun soal kematian Haniyeh.

    Namun Hamas dan Teheran bertekad untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Situasi semakin panas dengan Hizbullah, sekutu Hamas dan kelompok yang didukung Iran, juga bersumpah membalas dendam atas kematian Shukr.

    Situasi tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa perang yang berkecamuk di Jalur Gaza akan meluas menjadi perang yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

    Teheran, dalam pernyataannya, juga menyebut AS turut memikul tanggung jawab atas kematian Haniyeh karena dukungannya terhadap Israel.

    Reuters melaporkan beberapa personel AS dan koalisinya mengalami luka-luka dalam serangan drone di Suriah pada Jumat (9/8) pekan lalu. Serangan itu menjadi serangan terbesar kedua dalam beberapa hari terakhir terhadap pasukan Washington saat ketegangan meningkat di Timur Tengah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/lir)

  • Komandan Top Hizbullah Tewas saat Serangan Israel Memanas

    Komandan Top Hizbullah Tewas saat Serangan Israel Memanas

    Jakarta

    Serangan Israel yang menargetkan Hizbullah di Lebanon kian memanas. Komandan Hizbullah dilaporkan tewas dalam serangan terbaru Israel di wilayah itu.

    Dilansir Reuters, AFP Al Arabiya, Kamis (4/7/2024), sebuah pernyataan Hizbullah mengidentifikasi komandan yang tewas itu sebagai Mohammed Nasser, menyatakan dia sebagai martir tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Belum ada komentar langsung dari militer Israel.

    Sumber keamanan Lebanon mengatakan Nasser bertanggung jawab atas sebagian operasi Hizbullah di perbatasan, di mana kedua pihak melancarkan konflik terburuk sejak perang tahun 2006.

    Sumber itu mengatakan Nasser tewas dalam serangan Israel di luar kota Tirus di Lebanon selatan. Salah satu sumber mengatakan seorang petempur Hizbullah lainnya dan seorang warga sipil juga tewas.

    Sumber-sumber keamanan Lebanon itu mengatakan Nasser memiliki pangkat dan kepentingan yang sama bagi kelompok tersebut seperti Taleb Abdallah, seorang komandan tertinggi yang tewas dalam serangan Israel pada bulan Juni lalu. Kematiannya mendorong Hizbullah untuk menembakkan serangan drone dan roket terbesarnya sebagai pembalasan.

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Rabu, bahwa pasukan Israel akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan terhadap Hizbullah, tetapi mereka lebih memilih kesepakatan yang dinegosiasikan.

    “Kami menyerang Hizbullah dengan sangat keras setiap hari dan kami juga akan mencapai kesiapan penuh untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan di Lebanon, atau untuk mencapai kesepakatan dari posisi yang kuat. Kami lebih memilih kesepakatan, tapi jika kenyataan memaksa kami, kami akan tahu bagaimana cara melawannya,” kata Gallant seperti dikutip dalam pernyataan yang dikeluarkan kantornya.

    Konflik ini telah menimbulkan banyak korban di kedua sisi perbatasan, memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka.

    Serangan Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 300 petempur Hizbullah dan 87 warga sipil, menurut penghitungan Reuters. Israel mengatakan serangan-serangan dari Lebanon telah menewaskan 18 tentaranya dan 10 warga sipil.

    Hizbullah Kirim Puluhan Roket ke Israel

    Pada Selasa (2/7) kemarin, kelompok Hizbullah di Lebanon kembali meluncurkan puluhan roket ke Israel utara. Ini sebagai pembalasan atas serangan Israel yang menewaskan seorang warga sipil di selatan negara itu.

    Israel dan Hizbullah, sekutu kelompok Hamas, hampir setiap hari saling baku tembak lintas perbatasan sejak serangan Hamas ke Israel yang memicu perang di Jalur Gaza.

    “Para petempur Hizbullah meluncurkan puluhan roket Katyusha ke barak tentara di Israel utara sebagai tanggapan terhadap serangan musuh Israel… dan pembunuhan warga sipil,” kata kelompok perlawanan Lebanon tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Militer Israel mengidentifikasi “sekitar 15 proyektil… melintasi dari Lebanon, dan 10 berhasil dicegat tanpa menimbulkan korban,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Militer Israel juga mengatakan pihaknya menyerang “struktur militer Hizbullah” di daerah perbatasan desa Yarin.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Rezim yang Ancam Kehancuran Layak Dihancurkan

    Rezim yang Ancam Kehancuran Layak Dihancurkan

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, membalas Iran usai menyinggung ‘perang yang melenyapkan’. Iran sempat mengatakan Israel memulai agresi militer di Lebanon dengan menyebut ‘perang yang menghancurkan’.

    “Rezim yang mengancam kehancuran layak untuk dihancurkan,” kata Katz dalam postingannya di X, dilansir Reuters, Minggu (30/6/2024).

    Dia juga mengatakan Israel akan bertindak dengan kekuatan penuh terhadap Hizbullah yang didukung Iran jika mereka tidak berhenti menembaki Israel dari Lebanon dan menjauh dari perbatasan negara tersebut.

    Diketahui, meskipun Katz adalah anggota kabinet keamanan Israel, kebijakan perang sebagian besar dipimpin oleh PM Israel Benjamin Netanyahu dan sekelompok kecil menteri termasuk Gallant, yang mengunjungi Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan mengenai Gaza dan Lebanon.

    Perwakilan Iran di PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa jika Israel memulai ‘agresi militer skala penuh’ di Lebanon, ‘perang yang menghancurkan akan terjadi’.

    Sementara itu perwakilan Iran mengatakan dalam postingan di X, bahwa dalam peristiwa seperti itu ‘semua opsi, termasuk keterlibatan penuh semua front perlawanan, ada di atas meja’.

    Diketahui Hizbullah telah melakukan baku tembak dengan Israel sejak Oktober, bersamaan dengan perang Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan pekan ini bahwa mereka lebih memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan situasi ini.

    (yld/idn)

  • AS Desak Israel Cegah Eskalasi Konflik di Lebanon

    AS Desak Israel Cegah Eskalasi Konflik di Lebanon

    Washington DC

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mendesak Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut di Lebanon, saat serangan lintas perbatasan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah semakin meningkat.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (25/6/2024), desakan itu disampaikan Blinken saat Gallant melakukan kunjungan ke Washington DC pada Senin (24/6) waktu setempat. Pertemuan keduanya membahas berbagai hal, termasuk upaya-upaya mencapai kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Kunjungan Gallant ini bertujuan untuk menegaskan kembali nilai hubungan antara Israel dengan sekutu utamanya AS, setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu secara terbuka mengkritik Washington atas apa yang disebutnya sebagai penundaan pengiriman pasokan senjata.

    Dalam pertemuan selama dua jam dengan Gallant, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, Blinken membahas soal diplomasi tidak langsung antara Israel dan Hamas mengenai perjanjian yang “menjamin pembebasan semua sandera dan meringankan penderitaan rakyat Palestina”.

    “(Blinken) Menggarisbawahi pentingnya menghindari eskalasi konflik lebih lanjut dan mencapai resolusi diplomatik yang memungkinkan keluarga Israel dan Lebanon untuk kembali ke rumah-rumah mereka,” kata Miller dalam pernyataannya.

    Ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon semakin meningkat seiring maraknya serangan lintas perbatasan antara militer Tel Aviv dan Hizbullah yang didukung Iran.

    Netanyahu telah mengatakan bahwa pasukan Israel akan mengakhiri perang paling intens di Jalur Gaza dan akan mengerahkan pasukannya ke perbatasan utara yang berbatasan dengan Lebanon, meskipun dia menganggap tindakan itu sebagai langkah defensif.

    Selain bertemu Blinken, Gallant juga bertemu dengan pemimpin badan intelijen pusat AS, CIA, Bill Burns, yang menjadi sosok penting AS dalam negosiasi untuk membebaskan para sandera dari Hamas.

    “Saya ingin menekankan bahwa komitmen utama Israel adalah memulangkan para sandera, tanpa terkecuali, kepada keluarga dan rumah mereka,” tegas Gallant sebelum bertemu Burns.

    “Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memulangkan mereka,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Gallant juga menegaskan aliansi Israel-AS sangat penting. Penegasan ini menjadi pendekatan berbeda yang diambil Gallant, setelah Netanyahu dalam beberapa hari terakhir membuat kesal pemerintahan Presiden Joe Biden dengan menuduh AS mengurangi pengiriman senjata dan amunisi.

    “Aliansi antara Israel dan Amerika Serikat, yang dipimpin oleh AS selama bertahun-tahun, sangatlah penting,” tegasnya.

    Selain militer Israel sendiri, ujar Gallant, “hubungan kami dengan AS adalah elemen terpenting bagi masa depan kami dari sudut pandang keamanan”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tel Aviv

    Gencatan senjata di Gaza, Palestina, kini menjadi tanda tanya. Hal itu menyusul langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang Israel.

    Netanyahu membubarkan kabinet perang usai tokoh berhaluan tengah, Benny Gantz, pergi dari pemerintahan. Dilansir Reuters, Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), Netanyahu membubarkan kabinet perangnya pada Senin (17/6).

    Langkah Netanyahu ini sudah diperkirakan secara luas setelah kepergian Benny Gantz yang merupakan mantan panglima militer berhaluan tengah.

    Absennya Gantz dalam pemerintahan Netanyahu meningkatkan ketergantungan Netanyahu pada sekutu ultra-nasionalis yang menentang gencatan senjata dengan Hamas. Hal ini diprediksi menambah tantangan terhadap perundingan gencatan senjata untuk perang di Gaza, Palestina.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang tersebut terdiri dari Netanyahu, Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Nasib Gencatan Senjata di Gaza

    Netanyahu diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu.

    Badan itu didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 37.000 warga.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media. Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras.

    Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata. Bergantung pada kabinet keamanan secara penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusan soal perang.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana. Posisi itu sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Namun, Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Tentang Kabinet Perang yang Dibubarkan Netanyahu Usai Ditinggal Tokoh Moderat

    Tentang Kabinet Perang yang Dibubarkan Netanyahu Usai Ditinggal Tokoh Moderat

    Tel Aviv

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang. Apa sebenarnya kabinet perang tersebut?

    Dilansir Al-Jazeera, Selasa (18/6/2024), pembubaran kabinet perang ini dilakukan menyusul penarikan mundur tokoh oposisi beraliran moderat, Benny Gantz, dari kabinet perang. Kabinet perang yang beranggotakan enam orang sekarang akan digantikan oleh ‘kitchen cabinet’, di mana Netanyahu dapat berkonsultasi untuk mendapatkan nasihat mengenai perang di Gaza.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang itu terdiri dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, saingan utamanya, mantan jenderal Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Pada bulan Januari 2024, surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan Gallant dan Netanyahu ‘tidak lagi berbicara satu sama lain’ dan pertemuan kabinet perang telah menjadi ‘arena memalukan untuk menyelesaikan masalah, pertempuran dan diskusi yang tidak menghasilkan apa-apa’.

    Terbaru, Gantz dan pengamat Eisenkot yang berasal dari Partai Persatuan Nasional keluar dari kabinet perang pada 9 Juni 2024. Mereka pergi karena merasa kurangnya rencana untuk Gaza setelah serangan terjadi dan menewaskan lebih dari 37.000 orang Palestina.

    “Itu adalah bagian dari perjanjian koalisi dengan Gantz, atas permintaannya. Saat Gantz pergi, tidak ada forum seperti itu lagi,” ujar Netanyahu seperti disampaikan salah satu pejabat.

    Kepergian Gantz meningkatkan tekanan dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang sedang melobi untuk bergabung dengan kabinet perang internal. Dalam suratnya kepada Netanyahu tertanggal Kamis, Ben-Gvir menulis bahwa perang Israel telah ‘dilakukan secara rahasia’, selama delapan bulan terakhir, melalui ‘forum terbatas yang mengubah nama dan definisinya secara berulang-ulang, semua untuk tujuan semata-mata kendali atas keputusan dan menghindari diskusi tentang posisi lain yang akan menantang konsepsi lama’.

    Pembubaran kabinet perang ini diprediksi akan membuat perundingan gencatan senjata di Gaza menjadi tidak jelas. Israel sendiri sedang menghadapi serangan dari Hizbullah di Lebanon yang terletak di sisi utara negaranya.

    (haf/imk)

  • Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Tel Aviv

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang usai ditinggal oleh Benny Gantz, pensiunan jenderal dan anggota parlemen yang dikenal sebagai tokoh moderat. Netanyahu kini diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas.

    Dilansir Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), pembubaran kabinet perang ini kemungkinan besar mengurangi peluang gencatan senjata di Jalur Gaza dalam waktu dekat. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu – sebuah badan yang didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media.

    Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras. Namun, Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata dan ketergantungannya pada kabinet keamanan penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusannya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang akan bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    2 Menteri Problematik di Sisi Netanyahu

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka juga terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza, yang merupakan rumah bagi 1,5 juta pengungsi. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana – sebuah posisi yang sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel. Terakhir adalah kedudukan internasional mereka, yang cukup bermasalah.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Secara fundamental, keberadaan keduanya akan melemahkan peran potensial apa pun dalam kabinet perang.

    Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)