Tag: Yoav Gallant

  • Israel dan Hamas Hampir Mencapai Kesepakatan Gencatan Senjata ‘Kecil’ Selama Dua Bulan – Halaman all

    Israel dan Hamas Hampir Mencapai Kesepakatan Gencatan Senjata ‘Kecil’ Selama Dua Bulan – Halaman all

    Israel dan Hamas Hampir Mencapai Kesepakatan Gencatan Senjata ‘Kecil’ Selama Dua Bulan

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata “kecil” , Otoritas Penyiaran Israel melaporkan pada Minggu (8/12/2024), mengutip sumber politik.

    Otoritas penyiaran mengutip sumber Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan kalau kedua pihak hampir menyelesaikan kesepakatan yang akan mencakup gencatan senjata selama dua bulan.

    Kesepakatan itu juga akan melibatkan pembebasan tahanan berdasarkan ” kasus kemanusiaan ,” termasuk orang lanjut usia, wanita, yang terluka dan sakit, serta penarikan tentara Israel dari sebagian Jalur Gaza, kata sumber tersebut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Hamas dan negara-negara mediator, Mesir dan Qatar belum mengomentari laporan tersebut.

    Delegasi Hamas yang dipimpin oleh wakil pemimpin Khalil al-Hayya meninggalkan Kairo Minggu malam setelah pertemuan dengan kepala Badan Intelijen Umum Mesir, Mayjen Hassan Rashad, di mana mereka membahas upaya untuk melaksanakan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Delegasi tersebut menekankan komitmennya untuk memastikan keberhasilan upaya ini dan mengakhiri agresi terhadap rakyat Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengklaim dalam percakapan dengan keluarga sandera Israel di Gaza bahwa jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah pada hari Minggu dapat berkontribusi pada kesepakatan pertukaran sandera di Gaza.

    Israel memperkirakan saat ini ada 101 tahanan Israel yang ditahan di Gaza.

    Upaya mediasi yang dipimpin oleh AS, Mesir dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas telah gagal karena penolakan Netanyahu untuk menghentikan konflik yang sedang berlangsung.

    Israel telah melancarkan perang genosida di Jalur Gaza, yang mengakibatkan kematian lebih dari 44.600 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, sejak serangan lintas perbatasan oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

    Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza.

    Tekanan dari Keluarga Sandera

    Pada saat suasana optimis menyebar di Israel mengenai pencapaian kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas di Jalur Gaza, keluarga para tahanan Israel mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan agar tidak menunda-nunda dan menuntut penyelesaian kesepakatan yang komprehensif dan tidak parsial.

    Dan mereka pergi ke Dewan Keamanan PBB menuntut agar kesepakatan semacam itu disetujui dan diberlakukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan persetujuan bulat dari negara-negara besar.

    Einav Zengawker, ibu dari Matan tentara yang ditangkap Hamas, mengatakan bahwa kesepakatan parsial berarti anak saya akan tetap ditahan sampai tahap berikutnya di masa depan. 

    “Hanya Tuhan yang tahu kapan hal itu akan terjadi, dan itu mungkin tidak akan pernah terjadi.”

    Pernyataan tersebut ditujukan kepada lima negara besar, meminta agar mereka tidak menggunakan hak veto terhadap keputusan tersebut.

    Jelas terlihat bahwa demonstrasi protes yang terjadi pada Sabtu dan Minggu malam semakin meningkat kekuatannya, mencapai lebih dari 45 ribu orang di 30 lokasi di seluruh Israel, menuntut kembalinya 100 sandera yang ditahan oleh Hamas dan menentang kebijakan Israel. 

    Tel Aviv menyaksikan tiga demonstrasi: Dua diantaranya bersifat tradisional dalam isu tahanan, dan yang ketiga menentang rencana pemerintah untuk menggulingkan pemerintah dan melemahkan sistem peradilan. 

    Demonstrasi ketiga melibatkan 12.000 demonstran, dan merupakan demonstrasi pertama sejak Agustus lalu. Ketua Asosiasi Pengacara, Amit Baker, angkat bicara mengenai hal ini dan mengatakan bahwa pemerintah telah kembali melaksanakan rencana kudetanya. 

    Dia menambahkan: “Mereka percaya bahwa kampanye protes telah memudar, jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan gelombang undang-undang tersebut.” 

    Kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa revolusi kita belum memudar, bahwa keinginan kita terhadap demokrasi masih membara dalam diri kita, dan bahwa kita bertekad untuk menggulingkan pemerintah.” 

    Dia meminta masyarakat untuk keluar dalam jumlah ratusan ribu. “Sampai tanah berguncang di bawah kaki Netanyahu.”

    Ribuan orang berpartisipasi dalam pawai besar-besaran di Lapangan Sandera di Lapangan Museum Tel Aviv. 

    Polisi Israel menangkap lima orang (4 atas tuduhan perilaku tidak tertib, dan satu karena menyerang petugas polisi), dan 3 tahanan di bawah umur dibebaskan. 

    Sementara ribuan lainnya berdemonstrasi di Jalan Begin di kota, di mana api dinyalakan dan padam setelah beberapa saat. 

    Tiga pengunjuk rasa terluka akibat penyerangan polisi, termasuk seorang wanita muda yang kepalanya beberapa kali terbentur tanah.

    Yang menonjol di antara para demonstran adalah Einav Zengawker, ibu dari tentara Matan yang ditangkap, yang dikenal sangat kuat dan telah memimpin demonstrasi selama 14 bulan, namun ia pingsan di atas panggung. 

    Beberapa jam yang lalu, Hamas menerbitkan rekaman yang menunjukkan putranya masih hidup, dan menuntut upaya serius untuk membebaskannya. 

    Netanyahu meneleponnya dan memberitahunya bahwa pemerintahnya sedang mendekati kesepakatan dan melakukan segala upaya. Dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya. 

    Saya memperingatkannya: “Hari ini Anda berbicara tentang optimisme.” Jangan biarkan kesepakatan itu gagal lagi, seperti yang Anda lakukan di masa lalu. Jangan korbankan anakku demi mempertahankan tahtamu.” 

    Dia meminta Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan bergerak menuju kesepakatan komprehensif, “semua untuk semua.”

    Nofer Buchstab, saudara perempuan Yjav Buchstab, yang diculik pada 7 Oktober 2023, dan dibunuh saat berada dalam tahanan Hamas, mengatakan: 

    “Selama berbulan-bulan kami telah mengatakan bahwa tekanan militer membuat mereka menghadapi bahaya dan sekarang fakta berbicara Orang-orang bersenjata telah menculik (Hamas) membunuh saudara saya dan selamanya akan tetap bersalah atas pembunuhannya, namun pemerintah mendikte, dan terus mendikte, kebijakan mengorbankan sandera. Anda terbawa dalam balas dendam dan peperangan dan melupakan kehidupan sepanjang perjalanan.” 

    Dia berbicara kepada Netanyahu dan berkata: “Anda membual bahwa Anda mempersiapkan putra kami agar kami dapat menguburkannya dengan cara yang tertib.” 

    “Ya, itu nyaman, tapi Anda meremehkan kami. Kami ingin anak-anak kami hidup, bukan mati, jadi hentikan perang sehingga kami memiliki harapan untuk membebaskan mereka hidup-hidup.”

    Forum Keluarga percaya bahwa peningkatan nyata dalam jumlah demonstran malam ini menunjukkan harapan bahwa partisipasi dalam demonstrasi di masa depan akan meningkat.

     

    (oln/anadolu/*)

     

     

  • Terungkap Alasan Israel Bebaskan 18 Warga Palestina, Langsung Dipindahkan ke RS – Halaman all

    Terungkap Alasan Israel Bebaskan 18 Warga Palestina, Langsung Dipindahkan ke RS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Sabtu (7/12/2024), Israel mengambil langkah signifikan dengan membebaskan 18 warga Palestina dari berbagai penjara.

    Warga Palestina ini segera dipindahkan ke rumah sakit pemerintah di Gaza selatan untuk menjalani pemeriksaan medis, Middle East Monitor melaporkan.

    Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi fisik mereka, yang sebelumnya menunjukkan indikasi penyiksaan dan kekerasan.

    Menurut laporan Anadolu Agency, sebuah sumber medis dari Rumah Sakit Eropa Gaza menyatakan bahwa para warga Palestina yang dibebaskan telah dipindahkan ke rumah sakit untuk pemeriksaan.

    Tindakan ini bukan tanpa alasan; beberapa bulan terakhir, banyak tahanan yang dilepaskan dalam kondisi kesehatan yang memprihatinkan.

    Kesaksian dari tahanan yang telah dibebaskan sebelum ini mengungkapkan bahwa mereka mengalami pemukulan, penyiksaan, penghinaan, dan interogasi selama penahanan mereka.

    Kondisi yang dialami oleh para tahanan ini menjadi perhatian serius, mengingat banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan perawatan yang layak.

    Sejak serangan darat yang dimulai pada 27 Oktober, militer Israel telah menahan ribuan warga Palestina, termasuk wanita, anak-anak, pekerja kesehatan, dan personel pertahanan sipil.

    Meskipun sejumlah kecil dari mereka telah dibebaskan, nasib banyak tahanan lainnya masih tidak diketahui.

    Israel telah terlibat dalam konflik yang terus berlanjut di Jalur Gaza, yang mengakibatkan lebih dari 44.600 kematian, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

    Situasi ini mengundang banyak perhatian dan kecaman internasional.

    Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Selain itu, Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional terkait perangnya di Gaza.

    Kejadian-kejadian ini menimbulkan banyak tanda tanya di tingkat internasional mengenai keadilan dan hak asasi manusia.

    Banyak pihak mengecam tindakan kekerasan yang terus berlanjut dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat.

    Lebih dari 4.000 orang diamputasi di Gaza

    Mohammad Abu Salmiya, Direktur Rumah Sakit al-Shifa, mengatakan dalam sebuah konferensi yang diadakan untuk memperingati Hari Internasional Penyandang Disabilitas di Kompleks Medis Nasser di Gaza selatan, bahwa “mayoritas dari mereka yang kehilangan anggota tubuh adalah anak-anak”.

    “Lebih dari 4.000 orang telah diamputasi anggota tubuh bagian atas atau bawah sejak dimulainya genosida,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa lebih dari 2.000 orang dengan cedera tulang belakang dan otak kini terbaring di tempat tidur dan sangat membutuhkan rehabilitasi.

    Ribuan orang lainnya menderita gangguan pendengaran dan penglihatan akibat pemboman yang tiada henti, tambahnya.

    Kelaparan dan penyakit merajalela di Gaza

    Krisis kemanusiaan di Gaza makin memburuk dari hari ke hari dan “rintangan” dalam penyediaan bantuan harus disingkirkan, kata kepala UNRWA Philippe Lazzarini.

    “Kita kehabisan kata-kata. Kelaparan dan penyakit merajalela,” katanya dalam sebuah posting di X, mengomentari posting oleh anggota parlemen Partai Buruh Inggris Annaliese Dodd, yang menyebut situasi di Gaza “tidak dapat ditoleransi”.

    “Kini saatnya bagi semua pihak untuk mendukung UNRWA – tulang punggung operasi bantuan internasional di Gaza,” imbuh Lazzarini.

    UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina, mengatakan pada tanggal 1 Desember bahwa mereka telah menghentikan pengiriman bantuan melalui penyeberangan Karem Abu Salem (dikenal sebagai Kerem Shalom oleh orang Israel) antara Israel dan Gaza karena masalah keamanan yang mereka salahkan pada Israel.

    Serangan Israel memutus aliran listrik

    Rumah Sakit Kamal Adwan telah terputus aliran listriknya sepenuhnya setelah serangan Israel berulang kali terhadap generator utama dan tangki bahan bakar di rumah sakit tersebut.

    Tim medis di sana telah menyatakan keprihatinan yang mendalam atas memburuknya kondisi pasien di unit perawatan intensif dan orang-orang yang terluka yang sangat membutuhkan perawatan medis tingkat lanjut.

    Rumah sakit tersebut saat ini terperangkap dalam cengkeraman operasi militer yang sedang berlangsung di wilayah utara Gaza yang semakin meningkat dari hari ke hari tanpa ada henti di lapangan.

    Mereka telah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera bertindak dan memberi mereka perlindungan.

    Tetapi bagian utara Gaza telah menjadi sasaran operasi militer tanpa henti yang telah mengubah sebagian besar fasilitas medis, bersama dengan infrastruktur sipil, menjadi puing-puing.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Angkatan Udara Israel Cegat Rudal yang Diluncurkan dari Yaman, Tak Ada Sirene Berbunyi – Halaman all

    Angkatan Udara Israel Cegat Rudal yang Diluncurkan dari Yaman, Tak Ada Sirene Berbunyi – Halaman all

    Angkatan Udara Israel Cegat Rudal yang Diluncurkan dari Yaman, Tak Ada Sirene Berbunyi

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel pada Sabtu (7/12/2024) mengklaim kalau angkatan udaranya telah mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman sebelum memasuki wilayah udara Israel.

    Mengunggah pemberiahuan di platform X, juru bicara militer Israel mengkonfirmasi bahwa rudal itu dicegat oleh angkatan udara sebelum melanggar wilayah udara Israel.

    “Tidak ada sirene yang dipicu (pencegatan rudal),” tambahnya dalam laporan yang dilansir Anews, Sabtu.

    Sejak November 2023, Houthi Yaman telah menargetkan kapal kargo yang terkait dengan Israel atau Israel di Laut Merah dengan rudal dan drone, serta meluncurkan serangan di wilayah Israel.

    Pemimpin kelompok Ansar Allah, Abdul Malik Al-Houthi, mengumumkan Kamis lalu kalau tingkat kejahatan Israel selama 14 bulan telah mencapai titik di mana beberapa orang Israel sendiri mengakui bahwa itu adalah kejahatan genosida dan pembersihan etnis.

    Al-Houthi menekankan bahwa Kejahatan Israel terus berlanjut di Tepi Barat terhadap rakyat Palestina, selain menargetkan tempat-tempat suci Islam

    Houthi mengatakan tindakan ini dalam solidaritas dengan Gaza di tengah perang genosida Israel yang dimulai pada Oktober 2023 dan sejauh ini telah menewaskan lebih dari 44.600 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

    Bulan lalu Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional karena perangnya di Gaza.

    Dalam foto selebaran yang disediakan oleh pusat media Houthi, para petempur Houthi berpartisipasi dalam latihan militer pada 12 Maret 2024, di Sana’a, Yaman. (HandOut/Houthi via Getty Images)

    Operasi Gabungan dengan Irak

    Angkatan Bersenjata Yaman di pemerintah Sanaa mengumumkan pada tanggal 3 Desember bahwa mereka telah melaksanakan beberapa operasi gabungan dengan Perlawanan Islam di Irak (IRI) sebagai kelanjutan dari kampanye mereka dalam mendukung Gaza dan Palestina.

    Tentara Yaman dan faksi perlawanan Irak menyerang beberapa target di utara dan selatan Israel.

    “Angkatan Bersenjata Yaman, bekerja sama dengan Perlawanan Islam di Irak, melancarkan tiga operasi militer terhadap musuh Israel selama 48 jam terakhir,” kata Yahya Saree, juru bicara tentara pemerintah Sanaa, yang bergabung dengan gerakan perlawanan Ansarallah Yaman. 

    Operasi gabungan tersebut adalah sebagai berikut: “Dua operasi menargetkan dua target Israel di wilayah Palestina utara yang diduduki dengan sejumlah pesawat tanpa awak, dan operasi ketiga menargetkan target vital di wilayah Umm al-Rashrash (Eilat) dengan sejumlah pesawat tanpa awak.” 

    “Kami akan terus bersama para pejuang perlawanan Irak untuk menanggapi kejahatan musuh Israel terhadap saudara-saudara kami di Jalur Gaza,” lanjut pernyataan Yaman, seraya menambahkan bahwa operasi ini tidak akan berhenti sampai agresi berhenti dan pengepungan di Jalur Gaza dicabut.

    Sejak gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diumumkan akhir bulan lalu, tentara Yaman terus melakukan operasi angkatan laut serta serangan yang menargetkan wilayah Israel. 

    Tentara Israel mengumumkan pencegatan rudal balistik Yaman di luar wilayah udara Israel pada hari Minggu. 

    Hari itu, tentara Yaman menyatakan mereka menargetkan kapal perusak AS dan tiga kapal pasokan dengan rudal dan drone. 

    Sumber-sumber dalam perlawanan Irak mengonfirmasi minggu lalu bahwa mereka akan melanjutkan operasi untuk mempertahankan Gaza. 

    “Para pemimpin Komite Koordinasi Perlawanan Irak mengadakan pertemuan penting dan sepakat selama pertemuan tersebut untuk melanjutkan serangan melalui pesawat tanpa awak dan rudal canggih terhadap Israel pada tahap berikutnya, bahkan setelah gencatan senjata di Lebanon,” Kantor Berita Shafaq melaporkan pada tanggal 27 November, mengutip sumber dalam IRI. 

    Operasi Yaman-Irak bertepatan dengan serangan besar-besaran yang didukung Turki yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis terhadap Tentara Arab Suriah (SAA) di Suriah utara. 

    Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin serangan terhadap Suriah, diketahui memiliki hubungan yang erat dengan Israel. 

    “Upaya entitas Zionis untuk membuka front sekunder melalui agen-agennya di Suriah, yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dan membubarkan Nexus Perlawanan, tidak akan melemahkan tekad kami,” kata Akram al-Kaabi, sekretaris jenderal Gerakan Al-Nujaba Irak, pada tanggal 3 Desember. 

    “Fokus kami akan tetap teguh pada Al-Aqsa, dan kami tidak akan goyah dalam mendukung Gaza atau menyimpang dari tujuan utama kami: Pembebasan Palestina yang diduduki,” tambahnya. 

     

    (oln/mba/Anws/TC/*)

     

  • Hamas Bertemu Utusan Rusia Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Hamas Bertemu Utusan Rusia Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    ERA.id – Delegasi Hamas bertemu dengan utusan tinggi Rusia pada Jumat (6/12/2024) untuk membahas kemungkinan tercapainya gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

    Kelompok perjuangan Palestina itu mengatakan pihaknya bertemu dengan utusan khusus Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika Selatan, Mikhail Bogdanov, di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas cara mencapai gencatan senjata dan mekanisme mengatasi perkembangan regional.

    Dikutip dari Anadolu, dalam pertemuan tersebut, Bogdanov menegaskan kembali sikap teguh Rusia dalam mendukung hak-hak Palestina serta menekankan perlunya gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Kedua pihak juga mempelajari pembentukan “komite pendukung masyarakat Palestina”, yang diharapkan akan mengelola Gaza setelah serangan Israel.

    Hamas pada Kamis (5/12/2024) mengatakan telah menerima usulan Mesir soal pembentukan komite Palestina bersama untuk mengelola Gaza setelah perang.

    Kelompok itu menyampaikan persetujuannya atas usulan Mesir untuk membentuk komite itu, yang akan berfungsi melalui mekanisme nasional yang inklusif.

    Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza, menyusul serangan Hamas pada Oktober 2023, hingga menewaskan lebih dari 44.600 korban.

    Genosida oleh Israel di Gaza, yang telah memasuki tahun kedua, menuai kecaman internasional yang semakin meningkat.

    Selain itu, Israel juga memblokir pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk memusnahkan penduduk. Tindakan Israel itu dikecam para pejabat dan lembaga internasional.

    Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu serta mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Di Mahkamah Internasional (ICJ), Israel juga menghadapi kasus genosida atas perang mematikan yang dilancarkannya di Gaza.

  • Al Qassam: Kami Berhasil Menargetkan 50 Orang Tentara Israel dengan Bom Antipersonel di Tel Al-Hawa – Halaman all

    Al Qassam: Kami Berhasil Menargetkan 50 Orang Tentara Israel dengan Bom Antipersonel di Tel Al-Hawa – Halaman all

    Al Qassam: Kami Berhasil Menargetkan 50 Orang Tentara Israel dengan Bom Antipersonel di Tel Al-Hawa

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok Palestina Hamas, mengumumkan pada Kamis (5/12/2024) kalau mereka menargetkan 50 tentara Israel (IDF) dengan alat peledak antipersonel di lingkungan Tel al-Hawa, Kota Gaza. 

    Al-Qassam menyebut sasaran penargetan kali ini adalah para personel infanteri IDF yang tengah berpatroli jalan kaki di wilayah tersebut. 

    “Kami berhasil menargetkan patroli jalan kaki Israel yang terdiri dari 50 tentara dengan alat peledak antipersonel di dekat Masjid Al-Falah,” kata Al Qassam dalam sebuah pernyataan tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Israel melancarkan perang genosida di Jalur Gaza pada bulan Oktober tahun lalu, menewaskan hampir 44.600 orang, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 105.700 orang.

    Tahun kedua genosida di Gaza telah menuai kecaman internasional yang semakin meningkat, dengan para pejabat dan lembaga melabeli serangan dan pemblokiran pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk menghancurkan suatu populasi.

    Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza.

    Kekuatan Senjata Tak Bisa Selamatkan Sandera

    Sebelumnya, Hamas mengatakan pada Kamis (5/12/2024) kalau kematian enam sandera Israel selama serangan udara militer Israel (IDF) di dekat tempat mereka ditahan membuktikan kegagalan cara-cara militer untuk menyelamatkan para tawanan.

    Seperti diketahui, pada Rabu (4/12/2024) Tentara Israel mengklaim kalau keenam sandera yang jasadnya ditemukan di Gaza pada Agustus silam kemungkinan ditembak mati oleh para penculik mereka pada bulan Februari, sekitar waktu yang sama ketika serangan udara Israel menghantam dekat tempat mereka ditahan di kota selatan Khan Younis.

    “Kematian lebih banyak tawanan di tangan tentara mereka menegaskan kegagalan teori (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu untuk membebaskan tawanan dengan kekerasan, dan bahwa tekanan militer tidak membebaskan sandera , tetapi membunuh mereka,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, Kamis dilansir Anews.

    “Netanyahu bertanggung jawab langsung atas kematian puluhan tawanan karena ia gagal mencapai kesepakatan , ” kata kelompok perlawanan tersebut.

    “Tidak ada alternatif selain menghentikan agresi, penarikan pasukan pendudukan, dan (mencapai) kesepakatan pertukaran,” tegasnya.

    Israel, yang menurut kelompok tahanan menahan sekitar 10.000 warga Palestina di penjaranya, memperkirakan ada 101 tawanan Israel di Gaza.

    Hamas mengatakan bahwa 33 tawanan Israel telah tewas dalam serangan udara Israel yang membabi buta di Gaza.

    Upaya mediasi yang dipimpin oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas telah gagal karena penolakan Netanyahu untuk menghentikan perang.

    Israel melancarkan perang genosida di Jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 44.530 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 105.500 orang.

    Tahun kedua genosida di Gaza telah menuai kecaman internasional yang semakin meningkat, dengan para pejabat dan lembaga mengecam serangan dan pemblokiran pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk menghancurkan penduduk.

    Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza.

    Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz (Tehran Times)

    Israel Klaim Hamas Sudah Tertekan 

    Di sisi lain, Israel mengklaim kalau Hamas sudah dalam posisi tertekan, sedemikian rupa hingga milisi perlawanan Palestina siap menerima gencatan senjata.

    Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz pada Rabu.

    Katz menyatakan optimismenya mengenai tercapainya kesepakatan mengenai tahanan yang ditahan oleh kelompok perlawanan di Jalur Gaza.

    Media Israel mengutip Katz yang mengatakan bahwa tekanan terhadap Gerakan Hamas semakin meningkat.

    “Kami benar-benar dapat mencapai kesepakatan mengenai para sandera saat ini,” katanya.

    Dalam klip video yang disiarkan dua hari lalu, Hamas mengumumkan terbunuhnya 33 tahanan Israel yang ditahannya, karena sebagian besar dari mereka tewas akibat pemboman tentara pendudukan Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak dimulainya agresi pada tahun 2018. Oktober 2023.

    Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump Senin lalu mengancam dengan “neraka di Timur Tengah jika para tahanan di Gaza tidak dibebaskan sebelum pelantikannya pada 20 Januari.”

    Trump mengatakan, dalam sebuah postingan di platform media sosial, “Para pejabat akan menerima pukulan yang lebih parah daripada yang pernah diterima siapa pun dalam sejarah Amerika Serikat yang panjang dan kaya… Bebaskan para tahanan sekarang.”

    Hamas menyerukan diakhirinya perang dan menyelesaikan penarikan Israel dari Jalur Gaza dalam kerangka perjanjian apa pun untuk membebaskan tahanan yang tersisa, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan perang sampai Hamas dilenyapkan dan memastikan bahwa mereka tidak menyerah pada ancaman bagi Israel.

     

    (oln/khbrn/Anews/*)

  • Bertemu di Kairo, Fatah dan Hamas Bahas Wacan Pembukaan Koridor Rafah

    Bertemu di Kairo, Fatah dan Hamas Bahas Wacan Pembukaan Koridor Rafah

    ERA.id – Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) dan kelompok perjuangan Hamas melakukan pertemuan di Kairo, Minggu (1/12). Pertemuan itu guna menindaklanjuti usulan Mesir soal pembukaan kembali koridor perbatasan Rafah.

    “Fatah sangat mendukung penghentian segera perang Israel terhadap Jalur Gaza, mempercepat pengiriman bantuan, dan memulai rekonstruksi,” kata pejabat Fatah, Abdullah Abdullah, dikutip Anadolu, Senin (2/12/2024).

    “Delegasi Fatah hadir di Kairo untuk berdiskusi dengan delegasi Hamas mengenai usulan Mesir terkait pembukaan kembali lintasan perbatasan Rafah (antara Gaza dan Mesir) dan pengelolaannya oleh Otoritas Palestina di sisi Palestina,” sambungnya.

    Diketahui, perbatasan Rafah yang juga sebagai jalur utama bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza ditutup oleh Mesir sejak Mei lalu. Penutupan ini dilakukan Mesir setelah Israel menguasai sebagian besar wilayah Palestina. 

    Mesir menuntut penghentian pendudukan tersebut agar lintasan perbatasan dapat dibuka kembali.

    Meski demikian, Abdullah tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang usulan-usulan Mesir tersebut.

    Menurut surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, delegasi Hamas yang dipimpin oleh pejabat tinggi Khalil al-Hayya tiba di ibu kota Mesir untuk bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Umum Mesir, Mayor Jenderal Hassan Mahmoud Rashad, pada Sabtu (30/11).

    Surat kabar tersebut melaporkan pada Minggu bahwa Mesir berusaha memperkuat rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sambil mendorong kesepakatan pertukaran sandera.

    Dalam laporan tersebut, yang mengutip sumber media, dikatakan bahwa Hamas bersedia menerima “kesepakatan bertahap” yang mirip dengan kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku antara Israel dan Lebanon pada 27 November.

    Kesepakatan tersebut akan melibatkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza, bukan penarikan segera seperti yang sebelumnya diminta oleh Hamas. 

    Pada 21 November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang mematikan yang dilancarkan di Gaza.

  • Inggris Tinjau Ekspor Komponen F-35 ke Israel setelah Dapat Tekanan dari Aktivis – Halaman all

    Inggris Tinjau Ekspor Komponen F-35 ke Israel setelah Dapat Tekanan dari Aktivis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Inggris sedang melakukan peninjauan terhadap keputusan ekspor komponen jet tempur F-35 ke Israel.

    Peninjauan ini dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran dari kelompok pegiat yang berupaya memblokir ekspor tersebut.

    Dikutip dari Middle East Eye, dua kelompok kampanye, Jaringan Aksi Hukum Global (GLAN) dan AlHaq, mengungkapkan bahwa mereka telah menerima konfirmasi dari pemerintah Inggris mengenai peninjauan ini.

    Peninjauan dilakukan setelah adanya ancaman dari kedua kelompok untuk meminta perintah pengadilan darurat guna menghentikan semua ekspor senjata ke Israel, dengan alasan bahwa senjata buatan Inggris dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional di Gaza.

    Dalam pernyataan yang dikeluarkan, pemerintah Inggris mengakui bahwa mereka sedang meninjau lisensi ekspor komponen pesawat tempur F-35 dan lisensi ekspor senjata langsung ke Israel.

    Pada bulan September, Inggris telah menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah menemukan risiko pelanggaran yang jelas.

    Namun, ratusan lisensi ekspor senjata lainnya masih tetap berlaku.

    Meskipun demikian, pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka tidak akan menghentikan ekspor komponen F-35 ke kumpulan global yang dikelola oleh AS, meskipun ada kemungkinan komponen tersebut dapat berakhir di Israel.

    Menurut pemerintah, program F-35 merupakan bagian integral dari keamanan internasional.

    Peninjauan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza, di mana hampir 45.000 orang dilaporkan tewas akibat konflik.

    Para ahli menyatakan bahwa Israel telah mengandalkan jet F-35 untuk serangan udara di Gaza dan Lebanon selama 13 bulan terakhir.

    Komponen buatan Inggris menyumbang sekitar 15 persen dari total jet tersebut.

    Pengadilan Kriminal Internasional juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.

    Saat dihubungi oleh Middle East Eye, Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai situasi ini.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Eks Menhan Israel Sebut Netanyahu Lakukan Kejahatan Perang di Gaza

    Eks Menhan Israel Sebut Netanyahu Lakukan Kejahatan Perang di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Mantan anggota kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu periode 2013-2016 sekaligus mantan Menteri Pertahanan Moshe Yaalon menyebut Israel melakukan kejahatan perang dan pembersihan etnis di Jalur Gaza.

    Netanyahu tercatat beberapa kali menjadi Perdana Menteri Israel yakni pada 1996-1999, 2009-2021, dan 2022 hingga sekarang.

    Yaalon mengatakan kelompok garis keras di kabinet Netanyahu ingin mengusir warga Palestina dari Gaza utara dan membangun kembali pemukiman di sana.

    “Saya terpaksa memperingatkan apa yang terjadi di sana dan apa yang disembunyikan dari kita,” kata Yaalon ke media Israel, Kan, dikutip Al Jazeera, Senin (2/12).

    Dia lalu berujar, “Pada akhirnya kejahatan perang sedang dilakukan.”

    Menanggapi tudingan tersebut, partai yang dipimpin Netanyahu, Likud, mengatakan Yaalon menyebar fitnah.

    Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar juga mengatakan tuduhan itu tak berdasar.

    Sa’ar menyebut apa saja yang dilakukan Israel sesuai dengan hukum internasional.

    “Dan sangat disayangkan mantan Menteri Yaalon tak menyadari dampak yang dilakukan dan menarik kembali pernyataan dia,” ucap Sa’ar dalam konferensi pers.

    Tuduhan kejahatan perang bukan cuma dilontarkan Yaalon. Pekan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan eks Menhan Yoav Gallant.

    Mereka diduga melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza.

    Kejahatan perang itu mencakup kelaparan sebagai metode peperangan, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lain.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina sejak Oktober 2023. Selama operasi, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil.

    Imbas agresi Israel, lebih dari 44.000 orang di Palestina meninggal dan jutaan orang menjadi pengungsi.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Negara-negara Ini Tak Patuh untuk Tangkap Netanyahu

    Negara-negara Ini Tak Patuh untuk Tangkap Netanyahu

    Jakarta

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Namun, sejumlah negara ternyata enggan mematuhi perintah tersebut.

    Untuk diketahui, ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah negara yang sejauh ini menolak perintah penangkapan ICC seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Jumat (29/11). Berikut ini negara-negara tersebut:

    Simak di halaman berikutnya.

  • Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Den Haag

    Beberapa negara, sebagian besar di Barat, menolak untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Prancis menjadi yang terbaru, dengan menyebut Netanyahu dilindungi oleh kekebalan dari penuntutan ICC yang telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya sejak pekan lalu.

    ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.

    Netanyahu mengecam perintah penangkapan untuk dirinya dan menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Berikut daftar negara-negara yang sejauh ini menolak, atau mengabaikan, perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu, seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Jumat (29/11/2024):

    Sebagai sekutu dekat Israel, AS menolak keras perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu. Presiden Joe Biden menyebut langkah ICC itu “sangat keterlaluan” dan menegaskan Washington akan selalu mendukung Israel.

    “Penerbitan surat perintah penangkapan ICC terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,” sebut Biden dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

    “Biarkan saya perjelas sekali lagi: apa pun yang mungkin disiratkan ICC, tidak ada kesetaraan — tidak ada — antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya,” tegasnya.

    Dewan Keamanan Nasional pada Gedung Putih, dalam tanggapannya, menegaskan bahwa “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas persoalan ini”.

    Argentina

    Presiden Argentina Javier Milei, dalam pernyataan via media sosial X, menegaskan negaranya “menyatakan ketidaksetujuan yang mendalam” dengan keputusan ICC tersebut.

    Milei menyebut perintah penangkapan ICC itu “mengabaikan hak Israel yang sah untuk membela diri terhadap serangan terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi teroris seperti Hamas dan Hizbullah”.