Xcloud.id

Tag: Yitzhak Rabin

  • Polemik Rencana Permukiman Israel yang Akan Kubur Ide Negara Palestina

    Polemik Rencana Permukiman Israel yang Akan Kubur Ide Negara Palestina

    Jakarta –

    Rencana proyek pemukiman kontroversial yang menurut Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, akan “mengubur ide negara Palestina” telah memicu kontroversi

    Skema yang disebut E1 untuk membangun 3.401 rumah di Tepi Barat yang diduduki antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim telah dibekukan selama beberapa dekade di tengah-tengah penentangan keras.

    Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

    Pada Rabu (13/08), Smotrich mendukung skema ini, menyebut keputusan tersebut sebagai “pencapaian bersejarah”.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut rencana tersebut sebagai “perpanjangan dari kejahatan genosida, pemindahan dan pencaplokan”sebuah tuduhan yang telah lama dibantah Israel.

    PBB, Uni Eropa, dan berbagai negara, seperti Inggris dan Turki, juga mengkritik rencana pemukiman E1 dan menyerukan agar rencana tersebut dihentikan.

    Apa itu rencana pemukiman E1?

    Israel telah membangun banyak permukiman seperti Maale Adumim di Tepi Barat yang diduduki (Reuters)

    Proyek pemukiman E1yang pertama kali diusulkan di bawah pemerintahan Yitzhak Rabin pada 1990-andimulai dengan rencana awal untuk 2.500 rumah.

    Pada 2004, jumlah unit bertambah menjadi sekitar 4.000 unit, ditambah dengan fasilitas komersial dan pariwisata.

    Antara 2009 dan 2020, tahapan-tahapan baru dari rencana pemukiman ini diumumkan, termasuk penyitaan lahan, rencana desain dan pembangunan jalan.

    Namun, proposal-proposal tersebut selalu dibekukan karena tekanan internasional.

    Mengapa rencana pemukiman E1 kontroversial?

    Hal ini dikarenakan posisi strategis situs E1 yang memisahkan wilayah selatan dan utara Yerusalem, serta akan mencegah daerah perkotaan Palestina yang bersebelahan yang menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.

    Menurut kelompok Israel Peace Now yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, unit-unit rumah baru tersebut akan mewakili 33% perluasan permukiman Maale Adumim, yang saat ini memiliki populasi sekitar 38.000 penduduk.

    BBC

    Proyek ini akan menghubungkan daerah permukiman dengan zona industri di sekitarnya dan akan membuka jalan untuk memperluas kontrol Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, menurut Peace Now.

    Kelompok ini mengatakan sidang persetujuan akhir untuk rencana penyelesaian E1 akan diadakan pada Rabu (20/08) mendatang oleh sebuah komite teknis yang telah menolak semua keberatan atas proposal-proposal tersebut.

    Apa itu Tepi Barat yang diduduki?

    Tepi Barat adalah wilayah yang terletak di antara Israel dan Sungai Yordan dan merupakan rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina.

    Bersama dengan Yerusalem Timur dan Gaza, kota ini merupakan bagian dari apa yang secara luas dikenal sebagai Wilayah Palestina yang Diduduki.

    Ada sekitar 160 permukiman Israel, yang menampung sekitar 700.000 orang Yahudi, di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Israel masih menguasai Tepi Barat secara keseluruhan, namun sejak 1990-an, pemerintah Palestinayang dikenal sebagai Otoritas Palestinatelah menjalankan sebagian besar kota dan kotanya.

    Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 silam, tekanan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat tajam, yang dibenarkan sebagai tindakan keamanan yang sah.

    Pada Juni lalu, PBB mencatat jumlah korban luka bulanan tertinggi warga Palestina dalam lebih dari dua dekade terakhir menyatakan bahwa 100 warga Palestina telah terluka oleh pemukim Israel.

    Selama paruh pertama 2025, tercatat 757 serangan pemukim yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti warga Palestina meningkat 13% dari periode yang sama pada 2024.

    Warga Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia juga menuduh pasukan keamanan Israel gagal dalam menjalankan tugas hukum mereka sebagai penjajah untuk melindungi warga Palestina dan juga warga negara mereka sendiri tidak hanya menutup mata terhadap serangan pemukim, tetapi bahkan ikut serta, menurut laporan tahun 2024 dari Human Rights Watch.

    Israel mengklaim Konvensi Jenewa yang melarang pemukiman di wilayah pendudukan tidak berlaku, sebuah pandangan yang diperdebatkan oleh banyak sekutunya sendiri dan juga oleh para ahli hukum internasional.

    Para pemukim Israel menyaksikan dari kejauhan ketika tentara Israel menolak akses petani Palestina untuk memanen zaitun di dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel. (Reuters)

    Warga Palestina ingin semua permukiman Israel dihapuskan karena mereka melihat Tepi Barat yang diduduki sebagai tanah bagi negara Palestina merdeka di masa depan.

    Namun, pemerintah Israel tidak mengakui hak Palestina untuk memiliki negara sendiri dan berargumen bahwa Tepi Barat adalah bagian dari tanah air Israel.

    Pada Juli 2024, pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), mengatakan bahwa keberadaan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah ilegal dan Israel harus menarik para pemukim.

    Di antara putusan-putusannya, ICJ mengatakan bahwa pembatasan Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan merupakan “diskriminasi sistemik yang didasarkan pada, antara lain, ras, agama, dan asal-usul etnis”.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ICJ telah membuat “putusan bohong”.

    “Orang-orang Yahudi bukanlah penjajah di tanah mereka sendiritidak di ibu kota abadi kami Yerusalem, atau di warisan leluhur kami di Yudea dan Samaria [Tepi Barat],” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

    Bagaimana reaksi dunia soal rencana pemukiman E1?

    Setelah mengumumkan rencana tersebut, Smotrich berterima kasih kepada Presiden AS Donald Trump dan Duta Besar Mike Huckabee atas dukungan mereka.

    Smotrich menegaskan dalam pandangannya, Tepi Barat adalah “bagian tak terpisahkan dari Tanah Israel yang dijanjikan Tuhan”.

    Dia juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendukung rencananya untuk membawa satu juta pemukim baru ke Tepi Barat.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk proyek pemukiman E1, menyebutnya sebagai serangan terhadap kesatuan wilayah Palestina dan sebuah pukulan terhadap kemungkinan pendirian sebuah negara.

    Dikatakan bahwa rencana tersebut merusak kohesi geografis dan demografis serta mengukuhkan pembagian Tepi Barat menjadi daerah-daerah terisolasi yang dikelilingi oleh ekspansi kolonial, sehingga membuat pencaplokan menjadi lebih mudah.

    Menanggapi rencana pembangunan di area E1, Departemen Luar Negeri AS mengatakan, “Tepi Barat yang stabil membuat Israel tetap aman dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut”.

    Namun, PBB dan Uni Eropa malah mendesak Israel untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.

    PBB mengatakan pembangunan di wilayah E1 akan memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan, “sangat merusak prospek terwujudnya Negara Palestina yang layak dan berdampingan”.

    Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, bilang rencana baru terkait E1 “semakin melemahkan solusi dua negara dan juga melanggar hukum internasional”.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menentang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut akan “membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua dan menandai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional”.

    Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut “mengabaikan hukum internasional” dan menargetkan “integritas teritorial” negara Palestina.

    Mesir menyebut proyek tersebut sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan.”

    Tentara Israel berhadapan dengan dua petani tua Palestina, mencegah mereka memetik buah zaitun di Tepi Barat yang diduduki Israel. (Reuters)

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga menentang skema tersebut, dan menggambarkannya sebagai serangan terhadap “hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya”.

    Pengumuman rencana pemukiman E1 datang tak lama setelah beberapa negara, seperti Prancis dan Kanada, mengatakan mereka berencana untuk mengakui negara Palestina akhir tahun ini.

    Saat ini sebagian besar negara147 dari 193 negara anggota PBB secara resmi mengakui negara Palestina.

    Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan bahwa Inggris juga akan mengakui negara Palestina pada bulan September kecuali jika Israel memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    Setelah pengumuman rencana penyelesaian baru E1, Smotrich mengatakan bahwa “tidak akan ada negara yang mengakui”.

    “Siapapun di dunia ini yang mencoba untuk mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban dari kami di lapangan.”

    “Bukan dengan dokumen atau keputusan atau pernyataan, tetapi dengan fakta. Fakta-fakta tentang rumah-rumah, fakta-fakta tentang lingkungan,” tambahnya.

    Laporan tambahan oleh Alla Daraghme dan Muhannad Tutanji dari BBC News Arabic.

    (ita/ita)

  • 5 Negara Arab Sempat Jadi Musuh, tapi Pilih Berdamai dengan Israel

    5 Negara Arab Sempat Jadi Musuh, tapi Pilih Berdamai dengan Israel

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara-negara Arab telah pecah suara sejak serangan Israel ke wilayah Palestina, yakni Jalur Gaza hingga Tepi Barat (West Bank) pada tahun lalu, hingga beberapa wilayah di Lebanon.

    Hal ini terjadi lantaran ada beberapa negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar negara Arab yang dahulunya menjadi musuh, diketahui mulai berdamai dan memperbaiki hubungan dengan Israel.

    Alasan damai tersebut beragam, mulai dari keamanan negara dan perbatasan hingga kerjasama di berbagai sektor yang dirasa menguntungkan kedua belah pihak.

    Berikut daftar negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel.

    1. Bahrain

    Hubungan Israel dan Bahrain dimulai dengan permusuhan. Setelah merdeka pada tahun 1971, Manamah ikut andil dalam boikot yang dilakukan Liga Arab untuk Israel.

    Namun Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Bahkan negara ini menumpas pemberontakan pro-demokrasi yang cukup besar oleh komunitas Syiahnya pada tahun 2011.

    Perdagangan dengan Bahrain mencapai US$8,5 juta dalam periode tujuh bulan yang sama. Israel membuka kedutaan besarnya di Bahrain pada tanggal 4 September dan perjanjian antara Israel dan bank sentral Bahrain mengenai fintech ditandatangani beberapa hari kemudian.

    2. Maroko

    Pada 10 Desember 2020, dengan bantuan AS, Israel dan Maroko sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan penuh.

    Perdagangan bilateral Israel-Maroko juga meningkat selama beberapa tahun terakhir, dengan Israel mengumumkan tahun lalu bahwa mereka ingin menargetkan volume perdagangan tahunan sebesar US$500 juta dengan Maroko.

    Pemerintah Israel juga telah mempertimbangkan untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan, yang diklaim Maroko.

    3. Mesir

    Pada tahun 1979, Presiden Mesir Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel yang telah dinegosiasikan selama pertemuan puncak Presiden Jimmy Carter di Camp David tahun sebelumnya.

    Menurut perjanjian tersebut, Israel akan menyerahkan Semenanjung Sinai kepada Mesir sebagai imbalan atas pengakuan penuh Mesir terhadap negara Yahudi tersebut dan pembentukan hubungan diplomatik penuh.

    Perjanjian dilakukan meski Mesir memiliki riwayat permusuhan dengan dengan Israel. Di masa lalu, egara ini sempat terlibat dalam empat edisi perang melawan Israel, yakni Perang Arab-Israel (1948), Krisis Suez (1956), dan Perang Enam Hari (1967), serta Perang Yom Kippur (1973).

    4. Uni Emirat Arab (UEA)

    Pada 15 September 2020, Presiden AS Donald Trump bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian Perjanjian Abraham dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif al-Zayani dan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

    UEA menjadi negara Arab ketiga, setelah Mesir (1979) dan Yordania (1994), yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mengakhiri periode 25 tahun tanpa hubungan semacam itu.

    5. Yordania

    Pada 26 Oktober 1994, Raja Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin secara resmi meneguhkan perdamaian dalam sebuah upacara yang disaksikan oleh Presiden AS saat itu, Bill Clinton.

    Upacara ini berlangsung setahun setelah Perjanjian Damai Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Sebelumnya Yordania sempat memiliki kebijakan anti-Zionis dan menentang pendirian negara Israel. Negara ini juga beberapa kali masuk koalisi negara Arab, termasuk dalam Perang Enam Hari di tahun 1967.

    (luc/luc)

  • Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Jakarta –

    Ahmed al-Sharaa, yang sempat dilabeli teroris lantaran pernah terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, kini menjadi pemimpin Suriah. Ia mengikuti jejak Yasser Arafat dari Palestina serta McGuinness dari Irlandia.

    Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah pascapenggulingan pemimpin rezim sebelumnya, Bashar al-Assad.

    Kondisi ini membuatnya menjadi kepala negara yang sah, kontras dengan statusnya di masa lalu saat ia masih dicap oleh banyak negara sebagai pemimpin kelompok teroris.

    Amerika Serikat, Inggris, dan Turki, dan beberapa negara lain telah memulai hubungan diplomatik dengan penguasa de facto Suriah tersebut.

    AS baru-baru ini membatalkan kebijakan pemberian hadiah US$10 juta siapapun yang bisa menangkap Al-Sharaa.

    Al-Sharaa (yang sebelumnya menggunakan nama alias Abu Mohammed al-Jolani) mengikuti jejak sejumlah tokoh yang pernah dicap sebagai teroris tapi di kemudian hari justru menjadi pemimpin sebuah negara.

    Berikut empat tokoh dari berbagai negara di dunia dengan rekam jejak serupa.

    Menachem Begin dari pemimpin Irgun hingga peraih Nobel Perdamaian

    Getty ImagesMenachem Begin (kanan) bersama Presiden AS, Jimmy Carter (kiri). Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Mesir di Camp David pada 1978.

    Menachem Begin adalah perdana menteri Israel yang menandatangani perjanjian damai dengan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1978. Penandatanganan perjanjian damai ini mengakhiri 30 tahun perseteruan antara dua negara tetangga tersebut.

    Buah dari kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Camp David tersebut adalah Hadiah Nobel Perdamaian bagi Begin serta Sadat.

    Getty ImagesMenachem Begin menjadi pemimpin kelompok milisi Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) untuk mengenyahkan kekuasaan Inggris di Palestina.

    Jauh sebelum diganjar Hadiah Nobel Perdamaian, pada tahun 1940-an Begin adalah kepala Irgun. Irgun adalah kelompok bersenjata Yahudi yang melawan otoritas Inggris maupun Arab di Palestina, sebelum pembentukan negara Israel modern.

    Begin lahir pada 1913 di bekas Kekaisaran Rusia. Saat masa mudanya Begin belajar ilmu hukum di Polandia. Di sanalah ia bergabung dengan Gerakan Pemuda Yahudi, bagian dari gerakan Zionis Revisionis garis keras pimpinan Ze’ev Jabotinsky.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pada Perang Dunia Kedua, ia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet dan ditarik menjadi bagian militer Polandia untuk melawan Jerman. Kemudian ia pindah ke Yerusalem.

    Belakangan ia menjadi pemimpin kelompok militan Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) yang merongrong kekuasaan Inggris di Palestina.

    Pada 1946, Irgun mengebom Hotel King David di Yerusalem yang menyebabkan 91 orang tewas.

    Pada 1948, kelompok tersebut ambil bagian dalam pembunuhan puluhan warga Palestina di Kota Deir Yassin, dekat Yerusalem. Momen ini mendesak warga Arab keluar dari Palestina tak lama sebelum pendirian Israel.

    Getty ImagesOtorita Inggris di Palestina menawarkan hadiah uang bagi penangkapan Menachem Begin.

    Setelah pendirian Israel pada Mei 1948, Begin menjadi pemimpin partai sayap kanan, Herut. Pada 1977 ia menjadi perdana menteri Israel sebagai kepala aliansi Likud.

    Pada tahun yang sama, Begin memulai pembicaraan damai dengan Presiden Anwar Sadat dari Mesir. Momen ini berujung pada Perjanjian Camp David tahun 1978. Saat itu, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel.

    Getty ImagesKala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Begin dan Sadat menerima Nobel Perdamaian pada 1978 atas kontribusi mereka terhadap perdamaian di Timur Tengah.

    Pemberian Nobel untuk Begin ini menimbulkan kemarahan.

    Kala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Pemberian Nobel Perdamaian bagi Begin ini kontras dengan kondisi tiga dekade sebelumnya, tatkala ia menjadi target penangkapan otoritas Inggris di Palestina yang siap memberikan US$50.000 bagi siapa saja yang bisa meringkusnya.

    Yasser Arafat – dari ‘pejuang kemerdekaan’ menjadi pembawa perdamaian

    Getty ImagesYasser Arafat mengatakan dirinya menolak terorisme dan menyebut dirinya “pejuang kemerdekaan”.

    Yasser Arafat adalah presiden pertama Otoritas Palestina pada 1994 – jabatan yang diemban hingga kematiannya pada 2004. Dia juga memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

    Sebelum dirinya menjadi presiden Otoritas Palestina, Arafat adalah tokoh yang menandatangani Perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina pada 1993.

    Perjanjian ini adalah titik awal pendirian Otoritas Palestina yang memungkinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Arafat lahir pada tahun 1929 di ibu kota Mesir, Kairo. Ayahnya adalah seorang pedagang Palestina.

    Sebagai seorang pelajar di Mesir, ia memutuskan untuk memulai perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membalikkan kondisi yang disebut Palestina al-Nakba, atau bencana, pada 1948.

    Saat itulah negara Israel didirikan dan sekitar 750.000 warga sementara Palestina terpaksa melarikan diri dari rumah mereka di wilayah tersebut.

    Arafat ikut mendirikan Fatah – gerakan pembebasan Palestina – pada akhir 1950-an dengan sesama ekspatriat, dan menjadi kepala sayap militernya.

    Pada Desember 1964, kelompok itu melakukan serangan gerilya terhadap Israel dari wilayah tetangga.

    Getty ImagesKelompok-kelompok PLO, seperti Front Umum Pembebasan Palestina, melakukan sejumlah pembajakan pesawat pada 1970-an.

    Pada 1969, Liga Arabsebuah organisasi negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utaramemilih Arafat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Sepanjang 1970-an dan 1980-an, faksi-faksi dalam kelompok ini melakukan pembunuhan, pengeboman, dan pembajakan.

    Arafat tidak pernah mengomentari era itu tetapi mengatakan dia menolak terorisme.

    Ia pun kerap menggambarkan dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan”.

    Pada 1974, ia mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa ia datang “membawa ranting zaitun dan pistol pejuang kemerdekaanjangan biarkan ranting zaitun itu jatuh dari tangan saya”.

    Pada 1987, AS menetapkan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang Arafat masuk negara itu.

    Getty ImagesYasser Arafat menandatangani Kesepakatan Oslo dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, pada 1993.

    Pada 1988, Arafat secara terbuka menolak terorisme atas nama PLO.

    Pada 1993, Arafat berdamai dan mengakui hak pendirian Israel dalam Perjanjian Oslo.

    Sebagai ganjarannya, Palestina bisa membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Peristiwa politik ini membawa Arafat memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian pada 1994.

    Ketika Arafat meninggal, perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk AS, menghadiri pemakamannya di Kairo.

    Martin McGuinness Komandan IRA yang menjabat tangan Ratu Elizabeth II

    Getty ImagesMantan komandan IRA, Martin McGuinness, menjabat tangan Ratu Elizabeth II pada 2012.

    Martin McGuinness adalah seorang komandan senior Tentara Republik Irlandia (IRA), yang melancarkan aksi teror di Irlandia Utara pada akhir 1960-an hingga 1990-an.

    Aksi IRA ini bertujuan menjungkalkan Inggris di Irlandia Utara demi mewujudkan bersatunya Irlandia.

    Di kemudian hari, McGuiness turut andil dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998, yang mengakhiri kekerasan selama tiga dekade yang dikenal sebagai The Troubles. McGuinness kemudian menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara.

    Getty ImagesMartin McGuiness (kiri) dipenjara pada 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    McGuinness lahir di daerah kantong kemiskinan Bogside, Londonderry di Irlandia Utara pada 1950. Ia bergabung dengan IRA pada akhir 1960-an.

    Pada 1972, ia merupakan orang kedua di rantai kepemimpinan IRA di kota itu, ketika pasukan terjun payung Inggris menewaskan 13 orang selama “Minggu Berdarah” di Londonderry.

    Belakangan, penyelidikan terhadap peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari orang yang terbunuh melakukan tindakan yang mengancam prajurit Inggris.

    Getty ImagesIRA membunuh 11 orang dalam pengeboman di Enniskillen, Irlandia Utara, pada 1987.

    McGuinness dipenjara pada tahun 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    Ia juga disebut mengetahui perihal serangan bom pada sebuah parade di Enniskillen di Irlandia Utara pada 1987. Pemboman itu menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 60 orang lainnya.

    McGuinness membantah tuduhan tersebut.

    Di kemudian hari, McGuinness terlibat dalam pembicaraan dengan agen-agen Inggris. Ia membuka jalan bagi gencatan senjata IRA dan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung.

    Setelah menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, ia mengutuk kaum republikan pembangkang yang terus melakukan kekerasan dan menyebutnya “pengkhianat Irlandia”.

    Di kemudian hari McGuinness bertemu dan bersalaman dengan Ratu Elizabeth II lebih dari sekali.

    Pertemuan itu adalah tanda perubahan zaman.

    Pada 1979, IRA membunuh sepupu ratu, Lord Louis Mountbatten, saat ia berlayar dengan perahunya di lepas pantai Irlandia.

    Gustavo Petro anggota kelompok gerilya yang menjadi presiden Kolombia

    Getty ImagesGustavo Petro pernah menjadi anggota kelompok gerilya Gerakan 19 April (M-19) di Kolombia.

    Pada 2022, di usia 62 tahun, Gustavo Petro terpilih sebagai Presiden Kolombia.

    Petro pernah menjadi anggota Gerakan 19 April (M-19), salah satu kelompok bersenjata paling kejam di negara itu. Ia juga pernah dipenjara karena kepemilikan senjata.

    Gustavo Petro tumbuh besar di Zipaquira, kota pertambangan garam yang miskin di dekat ibu kota Bogota.

    Pada usia 17 tahun, saat belajar ekonomi di universitas di Bogota, ia bergabung dengan M-19.

    M-19 adalah kelompok gerilya yang dinamai berdasarkan tanggal pemilihan presiden tahun 1970 di Kolombiayang dinilai banyak kelompok sayap kiri sebagai pemilu curang.

    Pada 1979, anggota M-19 membuat terowongan ke pangkalan militer di Bogota dan mencuri senjata dalam jumlah yang besar. Pada 1980, kelompok tersebut menyerbu Kedutaan Republik Dominika dan menyandera 50 orang yang sedang menghadiri pesta koktail.

    Petro membantah telah terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun.

    Namun, pada 1985, ia tertangkap basah membawa amunisi dan bahan peledak. Ia mengatakan bahwa bahan-bahan itu sengaja ditaruh aparat untuk menjebak dirinya. Setelah ditangkap, dia mengeklaim mengalami penyiksaan. Ia menjalani hukuman 18 bulan di tahanan militer dan penjara.

    Getty ImagesM-19 menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota pada 1985, yang menyebabkan hampir 100 orang tewas.

    Kala Petro meringkuk di penjara, M-19 melakukan tindakan paling berdarah, dengan menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota dan menyandera ratusan orang.

    Akibatnya, terjadi pertempuran selama 27 jam antara kelompok itu dengan Angkatan Bersenjata Kolombia. Peristiwa itu menelan hampir 100 korban jiwa.

    Pada 1990, M-19 berhenti melakukan operasi militer lalu berubah menjadi partai politik, yakni Aliansi Demokratik M-19.

    Petro kemudian menjabat sebagai anggota kongres, senator, dan walikota Bogota. Dia memenangkan kursi kepresidenan pada 2022.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina?

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas terlibat dalam Perang Gaza yang dimulai sejak 7 Oktober 2023, menambah daftar panjang konflik bersenjata dua entitas yang mendiami sebuah wilayah di Jazirah Arab.

    Perang Gaza itu ditandai oleh serangan Banjir Al-Aqsa oleh faksi-faksi milisi Palestina di Jalur Gaza yang menyerbu ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    Hamas menyatakan, serangan itu adalah akumulasi dari penindasan pendudukan Israel dan penistaan zionis terhadap situs-situs suci di tanah Palestina.

    Serangan Banjir Al-Aqsa ini diklaim pihak Israel menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 253 orang Israel.

    Israel membalas dengan serangan militer di Gaza yang menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza per 18 Desember 2024. 

    Hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang di daerah kantong itu telah mengungsi dari rumah mereka dan sebagian besar wilayahnya telah dihancurkan sepanjang 2024, menandai satu di antara aksi genosida dan pemusnahan etnis paling suram dalam sejarah peradaban.

    “Perang Gaza adalah episode paling berdarah dalam konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun dan menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah,” tulis ulasan Reuters.

    Personel Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan pembebasan Palestina, Hamas di Jalur Gaza. Hamas menyatakan tidak ada pertukaran sandera sebelum pasukan Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. (khaberni/HO)

    Apa Asal Mula Konflik Israel-Palestina

    Konflik tersebut terjadi karena benturan atas keinginan Israel untuk mendapatkan tanah air yang aman di wilayah yang telah lama dianggapnya sebagai Timur Tengah, dengan aspirasi Palestina yang belum terwujud untuk mendapatkan negara mereka sendiri.

    Pada tahun 1947, ketika Palestina berada di bawah kekuasaan mandat Inggris, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana untuk membaginya menjadi negara-negara Arab dan Yahudi dan untuk pemerintahan internasional atas Yerusalem.

    Para pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, di mana mereka mendapat sebanyak 56 persen tanah Palestina. Liga Arab menolak usulan tersebut.

    Sosok Yahudi yang disebut-sebut sebagai ‘Bapak Pendiri Israel’, David Ben-Gurion, memproklamasikan negara Israel modern pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum berakhirnya kekuasaan Inggris yang dijadwalkan.

    “Deklarasi negara Israel ini menjadi ruang membangun tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan dan mencari rumah nasional di tanah yang mereka kutip hubungannya sudah ada sejak jaman dahulu,” tulis Reuters.

    Pada akhir tahun 1940-an, kekerasan meningkat antara orang Arab, yang mencakup sekitar dua pertiga populasi, dan orang Yahudi.

    Sehari setelah Israel didirikan, pasukan dari lima negara Arab menyerang.

    Dalam perang berikutnya, sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka, berakhir di Yordania, Lebanon, dan Suriah, serta di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

    Warga Palestina meratapi hal ini sebagai “Nakba”, atau malapetaka.

    Israel membantah pernyataan bahwa mereka telah memaksa keluar warga Palestina.

    Perjanjian gencatan senjata menghentikan pertempuran pada tahun 1949, tetapi tidak ada perdamaian resmi.

    Keturunan warga Palestina yang tetap bertahan dalam perang kini berjumlah sekitar 20 persen dari populasi Israel.

    Intifada atau gerakan perjuangan bersenjata di Palestina melawan agresor Israel. (fatehyouthgermany.blogspot.com)

    Perang Apa Saja yang Terjadi Sejak Itu?

    Pada tahun 1967, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir dan Suriah, yang memicu Perang Enam Hari.

    Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur Arab dari Yordania, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, serta Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir.

    Sensus Israel tahun 1967 menyebutkan populasi Gaza berjumlah 394.000, sedikitnya 60?ri mereka adalah pengungsi Palestina dan keturunan mereka.

    Pada tahun 1973, Mesir dan Suriah menyerang posisi Israel di sepanjang Terusan Suez dan Dataran Tinggi Golan, yang memicu Perang Yom Kippur.

    Israel berhasil memukul mundur kedua pasukan dalam waktu tiga minggu.
     
    Israel menginvasi Lebanon pada tahun 1982 dan ribuan gerilyawan Organisasi Pembebasan Palestina di bawah pimpinan Yasser Arafat dievakuasi melalui laut setelah pengepungan selama 10 minggu.

    Pasukan Israel ditarik keluar dari Lebanon pada tahun 2000.

    Pada tahun 2005, Israel menarik para pemukim dan tentara dari Gaza.

    Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006 dan menguasai penuh Gaza pada tahun 2007.

    Pertempuran besar terjadi antara Israel dan militan Palestina di Gaza pada tahun 2006, 2008, 2012, 2014 dan 2021.

    Pada tahun 2006, militan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran menangkap dua tentara Israel di wilayah perbatasan dan Israel melancarkan tindakan militer, yang memicu perang selama enam minggu.

    Terdapat pula dua intifada atau pemberontakan Palestina dari tahun 1987 hingga 1993 dan tahun 2000 hingga 2005.

    Pada intifada kedua, Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya melakukan bom bunuh diri di Israel, dan Israel melancarkan serangan tank dan serangan udara terhadap kota-kota Palestina.

    Sejak saat itu, telah terjadi beberapa putaran permusuhan antara Israel dan Hamas, yang menolak mengakui Israel.

    Sebaliknya, Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. 

    Hamas mengatakan bahwa aktivitas bersenjatanya merupakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, klaim yang belakangan diakui juga oleh negara-negara di PBB kalau Hamas adalah organisasi perjuangan Palestina.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri cadangan melakukan patroli di wilayah Gaza Utara yang tampak rata tanah. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan, IDF belum mampu membongkar kemampuan tempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas yang menjalankan taktik gerilya hit and run. (khaberni/HO)

    Apa Saja Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencapai Perdamaian?

    Pada tahun 1979, Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, yang mana Semenanjung Sinai dikembalikan ke kekuasaan Mesir.

    Pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin PLO Arafat berjabat tangan pada Perjanjian Oslo yang menetapkan otonomi terbatas Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

    Pada tahun 1994, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Yordania. 

    Namun, pertemuan puncak enam tahun kemudian yang dihadiri oleh Arafat, Perdana Menteri Israel Ehud Barak, dan Presiden AS Bill Clinton di Camp David gagal mengamankan kesepakatan damai final.

    Pada tahun 2002, sebuah rencana Liga Arab yang diusulkan menawarkan Israel hubungan normal dengan semua negara Arab sebagai imbalan atas penarikan penuh dari wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah tahun 1967, pembentukan negara Palestina, dan “solusi yang adil” bagi para pengungsi Palestina.

    Penyajian rencana tersebut dibayangi oleh Hamas, yang meledakkan sebuah hotel Israel yang penuh dengan korban Holocaust saat jamuan makan Paskah.

    Upaya perdamaian lebih lanjut telah terhenti sejak 2014.

    Di bawah Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020, Israel mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham untuk menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

    Palestina berhenti berurusan dengan pemerintahan Amerika Serikat (AS) setelah Trump memutuskan hubungan dengan kebijakan AS dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

    Qatar dan Mesir telah bertindak sebagai mediator dalam perang terbaru, mengamankan gencatan senjata pada akhir tahun 2023 yang berlangsung selama tujuh hari, di mana beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas ditukar dengan tahanan yang ditahan oleh Israel, dan lebih banyak bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza.

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang akan secara resmi memangku jabatan tersebut setelah Trump kembali menjabat, mengatakan pada awal Desember kalau “hari ini tidak akan indah” jika para sandera yang ditawan di Gaza tidak dibebaskan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada tanggal 20 Januari.

    Di Mana Situasi Negosiasi Gencatan Senjata Saat Ini?

    Pembicaraan selama berbulan-bulan mengenai gencatan senjata lebih lanjut di Gaza sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil , hanya berkisar pada isu yang sama.

    Hal yang terpokok, Hamas mengatakan akan membebaskan sandera yang tersisa hanya sebagai bagian dari kesepakatan damai yang mengakhiri perang secara permanen. 

    Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan.

    Masalah lain yang menghambat kesepakatan tersebut termasuk kontrol atas perbatasan antara Gaza dan Mesir, urutan langkah timbal balik dalam perjanjian apa pun, jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan bersama sandera Israel, dan kebebasan bergerak bagi warga Palestina di dalam Gaza.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengupayakan “kesepakatan besar” di Timur Tengah yang akan mencakup normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

    Riyadh mengatakan hal ini akan memerlukan kemajuan menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, yang telah dikesampingkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Apa Saja Masalah Utama Israel-Palestina?

    Terdapat sejumlah masalah utama antara Israel dan Palestina yaitu:

    Solusi dua negara

    Pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki (Israel)

    Status Yerusalem

    Perbatasan yang disepakati

    Nasib Pengungsi Palestina

    Solusi Dua Negara

    Solusi dua nefara adalah wacana kesepakatan yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bersama Israel. 

    Netanyahu mengatakan Israel harus memiliki kendali keamanan atas semua wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.

    Syarat Netanyahu ini justru akan menghalangi berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

    Kelompok aktivis pemukim Yahudi mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari ketiga libur Paskah Yahudi di Yerusalem pada 25 April 2024. Aksi mereka dikawal ketat oleh polisi Israel. Mohammad Hamad / Anadolu (Mohammad Hamad / ANADOLU / Anadolu melalui AFP)

    Pemukiman Israel

    Sebagian besar negara menganggap pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel pada tahun 1967 sebagai ilegal.

    Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.

    Perluasan pemukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan antara Israel, Palestina, dan masyarakat internasional.

    Kelompok Yahudi Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada perayaan hari Paskah Yahudi (Pesakh) kaum Yahudi Ekstremis Israel bersikeras untuk menggelar penyembelihan kurban di lokasi kuil ketiga yang mereka yakini ada di dalam kompleks masjid. (Wafa Agency)

    Status Yerusalem

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang meliputi situs-situs Kota Tua yang dikelilingi tembok yang dianggap suci oleh umat Muslim, Yahudi, dan Kristen, untuk menjadi ibu kota negara mereka.

    Israel mengatakan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kotanya yang “tak terpisahkan dan abadi”.

    Klaim Israel atas bagian timur Yerusalem tidak diakui secara internasional.

    Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tanpa menyebutkan sejauh mana yurisdiksinya di kota yang disengketakan itu, dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana pada tahun 2018.

    Nasib Pengungsi Palestina

    Saat ini sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina – sebagian besar keturunan mereka yang melarikan diri pada tahun 1948 – tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan di Gaza.

    Sekitar setengah dari pengungsi yang terdaftar masih tidak memiliki kewarganegaraan, menurut kementerian luar negeri Palestina, banyak yang tinggal di kamp-kamp yang padat.

    Palestina telah lama menuntut agar para pengungsi dan jutaan keturunan mereka diizinkan untuk kembali.

    Israel mengatakan bahwa setiap pemukiman kembali pengungsi Palestina harus dilakukan di luar perbatasannya.

     

    (oln/rtrs/*)