Xcloud.id

Tag: Yenny Wahid

  • Gunakan Kekuasaan untuk Layani Masyarakat, Bukan Diri Sendiri

    Gunakan Kekuasaan untuk Layani Masyarakat, Bukan Diri Sendiri

    loading…

    Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyampaikan warisan penting dari ayahnya. Foto/SIDNOnews/ari sandita murti

    JAKARTA – Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyampaikan warisan penting dari ayahnya. Pesan tersebut adalah keberanian menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat bukan diri sendiri.

    Hal itu disampaikan Yenny dalam gelaran Haul ke-15 Gus Dur di komplek Jalan Al Munawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu (21/12/2024) malam.

    “Salah satu warisan penting Gus Dur yang ingin saya sampaikan adalah keberaniannya menggunakan kekuasaan tuk melayani masyarakat, bukan tuk melayani dirinya sendiri,” ujar Yenny Wahid dalam sambutannya di lokasi, Sabtu (21/12/2024) malam.

    Adapun Yenny Wahid yang mewakili keluarga besar Gus Dur dalam gelaran Haul ke-15 Gus Dur itu mengawali sambutannya dengan sebuah tembang Jawa gubahan Sultan Agung Hanyokrokusumo di abad ke-15. Tembang itu berkisah tentang kewajiban manusia tuk mencari hakikat kehidupan dan hidup yang hakiki abadi.

    “Manusia punya kewajiban yang satu yaitu mengetahui hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu terangkum dalam aksara dan asal mula aksara hanya satu yaitu alif. Alif inilah yang menjadi petunjuk yang memuat seluruh substansi kegaiban,” tuturnya.

    Yenny mengungkap, tembang tersebut mengingatkan dalam kehidupan manusia, secerdas apa pun manusia, sepintar apa pun manusia, seberkuasa apa pun, dan sekuat-kuatnya manusia, tetap hakikat kehidupan yang paling utama adalah untuk mencari jalan Ilahi. Itu ditujukan oleh alif yang menjadi petunjuk.

    “Saya berdiri bukan hanya sebagai anak ke-2 Gus Dur, tapi juga sebagai saksi hidup yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Gus Dur menjalani hidupnya dengan satu prinsip, yaitu menajamkan nurani dan membela yang lemah,” jelasnya.

    Yenny menjabarkan, banyak orang mengenang Gus Dur sebagai sosok yang tak bisa melihat secara fisik, tetapi nuraninya begitu tajam. Jauh lebih tajam daripada orang-orang yang memiliki penglihatan sempurna.

    Yenny menambahkan, dengan nuraninya itulah Gus Dur mampu melihat ketidakadilan, mampu mendengar jeritan hati rakyat kecil di tengah kebisingan kekuasaan. Salah satu warisan penting Gus Dur yang ingin dia sampaikan adalah keberaniannya menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani dirinya sendiri.

    “Gus Dur memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memanipulasi ataupun merugikan rakyat. Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan yang ada di tengah masyarakat,” katanya.

    (cip)

  • Di Haul Ke-15 Gus Dur, Yenny Wahid Suarakan Pentingnya Reformasi Kepolisian Agar Tak Cepat “Main Dor”

    Di Haul Ke-15 Gus Dur, Yenny Wahid Suarakan Pentingnya Reformasi Kepolisian Agar Tak Cepat “Main Dor”

    Di Haul Ke-15 Gus Dur, Yenny Wahid Suarakan Pentingnya Reformasi Kepolisian Agar Tak Cepat “Main Dor”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
    Yenny Wahid
    mengatakan, aparat kepolisian perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam lembaganya.
    Reformasi ini menurutnya penting untuk memastikan bahwa kepolisian tidak lagi “trigger happy” atau mudah menarik pelatuk pistol.
    “Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya: menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang,” ujar Yenny dalam sambutannya pada acara
    Haul ke-15 Gus Dur
    di Ciganjur, Sabtu (21/12/2024).
    Yenny mengungkapkan, salah satu keputusan terbesar Gus Dur dalam menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Langkah ini, menurut Yenny, bukanlah keputusan yang mudah, mengingat pada masa Orde Baru, kepolisian dan TNI berada dalam satu komando, yang menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta represi terhadap masyarakat.
    “Gus Dur dengan kejernihan pikirannya, memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas,” tegasnya.
    Yenny juga memberikan apresiasi terhadap TNI yang telah belajar dari kesalahan masa lalu dan kini menerapkan disiplin diri yang kuat agar tidak terlibat dalam politik praktis.
    Bahkan, menurut Yenny, pemilihan Presiden Prabowo Subianto yang terpilih melalui mekanisme demokrasi adalah bukti bahwa TNI kini lebih berhati-hati dalam hal politik.
    Namun, fenomena yang berbeda terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru kini menjadi ancaman bagi masyarakat.
    Yenny menyebutkan beberapa kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian, seperti peristiwa di SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, serta pembunuhan seorang warga di Palangkaraya.
    “Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian,” ujarnya.
    Amnesty Internasional mencatat bahwa pada 2024 terdapat 116 kasus yang melibatkan polisi, dengan 29 di antaranya berupa pembunuhan di luar hukum dan 26 kasus lainnya terkait penyiksaan dan tindakan kejam. Selain itu, Kontras mencatat 645 kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian.
    Yenny mengajak semua orang untuk merasakan sejenak apa yang dirasakan Gus Dur ketika ia melihat ketidakadilan, kebrutalan, serta masyarakat yang terabaikan dan tertindas.
    “Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan—mereka yang suaranya tak didengar, yang hak-haknya diinjak-injak. Apakah kita akan diam begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka terus berada dalam kesulitan?” tandasnya.

    Haul Ke-15 Gus Dur
    bertemakan “Menajamkan Nurani, Membela yang Lemah” dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa, Zawawi Imron, Mahfud MD, KH Musthofa Bisri (Mustasyar PBNU), Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.
    Terlihat juga Gubernur DKI terpilih Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno, Wakil Bupati Cianjur terpilih Ramzi. Penyanyi Yuni Shara, Krisdayanti, Ketua KPU RI Afifuddin, mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin, KH Husein Muhammad.
    Haul ke-15 Gus Dur diharapkan menjadi momen untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Gus Dur serta mempererat silaturahmi antar masyarakat dari berbagai latar belakang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembredelan Seni Yos Suprapto, Yenny Wahid: Negara Jangan Campur Tangan Tentukan Selera Seni Rakyat – Halaman all

    Pembredelan Seni Yos Suprapto, Yenny Wahid: Negara Jangan Campur Tangan Tentukan Selera Seni Rakyat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri dari almarhum Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ikut menyoroti kasus pembredelan pameran karya seni pelukis asal Yogyakarta, Yos Suprapto yang belakangan terjadi.

    Menurutnya, negara tidak seharusnya campur tangan dalam menilai sebuah karya seni. Sebab setiap ekspresi seni punya tempatnya sendiri di masyarakat.

    “Apapun pendapat kita tentang sebuah karya seni itu adalah ekspresi yang selalu mengalir di masyarakat. Ada yang suka, ada yang tidak suka, nggak apa. Biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Nggak perlu kemudian negara turun tangan melakukan pembredelan,” kata Yenny dalam konferensi pers di acara Haul ke-15 Gus Dur di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam (21/12/2024).

    Yenny mengatakan rakyat sudah cukup cerdas untuk memberikan koreksi terhadap karya seni yang dianggap tidak pantas atau vulgar.  Sehingga negara dinilai tidak perlu menjadi penentu segala hal termasuk selera seni rakyat.

    “Masyarakat sudah mengerti kok kalau dinilai karyanya vulgar, yang lain yang akan melakukan koreksi. Masyarakat lain yang akan melakukan koreksi, tidak perlu negara menjadi penentu segalanya,” tegasnya.

    Dia pun berharap pembredelan karya seni seperti yang terjadi pada pameran Yos Suprapto tidak terulang di masa mendatang. Negara sudah semestinya menghargai semua ekspresi yang diutarakan masyarakat selama itu tidak melanggar hukum.

    “Saya berharap pembredelan yang baru saja terjadi tidak akan terjadi lagi ke depannya. Kita hargai semua ekspresi yang ada di masyarakat, selagi itu tidak melanggar hukum, maka itu harusnya diberi ruang di masyarakat kita,” pungkas Yenny.

    Sebagaimana diketahui belakangan terjadi pembredelan pameran tunggal atas karya seni dari Yos Suprapto yang bertema ‘Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan’. Pembredelan ini disinyalir karena muatan kritik sosial dalam karya seni yang akan dipamerkan.

    Lima lukisan Yos yang dibredel yakni berjudul Konoha I, Konoha II, Niscaya, Makan Malam, dan 2019. Kurator pameran, Suwarno Wisetrotomo menyebut lima karya Yos itu bernuansa vulgar hingga berisi makian sehingga dianggap tidak sesuai dengan tema pameran.

    Suwarno selaku kurator diduga meminta Yos untuk menurunkan lima dari 30 lukisan yang akan dipamerkan. Kelima lukisan tersebut diduga berkaitan dengan sosok mantan Presiden Joko Widodo.

    Namun, Yos Suprapto menolak permintaan itu. Penolakan tersebut berujung pada keputusan pembatalan pameran oleh pihak Galeri Nasional.

    Pameran yang telah disiapkan selama satu tahun itu terpaksa dibatalkan setelah pihak pengelola galeri memutuskan listrik dan mengunci akses menuju ruang utama pameran.

     

  • Yenny Wahid Cerita Gus Dur Tidak Pernah Gunakan Jabatan Demi Pertahankan Kekuasaan, Sindir Siapa? – Halaman all

    Yenny Wahid Cerita Gus Dur Tidak Pernah Gunakan Jabatan Demi Pertahankan Kekuasaan, Sindir Siapa? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyinggung ayahnya tidak pernah menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, apalagi mempertahankan kekuasaan.

    “Ia (Gus Dur) tidak pernah menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri atau sekedar mempertahankan kekuasaan. Semua yang beliau lakukan adalah demi kepentingan rakyat,” kata Yenny dalam sambutannya di acara Haul ke-15 Gus Dur di Pondok Pesantren Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).

    Semasa hidup Gus Dur menaikkan gaji seluruh pegawai negeri karena tahu rakyat kecil hidupnya susah. Menurutnya sikap tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua pihak utamanya para pemimpin negeri.

    Terlebih saat ini rakyat sedang sulit, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah terdegradasi ke kelas bawah. 

    Sejumlah ekonom lanjutnya, juga menganalisis bahwa konsumsi domestik yang merupakan penopang terbesar laju ekonomi Indonesia, kini justru kembali terancam dengan rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

    “Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya,” katanya.

    Yenny berujar, jika saat ini Gus Dur masih hidup, dia meyakini ayahnya akan berdiri bersama rakyat kecil sembari lantang bersuara menyetop rencana pemerintah itu dan meminta adanya prioritas kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas.

    “Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan ‘Hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka – angka di atas kertas’,” ucapnya.

     

  • Ingatkan Semangat Gus Dur, Yenny Wahid Tolak Wacana Polisi di Bawah TNI dan Kementerian – Halaman all

    Ingatkan Semangat Gus Dur, Yenny Wahid Tolak Wacana Polisi di Bawah TNI dan Kementerian – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri dari almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara tegas menyatakan tidak setuju dengan wacana institusi kepolisian berada di bawah TNI atau kementerian tertentu.

    Hal ini disampaikan Yenny dalam sambutan pada acara Haul ke-15 Gus Dur di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam (21/12/2024).

    Ia mengungkit salah satu keputusan terbesar Gus Dur dalam menegakkan reformasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari TNI. Langkah Gus Dur itu ditempuh tidak mudah, mengingat pada masa Orde Baru, kepolisian dan TNI berada dalam satu komando yang membuat terciptanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat.

    “Gus Dur dengan kejernihan pikirannya, memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas,” kata Yenny.

    Ia menyatakan saat ini tugas semua pihak adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya, yakni sebagai pelindung rakyat bukan pelindung segelintir orang untuk kepentingan kelompok.

    “Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya, menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang,” ujar Yenny.

    Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) ini pun membandingkan beda nasib TNI dan kepolisian di era sekarang. Menurutnya TNI sudah banyak belajar dari kesalahan masa lalu dan menerapkan disiplin kuat agar tidak terlibat dalam poliitik praktis.

    Bahkan menurutnya Pilpres 2024 dan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden adalah cermin dari TNI yang kini lebih berhati – hati dalam persoalan politik.

    Tapi di sisi lain fenomena berbeda terjadi di tubuh kepolisian. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, kini justru menjadi ancaman. Terlebih beberapa waktu ke belakang terjadi sejumlah kasus yang melibatkan kepolisian. Misalnya, peristiwa di SMKN 4 Semarang dan pembunuhan seorang warga di Palangkaraya.

    Selain itu catatan Amnesty Internasional juga menunjukkan kekerasan aparat kepolisian di mana 116 kasus dengan 29 diantaranya berupa pembunuhan di luar hukum dan 26 kasus lainnya terkait penyiksaan dan tindakan kejam. Selain itu KontraS juga mencatat ada 645 kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian.

    “Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian,” kata dia.

    “Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan—mereka yang suaranya tak didengar, yang hak-haknya diinjak-injak. Apakah kita akan diam begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka terus berada dalam kesulitan?” tandasnya.

    Dalam Haul ke-15 ini, turut hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa, KH D Zawawi Imron, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, KH Musthofa Bisri, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan wakilnya Veronica Tan, Gubernur DKI terpilih Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno, Wakil Bupati Cianjur terpilih Ramzi. 

    Kemudian turut hadir juga penyanyi Yuni Shara, Krisdayanti, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, KH Husein Muhammad. 

     

     

  • Yenny Wahid Puji TNI Tak Cawe-cawe Pemilu: Polisi Justru Ancaman untuk Rakyat  – Halaman all

    Yenny Wahid Puji TNI Tak Cawe-cawe Pemilu: Polisi Justru Ancaman untuk Rakyat  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang lebih dikenal dengan nama Yenny Wahid, memuji sikap TNI yang dianggap tidak cawe-cawe dalam Pemilu.

    Hal ini disampaikan Yenny dalam haul atau peringatan ke-15 wafatnya Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).

    Sebaliknya, Yenny justru mengkritisi sikap aparat kepolisian yang justru menjadi ancaman bagi masyarakat.

    “Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk TNI yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik,” kata Yenny dalam sambutannya.

    “Bahkan, Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi,” ujarnya menambahkan.

    Di sisi lain, Yenny mengkritisi kasus penembakan yang melibatkan beberapa oknum kepolisian.

    “Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat,” ucapnya.

    Dia mencontohkan kasus penembakan terhadap siswa SMK 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17) oleh Aipda Robig Zaenudin.

    Kemudian, pembunuhan terhadap sopir ekspedisi bernama Budiman Arisandi hingga tewas oleh Brigadir Anton Kurniawan Setiyanto (AKS) di Palangkaraya.

    “Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian,” tegas Yenny.

    Yenny mengutip data Amnesty International yang mencatat terdapat 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi sepanjang tahun 2024.

    Dari data tersebut, kata dia, 29 kasus masuk kategori extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan beberapa kasus di antaranya penyiksaan dan tindakan kejam.

    Sebagai polisi sipil, Yenny meminta kepolisian untuk untuk menjadi pelindung masyarakat seperti yang diperjuangkan Gus Dur.

    “Kita juga perlu mengingatkan aparat kepolisian untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam lembaganya agar tidak lagi terjangkit fenomena trigger happy atau terlalu mudah menarik pistol,” ungkapnya.

    Diketahui, Polda Jawa Tengah telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat terhadap Aipda Robig Zaenudin dan dijadikan tersangka.

    Demikian pula terhadap Brigadir Anton Kurniawan Setiyanto, telah dilakukan pemberhentian dari kepolisian.

  • Yenny Wahid Sindir Polisi di Haul Gus Dur: Harusnya Melindungi Rakyat

    Yenny Wahid Sindir Polisi di Haul Gus Dur: Harusnya Melindungi Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyinggung sejumlah kasus melibatkan aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia kepolisian harus kembali ke fitrahnya sebagai pelindung masyarakat.

    Dalam Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) malam, Yenny awalnya menyinggung keputusan Gus Dur yang memisahkan Polri dari TNI.

    Ia mengatakan meski susah, Gus Dur berani mengambil tindakan itu untuk menegakkan demokrasi.

    “Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando, yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat,” kata Yenny.

    “Gus Dur, dengan visi jernihnya, tahu bahwa untuk negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas,” imbuh dia.

    Ia memuji TNI kini yang telah belajar dari masa lalu dan menerapkan disiplin untuk tidak cawe-cawe dalam politik. Bahkan, menurut dia, Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi.

    Namun, kata dia, fenomena sebaliknya terjadi di Polri. Ia menyinggung banyak kasus yang melibatkan aparat kepolisian.

    Mulai dari penembakan siswa SMK di Semarang hingga penembakan warga sipil di Kalimantan Tengah.

    “Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gamma Rizkynata, siswa SMK 4 Semarang, Budiman Arisandi warga Palangkaraya, Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Kasus-kasus abuse of power terjadi di depan mata kita,” katanya.

    Ia mengatakan Amnesti Internasional mencatat ada 116 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat polisi sepanjang 2024. 29 diantaranya adalah extra judicial killing atau pembunuhan diluar hukum.

    “Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan, ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan,” ujarnya.

    Yenny mengaku tidak setuju dengan wacana mengembalikan Polri di bawah TNI atau kementerian tertentu.

    Namun, kata dia, aparat kepolisian perlu diingatkan melakukan reformasi menyeluruh dalam lembaganya agar tidak lagi mudah menarik pelatuk pistol.

    “Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya: menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang,” katanya.

    (yoa/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Yenny Wahid Sorot Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur

    Yenny Wahid Sorot Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyoroti rencana kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai Januari 2025.

    Yenny bercerita saat menjadi presiden, kebijakan yang diambil Gus Dur berpihak kepada rakyat kecil. Gus Dur, kata dia, tidak pernah menggunakan jabatan untuk memperkaya diri atau mempertahankan kekuasaan.

    Ia mengatakan hal itu seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama para pemimpin di Indonesia.

    “Semua yang beliau lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Hadirin sekalian, inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pemimpin kita hari ini,” kata Yenny saat Haul ke-15 Gus Dur yang digelar di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) malam.

    Ia mengatakan saat ini rakyat Indonesia dalam kesulitan. Harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun dan kelas menengah juga turun.

    Yenny menyoroti rencana kenaikan PPN 12 persen di tengah situasi tersebut.

    “Kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang. Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen, apakah ini bijak?” kata dia.

    Ia menyinggung kebijakan di negara lain. Yenny mengatakan Singapura memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Selain itu, Vietnam menurunkan pajak dan memperkecil jumlah pejabatnya.

    “Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini,” katanya.

    Pemerintah akan memberlakukan kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Rencana ini mendapat penolakan dari masyarakat luas.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kebijakan kenaikan PPH ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.

    (yoa/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Veronica Tan hingga Gus Mus Hadiri Haul Ke-15 Gus Dur

    Veronica Tan hingga Gus Mus Hadiri Haul Ke-15 Gus Dur

    Veronica Tan hingga Gus Mus Hadiri Haul Ke-15 Gus Dur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Haul atau peringatan wafatnya Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau
    Gus Dur
    , dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat pemerintah lintas agama.
    Pantauan
    Kompas.com
    di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024), acara dimulai pukul 20.00 WIB.
    Panggung utama diisi oleh pejabat pemerintah seperti, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan wakilnya, Arifatul Choiri dan Veronica Tan.
    Kemudian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Afifuddin, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
    Terlihat juga tokoh lintas agama di baris kedua panggung utama, serta para sesepuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) seperti Kyai Mustofa Bisri atau Gus Mus.
    Acara ini juga dihadiri oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan empat putrinya, Alisa Wahid, Yenny Wahid, Anita Wahid, dan Inayah Wahid.
    Haul ke-15 Gus Dur
    ini mengusung tema “Menajamkan Nurani, Membela Yang Lemah”.
    Yenny mengatakan, tema tersebut sebagai refleksi peristiwa yang sering terjadi belakangan di Indonesia.
    “Pembelaan terhadap mereka yang lemah lalu juga penajaman nurani kita ini juga sebetulnya adalah sebuah pesan yang ingin kita sampaikan,” kata Yenny dalam keterangan pers, Sabtu.
    Haul Gus Dur
    diisi dengan berbagai kegiatan seperti pembacaan tahlil, yasin, sholawatan, tausiah, dan sambutan dari sahabat-sahabat Gus Dur.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasaruddin Umar, Veronica Tan hingga Pramono-Rano Hadiri Haul Gus Dur

    Nasaruddin Umar, Veronica Tan hingga Pramono-Rano Hadiri Haul Gus Dur

    Jakarta –

    Acara peringatan haul ke-15 Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur digelar hari ini. Acara yang digelar di kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, dihadiri sejumlah tokoh.

    Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (21/12/2024), sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih terlihat hadir. Mulai dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan.

    Selain itu hadir juga Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno. Turut hadir pula mantan Menko Polhukam Mahfud Md.

    Hadir juga jajaran ulama seperti KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, mantan Ketua PBNU Kiai Said Aqil Siraj, serta Waketum PBNU Zulfa Mustofa.

    Putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, menjelaskan acara haul kali ini mengangkat tema ‘Menajamkan Nurani untuk Membela yang Lemah’. Yenny mengungkap tema ini dipilih sesuai dengan kondisi situasi saat ini.

    “Salah satu hal yang menjadi karakteristik Gus Dur adalah pembelaan khusus terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan,” ujar Yenny dalam keterangannya.

    (rfs/rfs)