Xcloud.id

Tag: Yenny Wahid

  • Gibran, Puan hingga AHY Hadiri Ultah Didit Anak Prabowo

    Gibran, Puan hingga AHY Hadiri Ultah Didit Anak Prabowo

    Jakarta –

    Anak dari Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, merayakan hari ulang tahunnya dengan keluarga dan kerabat. Anak-anak hingga menantu dari presiden-presiden RI terdahulu pun ikut dalam acara tersebut.

    Momen itu diunggah Annisa Pohan dalam akun Instagramnya, Minggu (23/3/2025). Terlihat Prabowo dan Titiek Soeharto hadir dalam acara.

    Prabowo, Titiek dan Didit mengabadikan momen bersama para hadirin. Mereka ‘groufie’ bersama Prabowo yang ada di tengah-tengah mereka.

    Mereka yang hadir ialah Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Puan Maharani, Guruh Soekarnoputra, Pinka Hapsari, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan, serta Siti Rubi Aliya Rajasa. Selain itu hadir pula Yenny Wahid dan Ilham Habibie.

    Ada beberapa jajaran di Kabinet Merah Putih yang turut tampak dalam momen itu. Di antaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wamendikti Stella Christie. Juga ada Gusti Bhre Mangkunegara X yang ikut meramaikan momen.

    Mereka tampak mengenakan baju bernuansa raya. Terlihat Titiek dan Puan mengenakan baju muslim kurung dengan motif dan Annisa Pohan mengenakan kaftan. Sementara AHY terlihat berbaju koko.

    (fca/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tentara Bisa ke MA & Kejagung, PBNU: Revisi RUU TNI Tidak Masuk Akal!

    Tentara Bisa ke MA & Kejagung, PBNU: Revisi RUU TNI Tidak Masuk Akal!

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Mohamad Syafi’ Alielha (Savic Ali) melayangkan kritik keras soal Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. 

    Pemerintah dan DPR RI tengah berusaha menggodok Revisi RUU TNI yang nantinya memberi 15 jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan, salah satunya Mahkaah Agung dan Kejaksaan Agung.

    Savic Ali juga menyoroti pembahasan RUU TNI yang terkesan buru-buru dan dilakukan secara tertutup di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

    “Saya kira itu tidak masuk akal bahwa Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung butuh kompetensi hukum yang sangat tinggi dan TNI tidak dididik untuk ke sana,” katanya dilansir dari keterangan resmi seperti dikutip, Senin (17/3/2025). 

    Terkait jabatan sipil lainnya yang dibawa dalam RUU TNI tersebut seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR Nasional) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Savic menimbang masih bisa diterima.

    “Mungkin ada beberapa hal punya justifikasi terutama kaya SAR, penanggulangan Bencana. Tapi untuk Jaksa Agung dan Mahkamah Agung saya kira itu sulit diterima,” jelasnya.

    Sselain tidak masuk akal, Savid menilai masuknya TNI ke Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik.

    “Tapi saya kira itu adalah kemunduran dari semangat good governance, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang demokratis dan bertentangan dengan spirit reformasi tahun 98,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Direktur Wahid Foundation Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) meminta TNI tetap memiliki semangat tidak terjun dalam ruang-ruang sipil dan politik secara langsung. 

    “Rakyat mengapresiasi itu, kita berharap TNI bisa fokus berkonsentrasi dala persoalan pertahanan negara dan tidak tergoda untuk masuk ke ranah-ranah sipil karena itu bisa membawa kerancuan dalam kualitas berdemokrasi kita,” katanya di Kantor Wahid Foundation, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Jika TNI ingin masuk dan menduduki jabatan sipil, lanjutnya, mereka harus menanggalkan baju dari dinas keprajuritan, komitmen tersebut harus tertanam dan tersadarkan di setiap individu anggota TNI.

    “Kita minta klarifikasi kok ada standar-standar yang berbeda untuk jabatan sipil dengan jabatan-jabatan yang dimiliki oleh TNI, mana jabatan yang membuat seseorang dapat menanggalkan posisinya sebagai anggota TNI aktif dan mana yang harus dipertahankan, ini yang harus saya rasa sebagai masyarakat sipil harus di kritisi,” terangnya.

  • IKAMA Tolak Wacana Tol Suramadu Berbayar

    IKAMA Tolak Wacana Tol Suramadu Berbayar

    Malang (beritajatim.com) – Wacana pengembalian tarif tol Jembatan Suramadu memantik reaksi Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), H Muhammad Rawi. IKAMA menegaskan sikapnya menolak wacana pengembalian tarif tol Jembatan Suramadu.

    Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers, Rabu (19/2/2025), menanggapi usulan anggota DPRD Jatim Nurul Huda.

    “Sejak awal pembangunan Jembatan Suramadu, Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) telah aktif mengawal dan mendorong agar infrastruktur ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Madura,” ujar H. Muhammad Rawi yang juga pernah Jadi Ketua Umum Nasional Karang Taruna (PNKT).

    Kata Muhammad Rawi, sejak Suramadu dioperasikan, IKAMA terus memperjuangkan agar akses melintas di jembatan tersebut digratiskan.

    “Menjelang tahun 2019, DPP IKAMA dengan difasilitasi oleh Mbak Yenny Wahid bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permintaan tersebut. Alhamdulillah, aspirasi dan perjuangan kami dikabulkan,” tegasnya.

    Terkait tingginya tingkat kriminalitas di sekitar Jembatan Suramadu, H. Muhammad Rawi menekankan perlunya sinergi antara berbagai pihak.

    “Kita harus bekerja sama. Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kota Surabaya, TNI-Polri, tokoh masyarakat, ulama, serta seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Suramadu,” tuturnya.

    Menurutnya, Jembatan Suramadu bukan hanya sekadar penghubung fisik, tetapi juga simbol persatuan antara Surabaya dan Madura.

    “Suramadu adalah ikon yang harus dijaga. Ini bukan hanya infrastruktur, tetapi lambang kemajuan dan kebersamaan antara dua wilayah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Madura memiliki warisan keagamaan yang kuat dan telah melahirkan banyak ulama besar, seperti Syechona Muhammad Cholil.

    “Madura harus dijaga dengan mengedepankan akhlaqul karimah, sehingga nilai-nilai luhur tetap terpelihara,” ujarnya.

    Muhammad Rawi juga menyoroti pentingnya falsafah hidup masyarakat Madura. “Konsep Bepak – Bebuk – Guruh – Ratoh harus menjadi pegangan kita semua dalam menjaga eksistensi dan budaya Madura,” ucapnya.

    Muhammad Rawi menambahkan, Madura harus terus berkontribusi dalam menjaga arah perjalanan bangsa. “Madura memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, dan masyarakatnya harus aktif dalam berbagai sektor,” imbuhnya.

    Saat ini, banyak tokoh Madura yang telah berkiprah di berbagai bidang, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga TNI-Polri.

    “Keberadaan mereka adalah aset penting dalam membangun bangsa. Potensi ini harus kita manfaatkan untuk menunjukkan kiprah Madura dalam perjalanan bangsa dan negara,” pungkasnya. (yog/ted)

  • Di Depan Prabowo, Khofifah: Wajah Kampungan, Tapi Loyalitas Tegak Lurus ke Pemerintahan!

    Di Depan Prabowo, Khofifah: Wajah Kampungan, Tapi Loyalitas Tegak Lurus ke Pemerintahan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto resmi membuka Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di JX International Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Lengkap hadir bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri negara, Kapolri, Panglima TNI, serta Rais Aam PBNU, Ketua Umum PBNU dan juga Sekjen PBNU, Presiden Prabowo membuka kongres serta memberikan pengarahan di hadapan 7.000 jemaah Muslimat yang hadir dari penjuru daerah di Indonesia serta PCI luar negeri.

    Tidak hanya itu, kongres ini juga dihadiri banyak menteri negara seperti Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPPA dan juga sejumlah kepala lembaga.

    Dalam laporannya, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa melaporkan pada Presiden Prabowo bahwa saat ini Muslimat NU mengelola 209 panti asuhan, 111 layanan kesehatan yang 49 di antaranya adalah rumah sakit. “Kami juga membina 72 ribu majelis taklim se-Indonesia, membina 16 ribu taman pendidikan Al-Qur’an dan kami membina 9800 TK dan RA. Kami juga mengelola 7.000 PAUD,” ujarnya.

    Ia pun kemudian mengulas tema kongres yang diangkat kali ini, yaitu Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban. Dikatakan Khofifah, tema itu sengaja diangkat untuk menciptakan masyarakat yang kuat demi membangun bangsa yang berharkat dan bermartabat.

    Menguatkan kemandirian, lanjut dia, penting untuk membangun masyarakat dan bangsa, kekuatan keluarga yang dapat mewujudkan kemandirian bangsa dan negara agar bisa bersaing dengan masyarakat dunia. “Muslimat NU ingin menggerakkan anggota dan pengurus untuk meneduhkan peradaban. Karena jika ibu-ibunya baik maka dunia akan baik. Dalam ajaran Islam, Al Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya,” kata Khofifah.

    “Berkaitan dengan tema itu Muslimat NU maka perlu kekuatan akhlak dan kekuatan ilmu pengetahuan, penguat generasi penerus bangsa,” tukasnya

    Tak hanya itu, di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Khofifah meluncurkan program Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem (Mustika Mesem), Muslimat Cantik Sadar Lingkungan (Mustika Darling), dan Muslimat Cantik Sehat dan Bugar (Mustika Segar).

    Secara simbolis, peluncuran ini ditandai dengan pemakaian rompi pada jajaran satgas Mustika Mesem dan Mustika Darling. Sedangkan, peluncuran Mustika Segar akan dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

    “Mustika Darling ini sengaja kami gagas karena kami paling sering menggelar kegiatan pengajian. Maka kami ingin setiap kegiatan yang kita lakukan, tidak meninggalkan sampah,” kata Khofifah.

    Sedangkan Mustika Mesem diluncurkan secara nasional lantaran program ini sudah dilaksanakan secara konsisten di sejumlah daerah di Indonesia. Dikatakan Khofifah, Mustika Mesem adalah peran Muslimat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

    “Izin Pak Presiden program ini adalah program rantangan yang kita distribusikan pada keluarga masyarakat yang masuk dalam daftar miskin ekstrem. Dan, sejauh ini sudah berjalan. Dalam pengajian yang digelar Muslimat NU kami membawa satu jemaah satu telur. Yang kemudian kita sedekahkan pada masyarakat yang rentan stunting,” tegasnya.

    Jika ada TNI, menurut Khofifah, Muslimat NU adalah Tentara Nahdlatul Ulama (TNU) yang siap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Mungkin Pak Prabowo bingung mencari Muslimat yang cantik. Agak susah mencari lifestyle seperti Bu Yenny Wahid dan Bu Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang banyak seperti kami, modelnya kampungan, tapi kami tidak akan pindah ke lain hati. Loyalitas tegak lurus Pak Presiden Wakil Presiden. Wajah kampungan seperti saya Khofifah banyak di Muslimat NU,” jelasnya.

    Presiden Prabowo mengapresiasi kongres hari ini. Bahkan, ia menyebut kesolidan jamaah Muslimat NU sangat menginspirasi. “Saya ingin sampaikan terima kasih untuk Muslimat. Karena kekuatan suatu bangsa juga kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra bangsa dan air mata ibu ibu,” tegas Prabowo.

    “Sangat benar yang disampaikan Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar, emak-emak yang menentukan masa depan bangsa ini. Jadi, saya sangat hormat, dan saya sampaikan penghargaan pada muslimat pada PBNU yang membesarkan Muslimat,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Prabowo menyebutkan bahwa jemaah Muslimat NU yang memiliki puluhan juta jemaah di seluruh Indonesia dan juga luar negeri, maka Prabowo menyebut Ketua Umum PP Muslimat NU selayak tentara bintang empat. “Ketua Umum Muslimat kalau di TNI bintang empat. Panglima TNI pasukanmu kalah dengan TNU (Tentara Nahdlatul Ulama),” pungkasnya. (tok/kun)

  • Isu Politik Terkini: PDIP-Gerindra Memanas Soal PPN 12 Persen hingga Prabowo Batal Bertemu PM Anwar Ibrahim

    Isu Politik Terkini: PDIP-Gerindra Memanas Soal PPN 12 Persen hingga Prabowo Batal Bertemu PM Anwar Ibrahim

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Senin (23/12/2024) hingga pagi ini. Mulai dari PDIP dan Gerindra saling sindir soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hingga Presiden Prabowo Subianto batal bertemua Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Berikut lima isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Saling Sindir PDIP dan Gerindra Soal Kenaikan PPN 12 Persen
    PDIP dan Partai Gerindra saling sindir terkait kenaikan PPN 12 persen. Fraksi PDIP di DPR mulanya meminta pemerintahan Prabowo Subianto meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN 12 persen dan mengusulkan agar tarifnya diturunkan. Namun, Gerindra bereaksi.

    Wakil ketua Banggar DPR sekaligus anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mengritik sikap PDIP yang tidak konsisten, karena sebelumnya PDIP termasuk pengusul kenaikan PPN. 

    Menurutnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN merupakan produk PDIP saat masih menjadi partai penguasa di era pemerintahan Jokowi.

    “Ini adalah bentuk provokasi yang memanfaatkan kondisi saat ini, sehingga masyarakat terprovokasi untuk menuntut pembatalan PPN ini,” kata Wihadi atas sikap PDIP, Senin (23/12/2024).

    Rijanto-Beky Ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Blitar Terpilih
    Isu politik terkini selanjutnya adalah KPU segera menetapkan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai bupati dan wakil bupati Blitar terpilih periode 2024-2029, karena tidak ada gugatan yang dilayangkan rivalnya atas kemenangan pasangan tersebut. 

    Rijanto-Beky Herdihansah menang Pilkada Blitar 2024 dengan perolehan 504.655 suara, jauh mengungguli pasangan Rini Syarifah-Abdul Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    “Kita sudah menggelar pleno. Hasilnya, maksimal pada 25 Desember 2024 sudah dilakukan penetapan,” ujar Ketua KPU Kabupaten Blitar Sugino, Senin (23/12/2024).

    Nasdem Buka Peluang Jokowi Jadi Kader
    Partai Nasional Demokrat (Nasdem) membuka peluang bagi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung sebagai kader, seusai dipecat dari PDIP. 

    “Nasdem adalah partai terbuka untuk semua warga masyarakat. Jadi siapa pun, termasuk mantan Presiden Jokowi, bisa menjadi anggota Partai Nasdem,” ujar Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustopa saat menghadiri acara refleksi akhir tahun DPW Partai Nasdem Jawa Barat di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Minggu (22/12/2024).

    Menurutnya soal keputusan terkait Jokowi bergabung dengan Nasdem sepenuhnya ada di tangan Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Kalau itu nanti keputusan ketua umum. Kita lihat saja perkembangannya,” kata wakil ketua DPR ini.

    Yenny Wahid Sebut MLB NU Upaya Memecah Belah
    Isu politik terkini yang masih hangat juga seputar Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid yang mengritik rencana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU). Menurutnya MLB hanya akan mengganggu soliditas dan memecah belah NU. 

    “Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama. Apa pun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU,” kata Yenny Wahid, Senin (23/12/2024). 

    Menurut Yenny, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, menurutnya, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

  • Yenny Wahid Nilai Wacana MLB NU Ganggu Soliditas dan Memecah Belah

    Yenny Wahid Nilai Wacana MLB NU Ganggu Soliditas dan Memecah Belah

    Jakarta, Beritasatu.com – Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid menilai wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) hanya akan mengganggu soliditas dan dapat memecah belah NU. Untuk itu, Yenny Wahid secara tegas menolak wacara digelarnya MLB NU.

    “Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama. Apa pun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU,” kata Yenny Wahid dalam keterangannya, Senin (23/12/2024). 

    Menurut Yenny, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, menurutnya, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

    “Yang akan terjadi kasihan umat di bawah. Umat bingung melihat para elitenya bertengkar, bahkan mau saling menjatuhkan dan menjungkalkan. Kasihan pengurus ranting, pengurus cabang, dan warga NU yang di bawah,” tambah Yenny.

    Dia berharap, siapa pun yang mendalangi wacana dan gerakan MLB NU untuk tidak melaksanakan niat tersebut. 

    Ia mengatakan, apabila kelompok yang mendorong MLB NU melihat ada persoalan di tubuh NU, sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

  • Yenny Wahid Tolak Wacana MLB NU yang Ingin Dongkel Gus Ipul

    Yenny Wahid Tolak Wacana MLB NU yang Ingin Dongkel Gus Ipul

    Bisnis.com, JAKARTA — Putri KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid menganggap wacana Mukmatar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) hanya akan memicu kegusaran warga Nahdliyin.

    Dia bahkan menyatakan tidak setuju dengan wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) yang digulirkan oleh segelintir orang.

    “Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama. Apapun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU,” kata Yenny dilansir dari Antara, Senin (23/12/2024).

    Menurut Yenny, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, kata dia, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

    “Yang akan terjadi kasihan umat di bawah. Umat bingung melihat para elitnya bertengkar, bahkan mau saling menjatuhkan dan menjungkalkan. Kasihan pengurus ranting, pengurus cabang, dan warga NU yang di bawah,” katanya.

    Yenny berharap siapapun yang mendalangi wacana dan gerakan MLB NU mengurungkan niatnya.

    Menurut dia, apabila kelompok yang mendorong MLB NU melihat ada persoalan di tubuh NU, sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

    “Saya berharap siapapun yang berada di belakang MLB marilah kita duduk bersama. Saya mungkin bukan orang yang punya kepentingan dalam hal ini, kecuali NU bersatu, NU utuh,” kata dia.

    Menurut Yenny, simbol tali jagad di dalam logo NU bukan tanpa makna. Ia mengisyaratkan adanya ikatan dan kesatuan yang harus dijaga di dalam organisasi.

    “Tali jagad ini harus menyatukan kita kembali. Dalam qonun asasi jelas sekali kita diminta untuk bersatu. Jadi saya mengimbau semua pihak, sudahilah gerakan dan wacana tentang MLB itu. Sudahi,” ujar Yenny.

    Ia khawatir kondisi semacam ini akan dimanfaatkan dan ditunggangi oleh kelompok lain, sehingga makin memperburuk kondisi NU.

    “Duduk bersama, kita selesaikan semua masalah internal NU. Jangan sampai kemudian malah NU disusupi kepentingan-kepentingan dari luar, apalagi kepentingan politik sempit. Tolong NU ini harus dijaga karomahnya, karomah para kiai. Semua pihak harus menahan diri agar NU tidak terpuruk lagi,” ujar dia.

  • Ungkit Gus Dur Susah Payah Pisahkan Polri dari TNI, Yenny Wahid: Supaya Polisi Lindungi Rakyat, Bukan Menindas

    Ungkit Gus Dur Susah Payah Pisahkan Polri dari TNI, Yenny Wahid: Supaya Polisi Lindungi Rakyat, Bukan Menindas

    Ungkit Gus Dur Susah Payah Pisahkan Polri dari TNI, Yenny Wahid: Supaya Polisi Lindungi Rakyat, Bukan Menindas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
    Yenny Wahid
    mengatakan pemisahan Polri dari TNI adalah salah satu keputusan terbesar ayahnya dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, di mana langkah itu bukanlah hal yang mudah.
    Sebab, di zaman Orde Baru, ketika tentara dan polisi masih berada dalam satu komando, potensi penyalahgunaan kekuasaannya begitu besar.
    Hal tersebut Yenny sampaikan dalam acara Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024) malam.
    “Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk tegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari TNI, sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando, yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat,” ujar Yenny.
    Yenny menjelaskan, dengan kejernihan pikirannya, Gus Dur ingin mewujudkan negara yang benar-benar demokratis.
    Maka dari itu, Gus Dur menginginkan polisi menjadi pelindung rakyat, bukan penindas.
    “Untuk wujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas,” jelasnya.
    Yenny kemudian memberi acungan jempol kepada TNI yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu.
    Menurutnya, TNI kini sudah menerapkan disiplin diri untuk tidak cawe-cawe dalam politik.
    “Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi,” ucap Yenny.
    Namun Yenny menilai, Polri justru mengalami fenomena sebaliknya. Dia melihat polisi kini menjadi ancaman di tengah masyarakat, bukan pelindung.
    Dia pun memberi contoh beberapa kasus baru-baru ini, mulai dari siswa SMK di Semarang yang ditembak mati polisi, hingga saksi pelapor yang malah dijadikan tersangka.
    “Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian,” katanya disambut tepuk tangan.
    “Amnesty International mencatat, bahwa sepanjang 2024 saja, ada 116 kasus kekerasan yang libatkan polisi, 29 di antaranya adalah extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam,” sambung Yenny.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ungkit Gus Dur Susah Payah Pisahkan Polri dari TNI, Yenny Wahid: Supaya Polisi Lindungi Rakyat, Bukan Menindas

    Kritik PPN 12 Persen, Yenny Wahid: Vietnam Justru Pangkas Pejabat dan Turunkan Pajak

    Kritik PPN 12 Persen, Yenny Wahid: Vietnam Justru Pangkas Pejabat dan Turunkan Pajak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mempertanyakan pemerintah yang berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
    Yenny Wahid pun membandingkan dengan negara lain yang mengambil langkah pro terhadap rakyat.
    Hal tersebut Yenny sampaikan dalam acara Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024) malam.
    “Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi saat ini justru ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen. Apakah ini bijak?” ujar Yenny Wahid.
    “Mari kita lihat negara lain, Singapura justru memberi bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru perkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya,” sambungnya.
    Yenny menjelaskan, saat ini, rakyat sedang menghadapi tantangan yang begitu besar.
    Dia menyebut, harga kebutuhan pokok sedang melonjak tinggi, dan bahkan membuat daya beli menurun.
    “Kelas menengah turun kelas, bahkan berulang jumlahnya sebanyak 9 juta orang,” jelas Yenny.
    Jika melihat kondisi saat ini, Yenny meyakini, Gus Dur pasti akan berdiri bersama rakyat.
    Dia menyebut Gus Dur pasti akan meminta pemerintah menghentikan rencana kenaikan
    PPN 12 persen
    .
    “Jika Gus Dur masih ada, saya yakin, beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, ‘hentikan rencana ini’,” ucapnya.
    Menurut Yenny, pemerintah seharusnya berfokus pada kesejahteraan rakyat, bukan malah membebani mereka.
    “Prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi, bukan malah rakyat yang harus dibebani,” imbuh Yenny.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lewat Storyanto, GP Ansor Ingin Menjaga Semangat Kebinekaan Setiap Tahun

    Lewat Storyanto, GP Ansor Ingin Menjaga Semangat Kebinekaan Setiap Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor akan terus merawat gerakan dan semangat kebinekaan untuk menjaga persatuan bangsa. Komtmen itu terlihat dalam kegiatan bertajuk “Storyanto” di gedung Pimpinan Pusat GP Ansor di kawasan Kramat, Jakarta pada Minggu (22/12/2024) malam.

    Acara ini juga digelar dalam momentum hari ulang tahun (haul) mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, salah satu tokoh teladan nasional dalam hal kebinekaan. GP Ansor juga menggelar Riyanto Award, berdasarkan sosok anggota Banser bernama Riyanto yang gugur saat terjadi teror bom malam Natal di Gereja Pantekosta GSJPDI Eben Haezer, Mojokerto, Jawa Timur pada 2000 silam.

    “Kita akan menjadikan kegiatan ini sebagai acara tahunan untuk mengenang sahabat Riyanto dan bulan kemanusiaan Gus Dur, agar kita semua terus mengingat beliau dalam rangka merawat persatuan,” ujar Ketua umum GP Ansor Addin Jauharudin dalam sambutannya.

    Dalam acara GP Ansor merawat kebinekaan tersebut, hadir perwakilan keluarga Riyanto, yang menjadi penerima penghargaan Lifetime Achievement pertama Riyanto Award. Hadir juga putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, yang turut menerima penghargaan mewakili keluarga dalam memperjuangkan kebinekaan, toleransi, dan pluralisme.

    Selain kedua tokoh tersebut, sederet kader dan anggota Ansor maupun Banser juga menerima penghargaan atas upaya kemanusiaan di Indonesia. Addin berharap apresiasi ini dapat menumbuhkan serta menginspirasi kader serta anggota Banser dalam melakukan kebaikan di semua lini masyarakat.

    “Mudah-mudahan setiap tahun kita bisa terus menggali informasi sosok-sosok banser teladan, inspiratif, dan pahlawan kemanusiaan yang saya yakin tersebar ke seluruh pelosok Indonesia,” ujar Addin.

    Addin mengungkapkan, inisiasi GP Ansor untuk membuat konten film hingga gim lokal berdasarkan kisah pahlawan nasional. Upaya ini dijalin berkat kerja sama dengan pengembang gim Lokapala serta pihak lain untuk menggaungkan semangat persatuan ke generasi muda.

    Dalam acara GP Ansor merawat kebinekaan itu, pihaknya juga meresmikan posko pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta menyiagakan Banser Tanggap Bencana (Bagana) untuk mewaspadai potensi bencana akibat cuaca ekstrem di pengujung tahun.