Xcloud.id

Tag: Yayat Supriatna

  • Pengamat Nilai Pemerintah akan Bersikap Merah Putih Atasi Sengkarut Bisnis Kurir – Halaman all

    Pengamat Nilai Pemerintah akan Bersikap Merah Putih Atasi Sengkarut Bisnis Kurir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat menilai pemerintahan harus memikirkan dan memberikan jalan keluar nyata bagi nasib para kurir yang berada di titik nadir akibat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform ecommerce.

    “Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera harusnya bersikap Merah Putih memperjuangkan nasib para kurir, Komdigi harusnya mengatur platform e-commerce karena membuat bisnis kurir tak sehat,” tutur Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna pada Kamis (20/3/2025).

    Sudah menjadi rahasia umum terjadi oligopsoni di industri pos, kurir dan logistik nasional akibat dominasi oleh platform ecommerce asing bermodal besar antara lain Shopee (SEA Group), TikTok-Tokopedia (Bytedance) dan Lazada (Alibaba). 

    Sedangkan platform ecommerce dalam negeri seperti BliBli (Grup Djarum) sudah hampir tidak terdengar, kondisi ini diperparah ketika Bukalapak (EMTEK) baru saja menutup layanan marketplace barang fisiknya. 

    Diketahui ketiga platform ecommerce asing tersebut tidak hanya berbisnis dalam bidang ecommerce, namun beberapa tahun terakhir juga sudah melakukan ekspansi vertikal dalam kegiatan pos, kurir dan logistik melalui anak usaha dan affiliasinya.

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga telah menemukan, menginvestigasi beberapa platform ecommerce besar tersebut dan telah dinyatakan melakukan monopoli pada pasar jasa pos, kurir dan logistik melalui intervensi algoritmanya baik kepada penjual ataupun pembeli.

    Persaingan tidak sehat dan tekanan harga dari platform ecommerce ini juga diperkeruh oleh adanya perusahaan pos, kurir dan logistik asing yang melakukan predatory pricing di pasar industri pos, kurir dan logistik nasional.

    Salah satunya yaitu J&T Ekspres yang terafiliasi dengan J&T Global Ekspress, perusahaan China yang berdomisili di Cayman Island dan pada 2023 melakukan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) di Hong Kong. 

    “Dominasi asing tidak bisa dibantah dan terjadi eksploitasi terhadap kurir. Mereka para kurir tidak punya pilihan. Akibatnya mereka dibayar fluktuatif karena besaran pendapatan mereka adalah volume yang bisa diantarkan,” tutur Yayat Supriatna.

    Hal ini, lanjutnya, terjadi karena perang harga di segment ecommerce yang cenderung berkembang disebabkan perubahan gaya hidup membuat pelaku pos, kurir dan logistik nasional melakukan efisiensi secara ekstrem.

    Arief (34), salah satu kurir mengaku pendapatannya turun drastis pasca Covid-19 karena ditekan oleh sistem kerja yang diterapkan platform asing. “Beda banget, ketika saya masih menjadi karyawan di perusahaan kurir nasional. Kesejahteraan dijamin sampai ada jatah seragam!”

    Hal senada dinyatakan Rudi (42) yang mengatakan kondisi mereka jauh terbalik dari janji kampanye Presiden Prabowo yang menjanjikan kesejahteraan. 

    “Kami minta agar kondisinya dikembalikan saja seperti dulu ketika platform tidak terlalu dominan.”  

    Periode wabah Covid-19 di tahun 2020-2022 adalah masa-masa yang sulit bagi semua masyarakat Indonesia dimana saat itu semua aktivitas ekonomi nyaris terhenti karena pembatasan mobilitas. Pada masa itu, selain pemerintah, pelaku industri kesehatan, seperti  dokter, rumah sakit, klinik, apotik industri pos, kurir, dan logistik bekerja keras.

    Ratusan ribu pasukan kurir, sorter, driver dan seluruh personil dengan risiko tinggi terjangkit covid-19 dari aktivitas mobilitasnya terus berupaya  memastikan seluruh distribusi makanan, bahan pokok, dan obat-obatan sampai di depan  pintu masyarakat tanpa harus keluar rumah.

    Menurut Yayat Supriatna, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bertanggungjawab terhadap platform digital seharusnya berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merumuskan aturan yang mengatur platform ecommerce yang bergerak di industri pos, kurir dan logistik nasional.

    “Kalau perlu gandeng Pemda, sehingga industri pos, kurir dan logistik bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Potensi 15 juta pengiriman per hari dan lebih dari US$ 2.400 juta per tahun bukan hal kecil dan harusnya disadari Menteri Komdigi,” pungkasnya.

  • Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto (ANTARA/ Foto: Feru Lantara)

    Pengamat: Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:10 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga akan secara langsung menurunkan kontribusi BUMN karya, khususnya dalam serapan tenaga kerja sekaligus berpotensi memicu naiknya inflasi.

    Ia mengatakan hal tersebut terjadi mengingat selama ini sektor infrastruktur menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta menjadi salah satu faktor berkurangnya biaya distribusi yang menahan inflasi.

    “Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis development karyanya berkurang, otomatis di industri pendukung maupun penyerapan tenaga kerja juga pasti akan terpengaruh. Artinya bahwa kemudian jumlah pihak yang nanti kemudian harus mengalami pemutusan hubungan kerja juga pasti akan meningkat,” kata Toto dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Dikatakan dia, efisiensi yang dilakukan juga berpotensi menaikkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan oleh BUMN karya banyak berkurang, dan masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur akan turun daya belinya.

    Hal ini karena share market dari perusahaan plat merah yang bergerak di bidang infrastuktur, 80 persen pendapatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kaitannya dengan soal penurunan aktivitas ekonomi, kaitannya dengan soal pengurangan berapa jumlah tenaga kerja yang kemudian akan kehilangan pekerjaan dan spill over-nya ke bawah nanti akan jadi kayak seperti apa. Karena kalau kehilangan daya beli itu kemudian terjadi, ekonomi juga jadi tidak tumbuh,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan oleh Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna yang menilai bahwa efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Ia meyakini dengan anggaran yang dipangkas, banyak proyek infrastruktur di Indonesia menjadi tidak terpelihara dengan baik, serta membuat serapan angkatan kerja baru dari bidang perencanaan, serta konstruksi berkurang.

    “Itu berarti potensi pasar lapangan kerja di bidang desain dan perencanaan itu juga akan mengalami efisiensi. Sementara di bidang konstruksi juga akan mengalami pengurangan lapangan kerja,” tuturnya.

    Untuk menyiasati hal tersebut, Yayat meminta pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan ini supaya tidak terlalu memengaruhi perekonomian, atau memberikan skema khusus bagi BUMN karya sehingga tidak menurunkan kontribusinya.

    Sementara menurut Toto, BUMN karya harus membiasakan diri untuk melakukan diversifikasi pasar supaya tidak terlalu bertumpu pada anggaran dari pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun

    Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Hal itu pun membuat setiap K/L harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.

    Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui, dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan setidaknya paling lambat pada 14 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • 6 Banjir Kotanya, Sengsara Warganya… Megapolitan

    6 Banjir Kotanya, Sengsara Warganya… Megapolitan

    Banjir Kotanya, Sengsara Warganya…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banjir di Jakarta belum ada obatnya. Begitu hujan deras mengguyur, warga langsung dibuat sengsara.
    Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir selama tiga hari terakhir, sejak Selasa (28/1/2025) hingga Kamis sore.
    Air bukan hanya masuk ke permukiman warga, melainkan juga menutup ruas-ruas jalan utama.
    Ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 hingga 100 sentimeter yang menbuat aktivitas warga terganggu.
    Pada Rabu pagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat ada 52 RT yang terdampak banjir, dengan 22 ruas jalan yang ikut tergenang.
    Jakarta Barat menjadi wilayah yang paling banyak terdampak, dengan 27 RT yang terendam air.
    Namun, menjelang malam sekitar pukul 22.00 WIB, beberapa wilayah mulai surut.
    Hingga Kamis pagi, BPBD melaporkan masih ada 36 RT dan 4 ruas jalan yang belum terbebas dari banjir.
    Jakarta Barat tetap menjadi daerah paling terdampak, dengan 21 RT yang masih terendam.
    Banjir yang tidak kunjung usai membuat warga semakin sengsara. Mereka yang bekerja dan mencari nafkah ikut terdampak.
    Seorang pengemudi ojek
    online
    , Rio (23), mengaku terjebak banjir di Jalan Boulevard Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selama sembilan jam sejak Rabu dini hari.
    “Saya sih dari jam 2 malam di sini menunggu banjir surut,” ujar Rio kepada
    Kompas.com
    , Rabu.
    Rio tak bisa pulang ke rumahnya di Tanah Merah, Jakarta Utara, karena seluruh akses jalan tergenang air.
    “Enggak ada (jalan lain), semua kekepung banjir aksesnya, dari Plumpang juga banjir,” keluhnya.
    Hal serupa dialami Into (33), pedagang tahu keliling yang biasa berdagang di Jalan Boulevard Utara.
    Akibat banjir, ia kehilangan banyak pelanggan.
    “Saya pembelinya jadi surut juga. Sepi,” ujar Into.
    Biasanya, Into bisa menjual tahu dengan lancar di kawasan tersebut.
    Namun sejak pagi, ia hanya mendapat segelintir pembeli karena sepi orang yang lewat.
    “Kalau banjir, enggak ada pembeli, harus nunggu surut,” tambah Into.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, beralasan bahwa banjir terjadi akibat hujan ekstrem yang melanda Kota Jakarta.
    “Kami juga mengacu pada prakiraan cuaca yang ada, bahwasanya yang kemarin itu prakiraan adalah hujan sedang-lebat. Namun ternyata, petang sampai dengan malam kemarin itu adalah cuaca ekstrem,” ujar Teguh, Rabu.
    Teguh mengeklaim, pihaknya telah menginstruksikan jajaran Pemprov Jakarta untuk menangani banjir sebaik mungkin, termasuk menyiapkan pompa air dan melakukan pengecekan saluran.
    “Kita menyiagakan apa yang semua bisa kita lakukan. Dalam artian begini, seperti pompa air, kami siagakan semuanya. Kemudian kami lakukan pengecekan saluran air semuanya,” katanya.
    Namun, ia mengakui kapasitas drainase Jakarta tak mampu menampung hujan dengan intensitas tinggi.
    “Jadi malam itu cuacanya ekstrem. Tercatat di stasiun pengamatan hujan Kemayoran, ketinggian (air) 368 milimeter, padahal kemampuan kita 150 milimeter. Kemudian untuk yang terendah adalah 264 milimeter ini di stasiun pengamatan hujan Cengkareng,” jelas Teguh.
    Meski demikian, Teguh mengklaim penanganan banjir di Jakarta sudah lebih baik karena air cepat surut.
    Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai pengendalian banjir di Jakarta sudah tak lagi sesuai dengan kondisi kota saat ini.
    Menurutnya, sedimentasi, penyempitan saluran, pendangkalan, dan limbah menjadi penyebab utama banjir, ditambah kebiasaan warga yang masih membuang sampah sembarangan.
    Ia juga menyoroti kurangnya program pengerukan dan pembersihan saluran air dalam beberapa tahun terakhir.
    “Dua tahun terakhir tidak pernah terdengar ada program yang namanya pengerukan, pembersihan selokan,” kata Yayat.
    Ia membandingkan kondisi saat ini dengan era Ahok yang memiliki tim pemantau saluran air setiap hari.
    “Saat zaman Ahok, dia punya pasukan atau petugas yang setiap hari update tentang pemeriksaan saluran,” ujarnya.
    Banjir di Jakarta memang belum ada obatnya. Setiap hujan besar datang, warga hanya bisa pasrah, menunggu air surut sambil berharap perbaikan segera dilakukan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usul Moge Masuk Tol untuk Genjot Pendapatan, Pengamat: Tol Bukan Cuma untuk Cari Duit Nasional 24 Januari 2025

    Usul Moge Masuk Tol untuk Genjot Pendapatan, Pengamat: Tol Bukan Cuma untuk Cari Duit Nasional 24 Januari 2025

    Usul Moge Masuk Tol untuk Genjot Pendapatan, Pengamat: Tol Bukan Cuma untuk Cari Duit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan, mengusulkan agar motor gede bisa masuk ke jalan tol untuk menambahkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
    Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai alasan Andi ini tidak sesuai karena jalan tol tidak hanya berfungsi untuk mencari pendapatan, tetapi juga menunjang pembangunan wilayah.
    “Jalan tol bukan sekadar mencari pendapatan. Tapi, ada fungsi ekonomi dan sosial serta pembangunan wilayah,” ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/1/2025).
    Yayat mengatakan, jalan tol harus mencerminkan keadilan di masyarakat.
    Oleh karena itu, menurutnya yang perlu dibahas oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana memanfaatkan jalan tol untuk menurunkan biaya logistik atau untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi.
    “Kita harus melihat situasi dan kondisi kekurangan jaringan jalan di Indonesia yang lebih terkait dengan masalah ekonomi. Bagaimana jalan tol bisa membantu menurunkan biaya logistik atau mendukung pengembangan kawasan ekonomi, (baik sektor) pertanian dan pariwisata,” lanjut dia.
    Yayat mengusulkan, daripada membuka jalan tol untuk moge yang penggunanya sedikit, akan lebih baik jika pemerintah mengkaji wacana jalur khusus untuk transportasi umum di jalan tol, terutama untuk kawasan Jabodetabek.
    “Justru yang menarik untuk tol perkotaan sebaiknya harus dipertimbangkan jalur khusus untuk angkutan umum (bus kota). Sehingga (masyarakat) akan mendapatkan kemudahan perjalanan,” kata Yayat lagi.
    Diberitakan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mengusulkan agar motor gede (moge) bisa masuk ke jalan tol.
    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    “Kalau saya tidak salah, hanya di Indonesia moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat patwal (patroli dan pengawalan), pengawal-pengawal dari Kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol,” ujarnya.
    Menurutnya, moge berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang besar, apalagi jumlah moge di Indonesia tidak sedikit.
    “Saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah daripada pemerintah sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Usulan Moge Masuk Tol, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Aturan Baru Nasional 24 Januari 2025

    Soal Usulan Moge Masuk Tol, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Aturan Baru Nasional 24 Januari 2025

    Soal Usulan Moge Masuk Tol, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Aturan Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai, perlu
    kajian kelayakan
    dan aturan baru bila usulan motor gede atau
    moge
    masuk tol akan diterapkan.
    “Kalau moge ingin masuk
    jalan tol
    , maka
    aturannya
    harus dibuat dan ada kajian tentang kelayakan,” ujar Yayat saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (24/1/2025).
    Ia mengatakan, selama ini jalan tol sudah memiliki aturan standar ihwal kendaraan apa saja yang boleh melewati jalan bebas hambatan ini.
    “
    Jalan tol
    itu ada undang-undangnya. Jadi, pemanfaatan atau penggunaannya sudah diatur di dalam peraturan,” kata Yayat.
    Salah satu aturan itu adalah standar pelayanan minimal atau SPM, yang di dalamnya juga mencakup soal standar keselamatan pengguna jalan.
    Menurutnya, standar ini harus direvisi jika moge diperbolehkan masuk jalan tol. Sebab, di dalam aturan yang ada, kendaraan roda dua dilarang berjalan di jalan tol.
    Di sisi lain, kata Yayat,
    moge masuk tol
    dinilai bukan hal yang penting dan tidak mencerminkan kepentingan publik. Sebab, moge hanya dimiliki oleh segelintir orang.
    “
    Moge
    masuk tol tidak penting karena tidak mencerminkan kepentingan publik yang besar,” imbuh dia.
    Yayat menegaskan, jalan tol harus bersifat inklusif, bukan eksklusif. 
    “Jumlah moge itu terbatas dan hanya dimiliki sekelompok orang. Jadi, jalan tol enggak boleh eksklusif, harus inklusif,” sambung dia.
    Diberitakan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mengusulkan agar motor gede (moge) bisa masuk ke jalan tol.
    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    “Kalau saya tidak salah, hanya di Indonesia moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat patwal (patroli dan pengawalan), pengawal-pengawal dari Kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol,” ujarnya.
    Menurutnya, moge berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang besar, apalagi jumlah moge di Indonesia tidak sedikit.
    “Saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah daripada pemerintah sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.