Xcloud.id

Tag: Yasser Arafat

  • Hamas Cs Sebut Demo di Gaza Dikoordinir Antek Israel, Klan-Klan Palestina Solid Dukung Perlawanan – Halaman all

    Hamas Cs Sebut Demo di Gaza Dikoordinir Antek Israel, Klan-Klan Palestina Solid Dukung Perlawanan – Halaman all

    Hamas Cs Sebut Demo di Gaza Dikoordinir Antek Israel, Klan-Klan Palestina Solid Dukung Perlawanan
     
     
    TRIBUNNEWS.COM – Faksi-faksi gerakan perlawanan Palestina, yang terdiri dari Hamas, Palestine Islamic Jihad (PIJ) serta gerakan lain, Kamis (27/3/2025) mengeluarkan pernyataan bersama.

    Seperti diketahui, selain Hamas dan PIJ, ada sederet milisi perlawanan Palestina seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina – Komando Umum (PFLP-GC) Front Pembebasan Palestina, Front Perjuangan Rakyat Palestina, dan gerakan-gerakan lainnya.

    Pernyataan ini merespons kabar aksi demo yang dilakukan sekolompok orang di Beit Lahia, Gaza utara yang meneriakkan slogan-slogan anti-Hamas dan menyerukan para milisi perlawanan berhenti melawan pendudukan Israel.

    “Faksi-faksi perlawanan Palestina mengonfirmasi kegagalan semua rencana dan proyek pendudukan Israel yang bertujuan melikuidasi perjuangan Palestina, baik melalui penghapusan kehadiran Palestina, pemindahan, atau penggunaan kelaparan sebagai senjata. Pendudukan Israel telah melancarkan perang genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza selama 17 bulan,” bunyi awal pernyataan bersama faksi perlawanan Palestina tersebut dilansir Khaberni, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Laporan menyatakan, faksi-faksi perlawanan Palestina tersebut mengutuk keras apa yang mereka gambarkan sebagai “Sekelompok antek pendudukan Israel yang bersikeras mengungkap rasa malu, kepengecutan, keterlibatan, dan kolaborasi mereka dengan pendudukan terhadap rakyat Palestina dan tujuan mulia mereka.”

    Faksi-faksi perlawanan Palestina menilai demostrasi tersebut dikoordini oleh ‘antek Israel’.

    “Mereka (yang dituding Hamas Cs sebagai antek Israel) ngotot menyalahkan pihak perlawanan dan membebaskan pendudukan Israel, dengan mengabaikan fakta kalau mesin pemusnah Zionis beroperasi tanpa henti, bahkan di bidang koordinasi keamanan, dan bahwa pendudukan Israel melihat keberadaan Palestina sendiri sebagai masalah, bukan (cuma) adanya milisi perlawanan,” kata laporan Khaberni mengutip pernyataan bersama tersebut.

    DEMO ANTI-HAMAS – Ribuan warga Palestina di Beit Lahiya, Gaza utara mengecam Hamas untuk segera keluar dari daerah kantong tersebut dan mengakhiri perang yang tak kunjung selesai, Selasa (25/3/2025). (Telegram Quds News Network)

    Kelompok-kelompok perlawanan Palestina menegaskan kalau mereka yang menyerukan agar perlawanan terhadap Israel dihentikan dan menyerah, mengabaikan sejumlah fakta sejarah penting dalam perjuangan Palestina, termasuk:

    Setelah revolusi 1936 digagalkan oleh sayap militer bersenjata yang berafiliasi dengan keluarga, hasilnya adalah Nakba Palestina 1948.
    Setelah perlawanan lokal terhenti pada tahun 1949 dan negara-negara Arab dibiarkan memerangi geng-geng Yahudi, hasilnya adalah pendudukan Palestina.
    Setelah PLO menarik diri dari Lebanon pada tahun 1982, hasilnya adalah pembantaian Sabra dan Shatila.
    Setelah Otoritas Palestina menangkap Kamerad Ahmed Saadat dan rekan-rekannya yang heroik yang melaksanakan pembunuhan terhadap penjahat Rehavam Ze’evi, sebagai imbalan atas janji untuk mencabut pengepungan terhadap Presiden Yasser Arafat, hasilnya adalah pembunuhan Arafat.
    Setelah Otoritas menarik senjata dari sayap militer di Tepi Barat dan membubarkannya, hasilnya adalah kebrutalan aktivitas permukiman di Tepi Barat.

    Mengingat fase sensitif dalam sejarah perjuangan Palestina, faksi-faksi perlawanan Palestina tersebut menekankan kalau perlawanan adalah hak sah rakyat Palestina dengan cara apa pun, khususnya perjuangan bersenjata.

    Hak ini diakui dan ditegaskan oleh semua konvensi dan hukum internasional.

    Faksi-faksi perlawanan Palestina itu juga menilai kalau pendudukan Zionis Israel-lah yang bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, kerusakan, dan cedera yang menimpa rakyat Palestina.

    “Dan mereka (Israel) akan memikul tanggung jawab penuh dan membayar harga yang mahal atas kejahatannya,” bunyi pernyataan tersebut.

    Faksi-faksi tersebut menekankan kalau, “Klan-klan dan keluarga Palestina telah, sedang, dan akan terus menjadi katup pengaman sejati terhadap semua upaya dan proyek pendudukan Israel yang bertujuan mendirikan entitas lokal yang bekerja sama dengannya.”

    Sebagai latar belakang, selain gerakan politik dan militer seperti Hamas dan lain sebagainya, di Gaza dan Tepi Barat juga ada kelompok-kelompok yang bergerak dalam kesatuan suku, klan, dan keluarga. 

    “Faksi-faksi perlawanan juga menganggap mereka yang berada di belakang demostrasi mencurigakan itu bertanggung jawab atas mundurnya Israel baru-baru ini dari negosiasi gencatan senjata.

    “Israel mundur dari negosiasi setelah pendudukan mengandalkan kemampuan mereka (antek Israel) untuk menusuk perlawanan dari belakang. Kami menekankan bahwa para tersangka ini (pihak yang dituding sebagai koordinator demo), seperti halnya pendudukan Israel, memikul tanggung jawab atas pertumpahan darah rakyat Palestina dan akan ditangani sebagaimana mestinya,” bunyi pernyataan bersama faksi-faksi Perlawanan Palestina.

    SAPU PENDEMO – Pasukan Israel menggunakan gas air mata untuk menyapu para pengunjuk rasa Palestina dalam aksi demonstrasi bertajuk Great March of Return. Dalam demo tersebut, ratusan pengunjuk rasa Palestina terbunuh di pagar perbatasan Gaza-Israel di Khan Younis, pada 27 April 2018 (al jazeera/tangkap layar)

    Propaganda Israel

    Sementara itu, Pertemuan Nasional Suku, Klan, dan Keluarga Palestina mengonfirmasi kalau pihaknya telah menindaklanjuti dengan penuh kekhawatiran selama dua hari terakhir apa yang digambarkannya sebagai “publikasi mencurigakan” yang beredar di media elektronik.

    Kelompok Klan dan Keluarga Palestina itu mencurigai kalau publikasi demostrasi yang terjadi di Beit Lahia adalah upaya propaganda dari Israel.

    Kelompok ini menepis tuduhan kalau mereka lah yang menyerukan rakyat Palestina untuk bangkit melawan perlawanan mengingat agresi Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

    “Kelompok tersebut menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar, dan bahwa fase saat ini, mengingat meningkatnya perang pemusnahan Zionis, mengharuskan semua orang untuk memikul tanggung jawab mereka dalam melindungi sumber daya rakyat Palestina dan tatanan sosial mereka, dan untuk berdiri sebagai benteng yang kokoh di belakang perlawanan, daripada memihak pada pendudukan kriminal, yang terus melakukan pembantaian terhadap warga Palestina dalam salah satu bentuk agresi paling mengerikan dalam sejarah modern,” tulis laporan Khaberni, mengutip pernyataan Pertemuan Nasional Suku, Klan, dan Keluarga Palestina.

    Dalam pernyataannya, Pertemuan Nasional Suku, Klan, dan Keluarga Palestina menguraikan serangkaian posisi mendasar yang mengekspresikan visi bersatu dan bertanggung jawab mengenai peristiwa yang terjadi di Jalur Gaza.

    “Pada awalnya, kelompok ini menyatakan penolakan dan kecamannya terhadap pernyataan-pernyataan yang dikaitkan dengan keluarga dan klan di Gaza, dengan menggambarkan hal itu sebagai pernyataan yang salah dan tidak benar, dan menegaskan dengan tegas bahwa kelompok ini tidak pernah mengeluarkan, dan tidak akan pernah mengeluarkan, pernyataan apa pun yang menyerang pendekatan ‘orang-orang bebas’,” tulis Khaberni. 

    Pertemuan Nasional Suku, Klan, dan Keluarga Palestina menjelaskan kalau posisi kelompok tersebut selalu bersama seluruh warga Palestina dalam membela hak suci atas kebebasan dan meraih hak kemerdekaan yang sah.

    Pernyataan tersebut menegaskan kalau kedudukan suku, marga, dan keluarga Palestina, di mana pun berada, bersatu melawan ‘pendudukan zalim Israel’.

    “Bahwa mempertahankan hak asasi manusia dan tempat-tempat suci dengan segala cara yang sah merupakan pilihan yang tegas dan tidak dapat diubah hingga tercapainya pembebasan tanah Palestina dan kemerdekaan,”

    Kelompok itu juga menegaskan kembali dukungan penuhnya terhadap perlawanan Palestina, menganggapnya sebagai satu-satunya pilihan efektif untuk mengusir pendudukan brutal Israel dari tanah Palestina, dan menyerukan solidaritas dengannya pada tahap kritis ini.

    Dalam konteks terkait, kelompok tersebut dengan tegas menolak semua seruan, yang mereka gambarkan sebagai “mencurigakan dan menghasut,” yang menyerukan pemberontakan terhadap perlawanan dengan dalih apa pun, dengan mempertimbangkan bahwa seruan tersebut hanya ‘melayani’ Israel dan tujuannya untuk menyerang garis depan.

    “Kelompok itu menghimbau kepada seluruh media, jurnalis, dan aktivis untuk mematuhi etika profesional, serta memperingatkan terhadap bahaya menerbitkan atau mempromosikan pernyataan palsu yang tidak dikeluarkan oleh badan resmi. Ia menghimbau semua orang untuk memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya dan memverifikasi informasi sebelum menerbitkannya,” papar laporan Khaberni.

    Pernyataan kelompok Klan Palestina itu juga mengimbau, “Negara merdeka dan negara-negara Arab dan Islam untuk memikul tanggung jawab mereka, menuntut tindakan segera untuk menghentikan agresi terhadap Gaza, mencabut blokade yang tidak adil, dan menekan pendudukan untuk menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina.”

    Pada akhir pernyataannya, kelompok itu menyampaikan pesan langsung kepada rakyat Palestina yang teguh pendiriannya, mendesak mereka agar tidak terpancing untuk melakukan pengkhianatan yang bertujuan melemahkan kelompok dan gerakan perlawanan Palestina.

    “Hal ini menegaskan kalau kesabaran dan pengorbanan yang dilakukan oleh klan dan suku bersumber dari kemauan yang ikhlas dan keyakinan teguh kepada Tuhan dan hak atas tanah ini,” kata pernyataan tersebut

    Pernyataan itu menekankan kalau pendudukan Israel hanya dapat diakhiri melalui perlawanan.

    “Kami menekankan perlunya segera menghentikan genosida Zionis, tetapi tanpa mengorbankan hak-hak rakyat Palestina,” kata kelompok tersebut.

    Kelompok Klan dan Keluarga itu mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan:

    “Jangan bunuh singa-singa di negaramu, nanti anjing-anjing musuhmu akan melahapmu. Semoga Tuhan melindungi rakyat kita, menggagalkan rencana penjajahan dan mereka yang bekerja sama dengannya, dan semoga Tuhan menghukum mereka di dunia dan akhirat.”

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

  • Mahmoud Abbas Dikecam Usai Batalkan Ganti Rugi ke Keluarga Warga Palestina yang Dipenjara Israel

    Mahmoud Abbas Dikecam Usai Batalkan Ganti Rugi ke Keluarga Warga Palestina yang Dipenjara Israel

    JAKARTA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadapi kritik dari sekutu dan penentangnya atas keputusan yang merombak pembayaran ganti rugi kepada keluarga warga Palestina yang dibunuh atau dipenjarakan oleh Israel.

    Pemimpin Otoritas Palestina Abbas mengeluarkan keputusan tersebut pada Senin. Abbas membatalkan sistem ganti rugi, yang sudah lama dikecam oleh para kritikus sebagai serangan yang menguntungkan Israel namun dianggap warga Palestina sebagai sumber kesejahteraan yang penting bagi keluarga tahanan.

    Pengumuman mendadak tersebut tampaknya bertujuan untuk menghilangkan potensi sumber ketegangan dengan Presiden AS Donald Trump dan upaya untuk mempertahankan peran Otoritas Palestina ketika Washington memperkuat pendekatannya yang pro-Israel terhadap konflik tersebut, kata para analis Palestina.

    “Tujuannya adalah untuk mencoba membuka halaman yang baik dengan Trump pada saat Trump telah sepenuhnya meninggalkan Palestina dengan menyerukan pengungsian” warga Palestina dari Gaza, kata Hani al-Masri, seorang analis politik Palestina di Ramallah dilansir Reuters, Selasa, 11 Februari.

    Menghapuskan sistem pembayaran ganti rugi, yang oleh para kritikus dijuluki “bayar untuk pembunuhan”, menjadi tuntutan utama pemerintahan AS berturut-turut. Abbas telah lama menolak tekanan untuk menghentikan program tersebut.

    PA sebaliknya akan memberikan dukungan kepada keluarga narapidana melalui jaringan kesejahteraan sosial, sesuai dengan kebutuhan dan bukan berdasarkan lamanya mereka dipenjara. Qadura Fares, pejabat Palestina yang bertanggung jawab atas urusan tahanan, mengatakan antara 35.000 dan 40.000 keluarga akan terkena dampaknya.

    Fares, seorang anggota Gerakan Fatah pimpinan Abbas, mengatakan  “bola api” telah dilemparkan ke pangkuan Abbas, menekankan sensitivitas besar dalam mengakhiri sistem yang diperkenalkan di bawah mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat pada tahun 1990an.

  • Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Jakarta –

    Ahmed al-Sharaa, yang sempat dilabeli teroris lantaran pernah terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, kini menjadi pemimpin Suriah. Ia mengikuti jejak Yasser Arafat dari Palestina serta McGuinness dari Irlandia.

    Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah pascapenggulingan pemimpin rezim sebelumnya, Bashar al-Assad.

    Kondisi ini membuatnya menjadi kepala negara yang sah, kontras dengan statusnya di masa lalu saat ia masih dicap oleh banyak negara sebagai pemimpin kelompok teroris.

    Amerika Serikat, Inggris, dan Turki, dan beberapa negara lain telah memulai hubungan diplomatik dengan penguasa de facto Suriah tersebut.

    AS baru-baru ini membatalkan kebijakan pemberian hadiah US$10 juta siapapun yang bisa menangkap Al-Sharaa.

    Al-Sharaa (yang sebelumnya menggunakan nama alias Abu Mohammed al-Jolani) mengikuti jejak sejumlah tokoh yang pernah dicap sebagai teroris tapi di kemudian hari justru menjadi pemimpin sebuah negara.

    Berikut empat tokoh dari berbagai negara di dunia dengan rekam jejak serupa.

    Menachem Begin dari pemimpin Irgun hingga peraih Nobel Perdamaian

    Getty ImagesMenachem Begin (kanan) bersama Presiden AS, Jimmy Carter (kiri). Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Mesir di Camp David pada 1978.

    Menachem Begin adalah perdana menteri Israel yang menandatangani perjanjian damai dengan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1978. Penandatanganan perjanjian damai ini mengakhiri 30 tahun perseteruan antara dua negara tetangga tersebut.

    Buah dari kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Camp David tersebut adalah Hadiah Nobel Perdamaian bagi Begin serta Sadat.

    Getty ImagesMenachem Begin menjadi pemimpin kelompok milisi Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) untuk mengenyahkan kekuasaan Inggris di Palestina.

    Jauh sebelum diganjar Hadiah Nobel Perdamaian, pada tahun 1940-an Begin adalah kepala Irgun. Irgun adalah kelompok bersenjata Yahudi yang melawan otoritas Inggris maupun Arab di Palestina, sebelum pembentukan negara Israel modern.

    Begin lahir pada 1913 di bekas Kekaisaran Rusia. Saat masa mudanya Begin belajar ilmu hukum di Polandia. Di sanalah ia bergabung dengan Gerakan Pemuda Yahudi, bagian dari gerakan Zionis Revisionis garis keras pimpinan Ze’ev Jabotinsky.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pada Perang Dunia Kedua, ia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet dan ditarik menjadi bagian militer Polandia untuk melawan Jerman. Kemudian ia pindah ke Yerusalem.

    Belakangan ia menjadi pemimpin kelompok militan Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) yang merongrong kekuasaan Inggris di Palestina.

    Pada 1946, Irgun mengebom Hotel King David di Yerusalem yang menyebabkan 91 orang tewas.

    Pada 1948, kelompok tersebut ambil bagian dalam pembunuhan puluhan warga Palestina di Kota Deir Yassin, dekat Yerusalem. Momen ini mendesak warga Arab keluar dari Palestina tak lama sebelum pendirian Israel.

    Getty ImagesOtorita Inggris di Palestina menawarkan hadiah uang bagi penangkapan Menachem Begin.

    Setelah pendirian Israel pada Mei 1948, Begin menjadi pemimpin partai sayap kanan, Herut. Pada 1977 ia menjadi perdana menteri Israel sebagai kepala aliansi Likud.

    Pada tahun yang sama, Begin memulai pembicaraan damai dengan Presiden Anwar Sadat dari Mesir. Momen ini berujung pada Perjanjian Camp David tahun 1978. Saat itu, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel.

    Getty ImagesKala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Begin dan Sadat menerima Nobel Perdamaian pada 1978 atas kontribusi mereka terhadap perdamaian di Timur Tengah.

    Pemberian Nobel untuk Begin ini menimbulkan kemarahan.

    Kala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Pemberian Nobel Perdamaian bagi Begin ini kontras dengan kondisi tiga dekade sebelumnya, tatkala ia menjadi target penangkapan otoritas Inggris di Palestina yang siap memberikan US$50.000 bagi siapa saja yang bisa meringkusnya.

    Yasser Arafat – dari ‘pejuang kemerdekaan’ menjadi pembawa perdamaian

    Getty ImagesYasser Arafat mengatakan dirinya menolak terorisme dan menyebut dirinya “pejuang kemerdekaan”.

    Yasser Arafat adalah presiden pertama Otoritas Palestina pada 1994 – jabatan yang diemban hingga kematiannya pada 2004. Dia juga memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

    Sebelum dirinya menjadi presiden Otoritas Palestina, Arafat adalah tokoh yang menandatangani Perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina pada 1993.

    Perjanjian ini adalah titik awal pendirian Otoritas Palestina yang memungkinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Arafat lahir pada tahun 1929 di ibu kota Mesir, Kairo. Ayahnya adalah seorang pedagang Palestina.

    Sebagai seorang pelajar di Mesir, ia memutuskan untuk memulai perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membalikkan kondisi yang disebut Palestina al-Nakba, atau bencana, pada 1948.

    Saat itulah negara Israel didirikan dan sekitar 750.000 warga sementara Palestina terpaksa melarikan diri dari rumah mereka di wilayah tersebut.

    Arafat ikut mendirikan Fatah – gerakan pembebasan Palestina – pada akhir 1950-an dengan sesama ekspatriat, dan menjadi kepala sayap militernya.

    Pada Desember 1964, kelompok itu melakukan serangan gerilya terhadap Israel dari wilayah tetangga.

    Getty ImagesKelompok-kelompok PLO, seperti Front Umum Pembebasan Palestina, melakukan sejumlah pembajakan pesawat pada 1970-an.

    Pada 1969, Liga Arabsebuah organisasi negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utaramemilih Arafat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Sepanjang 1970-an dan 1980-an, faksi-faksi dalam kelompok ini melakukan pembunuhan, pengeboman, dan pembajakan.

    Arafat tidak pernah mengomentari era itu tetapi mengatakan dia menolak terorisme.

    Ia pun kerap menggambarkan dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan”.

    Pada 1974, ia mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa ia datang “membawa ranting zaitun dan pistol pejuang kemerdekaanjangan biarkan ranting zaitun itu jatuh dari tangan saya”.

    Pada 1987, AS menetapkan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang Arafat masuk negara itu.

    Getty ImagesYasser Arafat menandatangani Kesepakatan Oslo dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, pada 1993.

    Pada 1988, Arafat secara terbuka menolak terorisme atas nama PLO.

    Pada 1993, Arafat berdamai dan mengakui hak pendirian Israel dalam Perjanjian Oslo.

    Sebagai ganjarannya, Palestina bisa membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Peristiwa politik ini membawa Arafat memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian pada 1994.

    Ketika Arafat meninggal, perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk AS, menghadiri pemakamannya di Kairo.

    Martin McGuinness Komandan IRA yang menjabat tangan Ratu Elizabeth II

    Getty ImagesMantan komandan IRA, Martin McGuinness, menjabat tangan Ratu Elizabeth II pada 2012.

    Martin McGuinness adalah seorang komandan senior Tentara Republik Irlandia (IRA), yang melancarkan aksi teror di Irlandia Utara pada akhir 1960-an hingga 1990-an.

    Aksi IRA ini bertujuan menjungkalkan Inggris di Irlandia Utara demi mewujudkan bersatunya Irlandia.

    Di kemudian hari, McGuiness turut andil dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998, yang mengakhiri kekerasan selama tiga dekade yang dikenal sebagai The Troubles. McGuinness kemudian menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara.

    Getty ImagesMartin McGuiness (kiri) dipenjara pada 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    McGuinness lahir di daerah kantong kemiskinan Bogside, Londonderry di Irlandia Utara pada 1950. Ia bergabung dengan IRA pada akhir 1960-an.

    Pada 1972, ia merupakan orang kedua di rantai kepemimpinan IRA di kota itu, ketika pasukan terjun payung Inggris menewaskan 13 orang selama “Minggu Berdarah” di Londonderry.

    Belakangan, penyelidikan terhadap peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari orang yang terbunuh melakukan tindakan yang mengancam prajurit Inggris.

    Getty ImagesIRA membunuh 11 orang dalam pengeboman di Enniskillen, Irlandia Utara, pada 1987.

    McGuinness dipenjara pada tahun 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    Ia juga disebut mengetahui perihal serangan bom pada sebuah parade di Enniskillen di Irlandia Utara pada 1987. Pemboman itu menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 60 orang lainnya.

    McGuinness membantah tuduhan tersebut.

    Di kemudian hari, McGuinness terlibat dalam pembicaraan dengan agen-agen Inggris. Ia membuka jalan bagi gencatan senjata IRA dan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung.

    Setelah menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, ia mengutuk kaum republikan pembangkang yang terus melakukan kekerasan dan menyebutnya “pengkhianat Irlandia”.

    Di kemudian hari McGuinness bertemu dan bersalaman dengan Ratu Elizabeth II lebih dari sekali.

    Pertemuan itu adalah tanda perubahan zaman.

    Pada 1979, IRA membunuh sepupu ratu, Lord Louis Mountbatten, saat ia berlayar dengan perahunya di lepas pantai Irlandia.

    Gustavo Petro anggota kelompok gerilya yang menjadi presiden Kolombia

    Getty ImagesGustavo Petro pernah menjadi anggota kelompok gerilya Gerakan 19 April (M-19) di Kolombia.

    Pada 2022, di usia 62 tahun, Gustavo Petro terpilih sebagai Presiden Kolombia.

    Petro pernah menjadi anggota Gerakan 19 April (M-19), salah satu kelompok bersenjata paling kejam di negara itu. Ia juga pernah dipenjara karena kepemilikan senjata.

    Gustavo Petro tumbuh besar di Zipaquira, kota pertambangan garam yang miskin di dekat ibu kota Bogota.

    Pada usia 17 tahun, saat belajar ekonomi di universitas di Bogota, ia bergabung dengan M-19.

    M-19 adalah kelompok gerilya yang dinamai berdasarkan tanggal pemilihan presiden tahun 1970 di Kolombiayang dinilai banyak kelompok sayap kiri sebagai pemilu curang.

    Pada 1979, anggota M-19 membuat terowongan ke pangkalan militer di Bogota dan mencuri senjata dalam jumlah yang besar. Pada 1980, kelompok tersebut menyerbu Kedutaan Republik Dominika dan menyandera 50 orang yang sedang menghadiri pesta koktail.

    Petro membantah telah terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun.

    Namun, pada 1985, ia tertangkap basah membawa amunisi dan bahan peledak. Ia mengatakan bahwa bahan-bahan itu sengaja ditaruh aparat untuk menjebak dirinya. Setelah ditangkap, dia mengeklaim mengalami penyiksaan. Ia menjalani hukuman 18 bulan di tahanan militer dan penjara.

    Getty ImagesM-19 menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota pada 1985, yang menyebabkan hampir 100 orang tewas.

    Kala Petro meringkuk di penjara, M-19 melakukan tindakan paling berdarah, dengan menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota dan menyandera ratusan orang.

    Akibatnya, terjadi pertempuran selama 27 jam antara kelompok itu dengan Angkatan Bersenjata Kolombia. Peristiwa itu menelan hampir 100 korban jiwa.

    Pada 1990, M-19 berhenti melakukan operasi militer lalu berubah menjadi partai politik, yakni Aliansi Demokratik M-19.

    Petro kemudian menjabat sebagai anggota kongres, senator, dan walikota Bogota. Dia memenangkan kursi kepresidenan pada 2022.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Qatar Berharap Otoritas Palestina Kembali Memerintah di Jalur Gaza – Halaman all

    Qatar Berharap Otoritas Palestina Kembali Memerintah di Jalur Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berharap Otoritas Palestina (PA) akan kembali memerintah Jalur Gaza untuk mengatasi permasalahan di sana.

    “Kami berharap PA kembali ke Gaza. Kami berharap melihat pemerintahan yang benar-benar akan menangani masalah rakyat di sana. Dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk menangani Gaza dan kehancurannya,” katanya pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Swiss, Selasa (21/1/2025).

    Al Thani menekankan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza yang dimulai pada 19 Januari 2025 adalah langkah pertama menuju pencapaian stabilitas di wilayah tersebut.

    “Kami berharap perjanjian ini akan menjadi awal untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade,” katanya.

    “Kita harus memastikan setiap langkah perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, dan semua pihak yang berkonflik mematuhi semua ketentuannya,” lanjutnya, merujuk pada Hamas dan Israel.

    Ia menegaskan dampak serangan Israel di Jalur Gaza mulai terlihat jelas dan menekankan tidak ada negara yang dapat mendikte apa pun kepada Palestina.

    Perdana Menteri Qatar juga berharap kesepakatan di Jalur Gaza akan menghasilkan gencatan senjata permanen.

    “Ada banyak hal baik yang sedang terjadi dan kita harus mengembangkannya,” katanya.

    Selain itu, ia menekankan ada banyak peluang untuk bekerja sama dengan Presiden AS Donald Trump untuk mencapai stabilitas di Timur Tengah.

    “Saya melihat utusan Donald Trump sebagai mitra sejati, dan dia memberikan tekanan pada (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu,” katanya.

    “Kami ingin mengembalikan kawasan Timur Tengah ke kejayaannya sebelumnya,” tambahnya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Jalur Gaza memasuki hari ketiga perjanjian gencatan senjata pada Selasa (21/1/2025), di tengah terus masuknya truk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Sementara proses pengembalian pengungsi ke rumah mereka yang hancur terus berlanjut, dengan kru pertahanan sipil terus melakukan pemulihan jenazah para korban dari bawah reruntuhan.

    Otoritas Palestina, yang didominasi oleh faksi Fatah yang dibentuk oleh mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat, menghadapi pertentangan dari faksi saingannya Hamas, yang mengusir PA dari Gaza pada tahun 2007 setelah perang singkat.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.916 jiwa dan 110.760 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (20/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Besok Kamis Resmi Kesepakatan Senjata Israel-Hamas? Mustafa: Gaza Harus Dikelola Palestina – Halaman all

    Besok Kamis Resmi Kesepakatan Senjata Israel-Hamas? Mustafa: Gaza Harus Dikelola Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Laporan yang muncul pada hari Rabu (15/1/2025) menyebutkan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan terjadi paling lambat pada besok Kamis (16/1/2025).

    Koresponden Urusan Global untuk Axios dan analis CNN Barak Ravid telah mengunggah di akun X miliknya pada hari Rabu, pejabat Israel telah memberitahunya bahwa perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan terjadi untuk konflik di Gaza “paling lambat besok.”

    Sumber Palestina KAN News juga menyatakan: “Sebuah terobosan telah dicapai dalam pembicaraan, pengumuman kesepakatan diharapkan besok,” seperti diberitakan miamiherald.

    Otoritas Palestina harus menjadi satu-satunya kekuatan pemerintahan di Gaza setelah perang, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengatakan, karena harapan tumbuh bahwa kesepakatan untuk menghentikan pertempuran dan mulai memulangkan sandera Israel sudah dekat.

    Siapa yang akan memimpin Gaza setelah perang tetap menjadi salah satu pertanyaan besar yang belum terjawab dalam negosiasi tersebut, yang berfokus pada gencatan senjata segera dan pertukaran tahanan yang masih ditahan di daerah kantong yang terkepung itu dengan warga Palestina di penjara Israel.

    Berbicara pada sebuah konferensi di Norwegia pada hari Rabu, Mustafa mengatakan tekanan harus terus berlanjut untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan memungkinkan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk lebih dari 2 juta orang yang menghadapi krisis kemanusiaan parah setelah 15 bulan perang.

    Hanya warga Palestina yang secara sah ditempatkan untuk mengambil alih pemerintahan di Gaza setelah pertempuran berakhir dan tidak boleh ada upaya untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari negara Palestina, katanya, menurut laporan TRTWorld.

    “Sementara kita menunggu gencatan senjata, penting untuk ditegaskan bahwa tidak akan dapat diterima jika entitas lain memerintah Gaza, kecuali kepemimpinan Palestina yang sah dan pemerintah negara Palestina,” katanya dalam konferensi tersebut, menurut teks pidatonya.

    PA, yang didominasi oleh faksi Fatah yang dibentuk oleh mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat, juga menghadapi pertentangan dari faksi saingannya Hamas, yang mengalahkan Fatah dalam pemilu 2006 .

    Ia mengatakan pengakuan Norwegia tahun lalu terhadap negara Palestina di bawah Otoritas Palestina merupakan langkah penting menuju solusi dua negara yang didukung pada prinsipnya oleh sebagian besar masyarakat internasional.

    Israel menolak keterlibatan apa pun oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas. Namun, Israel juga menentang keras pemerintahan Otoritas Palestina, badan yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Perdamaian Sementara Oslo tiga dekade lalu yang membatasi kekuasaan pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki.

    Harap-harap Cemas

    Warga Israel dan Gaza dengan cemas menunggu kesepakatan gencatan senjata yang telah lama dicari.

    Keluarga sandera Israel menyerukan pembebasan mereka.

    Sementara itu, warga Palestina yang mengungsi berdoa agar diberi kesempatan untuk pulang.

    Beberapa pejabat dari negara-negara mediasi yang terlibat dalam negosiasi tersebut mengatakan, kesepakatan mengenai gencatan senjata dan pertukaran sandera-tahanan semakin dekat dari sebelumnya.

    Bahkan, Qatar mengatakan negosiasi tersebut berada pada “tahap akhir.”

    Di Israel, keluarga sandera dan pendukung mereka berkumpul di luar parlemen dan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menuntut agar segala upaya dilakukan untuk mengamankan kesepakatan setelah berbulan-bulan kekecewaan.

    “Waktu adalah hal yang terpenting, dan waktu tidak berpihak pada para sandera,” kata Gil Dickmann, sepupu mantan sandera Carmel Gat, yang jasadnya ditemukan dari terowongan Gaza pada bulan September, Selasa (14/1/2025), dilansir Arab News.

    “Sandera yang masih hidup akan berakhir dengan kematian.”

    “Sandera yang sudah meninggal mungkin akan hilang,” tegas Dickmann pada sebuah rapat umum di Yerusalem.

    Pertukaran Sandera dengan Warga Palestina yang Dipenjara

    Selama tahap pertama, Hamas akan membebaskan 33 sandera sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

    Pada tahap akhir, semua wanita, anak-anak, dan orang tua yang masih hidup yang ditahan oleh militan harus dibebaskan.

    Dikutip dari AP News, sekitar 100 sandera masih ditawan di dalam Gaza, campuran warga sipil dan tentara, dan militer yakin sedikitnya sepertiga dari mereka tewas.

    Pada hari pertama gencatan senjata, Hamas akan membebaskan tiga sandera, kemudian empat sandera lainnya pada hari ketujuh.

    Setelah itu, Hamas akan membebaskan sandera setiap minggu.

    Berikut draf kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas terkait perang Gaza:

    Fase 1: (42 hari)

    Hamas membebaskan 33 sandera, termasuk warga sipil dan tentara perempuan, anak-anak dan warga sipil berusia di atas 50 tahun
    Israel membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara wanita
    Hentikan pertempuran, pasukan Israel bergerak keluar dari daerah berpenduduk ke pinggiran Jalur Gaza
    Warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah, lebih banyak bantuan memasuki Jalur Gaza

    Fase 2: (42 hari)

    Deklarasi “ketenangan berkelanjutan”
    Hamas membebaskan sandera laki-laki yang tersisa (tentara dan warga sipil) dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang belum dinegosiasikan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Fase 3:

    Mayat sandera Israel yang tewas ditukar dengan mayat pejuang Palestina yang tewas
    Pelaksanaan rencana rekonstruksi di Gaza
    Penyeberangan perbatasan untuk pergerakan masuk dan keluar Gaza dibuka kembali

    Ke-33 sandera akan mencakup wanita, anak-anak, dan mereka yang berusia di atas 50 tahun — hampir semuanya warga sipil, tetapi kesepakatan itu juga mewajibkan Hamas untuk membebaskan semua tentara wanita yang masih hidup.

    Warga Palestina di Gaza di samping Tank Merkava Israel yang hangus dalam serangan Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas akan membebaskan sandera yang masih hidup terlebih dahulu, tetapi jika yang masih hidup tidak memenuhi jumlah 33 sandera, jenazah akan diserahkan.

    Tidak semua sandera ditahan oleh Hamas, jadi meminta kelompok militan lain untuk menyerahkan mereka bisa menjadi masalah.

    Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 30 wanita, anak-anak, atau lansia Palestina untuk setiap sandera sipil yang masih hidup yang dibebaskan.

    Untuk setiap tentara wanita yang dibebaskan, Israel akan membebaskan 50 tahanan Palestina, termasuk 30 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

    Sebagai imbalan atas jenazah yang diserahkan oleh Hamas, Israel akan membebaskan semua wanita dan anak-anak yang telah ditahannya di Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023.

    Puluhan pria, termasuk tentara, akan tetap ditawan di Gaza, sambil menunggu tahap kedua.

    Diketahui, perang di Gaza meletus setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

    Serangan itu, yang paling mematikan dalam sejarah Israel, mengakibatkan kematian 1.210 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

    Pada hari itu, militan juga menyandera 251 orang, yang 94 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 34 yang menurut militer Israel telah tewas.

    Kampanye pembalasan Israel di Gaza sejak itu telah menewaskan 46.645 orang, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, yang angkanya dianggap dapat diandalkan oleh PBB.

    Serangan militer yang ekstensif telah meninggalkan sebagian besar Gaza dalam reruntuhan, mengungsikan sebagian besar penduduknya selama lebih dari 15 bulan perang.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Profil Johnny Wong, Ayah dari Baim Wong yang Meninggal Hari Ini

    Profil Johnny Wong, Ayah dari Baim Wong yang Meninggal Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar duka datang dari dari aktor dan YouTuber terkenal Baim Wong. Ayah tercinta, Johnny Djaelani atau Johnny Wong meninggal dunia, Selasa (7/1/2025). Berikut profil Johnny Wong yang meninggal pada usia 78 tahun.

    Mendiang diketahui mengembuskan napas terakhir pada pukul 04.27 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Kabar ini juga disampaikan langsung oleh Baim Wong melalui akun Instagram pribadinya.

    “Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah, Papa kami tercinta,” tulis Baim Wong, dikutip Selasa (7/1/2025).

    Jenazah Johnny Wong direncanakan bakal disemayamkan di rumah duka yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro 2 Nomor 1A, Gondangdia, Jakarta Pusat.

    Profil Johnny Wong

    Johnny Wong lahir sebagai non-muslim dan kemudian menjadi mualaf. Ia mualaf ketika menikah dengan ibu Baim Wong, mendiang Kartini Marta Atmadja. Setelah mualaf, Johnny Wong mengubah namanya menjadi Johnny Jailani, tetapi ia tetap terkenal dengan nama Johnny Wong.

    Johnny Wong dikenal luas sebagai seorang desainer ternama di era Orde Baru. Kariernya sebagai pengusaha sukses membawa Johnny berhubungan dengan berbagai tokoh penting, termasuk Bambang Trihatmodjo, putra dari Presiden Soeharto, serta cendekiawan muslim Quraish Shihab dan tokoh pejuang Palestina Yasser Arafat.

    Dalam dunia desain, Johnny dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar pada waktu itu, dan kiprahnya tidak hanya terbatas pada karya-karya desain, tetapi juga pada pengaruh sosial dan politik di Indonesia.

    Demikian profil dari Johnny Wong, ayah dari Baim Wong yang tutup usia pada Selasa (7/1/2025). Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Swt.

  • Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina?

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas terlibat dalam Perang Gaza yang dimulai sejak 7 Oktober 2023, menambah daftar panjang konflik bersenjata dua entitas yang mendiami sebuah wilayah di Jazirah Arab.

    Perang Gaza itu ditandai oleh serangan Banjir Al-Aqsa oleh faksi-faksi milisi Palestina di Jalur Gaza yang menyerbu ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    Hamas menyatakan, serangan itu adalah akumulasi dari penindasan pendudukan Israel dan penistaan zionis terhadap situs-situs suci di tanah Palestina.

    Serangan Banjir Al-Aqsa ini diklaim pihak Israel menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 253 orang Israel.

    Israel membalas dengan serangan militer di Gaza yang menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza per 18 Desember 2024. 

    Hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang di daerah kantong itu telah mengungsi dari rumah mereka dan sebagian besar wilayahnya telah dihancurkan sepanjang 2024, menandai satu di antara aksi genosida dan pemusnahan etnis paling suram dalam sejarah peradaban.

    “Perang Gaza adalah episode paling berdarah dalam konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun dan menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah,” tulis ulasan Reuters.

    Personel Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan pembebasan Palestina, Hamas di Jalur Gaza. Hamas menyatakan tidak ada pertukaran sandera sebelum pasukan Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. (khaberni/HO)

    Apa Asal Mula Konflik Israel-Palestina

    Konflik tersebut terjadi karena benturan atas keinginan Israel untuk mendapatkan tanah air yang aman di wilayah yang telah lama dianggapnya sebagai Timur Tengah, dengan aspirasi Palestina yang belum terwujud untuk mendapatkan negara mereka sendiri.

    Pada tahun 1947, ketika Palestina berada di bawah kekuasaan mandat Inggris, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana untuk membaginya menjadi negara-negara Arab dan Yahudi dan untuk pemerintahan internasional atas Yerusalem.

    Para pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, di mana mereka mendapat sebanyak 56 persen tanah Palestina. Liga Arab menolak usulan tersebut.

    Sosok Yahudi yang disebut-sebut sebagai ‘Bapak Pendiri Israel’, David Ben-Gurion, memproklamasikan negara Israel modern pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum berakhirnya kekuasaan Inggris yang dijadwalkan.

    “Deklarasi negara Israel ini menjadi ruang membangun tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan dan mencari rumah nasional di tanah yang mereka kutip hubungannya sudah ada sejak jaman dahulu,” tulis Reuters.

    Pada akhir tahun 1940-an, kekerasan meningkat antara orang Arab, yang mencakup sekitar dua pertiga populasi, dan orang Yahudi.

    Sehari setelah Israel didirikan, pasukan dari lima negara Arab menyerang.

    Dalam perang berikutnya, sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka, berakhir di Yordania, Lebanon, dan Suriah, serta di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

    Warga Palestina meratapi hal ini sebagai “Nakba”, atau malapetaka.

    Israel membantah pernyataan bahwa mereka telah memaksa keluar warga Palestina.

    Perjanjian gencatan senjata menghentikan pertempuran pada tahun 1949, tetapi tidak ada perdamaian resmi.

    Keturunan warga Palestina yang tetap bertahan dalam perang kini berjumlah sekitar 20 persen dari populasi Israel.

    Intifada atau gerakan perjuangan bersenjata di Palestina melawan agresor Israel. (fatehyouthgermany.blogspot.com)

    Perang Apa Saja yang Terjadi Sejak Itu?

    Pada tahun 1967, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir dan Suriah, yang memicu Perang Enam Hari.

    Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur Arab dari Yordania, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, serta Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir.

    Sensus Israel tahun 1967 menyebutkan populasi Gaza berjumlah 394.000, sedikitnya 60?ri mereka adalah pengungsi Palestina dan keturunan mereka.

    Pada tahun 1973, Mesir dan Suriah menyerang posisi Israel di sepanjang Terusan Suez dan Dataran Tinggi Golan, yang memicu Perang Yom Kippur.

    Israel berhasil memukul mundur kedua pasukan dalam waktu tiga minggu.
     
    Israel menginvasi Lebanon pada tahun 1982 dan ribuan gerilyawan Organisasi Pembebasan Palestina di bawah pimpinan Yasser Arafat dievakuasi melalui laut setelah pengepungan selama 10 minggu.

    Pasukan Israel ditarik keluar dari Lebanon pada tahun 2000.

    Pada tahun 2005, Israel menarik para pemukim dan tentara dari Gaza.

    Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006 dan menguasai penuh Gaza pada tahun 2007.

    Pertempuran besar terjadi antara Israel dan militan Palestina di Gaza pada tahun 2006, 2008, 2012, 2014 dan 2021.

    Pada tahun 2006, militan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran menangkap dua tentara Israel di wilayah perbatasan dan Israel melancarkan tindakan militer, yang memicu perang selama enam minggu.

    Terdapat pula dua intifada atau pemberontakan Palestina dari tahun 1987 hingga 1993 dan tahun 2000 hingga 2005.

    Pada intifada kedua, Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya melakukan bom bunuh diri di Israel, dan Israel melancarkan serangan tank dan serangan udara terhadap kota-kota Palestina.

    Sejak saat itu, telah terjadi beberapa putaran permusuhan antara Israel dan Hamas, yang menolak mengakui Israel.

    Sebaliknya, Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. 

    Hamas mengatakan bahwa aktivitas bersenjatanya merupakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, klaim yang belakangan diakui juga oleh negara-negara di PBB kalau Hamas adalah organisasi perjuangan Palestina.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri cadangan melakukan patroli di wilayah Gaza Utara yang tampak rata tanah. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan, IDF belum mampu membongkar kemampuan tempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas yang menjalankan taktik gerilya hit and run. (khaberni/HO)

    Apa Saja Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencapai Perdamaian?

    Pada tahun 1979, Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, yang mana Semenanjung Sinai dikembalikan ke kekuasaan Mesir.

    Pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin PLO Arafat berjabat tangan pada Perjanjian Oslo yang menetapkan otonomi terbatas Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

    Pada tahun 1994, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Yordania. 

    Namun, pertemuan puncak enam tahun kemudian yang dihadiri oleh Arafat, Perdana Menteri Israel Ehud Barak, dan Presiden AS Bill Clinton di Camp David gagal mengamankan kesepakatan damai final.

    Pada tahun 2002, sebuah rencana Liga Arab yang diusulkan menawarkan Israel hubungan normal dengan semua negara Arab sebagai imbalan atas penarikan penuh dari wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah tahun 1967, pembentukan negara Palestina, dan “solusi yang adil” bagi para pengungsi Palestina.

    Penyajian rencana tersebut dibayangi oleh Hamas, yang meledakkan sebuah hotel Israel yang penuh dengan korban Holocaust saat jamuan makan Paskah.

    Upaya perdamaian lebih lanjut telah terhenti sejak 2014.

    Di bawah Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020, Israel mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham untuk menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

    Palestina berhenti berurusan dengan pemerintahan Amerika Serikat (AS) setelah Trump memutuskan hubungan dengan kebijakan AS dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

    Qatar dan Mesir telah bertindak sebagai mediator dalam perang terbaru, mengamankan gencatan senjata pada akhir tahun 2023 yang berlangsung selama tujuh hari, di mana beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas ditukar dengan tahanan yang ditahan oleh Israel, dan lebih banyak bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza.

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang akan secara resmi memangku jabatan tersebut setelah Trump kembali menjabat, mengatakan pada awal Desember kalau “hari ini tidak akan indah” jika para sandera yang ditawan di Gaza tidak dibebaskan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada tanggal 20 Januari.

    Di Mana Situasi Negosiasi Gencatan Senjata Saat Ini?

    Pembicaraan selama berbulan-bulan mengenai gencatan senjata lebih lanjut di Gaza sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil , hanya berkisar pada isu yang sama.

    Hal yang terpokok, Hamas mengatakan akan membebaskan sandera yang tersisa hanya sebagai bagian dari kesepakatan damai yang mengakhiri perang secara permanen. 

    Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan.

    Masalah lain yang menghambat kesepakatan tersebut termasuk kontrol atas perbatasan antara Gaza dan Mesir, urutan langkah timbal balik dalam perjanjian apa pun, jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan bersama sandera Israel, dan kebebasan bergerak bagi warga Palestina di dalam Gaza.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengupayakan “kesepakatan besar” di Timur Tengah yang akan mencakup normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

    Riyadh mengatakan hal ini akan memerlukan kemajuan menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, yang telah dikesampingkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Apa Saja Masalah Utama Israel-Palestina?

    Terdapat sejumlah masalah utama antara Israel dan Palestina yaitu:

    Solusi dua negara

    Pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki (Israel)

    Status Yerusalem

    Perbatasan yang disepakati

    Nasib Pengungsi Palestina

    Solusi Dua Negara

    Solusi dua nefara adalah wacana kesepakatan yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bersama Israel. 

    Netanyahu mengatakan Israel harus memiliki kendali keamanan atas semua wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.

    Syarat Netanyahu ini justru akan menghalangi berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

    Kelompok aktivis pemukim Yahudi mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari ketiga libur Paskah Yahudi di Yerusalem pada 25 April 2024. Aksi mereka dikawal ketat oleh polisi Israel. Mohammad Hamad / Anadolu (Mohammad Hamad / ANADOLU / Anadolu melalui AFP)

    Pemukiman Israel

    Sebagian besar negara menganggap pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel pada tahun 1967 sebagai ilegal.

    Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.

    Perluasan pemukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan antara Israel, Palestina, dan masyarakat internasional.

    Kelompok Yahudi Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada perayaan hari Paskah Yahudi (Pesakh) kaum Yahudi Ekstremis Israel bersikeras untuk menggelar penyembelihan kurban di lokasi kuil ketiga yang mereka yakini ada di dalam kompleks masjid. (Wafa Agency)

    Status Yerusalem

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang meliputi situs-situs Kota Tua yang dikelilingi tembok yang dianggap suci oleh umat Muslim, Yahudi, dan Kristen, untuk menjadi ibu kota negara mereka.

    Israel mengatakan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kotanya yang “tak terpisahkan dan abadi”.

    Klaim Israel atas bagian timur Yerusalem tidak diakui secara internasional.

    Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tanpa menyebutkan sejauh mana yurisdiksinya di kota yang disengketakan itu, dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana pada tahun 2018.

    Nasib Pengungsi Palestina

    Saat ini sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina – sebagian besar keturunan mereka yang melarikan diri pada tahun 1948 – tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan di Gaza.

    Sekitar setengah dari pengungsi yang terdaftar masih tidak memiliki kewarganegaraan, menurut kementerian luar negeri Palestina, banyak yang tinggal di kamp-kamp yang padat.

    Palestina telah lama menuntut agar para pengungsi dan jutaan keturunan mereka diizinkan untuk kembali.

    Israel mengatakan bahwa setiap pemukiman kembali pengungsi Palestina harus dilakukan di luar perbatasannya.

     

    (oln/rtrs/*)
     

  • Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) membentangkan bendera Indonesia dan Palestina saat mengggelar aksi di depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). Mereka menuntut dihentikannya genosida terhadap warga Palestina dan dibukanya blokade jalur Gaza secara permanen. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Ada ungkapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober silam yang perlu dimaknai secara tepat; yaitu tentang posisi politik luar negeri Indonesia tentang perlunya “kemerdekaan Palestina.”

    Sebelum berbicara tentang “kemerdekaan Palestina” Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia menentang penjajahan karena Indonesia pernah dijajah. Hal itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

    Ungkapan Presiden Prabowo tersebut mendapat sambutan meriah dari ratusan anggota MPR serta kepala negara atau kepala pemerintahan serta utusan khusus dari berbagai negara sahabat yang menghadiri upacara pelantikan Presiden.

    Kemerdekaan Palestina sesungguhnya sudah diproklamirkan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988 dalam sidang khusus Dewan Nasional Palestina di Algiers, Algeria. Ketika itu Arafat mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina.

    Sejak Juni 2024, sudah 146 dari 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina dan jumlah itu merupakan 75% dari negara-negara anggota PBB. Tiga negara terakhir yang mengakui kemerdekaan Palesina adalah Spanyol, Norwegia, dan Irandia, meskipun Amerika Serikat, Kanada, dan Israel tidak mengakuinya.

    Bukti bahwa Negara Palestina sudah merdeka adalah hadirnya Kedutaan Besar Palestina di 83 dari 146 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia—tempat Palestina membuka kedutaan besarnya pada tahun 1990.

    Kalau demikian, mengapa Presiden Prabowo menekankan perlunya “kemerdekaan Palestina”? Jawabnya adalah karena Palestina yang merdeka secara politis tidak sama dengan merdeka secara realitas. Secara realitas Palestina belumlah merdeka, karena masih merasa ditindas dan terancam keamanannya oleh Israel yang terus menduduki Gaza dan menciptakan instabilitas di Tepi Barat.

    Solusi dua negara atau two-state solution yang diinginkan komunitas internasional tak kunjung terjadi. Israel ingin menghapus Hamas dari Palestina dan Hamas ingin menghapus Israel dari peta dunia.

    Pasal 11 Hamas Convention mengamanatkan bahwa seluruh daerah yang kini menjadi wilayah Negara Israel merupakan “tanah wakaf” yang harus dikembalikan kepada Palestina. Artinya, Israel harus keluar dari seluruh wilayah negara itu. Dapat dipahami mengapa ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi di berbagai kampus di Amerika meneriakkan slogan “From the river to the sea, Palestine will be free.”

    Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh 146 negara dimaksud dipahami sebagai Negara Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Gaza. Akan tetapi usai pemilihan legislatif pada 2006, pada 2007 Hamas mendirikan pemerintahannya sendiri di Gaza, terpisah dari pemerintahan Palestine Authority (PA) di Tepi Barat yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

    Sejak 2007 pemerintahan Hamas di Gaza dipimpin secara politik dari Qatar oleh Ismail Haniyeh yang sudah terbunuh pada 31 Juli 2024, sementara pasukan Hamas di Gaza dipimpin oleh Yahya Sinwar yang terbunuh pada 17 Oktober 2024.

    Di PBB, komunitas internasional mengakui PLO sebagai “Non-member Observer” dan sebagai perwakilan rakyat Palestina sejak 1974; kemudian pada 1988 PBB mengakuinya sebagai Otoritas Palestina. Pada 2012 Sidang Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi “Non-member Observer State” atau negara peninjau non-anggota PBB. Dan sejak Juni 2024 sebanyak 146 anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai Negara Palestina yang merdeka secara politis.

    Kenyataan itu mengindikasikan bahwa yang diperjuangkan komunitas internasional saat ini adalah Negara Palestina yang merdeka bukan hanya secara politis, tetapi medeka dalam segala aspeknya, tanpa penindasan, tanpa terancam stabilitasnya, agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

    Amerika Serikat dan Kanada tidak mengakui kemerdekaan Palestina, meskipun secara politis, karena posisi politik luar negeri mereka adalah bahwa kemerdekaan Palestina harus merupakan hasil perundingan damai secara langsung antara Israel dan Palestina, tetapi bukan karena ada pengakuan dari negara-negara lainnya.

    Justru di titik itulah maka kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat mempunyai arti penting untuk menerobos kebuntuan dimaksud. Prabowo yang dalam bulan ini mengunjungi lima negara sekaligus—yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris—berada pada posisi yang sangat tepat untuk menerobos kebuntuan dimaksud dan mengajukan gagasan baru agar konflik di Asia Barat dapat dihentikan demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

    Kunjungan Prabowo ke Gedung Putih, juga kehadirannya dalam KTT APEC di Peru dan KTT kelompok G20 di Brasilia merupakan peluang langka yang perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan damai Indonesia ke komunitas internasional, bahwa sudah terlalu lama rakyat Palestina menderita, dan oleh karena itu maka Palestina harus didukung kemerdekaannya dalam segala bidang.

    Pada 6 November 2024 Presiden Prabowo telah menyampaikan ucapan selamat melalui platform media sosial X kepada Donald Trump yang terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat, dan Prabowo diharapkan menjadi kepala negara asing pertama yang diterima Presiden Terpilih Amerika sebelum Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2025.

    Tentu saja Palestina bukanlah prioritas pertama dalam pembicaraan Prabowo dengan Presiden Amerika, sebab Presiden Indonesia akan mendahulukan kepentingan nasional Indonesia. Akan tetapi dalam pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, juga di KTT APEC dan KTT G20, Prabowo dapat menyisipkan pesan perdamaian Palestina kepada Presiden Amerika yang dianggap paling menentukan untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat. Hal yang sama dapat Prabowo sampaikan kepada Presiden Terpilih Donald Trump jika ia sempat menemuinya dalam lawatan ke Amerika.

    Prabowo berada pada posisi tepat untuk menyuarakan perdamaian Palestina kepada penguasa Gedung Putih, sebab kepala negara Indonesia dapat berbicara sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok, sebagai negara anggota G20 dan APEC, sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia, sebagai negara terbesar di ASEAN, sebagai negara terbesar dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagai negara tempat ratusan perusahaan Amerika beroperasi dan menimba keuntungan ratusan miliar dolar sejak 1969, dan juga sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina.

    Sebagai kepala negara anggota OKI yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, perjuangan Prabowo untuk menciptakan kemerdekaan sejati bagi Palestina tidak dilakukannya sendirian. Di Malaysia ada sahabatnya yaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim—seorang pejuang kemerdekaan Palestina yang sangat gigih dan vokal dalam berbagai forum internasional—yang juga dapat diandalkan perannya untuk mengatasi konflik di Asia Barat.

    Kombinasi kapasitas, peran, dan pengaruh internasional Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim dapat menciptakan konsep solusi alternatif terhadap upaya komunitas internasional, khususnya terhadap langkah-langkah diplomatik Presiden Donald Trump yang diperkirakan akan kembali menggulirkan upaya perdamaian Palestina melalui perluasan Abraham Accords.

    Sejak 2020 sudah empat negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords yaitu Uni Arab Emirat, Moroko, Bahrain, dan Sudan. Ini terjadi semasa pemerintahan Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat.

    Mesir lebih dahulu menormalisasi hubungannya dengan Israel melalui perjanjian Camp David pada 17 September 1978, disusul penandatanganan perjanjian damai pada 26 Maret 1979, meskipun oleh karena itu maka Presiden Anwar Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981. Kemudian Yordania menandatangani pakta perdamaian dengan Israel pada 26 Oktober 1994 menyusul penandatanganan Washington Declaration pada 25 Juli 1994.

    Indonesia tidak mengakui eksistensi Israel selama Palestina belum merdeka secara total. Menyusul Konferensi Madrid tentang kemerdekaan Palestina pada 1991, pada tahun 1992 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas ditanya Menlu Israel Shimon Perez apakah Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel.

    Alatas secara diplomatis katakan bahwa Indonesia akan “melihat apakah ada kemajuan” dalam negosiasi perdamaian Arab-Israel, dan akan “berpikir ke arah itu apabila semua negara Arab sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel.” Faktanya saat ini, dari 22 negara anggota Liga Arab, baru enam negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Dalam 10 tahun terakhir ini pun posisi politik luar negeri Indonesia terhadap konflik di Asia Barat masih seperti yang dulu. Meskipun demikian, demi menegakkan hak-hak asasi manusia dan keadilan, kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC dan KTT G20 adalah momentum penting yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi sesama negara anggota APEC dan G20 untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menciptakan perdamaian di Asia Barat.

    Indonesia sudah berpengalaman menggulirkan JIM I dan JIM II yang menjadi landasan diadakannya Paris International Conference on Cambodia pada tanggal 1 – 23 Oktober 1991 sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan damai saat ini dan ASEAN melebar menjadi 10 negara anggota. Pengalaman yang sama dapat dijadikan referensi dalam perjuangan Presiden Prabowo menggulirkan upaya internasional untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat—tentu dengan melibatkan semua negara besar yang berkepentingan.

    Sumber : Antara

  • Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Tepi Barat –

    Nama pemimpin gerakan Fatah yang dipenjara oleh Israel, Marwan Al-Barghouti, kini menjadi pusat perhatian. Dia mungkin akan menjadi salah satu tahanan yang dilepaskan dalam kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas.

    Nama Barghouti bahkan telah muncul sebagai calon potensial presiden Otoritas Palestina.

    Kelompok Hamas yang menyandera warga Israel usai serangan 7 Oktober lalu menegaskan bahwa Barghouti harus dibebaskan dalam kesepakatan baru tentang pertukaran tahanan dan sandera.

    Osama Hamdan, seorang pemimpin Palestina di Hamas, mengatakan kepada BBC News Arab, “Sebagai sebuah gerakan, kami telah mengambil posisi jelas yang kami pegang, yaitu pembebasan semua napi dan tahanan di penjara-penjara pendudukan [Israel] tanpa kecuali.”

    Hamdan menambahkan, “Kami menganggap ini sebagai misi nasional. Setiap tahanan yang mengorbankan dirinya untuk Palestina harus diperlakukan sama.”

    “Ini sebenarnya yang kami lakukan dalam operasi Wafa al-Ahrar [sebutan Hamas untuk pertukaran tahun 2006 antara tentara Israel Gilad Shalit dengan napi Palestina di penjara-penjara Israel],” ujarnya kemudian.

    Menurut surat kabar Israel Ma’ariv, Barghouti telah dipindahkan dari Penjara Ofer ke penjara lain yang tidak disebutkan namanya pada Februari lalu.

    Barghouti dilaporkan ditempatkan di sel isolasi pada Februari 2023 (Getty Images)

    Dia pun ditempatkan di sel isolasi setelah “otoritas penjara Israel menerima informasi yang menunjukkan bahwa al-Barghouti bekerja melalui beberapa salurannya untuk melakukan gangguan di Tepi Barat dalam upaya untuk memicu pemberontakan ketiga.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyambut baik pemindahan Barghouti ke sel isolasi.

    Namun, Komisi Urusan Tahanan dan Pembebasan Palestina mengecam pengurungan Barghouti di sel isolasi itu.

    Israel menolak membebaskan Barghouti.

    Gerakan Fatah

    Barghouti memulai aktivitas politiknya pada usia 15 tahun melalui gerakan Fatah, yang dipimpin oleh mendiang Yasser Arafat.

    Ketika karier politiknya berkembang, ia menggalang dukungan untuk perjuangan Palestina.

    “Ketika saya, dan gerakan Fatah yang saya ikuti, sangat menentang serangan dan penargetan warga sipil di Israel, tetangga masa depan kami, saya juga berhak untuk melindungi diri saya sendiri, melawan pendudukan Israel di negara saya dan memperjuangkan kebebasan saya,” tulisnya di Washington Post pada tahun 2002.

    Barghouti bergabung dengan gerakan Fatah pimpinan Yasser Arafat saat remaja hingga menjadi pemimpin senior (Getty Images)

    “Saya masih mengupayakan hidup berdampingan secara damai antara negara Israel dan Palestina yang setara dan merdeka, berdasarkan penarikan penuh dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967.”

    “Sejujurnya, kami lelah selalu menyalahkan sikap keras kepala Israel padahal yang kami cari hanyalah penerapan hukum internasional.”

    Analis politik mengatakan kepada BBC News Arab bahwa Barghouti, yang dipenjara oleh Israel sejak tahun 2002, bisa menjadi “pilihan konsensus” untuk mengambil alih kekuasaan Palestina dan bersiap menjadi pemimpin berikutnya jika kesepakatan tercapai.

    Brigade Syahid Al-Aqsa

    Barghouti ditangkap dalam Operation Defensive Shield pada tahun 2002, ketika Israel menuduhnya mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya.

    Organisasi tersebut disebut melakukan serangkaian serangan mematikan terhadap tentara dan pemukim Israel.

    Israel menuduh Barghouti mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya (Getty Images)

    Baca juga:

    Barghouti kemudian dijatuhi lima hukuman penjara seumur hidup, yang ditambah 40 tahun penjara atas keterlibatannya.

    Dia menolak mengakui otoritas pengadilan Israel.

    Istrinya, Fadwa, mengatakan kepada BBC News Arab: “Tuduhan itu diajukan bukan karena dia melakukan tindakan tersebut dengan tangannya sendiri, melainkan karena dia adalah seorang pemimpin.”

    Fadwa, seorang pengacara, mengatakan bahwa selama interogasi, Barghouti menolak “semua tuduhan terhadapnya,” dan “membantah tuduhan bahwa dia mendirikan Brigade Syahid Al-Aqsa.”

    Fadwa Barghouti (tengah) dan pengunjuk rasa lainnya memegang plakat bergambar Marwan Barghouti, saat unjuk rasa pada tanggal 15 April 2015 (Getty Images)

    Mungkinkah Barghouti menjadi presiden Palestina?

    Perwakilan Hamas, Osama Hamdan, yakin reputasi Barghouti akan memberikan dampak positif.

    “Tidak diragukan lagi, seseorang seperti Marwan Barghouti memiliki sejarah revolusioner, dan beberapa orang mungkin melihat ini sebagai hal yang membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan kami menghormatinya, namun sebagai sebuah gerakan, kami pada prinsipnya belum membahas masalah ini…”

    “Kami percaya pendirian kami jelas: bahwa rakyat Palestina menentukan kepemimpinan mereka melalui pemilu, di mana rakyat Palestina memutuskan siapa yang mewakili mereka, dan setiap orang harus menghormati keinginan ini.”

    Baca juga:

    Dalam jajak pendapat pemilih Otoritas Palestina pada bulan Desember 2023, Barghouti lebih populer dibandingkan kandidat lainnya secara keseluruhan.

    Hasil survei menunjukkan Marwan Barghouti mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat Gaza dan Tepi Barat (BBC)

    Hamas telah lama berkampanye mendorong pembebasan Barghouti.

    Sebuah pernyataan dari Khalil al-Hayya, kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam Hamas, dipublikasikan di akun Telegram gerakan tersebut pada November 2021.

    Dia berkata, “Kami berupaya untuk menyertakan pemimpin Marwan Barghouti dan Ahmed Saadat [Sekjen Front Rakyat Pembebasan Palestina-PFLP] dalam daftar nama kesepakatan pertukaran.”

    Tentara Israel Gilad Shilat dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tahanan dengan Israel tahun 2011 (Getty Images)

    Israel pernah menolak membebaskan Barghouti pada tahun 2011 sebagai bagian dari pertukaran antara tentara Israel Gilad Shalit dengan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel, termasuk pembebasan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar.

    Analis dan peneliti politik Oraib Al-Rantawi mengatakan potensi penyerahan Barghouti kepada Otoritas Palestina dapat dikaitkan dengan kesepakatan pertukaran antara Hamas dan Israel.

    Hamdan mengatakan Israel menghalangi kesepakatan seperti itu.

    Pertukaran tahanan

    Al-Rantawi mengatakan kepada BBC News Arab bahwa pembebasan Barghouti bergantung pada apakah Israel akan “mengorbankan sandera untuk menghindari membuat konsesi dan melanjutkan perang tanpa memprioritaskan pembebasan warga Israel yang ditahan oleh Hamas.”

    Namun, ia berpandangan bahwa “tekanan Amerika dan dari internal Israel akan mempersulit Netanyahu [Perdana Menteri Israel] untuk memilih opsi ini, sehingga ia mungkin akan memilih kesepakatan pertukaran tahanan dan sandera.”

    Benjamin Netanyahu menggambarkan tuntutan Hamas untuk membebaskan sejumlah besar warga Palestina sebagai “delusi”.

    Baca juga:

    Fatah telah berkampanye untuk pembebasan Barghouti sejak penangkapannya pada bulan April 2002 (Getty Images)

    Berpotensi bebas

    Pada tahun 2009, dari dalam penjara, Barghouti menanggapi sebuah pertanyaan tentang kemungkinan pencalonannya (sebagai presiden), dengan menulis, “Ketika rekonsiliasi nasional tercapai dan ada kesepakatan untuk mengadakan pemilu, saya akan membuat keputusan yang tepat.”

    Pada tahun 2021, meski dipenjara, ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Palestina. Namun, Presiden saat ini, Mahmoud Abbas, membatalkan pemilu tersebut, dengan alasan penolakan Israel untuk mengizinkan Yerusalem Timur ambil bagian.

    Namun Al-Rantawi mengatakan, “Perlawanan akan menuntut pembebasan Marwan dan rekan-rekannya.”

    Baca juga:

    Gambar Barghouti dan Yasser Arafat di tembok kontroversial Israel yang memisahkan Ramallah dan Yerusalem (Getty Images)

    Meir Masri, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ibrani Yerusalem dan anggota Komite Sentral Partai Buruh Israel, mengatakan kepada BBC News Arab bahwa sulit membayangkan pemerintah Israel mengambil langkah seperti itu, “karena preseden sejarah,” mengacu pada kesepakatan yang membebaskan Sinwar.

    Alasannya antara lain adalah “Barghouti menjalani beberapa hukuman seumur hidup,” dan juga penolakan kelompok sayap kanan Israel terhadap pembebasan yang Masri gambarkan sebagai “teroris.”

    Solusi dua negara

    Seorang penulis dari Israel,Gershon Baskin, menulis di surat kabar Haaretz pada Januari bahwa masa transisi setelah perang Gaza membutuhkan “seorang pemimpin Palestina yang mampu mendorong persatuan Palestina dan berkomitmen untuk perlucutan senjata di wilayah tersebut.”

    “Pemimpin tersebut bisa jadi adalah Barghouti.”

    Baskin menekankan bahwa Barghouti “masih mendukung solusi dua negara”.

    Sementara itu, diplomat Amerika dan Presiden Dewan Kebijakan Timur Tengah, Gina Winstanley, mengatakan kepada BBC, “Pemerintah Israel saat ini telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki kemauan atau niat untuk melanjutkan solusi dua negara.”

    Warga Palestina mengibarkan spanduk bertuliskan slogan menuntut pembebasan Barghouti dan menyebut dia sebagai simbol kebebasan (Getty Images)

    “Dibutuhkan banyak upaya dari komunitas internasional untuk membawa mereka ke sana. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk memutus siklus kekerasan yang mengerikan antara Palestina dan Israel.”

    Winstanley menambahkan bahwa bahkan jika Barghouti dibebaskan, “tidak ada jalan yang jelas menuju solusi dua negara…”

    “Perdana menteri Israel saat ini mungkin tidak akan berkuasa dalam jangka panjang, namun menggerakkan pemimpin Israel ke arah perundingan adalah hal yang diperlukan, tetapi tidak mudah.”

    Mengapa Barghouti menjadi pilihan?

    Tarek Fahmi, Direktur Unit Studi Israel di Pusat Studi Timur Tengah Nasional, yakin Israel tidak mungkin membebaskan Barghouti.

    Dia mengatakan kepada BBC, “Marwan memiliki sejarah revolusioner yang hebat, namun Israel tidak akan membiarkan dia dibebaskan [untuk] mengambil alih kepemimpinan otoritas [Palestina] saat ini. Mungkin ada tokoh lain yang diusulkan, dan sebenarnya dia tidak akan menjadi presiden.”

    Namun, Winstanley berpendapat bahwa “pembebasan Marwan Barghouti akan menjadi langkah strategis Israel, karena ia dianggap sebagai pilihan yang layak bagi kepemimpinan non-Hamas untuk Palestina.”

    Warga Palestina berjalan melewati grafiti Marwan Barghouti (Getty Images)

    Al-Rantawi memandang pembebasan Barghouti adalah demi kepentingan Hamas.

    Dia mengatakan hal itu akan membangun kembali Fatah, membantu menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina, menciptakan rekonsiliasi dan membangun kesatuan bagi rakyat Palestina.

    Namun bisakah Barghouti menjalankan Otoritas Palestina dari dalam selnya?

    Al-Rantawi mengatakan salah satu usulannya adalah Barghouti akan menjadi presiden dari sel penjaranya. Lalu, wakil presiden akan mengambil peran seremonial dan Israel kemudian akan ditekan untuk melepaskan Barghoutti untuk memerintah secara efektif.

    Di sisi lain, Meir Masri berpendapat bahwa pengambilan alih kekuasaan oleh Barghouti dari dalam penjara adalah “usulan yang tidak realistis”.

    Menurut Masri, Israel tidak akan merasakan tekanan untuk membebaskannya.

    Ditambah lagi, Barghouti tidak akan efektif memerintah dari lokasi yang terisolasi dengan sedikit akses komunikasi.

    Al-Rantawi yakin Barghouti “relatif moderat”, dibandingkan dengan beberapa pemimpin Palestina lainnya.

    Dia mengatakan “kepribadiannya yang nasional dan pemersatu, tidak berafiliasi dengan arus ekstremis dalam gerakan nasional Palestina, membuatnya populer dan diterima oleh mayoritas faksi.”

    Otoritas Palestina belum menanggapi permintaan komentar hingga berita ini diterbitkan.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Siapa Hamas yang Menguasai Jalur Gaza?

    Siapa Hamas yang Menguasai Jalur Gaza?

    Jakarta –

    Kelompok milisi Hamas melancarkan serangan tak terduga yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Mereka menerobos masuk ke permukiman Israel di dekat Jalur Gaza, membunuh warga sipil, serta menyandera sebagian dari mereka.

    Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui mengenai pihak-pihak dan wilayah terkait, serta konteks penting untuk memahami peristiwa ini.

    Siapa Hamas dan bagaimana kiprahnya?

    Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya.

    Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada 1987 pada permulaan intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Karena itu, dalam piagam pendiriannya, Hamas berkomitmen untuk menghancurkan Israel. Komitmen itu diwujudkan melalui divisi militernyaBrigade Izzedine al-Qassam.

    Akan tetapi, tujuan Hamas bukan semata-semata itu.

    AFPHamas menciptakan divisi militer, Brigade Izzedine al-Qassam.

    Hamas memenangi pemilihan umum legislatif pada 2006, kemudian menguatkan kendalinya di Gaza serta mendepak rivalnya, Gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

    Sejak saat itu, kelompok di Gaza telah melakoni tiga pertempuran melawan Israel. Mesir belakangan bergabung dengan menerapkan blokade untuk mengisolasi Hamas dan menekannya agar menghentikan serangan.

    Hamas, sebagai sebuah organisasi, atau dalam beberapa kasus, divisi bersenjatanya, dicap sebagai kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan beberapa negara lain.

    Apa itu Jalur Gaza?

    Jalur Gaza adalah merupakan wilayah sepanjang 41 kilometer dan lebar 10 kilometer antara Israel, Mesir dan Laut Mediterania (Laut Tengah). Kawasan ini ditempati sekitar 2,3 juta orang, dan menjadi salah satu wilayah dengan populasi terpadat di dunia.

    Israel mengendalikan ruang udara di Gaza, dan garis pantainya, serta membatasi keluar-masuk orang dan barang melalui perbatasannya. Demikian pula Mesir yang mengendalikan jalur keluar-masuk perbatasan dengan Gaza.

    Menurut laporan PBB, sekitar 80% penduduk di Gaza sangat bergantung dari bantuan internasional dan makanan harian sekitar satu juta orang juga bergantung dari bantuan luar negeri.

    Apa itu Palestina dan apa kaitannya dengan peristiwa ini?

    Tepi Barat dan Gaza, yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan orang Palestina, serta Yerusalem Timur dan Israel, merupakan bagian dari daratan yang dikenal sebagai Palestina sejak era Romawi.

    Wilayah ini juga merupakan tanah kerajaan Yahudi dalam Alkitab, dan dipandang oleh orang Yahudi sebagai tanah leluhur mereka.

    BBC

    Israel dideklarasikan sebagai sebuah negara pada tahun 1948, meskipun tanah tersebut masih disebut sebagai Palestina oleh mereka yang tidak mengakui hak Israel untuk eksis.

    Orang Palestina juga menggunakan nama Palestina sebagai istilah umum untuk Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.

    Mengapa Israel dan Hamas berperang?

    Ketegangan antara Israel dan Hamas selalu ada, namun kelompok milisi melakukan serangan Sabtu kemarin tanpa peringatan.

    Hamas menembakkan ribuan roket ke Israel ketika puluhan pasukannya menerobos perbatasan, dan menyerbu komunitas Israel, menewaskan puluhan warga sipil, dan menyandera yang lainnya.

    Israel membalasnya dengan serangan udara, dan mengatakan bahwa mereka menargetkan situs-situs militan di Gaza.

    Apa yang membedakan serangan kali ini?

    Sebagaimana dimuat dalam tulisan Editor Internasional BBC, Jeremy Bowen, peristiwa ini adalah operasi Hamas paling ambisius yang pernah dilancarkan dari Gaza. Insiden ini juga disebut serangan lintas batas paling serius yang dihadapi Israel lebih dari satu generasi.

    Para militan menerobos kawat yang memisahkan Gaza dari Israel di beberapa tempat.

    Pasukan keamanan Israel berkumpul di lokasi pertempuran pada Minggu (8/10/2023) menyusul serangan dari Kelompok Hamas di Sderot, Israel. (REUTERS/RONEN ZVULUN)

    Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, berlangsung sehari setelah peringatan 50 tahun serangan mendadak oleh Mesir dan Suriah pada 1973. Saat itu, serangan ini memicu perang besar di Timur Tengah. Momentum ini tidak akan hilang dari ingatan para pemimpin Hamas.

    terjadi sehari setelah peringatan 50 tahun serangan mendadak oleh Mesir dan Suriah pada tahun 1973 yang memicu perang besar di Timur Tengah. Pentingnya tanggal tersebut tidak akan hilang dari ingatan para pemimpin Hamas.

    Apakah ini kegagalan terbesar intelijen Israel?

    Ya, kata koresponden bidang keamanan BBC Frank Gardner. Kata dia sungguh mengejutkan bahwa tidak ada yang melihat serangan ini. Padahal sudah ada upaya gabungan dari Shin Bet – intelijen dalam negeri Israel, Mossad – agen mata-mata eksternal, dan semua aset militer Israel. Frank menyebut semua institusi ini boleh jadi sudah mengetahui ada peringatan, tapi gagal menindaklanjutinya.

    Israel memiliki badan intelijen yang paling lengkap dan didanai dengan baik di Timur Tengah, dengan informan dan agen-agen di dalam kelompok militan Palestina, serta di Libanon, Suriah, dan tempat lainnya.

    Di lapangan, di sepanjang pagar perbatasan antara Israel dan Gaza, terdapat kamera, sensor gerakan tanah, dan patroli rutin.

    Pagar dengan kawat berduri di atasnya, semestinya menjadi “penghalang cerdas” untuk mencegah penyusupan seperti yang terjadi dalam serangan ini. Namun, para militan Hamas dengan mudahnya menerobos pagar tersebut, membobol kawat berduri, atau memasuki Israel dari laut dan dengan paralayang.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Komandan milisi Hamas, Mohammed Deif, menyerukan kepada warga Palestina dan warga Arab lainnya untuk bergabung dengan operasi militan untuk “menyapu bersih pendudukan (Israel)”.

    Sebuah pertanyaan besar sekarang adalah apakah warga Palestina di Tepi Barat yang dikuasai Israel, dan Yerusalem Timur atau di tempat lain di wilayah tersebut akan mengindahkan seruannya, kata koresponden BBC di Yerusalem, Yolande Knell.

    Israel melihat potensi perang yang dapat terjadi di berbagai lapisan. Skenario terburuknya adalah bahwa hal itu dapat menarik kelompok militan Lebanon yang kuat, Hizbullah.

    Pada hari Minggu pagi, Hizbullah meluncurkan sejumlah rudal dan peluru kendali ke Israel utara, tapi tidak menimbulkan korban jiwa.

    Militer Israel telah memerintahkan penguatan pasukan secara besar-besaran. Selain serangan udara yang intens di Gaza, Israel juga mengindikasikan bahwa mereka merencanakan operasi darat di sana.

    Bagaimana sepak terjang Hamas sebelumnya?

    Setelah intifada pertama di Palestina, Hamas mengemuka sebagai kelompok utama penentang kesepakatan damai yang ditandatangani pada awal 1990-an antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), organisasi yang mewakili sebagian besar rakyat Palestina.

    Walau digempur berkali-kali oleh Israel dan dirazia oleh Otorita Palestina (badan pemerintahan utama rakyat Palestina) Hamas punya kekuatan veto atas proses perdamaian dengan melancarkan serangkaian serangan bunuh diri.

    AFPHamas mengaku berada di balik pengeboman bunuh diri di dalam bus di Yerusalem pada Februari 1996 yang menewaskan 26 orang.

    Pada Februari dan Maret 1996, Hamas melancarkan beberapa pengeboman bunuh diri di dalam bus sehingga menewaskan hampir 60 warga Israel. Rangkaian serangan itu ditempuh sebagai pembalasan atas pembunuhan pembuat bom Hamas, Yahya Ayyash, pada Desember 1995.

    Deretan aksi pengeboman itu dituding sebagai hal yang membuat Israel menghentikan proses perdamaian dan mengerek Benjamin Netanyahupenentang kesepakatan damai Osloke pucuk kekuasaan tahun itu.

    Setelah kesepakatan damai Oslo gagal, Presiden AS Bill Clinton berupaya menghidupkan perdamaian melalui pertemuan di Camp David pada 2000. Upaya itu juga gagal dan intifada kedua menyusul.

    Hamas meraih kekuasaan dan pengaruh ketika Israel membungkam Otorita Palestina, yang dituduh mensponsori serangan-serangan mematikan.

    Hamas lantas mengelola sejumlah klinik dan sekolah bagi warga Palestina yang merasa dikecewakan oleh korupnya Otoritas Palestina yang didominasi faksi Fatah.

    Baca juga:

    Pemimpin spiritual Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, tewas akibat gempuran udara Israel pada 2004. (Getty Images)

    Banyak warga Palestina menyambut gelombang serangan bunuh diri Hamas pada awal intifada kedua. Mereka memandang operasi “martir” sebagai pembalasan atas pendudukan Israel di Tepi Barat, wilayah yang diinginkan rakyat Palestina sebagai bagian dari negara mereka.

    Namun, Israel tidak tinggal diam. Pada Maret dan April 2004, pemimpin spiritual Hamas, Sheikh Ahmed Yassin dan penerusnya, Abdul Aziz al-Rantissi, dibunuh melalui serangan rudal di Gaza.

    Di dalam wilayah Palestina, perseteruan antara Hamas dan Fatah merebak setelah pemimpin Fatah, Yasser Arafat, meninggal dunia pada November tahun tersebut.

    Tokoh Hamas, Ismail Haniyeh (kiri) sempat menjabat sebagai perdana menteri Palestina. Dia berdampingan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (kanan). (Getty Images)

    Mahmoud Abbas, yang menjadi pemimpin Fatah, menilai serangan roket Hamas kontraproduktif.

    Ketika Hamas menang telak dalam pemilihan umum legislatif pada 2006, perseteruan itu semakin nyata. Hamas menolak terlibat dalam kesepakatan damai Palestina-Israel sebelumnya, menolak mengakui legitimasi Israel, dan menepis permintaan untuk mengakhiri aksi kekerasan.

    Piagam 1988

    Piagam Hamas menyatakan Palestina termasuk negara Israel saat ini sebagai wilayah Islam serta menolak kesepakatan damai dengan negara Yahudi.

    Dokumen itu juga berulang kali menyerang orang-orang Yahudi sebagai sebuah bangsa, sehingga mendatangkan tuduhan bahwa gerakan Hamas anti-Semitik.

    Pada 2017, Hamas merilis dokumen kebijakan terbaru yang menghaluskan sejumlah sikap terdahulu dan menggunakan bahasa yang terukur.

    Dalam dokumen itu, Hamas tetap tidak mengakui Israel, namun menerima secara formal pembentukan negara Palestina secara interim di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur yang dikenal sebagai garis sebelum 1967.

    Dokumen itu pun menekankan bahwa perjuangan Hamas bukan terhadap Yahudi, tapi terhadap “agresor Zionis yang melakukan pendudukan”.

    Israel berkata kelompok tersebut “berupaya membodohi dunia”.

    Rangkaian sanksi

    Aksi pemerintahan pimpinan Hamas lantas diganjar dengan rangkaian sanksi ekonomi dan diplomatik oleh Israel dan sekutu-sekutunya di Barat.

    Setelah Hamas mendepak pasukan loyalis Fatah dari Gaza pada 2007, Israel memperketat blokade pada teritori tersebut. Serangan roket Palestina dan gempuran udara Israel berlanjut.

    Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza dari pasukan loyalis Mahmoud Abbas dalam pertikaian berdarah pada 2007. (AFP)

    Israel menuding Hamas bertanggung jawab atas semua serangan yang dilesatkan dari Jalur Gaza. Israel lantas melancarkan tiga operasi militer besar di Gaza yang diikuti eskalasi pertempuran lintas perbatasan.

    Pada Desember 2008, militer Israel menggelar operasi militer ‘Cast Lead’ dengan dalih menghentikan serangan-serangan roket Palestina. Lebih dari 1.300 orang Palestina dan 13 orang Israel tewas dalam serangan 22 hari itu.

    Israel memakai alasan yang sama saat menggelar operasi militer ‘Pilar Pertahanan’ pada November 2012, dengan terlebih dahulu melakukan serangan udara yang menewaskan Ahmed Jabari, komandan Brigade Qassam.

    Sebanyak 170 orang Palestina, sebagian besar warga sipil dan enam orang Israel tewas dalam delapan hari serangan.

    Dalam konteks militer, kekuatan Hamas dilemahkan akibat dua operasi tersebut. Namun, organisasi itu bertahan berkat dukungan rakyat Palestina.

    Getty ImagesHamas dan kelompok lainnya di Gaza kerap melesatkan roket ke arah kota-kota Israel.

    Serangan roket dari Gaza kembali meningkat pada pertengahan Juni 2014, ketika Israel menahan banyak anggota Hamas di sepanjang Tepi Barat selagi mencari tiga remaja Israel.

    Pada awal Juli, Hamas mengklaim bertanggung jawab atas penembakan sejumlah roket ke Israel untuk kali pertama dalam dua tahun. Hari berikutnya militer Israel menggelar operasi ‘Perlindungan Batas’ guna menghancurkan roket-roket dan berbagai terowongan lintas perbatasan yang dipakai warga Palestina.

    Sediktinya 2.251 orang Palestinatermasuk 1.462 warga sipiltewas dalam serangan 50 hari itu. Di pihak Israel, sebanyak 67 serdadu dan enam warga sipil tewas.

    Pertikaian Israel dan kelompok Palestina di Gaza pada 2014 membuat penghuni kawasan itu menderita. (EPA)

    Sejak 2014, ada sejumlah letupan kekerasan yang berakhir dengan gencatan senjata. Mesir, Qatar, dan PBB tampil sebagai penengah sehingga aksi kekerasan tersebut tidak bereskalasi menjadi perang berskala penuh.

    Walau dilanda blokade, Hamas tetap berkuasa di Gaza dan terus menambah persenjataan roketnya. Beberapa upaya untuk mengadakan rekonsiliasi dengan Fatah juga gagal.

    Sementara itu, situasi kemanusiaan dua juta warga Palestina di Gaza semakin buruk. Perekonomian di Jalur Gaza telah kolaps, dan terjadi kekurangan air, listrik, dan obat-obatan.

    (ita/ita)