Xcloud.id

Tag: Yaqut Cholil Qoumas

  • 3 Kuota Haji Era Menag Gus Yaqut Mulai Diselidiki KPK Nasional

    3 Kuota Haji Era Menag Gus Yaqut Mulai Diselidiki KPK Nasional

    Kuota Haji Era Menag Gus Yaqut Mulai Diselidiki KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mulai mengusut dugaan korupsi terkait kuota ibadah haji 2024 di era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    .
    Masalah kuota haji ini sebelumnya juga sempat dipersoalkan DPR. Bahkan, lembaga legislatif itu sampai membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji.
    Saat ini, pengusutan kasus yang dilaporkan, salah satunya oleh
    Front Pemuda Anti Korupsi
    (FPAK) itu, masih masuk tahap penyelidikan.
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kemenag),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Asep tak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
    Namun, sejumlah pihak disebut telah dimintai keterangan dalam mendalami dugaan korupsi tersebut.
    Mereka menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan.
    “Hari ini saya bersama teman-teman mendatangi KPK untuk melaporkan Gus Yaqut,” kata Koordinator FPAK Rahman Hakim saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 1 Agustus 2024 lalu.
    Rahman mengaku menyebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pengalihan kuota haji 2024.
    Namun, ia tak bisa mengungkap nama-nama itu kepada wartawan.
    Dia juga mengakui, pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK menilai barang bukti dalam laporan yang disampaikan masih kurang.
    “Kita masih kurang data, dari pihak KPK meminta agar dilengkapi lagi berkas-berkasnya agar mempermudah KPK untuk ke penyidikan selanjutnya,” kata Rahman.
    Secara terpisah, Kompas.com sudah berupaya menghubungi Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan kasus
    korupsi kuota haji
    tersebut. Namun, dia belum memberikan respons.
    Masalah kuota haji sempat dipersoalkan oleh DPR periode sebelumnya. Saat itu, DPR bahkan sempat membentuk Pansus Haji untuk mengusut masalah ini, termasuk beberapa masalah lain di dalam penyelenggaraan Haji 2024.
    Hal ini bermula ketika Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi. 
    Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
    Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
    Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031. 
    DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
    Mendapati persoalan itu, DPR akhirnya membentuk Pansus Haji. Namun, hingga beberapa kali pansus menggelar rapat untuk mendapatkan keterangan dari Gus Yaqut, ia selalu mangkir dari panggilan dengan berbagai alasan.
    Pansus akhirnya membuat rekomendasi terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024. Marwan mengklaim, ada banyak intervensi yang diterima Pansus pada saat menyusun laporan dan rekomendasi. 
    Intervensi itu disebut membuat laporan Pansus Haji tidak menuangkan secara lengkap dugaan-dugaan pelanggaran yang selama ini ditemukan dan ditelusuri dalam setiap rapat.
    “Jadi, semalam sudah agak bagus, tiba-tiba tadi pagi berubah semua ternyata. Setelah saya masuk itu kalimatnya banyak berubah dan poin-poin penting yang menjadi concern Pansus selama ini itu kehilangan substansi,” kata Marwan di Gedung DPR RI, pada 24 September 2024.
    “Jadi, sangat dibuat sehalus mungkin. Meskipun masih menyebut (perlu pelibatan) APH, tapi dibuat sehalus mungkin. Sehingga, katakanlah tidak bisa ditangkap secara terang benderang oleh aparat penegak hukum,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Eks Menag Yaqut dan Saiful Dasuki Pernah Dilaporkan

    KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Eks Menag Yaqut dan Saiful Dasuki Pernah Dilaporkan

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus tersebut kini berada di tahap penyelidikan (lidik) setelah sebelumnya muncul laporan dari masyarakat.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjawab singkat namun tegas ketika dikonfirmasi soal kebenaran kabar bahwa KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi haji.

    “Ya benar (KPK mengusut dugaan korupsi kuota haji),” kata Asep kepada wartawan, Kamis, 19 Juni 2025.

    Saat ditanya status penanganan kasus tersebut, Asep mengonfirmasi bahwa perkara tengah ditangani di tahap penyelidikan.

    “Kayaknya masih lidik,” tutur Asep.

    Yaqut dan Saiful Sempat Dilaporkan ke KPK

    Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas dan Saiful Rahmat Dasuki saat masih menjabat menteri agama serta wakil menteri agama pernah dilaporkan ke KPK oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024 lalu. Keduanya dituding terlibat dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

    KPK menjelaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Laporan harus melalui telaah administratif sebelum masuk ke tahap penyelidikan lebih lanjut.

    Jika laporan dinilai telah memenuhi kelengkapan, KPK akan menindaklanjuti dengan ekspos atau gelar perkara untuk menentukan langkah berikutnya. Namun bila masih ada kekurangan, pelapor akan diminta melengkapinya.***

  • Metro Sepekan: Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Cegah Pemberangkatan 719 Calon Haji Ilegal – Page 3

    Metro Sepekan: Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Cegah Pemberangkatan 719 Calon Haji Ilegal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) telah mencegah keberangkatan 719 orang calon jemaah haji ke Tanah Suci menggunakan jalur non-prosedural.

    Ratusan orang itu diketahui tidak mengantongi visa haji. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto dalam keterangan tertulis, Selasa 3 Juni 2025.

    Menurut Fanny, selama musim haji tahun ini, TPI Bandara Soetta telah melayani 55.870 calon jemaah di jalur haji reguler sejak 2 Mei-31 Mei 2025. Puluhan ribu jemaah haji reguler itu berasal dari empat embarkasi yaitu Pondok Gede, Bekasi, Lampung, dan Banten.

    Sementara itu, aksi kebut-kebutan antara mobil BMW dengan kereta Whoosh viral di media sosial. Dari video yang viral di media sosial itu, mobil BMW M4 nekat melaju kencang sambil menyalip kendaraan mobil lainnya di jalan layang tol MBZ. Mobil BMW itu tampak mengejar kereta Whoosh yang melaju tepat di seberangnya.

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan pihaknya telah mendapatkan data pemilik kendaraan tersebut. Rupanya mobil sport itu telah berpindah tangan.

    Namun demikian, pihaknya juga telah mendapatkan data pemilik baru mobil mewah itu dan sudah melayangkan surat klarifikasi atas peristiwa viral itu.

    Berita lain yang terpopuler dalam sepekan terakhir dalam sub kanal Megapolitan, News Liputan6.com adalah terkait PT KAI Commuter resmi mengoperasikan kereta rel listrik (KRL) baru tipe CLI-125 mulai Minggu, 1 Juni 2025.

    Tiga Train set yang diimpor dari China ini dioperasikan di lintas Bogor dan lintas Bekasi. KRL baru buatan China ini disebut-sebut memiliki fitur lebih canggih ketimbang rangkaian commuter line yang selama ini beroperasi.

    Annisa, salah satu penumpang di Bekasi memuji perbedaan yang mencolok saat pertama kali menjajal menaiki KRL baru China. Perempuan 28 tahun ini menyebut, gerbong KRL baru lebih nyaman, bahkan mirip dua moda transportasi mutakhir di Jakarta, yakni MRT dan LRT.

    Berikut deretan berita metro yang paling banyak dicari pembaca Liputan6.com dalam sepekan terakhir:

    Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas bersama Kedutaan Arab Saudi melepas ratusan jemaah calon haji kloter pertama di Terminal Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Dalam ibadah haji tahun ini, jemaah lebih cepat melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasi…

  • Ini Sosok 4 Jenderal TNI yang Usulkan Pemakzulan Gibran, Ada Eks Menteri Jokowi dan Mantan KSAD

    Ini Sosok 4 Jenderal TNI yang Usulkan Pemakzulan Gibran, Ada Eks Menteri Jokowi dan Mantan KSAD

    GELORA.CO – Nasib Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka diusulkan Forum Purnawirawan TNI untuk dimakzulkan ke MPR RI, Senin (2/5/2025). 

    Ada empat jenderal yang menandatangani surat ini ke MPR RI. 

    Mereka adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. 

    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut. Surat itu juga telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin. 

    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi dikutip dari kompas.com, Selasa (3/6/2025). 

    Lalu siapa keempat jenderal ini? 

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

    Fachrul Razi adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo sejak 23 Oktober 2019 hingga digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 23 Desember 2020. 

    Semasa aktif di militer, ia memiliki pengalaman di bidang infanteri sebagai perwira TNI Angkatan Darat dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia.

    Razi juga termasuk dalam tim pendiri partai politik Hanura.

    Ia menjadi orang ketiga dari kalangan militer yang menjabat Menag, yang pertama sejak Laksda (Purn.) Tarmizi Taher (1993–1998), dan yang pertama dari matra Angkatan Darat sejak Letjen (Purn.) Alamsjah Ratoe Perwiranegara (1978–1983).

    Fachrul juga menjadi orang dengan pangkat militer tertinggi yang pernah memangku jabatan ini. 

    Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik menjadi menteri di Indonesia, saat pelantikan ia berusia 72 tahun dan 89 hari.

    Hanafie Asnan 

    Hanafie Asnan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara Indonesia menjabat tahun 1998-2002.

    Hanafie Asnan lulusan SMA Negeri 5 Surabaya tahun 1964 dan memulai kariernya setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara tahun 1969. 

    Mengawali karier sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah ia menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada tanggal 1 Desember 1969. 

    Sebelum dilantik menjadi Letnan Udara Dua, Hanafie beserta rekan seangkatannya dilengkapi dengan pendidikan Sekolah Para dan Komando. 

    Lulus Sekolah Penerbang Angkatan ke-16 pada tahun 1967 yang kemudian dilanjutkan untuk mengikuti Sekolah Instruktur Penerbang (SIP) di Wing Pendidikan Terbang Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta pada tahun yang sama. 

    Pendidikan jenjang dan pengembangan lain yang dilaluinya di antara Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) pada saat berpangkat kapten diikutinya tahun 1980 dan pernah mengikuti Kursus Manajemen di Dephankam pada tahun 1992.

    Pendidikan yang dilalui tidak saja dilakukan di dalam negeri tetapi ada beberapa pendidikan jenjang dan pengembangan yang ditempuhnya di luar negeri di antaranya, Kursus Transisi dan Konversi beberapa jenis pesawat latih dan pesawat-pesawat tempur, Special Joint Warfare and Forward Air Control di RAAF (Royal Australia Air Force) pada tahun 1975, A-4 Convertion and Instructor Pilot Course di New Zealand (RNZAF) pada tahun 1979, Seskoau di Angkatan Udara Korea Selatan (ROKAF) pada tahun 1983, International Defence and Management Course (IDMC) di Montrey,Amerika Serikat pada tahun 1987 dan Royal College of Defence Studies (RCDA) di Inggris pada tahun 1993 dan Sistem Approach to Management (1995).

    Tyasno Sudarto

    Tyasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. 

    Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999 – 2000. 

    Ia pernah menjadi Pangdam IV/Diponegoro dan sebelum menjabat KASAD ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal.

    Tyasno Sudarto lahir di Payaman, Secang, Kabupaten Magelang pada tanggal 14 November 1948. 

    Ia merupakan anak kesepuluh pasangan Ki Soedarmo Soerjobroto dan Nyi Ruliyah Soerjobroto.

    Slamet Soebijanto

    Slamet Soebijanto adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007.

    Slamet Soebijanto lulus dari pendidikan militer AKABRI Laut-19 (1973). Kemudian pria kelahiran 4 Juni 1951 menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda (1980), Operational Art. Yugoslavia (1990) dan KRA-33 Lemhannas (2000 – 2001)

    Ia pernah ditugaskan antara lain: Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), Waasrenum TNI (2000). 

    Jabatan terakhirnya sebelum menjabat sebagai KSAL adalah sebagai Wagub Lemhannas (2003).

  • Kader PKB Sentil KPK: Kalau Takut Usut Kasus Haji, Mending Bubar

    Kader PKB Sentil KPK: Kalau Takut Usut Kasus Haji, Mending Bubar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan kabar terkait kasus jual beli kuota haji di tahun 2024 silam.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan mempertanyakan langkah yang diambil KPK untuk kasus ini.

    Menurutnya untuk kasus ini sudah begitu terang jika memang ingin ungkap lebih jauh.

    “Dear @KPK_RI apa kabar?,” tulisnya dikutip Minggu (4/5/2025).

    “Takut ya pdhl semua sdh terang benderang di pansus haji?,” ujarnya.

    Ia pun menantang KPK untuk mengusut kasus ini. Jika tidak sama sekali menurutnya mending Lembaga ini dibubarkan.

    “Klu takut mending kalian bubar sj,” tuturnya.

    Sebelumnya, desakan agar KPK segera memeriksa dan menangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan kasus korupsi kuota haji 2024 sudah lama disuarakan.

    Adapun untuk kasus korupsi kuota haji ini mengeluarkan pemborosan anggaran belanja mobil dinas yang melebihi Rp13 miliar pada tahun 2023-2024.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Eks Menteri Agama Era Jokowi Ikut Tanda Tangani Surat Usulan Pencopotan Gibran, Ini Sosoknya – Halaman all

    Eks Menteri Agama Era Jokowi Ikut Tanda Tangani Surat Usulan Pencopotan Gibran, Ini Sosoknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 5 jenderal purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang salah satu usulannya mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Salah satu jenderal purnawirawan yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat usulan pencopotan Gibran adalah mantan Menteri Agama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, tanda tangan sosok eks Menag dalam dokumen tersebut berada di paling atas.

    Siapakah sosok tersebut?

    Anggota Dewan Penasihat Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Cak Imin yang juga mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi saat ditemui di Markas Timnas AMIN, Jakarta, Jumat (9/2/2024). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

    Sosok itu adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

    Fachrul Razi diketahui pernah menjadi Menteri Agama saat Jokowi menjadi presiden pada periode 2019–2024.

    Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Sebab saat pelantikan, Fachrul Razi berusia 72 tahun dan 89 hari.

    Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden di bidang keagamaan, ia didampingi Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi.

    Di awal menjabat sebagai Menag, Fachrul Razi kala itu berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

    Ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

    Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

    Baru 14 bulan memimpin Kementerian Agama (Kemenag), Fachrul Razi dicopot Jokowi dari jabatannya.

    Jabatannya yang kosong kemudian diisi Yaqut Cholil Qoumas yang dilantik pada 23 Desember 2020 hingga periode kepemimpinan Jokowi selesai.

    Dikutip dari kemenag.go.id, Fachrul Razi memang tidak memiliki latar belakang santri apalagi bergelar kiai seperti kebanyakan menteri agama sebelumnya.

    Namun, ia lahir dan besar di Aceh yang lingkungan agama Islamnya sangat kuat.

    Fachrul Razi lahir di Kutaradja, Aceh pada 26 Juli 1947 sehingga saat ini, usianya 77 tahun.

    Ia merupakan salah satu tokoh militer ternama di Tanah Air. Ia adalah lulusan AKABRI (kini Akmil) tahun 1970.

    Saat menempuh pendidikan di Akmil, ia bergabung dengan kelompok Pemandu Mesjid yang bertugas melakukan pembinaan keislaman kepada teman-teman Taruna.

    Semasa aktif di militer, ia memiliki pengalaman di bidang infanteri sebagai perwira TNI Angkatan Darat.

    Sepanjang kariernya, Fachrul Razi pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

    Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

    Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

    Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

    Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

    Saat Pilpres 2019, ia memimpin Tim Bravo 5 yang menjadi pendukung Jokowi-Ma’ruf saat kampanye.

    Bravo 5 merupakan salah satu kelompok relawan pemenangan Jokowi di luar struktur Tim Kampanye Nasional. 

    Anggota Bravo 5 berisi purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh seperti Alwi Shihab, Luhut Pandjaitan, hingga Ruhut Sitompul.

    Saat Pilpres 2024, Fachrul Razi berada di barisan pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam gelaran Pilpres 2024.

    Saat memimpin orasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (18/3/2024), Fachrul menuntut Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto.

    “Menurut konstitusi, kedalauatan itu ada di tangan rakyat, tapi pada saat sekarang kedaulatan dengan sewenang-wenang dipegang Presiden Jokowi. Pemilu yang seharusnya dilakukan bebas, jujur, rahasia dan adil.”

    “Tapi dicurangi dan dimasukkan unsur-unsur jahat di dalamnya dan kita sangat kecewa karena ini dimulai dan yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi, yang sebelumnya kita pilih membangun negeri ini,” ujarnya.

    Untuk itu Fachrul mendesak Jokowi mengikuti langkah yang pernah diambil Soeharto.

    “Anggota dewan yang terhormat, mudah-mudahan (gulirkan) hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban presiden secara jujur, adil dan konstitusional. Atau cara lain Pak Jokowi berkenan mencontoh Pak Harto untuk mundur,” kata Fachrul.

    Isi Surat

    Terbaru, Fachrul Razi ikut memberikan tanda tangan dalam dokumen pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Sebenarnya, dokumen pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Hanya saja, dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

    Selain Fachrul Razi, empat jenderal purnawirawan TNI lainnya adalah Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak “mengetahui”.

    Terdapat 8 poin usulan dalam surat dokumen tersebut, di antaranya yakni mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, hingga mendesak mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    Sementara itu, usulan yang paling menggemparkan yakni mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Berikut isi dokumen tersebut:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)

  • Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Pakai Mobil Innova Zenix Selama di Indonesia Nasional 21 April 2025

    Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Pakai Mobil Innova Zenix Selama di Indonesia Nasional 21 April 2025

    Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Pakai Mobil Innova Zenix Selama di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Paus Fransiskus
    meninggal dunia pada Senin (21/4/2025) pagi waktu setempat.
    Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024 menjadi salah satu momen bersejarah yang dikenang umat Katolik dan masyarakat di Tanah Air.
    Kehadiran Paus Fransiskus merupakan bagian dari kunjungan apostolik atau lawatan resmi yang dilakukan Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik ke berbagai komunitas Gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia.
    Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat Paus Fransiskus memilih untuk menggunakan mobil Toyota
    Innova Zenix
    sebagai kendaraan resmi selama berada di Tanah Air.
    Mobil tersebut menggunakan pelat nomor SCV 1 yang merupakan singkatan dari Status Civitatis Vaticanae atau negara kota Vatikan.
    Paus Fransiskus terlihat duduk di kursi depan dengan pengawal ketat.
    Selama di dalam mobil, Paus terlihat membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang menyambutnya.
    Menteri Agama RI (Menag) saat itu, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sikap Paus Fransiskus yang menggunakan mobil Innova Zenix tersebut menjadi contoh kesederhanaan bagi banyak pihak.
    Menurut Yaqut, sikap Paus tersebut merupakan contoh kepada pejabat di Indonesia untuk tetap sederhana dalam hal menggunakan kendaraan.
    “Saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau, mencontohkan bagaimana menjadi (pemimpin). Karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin negara,” ujar Yaqut usai menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 3 September 2024.
    Yaqut mengatakan, mobil Innova Zenix yang melaju perlahan menunjukkan pesan yang dibawa Paus Fransiskus yaitu kesederhanaan.
    “Beliau ini kan Bapa Suci Vatikan dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana, ini patut untuk dicontoh,” kata Yaqut menegaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paus Fransiskus Wafat, Ini Momen Kesederhanaan Bapa Suci selama Kunjungan Apostolik di Indonesia – Halaman all

    Paus Fransiskus Wafat, Ini Momen Kesederhanaan Bapa Suci selama Kunjungan Apostolik di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus dikabarkan telah tutup usia pada Senin (21/4/2025) pagi waktu Vatikan.

    Bapa Suci Paus Fransiskus meninggal di usia ke-88 tahun.

    Sebelum tutup usia, Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit akibat kondisi kesehatannya yang terus menurun.

    Bahkan, ia juga sempat memberikan berkat dan pesan Paskah kepada umat Katolik di balkon utama Basilika Santo Petrus pada Minggu (20/4/2025).

    Paus Fransiskus sendiri merupakan pribadi yang dikenal sederhana dan bersahaja.

    Kesederhanaan itu juga terlihat saat ia melakukan Kunjungan Apostolik ke Indonesia pada September 2024 lalu.

    Kesederhanaan Paus Fransiskus

    Berikut beberapa potret kesederhanaan Bapa Suci Paus Fransiskus selama di Indonesia:

    1. Naik pesawat komersial ke Indonesia

    Kunjungan Apostolik Bapa Suci Paus Fransiskus ke Indonesia beberapa waktu yang lalu turut menyita perhatian banyak orang.

    Pasalnya, ia memilih untuk menggunakan pesawat komersial dibandingkan dengan jet pribadi atau pesawat mewah.

    Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus langsung disambut oleh sejumlah menteri dan perwakilan antara lain, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Gandi Sulistiyanto dan Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono.

    Selain itu, hadir pula menyambut kedatangan Paus, Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo.

    Ada pula Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunyamin, Duta Besar Takhta Suci Vatikan untuk Indonesia Uskup Piero Pioppo, Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan Pastor Michael Andrew Pawlowicsz, dan Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan.

    2. Pilih naik mobil Innova

    Paus Fransiskus disebut enggan menggunakan mobil mewah selama kunjungannya ke Indonesia pada 3-6 September 2024. 

    Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, mengonfirmasi bahwa Paus memilih menggunakan mobil yang sehari-hari digunakan warga kebanyakan.

    “Benar beliau memilih mobil yang banyak digunakan oleh masyarakat, di sini Toyota Innova,” kata Suharyo, dikutip dari TribunJatim.com.

    3. Tidak menginap di hotel mewah

    Selain itu, Bapa Suci Paus Fransiskus juga tidak memilih untuk menginap di hotel mewah selama Kunjungan Apostolik di Indonesia.

    Ia hanya mau menginap di Kantor Kedutaan Besar Vatikan yang berada di Jakarta.

    Itulah beberapa momen kesederhanaan Bapa Suci Paus Fransiskus selama kunjungan Apostolik di Indonesia pada tahun lalu.

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • 4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Abdul Wahid F-Gerindra Jadi Ketua Panja Haji 2025 di DPR RI

    Abdul Wahid F-Gerindra Jadi Ketua Panja Haji 2025 di DPR RI

    Abdul Wahid F-Gerindra Jadi Ketua Panja Haji 2025 di DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII
    DPR
    RI dari Fraksi Gerindra Abdul Wahid ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Pelaksanaan Ibadah
    Haji
    2025.
    Nantinya, Panja akan menghitung ulang usulan mengenai besar biaya penyelenggaraan ibadah
    haji
    (BPIH) 2025 yang telah diajukan oleh Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) RI.
    “Dalam hal ini kami akan menghitung ulang pengajuan daripada Kemenag sesuai dengan semangat presiden Pak Prabowo dan juga sesuai dengan temuan Pansus kemarin,” ujar Wahid kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024).
    Menurut Wahid, dalam usulan BPIH 2025 yang disampaikan pemerintah, masih terdapat komponen-komponen yang membebani biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk jemaah.
    Dia mencontohkan beberapa komponen yang membebani Bipih 2025, antara lain biaya pesawat, pemondokan, katering, serta layanan transportasi bagi jemaah.
    “Sehingga ada beberapa komponen yang kami akan evaluasi dan termasuk juga efisiensi. Di antaranya termasuk yang menjadi beban, yaitu biaya pesawat ya. Itu terlalu mahal, 30 persen dari biaya haji yang terdahulu, juga termasuk pemondokkan, termasuk biaya
    catering
    , layanan transportasi,” ungkap Wahid.
    Ia menegaskan bahwa Panja Pelaksanaan Ibadah Haji 2025 akan benar-benar memperhatikan besaran biaya komponen tersebut.
    Meski begitu, dia memastikan bahwa evaluasi dan efisiensi yang akan dilakukan tidak mengurangi pelayanan bagi para jemaah haji 2025.
    “Ada 4 atau 5 titik yang kami akan seriusi angka-angka tersebut dan itu tidak mengurangi daripada pelayanan haji yang seperti yang terdahulu, tetapi akan pelayanan lebih baik. Ini akan kami terapkan,” kata Wahid.
    Ia menambahkan bahwa rapat panja akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025 mendatang.
    Pihaknya menargetkan seluruh pembahasan dan penetapan BPIH 2025 selesai pada 10 Januari 2025.
    “Di masa reses ini kami akan mulai rapat panja, besok tanggal 2 sampai tanggal 10 Januari,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 93.389.684,99.
    Jumlah tersebut adalah total dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah, ditambah dengan nilai manfaat dari pemerintah.
    Nasaruddin mengatakan bahwa Bipih yang dibebankan jemaah sebesar Rp 65.372.779,49. Sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah untuk jemaah haji sebesar Rp 28.016.905,5.
    “Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99, dengan komposisi BIPIH sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah) Rp 28.016.905,5,” kata Nasaruddin.
    Usulan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dollar AS ke rupiah saat ini, yakni sebesar Rp 16.000.
    Selain itu, pemerintah menimbang besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
    “Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip iftitah dan likuiditas keuangan operasional,” katanya.
    Adapun rincian komposisi Bipih 2025 yang menjadi dasar penghitunan Kemenag, yakni:
    1. Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP): Rp 34.386.390,68
    2. Akomodasi Makkah: Rp 15.232.011,90
    3. Akomodasi Madinah: Rp 4.454.403,48
    4.
    Living cost
    : Rp 3.200.002,50
    5. Paket layanan masyair (sebagian): Rp 8.099.970,94
    Besaran Bipih 2025 yang diusulkan pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan Bipih 2024 lalu.
    Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta.
    Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah haji 2024 sebesar Rp 56 juta.
    Sedangkan sisa pembayarannya bersumber dari nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah. 
    “Pemerintah dan DPR telah sepakat besaran BPIH yang terdiri dari Bipih dan nilai manfaat. Kami telah sepakati BPIH tahun 2024 masehi ditetapkan dalam mata uang rupiah,” ujar Menteri Agama saat itu, yakni Yaqut Cholil Qoumas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.