Tag: Yandri Susanto

  • Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    GELORA.CO  – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024) siang.

    Tampak hadir di Istana yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Selain itu, hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    Baca juga: Harga Minyak Dunia Melandai, Anjlok 5 Persen Pasca Iran Klaim Serangan Israel Seperti Kembang Api

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Harga BBM Diturunkan

    Pemerintah diminta menurunkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi di tengah penurunan harga minyak dunia dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Ekonom Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, penyesuaian harga BBM tidak hanya sekadar mencerminkan perubahan harga pasar, tetapi juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat yang menurun. 

    Selain itu, langkah ini dapat membantu sektor industri yang tertekan serta mengimbangi tekanan deflasi yang terus berlanjut.

    “Penurunan harga BBM secara langsung akan membantu memulihkan daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ruang bagi industri untuk bertumbuh dalam kondisi permintaan yang lemah dan indeks PMI yang menunjukkan pelemahan,” papar Achmad dikutip Rabu (30/10/2024).

    Achmad menjelaskan, ada beberapa pertimbangan harga BBM di dalam negeri mesti diturunkan.

    Pertama, harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent. 

    Pada Oktober 2024, harga WTI sempat anjlok sebesar 6 persen dalam sehari, mencapai level terendah sejak awal bulan Oktober di kisaran USD67 per barel.

    “Penurunan harga ini disebabkan oleh lemahnya permintaan global dan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mulai mereda,” paparnya.

    Dengan adanya penurunan harga minyak global, kata Achmad, biaya pengadaan bahan bakar di dalam negeri juga ikut mengalami penurunan. Idealnya, penurunan ini tercermin pada harga jual BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di dalam negeri.

    Kedua, daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, terlihat dari angka deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut. 

    Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak konsumen kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara harga BBM yang tetap tinggi memperburuk situasi.

    “Penurunan harga BBM akan langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, karena biaya transportasi dan logistik akan lebih rendah. Hal ini akan menstabilkan harga barang kebutuhan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

    Ketiga, harga BBM yang tinggi menciptakan beban biaya tambahan bagi sektor industri, terutama industri yang sangat bergantung pada bahan bakar, seperti transportasi, logistik, dan manufaktur. 

    Achmad menyampaikan, dalam kondisi ekonomi global yang lemah dan permintaan yang menurun, sektor industri menghadapi tantangan besar untuk menjaga profitabilitas sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional.

    Penurunan harga BBM akan mengurangi beban operasional bagi perusahaan dan memberikan ruang bagi industri untuk beroperasi lebih efisien. 

    “Ini juga membantu menjaga harga produk lebih stabil dan menghindari pengurangan produksi atau PHK. Dengan harga BBM yang lebih rendah, sektor industri dapat lebih kompetitif, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutur Achmad.

    Keempat, deflasi yang berlanjut selama lima bulan berturut-turut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi saat ini. Penurunan harga ini disebabkan oleh menurunnya permintaan konsumen.

    Kondisi ini dapat menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi, karena konsumen dan perusahaan akan menahan pengeluaran dan investasi mereka. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

    Kelima, indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia baru-baru ini menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan penurunan aktivitas di sektor manufaktur dan industri secara keseluruhan. Tren ini mengindikasikan pelemahan sektor industri yang cukup mengkhawatirkan.

    Indeks PMI yang lebih rendah menunjukkan bahwa sektor-sektor utama mengalami penurunan pesanan baru dan produksi. Dengan menurunkan harga BBM, pemerintah dapat memberikan stimulus bagi sektor industri.

    Penurunan harga BBM ini juga dapat membantu menjaga biaya produksi pada level yang lebih kompetitif. Sehingga sektor manufaktur dapat kembali bergairah dan berkontribusi positif bagi perekonomian.

    Keenam, harga BBM yang tinggi membuat ketergantungan masyarakat terhadap BBM subsidi semakin besar. Dengan menurunkan harga BBM nonsubsidi, masyarakat dapat beralih ke BBM nonsubsidi dengan beban yang lebih ringan.

    Ketujuh, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, konsumsi domestik memiliki peran penting sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Kedelapan, penurunan harga BBM juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi pascapandemi. 

    Kesembilan, harga BBM yang lebih rendah akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah ini sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik yang ada,” ucapnya

  • Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratas tersebut berkaitan dengan kebijakan subsidi. Beberapa menteri terlihat datang sebelum jadwal ratas yang mulai pukul 14.00 WIB. 

    Salah satu menteri yang tiba duluan, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut menteri-menteri dengan Presiden akan membahas soal kebijakan subsidi. 

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa. Jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa, nanti saya mau ikut dulu,” paparnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

    Yandri mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan per desa untuk kebijakan BLT Dana Desa ke depannya. 

    Tidak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga akan melaporkan rencana kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada Presiden Prabowo. 

    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut ada dua hal yang akan dilaporkannya, yakni soal penyatuan data tunggal serta penyampaian subsidi langsung ke sasaran. 

    “[Penyatuan data] agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi,” kata Ketua Umum PKB itu. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. 

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani. 

    Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

  • Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas Nasib Subsidi!

    Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas Nasib Subsidi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas mengenai subsidi di Istana Negara, Rabu (30/10/2024). Hanya saja masih para menteri masih minim bicara mengenai rapat yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB ini.

    Dalam rapat itu terlihat dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    “Rapat terkait subsidi ya, tapi saya belum tahu,” kata Budi Santoso, saat ditanya wartawan.

    Sedangkan Yandri juga hanya mengatakan rapat yang berlangsung mengenai subsidi, untuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat di desa.

    “Kebijakan subsidi, jadi kita diundang beberapa menteri, karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa. Nanti saya mau ikut dulu,” kata Yandri.

    Hanya saja ia juga belum mau memastikan langkah apa yang diambil untuk pemberian BLT desa. Yang jelas saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan data untuk pemberian bantuan begitu juga dengan perhitungan anggarannya.

    “Hampir kalau saya tidak salah itu seluruh desa hampir 2,5 juta orang, total sekitar Rp 9 triliun,” katanya.

    Cak Imin juga mengatakan saat ini pihaknya masih mengusulkan penyatuan data, atau data tunggal. Agar bisa semakin jelas sosok yang paling berhak menerima subsidi. “Kedua usulan saya subsidi itu langsung ke sasaran. Orang atau keluarga.” katanya.

    (emy/mij)

  • Mendes optimistis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis

    Mendes optimistis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam pembukaan acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD di Jakarta, Minggu (27/10/2024). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT

    Mendes optimistis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku optimistis desa dapat berpartisipasi dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keberadaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).  

    “Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, khususnya dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” kata Yandri, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.  

    Dia meyakini layanan teknis yang disediakan oleh P2KTD dapat pula membawa desa-desa menjadi ujung tombak percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting sekaligus mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri pembukaan acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD pada Minggu (27/10). Diketahui, P2KTD akan memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.

    Hal itu, kata Yandri, sejalan pula dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahap awal program MBG dan memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi serta menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal.  

    Hingga 2 Oktober 2024, tercatat total BUMDes berjumlah 54.891 yang terdiri atas BUMDes yang sudah mendaftarkan nama berjumlah 27.597 dan 27.294 BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum. Sementara itu dari total 3.362 BUMDes Bersama, terdapat 2.948 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar nama dan 414 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar badan hukum.

    Mendes Yandri mengatakan, dengan dukungan P2KTD, desa-desa yang diprioritaskan dalam program MBG, utamanya yang memiliki angka kemiskinan dan stunting tinggi dapat mengakses layanan teknis yang sesuai.

    “Ini memperkuat kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta mempercepat penurunan stunting,” kata dia.

    Program P2KTD juga membantu desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program MBG, seperti pusat distribusi makanan, fasilitas penyimpanan pangan, dan area dapur bersama.

    Sumber : Antara

  • Menko Zulhas Gelar Rakor Swasembada Pangan Bersama 7 Menteri, Tekankan Kebijakan Selaras

    Menko Zulhas Gelar Rakor Swasembada Pangan Bersama 7 Menteri, Tekankan Kebijakan Selaras

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait swasembada pangan. Pertemuan ini diikuti oleh sejumlah pimpinan kementerian/lembaga bidang pangan di bawah pengawasan Kemenko Pangan. Salah satunya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

    Budi menyampaikan, rakor pangan ini dipimpin langsung oleh Zulhas di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Selasa (29/10/2024).

    Termasuk Budi, ada 7 menteri dan 2 pimpinan lembaga yang hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Turut hadir pula Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Selain itu, ada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Pada kesempatan ini, para pimpinan kementerian/lembaga tersebut menyampaikan komitmen instansinya untuk mendukung target swasembada pangan tercapai pada 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemendag berkomitmen mendukung dan menjaga kelancaran tata niaga pangan untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2028 mendatang. Dukungan ini dilakukan, salah satunya, melalui kebijakan-kebijakan di bidang perdagangan yang selaras dengan upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut,” ujar Budi, dikutip dari keterangannya, Selasa (29/10/2024).

    Budi optimistis, sinergi para menteri Kabinet Merah Putih akan berperan penting dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Dengan sinergi yang dilakukan bersama para menteri di Kabinet Merah Putih, saya yakin kita dapat bersama-sama mencapai swasembada pangan sebagaimana ditargetkan Bapak Presiden,” kata Budi.

    Menurut Budi, Kemendag memiliki peran yang krusial dan andil yang signifikan dalam kebijakan perdagangan. Pengaturan yang seimbang untuk tata niaga perdagangan diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan ini.

    “Kemendag berperan dalam menjaga keseimbangan pangan dalam hal ketersediaan dan keterjangkauannya. Keseimbangan ini dijaga, salah satunya, melalui tata niaga perdagangan,” jelas Budi. 

  • Video: Janji Mendes PDT, Ubah Rakyat Miskin di Desa Lebih Bahagia

    Video: Janji Mendes PDT, Ubah Rakyat Miskin di Desa Lebih Bahagia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Desa dan Pembangunan daerah tertinggal (PDT) Yandri Susanto berkomitmen untuk mengubah air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagian di seluruh desa di Indonesia.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (29/10/2024).

  • 5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak lima menteri yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR menghadiri rapat kerja (raker) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024) siang. 

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Hadir juga sejumlah wakil menteri yang sebelumnya pernah menjadi politisi Senayan, antara lain Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Fahri Hamzah, Wamendes dan PDT Ahmad Riza Patria, dan Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

    Raker dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus (PDIP) dan didampingi para wakil ketua Komisi V, seperti Robert Rouw (Nasdem), Syaiful Huda (PKB), dan Ridwan Bae (Golkar).

    Lasarus mengatakan sejumlah menteri dan wakil menteri yang hadir merupakan politisi senior yang sebelumnya menjadi pendekar-pendekar di parlemen, seperti Maruarar Sirait, Yandri Susanto, Fahri Hamzah, Viva Yoga Mauladi, dan Ahmad Riza Patria. 

    Meski demikian, Lasarus mengingatkan agar masing-masing pihak menyadari tugas dan fungsi pokoknya.

    “Komisi V adalah komisi teknis bukan komisi politis, karenanya kita bicara terang benderang di sini tugas dan kewajiban kami adalah memperjuangkan infrastruktur seluruh Indonesia yang menjadi prioritas,” kata Lasarus.

    Lasarus menegaskan semua persidangan di Komisi V DPR dengan mitra kerja berlangsung terbuka dan transparan. Menurutnya, tidak ada yang ditutupi di Komisi V DPR.

    “Saya tidak ingin ketika kita berdebat soal ini masuk setengah kamar dan seterusnya, enggak ada Pak di sini, kita buka semua di sini, kami pimpinan sudah sepakat, semua usulan kita buka, semangat kita sama Pak, semangat kita seterang benderang proses pembahasan anggaran,” pungkas Lasarus.

     

  • Mendes PDT Akan Buat Hilirisasi Versi Masyarakat Desa

    Mendes PDT Akan Buat Hilirisasi Versi Masyarakat Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan melaksanakan hilirisasi dari desa dengan memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan desa untuk diolah sehingga bernilai tambah.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan hilirisasi di desa tidak selalu produk tambang. Dia memberi contoh di Blitar ada kulit kambing diolah menjadi  beduk. Saat diolah menjadi beduk, maka memiliki nilai tambah.

    “Saya akan membuat beberapa hilirisasi versi masyarakat desa. Tidak harus tambang, tetapi barang-barang yang dihasilkan oleh desa. Apa pun bisa kita buat, jadi saya akan buat hilirisasi versi produk-produk desa,” kata Yandri di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Dia mengatakan kebijakan hilirisasi akan memaksimalkan sumber daya di desa yang manfaatnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, hilirisasi bisa membuka lapangan kerja baru sehingga sumber daya manusia (SDM) di desa semakin berkualitas.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendes PDT akan berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti lembaga donor, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pelaku usaha. Hal ini akan direalisasikan dalam waktu dekat dan menjadi bagian dalam mencapai target 100 hari kerja dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.

     

  • Menteri Kabinet Merah Putih berangkat Kamis besok ke Magelang

    Menteri Kabinet Merah Putih berangkat Kamis besok ke Magelang

    Jakarta (ANTARA) – Para menteri-menteri Kabinet Merah Putih akan berangkat ke Magelang, Kamis (24/10) besok, untuk menjalani pelatihan secara bersama-sama di sana.

    “Iya besok kami sudah dapat pemberitahuan akan ke Magelang insya-Allah ya, jam berapa-nya saya lihat dulu nanti, siang lah kayak-nya,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Yandri mengatakan belum dapat menyampaikan detail kegiatan di sana. Ia meminta wartawan menanyakan hal tersebut kepada pihak Istana Kepresidenan.

    Saat ditanya tentang ada tidaknya kegiatan seperti berkemah di Magelang, Yandri tertawa. “Insya-Allah sudah disiapkan,” ujarnya lagi.

    Terpisah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan seluruh menteri akan ikut ke Magelang besok.

    “Kita berangkat besok. Seluruh menteri besok,” jelas Hasan Nasbi.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

    Menteri Koordinator

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
    Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Menteri

    Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
    Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
    Menteri Luar Negeri: Sugiono
    Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
    Menteri Agama: Nasaruddin Umar
    Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
    Menteri HAM: Natalius Pigai
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
    Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
    Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
    Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
    Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perdagangan: Budi Santoso
    Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
    Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
    Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
    Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
    Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
    Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
    Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
    Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
    Menteri PAN RB: Rini Widyantini
    Menteri BUMN: Erick Thohir
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
    Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.​​​​​

    Lembaga/badan setingkat menteri

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
    Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
    Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
    Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

    Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo 

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024