Xcloud.id

Tag: Yandri Susanto

  • Kemensos Dukung Penuh Pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Selaras dengan Program Prioritas Presiden Prabowo

    Kemensos Dukung Penuh Pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Selaras dengan Program Prioritas Presiden Prabowo

    Bekasi (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan ekonomi rakyat di tingkat desa.

    Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Fisik 80.000 gerai, pergudangan, dan perlengkapan KDMP yang digelar di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/10/2025).

    Menteri Koperasi Ferry Julianto menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi tonggak dimulainya pembangunan KDMP secara serentak di seluruh Indonesia.

    “Hari ini kita memulai proses peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan fisik, gudang-gudang, gerai-gerai, dan sarana pendukung di seluruh 80.000 KDMP. Untuk hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak Presiden Prabowo Subianto kami memulai di 800 titik di seluruh Indonesia,” ujar Ferry.

    Ferry menambahkan, percepatan pembangunan KDMP dapat terwujud berkat dukungan berbagai pihak, terutama dari unsur TNI.

    “Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan dukungan dari pihak TNI dalam hal ini Pak Wakil Panglima TNI dan teman-teman semua, termasuk PT Agrinas Pangan, ini akan bisa cepat rampung sehingga langsung kita bisa operasional dalam pengertianan sesungguhnya,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa bangunan fisik KDMP nantinya akan menjadi milik desa dan dikelola oleh koperasi. Dengan begitu, keuntungan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat setempat.

    Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa KDMP merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat desa.

    “Ini kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Agus Jabo.

    Ia optimistis KDMP dapat menyerap hasil produksi masyarakat, menggerakkan roda perekonomian desa, serta mempercepat target Presiden Prabowo untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026.

    “Kita berharap KDMP bisa menjadi stimulus supaya kemiskinan bisa cepat turun,” lanjutnya.

    Dukungan penuh Kemensos terhadap KDMP juga diwujudkan melalui integrasi dengan Program Sekolah Rakyat. Orang tua siswa Sekolah Rakyat akan difasilitasi menjadi anggota koperasi, sekaligus memanfaatkan KDMP sebagai sarana pemasaran produk hasil pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, serta Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. [tok/ian]

  • Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa seluruh aset bangunan termasuk gerai dan pergudangan dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dimiliki penuh pemerintah desa.

    Alhasil, sebagian dari pendapatan Kopdes Merah Putih akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang nantinya dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat desa.

    “Kemudian akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu 20% untuk APBD desa. Jadi ini sangat bermanfaat buat pemerintah desa,” ujar Yandri di Bekasi, Jumat (17/10/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, Kopdes Merah Putih akan mendorong perekonomian masyarakat desa. Yandri pun menjamin bahwa dalam pelaksanaannya, Kopdes Merah Putih tidak akan merugi.

    “Oleh karena itu, saya minta betul ini disukseskan oleh para kepala desa, dan pasti Insya Allah ini Kopdes tidak akan rugi,” jelasnya.

    Alhasil, Yandri meminta para kepala desa untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan agar tidak terjadi perbedaan pandangan di antara pemerintah desa mengenai keberadaan dan mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.

    “Jadi tidak perlu ada silang pendapat lagi. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan termasuk sumber dananya. Insya Allah ini akan menjadikan pusat ekonomi di desa akan semakin baik,” katanya.

    Pada saat yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, luas lahan yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih berkisar antara 1.000-2.000 meter persegi, sesuai yang disyaratkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Adapun, setiap Kopdes Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

    “Agrinas pangan mensyaratkan minimal tadi ada ada yang 1.000 ada yang bahkan tadi rata-rata di 2.000 meter,” pungkas Ferry.

  • Mendes PDT: Kopdes Merah Putih pusat ekonomi terbaik di tingkat desa

    Mendes PDT: Kopdes Merah Putih pusat ekonomi terbaik di tingkat desa

    Bekasi (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat ekonomi terbaik di tingkat desa.

    “(Dengan Kopdes Merah Putih) Akan hadir pusat ekonomi terbaik di tingkat desa, akan ada pusat ekonomi yang luar biasa di desa. Maka, (program) ini harus kita sukseskan, harus kita dukung,” kata Mendes PDT Yandri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Lebih lanjut, Mendes Yandri menyampaikan bahwa pendirian Kopdes Merah Putih bernilai penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

    “Harus kita pastikan Koperasi Desa Merah Putih akan mengantarkan negara yang maju dan berdaulat,” ujar dia.

    Yandri mengharapkan agar semua instansi, baik pemerintah maupun swasta senantiasa melakukan soliditas dan harmonisasi lembaga atau koperasi, khususnya bagi lingkungan desa, agar dapat berdaya guna dan berhasil, serta berperanan sesuai cita-cita dan harapan para anggotanya.

    Ia menilai, koperasi juga terbukti menjadi lembaga yang mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

    “Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh unsur desa, mulai dari desa yang sudah saya sebutkan tadi, BPD (Badan Perwakilan Desa), RT/RW, seluruh masyarakat, jangan ada lagi silang sengketa, jangan ada lagi silang pendapat,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang Nasional 9 Oktober 2025

    Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang Nasional 9 Oktober 2025

    Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto akan menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari solusi terkait dua desa di Bogor, Jawa Barat, yang dilelang karena menjadi jaminan utang.
    Adapun dua desa yang dimaksud adalah Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
    “Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan ke Kejagung, mungkin minggu depan, sudah diatur oleh Pak Irjen, dan kami juga akan ke Kementerian Keuangan,” kata Yandri di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
    Yandri akan menjadwalkan pertemuan dengan Burhanuddin dan Purbaya usai berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada 9 Oktober.
    Sebab, Yandri menekankan bahwa polemik yang menimpa dua desa itu merupakan prioritas di kementeriannya.
    “Mungkin minggu depan, Rabu atau Kamis ya katanya, insyaallah sudah terjadwal. Dan ini menjadi prioritas Kementerian Desa untuk kami selesaikan,” tambahnya.
    Menurut Yandri, rencana pertemuannya dengan Jaksa Agung dan Menkeu adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
    Yandri baru akan mengambil langkah lanjutan setelah melakukan konsultasi lebih dahulu atas permasalahan tersebut.
    “Kami mau konsultasi dulu, kami temui dulu Pak Jaksa Agung, kami akan sampaikan duduk persoalannya, dan kita cari solusi terbaik, termasuk dengan Kemenkeu, karena ini dalam, asetnya dalam kewenangan Kemenkeu, kekayaan negara. Jadi ya, sesama negara sejatinya tidak sulit untuk menyelesaikannya. Itu yang kita uruskan untuk rakyat,” jelasnya.
    Politikus PAN ini pun menargetkan masalah yang terkait Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja dapat segera selesai dalam waktu dekat.
    Bahkan, ia berharap solusi dari masalah ini bisa menjadi kado satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ya, kalau kami mungkin dalam bulan Oktober ini, kalau bisa selesai. Itu juga buat kado terbaik kepada masyarakat di setahun Pemerintah Pak Prabowo,” ucap Yandri.
    Adapun permasalahan bermula dari sengketa lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terkait dengan terpidana Lee Darmawan K H alias Lee Chin Kiat.
    Berdasarkan dokumen Desa Sukaharja, pada 1983, Lee Darmawan yang menjabat Direktur PT Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman Rp 850 juta kepada PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
    Pinjaman itu dijaminkan dengan jaminan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja, berbatasan langsung dengan Desa Sukawangi.
    Tahun 1991, terdapat Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara No. 1622 K/PID/1991, turunan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam [NOMOR_PLACEHOLDER]56 Pid/B/1990/PN.JKT.BAR tentang Pidana Korupsi dengan tersangka Lee Darmawan dan menyita lahan agunan PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
    “Tetapi luas tanah yang disita bertambah dari semula 406 ha menjadi 445 ha,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jabar, Ade Afriandi, pada September lalu.
    Tiga tahun berselang, eksekusi dilakukan oleh Satgas Gabungan BI dan Kejagung.
    Hasil verifikasi pada saat itu hanya menemukan sekitar 80 hektar, karena warga setempat tidak pernah benar-benar menjual tanahnya.
    “Warga baru menerima tanda jadi, sementara nama penjual pun tidak dikenal,” terangnya.
    Pada 2019 hingga 2022, Satgas BLBI bersama BPN kembali mengeklaim 445 hektar tanah sitaan Lee Darmawan.
    Semua proses pemindahan hak atas tanah, sertifikasi hasil jual beli, hingga pajak bumi dan bangunan diblokir tanpa mengindahkan hasil verifikasi tahun 1994 yang dilaporkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertagas Raih Penghargaan Tertinggi di CSR PDB Award 2025

    Pertagas Raih Penghargaan Tertinggi di CSR PDB Award 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, berhasil meraih 7 (tujuh) penghargaan pada CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada Selasa (30/09) kemarin.

    Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kontribusi Pertagas dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdampak nyata di sekitar wilayah operasional.

    Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kepada Manager Operation Kalimantan Area atas perolehan peringkat tertinggi, Premium Gold melalui program Permata Borneo yang sukses membina masyarakat dengan pertanian berkelanjutan. Program ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga desa dengan penerapan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, serta inovasi pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi lokal.

    Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. “Tanpa SDM yang tangguh, Indonesia akan sulit bersaing. Dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, kita dapat memperkuat kedaulatan pangan sekaligus mewujudkan kemandirian bangsa secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Selain itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Yandri Susanto, juga turut menyerahkan penghargaan kategori Excellent Individu kepada Direktur Utama Pertagas sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis manajemen dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

    Mendes PDTT juga menyerahkan penghargaan kategori Gold yang diraih Operation West Java Area (OWJA) melalui program Perisai Bumi di Indramayu, yang berfokus pada isu krisis iklim, abrasi, dan kekeringan melalui pendekatan lingkungan dan ketahanan pangan serta Operation Kalimantan Area (OKA) melalui program Permata Borneo.

    Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua perusahaan. “Kami mengapresiasi kontribusi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun desa. Melalui program CSR yang dijalankan, para perusahaan telah mendukung kemandirian desa yang memberi dampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

    Corporate Secretary Pertagas, Sulthani Adil Mangatur menegaskan komitmen perusahaan. “Melalui berbagai inisiatif, Pertamina Gas berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta memperkuat kemitraan multi-stakeholder, mulai dari Pemerintah Desa, BUMDes, hingga mitra strategis lainnya, dalam penerapan CSR yang berkelanjutan di seluruh wilayah operasi,” ujarnya.

    Dua penghargaan kategori Silver turut diraih oleh Pertagas melalui Operation South Sumatera Area (OSSA) dengan program Pusaka Tirta yang menggerakkan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah dan wisata desa, dan Operation East Java Area (OEJA) dengan program Simfoni Kidung Tanggulangin yang mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan terapi sosial bagi pasien kesehatan jiwa. Serta Operation Central Sumatera Area (OCSA) mendapatkan kategori Bronze dengan program Scale Up Produk Nanas yang berhasil meningkatkan keterampilan dan pendapatan warga melalui inovasi produk olahan nanas.

    Ketujuh penghargaan yang diraih Pertagas tahun ini mempertegas komitmen perusahaan dalam mengembangkan program CSR yang tidak hanya menyentuh aspek sosial-ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap lingkungan dan kemandirian desa, sejalan dengan visi Pertamina untuk tumbuh bersama masyarakat.

    “Pertagas mendukung program pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” Tutup Sulthani.

  • 3 Kala Menteri-menteri Prabowo “Disemprot” Aktivis Agraria di Rapat DPR Nasional

    3 Kala Menteri-menteri Prabowo “Disemprot” Aktivis Agraria di Rapat DPR Nasional

    Kala Menteri-menteri Prabowo “Disemprot” Aktivis Agraria di Rapat DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua menteri kabinet Merah Putih kena “semprot” ketika pemerintah dan DPR RI pada peringatan Hari Tani Nasional.
    Momentum ini terjadi di Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Pertemuan di ruang rapat dihadiri lima menteri, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
    Kemudian, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto, serta Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.
    Dalam momen pertemuan itu, pemerintah, DPR, dan organisasi petani membahas sejumlah konflik agraria yang tidak kunjung selesai selama puluhan tahun dan merugikan petani.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, akhirnya menyemprot Menhut Raja Juli karena dinilai tidak bisa menyelesaikan konflik agraria yang berlangsung selama puluhan tahun.
    Selama puluhan tahun itu, kata Dewi, masyarakat telah menyampaikan aduan dan persoalan yang mereka rasakan. Namun, persoalan ini tidak kunjung ditangani pemerintah.
    Salah satunya adalah konflik agraria lahan pertanian dengan perusahaan BUMN, Perum Perhutani, di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
    “Di Kementerian Kehutanan, Bapak Raja Juli, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli itu ke salah satu Desa Bulupayung di Cilacap,” ujar Dewi di Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
    “Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan Perhutani,” lanjut Dewi.
    Aktivis agaria ini menjelaskan bahwa 9.000 hektar lahan pertanian di Cilacap merupakan lumbung pangan nasional.
    Saat bersama Raja Juli di daerah itu, kata Dewi, pihaknya sudah menunjukkan kejanggalan konflik lahan pertanian yang diklaim sebagai lahan Perhutani.
    Misalnya, di lokasi itu tidak ada kawasan hutan, tetapi diklaim sebagai kawasan hutan.
    “Mana ada hutan? Kenapa tanah-tanah pertanian produktif yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan? Tidak kunjung dilepaskan dari klaim Perhutani?” tanya Dewi.
    Akibatnya, para petani tidak bisa mengangkut hasil panen, dan program-program pertanian tidak bisa masuk.
    “Karena alasannya itu, ini adalah masih klaim Perhutani, masih PTPN (Perkebunan Nasional), masih kawasan hutan, masih di dalam HGU (Hak Guna Usaha),” tutur Dewi.
    Menanggapi itu, Raja Juli mengakui pernah datang ke Cilacap melihat hamparan padi yang menguning.
    Ia juga mengaku sudah berupaya melepaskan lahan pertanian itu dari kawasan hutan, namun terhambat.
    “Karena memang ada macet di Perhutani. Jadi memang kehutanan Perhutani ini menjadi satu kunci penting,” tutur Raja Juli.
    Nusron Wahid Tak Proses Data
    Bukan cuma Raja Juli, Dewi juga menyemprot Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid karena tidak pernah memproses data-data yang diberikan oleh KPA.
    Dewi menyampaikan bahwa Kementerian ATR merupakan salah satu kementerian yang paling banyak diadukan terkait kasus-kasus pertanahan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI.
    “Ada banyak kanal pengaduan, di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, bahkan mungkin di DPR. Tapi hanya untuk tempat mengadu, tidak ada kanal penyelesaian,” ujar Dewi.
    Padahal, KPA sudah berkali-kali menemui pihak ATR, bahkan bertemu langsung dengan Nusron Wahid untuk menyerahkan data yang dibutuhkan.
    “Jadi ada problem, data-data kami itu ditumpuk, diarsipkan, tapi tidak dikerjakan,” tutur Dewi.
    Nusron mengakui bahwa banyak data-data KPA yang diserahkan ke Kementerian ATR/BPN tetapi belum digarap.
    Ia menyatakan sependapat dengan usul KPA mengenai prinsip keadilan dalam redistribusi tanah.
    “Karena itu, sebagai bentuk komitmen kami mengamini data itu, kami sudah 10 bulan diangkat dipercaya menjadi Menteri ATR/BPN, kami belum tandatangani satupun perpanjangan dan pembaruan,” kata Nusron.
     
    Para petani di Desa Bulupayung yang sudah menggarap lahan pertanian sejak 1962, tetapi Perhutani mengeklaim kepemilikan Desa Bulupayung dan statusnya berubah menjadi bagian dari kawasan hutan.
    Meski masih diperbolehkan tinggal dan menggarap lahan pertanian di tanah seluas 2.000 hektar, sebanyak 3.000 keluarga petani tidak memperoleh bantuan dari negara, seperti pembangunan jalan dan irigasi, serta subsidi pupuk.
    Padahal, Desa Bulupayung termasuk sentra pertanian pangan di Cilacap.
    “Mereka harus mengeluarkan
    cost
    yang lebih ekstra atau biaya produksi pertanian. Belum terkait jaringan pasar yang memang tidak menentu dan juga dampak-dampak diklaim sebagai kawasan hutan. Akhirnya, dengan konflik yang terjadi di kehutanan ini, semakin terhimpit nasib para petani itu,” ujar Benny dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Kedua, para petani dari desa-desa di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, juga bernasib sama seperti petani di Desa Bulupayung.
    Petani Sukasari sudah menggarap lahan pertanian sejak 1965.
    Namun, status desa-desa di Kecamatan Sukasari berubah menjadi kawasan hutan pada 1996.
    Alhasil, para petani di Kecamatan Sukasari juga merasakan ketidakhadiran negara akibat diklaim sebagai kawasan hutan.
    Mereka memprotes tidak adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi di Kecamatan Sukasari.
    Ketimpangan Penguasaan Tanah
    Menurut data yang ada, satu persen kelompok elite menguasai 58 persen tanah, kekayaan alam, dan sumber produksi di Indonesia, sementara 99 persen penduduk harus berebut sisa lahan yang ada.
    Dewi mengatakan, kondisi ini akhirnya semakin memperburuk ketimpangan ekonomi di sektor agraria.
    “Ketimpangan ini mengarah pada meningkatnya jumlah konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah,” jelas Dewi.
    Konflik-konflik agraria ini berdampak langsung pada 1,8 juta keluarga yang kehilangan tanah serta mata pencaharian mereka.
    Dewi juga menyoroti bahwa proyek-proyek investasi besar seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), food estate, kawasan ekonomi khusus, hingga militerisasi pangan terus meluas ke wilayah desa dan kampung, yang menyebabkan lahan petani dan wilayah adat semakin tergerus.
    “Proyek-proyek besar ini merampas tanah petani dan wilayah adat, serta menutup akses mereka terhadap laut dan wilayah tangkapnya. Hal ini terjadi karena lahan sudah dikapling-kapling oleh pengusaha besar,” ungkap Dewi.
    KPA mengingatkan bahwa kegagalan reforma agraria yang terjadi dalam 10 tahun terakhir harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk segera bertindak.
    “Berkaca pada kegagalan GTRA selama 10 tahun terakhir, kami mendesak Presiden Prabowo untuk segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional yang lebih otoritatif, yang berada langsung di bawah kendali Presiden,” kata Dewi mengakhiri pernyataan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus menggenjot percepatan pencairan pinjaman untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono, usai memimpin rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin, menyatakan, langkah ini mendesak agar koperasi desa segera memperoleh modal kerja dan mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Ia menambahkan saat ini Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh Kopdes/Kel Merah Putih. Pemerintah menargetkan pencairan pembiayaan dapat terealisasi sebelum akhir tahun ini.

    “Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,” ucap Ferry.

    Ferry menyebut sudah ada sekitar 1.000 koperasi yang telah menyiapkan proposal dan akan segera mengikuti musyawarah desa khusus (musdesus) secara serentak sebagai bagian dari mekanisme persetujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2025, setiap proposal bisnis koperasi wajib memperoleh persetujuan dari bupati atau wali kota, serta harus melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu.

    Sebagai upaya untuk mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih, Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga akan melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai usaha atau gudang koperasi.

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan pembiayaan. Dalam satu hingga dua hari ke depan, ia akan memimpin langsung musyawarah desa khusus (musdesus) yang digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai syarat pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

    “Kami fokus dulu ke desa mandiri, sebanyak 20.503 desa, setelah itu baru desa maju dan berkembang,” ujar Yandri.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan tahap pertama, serta skema tambahan untuk mendukung kebutuhan investasi jangka panjang Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami menyiapkan pembangunan gerai dan gudang dengan pembiayaan melalui dua instrumen, yakni SAL (Sisa Anggaran Lebih) dan OIP (Operator Investasi Pemerintah) yang bisa digunakan secara efektif,” ujar Kartika.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Serang Tawarkan Pembangunan Pulau Tunda ke Investor China

    Bupati Serang Tawarkan Pembangunan Pulau Tunda ke Investor China

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) membuka pintu investasi dari China. Bahkan, para investor sudah diajak mengunjungi Pulau Tunda, Sabtu kemarin.

    Delegasi China yang tergabung dalam rombongan China Investment Association Overseas Investment Union (CIAOIU) diajak Bupati Serang, Ratu Zakiyah, melihat secara langsung kondisi Pulau Tunda yang masuk dalam Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten.

    “Kami menerima delegasi dari Pemerintah Tiongkok, dalam rangka ke depan semoga ada yang dikerjasamakan terutama membangun investasi di Kabupaten Serang,” ujar Ratu Zakiyah, Senin (22/09/2025).

    Ratu zakiyah akan mempercepat melakukan perjanjian kerja sama atau (PKS) bersama delegasi dari China untuk berinvestasi di Kabupaten Serang, yang dijembatani Kemendes PDT. Di mana, menterinya, Yandri Susanto, merupakan suami dari sang bupati.

    Presiden Direktur (Presdir) CIAOIU Madam Liu Xiongying tak sendiri, dia membawa sejumlah pengusaha asal negeri Tirai Bambu, untuk berinvestasi di Kabupaten Serang.

    “Tadi saya sampaikan kepada Madam Liu dan seluruh jajaran dari Pemerintahan Tiongkok, semoga ke depan tentunya kami menaruh harapan besar bisa berinvestasi di Kabupaten Serang terutama di Pulau Tunda ini,” terangnya.

    Para pengusaha asal China berencana akan membangun pelabuhan, transportasi hingga kelistrikan di Pulau Tunda. Di mana, salah satu pulau di Kabupaten Serang itu memiliki potensi ikan yang belum tergali dengan baik.

    Pemerintah pusat melalui Kemendes PDT juga mengajukan pembangunan objek wisata di Pulau Tunda, karena lokasinya berdekatan dengan Jakarta.

    “Jadi yang pertama dia lakukan adalah dari kelistrikan dulu, diselesaikan masalah listrik. Kemudian juga dia akan mulai masuk ke pelabuhan-pelabuhan dan transportasi dalam waktu terdekat ini,” ujar Liu melalui penerjemahnya.

  • Mendes Bicara Upaya Genjot Digitalisasi Desa, Ajak China Kerja Sama

    Mendes Bicara Upaya Genjot Digitalisasi Desa, Ajak China Kerja Sama

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memaparkan 12 rencana aksi Kemendes PDT di hadapan Delegasi China Investment Association Overseas Investment Union (CIAOIU).

    Yandri menjelaskan seluruh poin berikut dengan peluang kerja sama yang bisa dilaksanakan Indonesia dan China untuk memajukan desa melalui berbagai bidang.

    Di antaranya terkait digitalisasi desa, hilirisasi, pemuda pelopor desa, penguatan pengawasan dana desa, hingga percepatan pembangunan daerah tertinggal.

    Langkah ini diyakini mampu mempercepat pembangunan desa di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    “Tentang digitalisasi desa. Kami sampaikan 75.266 desa pengawasannya masih tradisional, masih secara manual. Ini juga tantangan bagi kami sementara dana desa dari pemerintah pusat selama sepuluh tahun ini Rp 680 Triliun. Ini pengawasannya agak lumayan sulit karena digitalisasi desa belum maksimal. Ini juga bisa merupakan bagian yang bisa digarap teman-teman dari Tiongkok,” papar Mendes Yandri saat bertemu Delegasi CIAOIU di Operational Room Kemendes PDT Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Sekadar informasi, total dana desa yang digelontorkan sejak 2015 hingga 2025 adalah Rp 680,68 Triliun dan telah menghasilkan 20.503 desa mandiri, 23.578 desa maju, dan menurunkan desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi 9.375.

    Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal ini dipastikan terus merosot dengan bertambahnya desa mandiri dan maju jika ada kolaborasi, baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah Pemerintah Tiongkok yang telah 75 tahun menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.

    Kolaborasi lain yang bisa dilaksanakan berkaitan dengan hilirisasi. Ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan di antaranya dengan memanfaatkan teknologi milik Tiongkok untuk menambah nilai guna produk yang dihasilkan desa di Indonesia.

    Manfaatnya semakin luas tidak hanya menjadikan bahan mentah menjadi produk jadi hingga siap dikonsumsi namun juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta membawa perubahan pada status desa.

    Kerja sama Indonesia – Tiongkok merupakan hal yang sangat penting direalisasikan karena dipastikan membawa keuntungan dan kemajuan untuk keduanya. Di antaranya adalah dalam bidang ekonomi, perdagangan, keamanan, maupun pertukaran budaya yang kondisinya sangat baik karena hubungan harmonis pemimpin dua negara ini sebagaimana dikatakan Presiden CIAOIU Liu Xiongying dalam sambutannya.

    “Kami meyakini bahwa di masa mendatang, dengan kerja sama erat antara kedua belah pihak, Tiongkok dan Indonesia akan terus mendorong pembangunan komunitas dengan nasib bersama pada tingkat yang lebih tinggi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perdamaian dan pembangunan, baik di kawasan maupun di dunia,” katanya.

    Hadir mendampingi Mendes Yandri yaitu Wamendes PDT Ahmad Riza Patria serta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

    Selain itu, pertemuan ini dihadiri beberapa tokoh penting dari Beijing Bangzhen Technology, Orenda Green Singapore, Henan Mining Group Import & Export, GEMS Capital Pte Ltd Singapore, Fulong Group, PT Nusantara Garuda Jaya (international trade and logistics), Entrepreneur in tourism and logistics (Pulau Tunda projects, downstream supply chain), Angkasa Pura II (airport logistics and halal cargo), PT Metta Karya Agri (agribusiness and smart farming), dan PT Metta Energi Sejahtera (renewable energy and PLTS projects).

    Selanjutnya para delegasi akan melaksanakan kunjungan ke Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten.

    (hns/hns)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat