Tag: Yandri Susanto

  • Hoaks, Rekrutmen PLD 2024-2025 Mengatasnamakan Kemendesa PDT
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 November 2024

    Hoaks, Rekrutmen PLD 2024-2025 Mengatasnamakan Kemendesa PDT Nasional 22 November 2024

    Hoaks, Rekrutmen PLD 2024-2025 Mengatasnamakan Kemendesa PDT
    Penulis
    KOMPAS.com 
    – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) 2024-2025 yang beredar di media sosial adalah
    hoaks
    .
    Langkah tegas pun akan diambil seperti melaporkan akun-akun tidak bertanggung jawab yang menyebarluaskan kabar tersebut karena bisa merugikan banyak pihak termasuk masyarakat luas.
    “Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sampai pada saat ini belum dilakukan rekrutmen-rekrutmen itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemberitaan-pemberitaan terkait itu tidak betul,” tegas Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    Kemendesa PDT
    Rosyid di Jakarta, Jumat (22/11/2024).
    Ia mengatakan, Kemendesa PDT akan melaporkan seluruh akun penyebar hoaks kepada pihak kepolisian.
    “Kami akan sampaikan juga ke Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) supaya akun-akun yang menyampaikan berita tidak benar atau hoaks ini supaya diblokir,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, kabar dibukanya lowongan PLD 2024 tersebar melalui pamflet yang diunggah melalui media sosial.
    Dalam pamflet yang dilengkapi dengan foto Mendes PDT Yandri Susanto tersebut tertulis besaran gaji yang akan diterima yaitu Rp 15.000.000 setiap bulan.
    Tertulis pula tidak adanya biaya yang akan dipungut. Sebanyak ratusan akun telah memberikan like pada postingan yang diunggah beberapa akun tersebut.
    Oleh karena itu, Rosyid mengajak dinas terkait untuk bersama-sama menyikapi kabar ini secara tegas agar tidak memakan korban.
    “Lalu kita tindaklanjuti menyampaikan surat ke seluruh Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk antisipasi karena informasinya sudah banyak memakan korban. Jadi akun-akun ini menerima pendaftaran yang ujung-ujungnya adalah ada biaya administrasi dan sebagainya,” paparnya.
    Sekadar informasi, Kemendesa PDT belum berencana melakukan rekrutmen PLD hingga saat ini. Namun jika hal tersebut dilaksanakan, maka informasi akan disampaikan melalui
    website
    dan media sosial resmi Kemendesa PDT.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengoptimalan peran desa sebagai pilar swasembada pangan

    Pengoptimalan peran desa sebagai pilar swasembada pangan

    Arsip foto – Petani mengangkut benih padi di Kawasan Tasikardi, Kramatwatu, Serang, Banten, Jumat (28/6/2021). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/foc/aa.

    Pengoptimalan peran desa sebagai pilar swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 November 2024 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi tantangan global dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang bagi Indonesia.

    Salah satu strategi utama dalam mencapai swasembada pangan adalah pengoptimalan lahan pertanian desa. Teknologi modern dan pendampingan petani menjadi kunci untuk meningkatkan hasil pertanian yang lebih efisien. Desa memiliki peran penting dalam mencapai swasembada pangan di Indonesia. Potensi lokal yang melimpah, seperti lahan subur, dapat dijadikan sumber daya pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

    Pemerintah terus mendukung transformasi desa sebagai pusat ketahanan pangan. Berbagai program teknologi dan partisipasi aktif masyarakat desa menjadi pilar utama dalam mendorong sektor pertanian maju. Pemberdayaan generasi muda menjadi salah satu fokus utama dalam membangun swasembada pangan. Pemuda dianggap sebagai agen perubahan yang mampu membawa inovasi dan semangat baru ke sektor pertanian.

    Bonus demografi Indonesia menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian. Dengan keterlibatan pemuda, potensi pertanian desa dapat berkembang melalui pendekatan yang lebih modern dan efisien. Teknologi modern menjadi elemen penting dalam modernisasi pertanian desa. Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dapat meningkatkan produktivitas lahan dan mempercepat proses produksi pangan secara signifikan.

    Selain teknologi, pelatihan untuk petani juga diperlukan. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petani dalam mengadopsi teknik pertanian modern dan ramah lingkungan. Desa memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan subur dan sumber air. Potensi ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mendukung kemandirian pangan Indonesia.

    Swasembada dari desa

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan bahwa swasembada pangan harus dimulai dari desa. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang lebih mandiri. Indonesia adalah negara besar, namun jika ketahanan pangan rapuh dapat membuatnya rentan. Sumber daya yang melimpah di desa dapat dimaksimalkan jika dipadukan dengan kolaborasi antara berbagai pihak.

    Penting bagi Indonesia untuk tidak bergantung pada impor pangan dari luar. Dengan memanfaatkan potensi desa secara optimal, kebutuhan pangan dalam negeri dapat dipenuhi, tanpa harus bergantung pada negara lain. Dalam mewujudkan swasembada pangan, pemerintah mendorong pemetaan potensi setiap daerah, terutama yang tertinggal. Melalui pemetaan ini, potensi lokal dapat dikembangkan secara lebih efektif dan terarah.

    Pengembangan desa, melalui badan usaha milik desa (BUMDes) menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. BUMDes dapat menjadi motor penggerak untuk meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan desa. Melalui program-program itu, desa dapat menjadi pusat kemandirian ekonomi. Dengan sinergi yang baik, desa-desa di Indonesia dapat mempercepat pencapaian kemandirian pangan.

    Hampir 73 persen penduduk Indonesia ada di desa. Artinya, ketika kita membangun desa, maka sesungguhnya kita membangun Indonesia. Sejatinya desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Tanah Air karena lebih banyak penduduk Indonesia hidup dan bertempat tinggal di desa.

    Transformasi pertanian

    Pagu anggaran Kementerian Pertanian untuk 2025 telah ditetapkan sebesar Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun. Anggaran itu akan digunakan, di antaranya untuk meningkatkan produksi padi dan jagung, optimalisasi lahan pertanian 350 ribu hektare di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, menyiapkan benih unggul 150 ribu ton.

    Lalu, pogram cetak sawah 750 ribu hektare di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan lainnya. Hingga penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen sebanyak 1,14 juta unit dan pupuk bersubsidi 9,03 juta ton. Selain itu, mengembangkan pertanian modern melalui pertanian milenial, dengan target tenaga pertanian modern kompeten sebanyak 65.170 orang.

    Modernisasi pertanian melalui teknologi, seperti traktor otomatis, drone penyemprot pupuk, dan sistem irigasi pintar menjadi kunci peningkatan produksi desa menuju swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan modernisasi pertanian dapat mengurangi biaya produksi hingga 70 persen, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses pertanian.

    Pertanian modern memungkinkan petani mengelola usaha tani lebih optimal, tanpa beban biaya tinggi atau ketergantungan pada metode tradisional. Penggunaan alsintan, seperti combine harvester target untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan, mempercepat pekerjaan, dan menunjukkan manfaat nyata teknologi modern dalam proses pertanian.

    Selain itu, Kementerian Pertanian juga memfokuskan upaya peningkatan produksi melalui program pompanisasi di seluruh wilayah Indonesia.​​​​​​​ Pompanisasi berfungsi untuk menambah areal tanam (PAT) di daerah-daerah sentra produksi, memastikan kebutuhan pangan nasional dapat terus tercukupi dengan baik.

    Regenerasi petani

    Regenerasi petani menjadi tantangan utama dalam pembangunan desa sebagai pilar swasembada pangan. Dengan rata-rata usia petani yang semakin tua, keterlibatan generasi muda menjadi prioritas mendesak untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian. Sebagai langkah strategis, Kementerian Pertanian menginisiasi program petani milenial untuk menarik minat anak muda kembali ke bidang pertanian.

    Program ini tidak hanya bertujuan mengganti peran petani senior, tetapi juga membawa transformasi pertanian menuju era modern yang berbasis teknologi. Salah satu fokus utama program ini adalah modernisasi melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berteknologi tinggi.

    Para pemuda desa yang bergabung dalam program ini akan memperoleh akses ke alat-alat canggih, seperti traktor modern, yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus efisiensi dalam pengelolaan lahan. Hingga saat ini, sekitar 3.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, terutama di Sulawesi Selatan, telah dilibatkan dalam program ini. Targetnya, jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 50 ribu petani muda.

    Selain difasilitasi dengan alat modern, mereka juga diarahkan untuk mengadopsi praktik pertanian berbasis teknologi, memungkinkan mereka meraih pendapatan hingga Rp10 juta per bulan. Program ini menempatkan generasi milenial sebagai kekuatan utama dalam revolusi pertanian, memanfaatkan bonus demografi untuk menciptakan dampak signifikan pada sektor tersebut.

    Pemerintah yakin bahwa transformasi dari metode tradisional ke teknologi modern menjadi langkah kunci dalam mengatasi berbagai tantangan di bidang pertanian. Dengan alokasi anggaran senilai Rp3 miliar, program ini tidak hanya menyediakan teknologi, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi petani muda.

    Modernisasi pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengubah sektor ini menjadi pilihan karier yang menjanjikan bagi generasi muda. Kementerian Pertanian menempatkan misi Indonesia emas, salah satu harapan tumpuannya adalah pertanian.

    Bukan hanya menteri, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga terlibat langsung dalam mendorong generasi muda masuk ke sektor pertanian. Ia, bahkan dinobatkan sebagai “Bapak Pembina Petani Milenial” oleh Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan (DPM/DPA).

    Pertanian menjadi sektor strategis dengan potensi besar memperkuat ekonomi nasional melalui inovasi teknologi dan generasi muda, menjadikannya cerah, kompetitif, serta berkelanjutan di masa depan.

    Optimisme swasembada

    Presiden RI Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Prabowo menekankan bahwa Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Keyakinan Prabowo didasarkan pada diskusi dengan para pakar yang memandang pentingnya swasembada pangan untuk menghindari ketergantungan pada impor pangan dari negara lain, terutama saat krisis.

    Presiden mengingatkan bahwa di masa krisis, negara-negara tidak akan bersedia menjual bahan pangan mereka. Oleh karena itu, Indonesia harus segera mencapai ketahanan pangan untuk menghadapi situasi genting. Mengembalikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan adalah tantangan besar yang kini diemban oleh bangsa ini.

    Swasembada pangan kembali ditargetkan tercapai dalam tiga hingga empat tahun ke depan, dengan berbagai upaya, di antaranya perluasan areal tanam, peningkatan masa tanam, menyalurkan pupuk bersubsidi, bantuan alat mesin pertanian, hingga modernisasi pertanian.

    Di sisi lain, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor menilai program pencetakan sawah baru menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional. Program ini diproyeksikan dapat mempercepat upaya memenuhi kebutuhan pangan domestik.

    Pencetakan sawah baru dianggap sebagai strategi tepat untuk memastikan ketersediaan pangan, sehingga dengan begitu dapat memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Teknologi dan mekanisasi menjadi elemen penting dalam keberhasilan pencetakan sawah baru. Langkah ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mengurangi biaya produksi secara signifikan.

    Mekanisasi dipandang sebagai kunci untuk mendukung efektivitas dan efisiensi program pencetakan sawah. Penggunaan teknologi modern memungkinkan petani bekerja lebih produktif dengan waktu yang lebih singkat. Desa merupakan sentral dalam swasembada pangan Indonesia melalui dukungan pemerintah, keterlibatan generasi muda, serta adopsi teknologi modern, menjadikannya pusat produksi pangan yang tangguh dan mandiri.
    ​​​​​​​

    Sumber : Antara

  • Menteri Desa dan Raffi Ahmad Ajak Desa dan Anak Muda di Lembang Jadi Pemasok Pangan

    Menteri Desa dan Raffi Ahmad Ajak Desa dan Anak Muda di Lembang Jadi Pemasok Pangan

    Bandung Barat, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak dan menekankan agar desa-desa di Bandung Barat harus menjadi pemasok pangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Hal tersebut disampaikan Yandri saat mengunjungi Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, pada Jumat (15/11/2024).

    “Saya lihat di Bandung Barat ini sungguh luar biasa tingkat kesuburan tanahnya, sejuknya luar biasa dan potensi-potensi yang lain dan itu akan kita sandingkan dengan program makan bergizi gratis. Nanti akan ada dapur umum. Satu dapur umum melayani 3.000 orang,” kata Yandri saat memberikan sambutan.

    Lebih lanjut, kata Yandri menegaskan lahan peternakan dan pertanian di Bandung Barat terkenal mampu menghasilkan sejumlah bahan pangan berkualitas. Untuk itu, bahan baku untuk program makan bergizi gratis tidak boleh didatangkan dari luar negeri atau impor. 

    Sementara itu, Raffi Ahmad mengaku kehadiran dirinya mendampingi Menteri Yandri untuk memberikan semangat bagi generasi muda agar berperan dalam pembangunan di desa.

    “Jangan takut menjadi petani muda, jangan takut untuk anak-anak muda jadi peternak. Apa pun itu harus disosialisasikan kepada anak muda. Saya ditugaskan langsung Pak Yandri untuk menjadi pelopor pemuda desa,” beber Raffi saat memberikan sambutannya.

  • Respons Mendes soal Kades di Lebak Pakai Atribut Paslon saat Hadiri Debat

    Respons Mendes soal Kades di Lebak Pakai Atribut Paslon saat Hadiri Debat

    Lebak

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyerahkan proses hukum kepala desa di Lebak, Banten, yang diduga melanggar netralitas. Pemerintah Kabupaten Lebak juga diminta memberikan sanksi.

    “Kita serahkan kepada aparat penegak hukum saja, sesuai Undang-undang saja,” kata Yandri ditemui di Kecamatan Cikulur, Lebak, Rabu (13/11/2024).

    Yandri menghargai aturan berlaku dalam Pilkada serentak 2024. Dirinya juga meminta Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

    “Bawaslu, Gakkumdu, ya silahkan saja (diproses hukum). (Sanksi) etik dengan Bupati,” tuturnya.

    Yandri mengimbau kepala desa di Lebak untuk fokus membangun desa. Kasus yang melibatkan kepala desa tidak boleh terulang kembali.

    “Kepala desa fokus saja pada tupoksinya, kepada mandat yang diberikan oleh undang-undang, amanat yang diberikan oleh rakyat. Jadi saya berharap betul yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran yang belum kena, jangan sampai bertambah lagi. Karena saya ikut perhatian kalau kepala desa notabene ujung tombak pemerintahan Indonesia, tersangkut berbagai masalah,” pungkasnya.

    (aik/aik)

  • Lebak Jadi Penyuplai Daging Program Makan Bergizi Gratis di Banten-Jabar

    Lebak Jadi Penyuplai Daging Program Makan Bergizi Gratis di Banten-Jabar

    Lebak

    Penjabat (PJ) Bupati Lebak, Gunawan Rusminto, menyebut Kabupaten Lebak akan menjadi penyuplai daging sapi pada program makan bergizi gratis di Banten dan Jawa Barat. Rencana ini akan melibatkan BUMDes di Lebak.

    “Lebak rencananya yang akan suplai daging untuk Banten dan sebagian Jawa Barat seperti Bogor, Sukabumi,” kata Gunawan saat menghadiri kunjungan kerja Menteri Desa dan PDT di Kecamatan Cikulur, Lebak, Rabu (13/11/2024).

    Nantinya di Lebak akan ada peternakan sapi untuk memenuhi kebutuhan daging potong dan susu segar. Hingga saat ini, sudah ada dua investor yang akan berinvestasi ke peternakan di Gunung Kencana.

    “Masih dalam kajian, sudah disurvei di Gunung Kencana, mudah-mudahan bisa diassessment. Iya dua untuk daging sapi dan susunya,” tuturnya.

    Gunawan belum bisa menjelaskan lebih detail rencana suplai daging di Banten dan Jawa Barat ini. Meski begitu, Gunawan memastikan program makan bergizi gratis juga akan melibatkan BUMDes di Lebak.

    “Atensi Pak Menteri (Yandri Susanto) memetakan potensi yang ada di desa-desa. Kita ada 116 BUMDes yang sudah siap dan akan kita gali terus,” pungkasnya.

    (aik/aik)

  • Mendes PDT: Desa jangan jadi penonton program makan siang bergizi

    Mendes PDT: Desa jangan jadi penonton program makan siang bergizi

    Tentu kita tidak mau desa jadi penonton, tidak mau jadi penikmat makan siangnya saja untuk anak sekolah ibu hamil atau anak dalam tumbuh kembangBengkulu (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta desa jangan hanya menjadi penonton dan penerima manfaat program siang bergizi saja.

    “Tentu kita tidak mau desa jadi penonton, tidak mau jadi penikmat makan siangnya saja untuk anak sekolah ibu hamil atau anak dalam tumbuh kembang. Kita mau bahan baku itu dari desa, jadi putaran ekonomi berada di desa melalui BUMDES sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Mendes PDT Yandri Susanto saat meluncur platform P2KTD di Bengkulu, Senin.

    Desa kata dia mesti menjadi tempat lumbung pangan ketahanan pangan, ketahanan energi swasembada air atau di desa tempat banyak produk-produk yang bisa diolah dalam rangka hilirisasi produk-produk desa. Dan lanjut dia dari desa lah tempat untuk penyediaan bahan baku makan siang bergizi.

    “Bumdes-bumdes akan tumbuh bersama, itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, jadi bukan sekedar menjawab nasib makan siang bergizi, tapi yang kita suap dan makan itu itu memang bahan baku itu dari desa,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto, kata Yandri telah membuat program makan siang bergizi bukan hanya untuk meningkatkan SDM generasi emas tapi juga sekaligus membuat perputaran ekonomi akan sangat bergerak sampai ke tingkat desa.

    Oleh karena itu, Mendes Yandri meminta seluruh kepala desa untuk memetakan potensi daerah masing-masing, tentang keterlibatan dalam penyediaan makan siang bergizi tersebut baik sebagai produsen komoditas pokok, industri pengolahan hingga hilirisasi.

    “Semua bisa bergerak untuk menyuplai bahan baku makan siang bergizi, program itu besar sekali putaran ekonominya, baru dimulai dengan anggaran Rp71 triliun, nanti akan sampai ke angka hampir atau lebih dari Rp300 triliun. Artinya itu uang tiap hari untuk masak di dapur, tentu kita tidak mau desa jadi penonton,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto pada Senin 11 November 2024 meluncur platform Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPR Daniel Mutaqien Soroti Penggunaan Dana Desa Hingga Pilkades

    Anggota DPR Daniel Mutaqien Soroti Penggunaan Dana Desa Hingga Pilkades

    Liputan6.com, Indramayu Legislator muda asal Indramayu Daniel Mutaqien Syafiudin mengkritisi penggunaan anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah. 

    Daniel Mutaqien terlihat tegas mengkritisi pemerintah saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto di ruang rapat Komisi V DPR RI. 

    Menurutnya, penggunaan dana desa sejak 10 tahun kebelakang dianggap tidak maksimal dimanfaatkan para kepala desa untuk memajukan desa dalam pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat desa.

    “Pak Menteri dan Pak Wamen, kiranya bisa dikaji ulang penggunaan dana desa, jangan sampai dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan masyarakat,” tegas Daniel.

    Daniel menambahkan, selain dana desa yang perlu dikaji adalah proses demokrasi di desa yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).  

    Secara umum para calon kepala desa bersaing tidak sehat, bahkan ongkos pencalonan kades ini bisa jadi lebih besar dari ongkos mencalonkan diri menjadi anggota dewan.

    “Pak Menteri, kalo anda tahu itu di dapil saya orang yang mau jadi calon kades ongkosnya milyaran, jangan sampai dana desa yang besarannya sampe milyaran ini hanya untuk jadi ajang bancakan para kades untuk balik modal, sehingga banyak calon kades potensial jika tidak punya ongkos banyak bisa minder dan gagal maju,” ungkap Daniel.

  • Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan pemerintah sudah menggelontorkan dana desa Rp 610 triliun sejak 2015 hingga 2024. Dia menegaskan akan memperkuat pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran.

    “Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua (Ketua Komisi V Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengaku hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang bakal diperkuatnya. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin inspektur jenderal (irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Selain itu, Yandri mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dana desa dan mencegah terjadi korupsi dana tersebut. Yandri dan Jaksa Agung menyadari masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan.

    “Lalu mungkin dari sisi basic pembukuan enggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” jelas dia.

    Yandri mengatakan pihaknya akan memperkuat dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun langsung ke lapangan.

    “Saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa, mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” pungkas Yandri.

  • Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

    Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

    Jakarta

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

    “Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

    “Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

    Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

    Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

    “Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

    Alokasi dana desa 2025 di halaman berikutnya.

    Alokasi Dana Desa 2025

    Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

    Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

    “Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” ujarnya.

    Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

    “Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.

    Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

  • Siasati Anggaran Terbatas, Mendes PDT Yandri Gandeng 400 Perusahaan untuk Bangun Desa Tertinggal

    Siasati Anggaran Terbatas, Mendes PDT Yandri Gandeng 400 Perusahaan untuk Bangun Desa Tertinggal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto sudah menggandeng 400 perusahaan swasta untuk terlibat membangun desa, khususnya desa yang masuk kategori daerah tertinggal. Menurut Yandri, hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk menyiasati keterbatasan anggaran di Kemendes PDT.

    “Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 CSR perusahaan yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal,” ujar Yandri dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Yandri menegaskan, konsep membangun desa ke depannya adalah kerja kolaboratif, karena anggaran negara belum cukup memadai membangun desa yang sukses. Karena itu, kata dia, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi.

    “Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa,” tutur dia.

    Yandri mengatakan kerja sama desa dengan perusahaan sudah memiliki bukti nyata bisa membangkitkan ekonomi desa, tanpa menggunakan APBN. Hal tersebut merupakan salah satu temuannya selama dua pekan berkunjung ke sejumlah desa.

    “Contohnya kita ke Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, mereka memproduksi Kendang Jimbe yang diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional,” ungkap dia.

    Menurut Yandri, kisah-kisah sukses desa tersebut perlu dibagikan untuk menjadi contoh pemberdayaan desa lain di Indonesia. Dia mengatakan, pengelolaan potensi desa tidak melulu menunggu anggaran negara. Dia juga mengimbau perusahaan-perusahaan swasta agar bisa berkolaborasi membangun dan mengelola potensi-potensi desa.

    “Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tetapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik,” pungkas Yandri.