Xcloud.id

Tag: Yandri Susanto

  • Hengki-Sudradjat Ajukan Gugatan Diskualifikasi Jeje-Asep ke Mahkamah Konstitusi

    Hengki-Sudradjat Ajukan Gugatan Diskualifikasi Jeje-Asep ke Mahkamah Konstitusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 3 Hengki Kurniawan-Ade Sudradjat Usman meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Jeje Ritchie Ismail (Jeje Govinda)-Asep Ismail dari kepesertaan Pilkada Bandung Barat 2024.

    Salah satu kuasa hukum Hengki-Sudradjat, Reginaldo Sultan, mengatakan bahwa Jeje-Asep Ismail telah melakukan pelanggaran dari tahapan kampanye hingga pemungutan suara, termasuk di antaranya keberpihakan aparatur pemerintahan dan politik uang.

    “Jika pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat dilaksanakan secara jujur dan adil, tanpa terjadi dua hal di atas maka dipastikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat tidak mengalami perselisihan suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 2 tidak terlampau jauh,” kata Regginaldo pada sidang pendahuluan di Gedung I MK, Jakarta, Rabu.

    Hengki-Sudradjat mendalilkan bahwa terdapat keberpihakan aparatur pemerintahan pada pasangan Jeje-Asep Ismail, yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    Regginaldo menjelaskan Yandri Susanto saat kunjungan kerja di Desa Cikahuripan pada 15 November 2024 diduga menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada dukungan dan pemenangan Jeje-Asep Ismail. Sedangkan Raffi Ahmad turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut.

    “Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yandri Susanto sebagai berikut makanya syarat cuma dua saja atau kompak dua, relasi Raffi Ahmad luar biasa relasi beliau itu, siapa tidak kenal beliau, manfaatkan Raffi Ahmad untuk kemajuan Bandung Barat, siap, siap,” katanya.

    Dia pun menyebut Yandri Susanto beberapa kali menyisipkan kata “dua” dalam kalimat yang diucapkan sehingga diduga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut telah menggunakan kedudukannya untuk mendukung pasangan Jeje-Asep Ismail.

    Selain itu, kubu Hengki-Sudradjat juga menduga Raffi Ahmad menggunakan kedudukannya sebagai aparatur pemerintahan untuk memengaruhi pemilih saat kampanye akbar pasangan Jeje-Asep Ismail pada 22 November 2024.

    “Pada saat kampanye akbar pasangan calon nomor urut 2 telah dihadiri saudara Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni secara virtual di layar monitor yang dipajangkan di panggung kampanye akbar tersebut, yang diduga telah menggunakan kedudukannya sebagai pejabat negara dan/atau aparatur pemerintahan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2,” ujar Regginaldo.

  • Hengki-Sudradjat Ajukan Gugatan Diskualifikasi Jeje-Asep ke Mahkamah Konstitusi

    Hengki-Sudradjat Ajukan Gugatan Diskualifikasi Jeje-Asep ke Mahkamah Konstitusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 3 Hengki Kurniawan-Ade Sudradjat Usman meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Jeje Ritchie Ismail (Jeje Govinda)-Asep Ismail dari kepesertaan Pilkada Bandung Barat 2024.

    Salah satu kuasa hukum Hengki-Sudradjat, Reginaldo Sultan, mengatakan bahwa Jeje-Asep Ismail telah melakukan pelanggaran dari tahapan kampanye hingga pemungutan suara, termasuk di antaranya keberpihakan aparatur pemerintahan dan politik uang.

    “Jika pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat dilaksanakan secara jujur dan adil, tanpa terjadi dua hal di atas maka dipastikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat tidak mengalami perselisihan suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 2 tidak terlampau jauh,” kata Regginaldo pada sidang pendahuluan di Gedung I MK, Jakarta, Rabu.

    Hengki-Sudradjat mendalilkan bahwa terdapat keberpihakan aparatur pemerintahan pada pasangan Jeje-Asep Ismail, yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    Regginaldo menjelaskan Yandri Susanto saat kunjungan kerja di Desa Cikahuripan pada 15 November 2024 diduga menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada dukungan dan pemenangan Jeje-Asep Ismail. Sedangkan Raffi Ahmad turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut.

    “Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yandri Susanto sebagai berikut makanya syarat cuma dua saja atau kompak dua, relasi Raffi Ahmad luar biasa relasi beliau itu, siapa tidak kenal beliau, manfaatkan Raffi Ahmad untuk kemajuan Bandung Barat, siap, siap,” katanya.

    Dia pun menyebut Yandri Susanto beberapa kali menyisipkan kata “dua” dalam kalimat yang diucapkan sehingga diduga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut telah menggunakan kedudukannya untuk mendukung pasangan Jeje-Asep Ismail.

    Selain itu, kubu Hengki-Sudradjat juga menduga Raffi Ahmad menggunakan kedudukannya sebagai aparatur pemerintahan untuk memengaruhi pemilih saat kampanye akbar pasangan Jeje-Asep Ismail pada 22 November 2024.

    “Pada saat kampanye akbar pasangan calon nomor urut 2 telah dihadiri saudara Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni secara virtual di layar monitor yang dipajangkan di panggung kampanye akbar tersebut, yang diduga telah menggunakan kedudukannya sebagai pejabat negara dan/atau aparatur pemerintahan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2,” ujar Regginaldo.

  • Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
    Yandri Susanto
    menegaskan bahwa program
    swasembada pangan
    yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
    Dari 12 aksi prioritas yang telah ditetapkan, swasembada pangan atau
    ketahanan pangan
    lokal desa berada di urutan kedua setelah revitalisasi badan usaha milik desa (
    BUMDes
    ) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “(Di antara) 12 aksi yang sudah kami cantumkan, swasembada pangan menjadi aksi kedua, dengan ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” jelas Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
    Untuk mendukung program tersebut, lanjut dia, Kemendes PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20 persen dari
    dana desa
    (DD) atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun, untuk program ketahanan pangan.
    Yandri menekankan pentingnya penggunaan potensi lokal desa dan peran BUMDes dalam mendukung perputaran
    ekonomi desa
    , sehingga penggunaan dana desa menjadi produktif dan tepat sasaran.
    Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis agar penggunaan 20 persen dana desa dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa.
    “Petunjuknya jelas, tidak ada celah bagi kepala desa untuk menyalahgunakan dana ini. Kami akan terus memantau dan evaluasi agar dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun ini digunakan secara produktif,” ujar Yandri.
    Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung realisasi program swasembada pangan.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) mengatakan bahwa sinergitas antarkementerian dan lembaga menjadi kunci kesuksesan program swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
    Ia mengungkapkan, swasembada pangan merupakan program prioritas yang langsung dipimpin oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    Oleh karena itu, sebut Zulhas, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
    “Kita rapat koordinasi ini yang paling penting adalah menyadari bahwa kita adalah satu tim. Kepentingan merah putih harus berada di atas segalanya. Ibarat tim sepak bola, jika ada satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, kita semua kalah. Karena pekerjaan ini adalah satu kesatuan,” katanya.
    Sebagai informasi, beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk jaringan irigasi di Jatim, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis,
    Kemudian, membahas isu mengenai perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular dari sampah dan limbah, serta rehabilitasi
    mangrove
    dan
    silvofishery
    .
    Rapat terbatas tersebut bertujuan untuk menyatukan visi seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2027.
    Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan penuh tanpa impor bahan pangan apa pun.
    Dalam rapat tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Muhammad Afif Zamroni.
    Selain itu, juga hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
    Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, serta bupati se-Jawa Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International

    Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International

    Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (
    Mendes PDT
    ) Yandri Susanto mengatakan, produk unggulan desa yang berkualitas dapat menjadi kebanggaan desa dalam mendukung ekonomi masyarakat setempat.
    Produk unggulan desa itu diharapkan mampu meningkatkan barang atau jasa yang memiliki ciri khas dan keunikan agar dapat dipamerkan di pasar internasional. 
    Dia mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bisa menjadi entitas langsung
    pelaku ekspor
    . 
    “Sebab, BUMDesa berkolaborasi dengan para pihak, seperti kementerian/lembaga (K/L), swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kedutaan RI di luar negeri, dan diikutsertakan dalam pameran produk Indonesia di luar negeri,” ujarnya.
    Yandri mengatakan itu saat memberi arahan dalam rapat konsolidasi bersama Bupati, Camat, Kepala Desa, dan Pendamping Desa, se-Provinsi Jambi, di Kantor Gubernur Jambi, Minggu (5/1/2025).
    Dia juga menilai, BUMDesa mempunyai peran strategis dan berkelanjutan bagi ketersediaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
    Dengan ketersediaan pangan yang mencukupi hingga surplus, seperti daging ayam, daging sapi, telur, susu, dan hasil hortikultura, BUMDesa dapat menjadi salah satu sektor andalan dalam keberhasilan program tersebut.
    “BUM Des berperan sebagai Pengelola Lumbung Pangan Desa (Desa Mandiri Pangan), Sebagai Unit Layanan Makanan Bergizi, termasuk Pemasok bahan pangan,” jelasnya dalam siaran pers. 
    Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, pihaknya akan memiliki kebijakan membuat desa tematik. 
    Untuk diketahui, desa tematik merupakan desa yang didesain dan dikembangkan dengan tema tertentu, seperti desa budaya, desa peternakan lele, desa buah, atau desa pariwisata.
    Desa tematik bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pengembangan pariwisata dan promosi keunikan desa tersebut.
    “Pemetaan potensi desa untuk sumber pangan (
    one village one product
    ) optimalisasi lahan pedesaan untuk desa tematik, melalui potensi tanaman pangan, dengan menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan desa,” jelas mantan Anggota DPR RI itu.
    Hadir mendampingi Yandri dalam kesempatan itu, penasihat DWP Kemendes PDT Ratu Rachmatu Zakiyah, Gubernur Jambi, Al Haris, Anggota DPR RI Bakhri, Kepala BPSDM Kemendes PDT Luthfiyah Nurlaela, Staf Khusus Menteri Yahdil Abdi Harahap, dan pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDT.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berpeluang Usung Calon Sendiri setelah Presidential Threshold Dihapus, PAN Tegaskan Dukungan kepada Prabowo Subianto

    Berpeluang Usung Calon Sendiri setelah Presidential Threshold Dihapus, PAN Tegaskan Dukungan kepada Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung Prabowo Subianto, meskipun terdapat peluang untuk mengusung kader sendiri pada Pilpres 2029 mendatang. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20%.

    “Kami tetap setia kepada Pak Prabowo. Sampai sekarang, PAN adalah partai yang paling setia mendukung beliau, sudah tiga kali kami mendukung,” ungkap Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

    Yandri menambahkan, Prabowo masih dianggap sebagai sosok terbaik oleh PAN. Meskipun demikian, dia enggan berbicara lebih jauh mengenai koalisi dan kemungkinan calon di Pilpres 2029, mengingat pemilu masih jauh di depan mata.

    “Pemilu masih lama, semua kemungkinan bisa terjadi, tetapi PAN sudah terbukti setia pada Pak Prabowo,” terang Yandri.

    PAN juga menghormati putusan MK terkait penghapusan presidential threshold yang bersifat final dan mengikat. Yandri mengungkapkan partainya menyerahkan revisi undang-undang pemilu kepada pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

    “Putusan MK harus disesuaikan, dan jika ada pasal yang diubah melalui judicial review, maka harus dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Saya rasa akan ada revisi undang-undang,” ujar Yandri.

    Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mengatur calon presiden harus mendapatkan 20% kursi di DPR, sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

  • Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pemerintah
    merencanakan pelaksanaan
    program makan bergizi gratis
    dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.
    Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden
    Prabowo
    Subianto mengungkapkan, program
    makan bergizi gratis
    merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
    Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.
    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.
    “Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Memasuki awal tahun 2025,
    pemerintah
    pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.
    Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
    Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.
    “(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
    Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.
    “Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.
    Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.
    Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.
    “Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis,” kata Budi Arie.
    Dia mengungkapkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.
    “Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.
    “Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMdes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya,” katanya lagi.
    Dikkutip dari Antaranews, Budi Arie menyatakan bahwa koperasi susu di Indonesia siap memasok kebutuhan 1,3 juta liter susu sapi segar per hari untuk program makan bergizi gratis.
    “Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” kata Budi Arie pada 3 Januari 2024.
    Dengan kemampuan produksi harian tersebut, menurut Budi, koperasi mampu menjangkau sekitar 6,5 juta penerima program makan bergizi gratis dengan asumsi setiap orang menerima 200 ml susu.
    Kemudian, Budi Arie mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan pasokan susu dari koperasi, terutama dari wilayah Jawa Timur.
    Menurut Budi Arie, produksi susu dari koperasi di Jawa Timur sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut di provinsi itu.
    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan sebanyak 10 dapur umum
    TNI AL
    telah siap memasok makan bergizi gratis yang serentak digelar mulai 6 Januari 2025.
    “Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi, kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik,” kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
    KSAL menjelaskan, dapur umum ini didirikan di seluruh pangkalan atau markas TNI AL.
    Dengan rincian, berada di Brigif 1 Marinir (Jakarta), Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan; Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang; Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar; Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak; Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung; dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.
    Kemudian, dapur-dapur di Pangkalan Marinir Opak Surabaya, Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, dapur umum di lingkungan Kodiklatal, dan di Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya.
    “Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan,” ujar KSAL.
    Lebih lanjut, KSAL mengatakan bahwa pihaknya juga siap mengerahkan dapur-dapur mobile atau berjalan yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.
    Namun, KSAL menyebut bahwa TNI AL sejatinya menyiapkan 96 titik dapur umum guna mendukung program pemerintah yakni makan bergizi gratis.
    “Dalam mendukung
    program Makan Bergizi Gratis
    yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia,” kata KSAL Ali.
    KSAL memerinci dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.
    Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.
    Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, perikanan air tawar maupun air laut.
    “Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar,” ungkap KSAL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Hapus Utang UMKM

    Isu Politik Terkini: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Hapus Utang UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (3/1/2025). Berita Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp 14 triliun, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertemu mantan politisi senior PDIP Effendi Simbolon, 20 persen dana desa dialokasikan untuk makan bergizi gratis, hingga Presiden Prabowo yang menginstruksikan agar bahan baku program makan bergizi gratis berasal dari dalam negeri.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. MK Hapus Presidential Threshold, Parpol Tak Bisa Lagi Bersekongkol Jegal Capres Tertentu
    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dinilai langkah positif bagi demokrasi. Partai politik tidak bisa lagi bersekongkol menjegal calon presiden (capres) tertentu.

    Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menangapi putusan MK yang mengabulkan gugatan Undang-Undang Pemilu dengan menghapus presidential threshold yang membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin.

    Menurutnya putusan MK menghapus presidential threshold akan membuat masyarakat Indonesia memiliki lebih banyak pilihan saat pilpres.

    2. Prabowo Hapus Utang 1 Juta UMKM pada Perbankan Senilai Rp 14 Triliun
    Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada perbankan bank pada 2025 mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp 14 triliun.

    Hal Ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman di Istana kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025). Ia menjelaskan, pada tahap awal, akan ada 67.000 UMKM mendapat manfaat program ini dengan nilai utang yang dihapus sekitar Rp 2,4 triliun.

    Diketahui penghapusan piutang kepada UMKM ini tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Aturan ini ditandatangani pada Selasa 5 November 2024 lalu.

    3. Bertemu Effendi Simbolon di Solo 1,5 Jam, Jokowi: Pembicaraan Ngalor Ngidul
    Selain berita MK yang menghapus presidential threshold, isu politik lainnya yakni mantan kader PDIP Effendi Simbolon bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (2/1/2025) sore. Jokowi mengaku, pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1,5 jam itu hanya silaturahmi.

    Jokowi mengaku, tidak ada pembicaraan khusus dengan Effendi Simbolon. Jokowi juga membantah ada pembicaraan politik dengan Effendi.

    Disinggung apakah akan membentuk partai, Jokowi menepis. Ia menegaskan dirinya saat ini berada di partai perorangan.

    4. 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis
    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa sebanyak 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025. Hal ini disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kata Yandri, badan usaha milik desa (BUMDes) akan menjadi salah satu pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.

    Peran BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari suport Kemendes agar bahan baku program tersebut tidak perlu impor.

    5. Prabowo Instruksikan Penggunaan Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajarannya untuk memastikan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari dalam negeri. Program ini akan melibatkan koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) guna menggerakkan ekonomi pedesaan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Budi menjelaskan pihaknya akan mengandalkan ribuan koperasi untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah ini.

    Ia juga mengungkapkan data desa penghasil berbagai komoditas telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya MK yang menghapus presidential threshold.

  • Mendes: BUMDes Siap Pasok Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis

    Mendes: BUMDes Siap Pasok Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bakal turut memasok kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, saat ini ada banyak sekali desa-desa yang memiliki spesifikasi BUMDes yang memproduksi komoditas khusus. Mulai dari bahan pangan padi, jagung, hingga buah-buahan. Meski dia tak menyebut berapa jumlah desa yang dimaksudkan.

    “Ada desa yang memproduksi padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Arahan Presiden, makan siang bergisi itu melalui kerja sama dengan koperasi BUMDes, seharusnya dan sepatutnya bahan bakunya dari desa,” tuturnya kepada wartawan di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Tak hanya itu, dia menekankan bahwa sebanyak 20% dari dana desa senilai Rp71 triliun kan digunakan untuk urusan ketahanan pangan. Termasuk, membantu menyukseskan Makan Bergizi Gratis. 

    “Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari Dana Desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun Dana Desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” imbuhnya. 

    Di sisi lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melanjutkan bahwa ribuan koperasi dan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) siap memasok bahan pangan produksi dalam negeri untuk Makan Bergizi Gratis. 

    Dia menyebut saat ini sudah ada sekitar 1.923 koperasi yang siap memasok bahan pangan untuk Makan Bergizi Gratis. Mulai dari telur hingga susu akan ikut disiapkan koperasi di seluruh Indonesia. 

    “Kita siap berkontribusi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, kooperasi sayur, beras, kooperasi ikan, susu dan sebagainya,” katanya.

    Budi menegaskan Presiden Prabowo Subianto ingin agar bahan baku Makan Bergizi Gratis dipasok tanpa melakukan impor, semua bisa dipenuhi dari dalam negeri. 

    “Jadi arahan Presiden bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor, nah bahan bakunya bukan impor,” pungkas Budi Arie.

  • PAN Belum Berniat Cari Kader untuk Jadi Capres: Kami Setia ke Prabowo

    PAN Belum Berniat Cari Kader untuk Jadi Capres: Kami Setia ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan belum berniat untuk mencari kader atau mengusulkan kader secara mandiri untuk diusung menjadi calon presiden. 

    Politikus PAN Yandri Susanto menyebut bahwa meskipun menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, tetapi partai berlogo matahari putih itu masih setia dengan Prabowo Subianto.

    “Kami masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN tiga kali dukung,” katanya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu pun mengaku bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun masih merupakan tokoh yang mumpuni. Bahkan, untuk maju di kontestasi pemilihan presiden berikutnya.

    “Pak Prabowo masih yang terbaik lah,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia tak ingin lebih dulu membuat keputusan khususnya terkait pada Pemilu 2029, peluang bagi partainya akan kembali mengusung Prabowo.

    Yandri menyampaikan hal tersebut menunggu keputusan partai.

    “Ya itu PAN yang memutuskan gitu loh nanti,” pungkas Yandri.

  • PAN Tetap Dukung Prabowo Usai MK Hapus Presidential Threshold

    PAN Tetap Dukung Prabowo Usai MK Hapus Presidential Threshold

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut partainya tetap setia mendukung Presiden RI Prabowo Subianto usai Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

    Menurut Yandri, putusan MK soal presidential threshold tidak membuat PAN berencana untuk menyaring kader-kader partai yang potensial untuk diusung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

    “Kita masih setia sama Pak Prabowo, sampe sekarang yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN tiga kali dukung,” kata Yandri saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Yandri yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu mengatakan bahwa PAN menghormati putusan MK yang nantinya baru diberlakukan pada Pemilu atau Pilpres Tahun 2029.

    Namun demikian, PAN masih menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadi calon presiden terbaik untuk diusung pada 2029.

    “Pak Prabowo masih yang terbaik lah,” katanya, dikutip dari ANTARA.

    Ia menambahkan bahwa PAN masih solid dengan Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Apalagi, PAN setia mengusung Prabowo sebagai capres dalam tiga kali penyelenggaraan Pemilu.

    Saat disinggung dengan partai lain yang tergabung pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Yandri menegaskan bahwa PAN merupakan partai yang sudah terbukti dalam mendukung Prabowo.