Tag: Yandri Susanto

  • Mendes PDT Yandri Susanto Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Minimal 20 Persen

    Mendes PDT Yandri Susanto Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Minimal 20 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan pemerintah desa di tanah air agar dalam pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan tidak boleh kurang dari 20 persen.

    “Sekurang-kurangnya ya, tidak boleh kurang dari Rp16 triliun. Sekurang-kurangnya, dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen. Nah, bagaimana kalau 30 persen? Ya boleh. Bagaimana kalau 25 persen? Boleh, sekurang-kurangnya Rp16 triliun, berarti bisa juga sampai ke angka 20 triliun,” kata dia.

    Dia mengatakan hal tersebut dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk wilayah Sumatera II yang meliputi Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kemendes PDT di Jakarta, Senin.

    Pemanfaatan dana desa sebesar minimal 20 persen dari total dana desa sebesar Rp71 triliun itu diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permendes 2/2024 yang mengamanatkan agar alokasi dana desa sebesar minimal 20 persen untuk mendukung agenda ketahanan pangan.

    Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa,yakni penanganan kemiskinan ekstrem yang bernilai sebesar 15 persen dari total dana desa. Apabila di desa terkait tidak ada kemiskinan ekstrem, penggunaan dasa desa pada poin pertama itu akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

    Selain itu, dana desa tahun 2025 diutamakan untuk mendukung penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala dasar, termasuk penanganan stunting, mendukung pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai, hingga program sektor prioritas lainnya di desa.

    Sosialisasi itu dihadiri oleh berbagai pihak dari regional Sumatra, yakni perwakilan kepala desa, camat, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (*)

  • Pengacara Andika-Nanang Ungkap 3 Unsur Membentuk Dugaan Pelanggaran TSM Pilbup Serang – Page 3

    Pengacara Andika-Nanang Ungkap 3 Unsur Membentuk Dugaan Pelanggaran TSM Pilbup Serang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang lanjutan sengketa pilkada Kabupaten Serang, Jumat 17 Januari 2025. Sengketa atau gugatan selaku pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang nomor urut 1, Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

    Dalam pengajuan sengketanya terhadap pasangan nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas, pengacara pemohon menilai, ada tiga unsur yang membentuk dugaan pelanggaran yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Tiga unsur tersebut yakni, dugaan penyalahgunaan wewenang Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, pengerahan dan aktifnya para kepala desa berkampanye, dan ketidaknetralan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian.

    “Terstruktur, Yandri Susanto suami dari Ratu Rachmatuzakiyah yang merupakan calon bupati Kabupaten Serang nomor urut 2 sebelum dan saat menjadi Menteri Desa aktif konsolidasi memenangkan istrinya dengan mengumpulkan kepala desa,” kata Deni Pamungkas, pengacara pasangan Andika-Nanang, Minggu (19/1/2024).

    Selain itu, kata Deni, terdapat dugaan keterlibatan Kepolisian Resor yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Kepolisian diduga melakukan pemanggilan dan intimidasi kepada kepala desa di Kabupaten Serang, yang kemudian mengarahkan mereka untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. “Para kepala desa aktif melakukan kampanye dan bebas serta dilindungi saat melakukan money politic terhadap para pemilih,” ujarnya

    Dugaan pelanggaran secara sistematis, kata Deni, terjadi saat Yandri yang diduga secara matang merencanakan pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi yang dihadiri oleh 277 kepala desa se-Kabupaten Serang.

    Adapun pelanggaran secara masif yang didalilkan adalah persoalan kepala desa yang hadir dalam konsolidasi pemenangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas yang dikemas dengan acara Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

     

  • Prabowo minta KMP perkuat rantai pasok lokal khususnya telur untuk MBG

    Prabowo minta KMP perkuat rantai pasok lokal khususnya telur untuk MBG

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo minta KMP perkuat rantai pasok lokal khususnya telur untuk MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pejabat di Kabinet Merah Putih (KMP) memperkuat rantai pasok produksi komoditas lokal sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya telur, sehingga memberi manfaat tidak hanya untuk penerima, tapi juga lapisan masyarakat lainnya.

    Pernyataan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang diberikan tugas mendukung perencanaan untuk penguatan rantai pasok produksi komoditas lokal bahan baku pangan sehingga bisa digunakan untuk memenuhi MBG.

    “Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu sangat diperhatikan, terutama rantai pasok produksi. Jadi tidak hanya rantai pasok konsumsi, tapi rantai pasok produksi. Dan beliau tadi sangat menyinggung bagaimana pentingnya peran telur sebagai sumber utama makan bergizi,” kata Rachmat Pambudy usai mengikuti rapat terbatas membahas evaluasi dan percepatan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Menurut Rachmat, salah satu arahan Presiden untuk memenuhi rantai pasok telur tersebut ialah meminta Bappenas menciptakan konsep dalam membangun lebih banyak peternakan-peternakan ayam di setiap lokasi berlangsung MBG jika diperlukan.

    Penguatan rantai pasok turut dibahas oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebutkan keinginan Presiden Prabowo memberdayakan sumber daya lokal dan rantai pasok lokal dalam menyukseskan program prioritas MBG.

    Selain Bappenas, Dadan menyebutkan kementerian-kementerian yang diminta mendukung penguatan rantai pasok produksi tersebut di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Kementerian Koperasi.

    “Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan. Dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga rantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya,” kata Dadan.

    Sebagai salah satu pihak lainnya yang diminta menyukseskan penguatan rantai pasok produksi komoditas lokal untuk MBG, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan ia berencana memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar hal itu bisa dipenuhi.

    Ia optimistis bahwa desa-desa di Indonesia khususnya yang melakukan produksi komoditas bisa memberikan hasil optimal untuk memenuhi rantai pasok kebutuhan bahan baku MBG.

    “Dalam hal penyiapan bahan baku itu, kami akan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jadi nanti akan ada desa (memproduksi) padi, desa (memproduksi) jagung, desa (memproduksi) nila dan lain sebagainya. Jadi inti pokoknya, Kementerian Desa siap untuk menyukseskan makan siang bergizi,” kata Yandri.

    Sumber : Antara

  • Mendes PDT Sebut Alokasikan Anggaran Desa Rp20 Triliun Untuk Makan Bergizi Gratis

    Mendes PDT Sebut Alokasikan Anggaran Desa Rp20 Triliun Untuk Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto memastikan bahwa desa akan menyupai hingga Rp20 Triliun untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

    “Anggaran dari kementerian desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku Rp20 triliun, jadi ada dana desa Rp71 triliun, Di Permendes nomor 2 tahun 2024. Sudah saya tandatangani Rp20 triliun untuk ketahanan pangan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

    Dia mengatakan bahwa desa akan membantu dalam menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, hingga nasi. Upaya ini, kata Yandri, sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, kata Yandri, bantuan dari desa akan dilakukan dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Apalagi, menurutnya, Kementerian Desa dan PDT telah membuat modul dengan petunjuk teknis yang mendetail dalam memandu kebijakan tersebut.

    “Nanti akan dikumpulkan oleh BUMDES Atau BUMDESMA antar Desa Itu akan diserap oleh makan siang bergizi Kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan Bahan baku dengan dana desa Rp20 triliun dari total Rp71 triliun,” pungkas Yandri.

  • Jeje Asep Bantah Tudingan Keberpihakan Mendes Yandri dan Raffi Ahmad di Pilkada Bandung Barat

    Jeje Asep Bantah Tudingan Keberpihakan Mendes Yandri dan Raffi Ahmad di Pilkada Bandung Barat

    JABAR EKSPRES – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail alias Jeje Govinda dan Asep Ismail, membantah keras tuduhan mengenai keberpihakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bandung Barat 2024.

    Pihaknya juga membantah adanya keberpihakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang sebelumnya didalilkan oleh rival mereka, pasangan calon nomor urut 3, Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman.

    “Adanya klaim mengenai kegiatan kunjungan kenegaraan Menteri Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad adalah tidak benar,” ujar kuasa hukum Jeje-Asep, Susanti Komalasari, dalam sidang lanjutan perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (17/1).

    Susanti menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan bukti untuk menyanggah tuduhan yang diajukan oleh Hengki-Ade.

    BACA JUGA: Hasil Pilkada Bandung Barat Bakal Digugat ke MK, Ini Tanggapan Ketua Pemenangan Jeje Ritchie

    “Bukti tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa kegiatan tersebut adalah kunjungan resmi dari Menteri Yandri, bukan kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap Jeje-Asep,” imbuh Susanti.

    Selain itu, Jeje-Asep juga membantah tuduhan terkait politik uang yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

    Mereka menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, karena tidak ada laporan yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai hal itu.

    “Jika memang ada praktik TSM, seharusnya pihak Pemohon sudah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu sebagai langkah penegakan hukum,” tegas Susanti.

    Jeje-Asep juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Hengki-Ade.

    BACA JUGA: Satria Gerindra Bandung Barat Siap Kawal Kepemimpinan Jeje Ritchie-Asep Ismail

    Mereka berharap agar keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengenai pencalonan Jeje-Asep serta hasil Pilkada Bandung Barat 2024 tetap dipertahankan.

    Pada sidang perdana yang digelar pada Rabu (8/1), Hengki-Ade mengajukan permohonan agar MK mendiskualifikasi Jeje-Asep dan membatalkan hasil Pilkada Bandung Barat 2024.

    Mereka menuduh pasangan nomor urut 2 melakukan pelanggaran sejak tahap kampanye hingga pemungutan suara, termasuk keberpihakan aparatur pemerintahan dan praktik politik uang.

  • Kementerian PDTT Siapkan Dana Rp 20 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Kementerian PDTT Siapkan Dana Rp 20 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyatakan, kementeriannya siap mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dengan alokasi dana Rp 20 triliun.

    Besaran dana itu akan difokuskan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, beras, dan produk pangan lainnya.

    “Rp 20 triliun dari dana desa yang telah dialokasikan untuk ketahanan pangan. Hal ini tertuang dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, yang sudah saya tandatangani. Fokusnya adalah untuk mendukung kebutuhan bahan baku program MBG,” ujar Mendes PDTT Yandri Susanto di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

    Dalam pelaksanaan program ini, Yandri Susanto menegaskan, peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dalam mengelola hasil produksi desa.

    Konsep desa tematik juga akan diterapkan, setiap desa akan fokus pada komoditas tertentu sesuai potensi lokalnya.

    “Misalnya, ada desa padi, desa jagung, desa nila, atau desa ayam petelur. Hasilnya dikelola BUMDes atau BUMDesma, lalu diserap oleh program makan bergizi gratis,” jelasnya.

    Yandri Susanto memastikan, kementeriannya telah menyusun modul dan petunjuk teknis (juknis) secara rinci untuk membantu desa-desa menjalankan program ini.

    “Kami sudah buat modulnya, detailnya, termasuk skemanya. Semua sudah siap agar program ini berjalan lancar,” tambahnya.

    Program makan bergizi gratis diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan melalui optimalisasi potensi lokal.

    “Intinya, Kementerian PDTT siap menyukseskan program makan bergizi gratis dengan memanfaatkan dana desa untuk ketahanan pangan,” ucapnya.

    “Ini wujud komitmen kami dalam mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memajukan ekonomi desa,” tutup Menteri PDTT Yandri Susanto terkait program makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

  • Mendes dan Wamendes Kompak Tanam Jagung di Subang

    Mendes dan Wamendes Kompak Tanam Jagung di Subang

    Foto Bisnis

    Rifkianto Nugroho – detikFinance

    Kamis, 16 Jan 2025 19:00 WIB

    Subang – Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menanam benih jagung di Subang. Penanaman ini merupakan rangkaian dari Festival Bangun Desa.

  • Akan Buat MoU dengan Menteri PU, Menteri Desa PDT Yandri Siap Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Januari 2025

    Akan Buat MoU dengan Menteri PU, Menteri Desa PDT Yandri Siap Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal Nasional 16 Januari 2025

    Akan Buat MoU dengan Menteri PU, Menteri Desa PDT Yandri Siap Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
    Yandri Susanto
    berkomitmen akan membuat nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan persoalan
    infrastruktur desa
    di seluruh Indonesia, khususnya di desa-desa tertinggal.
    Upaya itu dilakukan agar mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa sekaligus mempercepat produktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga desa, serta membuka peluang investasi di masa depan.
    Yandri mengatakan, MoU tersebut merupakan awal yang baik untuk semua pihak dalam menyelesaikan banyak persoalan infrastruktur di desa. 
    “Ke depan kami akan membuat MoU, mana saja jalan yang perlu dibangun, misal jalan antardesa untuk produksi,” jelasnya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menambahkan,
    jalan desa
    yang baik akan memperlancar distribusi barang dari desa ke pasar.
    Infrastruktur jalan yang baik juga dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk desa, serta mendorong berkembangnya sektor pariwisata di desa.
    Menurutnya, hal itu akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa, termasuk mendorong pada pemangkasan tingkat kemiskinan warga desa.
    Yandri mengatakan, dengan data yang lengkap, pihaknya akan membangun jalan poros desa, atau jalan antar desa untuk produksi, jembatan dan lain sebagainya.
    “Intinya, kami ingin infrastruktur di desa teratasi, lebih-lebih di desa tertinggal,” ungkapnya dalam siaran pers.
    Yandri juga menegaskan, akses desa penting bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap pelosok negeri. 
    Sebab, program tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan menyediakan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
    Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, dengan perbaikan infrastruktur, swasembada pangan, energi, dan air, hilirisasi dan MBG tidak terhambat. 
    “Jadi, Asta Cita ke enam Bapak Presiden Prabowo tidak terlepas dari komitmen bersama antara Kementerian Desa dengan Kementerian PU,” jelasnya.
    Pertemuan itu dihadiri
    Menteri PU
    Dody Hanggodo dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah.
    Adapun Yandri didampingi Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar-Lembaga Samsul Widodo.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tingkatkan Kualitas SDM, Mendes Yandri Usulkan Program 1 Desa 1 TK

    Tingkatkan Kualitas SDM, Mendes Yandri Usulkan Program 1 Desa 1 TK

    Jakarta

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk bersama-sama mewujudkan desa dengan SDM berkualitas yang sejahtera.

    Salah satunya melalui program 1 Desa 1 TK karena pentingnya pendidikan yang dimulai sejak anak usia dini, sebagaimana disampaikan Mendes PDT Yandri Susanto saat bersilaturahmi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

    “Bahwa di desa masih banyak persoalan pendidikan terutama mungkin untuk anak usia dini di mana ada TK, PAUD, dan lain sebagainya termasuk SD yang sampai sekarang mungkin masih banyak belum terurai. Kita ingin nanti mensinergikan antara program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kemendes di mana kita usahakan 1 desa 1 TK,” ujar Yandri, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

    Kolaborasi ini akan dilaksanakan melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang disertai dengan upaya pemerintah untuk memanfaatkan talenta-talenta di desa sebagai dasar pembangunan sebagaimana Asta Cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini sekaligus membuka ruang untuk pemuda desa khususnya yang berlatar belakang pendidik untuk berkontribusi mencerdaskan anak bangsa.

    “Kita akan kolaborasikan bagaimana SDM nya bagaimana infrastrukturnya itu mau kita realisasikan sehingga nanti ini juga peluang bagi anak-anak muda atau para sarjana untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan dan tentu melakukan pencerahan terhadap situasi di desa tujuannya adalah kemajuan di desa,” jelas Yandri.

    “Sama ini sesuai Asta Cita ke-6 karena tanpa SDM yang kuat maka desa tidak akan maju maka kita ingin bangun desa bangun Indonesia sejatinya diiringi dengan sumber daya manusia yang kuat pemanfaatan sumber daya alam yang luar biasa,” tambahnya.

    Ide Yandri disepakati Mu’ti yang merencanakan peningkatan kualitas SDM dari anak-anak usia dini. Setidaknya tiga poin penting akan dibahas dalam MoU termasuk didirikannya 1 TK di setiap desa.

    “Jadi nanti mungkin area MoU ada tiga. Satu pendirian TK, dua peningkatan SDM, tiga pelatihan,” kata Mu’ti.

    (akd/ega)

  • Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.

    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.

    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.

    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 

    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.
     
    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

     
    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.
     
    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.
     
    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.
     
    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.
     
    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 
     
    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.
     
    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
     
    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.
     

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.
     
    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 
     
    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.
     
    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)