Tag: Yandri Susanto

  • Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Lewat 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menduduki kursi kekuasaan, tetapi belum seluruhnya memberikan hasil kerja yang optimal untuk rakyat.

    Masih terdapat sejumlah nilai dengan tinta merah dari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibentuk satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik.

    Desakan-desakan publik terkait dengan adanya perombakan pada kabinet nampaknya mulai terdengar ke telinga Presiden Prabowo. Dia mengaku tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

    Lantas, siapa saja menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berpotensi terkena reshuffle?

    Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk ‘100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran’ mencatat setidaknya terdapat 5 menteri yang memiliki kinerja buruk.

    Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.

    Dalam riset tersebut juga mencatat terdapat lima nama menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Lagi-lagi nama Menteri Kehutanan menempati peringkat pertama pada kategori tersebut dan diikuti oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak di-reshuffle oleh Prabowo;

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan reshuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

  • Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa Nasional 6 Februari 2025

    Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Survei terbaru dari The Republic Institute mengenai Refleksi Asta Cita dan Evaluasi Kepuasan Publik terhadap Kinerja 100 Hari
    Kabinet Merah Putih
    menempatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT)
    Yandri Susanto
    sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik.
    Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Yandri mencapai 75,5 persen. Tingginya tingkat kepuasan ini didorong oleh kepercayaan dan harapan masyarakat pedesaan terhadap program aksi
    pembangunan desa
    dan swasembada pangan, yang mendapatkan respons positif dari masyarakat.
    “Kunjungan kerja menteri Yandri Susanto yang menginap di rumah warga desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dengan masyarakat desa,” ungkap hasil survei The Republic Institute.
    Yandri juga dinilai sebagai Menteri Terbaik dalam aspek pembangunan desa,
    pemerataan ekonomi
    , dan pemberantasan kemiskinan, dengan tingkat kepuasan sebesar 77,9 persen.
    Secara keseluruhan, mantan wakil ketua MPR RI ini menempati peringkat ketiga sebagai menteri dengan citra dan tingkat kepuasan tertinggi.
    Yandri meraih predikat “Memuaskan” dengan tingkat kepuasan 75,5 persen. Survei ini dilaksanakan pada Sabtu (18/1/2025) hingga Sabtu (25/1/2025), melibatkan 1.400 responden. Metode survei dilakukan melalui tatap muka dengan kuesioner.
    Teknik pengambilan sampel menggunakan metode
    stratified random sampling
    , dengan proporsi pembagian sampel yang sesuai dengan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
    Margin of error
    survei ini kurang lebih 2,6 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    Jakarta

    Lembaga The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan publik terkait kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjadi menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Survei dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden. Metode survei dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

    Teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling secara proporsional pembagian sampel sesuai data BPS terbaru. Margin of error ±2,6%.

    Responden kemudian ditanya seberapa puas bapak/ibu dengan kinerja menteri. Hasilnya, tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi dan Mendes Yandri Susanto.

    Berikut survei Menteri Kabinet Merah Putih citra dan tingkat kepuasan tertinggi:

    1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 76,4%
    2. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin 75,7%
    3. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 75,5%
    4. Menteri Agama Nasaruddin Umar 74,5%
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono 70,1%
    6. Menteri BUMN Erick Thohir 69,9%
    7. Menteri Keuangan Sri Mulyani 67,3%
    8. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 66,7%
    9. Menteri ketenagakerjaan Yassierli 65,4%
    10. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 63,2%

    Dijabarkan juga mengapa para menteri ini dipilih responden sebagai menteri dengan kepuasan tertinggi. Abdul Mu’ti mendapatkan tingkat kepuasan dan citra positif 76,4% karena inovasi program Pendidikan dasar dasar bermutu untuk semua. Yang fokus pada Pendidikan karakter seperti program 7 Kebiasan anak Indonesia hebat dan komitmen peningkatan kesejateraan dan kopetensi guru mendapatkan respon positif dari masyarakat.

    Lalu Budi Gunadi karena rencana program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mendapatkan atensi dan respon positif yang besar dari masyarakat. Selain pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas Kesehatan di Daerah terpencil juga mendapatkan respon positif masyarakat.

    Dan, Yandri Susanto karena kepercayaan dan harapan masyarakat di wilayah pedesaan pada program aksi bangun desa, dan program swasembada pangan dari desa yang mendapatkan banyak respon yang positif dari masyarakat. Kunjungan kerja Menteri dengan menginap di rumah warga di desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dan masyarakat di pedesaan.

    Kemudian, responden ditanya lagi terkait tingkat kepuasan Menteri yang punya kontribusi terbaik selama 100 hari kerja dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hasilnya, angka kepuasan terhadap Yandri Susanto berada di urutan tertinggi. Berikut hasil surveinya.

    3 Menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan:

    1. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 77,9%
    2. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 71,6%
    3. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (CakImin)70,5%.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mendes Yandri Pastikan Tindak Tegas Kades yang Selewengkan Dana Desa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Februari 2025

    Mendes Yandri Pastikan Tindak Tegas Kades yang Selewengkan Dana Desa Nasional 5 Februari 2025

    Mendes Yandri Pastikan Tindak Tegas Kades yang Selewengkan Dana Desa
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (
    Mendes PDT
    ) Yandri Susanto mengingatkan para kepala desa tidak menyelewengkan
    dana desa
    karena aparat penegak hukum pasti akan mengetahui. 
    Apalagi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ) untuk pengawasan dana desa.
    “Kepada kepala desa, Anda tidak bisa main-main. Apa yang Anda lakukan datanya ada semua, detail. Sekarang, sudah enggak bisa lagi ditutup-tutupi,” katanya di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Yandri juga bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) karena memperoleh laporan mengenai penyelewengan dana desa oleh oknum-oknum kepala desa.
    Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, PPATK memaparkan transaksi pemanfaatan dana desa periode Januari hingga Juni 2024.
    “Ini hasilnya sudah kami pegang. Dari informasi awal yang kami dapatkan dari PPATK, ada oknum-oknum kepala desa dan oknum-oknum lainnya, seperti camat dan oknum pribadi, pihak desa, yang menyelewengkan dana desa,” ujarnya dalam siaran pers. 
    Mantan Wakil Ketua MPR itu menambahkan, dana desa yang diselewengkan diduga digunakan untuk judi
    online
    dan lainnya.

    Dana desa
    itu disinyalir digunakan oknum kepala desa. Memang enggak banyak, tapi ada beberapa kepala desa. Itu digunakan untuk judi
    online
    . Ada juga (yang) digunakan dengan peruntukkan yang tidak jelas,” ucapnya.
    Yandri menyampaikan, segala transaksi penggunaan dana desa selama periode Januari-Juni 2024 tercatat secara detail.
    “Tadi kelihatan semua, tanggal berapa mereka
    ngambil
    , ke mana larinya, berapa jumlah, berapa lama mengendap di sini. Jelas sekali,” katanya.
    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk serius menyikapi temuan PPATK.
    Keseriusan ini diperlukan agar dana desa tidak lagi menjadi bancakan oknum-oknum di desa dan tidak lagi terulang pada 2025 atau tahun-tahun berikutnya.
    “Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian maupun kejaksaan. Ini kami minta untuk ditindaklanjuti supaya tidak terulang kembali,” jelasnya.
    Yandri juga menyebutkan, saat ini dana desa dari transfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai turun ke desa-desa. 
    “Kami akan bergerak cepat supaya oknum-oknum itu segera ditindak tegas sehingga menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala desa lain serta harus taat dan patuh dalam menggunakan dana desa,” katanya. 
     Mantan Anggota DPR itu juga menyebutkan, Kemendes PDT bakal menggenjot pengawasan penyaluran dana desa, salah satunya melalui digitalisasi desa, termasuk soal pelaporan keuangan desa agar tidak bisa disalahgunakan lagi.
    Dalam kunjungan ke PPATK itu, Yandri didampingi Wakil Menteri Desa PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (PEID) Tabrani dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Nugroho Setijo Nagoro.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes Yandri Soroti Pemerasan Kades oleh Oknum LSM dan Wartawan Gadungan

    Mendes Yandri Soroti Pemerasan Kades oleh Oknum LSM dan Wartawan Gadungan

    JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyoroti dugaan pemerasan terhadap kepala desa (kades) yang dilakukan oleh oknum LSM dan wartawan gadungan atau bodrek.

    “Yang paling banyak mengganggu kepala desa itu dua, LSM sama wartawan bodrek dan mereka mutar itu. Hari ini kepada desa ini minta Rp1 juta. Bayangkan, kalau ada 300 desa, Rp300 juta, kalah gaji Kemendes itu, gaji menteri kalah itu,” kata Yandri dalam potongan video yang beredar di media sosial sebagaimana dipantau di Jakarta, Antara, Minggu, 2 Februari. 

    Potongan video yang menuai beragam komentar, khususnya komentar dari sejumlah wartawan itu, berasal dari siaran langsung Sosialiasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk wilayah Jawa, yang ditayangkan di kanal YouTube Kemendes PDT pada Jumat, 31 Januari. 

    Dalam kesempatan tersebut Mendes Yandri menanggapi paparan dari Taufan Zakaria selaku Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyinggung mengenai aplikasi Jaga Desa.

    Aplikasi tersebut dihadirkan oleh Kejagung guna mempercepat respons atas beragam masalah hukum yang terjadi di desa atau melibatkan kepala desa.

    Dalam momen itu Mendes Yandri lantas mengungkapkan salah satu persoalan yang dihadapi kades saat ini adalah dugaan pemerasan oleh oknum LSM dan wartawan gadungan. Ia lantas meminta Kejagung sekaligus Polri untuk menindaklanjuti segala laporan dan temuan mengenai kasus tersebut.

    Selain Yandri dan Taufan, kegiatan sosialisasi itu juga diikuti oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran.

    Sebelumnya Mendes Yandri telah menyampaikan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, antara lain untuk mencegah adanya pemanfaatan Dana Desa yang fiktif, terutama terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    “Dana Desa ini kalau kita kalkulasikan, ada sekurang-kurangnya Rp16 triliun, besar sekali. Maka kami mohon pihak polisi dan jaksa untuk ikut mengawal ini, kami tidak mau ada yang fiktif,” kata dia.

    Dia mencontohkan yang dimaksud pemanfaatan Dana Desa fiktif adalah kepala desa mengklaim memanfaatkan Dana Desa untuk sepuluh ribu jagung, tetapi faktanya hanya seribu jagung.

    “Kemarin waktu (sosialisasi Permendes) di Sumatera Zona II, tanam jagung seribu rumpun, dibuat sepuluh ribu. Itu fiktif itu. Nanti Pak Polisi dan Jaksa silakan masuk itu,” ujar Mendes PDT Yandri Susanto.

  • Kemendesa PDT Gandeng Polri Awasi Penggunaan Dana Desa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Februari 2025

    Kemendesa PDT Gandeng Polri Awasi Penggunaan Dana Desa Nasional 1 Februari 2025

    Kemendesa PDT Gandeng Polri Awasi Penggunaan Dana Desa
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (
    Menteri Desa PDT
    )
    Yandri Susanto
    dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Kapolri
    ) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman (
    MoU
    ) tentang pemanfaatan
    Dana Desa
    . Penandatanganan ini dilakukan di Tribarata Convention, Jumat (31/1/2025).
    “MoU ini bertujuan agar Para Kepala Desa fokus menggunakan Dana Desa dan tidak disalahgunakan,” kata Yandri melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).
    Ia berharap, kerja sama dua pihak itu bisa membantu pengawasan
    penggunaan Dana Desa
    sehingga kegunaannya bisa dirasakan seluruh masyarakat desa.
    “Kerja sama ini sangat perlu untuk memastikan penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan bisa efektif agar segera terwujud Swasembada Pangan,” ungkapnya.
    Yandri menilai bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Polri
    ) memiliki perangkat yang sangat rapi dan banyak untuk mengawal Dana Desa.
    “Dengan demikian, nantinya para kepala desa (kades) bisa bekerja dengan baik dan melanjutkan amanah yang diberikan rakyat,” ungkapnya.
    Adapun MoU itu bertujuan meningkatkan sinergi tugas dan fungsi di bidang pembangunan desa dan daerah tertinggal dalam rangka terwujudnya Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
    Ruang lingkup kerja samanya, 
    pertama
    , pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.
    Kedua
    , dukungan program pembangunan desa dan daerah tertinggal.
    Ketiga
    , pendampingan penguatan pemahaman penggunaan
    dana desa
    .
    Keempat
    , bantuan pengamanan.
    Kelima
    , penegakan hukum.
    Keenam
    , peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Butuh Tambahan Rp 100 Triliun, Siapa yang Minta?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Januari 2025

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Butuh Tambahan Rp 100 Triliun, Siapa yang Minta? Nasional 26 Januari 2025

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Butuh Tambahan Rp 100 Triliun, Siapa yang Minta?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.
    Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.
    Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto
    “Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun,” katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
    Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini. 
    “Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani,” kata Dadan.
    “Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal,” ujarnya.
    Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.
    Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.
    Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.
    “Untuk sementara, anggaran
    fix
    Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta,” kata Dadan.
    Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.
    Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.
    “Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan,” ungkap Yandri.
    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun. Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.
    “Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi,” kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).
    Perihal penambahan anggaran telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dadan pun optimistis usulan penambahan anggaran itu disetujui oleh Menkeu.
    “Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah,” jelasnya.
    “Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden,” tambah dia.
    Sementara, Sri Mulyani tak merespons tegas perihal usulan penambahan dana program MBG sebesar Rp 100 triliun. 
    “Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga,” katanya, Jumat (24/1/2025).
    Bersamaan dengan itu, diupayakan agar administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas program tersebut tetap terjaga. 
    “Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat,” tuturnya.
    Meski sudah menghitung kebutuhan dana tambahan untuk program MBG, Dadan membantah pihaknya yang mengajukan tambahan dana Rp 100 triliun untuk program tersebut.
    Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat capaian target penerima program Makan Bergizi Gratis.
    “Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat, kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, ‘Kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?’ Kami jawab Rp 100 triliun,” ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
    Di hadapan Prabowo, Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila ingin dilakukan percepatan program tersebut. 
    Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima Makan Bergizi Gratis di bulan September 2025.
    “Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, ‘Berapa (anggaran) kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta (penerima)?’ Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun,” kata Dadan.
    “Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Menteri Terkaya di Kabinet, Harta Rp 5,4 Triliun Setara APBD Kabupaten, Ini Profesi Sebelumnya

    Sosok Menteri Terkaya di Kabinet, Harta Rp 5,4 Triliun Setara APBD Kabupaten, Ini Profesi Sebelumnya

    TRIBUNJATIM.COM – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana termasuk menteri Prabowo Subianto yang ternyata sangat kaya raya.

    Harta kekayaan Widiyanti Putri Wardhana tembus triliunan rupiah.

    Jika dilihat dari nominal dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 9 Desember 2024, Widiyanti Putri Wardhana punya harta Rp 5,4 Triliun.

    Angka tersebut tentu saja sangat luar biasa.

    Angka ini hampir setara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 Kota Makassar sebesar Rp 5,7 triliun dan Kabupaten Berau senilai Rp 5,2 triliun. 

    Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memiliki 109 anggota di Kabinet Merah Putih.

    Mereka terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah 56 wakil menteri. 

    Dari 109 ‘pembantunya’ di kabinet itu, ada sosok menteri Prabowo-Gibran yang memiliki harta kekayaan dengan angka fantastis, dan inilah si menteri cantik Widiyanti Putri Wardhana.

    Apa sebenarnya pekerjaan Menteri Widiyanti sebelum akhirnya diangkat menjadi Menteri Pariwisata?

    Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana merupakan pengusaha di bidang energi dan agrobisnis.

    Adapun perusahaannya terafiliasi dengan PT Teladan Prima Agro Tbk (TPA).

    Bisnis utama perusahaan dengan kode emiten TLDN ini adalah perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO.

    Melalui anak usahanya, PT Daya Lestari, TPA mengolah limbah sawit menjadi bahan bakar turbin listrik (biomassa) dan menjual listriknya ke PLN.

    Widiyanti Putri Wardhana merupakan Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih, yang dipimpin pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Ia merupakan putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group, sebuah perusahaan besar yang aktif di berbagai sektor, termasuk agribisnis dan pertambangan.

    Widiyanti Putri Wardhana lahir di Singapura, 8 Desember 1970.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (Instagram)

    Dikutip dari Tribun Tangerang, Widiyanti merupakan istri dari Wishnu Wardhana yang merupakan mantan direktur utama PT Indika Energy Tbk (INDY), salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia.

    Widiyanti memiliki karier gemilang di sektor bisnis dan filantropi, dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di berbagai industri.

    Ia juga menjadi salah satu pendiri Teladan Group dan telah berperan aktif dalam pengembangan perusahaan tersebut. 

    Untuk latar belakang pendidikannya, Widiyanti meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California pada 1993.

    Pengalamannya di dunia pendidikan internasional ini memperkuat wawasan dan kemampuan bisnisnya dalam mengelola perusahaan.

    Riwayat pekerjaan Direktur PT Teladan Prima Agro sejak 2012 hingga 2021

    Komisaris di PT Teladan Prima Agro sejak 2021

    Komisaris di beberapa anak usaha TPA sejak 2013

    Komisaris PT Teladan Agro Resources dari 2007 hingga 2012

    Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) untuk periode 2018-2024\

    Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani yang fokus pada kesejahteraan masyarakat.

    Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Widiyanti berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 152 miliar.

    Ia tercatat memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan.

    Widiyanti juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 19,4 miliar.

    Ia tercatat memiliki 7 unit mobil dari berbagai merek, seperti Mercedes Benz, Toyota Vellfire, Bentley Continental, Land Rover Range Rover, Bentley Flying Spur, Lexus LM350H, dan Lexus LS500H.

    Selain itu, Widiyanti juga memiliki surat berharga sebesar Rp 5 triliun, harta bergerak lainnya sebesar Rp 43,8 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 67,1 miliar.

    Kemudian, harta lainnya mencapai Rp 77,7 miliar.

    Dengan demikian, total kekayaan Widiyanti sebesar Rp 5,4 triliun

    Menteri Pariwisata (Tribunnews.com)

    Sementara itu, pada 100 hari pertama melakukan pekerjaan sebagai pelaksana negara, pemerintahan Prabowo dan Gibran, sosok pejabat negara ini membuat ulah.

    Aksinya viral di media sosial sampai didemo oleh pegawainya sendiri.

    Tak hanya itu, salah satu dari empat pejabat negara ini mengundurkan diri setelah mendapat tekanan dari publik.

    Lantas, siapa saja sosok empat pejabat negara ini?

    Mereka diketahui menjabat sebagai utusan khusus presiden hingga menteri.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    4 pejabat negara berulah selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran

    1. Yandri Susanto

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (Istimewa)

    Pertama, ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT), Yandri Susanto.

    Yandri diketahui membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi Kementerian PDT yang ditandatangani oleh Yandri Susanto untuk acara pribadi.

    Acara tersebut merupakan peringatan haul kedua almarhumah ibunya, Hj Biasmawati dan undangannya mencakup perayaan Hari Santri tahun 2024 serta Tasyakuran

    Apa yang dilakukan Yandri tersebut lantas menuai sorotan dan kritikan. Termasuk dari eks Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebarkan informasi tersebut ke publik. 

    Mahfud MD menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi.

    Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu segera mengklarifikasi. Ia mengakui penggunaan kop surat kementerian untuk acara pribadi murni kesalahan administrasi.

    Ia juga berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menegaskan, tidak menggunakan uang kementerian untuk acara tersebut, meskipun undangan menggunakan kop kementerian. 

    “Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan, demi Allah, demi Rasul, enggak ada,” ujar Yandri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

    Tindakan Yandri tersebut juga berujung teguran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Mayor Teddy memberi peringatan kepada seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih agar berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri.

    Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, peringatan serius dari Mayor Teddy disampaikan melalui pesan WhatsApp group.

    “Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” kata Budi Arie Setiadi, menirukan pesan peringatan itu kepada awak media di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

    2. Gus Miftah

    Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah(tangkap layar kompas TV)

    Kedua, ada Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah yang sempat menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Merah Putih.

    Miftah tersandung masalah setelah menghina Sunhaji, seorang penjual es teh saat berdakwah di Magelang.

    Dari atas panggung, Miftah melontarkan ucapan tak pantas kepada Sunhaji yang berjualan di tengah-tengah hadirin. 

    “Es tehmu sih akeh (masih banyak)? Ya, sana jual g*****. Jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir,” ujar Miftah. 

    Ucapan Miftah itu membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak, sedangkan Sunhaji hanya berdiri terdiam. 

    Setelah video itu viral di media sosial, warganet ramai-ramai mengecam. Ujungnya, Miftah membuat video klarifikasi guna menyampaikan permintaan maaf. 

    Usut punya usut, Miftah baru meminta maaf setelah ditegur Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Ia lantas menemui Sunhaji dan meminta maaf secara langsung.

    Meski demikian, publik sudah terlanjur jengkel dengan kontroversi yang dibuat Miftah. Terlebih muncul lagi video lain di mana Miftah menghina seniman legendaris, Yati Pesek.

    Di tengah desakan dan kecaman publik, Miftah pun memilih mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden.

    “Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang. 

    Miftah menegaskan, keputusan mundur itu diambil tanpa desakan dari pihak mana pun, melainkan didasarkan atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawabnya kepada Presiden serta kepada bangsa dan negara. 

    “Keputusan ini saya ambil atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” kata dia.

    Sambil menahan tangis, Miftah juga menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas kontroversi yang telah dibuat. 

    3. Raffi Ahmad

    Raffi Ahmad. (Instagram @raffinagita1717)

    Kemudian ada artis Raffi Ahmad yang kini juga menjadi pembantu Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    Raffi Ahmad membuat kontroversi terkait penggunaan mobil dinas dengan pelat RI 36.

    Mobil pelat RI 36 menuai kontroversi setelah sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang petugas patroli dan pengawalan (patwal) di jalanan Jakarta viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, petugas patwal bersepeda motor terlihat membelah kemacetan untuk memberikan jalan bagi mobil pelat RI 36. 

    Aksi petugas itu menuai kritik karena dianggap arogan, terutama ketika terlihat menunjuk-nunjuk sopir taksi eksekutif yang berada di jalur yang sama.

    Sosok pemilik mobil pelat RI 36 itu sempat menjadi teka-teki. Bahkan ada 3 nama menteri yang terseret lantaran disebut sebagai penggunanya.

    Yaitu Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi; Menteri Komunikasi dan Digital (Menkodigi), Meutya Hafid; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.

    Namun, ketiga menteri kompak membantah. Mereka bukanlah pemilik mobil berpelat RI 36.

    Tak lama, Raffi Ahmad mengakui, mobil berpelat RI 36 adalah kendaraan yang digunakan dalam keperluan dinas kenegaraan.

    Keterangan itu dikirimkan asistennya ke kalangan wartawan, Sabtu (11/1/2025).

    Raffi Ahmad menjelaskan pada saat kejadian dirinya tidak berada di dalam mobil tersebut karena kendaraan tesebut sedang dalam perjalanan menjemputnya.

    Mobil dinas itu sebelumnya mengambil beberapa berkas penting sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya.

    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan.”

    “Namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berpelat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” kata Raffi.

    Sebagai pengguna mobil berpelat RI 36, Raffi Ahmad menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.

    Kronologi kejadian yang sebenarnya di depan rangkaian, terdapat taksi Alphard berwarna hitam di mana di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.

    Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen.

    Petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi dengan mengatakan, “Sudah, Maju pak” dengan gestur yang terlihat di video.

    Terkait hal ini, lagi-lagi pihak Istana melalui Seskab, Mayor Teddy Indra Wijaya memberikan teguran.

    Namun, ia enggan merinci identitas pejabat negara yang memakai mobil berpelat RI-36 tersebut.

    “Sudah, sudah kita tegur,” ujar Teddy, Sabtu (11/1/2025).

    4. Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Adryan Yoga Paramadwya/Kompas)

    Terbaru, ada Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro yang baru saja didemo pegawainya di Kementerian Saintekdikti, Senin (20/1/2025).

    Demo tersebut digelar untuk mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian. 

    Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes yang ditujukan Satryo Soemantri.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

    “Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.

    Seorang ASN Kementerian Saintekdikti yang dipecat yaitu Neni Herlina mengungkapkan, pemecatannya itu dilakukan secara tidak etis.

    Pemecatan tersebut diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satryo.

    Neni menyebut pejabat eselon I juga menjadi korban pemecatan Satryo. Dia adalah Abdul Haris yang sempat menjabat sebagai Dirjen Kemendiktisaintek.

    Isu lain yang dibawa para pegawai Kementerian Saintekdikti adalah perilaku Satryo yang sempat menganiaya pegawai vendor yang bekerja sama dengan Kemendiktisaintek.

    Satryo pun telah buka suara terkait aksi demo para pegawainya di Kemendiktisaintek.

    Menurutnya, aksi tersebut dipicu masalah mutasi yang ada di Kemendiktisaintek.

    Mengingat Satryo memiliki kebijakan untuk melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran pada pegawainya.

    Satryo mengungkap, mutasi ini dilakukannya karena ingin membenahi Kemendiktisaintek sesuai dengan anjuran Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran pemerintah.

    Ia menilai, kebijakan mutasi besar-besaran yang diambilnya ini membuat beberapa pihak tidak berkenan.

    Sehingga berujung pada aksi demo yang dilakukan pegawai Kemendiktisaintek hari ini.

    “Kita ingin membenahi. Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Ada mutasi cukup besar dan karena memang ada pihak-pihak yang tidak berkenan dimutasi,” kata Satryo.

    Lebih lanjut, dia juga membantah adanya tuduhan bahwa dirinya menampar pegawainya.

    Dia mengatakan aksi penamparan pada pegawai Kemendiktisaintek ini tak ada sama sekali.

    “Penamparan? Tidak ada sama sekali,” tegas Satryo.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pimpinan MPR akan temui Presiden Prabowo saat momentum 100 hari kerja

    Pimpinan MPR akan temui Presiden Prabowo saat momentum 100 hari kerja

    “Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden, pimpinan MPR ya menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa jajaran pimpinan MPR RI berencana bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendiskusikan berbagai persoalan negara dalam rangka momentum 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden, pimpinan MPR ya menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut rencana silaturahmi tersebut telah disepakati bersama dalam Rapat Pimpinan MPR RI hari ini.

    “Tadi di rapat pimpinan kami, kami menyepakati untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan presiden,” ucapnya.

    Adapun terkait perlu tidaknya evaluasi terhadap sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP) dengan merombak susunan kabinet pada momentum 100 hari kerja presiden, Muzani mengatakan hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

    “Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu,” ujarnya.

    Terkait sejumlah kasus melibatkan menteri KMP yang mencuat ke publik beberapa waktu belakangan, dia memandang bahwa hal tersebut tak ubahnya sebagai bagian dari penyempurnaan proses pemerintahan bekerja.

    “Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan,” tuturnya.

    Dia pun membalikannya ke publik apakah sejumlah kasus yang menuai sorotan masyarakat atas perilaku beberapa menteri di KMP itu menganggu kinerja positif yang dicapai pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Jadi sebagai manusia biasa selalu ada kekurangan, dan apa yang disampaikan oleh berbagai macam kalangan itu bagian dari upaya untuk menyempurnakan bagi jalannya proses pemerintahan,” kata Sekjen Gerindra itu.

    Sebelumnya, Rabu (23/10/2024), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa penggunaan kop surat kementerian pada surat undangan haul orang tuanya merupakan murni kesalahan administrasi.

    Kemudian pada Jumat (6/11/2024), eks Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman yang akrab disapa Gus Miftah memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.

    Keputusan tersebut diambil setelah dirinya menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

    Adapun pada Senin (20/1/2025), ratusan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI menggelar aksi damai terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dipicu pemberhentian mendadak kepada pegawai di lingkungan setempat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025