Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
“Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
“Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
“Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
reformasi Polri
melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
“Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Yandri Susanto
-
/data/photo/2025/11/26/69267e6c86cfd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
Nasional
26 November 2025")
Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025
-
Mendes-Warga Bengkulu Deklarasi Bebas Narkoba-Gotong Royong Bangun Desa
Seluma –
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendeklarasikan gotong royong membangun desa dan desa bersih dari narkoba (bersinar), di Desa Bukit Peninjauan I, Seluma, Bengkulu. Yandri menyebut hal ini selaras dengan astacita Presiden Prabowo Subianto.
Deklarasi itu digelar pada Minggu (16/11/2025) di Desa Bukit Peninjauan I, Seluma, Bengkulu. Dalam deklarasi itu juga turut dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) Tantan Sulistyana, dan Kapolda Bengkulu Irjen Mardiyono.
“Saya mengajak Bapak, Ibu, kita ini bukan superman. Kita ini adalah superteam. Bapak Gubernur tidak bisa sendirian, Pak Kapolda, nggak bisa sendirian Menteri Desa tidak bisa sendirian Bupati Seluma tidak bisa sendirian. Oleh karena itu perlu kerjasama, apapun posisi kita, di manapun kita tinggal, perlu kepedulian perlu tenaga dan pikiran kita semua,” ujar Yandri dalam sambutannya.
Dia mengatakan dalam memberantas narkoba dan membangun desa perlu adanya keterkaitan warga bersama, bukan hanya tergantung Presiden, para Menteri, Gubernur, dan sebagainya.
“Tapi tergantung kita semua, maka pesan Bapak Presiden Prabowo adalah kita ini sekali lagi bukan superman. Tetapi kita adalah superteam. Oleh karena itu agenda hari ini sangat penting membangun desa kami di Kementerian Desa,” jelasnya.
“Jadi dua kata kunci ini pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan baru. Bapak Presiden Prabowo meletakkan desa sebagai subjek pembangunan, sebagai pelaku utama pembangunan,” ucapnya.
“Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saya mengajak secara sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Ayo kita bangun desa kita masing-masing, ayo kita galakkan gotong royong di segala bidang. Apakah itu sosial, budaya, politik apalagi masalah narkoba,” tutupnya.
Kami seluruh elemen masyarakat Provinsi Bengkulu yang hadir di tempat ini. Menyadari bahwa gotong royong adalah rasa kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan yang merupakan identitas budaya Bangsa Indonesia yang terus dilestarikan oleh karena itu kami berikrar:
– Mewujudkan desa yang maju mandiri dan sejahtera.
– Membangun semangat kebersamaan kepedulian tanggungjawab dan berkontribusi nyata bagi kemajuan desa.
– Menguatkan peran pemerintah desa pemuda pemudi desa perempuan desa dan tenaga pendamping profesional sebagai motor perubahan yang berintegritas.
– Menjaga sumber daya alam pangan dan lingkungan desa sebagai warisan untuk generasi dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa.Kami tetapkan deklarasi gotong royong membangun desa sebagai tekad bersama menuju desa maju mandiri dan berkelanjutan.
Kemudian deklarasi dilanjut pembacaan ikrar Perang Melawan Narkoba yang berisikan:
Kami seluruh elemen bangsa yang hadir di tempat ini mewakili masyarakat Indonesia dan dunia menyadari bahwa narkoba adalah perusak generasi bangsa. Oleh karena itu kami berjanji dan berikrar:
– Menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada
– Menyatakan perang terhadap penyalhgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada
– Mendukung sepenuhnya kebijakan BNN RI dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
– Menyadari bahwa untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba adalah merupakan tanggung jawab seluruh bangsa
– Mengerahkan segala kemampuan kami bersama seluruh potensi bangsa untuk mewujudkan desa bebas narkobaSebagai informasi, setelah deklarasi gotong royong membangun desa dan desa bersinar, Mendes Yandri beserta rombongan meninjau pembangunan gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta meninjau peternakan sapi yang ada di Desa Bukit Peninjauan I.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati serta Wali Kota se Provinsi Bengkulu, Kepala Desa dan pendamping desa se Provinsi Bengkulu, jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu hingga ribuan masyarakat Bengkulu.
Turut mendampingi Mendes Yandri yaitu Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, Dirjen PPDT Samsul Widodo serta Staf Ahli Mendes PDT Sugito.
(lir/lir)
-
Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa
Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan dominasi ritel modern di desa-desa.
“Kopdes, program strategis nasional, saya kira salah satu kata kunci untuk kita memastikan pelayanan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan hal tersebut untuk merespons pertanyaan Komisi V DPR RI terkait dengan upaya mengatasi dominasi ritel modern, seperti Indomaret dan Alfamart yang mengancam keberlangsungan UMKM milik warga desa.
Kehadiran Kopdes Merah Putih, kata dia, dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga desa, mulai dari kebutuhan sembako, pupuk, hingga elpiji.
Ia mengatakan Kopdes Merah Putih juga akan dirancang sebagai sistem usaha bersama yang menggerakkan ekonomi desa tanpa menyingkirkan warung tradisional.
Ia memandang keberadaan ritel modern, terutama di desa, tidak perlu ditambah karena berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi alternatif yang lebih berpihak pada pelaku usaha lokal.
“Kalau saya secara pribadi atau bisa jadi sikap saya sebagai Menteri Desa, sudah cukup, tidak perlu lagi tambah,” kata dia.
Selain memperkuat Kopdes, Kemendes PDT menargetkan 20 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan nasional, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saat ini sudah ada sekitar 400 BUMDes yang menjadi pemasok program pangan, mulai dari beras, telur, hingga ikan. Ini bagian dari konsep ‘dari desa, oleh desa, dan untuk desa’,” ujarnya.
Ia menyampaikan pula bahwa penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal, seperti Desa Nila di Bandung Barat, Desa Ayam, dan Desa Lele di sejumlah daerah.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kapolri: Judol dan Penyalahgunaan Narkoba Jadi Ancaman Bangsa
Bisnis.com, MALANG — Praktik judi online (Judol) dan penyalahgunaan menjadi ancaman bangsa sehingga perlu keterlibatan semua pihak, dari hulu dan hilir, untuk menanganinya.
Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan data menunjukkan pemain judol tertinggi berasal dari kelompok berpendapatan rendah dengan pendapatan tertinggi Rp1 juta, yakni 69,9%, bahkan melibatkan anak di bawah umur, di bawah 10 tahun.
“Dari judol akan merembet ke perangkap Pinjol ilegal dan depresi,” ujarnya Penutupan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (31/10/2025).
Terkait narkoba, kata dia, hingga kini Polri telah memusnahkan 288 ton narkoba berbagai jenis yang bisa digunakan lebih dari 629 juta jiwa, dua kali lipat jumlah penduduk Indonesia.
Menurutnya, masalah penegakan terkait judol dan narkoba penting, namun tidak kalah pentingnya penanganan di tingkat hulu, yakni kampus, lingkungan kampung, dan rumah tangga.
Intinya, kata dia, semua perlu bekerja sama. Karena itulah, penting diwujudkan Kampung Bebas Narkoba dan semacamnya.
Kapolri juga mengingatkan bahaya penyalahgunaan teknologi digital, terutama fenomena misinformasi, disinformasi, dan deepfake yang dapat merusak sendi kehidupan sosial. “Kita memasuki era citizen journalism. Siapapun bisa mengomentari, siapapun bisa menjadi sumber. Maka, saring dulu sebelum sharing,” tegasnya.
Listyo Sigit juga menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global yang tengah bergejolak.
Dia juga menyoroti lebih dari 110 konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, termasuk perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, yang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi, pangan, dan energi dunia.
Meski dunia menghadapi inflasi global dan ketidakpastian, dia meyakinkan, Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun, Indonesia tidak boleh lengah.
Dia juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai kunci menghadapi krisis dunia. Ia menjelaskan bahwa Polri turut berperan aktif, salah satunya melalui program penanaman jagung di lahan seluas satu juta hektare. Karena itulah, Polri sangat terbuka kepada IMM untuk bekerja sama dalam hal tersebut.
Dia menyinggung pentingnya bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara produktif agar tidak berubah menjadi bencana demografi. Berbagai langkah pemerintah, seperti pembangunan sekolah rakyat, peningkatan kesejahteraan guru, program magang vokasi, serta dukungan terhadap UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia unggul.
Rektor UMM, Prof. Nazaruddin Malik menekankan pentingnya melahirkan insan paripurna, manusia seutuhnya yang tidak hanya unggul dalam transfer ilmu, tetapi juga spiritualitas, keagamaan, dan kebangsaan.“UMM sebagai amal usaha Muhammadiyah akan terus mendukung kegiatan seperti Tanwir ini,” ujarnya.
Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto (tiga dari kiri), dan Rektor UMM, Prof Nazaruddin Malik (dua dari kiri), saat memberikan keterangan pers ada Penutupan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (31/10/2025).
-
Kemendes PDT Optimistis Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mempererat kerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa seperti desa ekspor.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan langkah itu diambil karena kerja sama dalam program yang dijalankan bersama IFAD seperti program transformasi ekonomi kampung terpadu (Tekad), telah memberikan dampak positif bagi daerah-daerah sangat tertinggal, khususnya di wilayah Timur Indonesia.
“Program ini sudah dirasakan oleh daerah-daerah sangat tertinggal terutama di kawasan Timur Indonesia. Saya usul juga tidak hanya kawasan Timur Indonesia tetapi ada juga beberapa desa di kawasan Barat yang masih tertinggal. Jadi mohon doanya program Tekad bisa berlanjut dan bisa dirasakan desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Yandri Susanto saat bertemu Associate Vice President IFAD Donal Brown di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dalam kesempatan ini, Mendes Yandri menegaskan keberlanjutan program Tekaad menjadi salah satu prioritas utama Kemendes PDT. Kerja sama dengan IFAD ini diharap tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi desa, tetapi juga memperluas akses terhadap pembiayaan dan teknologi pertanian bagi masyarakat pedesaan.
Selain itu Yandri mendorong agar desa-desa di kawasan barat Indonesia yang masih tergolong tertinggal dapat menjadi sasaran program lanjutan, guna memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.
Perluasan kawasan tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya potensi dan kebutuhan desa di luar kawasan Timur Indonesia yang membutuhkan sentuhan inovasi kolaborasi antara Kemendes PDT dengan IFAD. Di antaranya adalah Jawa Barat dengan salah satu produk unggul pertanian berupa kopi dan Banten dengan produksi ikan mas koki agar semakin dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dengan mendapat sentuhan inovasi IFAD melalui program Tekaaad tidak terbatas pada Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam kesempatan yang sama, Donal Brown menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kemendes PDT. IFAD menilai kolaborasi yang telah berjalan selama ini termasuk melalui Program Tekad telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan Indonesia.
Ia menegaskan IFAD berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap program pembangunan desa yang berkelanjutan. Fokus dalam hal ini di antaranya berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas lokal.
“Saya bersama kolega berkomitmen untuk terus membantu memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat desa,” ujarnya.
-
Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.
Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes.
“Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).
Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes.
Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.
Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes.
“Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%,” terangnya.
Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa.
“Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman,” ucapnya.
Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.
“Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa,” terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).
-
Riset Prolog: Tiga Besar Menteri Paling Moncer, Rengking 1 dan 2 Sudah Ketebak
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Lembaga riset Prolog (Public Research on Governance) melalui Prolog Survei Center merilis hasil survei terkait kinerja Menteri kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Pertanian Andi Amran Amran Sulaiman menempati urutan ke-2 kategori menteri dengan kinerja terbaik.
Survei dilaksanakan pada 7 sampai 14 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 38 provinsi. Metode survei multistage stratified random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,5 persen.
Ada lima dimensi utama yang diukur dalam survei ini, yaitu efektivitas kebijakan, manfaat publik, konsistensi antarprogram, integritas pelaksanaan, serta empati dan responsivitas sosial.
Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan bahwa survei ini dirancang untuk memotret persepsi publik terhadap kinerja para menteri, baik dari sisi koordinasi kebijakan lintas sektor maupun efektivitas program di tingkat pelaksanaan.
“Legitimasi pemerintahan terbentuk dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Publik menghargai kebijakan yang berdampak langsung dan dijalankan dengan tata kelola yang transparan,” ujar Arifuddin dalam rilis daring, Jumat (24/10/2025).
Dalam kategori Menteri Teknis, tiga nama dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan persentase 79,4%, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 78,9%, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dengan tingkat kepuasan 78,6%. (Pram/fajar)
-
Setahun Prabowo, Ada PR 60 Juta Masyarakat Belum Terkoneksi Internet
Jakarta –
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa ada sebanyak 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Hal itu yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pemerataan konektivitas di Tanah Air.
Persoalan itu diatasi dengan kolaborasi nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sebagai langkah percepatan pembangunan akses internet sampai ke pelosok daerah.
Sinergi yang dilakukan Komdigi dan Kemendes PDT terbaru ini diklaim memungkinkan pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur digital secara lebih akurat dan tepat sasaran.
“Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026,” ujar Meutya dalam Audiensi dengan Kemendes PDT di Kantor Kementerian Komdigi dikutip Kamis (23/10/2025).
Meutya mengatakan kerja sama ini adalah upaya untuk memberikan akses informasi yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya.
Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi menyebutkan telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memperluas konektivitas, antara lain membangun BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Meutya mengatakan sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan.
“Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ucapnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan ketersediaan konektivitas menjadi faktor penting dalam kemajuan desa. Disampaikannya bahwa salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal.
Yandri menambahkan banyak potensi desa yang dapat dimaksimalkan dengan ketersediaan konektivitas internet.
Ia mencontohkan beberapa desa telah mampu memasarkan produk unggulan desanya ke luar negeri, seperti para pembudidaya Ikan Mas Koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara.
“Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” pungkasnya.
(agt/agt)
-
60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet
Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh jaringan internet selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sejumlah langkah untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan jaringan internet.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian.
Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
“Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi pada Rabu (22/10/2025).
Dengan MoU ini, lanjut Meutya, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk dibangun koneksinya pada 2026. Meutya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.
Meutya berharap sinergi dengan Kemendes PDT dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas agar masyarakat desa turut merasakan manfaat transformasi digital.
“Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan desa.
“Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.
Yandri menambahkan, konektivitas digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
Dia mencontohkan, para pembudidaya ikan mas koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, telah mampu mengekspor produknya ke berbagai negara berkat pemanfaatan internet.
Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan pembangunan konektivitas di pedesaan dapat lebih tepat sasaran.
“Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri.
Sejak satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas konektivitas digital.
Upaya tersebut meliputi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan titik akses di Papua, pelaksanaan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler guna pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
-
Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
“Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.
Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.
Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.
Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.