Xcloud.id

Tag: Yandri Susanto

  • Ombudsman RI proses laporan dugaan malaadministrasi dalam PHK TPP Desa

    Ombudsman RI proses laporan dugaan malaadministrasi dalam PHK TPP Desa

    “Karena ini laporan atau pengaduan, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan,”

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia memproses laporan dugaan malaadministrasi dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) Desa yang dilakukan Kementerian Desa.

    “Karena ini laporan atau pengaduan, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan,” kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, usai menerima perwakilan pendamping desa yang di-PHK.

    Robert menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut akan memanggil para pihak, seperti Menteri Desa Yandri Susanto maupun pihak-pihak lain.

    Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut akan menggali berbagai informasi, klarifikasi, dan berujung pada penerbitan laporan hasil pemeriksaan.

    “Di laporan hasil pemeriksaan ini akan terlihat terbukti tidak dugaan malaadministrasinya, karena ini soal pelayanan publik, soal hubungan kerja. Kalau memang nanti terbukti tentu Ombudsman akan membunyikan apa bentuk malaadministrasinya,” jelasnya.

    Sementara itu, perwakilan Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) Hendriyatna menjelaskan bahwa seharusnya kontrak 1.040 masih tetap berjalan hingga Desember 2025.

    Hendriyatna juga menjelaskan bahwa alasan PHK karena pernah menjadi calon anggota legislatif (caleg) merupakan tindakan malaadministrasi.

    Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan seribu lebih pendamping desa tersebut.

    “Pertanyaan itu dijawab oleh KPU dengan konfirmasi atau klarifikasi ke pihak Kementerian Desa. Lalu, pihak Kementerian Desa mengkaji, baik itu secara legal formal maupun secara administrasi, dan lain-lain,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Ternyata karena pendamping desa itu prosesnya melalui pengadaan barang dan jasa, dan statusnya kontrak, maka pendamping desa tersebut tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk mundur ataupun cuti.”

    Ia lantas menjelaskan bahwa 1.040 TPP Desa tidak pernah mendapatkan teguran dari KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) terkait pencalonan mereka.

    “Secara kewenangan, hanya Bawaslu yang berhak menegur apakah kami melakukan pelanggaran atau tidak, tetapi di sini pihak Kementerian Desa di luar kewenangannya malah mempersoalkan pencalonan kami tersebut sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan malaadministrasi,” jelasnya.

    Adapun selanjutnya, perwakilan 1.040 TPP dDsa akan menemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (6/3) pukul 11 WIB.

    “Kami juga berencana akan melaporkan hal ini dan meminta audiensi juga dengan pihak KSP (Kantor Staf Kepresidenan) agar masalah kami ini cepat didengar oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Hendriyatna.

    Sebelumnya, perwakilan 1.040 TPP Desa telah beraudiensi dengan Komisi V dan Komisi IX DPR RI.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Baru untuk Petani dan UMKM di Pedesaan – Halaman all

    Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Baru untuk Petani dan UMKM di Pedesaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih).

    Program ini akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.

    Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai bahwa secara konsep, kebijakan ini dapat menjadi solusi untuk mengembangkan ekonomi daerah.

    “Secara konsep ini baik dan dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian di daerah,” ujarnya, Selasa (4/3).

    Agar koperasi ini optimal, Eliza menyarankan agar setiap desa memiliki unit usaha yang belum ada sebelumnya, sehingga tidak mematikan usaha eksisting. 

    Contohnya, koperasi dapat mengembangkan hilirisasi pertanian, seperti mengolah limbah padi (jerami, sekam, bekatul) menjadi produk bernilai tinggi atau memproduksi cabai pasta, cabai kering, hingga olahan buah seperti selai dan keripik.

    “Banyak yang masih bisa dikembangkan di desa agar tidak mematikan usaha yang sudah ada, tetapi justru melengkapi ekosistem bisnis desa,” tambahnya.

    Pendanaan dan Pengelolaan Profesional

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pendanaan Kop Des Merah Putih akan dioptimalkan melalui dana desa yang telah ada, serta dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan skema cicilan tiga hingga lima tahun.

    Setiap desa diperkirakan akan membutuhkan dana Rp3–5 miliar agar koperasi dapat berjalan optimal sejak awal.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa dalam implementasinya, koperasi ini akan dikembangkan dengan tiga pendekatan: membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi yang telah berjalan.

    Eliza menekankan bahwa agar koperasi ini berhasil, perlu ada business plan yang jelas dan prinsip meritokrasi dalam pemilihan pengelola.

    “Ini mutlak membutuhkan SDM pengelola koperasi yang kompeten,” tegasnya.

    Ia juga menyarankan agar petani tidak mengelola koperasi secara langsung, tetapi tetap menjadi anggota koperasi agar dapat fokus pada usaha taninya.

    Belajar dari KUD, Membangun Model Koperasi Modern

    Eliza mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sejauh mana Kop Des Merah Putih dapat menghindari kelemahan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.

    Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengelolaan yang profesional agar koperasi dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut menegaskan bahwa kebijakan ini akan didukung dengan revisi regulasi penggunaan dana desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan.

    “Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih. Tujuan akhirnya adalah desa maju, berkembang, dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” pungkas Yandri.

    Dengan konsep yang matang dan pengelolaan yang profesional, Kop Des Merah Putih diharapkan menjadi solusi nyata dalam mendorong ekonomi berbasis desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

     

  • Ada Dana Rp 16 Triliun untuk Ketahanan Pangan

    Ada Dana Rp 16 Triliun untuk Ketahanan Pangan

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menegaskan dukungannya terhadap swasembada pangan. Yandri dalam acara #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 mengatakan, Kemendes PDT menyiapkan dana Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

  • Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud

    Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ketika mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 yang digelar di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin (3/3/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT.

    Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 19:54 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan optimistis agenda swasembada atau kemandirian pangan dapat segera terwujud, terutama apabila ada kolaborasi dari beragam pihak.

    “Insya Allah, swasembada pangan yang kita impikan bakal segera terwujud jika ada kolaborasi,” kata Mendes PDT Yandri Susanto seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.

    Hal tersebut diungkapkan Mendes ketika mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 yang digelar di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Senin (3/3).

    Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) senantiasa siap menyukseskan swasembada pangan.

    “Kementerian Desa siap sukses swasembada pangan,” kata Mendes Yandri Susanto.

    Ia menyebutkan upaya Kemendes PDT mewujudkan swasembada pangan antara lain dengan mengamanatkan alokasi Dana Desa minimal sebesar Rp16 triliun untuk implementasi Program Ketahanan Pangan.

    Dalam Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 , Mendes Yandri dan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengawali acara dengan melakukan tradisi methel, yaitu kegiatan panen perdana sebagai simbol rasa syukur sebelum panen raya dilakukan. Tradisi itu menjadi bentuk penghormatan kepada alam dan hasil bumi.

    Setelah prosesi methel, Mendes Yandri mengenakan topi caping mendampingi Menko Pangan secara simbolis menggelar panen raya.

    Setelah itu Menko Pangan menyaksikan transaksi pembelian gabah langsung dari petani setempat sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani dan stabilisasi harga gabah yang diputuskan dibeli Rp6.500 per kilogram.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan swasembada pangan, mengingat sektor itu mencakup berbagai komoditas penting, seperti padi dan jagung untuk karbohidrat, kemudian ayam, telur, susu, dan daging sebagai sumber protein.

    Ia mengatakan keberhasilan swasembada pangan tidak bisa dicapai oleh pemerintah pusat sendirian, tetapi juga harus melibatkan berbagai elemen, baik dari pemerintah daerah hingga masyarakat luas.

    Sumber : Antara

  • Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koperasi
    Budi Arie Setiadi
    berharap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat membuat harga barang di masyarakat menjadi lebih murah.
    Pasalnya, pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen.
    “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Dalam implementasinya, kata Budi, Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama.
    Budi Arie menambahkan, ada sekitar 64.000 kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.
    “Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkapnya.
    Adapun Koperasi Desa Merah Putih diputuskan usai Presiden RI Prabowo Subianto rapat bersama sejumlah menteri, termasuk Budi Arie.
    Selain Budi, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 sampai 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Dia menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    Ketua Umum PAN ini menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini.
    Selain itu, Himbara juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
    “Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 sampai 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” kata Zulhas.
    Di sisi lain, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa akan ada revisi peraturan terkait kebijakan penggunaan dana desa.
    Yandri juga menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
    “Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih, ujungnya sama semangatnya, bagaimana suasana pangan, bagaimana yang lain-lain. Inti pokoknya desa semua maju, desa semua berkembang dengan baik. Kita akan bangun desa, bangun Indonesia,” kata Yandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dana desa harus dipelototi dengan maksimal. Penggunaannya untuk melakukan pembangunan juga harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah hingga nasional untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat berpidato di acara ‘Aksi Memperkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah untuk Mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden yang bertajuk Membangun Desa dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan’ di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Kamis, 27 Februari.

    “Desa merupakan bagian integral dalam satu wilayah pemerintahan kabupaten,” kata Fitroh dikutip dari keterangan resmi KPK, Jumat, 28 Februari.

    “Maka sudah semestinya rencana pembangunan desa, mulai dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) harus disinkronkan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada tingkat kabupaten yang tentu harus selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN,” sambungnya.

    Fitroh menyebut alokasi dana desa berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun anggaran 2025 mencapai Rp71 triliun. Sehingga, dia mengingatkan pentingnya pengelolaan yang tepat.

    Salah satu caranya, sambung Fitroh, mewajibkan penggunaan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes) guna meningkatkan pengawasan keuangan di tingkat desa. Langkah ini menjadi salah satu yang direkomendasikan Timnas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Namun, rekomendasi ini tak bisa sendirian dijalankan sendirian oleh Kemendes PDT. Sinergi harus dilakukan bersama kementerian/lembaga terutama Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu hingga Bappenas.

    “Termasuk (sinergi dengan, red) Kemenpan RB sangat diharapkan agar perbaikan kualitas belanja tidak hanya terjadi di tingkat pusat dan daerah, namun juga sampai ke level pemerintahan desa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, urusan intergritas juga dibahas Fitroh dalam pertemuan ini. “Pemerintah desa berperan penting untuk kemajuan daerah. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan (desa, red) harus amanah, terlebih anggaran untuk desa dari pusat lebih dari ribuan triliun. Seluruhnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan peringatan KPK dan aparat penegak hukum lain akan menjadi perhatian. Langkah ini sebagai bentuk pengawasan untuk menguatkan pemerataan ekonomi di desa.

    Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sebanyak 75.753 penduduk Indonesia masih tinggal di desa. “Semua potensi kita maksimalkan,” jelas Yandri.

    “Kemendes sudah menjalankan 12 aksi dalam rangka mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden. Ada bumdes, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, desa wisata, desa ekspor, desa ramah anak, dan lainnya. Maka peran KPK di sini dapat memperkuat dan mendorong pengawasan roda pemerintahan desa,” pungkasnya.

  • Kementerian Pariwisata dukung pembangunan desa

    Kementerian Pariwisata dukung pembangunan desa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata mendukung upaya pembangunan desa melalui program-program pengembangan desa wisata dan peningkatan perekonomian desa.

    Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menjalankan program-program pengembangan pariwisata dan perekonomian desa.

    Menurut siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, nota kesepahaman kerja sama kedua kementerian dalam upaya membangun desa ditandatangani di Jakarta pada Kamis (27/2).

    “Upaya ini selaras dengan perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo yang keenam,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang keenam yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Widiyanti menyampaikan bahwa kolaborasi antara kedua kementerian untuk meningkatkan daya saing desa mencakup upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat.

    Upaya penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam mengembangkan usaha pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan perekonomian desa.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa pemerintah berupaya memampukan desa untuk mengembangkan usaha pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan desa.

    “Bayangkan kalau kita melakukan itu dengan baik, destinasi berbasis desa ini bisa meningkatkan ekonomi di daerah tersebut,” kata Yandri.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga

    Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga

    Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) bersama Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) berkolaborasi dalam mewujudkan masyarakat desa yang rukun penuh toleransi dan memiliki semangat keberagaman tinggi.
    Tak sebatas itu, keduanya juga tidak akan meninggalkan penguatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan pendekatan ekonomi keluarga.
    Hal ini akan direalisasikan dengan menggandeng setiap kekuatan di desa dengan menyesuaikan kondisi yang mungkin berbeda di setiap daerah.
    Menteri Desa PDT Yandri Susanto yakin hal tersebut akan menjadikan masyarakat semakin rukun dan mampu mewujudkan Indonesia emas dan bermartabat.
    Hal tersebut dikatakan Yandri Susanti saat bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta pada Kamis (27/2/2025).
    “Kita membicarakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) sama Menag. Insyaallah kita akan
    kick off
    membangun majelis taklim, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an), termasuk juga agama lain sehingga akhlak atau kehidupan di masyarakat desa lebih maju, lebih beradab, dan lebih bermanfaat dunia akhirat,” papar Menteri Desa Yandri dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025)
    Salah satu langkah untuk menindaklanjuti MoU atau nota kesepahaman tersebut adalah berfokus pada pengembangan majelis taklim di tingkat desa.
    Pengembangan majelis taklim tersebut diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antarwarga sekaligus meningkatkan pengetahuan keagamaan.
    Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong majelis taklim di desa-desa dapat berkembang menjadi wadah yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi  berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga.
     
    Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui usaha-usaha ekonomi kecil yang dijalankan oleh keluarga.
    Tidak hanya itu, kedua kementerian juga menekankan pentingnya usaha bersama untuk memberantas buta huruf Al-Quran di desa-desa.
    Langkah tersebut dilakukan dengan mengadakan program-program pendidikan yang dapat mengajarkan masyarakat untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
    Pentingnya semangat toleransi antarumat beragama di desa juga menjadi salah satu fokus utama dalam kolaborasi ini. Dengan memperkuat semangat toleransi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian di setiap desa.
    Rangkaian kegiatan tersebut direncanakan akan di-
    launching
    pada pertengahan Ramadhan, tepatnya di Desa Lambang Sari Kabupaten Bekasi.
    Kedua kementerian berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal secara keseluruhan.
    Kegiatan ini juga diyakini menjadi langkah konkret dalam menciptakan desa yang lebih sejahtera, beragama, dan toleran, serta memiliki perekonomian yang mandiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 18 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU, Istri Mendes Yandri Tak Jadi Didiskualifikasi?

    18 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU, Istri Mendes Yandri Tak Jadi Didiskualifikasi?

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 18 daerah belum sanggup menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 karena tak punya cukup anggaran. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membenarkan keadaan itu.

    Dengan demikian, belasan wilayah RI itu kesulitan untuk melaksanakan perintah putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjelaskan, 18 daerah itu terdiri dari 16 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK, dan dua daerah yang perlu PSU karena kemenangan kotak kosong.

    “Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” kata Ribka saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

    Dari 40 kasus PHPU Kada Tahun 2024 yang diperiksa lebih lanjut, MK memutuskan untuk mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara.

    Dari 26 perkara yang dikabulkan, terdapat 16 daerah yang anggarannya belum mencukupi, sementara 8 daerah lainnya dapat memenuhi kebutuhan anggaran.

    Ribka Haluk menyatakan bahwa Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan menyarankan agar hal ini disampaikan kepada pimpinan DPRD, untuk dimasukkan dalam perda.

    Kemendagri juga akan mengusulkan agar pemerintah daerah memenuhi anggaran PSU dalam APBD 2025, dengan menyesuaikan pendapatan dan efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Namun, dia mengakui adanya tantangan di daerah-daerah tertentu, terutama yang baru saja memilih kepala daerahnya. Dia juga menjelaskan bahwa Mendagri, Tito Karnavian, sedang mencari mekanisme yang tepat agar pemerintah daerah dapat segera menyiapkan dana tambahan untuk keperluan tersebut.

    “Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah memaksimalkan, mengefisiensi, kemudian memprioritaskan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, kiranya disiapkan di biaya tak terduga (BTT) daerah,” katanya.

    Menjadi sorotan pula, salah satu wilayah yang tak sanggup gelar PSU adalah Kabupaten Serang, lokasi Pilkada istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang didiskualifikasi MK, Ratu Rahchmatuzakiyah.

    Daerah yang Sanggup Gelar PSU

    Berikut daerah yang sanggup menggelar PSU:

    Kabupaten Bungo Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Barito Utara Kabupaten Magetan Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Siak Kabupaten Banggai Daerah yang Tak Sanggup Gelar PSU

    Daerah yang kurang anggaran untuk PSU:

    Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Buru Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Pasaman Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Pesawaran Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Serang Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Parigi Moutong Kota Banjarbaru Kota Palopo Kota Sabang Kota Pangkalpinang (kotak kosong menang) Kabupaten Bangka (kotak kosong menang). ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Desa di RI Ternyata Bisa Kaya Raya, Caranya Begini

    Desa di RI Ternyata Bisa Kaya Raya, Caranya Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) buka-bukaan soal potensi desa wisata yang masih cukup banyak belum dimanfaatkan. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto mengatakan bahwa perlu banyak kolaborasi untuk mengefektifkan desa wisata di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk memanfaatkan potensi desa wisata yang belum terserap.

    “Ribuan desa wisata sudah banyak contoh yang baik-baik, pendapatannya juga ada yang sudah mencapai Rp 20 miliar per tahun, ada yang Rp 1 miliar per bulan, banyak. Nah, yang potensi belum dikembangkan juga banyak,” ungkap Yandri, saat berpidato dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung pencapaian Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto bertajuk “Membangun dari desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” Kamis (27/2/2025).

    Yandri pun mencontohkan desa wisata di Jawa Tengah dan Jawa Timur pun cukup banyak dan potensinya sudah cukup dimanfaatkan.

    “Di Jawa Tengah, ada 1.000 desa wisata yang punya potensi bagus, ya tentu ada yang dimanfaatkan dari air terjunnya, ada pemandangan gunungnya, ada kolam renangnya, itu banyak, sehingga ini banyak yang sudah berhasil,” katanya lagi.

    Foto: Bukit Holbung, di Desa Holbung, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara menjadi tujuan wisata dan tempat pengambilan foto prewedding. (CNBC Indonesia/Rosseno Aji Nugroho)
    Bukit Holbung, di Desa Holbung, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara menjadi tujuan wisata dan tempat pengambilan foto prewedding. (CNBC Indonesia/Rosseno Aji Nugroho)

    Bahkan, Yandri pun mencontohkan Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang sudah cukup sukses, di mana desa tersebut berhasil mendapat pendapatan hingga Rp 1 miliar dalam satu bulan dan biaya-biaya tidak memakai anggaran negara.

    Selain itu, menurutnya, desa tersebut juga telah berhasil mengurangi angka kemiskinan. Bahkan, angka kriminalitas pun juga sudah minim.

    “Dari Aceh hingga Papua, desa wisata banyak sekali, tetapi memang selama ini potensinya belum maksimal, ini yang kita lakukan dengan Menteri Pariwisata,” ujarnya.

    Yandri menegaskan bahwa setiap desa memiliki potensi yang besar dalam bidang masing-masing. Ia mengharapkan kerja sama tersebut bisa mendorong potensi desa-desa menjadi lebih besar.

    “Jangan sampai potensi desa itu terpendam atau bahkan menjadi beban. Tapi kalau kita cari pemasarannya, pembinaannya, Insya Allah itu bisa menjadi sumber pendapatan yang membanggakan untuk negara ini,” pungkasnya.

    (chd/wur)