Xcloud.id

Tag: Yandri Susanto

  • Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat…
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI) Provinsi
    Jawa Barat
    menanggapi soal sterilisasi terhadap pria atau
    vasektomi
    tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
    “Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Ketua MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafei, seperti dikutip dari
    Antara
    , Jumat (2/5/2025).
    Rahmat mengatakan, vasektomi dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu, seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
    “Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan,” ucapnya.
    Diketahui,
    KB
    vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.
    Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, tetapi dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui, khususnya untuk vasektomi.
    “Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tetapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan,” tuturnya.
    Diketahui,
    Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.
    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes Yandri Lepas Ekspor 18,5 Ton Gula Kelapa ke Hungaria

    Mendes Yandri Lepas Ekspor 18,5 Ton Gula Kelapa ke Hungaria

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria melepas ekspor Gula Kelapa BUM Desa Kabul Ciptaku, hari ini. Pelepasan itu turut saksikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

    Yandri mengatakan gula kelapa sebesar 18,5 ton ini diekspor ke Hungaria dengan nilai sebesar US$ 35.000. Adapun ekspor dilakukan oleh Desa Langgongsari ini merupakan bagian dari 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Pemberdayaan BUM Desa dan terwujudnya Desa Ekspor.

    “Ekspor ini merupakan tindak lanjut MoU saya dengan Pak Mendag untuk wujudkan Desa Ekspor,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Yandri mengatakan kerja sama ini akan terus diperkuat sehingga Bangun Desa, Bangun Indonesia, dan angka pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto segera terwujud.

    “Insyaallah desa-desa di Indonesia bisa menyumbang angka dua hingga tiga persen, salah satunya lewat Desa Ekspor, termasuk Desa Ketahanan Pangan, Desa Swasembada Energi, dan lain sebagainya,” ujar Yandri.

    Yandri berpesan kepada Pengelola BUM Desa Kabul Ciptaku untuk menjaga mutu dan kualitas produksinya. Sebab ekspor gula kelapa ini tidak hanya menjaga nama Desa Langgongsari, sejatinya juga menjaga nama baik Indonesia.

    Dia menjelaskan 80% dari jumlah itu berasal dari Banyumas dan sekitarnya. Menurutnya, hal itu menjadikan Banyumas sebagai ‘tulang punggung’ ekspor gula kelapa Indonesia.

    Sebagai informasi tambahan, Mendes Yandri, Mendag Budi, dan Wamendes Ariza diperlihatkan proses produksi Gula Kelapa. Ketiganya mendapatkan penjelasan dari Direktur BUM Desa Kabul Cipataku Akhmad Hariyanto.

    Mendampingi Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Tabrani, Direktur Pelayanan Investasi Desa Aditya Hendra Krisna, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Rafdinal, Kepala Pusdatin Fajar Tri Suprapto, Karo Umum dan Layanan Pengadaan Abu Rosyid Istomi, dan Kepala Balai Besar Jakarta Enirawan

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko Zulhas Kebut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa-Desa

    Menko Zulhas Kebut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa-Desa

    Jakarta, CNBC Indonesia– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat terbentuknya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem perekonomian di tingkat desa. 

    “Ditargetkan seluruh Indonesia bisa terbentuk (Kopdes) selama 2 bulan dan bapak Presiden Prabowo Subianto kasih waktu 6 bulan (agar Kopdes) bisa berjalan (atau) berjalan sebagian,” kata Zulhas, saat memberikan arahannya dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Kepala Desa se-Jawa Timur, Gedung Jatim Expo Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/4/2025).

    Zulhas optimistis kehadiran Kopdes akan memberikan dampak positif serta mendatangkan kemudahan bagi desa untuk mengakses berbagai bantuan dan kebijakan di tingkat pusat.

    “Kopdes itu akan mempermudah akses antara desa dan pusat. Misalnya, (distribusi) pupuk langsung (bisa langsung ke) Kopdes. Nanti kalau desa penghasil gabah dan sulit (dijual) ke kabupaten nanti Kopdes juga bisa membeli dulu gabahnya,” tuturnya.

    Begitu juga dengan komoditi seperti jagung. Menurutnya, kehadiran Kopdes juga mampu membuat harga jagung menjadi lebih seragam sesuai HET pemerintah.

    “Harga jagung kan sekarang belum seragam Rp 5.500 karena gudang kurang. Nanti bisa ditangani dulu sama Kopdes. Sehingga ini akan sangat membantu ekonomi desa,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah karena mendukung program percepatan pembentukan Kopdes.

    “Jawa Timur, ibu gubernur sangat proaktif bahkan datang ke Jakarta bersama para bupati untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Kopdes. Tadi bahkan Jawa Timur sudah lakukan percepatan. hampir 1.247 (Kopdes terbentuk) sudah. Memang Gubernur Jatim gercep,” jelasnya.

    Sebagai informasi tambahan, acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan sejumlah pejabat lainya.

    (hsy/hsy)

  • Hadiri Pertemuan Kades Se-Jatim, Mendes Ajak Sukseskan Kopdes Merah Putih

    Hadiri Pertemuan Kades Se-Jatim, Mendes Ajak Sukseskan Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Menteri Koordinator (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan Merah Putih. Acara ini digelar di Jatim Expo, Surabaya.

    Yandri menegaskan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bertanggung jawab melakukan pemetaan potensi desa-desa di Indonesia untuk berbagai tujuan, sebagaimana tercantum dalam Inpres 9 tahun 2025. Termasuk terkait swasembada pangan, pemberdayaan desa, serta memastikan setiap desa dapat menjadi pemasok pangan untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Kami sesuai di Inpres nomor 9 tahun 2025 itu bertugas melakukan pemantauan potensi dan evaluasi pelaksanaan pembentukan delapan puluh ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    “Karena itu, perlu juga partisipasi masyarakat umum, melalui musyawarah desa khusus dengan melibatkan kelompok petani, nelayan, pedagang, tokoh adat, atau kelompok masyarakat desa yang lain sesuai kearifan lokal,” imbuh mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

    Sementara itu, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto optimistis kehadiran dengan adanya Kopdes Merah Putih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya kebutuhan akan kualitas kesehatan, pendidikan terjangkau, pertanian yang subur, bahkan mampu mewujudkan cita-cita swasembada pangan dalam waktu dekat.

    “Dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak Presiden Prabowo ingin memakmurkan desa, pendidikan dan kesehatan, ada di desa. Termasuk pangan berkualitas di desa, agar selambat-lambatnya tahun 2029 kita bisa swasembada pangan,” jelasnya.

    Dia meyakini ketika setiap desa dapat mandiri secara ekonomi, maka secara otomatis kemandirian ekonomi sebuah negara akan terwujud. Meski dihadapkan pada tantangan global yang semakin luas dan meningkat seiring zaman.

    “Nantinya seluruh kegiatan dan program pemerintah untuk kemajuan perekonomian desa bisa disalurkan melalui Kopdes (Koperasi Desa) Merah Putih,” jelas Zulhas.

    Dia pun berharap adanya Kopdes Merah Putih ini mampu memenuhi kebutuhan warga, mulai dari distribusi sembako, gas 3 kilogram, transportasi hasil panen, hingga penyediaan layanan perbankan seperti BRI Link dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Ia optimistis melalui sinergi yang erat antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan stakeholder lainnya, pembentukan Kopdes Merah Putih dapat berjalan dengan baik.

    “Kopdes bisa dimanfaatkan untuk mengakses KUR. Dengan (total) plafon nasional Rp 300 triliun melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha para anggotanya,” pungkasnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan

    Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa desa bangkit dari kemiskinan.

    “Cita-cita Bapak Presiden itu, dengan Koperasi Desa Merah Putih, semua desa bangkit, tidak ada lagi desa yang miskin,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menanggapi pertanyaan Komisi V DPR mengenai detail pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Selain kemiskinan, ujar Yandri melanjutkan, pembentukan Koperasi Desa juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap obat-obatan, beras, tidak berurusan dengan rentenir.

    “Kopdes ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang susah dapat obat, dapat beras yang sesuai jangkauannya, tidak terjebak dengan rentenir, hasil panennya bisa disimpan agar tidak cepat busuk. Kira-kira begitu mimpinya,” kata dia.

    Sebagaimana dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi layanan sembako murah, simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta distribusi logistik.

    Dalam instruksi itu, Presiden Prabowo juga melibatkan peran strategis kementerian dan pemerintah daerah. Misalnya, Kementerian Koperasi bertugas menyusun model bisnis koperasi, modul pendirian, serta pelatihan SDM koperasi berbasis digital, Kementerian Desa memfasilitasi pengadaan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat desa.

    Saat ini, ujar Yandri, sejumlah daerah mulai membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih lewat Musyawarah Desa Khusus. Daerah yang telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus, di antaranya adalah adalah Provinsi Bengkulu dan Jawa Barat.

    “Sampai sekarang, beberapa provinsi telah selesai Musyawarah Desa Khususnya. Kemarin, kami ke Jawa Barat bersama Pak Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, kami ke Bengkulu. Besok, kami ke Jawa Timur,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • 4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Momen menarik terjadi di DPR yakni Bobby Nasution memberi salam hormat langsung ke Komaruddin Watubun, elite PDI-P yang dulu memecatnya dari partai banteng moncong putih. 
    Momen ini terjadi ketika sejumlah gubernur dipanggil oleh Komisi II DPR untuk hadir ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025) siang.
    Mereka dipanggil karena Komisi II DPR ingin mengawasi APBN yang telah ditransfer ke APBD masing-masing.
    Selain itu, Komisi II DPR juga ingin memastikan seluruh BUMD sehat, serta memastikan reformasi birokrasi di masing-masing daerah.
    Sebelum rapat dimulai, tampak sejumlah momen menarik yang terjadi.
    Misalnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberi hormat kepada Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    Bobby, yang tadinya sedang duduk, tiba-tiba berdiri dan menghampiri Komarudin.
    Bobby pun memberi hormat dan menyalami Komarudin.
    Adapun Komarudin merupakan sosok yang membaca surat keputusan ketika Bobby dipecat dari PDI-P.
    Saat itu, Bobby dipecat karena tidak mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
    Lalu, momen menarik lainnya adalah ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi baru tiba di Gedung DPR.
    Sebelum masuk ke ruang rapat, Dedi Mulyadi sempat bercanda dengan Menteri Desa Yandri Susanto yang juga akan menghadiri rapat di komisi lain.
    Dedi dan Yandri sama-sama bercanda dan tertawa terbahak-bahak atas lelucon yang mereka lempar sendiri.
    “Ini luar biasa, Menteri Desa ini sangat mendesa. Nanti kita ketemu lagi di Jabar. Karena targetnya Jabar dikasih hadiah Rp 10 miliar bagi desa yang terbaik,” kata Dedi Mulyadi. “Tapi di sini menteri, kalau di Serang Ketua PKK,” lanjut Dedi.
    Yandri pun tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan Dedi.
    Kemudian, momen menarik yang tampak ialah ketika Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X masuk ke ruang rapat.
    Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI-P Aria Bima tampak salim tangan kepada Sultan Hamengkubuwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meluncurkan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jawa Barat di Bale Asri Pusdai, Bandung, Jawa Barat pada Senin (28/4/2025).

    Mendes Yandri mengharapkan desa-desa di Jawa Barat segera menuntaskan pelaksanaan Musdesus ini untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen percepatan pembangunan desa.

    Kementerian Desa PDT mendapat tugas dari Inpres Nomor 9 tahun 2025 untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa dan membantu pengadaan lahan untuk Kopdes Merah Putih minimal 20×20 meter persegi.

    “Lahan itu untuk unit usaha pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Desa, apotek Desa, cold storage, pergudangan/lumbung pangan dan logistik desa,” kata Mendes Yandri.

    Pemerintah Desa Bersama BPD melaksanakan Musdesus untuk membahas, kelembagaan, modal, keanggotan, struktur organisasi dan kegiatan utama Kopdes Merah Putih.

    Peserta Musdesus yaitu Kades dan Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian, OPD teknis dan pendamping lainnya.

    Sekali lagi, Mendes Yandri menegaskan jika keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menggantikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebaliknya, koperasi tersebut akan memperkuat peran BUMDes dalam mendorong kemandirian dan pemerataan ekonomi desa.

    Mendes Yandri menjelaskan bahwa ke depan, hubungan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes akan diatur secara kelembagaan. Koperasi bisa menjadi bagian dari unit usaha BUMDes, atau sebaliknya.

    Pemerintah saat ini tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar pengaturan hubungan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih.

    Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sendiri merupakan kebijakan strategis nasional yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Acara ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga dihadiri Menteri Saifullah Yusuf, Menter Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Wihaji.

     

  • Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    DTSEN merupakan sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang terintegrasi dan aktual dalam sejarah Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu,” kata dia.

    Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, serta memastikan setiap rupiah anggaran sosial membawa perubahan nyata.

    “Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat,” kata dia.

    Sementara itu acara ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Kepala BKKBN Wihaji; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serta ratusan kepala desa dan lurah se-Jawa Barat.

     

    (*)

  • DPD Desa Bersatu Langkat dukung mengembangkan potensi desa

    DPD Desa Bersatu Langkat dukung mengembangkan potensi desa

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    DPD Desa Bersatu Langkat dukung mengembangkan potensi desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 April 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Pengurus DPD Desa Bersatu Kabupaten Langkat, periode 2025-2030 resmi dipimpin Perganinta Sembiring setelah dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DPD Desa Bersatu Sumatera Utara Abdul Khair. Pelantikan yang bertajuk ‘Desa harus jadi kekuatan pemerintah daerah untuk Indonesia maju’ digelar di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, jalan Tengku Amir Hamzah, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Rabu (23/4).

    Ketua DPD Desa Bersatu Kabupaten  Langkat, Perganinta Sembiring menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Langkat Syah Afandin dan Ketua DPD Desa Bersatu Sumatera Utara Abdul Khair. Ia mengungkapkan, di dalam desa bersatu ini merupakan kumpulan delapan organisasi desa tingkat nasional. Desa Bersatu ini salah satu program Presiden Prabowo Subianto dalam mengembangkan potensi di setiap desa yang ada di daerah.

    “Selain menjalankan progam bapak Prabowo Subianto, kami juga akan sinergi mendukung progam Bupati Langkat bapak Syah Afandin terkait lima sarjana di setiap desa di Kabupaten Langkat,” tegas Perganinta yang juga Kepala Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (24/4).

    Ketua DPD Desa Bersatu Sumut Abdul Khair yakin dan percaya kepengurusan ini memiliki kompetensi dan kemampuan terbaik untuk menjalankan tugas organisasi sebaik- baiknya. Ia juga meminta, para pengurus agar terus berbuat yang terbaik bagi desa, dan desa bersatu diharapkan dapat menjadi motor utama menggali potensi yang ada di desa khususnya di Kabupaten Langkat.

    “Dengan dibentuk dan dilantiknya pengurus desa bersatu di Langkat ini bisa menjadi akses masyarakat untuk menggali potensi di setiap desa dan bisa membangun desa jauh lebih baik lagi,” ucap Abdul Khair.

    Diketahui, Desa Bersatu merupakan salah satu program Presiden RI yang tergabung di
    delapan organisasi yang berfokus pada desa yang terdiri APDESI yang merupakan organisasi kepala desa aktif. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI). Lalu Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

    Dikesempatan yang sama, Bupati Langkat Syah Afandin juga mengucapkan selamat atas terbentuknya Desa Bersatu di Langkat. Ia mengatakan, hari ini kita dihadapi efisiensi anggaran, dengan efisiensi ini kita harus benar-benar bisa menggunakan anggaran dengan tepat dan sesuai kebutuhan.

    “Dengan adanya Desa Bersatu dan delapan organisasai desa lainya yang tergabung, diharapkan bisa berkolaborasi dan satukan ide program-progam di 240 desa dan 37 kelurahan di Kabupaten Langkat,” harapnya.

    Selanjutnya Syah Afandin menyebutkan, permasalahan-permasalahan yang ada di desa untuk dicari solusi secara bersama, baik ke DPRD Langkat kalau bisa kita buat ke pusat. “Menteri Desa, Yandri Susanto adalah teman saya, kita bisa minta tolong apa solusi untuk mempermudah jalan kita tetapi harus mengikuti prosedur yang berlaku, kita ajak pak menteri ke Langkat. Nantinya kita ajak pak menteri dan kita inapkan di salah satu tempat terbaik yang kita punya, Bukit Lawang atau Tangkahan agar pak Menteri tahu potensi apa yang bisa kita kembangkan lagi dari destinasi wisata yang ada di desa-desa Kab. Langkat,” kata Bupati.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Musdesus se-Bengkulu simbol kekuatan masyarakat wujudkan kemandirian ekonomi

    Musdesus se-Bengkulu simbol kekuatan masyarakat wujudkan kemandirian ekonomi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Menkop Budi Arie Setiadi:

    Musdesus se-Bengkulu simbol kekuatan masyarakat wujudkan kemandirian ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih serentak se Provinsi Bengkulu secara daring, Rabu (23/04). Musdesus ini menjadi tahapan awal yang wajib dilakukan oleh masyarakat desa dalam rangka mendukung pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.

    Menkop Budi Arie berharap agar Musdesus yang digelar pada 1.341 desa se Provinsi Bengkulu tidak hanya sekedar simbol semata namun harus menjadi langkah awal dalam membangun perekonomian masyarakat di desa secara konkret dan mandiri. Musdesus harus menjadi dasar bagi seluruh perangkat di desa untuk memastikan kedepan Kopdes/Kel Merah Putih dapat benar-benar memberikan dampak yang positif bagi perekonomian di desa khususnya di Bengkulu. 

    “Kami ingin koperasi yang lahir dari musyawarah desa khusus ini bukan koperasi papan nama dan bukan koperasi yang hanya hidup di atas kertas namun tidak hidup dalam praktiknya,” kata Menkop Budi Arie. 

    Ditegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih menjadi alat bagi masyarakat desa mensejahterakan dirinya secara bersama-sama karena keberadaan Kopdes ini akan menghilangkan peran tengkulak (middleman), praktik rentenir dan pinjaman online (pinjol). Beberapa unit bisnis/ usaha yang dikelola oleh Kopdes/Kel Merah Putih dipastikan dapat menjamin kebutuhan dasar masyarakat di desa-desa.

    “Koperasi Desa/Kelurahan ini akan menjawab permasalahan yang ada di desa khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen,” ucap Menkop Budi Arie.

    Menkop optimis apabila Kopdes/Kelurahan Merah Putih dijalankan secara profesional dan baik serta didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat, maka desa akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi negara. Selain itu Kopdes ini akan menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan ekstrem yang hampir terjadi di semua desa di Indonesia. 

    “Saya percaya dengan sinergi dan gotong royong dari semua pihak, Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia  yang dimulai dari desa-desa khususnya dari Bengkulu,” ujar Menkop Budi Arie.

    Melalui Musdesus ini, Menkop Budi Arie  berharap dapat menjadi simbol kedaulatan masyarakat di desa terutama untuk merancang masa depannya sendiri. Semua keputusan yang dihasilkan dari Musdesus tersebut diharapkan dapat dilakukan secara demokratis sebagaimana tertuang di dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang telah ditetapkan. 

    “Semoga kegiatan ini (Musdesus) ini dapat berjalan dengan sukses dan membawa berkah bagi kita semua sehingga nantinya keberadaan Kopdes mampu mengangkat harkat masyarakat di Provinsi Bengkulu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa – desa di Bengkulu,” katanya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam kesempatan tersebut. Menteri Yandri berharap Bengkulu dapat menjadi salah satu Provinsi yang mampu menunjukkan bahwa Kopdes Merah Putih sebagai solusi utama bagi permasalahan di setiap desa. 

    Mendes Yandri turut mengapresiasi dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembentukan Kopdes tersebut. Dia optimis melalui sinergi yang baik, Kopdes Merah Putih di Provinsi Bengkulu dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

    Sementara itu Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mempertegas komitmennya untuk menyukseskan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Provinsi Bengkulu melalui sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa diantaranya adalah pemberian bantuan satu unit mobil ambulan ke setiap desa untuk membantu mobilitas warga yang sakit. Aset ini dapat memperkuat ekosistem Kopdes Merah Putih khususnya untuk unit usaha apotek / klinik kesehatan desa.

    “Kita juga menganggarkan Rp1 miliar dari APBD untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum serta pelatihan bagi masyarakat desa agar tidak tersandung masalah hukum saat mengelola dana dari APBN atau APBD,” kata Helmi.

    Helmi berharap agar Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu kurang dari 5 persen. Diharapkan melalui Kopdes tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi akan meningkat menjadi 8 persen. 

    “Ketika sudah terbentuk Kopdes maka kita harus luruskan niat untuk benar-benar membangun koperasi ini menjadi koperasi garda terdepan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com