Xcloud.id

Tag: Yandri Susanto

  • Prabowo kumpulkan menteri-kepala lembaga untuk sidang paripurna

    Prabowo kumpulkan menteri-kepala lembaga untuk sidang paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    “[Rapat] paripurna, … paripurna,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    GELORA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.

    Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.

    “Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu,” ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.

    Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

    “Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi,” ucapnya.

    “Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ujarnya lagi.

    Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.

    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.

  • Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat…
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI) Provinsi
    Jawa Barat
    menanggapi soal sterilisasi terhadap pria atau
    vasektomi
    tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
    “Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Ketua MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafei, seperti dikutip dari
    Antara
    , Jumat (2/5/2025).
    Rahmat mengatakan, vasektomi dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu, seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
    “Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan,” ucapnya.
    Diketahui,
    KB
    vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.
    Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, tetapi dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui, khususnya untuk vasektomi.
    “Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tetapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan,” tuturnya.
    Diketahui,
    Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.
    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes Yandri Lepas Ekspor 18,5 Ton Gula Kelapa ke Hungaria

    Mendes Yandri Lepas Ekspor 18,5 Ton Gula Kelapa ke Hungaria

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria melepas ekspor Gula Kelapa BUM Desa Kabul Ciptaku, hari ini. Pelepasan itu turut saksikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

    Yandri mengatakan gula kelapa sebesar 18,5 ton ini diekspor ke Hungaria dengan nilai sebesar US$ 35.000. Adapun ekspor dilakukan oleh Desa Langgongsari ini merupakan bagian dari 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Pemberdayaan BUM Desa dan terwujudnya Desa Ekspor.

    “Ekspor ini merupakan tindak lanjut MoU saya dengan Pak Mendag untuk wujudkan Desa Ekspor,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Yandri mengatakan kerja sama ini akan terus diperkuat sehingga Bangun Desa, Bangun Indonesia, dan angka pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto segera terwujud.

    “Insyaallah desa-desa di Indonesia bisa menyumbang angka dua hingga tiga persen, salah satunya lewat Desa Ekspor, termasuk Desa Ketahanan Pangan, Desa Swasembada Energi, dan lain sebagainya,” ujar Yandri.

    Yandri berpesan kepada Pengelola BUM Desa Kabul Ciptaku untuk menjaga mutu dan kualitas produksinya. Sebab ekspor gula kelapa ini tidak hanya menjaga nama Desa Langgongsari, sejatinya juga menjaga nama baik Indonesia.

    Dia menjelaskan 80% dari jumlah itu berasal dari Banyumas dan sekitarnya. Menurutnya, hal itu menjadikan Banyumas sebagai ‘tulang punggung’ ekspor gula kelapa Indonesia.

    Sebagai informasi tambahan, Mendes Yandri, Mendag Budi, dan Wamendes Ariza diperlihatkan proses produksi Gula Kelapa. Ketiganya mendapatkan penjelasan dari Direktur BUM Desa Kabul Cipataku Akhmad Hariyanto.

    Mendampingi Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Tabrani, Direktur Pelayanan Investasi Desa Aditya Hendra Krisna, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Rafdinal, Kepala Pusdatin Fajar Tri Suprapto, Karo Umum dan Layanan Pengadaan Abu Rosyid Istomi, dan Kepala Balai Besar Jakarta Enirawan

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko Zulhas Kebut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa-Desa

    Menko Zulhas Kebut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa-Desa

    Jakarta, CNBC Indonesia– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat terbentuknya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem perekonomian di tingkat desa. 

    “Ditargetkan seluruh Indonesia bisa terbentuk (Kopdes) selama 2 bulan dan bapak Presiden Prabowo Subianto kasih waktu 6 bulan (agar Kopdes) bisa berjalan (atau) berjalan sebagian,” kata Zulhas, saat memberikan arahannya dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Kepala Desa se-Jawa Timur, Gedung Jatim Expo Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/4/2025).

    Zulhas optimistis kehadiran Kopdes akan memberikan dampak positif serta mendatangkan kemudahan bagi desa untuk mengakses berbagai bantuan dan kebijakan di tingkat pusat.

    “Kopdes itu akan mempermudah akses antara desa dan pusat. Misalnya, (distribusi) pupuk langsung (bisa langsung ke) Kopdes. Nanti kalau desa penghasil gabah dan sulit (dijual) ke kabupaten nanti Kopdes juga bisa membeli dulu gabahnya,” tuturnya.

    Begitu juga dengan komoditi seperti jagung. Menurutnya, kehadiran Kopdes juga mampu membuat harga jagung menjadi lebih seragam sesuai HET pemerintah.

    “Harga jagung kan sekarang belum seragam Rp 5.500 karena gudang kurang. Nanti bisa ditangani dulu sama Kopdes. Sehingga ini akan sangat membantu ekonomi desa,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah karena mendukung program percepatan pembentukan Kopdes.

    “Jawa Timur, ibu gubernur sangat proaktif bahkan datang ke Jakarta bersama para bupati untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Kopdes. Tadi bahkan Jawa Timur sudah lakukan percepatan. hampir 1.247 (Kopdes terbentuk) sudah. Memang Gubernur Jatim gercep,” jelasnya.

    Sebagai informasi tambahan, acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan sejumlah pejabat lainya.

    (hsy/hsy)

  • Hadiri Pertemuan Kades Se-Jatim, Mendes Ajak Sukseskan Kopdes Merah Putih

    Hadiri Pertemuan Kades Se-Jatim, Mendes Ajak Sukseskan Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Menteri Koordinator (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan Merah Putih. Acara ini digelar di Jatim Expo, Surabaya.

    Yandri menegaskan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bertanggung jawab melakukan pemetaan potensi desa-desa di Indonesia untuk berbagai tujuan, sebagaimana tercantum dalam Inpres 9 tahun 2025. Termasuk terkait swasembada pangan, pemberdayaan desa, serta memastikan setiap desa dapat menjadi pemasok pangan untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Kami sesuai di Inpres nomor 9 tahun 2025 itu bertugas melakukan pemantauan potensi dan evaluasi pelaksanaan pembentukan delapan puluh ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    “Karena itu, perlu juga partisipasi masyarakat umum, melalui musyawarah desa khusus dengan melibatkan kelompok petani, nelayan, pedagang, tokoh adat, atau kelompok masyarakat desa yang lain sesuai kearifan lokal,” imbuh mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

    Sementara itu, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto optimistis kehadiran dengan adanya Kopdes Merah Putih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya kebutuhan akan kualitas kesehatan, pendidikan terjangkau, pertanian yang subur, bahkan mampu mewujudkan cita-cita swasembada pangan dalam waktu dekat.

    “Dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak Presiden Prabowo ingin memakmurkan desa, pendidikan dan kesehatan, ada di desa. Termasuk pangan berkualitas di desa, agar selambat-lambatnya tahun 2029 kita bisa swasembada pangan,” jelasnya.

    Dia meyakini ketika setiap desa dapat mandiri secara ekonomi, maka secara otomatis kemandirian ekonomi sebuah negara akan terwujud. Meski dihadapkan pada tantangan global yang semakin luas dan meningkat seiring zaman.

    “Nantinya seluruh kegiatan dan program pemerintah untuk kemajuan perekonomian desa bisa disalurkan melalui Kopdes (Koperasi Desa) Merah Putih,” jelas Zulhas.

    Dia pun berharap adanya Kopdes Merah Putih ini mampu memenuhi kebutuhan warga, mulai dari distribusi sembako, gas 3 kilogram, transportasi hasil panen, hingga penyediaan layanan perbankan seperti BRI Link dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Ia optimistis melalui sinergi yang erat antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan stakeholder lainnya, pembentukan Kopdes Merah Putih dapat berjalan dengan baik.

    “Kopdes bisa dimanfaatkan untuk mengakses KUR. Dengan (total) plafon nasional Rp 300 triliun melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha para anggotanya,” pungkasnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan

    Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa desa bangkit dari kemiskinan.

    “Cita-cita Bapak Presiden itu, dengan Koperasi Desa Merah Putih, semua desa bangkit, tidak ada lagi desa yang miskin,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menanggapi pertanyaan Komisi V DPR mengenai detail pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Selain kemiskinan, ujar Yandri melanjutkan, pembentukan Koperasi Desa juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap obat-obatan, beras, tidak berurusan dengan rentenir.

    “Kopdes ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang susah dapat obat, dapat beras yang sesuai jangkauannya, tidak terjebak dengan rentenir, hasil panennya bisa disimpan agar tidak cepat busuk. Kira-kira begitu mimpinya,” kata dia.

    Sebagaimana dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi layanan sembako murah, simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta distribusi logistik.

    Dalam instruksi itu, Presiden Prabowo juga melibatkan peran strategis kementerian dan pemerintah daerah. Misalnya, Kementerian Koperasi bertugas menyusun model bisnis koperasi, modul pendirian, serta pelatihan SDM koperasi berbasis digital, Kementerian Desa memfasilitasi pengadaan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat desa.

    Saat ini, ujar Yandri, sejumlah daerah mulai membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih lewat Musyawarah Desa Khusus. Daerah yang telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus, di antaranya adalah adalah Provinsi Bengkulu dan Jawa Barat.

    “Sampai sekarang, beberapa provinsi telah selesai Musyawarah Desa Khususnya. Kemarin, kami ke Jawa Barat bersama Pak Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, kami ke Bengkulu. Besok, kami ke Jawa Timur,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • 4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Momen menarik terjadi di DPR yakni Bobby Nasution memberi salam hormat langsung ke Komaruddin Watubun, elite PDI-P yang dulu memecatnya dari partai banteng moncong putih. 
    Momen ini terjadi ketika sejumlah gubernur dipanggil oleh Komisi II DPR untuk hadir ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025) siang.
    Mereka dipanggil karena Komisi II DPR ingin mengawasi APBN yang telah ditransfer ke APBD masing-masing.
    Selain itu, Komisi II DPR juga ingin memastikan seluruh BUMD sehat, serta memastikan reformasi birokrasi di masing-masing daerah.
    Sebelum rapat dimulai, tampak sejumlah momen menarik yang terjadi.
    Misalnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberi hormat kepada Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    Bobby, yang tadinya sedang duduk, tiba-tiba berdiri dan menghampiri Komarudin.
    Bobby pun memberi hormat dan menyalami Komarudin.
    Adapun Komarudin merupakan sosok yang membaca surat keputusan ketika Bobby dipecat dari PDI-P.
    Saat itu, Bobby dipecat karena tidak mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
    Lalu, momen menarik lainnya adalah ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi baru tiba di Gedung DPR.
    Sebelum masuk ke ruang rapat, Dedi Mulyadi sempat bercanda dengan Menteri Desa Yandri Susanto yang juga akan menghadiri rapat di komisi lain.
    Dedi dan Yandri sama-sama bercanda dan tertawa terbahak-bahak atas lelucon yang mereka lempar sendiri.
    “Ini luar biasa, Menteri Desa ini sangat mendesa. Nanti kita ketemu lagi di Jabar. Karena targetnya Jabar dikasih hadiah Rp 10 miliar bagi desa yang terbaik,” kata Dedi Mulyadi. “Tapi di sini menteri, kalau di Serang Ketua PKK,” lanjut Dedi.
    Yandri pun tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan Dedi.
    Kemudian, momen menarik yang tampak ialah ketika Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X masuk ke ruang rapat.
    Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI-P Aria Bima tampak salim tangan kepada Sultan Hamengkubuwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meluncurkan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jawa Barat di Bale Asri Pusdai, Bandung, Jawa Barat pada Senin (28/4/2025).

    Mendes Yandri mengharapkan desa-desa di Jawa Barat segera menuntaskan pelaksanaan Musdesus ini untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen percepatan pembangunan desa.

    Kementerian Desa PDT mendapat tugas dari Inpres Nomor 9 tahun 2025 untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa dan membantu pengadaan lahan untuk Kopdes Merah Putih minimal 20×20 meter persegi.

    “Lahan itu untuk unit usaha pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Desa, apotek Desa, cold storage, pergudangan/lumbung pangan dan logistik desa,” kata Mendes Yandri.

    Pemerintah Desa Bersama BPD melaksanakan Musdesus untuk membahas, kelembagaan, modal, keanggotan, struktur organisasi dan kegiatan utama Kopdes Merah Putih.

    Peserta Musdesus yaitu Kades dan Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian, OPD teknis dan pendamping lainnya.

    Sekali lagi, Mendes Yandri menegaskan jika keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menggantikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebaliknya, koperasi tersebut akan memperkuat peran BUMDes dalam mendorong kemandirian dan pemerataan ekonomi desa.

    Mendes Yandri menjelaskan bahwa ke depan, hubungan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes akan diatur secara kelembagaan. Koperasi bisa menjadi bagian dari unit usaha BUMDes, atau sebaliknya.

    Pemerintah saat ini tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar pengaturan hubungan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih.

    Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sendiri merupakan kebijakan strategis nasional yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Acara ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga dihadiri Menteri Saifullah Yusuf, Menter Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Wihaji.

     

  • Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    DTSEN merupakan sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang terintegrasi dan aktual dalam sejarah Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu,” kata dia.

    Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, serta memastikan setiap rupiah anggaran sosial membawa perubahan nyata.

    “Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat,” kata dia.

    Sementara itu acara ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Kepala BKKBN Wihaji; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serta ratusan kepala desa dan lurah se-Jawa Barat.

     

    (*)