Xcloud.id

Tag: Yahya Zaini

  • Heboh MBG Balita Pakai Kantong Kresek, Komisi IX DPR Minta SPPG Disanksi

    Heboh MBG Balita Pakai Kantong Kresek, Komisi IX DPR Minta SPPG Disanksi

    Jakarta –

    Belakangan viral di media sosial makanan bergizi gratis (MBG) khusus balita dan ibu hamil di Pandeglang, Banten, menggunakan wadah kantong plastik tanpa alas apapun. Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta SPPG terkait diberikan sanksi karena lalai.

    “Pertama, saya minta BGN untuk mengecek langsung ke lapangan mengenai kasus tersebut. Kedua, memberikan sanksi dan teguran keras bahkan pemberhentian sementara SPPG yang bersangkutan,” ujar Yahya kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).

    “Untuk memberikan efek jera kepada pengelola SPPG supaya tidak terulang kembali di masa mendatang. Karena menyangkut keamanan makanan dan standar gizi,” tambahnya.

    Lalu, Yahya menyebut bahwa kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan BGN di lapangan. Dia menyebut wadah kantong plastik tentu bahaya bagi kelompok rentan.

    “Keempat, makanan yang ditempatkan di kantong plastik tidak dijamin keamanannya dan sangat membahayakan bagi penerima manfaat. Apalagi balita termasuk kelompok yang rentan terhadap kesehatannya,” katanya.

    “Duh masa iya kader Posyandu tidak paham kebersihan dan tata boga? Makanan dijadikan satu ditaruh di kantong plastik, sudah pasti penerimanya ilfeel. Jijik lah!” ujar Irma kepada wartawan, Minggu (11/1).

    Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago saat melakukan kunjungan ke FK Undip, Semarang, Jumat (13/9/2024). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng

    “Selain itu, sopir pengirim MBG dari SPPG kok tidak lapor dengan SPPG terkait cara pendistribusian tersebut?” tambahnya.

    “Seharusnya SPPG juga mendistribusikan makanan tersebut ke dalam wadah yang dipersyaratkan. Masukkan bubur ke kantong plastik makanan, juga lauk pauknya. Sehingga saat didistribusikan tidak dicampur jadi satu,” katanya.

    “Fakta pihak SPPG juga tidak bertanggung jawab terhadap mekanisme pendistribusian bubur ayam tersebut. Harusnya ibu kader meminta SPPG menyediakan kantong plastik bening khusus untuk makanan, sehingga saat didistribusikan bubur dan lauk pauk tidak tercampur,” sambungnya.

    Diketahui, dalam video yang viral terlihat makanan tersebut menggunakan wadah kantong plastik berwarna kuning dan hijau. Dalam video itu, perekam mengaku syok.

    “Ini MBG untuk balita kaya gini, isinya ayam, nggak tahu itu bubur atau apa, kayak muntah kucing. Ini baru dibuka,” tutur pemilik akun TikTok yang saat ini sudah menghapus unggahan kontennya tersebut.

    “Maaf bukan nggak bersyukur, masa mau dimakan pakai plastik begini?” tanyanya.

    Klarifikasi BGN dan SPPG

    Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut bahwa makanan itu dari pihak SPPG menggunakan foodtray.

    “Dari SPPG sudah sesuai SOP dengan pengiriman menggunakan foodtray,” kata Juru Bicara BGN, Redy Hendra, saat dikonfirmasi, Minggu (11/1/2026).

    Terpisah, Kepala SPPG Karyasari, Dimas Dhika Alpiyan menyebut kejadian itu terjadi pada Kamis (8/1), di Kecamatan Sukaresmi. Dimas menyebut makanan itu dipindahkan oleh salah satu kader posyandu dan tanpa pengetahuan pihak SPPG.

    “Namun setelah ompreng tiba di tempat oleh ibu kader yang bersangkutan makanan yang di dalam ompreng dipindahkan dan disatukan penyajiannya di dalam kantong plastik karena ibu kader memiliki alasan spontanitas,” ujar Dimas.

    “Setelah itu, oleh ibu kader diberikan kepada penerima manfaat yaitu bumil, busui, dan balita. Ompreng kembali dibawa pulang oleh sopir dengan keadaan kosong,” tambahnya.

    Dimas menyebut kejadian tersebut baru diketahui oleh SPPG pada keesokan harinya, usai menerima laporan bahwa potongan video itu viral di media sosial. Dia menyebut pihaknya sudah mengklarifikasi dan pihak kader posyandu itu mengaku spontan.

    “Setelah video tersebut viral kami pihak SPPG Karyasari Sukaresmi mengundang para ibu kader untuk komunikasi lebih dalam. Ibu kader datang pada Jumat, 9 Januari, pukul 09.00. Ibu kader mengklarifikasi bahwasanya mereka memang memasukkan menu tersebut ke dalam plastik karena keadaan spontanitas yang terjadi,” kata Dimas.

    (azh/dhn)

  • Waka Komisi IX DPR Kritik SPPG Dekat Peternakan Babi di Sragen: BGN Kecolongan

    Waka Komisi IX DPR Kritik SPPG Dekat Peternakan Babi di Sragen: BGN Kecolongan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menanggapi ramainya satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Dukuh Kedungbanteng, Banaran, Sragen, yang berada di samping peternakan babi. Yahya menilai BGN kecolongan dalam memberikan persetujuan lokasi.

    “Ini bukti BGN kurang cermat dan tidak hati-hati dalam memberikan persetujuan lokasi. BGN kecolongan dalam memberikan persetujuan lokasi,” kata Yahya Zaini kepada wartawan, Jumat (9/1/2025).

    Yahya mempertanyakan kredibilitas tim BGN. Ia menyebut sedari awal mestinya tak ada perizinan untuk pembanguan SPPG di lokasi tersebut.

    “Semestinya dari awal sebelum persetujuan lokasi SPPG sudah diketahui kalau lokasi tersebut dekat peternakan babi. Harusnya lokasi tersebut tidak perlu disetujui dan diminta mencari lokasi lain yang lebih aman,” ungkapnya.

    Legislator Golkar ini meminta persetujuan lokasi SPPG untuk dievaluasi. Ia menyebut peristiwa yang terjadi di Sragen itu meresahkan masyarakat.

    “Karena dapat meresahkan masyarakat dan membuat ragu penerima manfaat. Jangan sampai MBG dari SPPG tersebut terdampak dari peternakan babi tersebut,” sambungnya.

    Sebelumnya, BGN memediasi pemilik peternakan babi dengan pihak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Dukuh Kedungbanteng, Banaran, Sambungmacan, Sragen. Hasilnya, SPPG yang bersebelahan dengan peternakan babi itu akan dipindahkan.

    Suroto mengatakan pemindahan itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Ke depannya, kata dia, diharapkan keberadaan SPPG tidak mematikan usaha masyarakat sekitar.

    “Sesuai kebijakan dan arahan Bapak Presiden, keberadaan SPPG ini jangan sampai mematikan usaha satu sama lain. Justru harus bisa mengembangkan pemberdayaan apa saja, terlebih di sektor perekonomian,” ujarnya.

    (dwr/eva)

  • BGN Jawab Usulan MBG Disetop saat Libur Sekolah: Pemberian Gizi Harus Konsisten

    BGN Jawab Usulan MBG Disetop saat Libur Sekolah: Pemberian Gizi Harus Konsisten

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dihentikan saat siswa libur sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyebut pemberian gizi kepada anak harus konsisten.

    “Kan Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab untuk gizi anak-anak dan pemberian gizi itu harus konsisten,” kata Nanik kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

    Kendati demikian, Nanik mengaku tak ingin berpolemik. Ia menyerahkan keputusan MBG dihentikan atau tidak kepada Kepala BGN Dadan Hindayana.

    “Tapi saya tidak mau berpolemik, coba tanyakan ke Pak Dadan aja kira-kira mau dihentikan apa nggak, kan saya hanya wakil,” ujar Nanik.

    Selain itu, Nanik turut menanggapi ramainya MBG dirapel selama masa libur sekolah. Ia menjelaskan, pengaturan menu MBG sepenuhnya menjadi kesepakatan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak sekolah, agar tetap sesuai kebutuhan dan kondisi peserta didik.

    “Bagaimana mekanismenya pokoknya disepakati SPPG dengan sekolah,” sambungnya.

    Pernyataan Waka Komisi IX DPR

    “Seharusnya di masa liburan sekolah, MBG diliburkan juga karena tidak efektif untuk menjangkau siswa,” kata Yahya Zaini kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

    Yahya mengatakan menu yang disajikan dalam bentuk makanan ringan dinilai mengurangi nilai gizi. Menurutnya hal itu sudah dipantau oleh Komisi IX DPR RI dalam kunjungan ke Kota Tangerang.

    “Pertama, menu yang disajikan bukanlah menu yang dimasak, melainkan makanan siap saja. Hal ini terbukti waktu kunjungan Komisi IX ke Kota Tangerang di saat libur sekolah. Menu yang disajikan oleh SPPG adalah makanan berupa roti, pisang dan susu sehingga mengurangi standar gizi,” ujar Yahya Zaini.

    Ia menilai opsi makanan mesti diambil ke sekolah memberatkan orang tua. Ia menyebut harus ada uang transportasi yang dikeluarkan orang tua padahal siswa tengah libur.

    “Kedua, kalau makanan diantar ke sekolah sementara siswa lagi libur akan memberatkan orang tua karena harus memberikan uang transport kepada anaknya hanya untuk mengambil makanan,” kata dia.

    Ia juga menyoroti opsi MBG bakal dikirim ke rumah siswa. Dengan begitu, anggaran untuk transportasi mesti disediakan dan berpotensi terjadi pemborosan.

    “Ketiga, kalau makanan diantar ke rumah masing-masing akan menambah biaya transportasi dan lebih rumit karena rumah siswa tersebar secara meluas. Kemudian biaya transportasi menjadi beban siapa? Tidak mungkin dibebankan kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) karena jumlahnya cukup besar,” ujar Yahya.

    “Kalau dibebankan kepada BGN ini menjadi pemborosan. Jadi kebijakan BGN yang tetap membagi makanan di saat libur sekolah sebaiknya dievaluasi, karena membebani orang tua, SPPG dan BGN sendiri,” sambungnya.

    (dwr/eva)

  • 2 WNI Terinfeksi Kusta di Rumania, Komisi IX DPR Minta KP2MI Perketat Pemeriksaan Kesehatan PMI

    2 WNI Terinfeksi Kusta di Rumania, Komisi IX DPR Minta KP2MI Perketat Pemeriksaan Kesehatan PMI

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini, meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memperketat pemeriksaan kesehatan pekerja migran Indonesia (PMI), menyusul ditemukannya dua warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi kusta di Rumania.

    Yahya mengingatkan agar setiap PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus dipastikan sehat.

    “Saya minta kepada Kementerian P2MI untuk memperketat pemeriksaan kesehatan terhadap PMI yang akan dikirim ke luar negeri,” ujar Yahya Zaini kepada wartawan, Kamis, 18 Desember.

    “Harus dipastikan setiap PMI yang dikirim ke luar negeri tidak mengidap penyakit, apalagi penyakit menular,” sambungnya.

    Yahya menegaskan, standar pemeriksaan kesehatan PMI perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan melibatkan dokter spesialis. Ia juga meminta KP2MI untuk meningkatkan kewaspadaan terkait pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran.

    “Standar pemeriksaan harus dilakukan secara presisi. Tidak cukup hanya dokter umum saja yang memeriksa tapi juga diperlukan dokter spesialis. Tentu dengan resiko biaya pemeriksaannya akan membengkak,” tegas Yahya.

    “Saya minta Kementerian P2MI mempunyai SOP yang tinggi untuk pemeriksaan kesehatan ini. Jangan sampai terjadi kasus-kasus serupa terjadi di negara lain,” imbuhnya.

    Legislator Golkar dari Dapil Jawa Timur itu pun mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk segera berkoordinasi dengan otoritas kesehatan Rumania, termasuk memantau kondisi dua WNI yang terinfeksi penyakit tersebut.

    “Saya minta Kemenkes melakukan kordinasi dengan Kemenkes Rumania untuk memastikan kasus tersebut. Di rumah sakit mana keduanya dirawat,” kata Yahya.

    Sebagai informasi, Rumania mengungkap temuan kasus kusta atau dikenal sebagai penyakit Hansen terkonfirmasi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyakit yang muncul terakhir kali di Rumania pada 44 tahun lalu itu diidap dua terapis pijat asal Indonesia.

    Dilansir Independent pada Selasa, 16 Desember, kedua WNI itu bekerja di sebuah spa di kota Cluj, barat laut Rumania. Keduanya warga negara Indonesia berusia 21 dan 25 tahun. Saat ini mereka sedang menjalani perawatan, sementara ada dua orang lain yang masih menjalani pemeriksaan medis.

    Meski begitu, belum ada informasi resmi soal asal negara dua orang yang masih menjalani pemeriksaan tersebut. Pihak berwenang telah menutup spa tersebut sambil menunggu penyelidikan.

  • Komisi IX Minta Pemerintah Perbarui Data PBI BPJS Kesehatan, Cegah Salah Sasaran Nasional 27 November 2025

    Komisi IX Minta Pemerintah Perbarui Data PBI BPJS Kesehatan, Cegah Salah Sasaran Nasional 27 November 2025

    Komisi IX Minta Pemerintah Perbarui Data PBI BPJS Kesehatan, Cegah Salah Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi IX DPR RI meminta pemerintah memperbarui data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan membersihkan nama warga yang masuk kategori mampu, agar bantuan iuran tepat sasaran.
    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
    Yahya Zaini
    menjelaskan bahwa berdasarkan
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat sekitar 10,84 juta jiwa yang menerima PBI meski berstatus mampu.
    “Bantuan negara tidak boleh diberikan secara seragam, tetapi harus diarahkan kepada mereka yang benar-benar berhak tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat data,” ujar Yahya di Gedung DPR RI, Kamis (27/11/2025).
    Menurut Yahya, jutaan jiwa tersebut masuk kategori mampu karena berada pada desil 6 hingga 10. Padahal, PBI seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat pada desil 1 sampai 5.
    Oleh karena itu, lanjut Yahya, pembaruan data peserta
    PBI BPJS Kesehatan
    harus segera dilakukan, dan konsisten dilaksanakan secara berkala agar akurat.
    “Pemutakhiran data mutlak dilakukan. Kriteria PBI juga harus ditetapkan secara presisi sesuai kondisi sosial-ekonomi terbaru, sementara sistem verifikasi dan validasi perlu dilaksanakan dengan akurat dan transparan,” ungkapnya.
    Politikus Golkar itu menilai keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima subsidi.
    Yahya mengingatkan, keberadaan kelompok mampu yang masih tercatat sebagai penerima PBI akan semakin membebani keuangan negara.
    “Temuan ini bukan sekadar anomali administratif, tetapi menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem data dan verifikasi peserta. Ketepatan sasaran bukan hanya penting, tetapi menjadi fondasi keberlanjutan BPJS Kesehatan,” tegasnya.
    Dia berharap pemutakhiran data PBI bisa berjalan beriringan dengan rencana pemerintah melakukan pemutihan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan.
    Yahya juga memastikan seluruh masukan masyarakat terkait ketidaktepatan subsidi akan menjadi bahan evaluasi DPR dalam rapat pengawasan dan penyusunan kebijakan.
    “Aspirasi publik tidak hanya dicatat, tetapi menjadi bagian integral dalam perbaikan kebijakan jaminan sosial,” pungkas Yahya.
    Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan
    Ali Ghufron Mukti
    menegaskan bahwa kebijakan pemutihan tunggakan iuran JKN hanya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.
    “Intinya bahwa negara itu hadir, ini peserta tidak mampu yang bayar tunggakan, terutama masyarakat miskin sebetulnya,” ujar Ali dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (13/11/2025).
    Ali meminta agar kebijakan tersebut tidak disalahartikan untuk semua peserta.
    “Kalau dia
    able
    , dia mampu bayar, jangan nunggu,” tegasnya.
    Dia memperkirakan kebijakan ini menyasar peserta pada desil 1 hingga 5 dan harus sesuai dengan Data SEN.
    “Desil itu 1 sampai 10 dibagi gitu, ini (pemutihan tunggakan iuran) kira-kira 1 sampai 5. Sehingga harus masuk Data SEN dan lain sebagainya, nanti pemerintahlah yang membikin kebijakan, nanti kita dengarin. BPJS siap untuk menjalankan sampai pada teknisnya di lapangan,” ujar Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka Komisi IX DPR Kritik SPPG Dekat Peternakan Babi di Sragen: BGN Kecolongan

    Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Investigasi dan sanksi terhadap MBG juga diatur dalam perpres tersebut.

    “Yang perlu diatur, sekurang-kurangnya tugas, fungsi dan kewenangan BGN. Bentuk Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lain, tata kelola dan SOP. Pengawasan dan investigasi, sanksi,” kata Yahya kepada wartawan Minggu (5/10/2025).

    Menurutnya, kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah terjadi lantaran SOP tidak dijalankan dengan benar. Dia mengatakan banyak hal di lapangan yang tidak dilaksanakan dengan baik seperti pengawasan terhadap makanan yang disajikan.

    “Banyaknya kasus keracunan karena SOP tidak dijalankan dan karena lemahnya pengawasan. Saya berulangkali mengingatkan supaya BGN menjalin kerjasama dengan BPOM, Pemda/Dinkes, Puskesmas dan Sekolah dalam melakukan pengawasan. Tapi di lapangan tidak dilaksanakan,” ujarnya.

    Dia menyampaikan Komisi IX DPR menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam program MBG. Bahkan pihaknya sudah memanggil sejumlah Kementerian dan lembaga guna membahas tata kelola MBG.

    Lebih lanjut, dia menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) yang ditugaskan menjadi kepala SPPG hingga agli gizi. Namun menurutnya SPPI yang direkrut dari lulusan sarjana di berbagai daerah itu justru malah tidak berfungsi.

    “Yang juga menjadi kelemahan tidak berfungsinya ahli gizi yang ditugaskan BGN di setiap SPPG. BGN menugaskan 3 orang SPPI di setiap SPPG. 1 orang sebagai kepala, 1 sebagai ahli gizi, 1 orang sebagai ahli keuangan. Kalau ahli gizi tersebut berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi kasus-kasus keracunan,” imbuhnya.

    Perpres MBG

    Sebelumnya, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken perpres mengenai tata kelola pelaksanaan program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

    Bambang mengatakan pihaknya telah menyiapkan draf perpres tersebut sebelum muncul maraknya kejadian keracunan MBG di berbagai daerah. Menurutnya, pembuatan aturan soal MBG di tingkat perpres dilakukan berdasarkan berbagai evaluasi.

    (dek/dhn)

  • Selain Marak Keracunan, Ditemukan Menu MBG Tidak Sampai Rp 10.000

    Selain Marak Keracunan, Ditemukan Menu MBG Tidak Sampai Rp 10.000

    Belum lagi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah mewanti-wanti BGN bahwa jika sampai akhir Oktober anggaran untuk melaksanakan MBG tidak terserap, maka pihaknya akan menarik alokasi dana untuk keperluan lain.

    Yahya pun menyinggung pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkapkan alasan serapan anggaran MBG masih rendah lantaran banyak pihak tidak yakin terhadap jalannya program tersebut.

    Karena itu, ia meminta BGN mencari alternatif pengelolaan MBG agar target dari program unggulan Presiden Prabowo ini dapat segera tercapai.

    “Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen,” terang Yahya.

    Lebih jauh, Ia menyebut pihak ketiga yang bekerja sama untuk pelaksanaan MBG masih tetap bisa dilanjutkan. Hal ini, kata Yahya, dapat dilakukan sambil evaluasi tata kelola pelaksanaan MBG.

    “Bagi yayasan yang sudah bekerjasama dengan BGN tetap dapat dilanjutkan sambil memperbaiki tata kelola dan keamanan makanannya,” sebutnya.

    Yahya pun mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. Bila perlu, ia menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.

    “Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” pungkas Yahya Zaini.

    Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan pemenuhan gizi anak sekolah dan menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menimbulkan banyak persoalan, terutama maraknya keracunan massal di berbagai daerah.

  • Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami siswa di sejumlah daerah tanah air.

    Salah satu yang terparah adalah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang telah menetapkan situasi darurat atau kejadian luar biasa (KLB) karena banyaknya siswa yang keracunan hidangan MBG.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menegaskan bahwa persoalan keracunan dalam program MBG bukan semata pada pelaksana lapangan, tapi lebih disebabkan oleh kelemahan sistem. Karena itu, ia mendorong agar rekomendasi yang muncul diarahkan pada perbaikan tata kelola dan bukan penghentian program.

    Menurutnya, tanpa perbaikan sistem, kasus keracunan akan terus berulang seiring bertambahnya jumlah dapur. Kondisi ini, kata Charles, bisa memunculkan trauma di kalangan orang tua sehingga anak-anak tidak lagi diizinkan mengkonsumsi makanan dari program MBG.

    “Kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan akan terbuang sia-sia,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi. Misalnya menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.

  • Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    GELORA.CO  – Awal pekan ini netizen atau warganet dikejutkan oleh berita makan bergizi gratis (MBG) ada larva atau belatung.

    Tentu saja hal ini sangat mencoreng program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Program MBG sendiri hingga kini belum merambah seluruh sisa di Indonesia.

    Dalam pelaksanaannya sekitar enam bulan terakhir, pemerintah leat Badan Gizi Nasional (BGN) mengalami tantangan luar biasa.

    Tantangan yang paling sering adalah menu MBG yang basi sehingga memicu siswa diare.

    Terbaru, siswa SMKN Tambakboyo, Tuban, Jawa Timur, mendapati paket MBG ada larva atau belatung.

    Penemuan ini terjadi pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru di SMA dan SMKN Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Akibatnya suasana gaduh pun tercipta, sebagian siswa sibuk merekam temuan itu hingga viral di medsos.

    Dalam video itu, terdengar suara siswa yang menyindir menu MBG dan merasa jijik setelah melihat larva bergerak. 

    “Hahaha, iki loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, mbok gedene ngene (hahaha, ini loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, lihat besarnya begini),” ujar siswa dalam video tersebut yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). 

    Camat Tambakboyo, Ari Wibowo Waspodo, membenarkan adanya penemuan larva pada menu MBG di sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. 

    Berdasarkan laporan yang diterimanya, menu MBG yang ditemukan mengandung larva terjadi di dua sekolah, yaitu SMA Negeri Tambakboyo dan SMK Negeri Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Ari menjelaskan bahwa yang ditemukan siswa bukanlah belatung, melainkan larva ulat buah atau sayuran yang terdapat dalam ompreng. 

    “Ada empat ompreng, ditemukan di titik pertama dua ompreng dan di titik kedua juga dua ompreng,” kata Ari Wibowo Waspodo, Selasa (15/7/2025). 

    Ia menegaskan dukungannya terhadap program yang digagas Presiden Prabowo, namun berharap agar penyedia makanan lebih memperhatikan aspek kehigienisan. 

    “Saya tahunya malah dari teman-teman media ada ulat di dalam ompreng makanan bergizi gratis. Informasinya itu di SMA dan SMK Tambakboyo,” ujarnya. 

    Hingga berita ini diturunkan, pihak SMKN Tambakboyo belum memberikan komentar terkait insiden tersebut saat dikonfirmasi.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengingatkan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya dialokasikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurut Yahya, masalah utama yang harus dibenahi BGN adalah rendahnya edukasi gizi untuk usia dini dan lemahnya akses pangan sehat di berbagai daerah.

    “MBG program mulia, tetapi anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, melainkan untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” ujar Yahya dikutip dari Tribunnews.com.

    Dia mengatakan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun akan menjadi pemborosan jika BGN hanya fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi makanan.

    “Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” kata Politisi Golkar itu .

    Komisi IX, dikatakan Yahya, akan membedah terlebih dahulu usulan tambahan anggaran dari BGN sebelum menyetujuinya.

    Dikatakan Yahya, MBG jangan hanya menjadi proyek distribusi makanan tanpa adanya program perbaikan gizi untuk jangka panjang.

    “Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR. MBG harus menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh terhadap sistem gizi nasional yang selama ini rapuh, fragmentaris, dan berorientasi jangka pendek,” sambungnya. 

    Dia kembali mengingatkan, anggaran besar BGN harus menjadi modal pemerintah dalam melakukan reformasi perbaikan gizi anak Indonesia. 

    “Jika anggaran besar hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan persoalan struktural. Negara butuh keberanian untuk mengubah pendekatan dari memberi makan menjadi mendidik gizi,” tandas Yahya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional RI (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaransebesar Rp118 Triliun untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG) 2026.

    Usulan itu disampaikan oleh Dadan, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/7/2025). 

    “Ya kita usulkan tambahan (anggaran) Rp118 Triliun,” kata Dadan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Dadan, pihaknya telah menerima pagu indikatif untuk tahun 2026 sebesar Rp217 Triliun berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.

    Hanya saja, anggaran Rp217 Triliun itu hanya cukup untuk menjalankan program MBG hingga sampai bulan Agustus 2026 mendatang.

    “Ya gini kalau basis pelayanan dan penerima manfaatnya 82,9 juta dimulai dari Januari sampai Desember. Maka kami akan membutuhkan tambahan, karena dengan Rp217 Triliun itu nanti akan terserap semuanya, jika semua lancar di akhir Agustus,” kata Dadan.

    Atas hal itu menurut dia, BGN memerlukan anggaran tambahan untuk mengimplementasikan program MBG di bulan September hingga Desember 2026.

    “Karena dari September, Oktober, November, Desember kami akan membutuhkan tambahan. Bukan seperti yang terjadi sekarang,” kata dia.

    “Jadi Rp217 Triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus (2026),” sambung Dadan.

    Dalam kesempatan ini, Dadan turut membocorkan soal anggaran untuk makan bergizi gratis setiap bulannya.

    Pengakuan Dadan, program MBG ini membutuhkan anggaran sebesar Rp25 Triliun setiap bulannya untuk meng-cover setiap sekolah menyelenggarakan makan bergizi gratis.

    “Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta (penerima manfaat), Maka 82,9 juta sudah start dari Januari. Itu artinya Rp25 Triliun per bulan lebih,” tukas dia

  • 6 BGN Minta Tambahan Anggaran Rp 118 T, Komisi IX: MBG Program Mulia, Namun.. Nasional

    6 BGN Minta Tambahan Anggaran Rp 118 T, Komisi IX: MBG Program Mulia, Namun.. Nasional

    BGN Minta Tambahan Anggaran Rp 118 T, Komisi IX: MBG Program Mulia, Namun..
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi IX
    DPR Yahya Zaini mengatakan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk
    Badan Gizi Nasional
    (
    BGN
    ) diingatkannya tak hanya dialokasikan untuk program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ).
    Menurutnya, masalah utama yang harus dibenahi BGN adalah rendahnya edukasi gizi untuk usia dini dan lemahnya akses pangan sehat di berbagai daerah.
    ”
    Program MBG
    adalah program mulia, namun anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, tetapi juga untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” ujar Yahya, Senin (14/7/2025).
    Ia mengatakan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun akan menjadi pemborosan jika BGN hanya fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi makanan.
    “Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” ujar Yahya.
    Oleh karena itu, Komisi IX akan membedah terlebih dahulu usulan tambahan anggaran dari BGN sebelum menyetujuinya.
    Jelasnya, MBG jangan hanya menjadi proyek distribusi makanan tanpa adanya program perbaikan gizi untuk jangka panjang.
    “Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR,” ujar Yahya.
    “MBG harus menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh terhadap sistem gizi nasional yang selama ini rapuh, fragmentaris, dan berorientasi jangka pendek,” sambungnya.
    Politikus Partai Golkar itu kembali mengingatkan, anggaran besar BGN harus menjadi modal pemerintah dalam melakukan reformasi perbaikan gizi anak Indonesia.
    “Jika anggaran besar hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan persoalan struktural. Negara butuh keberanian untuk mengubah pendekatan dari memberi makan menjadi mendidik gizi,” ujar Yahya.
    Sebelumnya, BGN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun dalam Rencana Anggaran 2026, untuk menjamin keberlanjutan program prioritas MBG.
    Usulan itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat tertutup bersama Komisi IX DPR, pada Kamis (10/7/2025).
    Dadan memaparkan, pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk BGN pada 2026 adalah sebesar Rp 217 triliun.
    Namun, anggaran itu diperkirakan hanya cukup membiayai
    program MBG
    hingga akhir Agustus 2026.
    Dia menambahkan, jika program MBG dijalankan penuh sejak Januari 2026 dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta jiwa, maka kebutuhan anggaran per bulan dapat mencapai lebih dari Rp 25 triliun.
    “Iya, kita usulkan tambahan Rp 118 triliun,” ujar Dadan, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.