Tag: Xi Jinping

  • Resah Resesi Seks, Xi Jinping Minta Perempuan China Menikah

    Resah Resesi Seks, Xi Jinping Minta Perempuan China Menikah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Xi Jinping meminta perempuan-perempuan di China untuk menikah di tengah resesi seks yang melanda negara itu dan meresahkan sang presiden.

    Dalam pertemuan baru-baru ini, Xi mengatakan perempuan memiliki peran “unik” dalam mengembalikan kehidupan berkeluarga di China.

    “Kita perlu membimbing perempuan untuk memainkan peran unik mereka dalam meneruskan nilai-nilai tradisionl bangsa China, membangun tradisi keluarga yang baik, dan menciptakan tren baru dalam peradaban keluarga,” kata Xi, dikutip Radio Free Asia, Kamis (23/11).

    Xi menilai anak-anak bisa tumbuh sehat hanya saat berada di keluarga yang harmonis, pendidikan keluarga yang baik, dan tradisi keluarga yang benar.

    “Kita perlu secara aktif menumbuhkan budaya baru dalam pernikahan dan melahirkan anak,” ujar dia.

    Xi juga mengatakan perempuan harus dimobilisasi untuk berkontribusi terhadap modernisasi China.

    Lebih lanjut, Xi menerangkan pihak berwenang China perlu membimbing generasi muda soal pernikahan dan melahirkan anak.

    Seruan Xi muncul sebagai upaya untuk menanggulangi resesi seks di China.

    Jumlah pasangan di China yang menikah anjlok hampir 56 persen selama sembilan tahun terakhir.

    Pada Mei 2021, China juga mengumumkan rencana baru untuk meningkatkan angka kelahiran yang lesu dan membalikkan angka populasi lanjut usia yang tinggi.

    Pemerintah China juga meningkatkan batas secara resmi jumlah anak per pasangan tiga anak, yang sebelumnya hanya dua. Namun, perempuan China tak tergiur dengan tawaran pemerintah.

    Beberapa menilai narasi Partai Komunis China (PKC) soal perempuan hanya bernilai politis, alih-alih membebaskan perempuan.

    “Kalim PKC bahwa perempuan separuh langit sebenarnya adalah soal kepentingan politik,” kata eks anggota Konferensi Konsultatif Politik China, Wang Ruiqin.

    PKC, lanjut dia, tak punya langkah mendasar untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah.

    “Tidak ada pembebasan perempuan, tidak ada perlindungan lapangan kerja atau kesejahteraan, dan biaya membesarkan anak tidak ditanggung oleh pemerintah,” ucap Wang.

    Perempuan China menghadapi hambatan besar untuk mendapat pekerjaan di pasar tenaga kerja. Mereka juga takut hamil jika berhasil mendapatkan pekerjaan, karena khawatir bos akan memecatnya.

    Sementara itu kaum mudah China menghindari pernikahan, punya anak, dan memiliki rumah di tengah krisis ekonomi serta angka pengangguran yang tinggi.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Putin Tiba di China untuk Bertemu Xi Jinping

    Putin Tiba di China untuk Bertemu Xi Jinping

    Beijing

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Beijing, China, untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping pekan ini. Kunjungan Putin yang dipantau secara luas ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa saling percaya dan kemitraan ‘tanpa batas’ antara Moskow dan Beijing saat perang masih berkecamuk di Ukraina.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (17/10/2023), Putin disambut oleh Menteri Perdagangan China Wang Wentao setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Internasional Beijing pada Selasa (17/10) pagi waktu setempat.

    Ini menjadi kunjungan kedua Putin ke luar negeri sejak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berkantor di Den Haag, Belanda, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya pada Maret lalu.

    Kunjungan ini juga menjadi perjalanan resmi pertama Putin ke luar negara bekas Uni Soviet sepanjang tahun ini, setelah dia mengunjungi Kyrgyzstan awal bulan ini.

    ICC yang menuduh Putin telah secara ilegal mendeportasi anak-anak dari Ukraina, mewajibkan 123 negara anggotanya untuk menangkap Putin dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka. Baik Kyrgyzstan maupun China bukan anggota ICC.

    Putin terakhir kali bertemu Xi, yang menyebutnya sebagai ‘sahabat’, di Moskow beberapa hari setelah perintah penangkapan diterbitkan. Dalam pertemuan pada saat itu, Xi mengundang Putin untuk menghadiri forum kerja sama internasional Belt and Road ketiga yang digelar di Beijing.

    Dalam kunjungannya ke Beijing, Putin dijadwalkan bertemu dengan Xi pada Rabu (18/10) waktu setempat.

    Saksikan juga ‘Putin: Rusia Dapat Berkontribusi Terhadap Perdamaian Palestina-Israel’:

  • Balas Dendam, Giliran AS Usir Diplomat Rusia!

    Balas Dendam, Giliran AS Usir Diplomat Rusia!

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat mengusir dua diplomat Rusia. Sebuah langkah pembalasan setelah Moskow mengusir dua diplomat Amerika bulan lalu.

    “Sebagai respons terhadap pengusiran dua diplomat Kedutaan Besar AS di Moskow oleh Federasi Rusia, Departemen Luar Negeri membalas dengan menyatakan persona non grata kepada dua pejabat kedutaan Rusia yang beroperasi di Amerika Serikat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller pada Jumat (6/10) waktu setempat, dikutip kantor berita AFP, Sabtu (7/10/2023).

    Sebelumnya, pemerintah Rusia mengatakan bulan lalu bahwa mereka mengusir dua diplomat AS karena berhubungan dengan seorang warga negara Rusia yang sebelumnya bekerja di konsulat AS di kota Vladivostok di timur jauh, Robert Shonov.

    Setelah pengurangan diplomat sebelumnya, Shonov mulai bekerja sebagai kontraktor dan Amerika Serikat mengatakan dia dipekerjakan untuk memantau secara rutin media Rusia yang tersedia untuk umum.

    Otoritas Rusia pada bulan Agustus lalu mengumumkan penangkapannya atas tuduhan menyebarkan informasi rahasia mengenai Ukraina.

    Departemen Luar Negeri “tidak akan mentolerir pola pelecehan yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap diplomat kami,” kata Miller dalam sebuah pernyataan.

    “Tindakan Departemen ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindakan yang tidak dapat diterima terhadap personel kedutaan kami di Moskow akan mempunyai konsekuensi,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: Biden Ungkap Kemungkinan Bertemu Xi Jinping Pada November

  • Biden Ungkap Kemungkinan Bertemu Xi Jinping pada November di San Francisco

    Biden Ungkap Kemungkinan Bertemu Xi Jinping pada November di San Francisco

    Jakarta

    Presiden AS Joe Biden mengungkap kemungkinan dirinya akan bertemu Presiden China Xi Jinping di sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada November mendatang di San Francisco. Namun, Biden tidak menyebut jadwal pastinya.

    Dilansir AFP, Sabtu (7/10/2023), para pemimpin negara-negara yang saling bersaing itu belum pernah bertemu langsung atau berbicara selama hampir satu tahun, dan ketegangan meningkat seiring semakin agresifnya Tiongkok dan Amerika Serikat yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh global.

    “Belum ada pertemuan seperti itu yang direncanakan, tapi kemungkinan besar ada,” kata Biden kepada wartawan setelah ada laporan bahwa mereka akan bertemu pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco, Jumat (6/10/2023).

    Biden akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dari seluruh wilayah pada 16 dan 17 November di kota California. Spekulasi berkembang bahwa hal itu bisa menjadi tempat untuk pemulihan hubungan keduanya.

    Gedung Putih telah mulai membuat rencana untuk mengadakan pertemuan di sela-sela KTT dalam upaya untuk menstabilkan hubungan, The Washington Post melaporkan, mengutip seorang pejabat yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut “cukup tegas,”.

    Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi diperkirakan akan mengunjungi Washington menjelang KTT APEC.

    Namun Beijing belum mengonfirmasi apakah Xi akan menghadiri KTT tersebut atau bertemu dengan mitranya dari AS. Gedung Putih juga menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan dengan Xi.

    (eva/eva)

  • Pemerintah China Mencoba Ubah Kawasan Muslim Xinjiang Jadi Pusat Pariwisata

    Pemerintah China Mencoba Ubah Kawasan Muslim Xinjiang Jadi Pusat Pariwisata

    Jalanan Kashgar yang bersejarah di kawasan gurun di China sebelah barat dikenal sebagai tempat lahirnya budaya Uyghur. Di tempat ini terdapat”Kota Kuno” yang belakangan ramai dikunjungi turis.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar bangunan terbuat dari batu bata khas kota tua ini dihancurkan pemerintah China karena kekhawatiran gempa bumi, meski sudah bertahan selama hampir dua ribu tahun.

    Kelompok aktivis Uyghur mengatakan penghancuran kota tua ini sebagai sebuah”genosida budaya.”

    Di tempat ini terdapat banyak kios yang menawarkan suvenir, seperti magnet kulkas, perhiasan murah, dan instrumen musik tradisional, sementara pengunjung bisa menaiki kereta listrik melewati kerumunan atau mengenakan kostum tradisional Uyghur untuk dipotret di masjid.

    China mengatakan lebih dari 180 juta turis datang ke provinsi Xinjiang sepanjang tahun ini, karena penawaran diskon dari pemerintah China.

    Pos-pos pemeriksaan sudah tidak ada lagi, tapi diganti dengan jaringan kamera dengan teknologi pengenalan wajah.

    Ini jadi termasuk salah satu bentuk pengawasan yang menurut laporan PBB tahun lalu sebagai “bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan”.

    ‘Rebranding besar-besaran’

    Selama beberapa tahun, wilayah Xinjiang ditutup dari sebagian besar media dunia, di tengah kampanye pemerintah China untuk membasmi ekstremisme di kalangan penduduk Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.

    Tindakan keras ini terjadi setelah puluhan tahun terjadinya kerusuhan, termasuk yang pernah terjadi di ibu kota Urumqi, menewaskan ratusan orang pada tahun 2009 dan serangan mobil terhadap pejalan kaki di Lapangan Tiananmen di Beijing pada tahun 2013, yang menewaskan lima orang.

    Ketika serangan pisau dan bahan peledak di stasiun kereta Urumqi membayang-bayangi kunjungan Presiden Xi Jinping ke provinsi tersebut pada tahun 2014, ia memerintahkan para pejabat untuk “menyerang dengan keras” sebagai bentuk melawan terorisme.

    Sejak itu, sejumlah akademisi, peneliti, jurnalis, dan pakar hukum mendokumentasikan pelanggaran yang meluas yang dilakukan pemerintah, termasuk dikirim ke kamp, kerja paksa, dan kebijakan untuk mencegah kelahiran.

    Amerika Serikat menyebut tindakan keras tersebut sebagai “genosida”, meski Australia belum menggunakan kata yang menggambarkan usaha pemusnahan etnis tersebut.

    China awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp itu, meski kemudian menyebut semua “pusat kejuruan”ditutup pada tahun 2019.

    Saat ini provinsi Xinjiang sedang memasuki kondisi “normalisasi”, sementara pada saat yang sama rebranding atau upaya mengubah citra Xinjiang sedang dilakukan besar-besaran.

    Tur di Xinjiang yang diatur

    ABC diundang dalam tur media ke Xinjiang yang diselenggarakan dan dikurasi oleh pemerintah China untuk memamerkan apa saja yang ditawarkan di provinsi tersebut.

    Namun tidak ada satu pun pejabat yang mau diwawancara.

    Kami dibawa ke sebuah taman kanak-kanak Uyghur, di mana para siswa membacakan ayat-ayat dalam bahasa Mandarin di kelas, kemudian mereka menari di taman sambil diiringi musik tradisional.

    Ada sebuah pabrik yang sedang berkembang pesat milik pebisnis lokal, di mana satu dari lima pekerjanya disebut berlatar belakang minoritas Muslim.

    Di tempat pengemasan susu kami bisa mengambil gambar pekerja melalui dinding kaca saat mereka memantau produksi.

    Dan pusat-pusat pedesaan dengan mural berwarna-warni bergambar kolam ikan menggambarkan gambaran kehidupan desa yang harmonis, tetapi penduduk desa yang sebenarnya sangat sedikit.

    “Perubahan di Xinjiang sungguh luar biasa,” kata Nie Zhaoyu, seorang kader desa dari Ximen kepada ABC.

    “Lalu lintas, jalan raya, kehidupan, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat Kita bisa melihat senyum bahagia di wajah masyarakat.”

    Tur tersebut, yang berlangsung selama seminggu diikuti sekitar 20 jurnalis dari seluruh dunia, diawasi dengan ketat.

    Kami hanya diberikan waktu sedikit untuk berbicara langsung dengan penduduk setempat di tengah kesibukan program tur.

    Di Urumqi,pusat aksi kerusuhan di masa lalu, kami diizinkan berjalan-jalan dan mengambil gambar tanpa batasan, boleh juga lewat tengah malam, dan tanpa pengawasan.

    Keluarga Uyghur tampil santai sambil menikmati makanan kebab dan otak domba di pasar malam yang ramai.

    Mereka yang kami ajak bicara mengatakan kota ini aman dan kehidupan mereka baik-baik saja.

    Namun permintaan kami ditolak saat ingin melihat salah satu bekas kamp, di mana lebih dari 1 juta orang diyakini dikurung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

    Sosok pria dan kameranya

    Dalam tur tersebut, ABC dan salah satu media dari Amerika Serikat mendekati seorang penjual suvenir yang mengaku pernah menghabiskan waktu di kamp tersebut.

    Dia bukan bagian dari tur yang sudah diatur.

    Ketika kami mulai mewawancarainya, pria lain yang belum pernah kami temui muncul dengan kamera, berdiri di samping kami dan merekam setiap jawabannya.

    Imamu Maimaiti Sidike, ayah dengan tiga anak, tidak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi saat dengan tenang menggambarkan “ideologi agama yang sangat radikal”yang membuatnya dipenjara selama tujuh bulan.

    “Saya tidak mengizinkan istri saya bekerja,” katanya.

    “Saya percaya jika kami menghabiskan penghasilannya, kami akan ke neraka dan memaksanya untuk tinggal di rumah. Saya juga mempromosikan nilai-nilai ini kepada orang-orang di sekitar saya.”

    Dia membantah adanya penganiayaan di fasilitas kamp tersebut, dengan mengklaim kalau ia mendapat makan dengan baik, bisa bermain catur dan membaca buku dan bahkan diizinkan pulang pada akhir pekan.

    “Setelah belajar, saya menyadari bahwa pandangan agama radikal merugikan orang. Saya tidak lagi memiliki pola pikir seperti itu. Saya bisa bergaul dengan orang-orang dari etnis dan agama apa pun.”

    Komentar tersebut sesuai dengan narasi yang ditetapkan pemerintah, menurut Peter Irwin, Associate Director untuk penelitian dan advokasi di lembaga Uyghur Human Rights Project (UHRP).

    “Mereka memakai narasi ini karena takut dan ancaman hukuman yang selalu ada karena melanggar aturan Orang-orang sangat takut untuk mengatakan hal yang salah, bertemu orang yang salah, atau berkomunikasi dengan orang dari luar negeri,” jelas Peter.

    “Mereka menahan orang-orang karena mengekspresikan nilai keagamaan yang paling mendasar Memiliki Al-Quran di rumah bisa membuat Anda ditahan selama 10 tahun. Apakah itu masyarakat yang normal?”

    Kebebasan beragama ‘tak ada sama sekali’

    Di Kashgar hari ini, bendera China berkibar di atas kubah masjid yang runtuh.

    Suara adzan pun tak lagi terdengar.

    Jenggot panjang dan kerudung sulit ditemukan.

    Kami tidak dapat menemukan siapa pun yang tahu di mana bisa membeli Al-Quran.

    Masjid Id Kah yang berusia 600 tahun dan bisa menampung5.000 jemaah Muslim, kini hanya jadi objek wisata utama.

    Pemandu kami awalnya tidak ingin kami masuk saat waktu salat, namun akhirnya mereka mengizinkannya.

    Pada hari kami berkunjung, beberapa orang sedang salat,kebanyakan dari mereka adalah warga lanjut usia dan tidak satu pun yang berusia di bawah 50 tahun.

    Imam masjid, Maimaiti Jumai mengatakan kepada kami kalau ia “sangat puas”dengan upaya pemerintah China untuk membasmi ekstremisme.

    “Upaya yang dilakukan negara kami dalam menindak ekstremisme, menurut saya, menjadi contoh bagi dunia,”ujarnya.

    Hal serupa juga terjadi di institut Islam Xinjiang di Urumqi, di mana calon Imam berikutnya diberikan pelajaran bahasa Mandarin, di bawah bimbingan direktur Abdureqip Tumulniyaz.

    “China, Xinjiang, kami tidak akan membiarkan [ekstremisme] mengakar,” katanya kepada ABC.

    Ketika ditanya mengapa hanya ada sedikit tanda-tanda keberadaan Islam di Xinjiang, ia mengatakan ketaatan beragama sudah terlalu berlebihan sebelum pemerintah China turun tangan.

    “Orang-orang salat di jalan, memblokade mobil;mereka sembahyang di rumah sakit, sehingga dokter tidak dapat membantu pasiennya; juga di pesawat sampai tidak bisa lepas landas.”

    Menyebut klaim tersebut sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal”, Peter Irwin juga mengatakan UHRP sudah mendokumentasikan penghancuran ribuan masjid serta penahanan atau penghilangan lebih dari 1.500Imam Uyghur dan tokoh agama lainnya.

    “Para Imam dicopot atau ditahan atau dipenjara dan para Imam yang tersisa hanya diperbolehkan menyampaikan khotbah yang sejalan dengan apa yang dikatakan pemerintah China,”katanya.

    “Jadi kebebasan beragama tak ada sama sekali dan sudah banyak digantikan oleh sesuatu yang bisa dinikmati turis.”

    Terputus dari keluarga mereka

    Dorongan besar pariwisata yang dilakukan Partai Komunis China di Xinjiang menjadi pukulan bagi warga Uyghur di seluruh dunia yang tidak bisa berbicara lagi dengan keluarga mereka di kampung halaman, apalagi mengunjungi mereka.

    Yusuf Hussein meninggalkan Xinjiang pada tahun 1999 dan sekarang tinggal di Adelaide, ibukota Australia Selatan.

    Dia menjaga kontak rutin dengan keluarganya di Xinjiang, menelepon untuk mengobrol hampir setiap minggu.

    Namun pada tahun 2017, tahun ketika kamp penahanan bagi warga Uyghur mulai beroperasi, ia tak bisa lagi melakukannya.

    “Setelah itu, saya tidak mendengar lagi kabarnya. Mereka tidak mengangkat telepon,” ujarnya.

    Tahun lalu, dia mendapat kabar buruk.Ayahnya meninggal tiga bulan sebelumnya.

    “Itulah satu-satunya kabar yang saya terima. Dan tidak memberikan rincian apa pun apakah [ayah saya] sakit atau berada di kamp konsentrasi atau di mana,” katanya.

    Museum mengerikan di Xinjiang

    Seperti kehancuran akibat Revolusi Kebudayaan pada tahun 1960an dan pembantaian Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, China tampaknya memulai kampanye kolektif untuk melupakan tindakan keras di Xinjiang.

    Sebuah museum di ibu kota Urumqi, yang mengirim pesan soal “Perang Melawan Terorisme dan Ekstremisme di Xinjiang”, menguraikan secara rinci periode kerusuhan berdarah di provinsi tersebut.

    Bahkan menampilkan video slow-motionyang mengerikan dari sandera yang dibunuh oleh teroris ISIS di Suriah, untuk menunjukkan “pengaruh asing”yang menular keXinjiang.

    Ada puluhan senjata, pisau, dan bom yang dipajang.

    Kemudian, terjadi perubahan nada yang mengejutkan, panel gambaran keharmonisan dan kemakmuran Xinjiang saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

    Tindakan keras yang sudah dilakukan selama satu dekade terhadap penduduk Uyghur disebut dalam museum sebagai “instrumen hukum yang kuat”, meski menurut para aktivis merupakan upaya untuk menghapus seluruh budaya.

    “Hasil yang bermanfaat sudah dicapai,”bunyi kutipan dalam museum tersebut.

    Artikel ini diproduksi Erwin Renaldi dari laporan dalam bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Ilmuwan Dibalik Kapal Selam China yang Capai Laut Terdalam di Bumi’:

  • Presiden Suriah Kunjungi China, Hadiri Opening Asian Games-Bertemu Xi

    Presiden Suriah Kunjungi China, Hadiri Opening Asian Games-Bertemu Xi

    Beijing

    Presiden Suriah Bashar al-Assad telah tiba di Hangzhou, China, untuk memulai kunjungan resminya. Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Assad ke China sejak tahun 2004, setelah Damaskus mengambil langkah lebih lanjut untuk mengakhiri isolasi diplomatik selama lebih dari satu dekade terakhir.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (21/9/2023), Assad tiba di Hangzhou dengan menggunakan pesawat maskapai Air China di tengah cuaca yang diselimuti kabut tebal, yang menurut media pemerintah China justru ‘menambah suasana misterius’ mengingat Presiden Suriah itu jarang terlihat di luar negaranya.

    Assad diketahui jarang bepergian ke luar negeri sejak konflik berkelanjutan melanda Suriah tahun dan dilaporkan menewaskan lebih dari setengah juta orang.

    Selama berada di China, Assad dijadwalkan menghadiri seremoni pembukaan Asian Games, bersama dengan lebih dari selusin pejabat asing yang juga akan hadir. Selain itu, Assad juga akan memimpin delegasi Suriah dalam pertemuan di beberapa kota di China, termasuk pertemuan puncak dengan Presiden Xi Jinping.

    Dituturkan sumber dari delegasi Suriah bahwa Assad dan Xi akan bertemu pada Jumat (22/9) besok, atau sehari sebelum dia menghadiri pembukaan Asian Games.

    Pertemuan-pertemuan lainnya dijadwalkan akan digelar di Beijing pada Minggu (24/9) dan Senin (25/9) mendatang.

  • China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    Beijing

    China dibuat naik pitam oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Annalena Baerbock yang menyebut Presiden Xi Jinping sebagai seorang diktator. Beijing menilai sebutan yang diberikan oleh Baerbock itu ‘absurd’ dan merupakan ‘provokasi politik terbuka’.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (18/9/2023), komentar kontroversial itu dilontarkan Baerbock dalam wawancara langsung dengan media Amerika Serikat (AS), Fox News, pekan lalu ketika dia ditanya soal perang yang dipicu Rusia di wilayah Ukraina.

    “Jika (Presiden Vladimir) Putin memenangkan perang ini, apa tandanya bagi para diktator lainnya di dunia, seperti Xi, seperti Presiden China?” ucap Baerbock secara terang-terangan menyebut nama Xi dalam wawancara itu.

    Protes keras telah dilayangkan secara resmi oleh pemerintah Beijing terhadap otoritas Berlin, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menyebut pernyataan Baerbock itu ‘sangat absurd’ dan jelas-jelas telah melanggar martabat politik China.

    “Itu merupakan provokasi politik terbuka,” sebut Mao dalam konferensi pers saat menanggapi pernyataan Menlu Jerman soal Presiden China tersebut.

    Baerbock dikenal sebagai pengkritik keras China. Pada Agustus lalu, Baerbock menyebut Beijing memberikan tantangan terhadap ‘dasar-dasar bagaimana kita hidup bersama di dunia ini’.

    Sebelumnya, dia menggambarkan aspek-aspek kunjungannya ke China sebagai sesuatu yang ‘lebih dari sekadar mengejutkan’ dan mengatakan bahwa Beijing semakin menjadi saingan sistemik dibandingkan mitra dagang.

  • AS Sorot Menhan China yang Hilang Misterius, Ini Dugaannya

    AS Sorot Menhan China yang Hilang Misterius, Ini Dugaannya

    China juga mengganti kepemimpinan Pasukan Roket, unit militer yang mengawasi persenjataan nuklir negara itu, pada Juli lalu. Penggantian diumumkan setelah mantan Komandan Pasukan Roket, Li Yuchao, tidak terlihat di depan publik selama berminggu-minggu dan media pemerintah China tidak memberikan penjelasan atas pemecatan itu.

    Laporan Financial Times, yang mengutip tiga pejabat AS dan dua sumber yang mendapatkan pengarahan intelijen soal situasi itu, yang semuanya enggan disebut identitasnya, menyebut AS meyakini Li telah dicopot dari jabatannya sebagai Menhan China.

    Tidak diketahui secara jelas apa yang membuat pemerintahan AS menyimpulkan bahwa Li sedang diselidiki. Gedung Putih belum membahas masalah ini secara terbuka.

    Sementara itu, Dubes Emanuel yang selama ini dikenal kritis terhadap Presiden Xi Jinping, dalam pernyataan terbaru pada Kamis (14/9) waktu setempat, secara terbuka mempertanyakan apakah pemerintah China membatasi pergerakan Li.

    “Pertama, Menteri Pertahanan Li Shangfu tidak terlihat atau terdengar kabarnya selama tiga minggu. Kedua, dia tidak hadir untuk kunjungan ke Vietnam,” tulis Dubes Emanuel dalam pernyataan via akun resminya.

    “Sekarang, dia mangkir dari jadwal pertemuan dengan Komandan Angkatan Laut Singapura karena dia dijadikan tahanan rumah??? … Mungkin ramai di sana,” sebutnya.

    Sebagai Menhan China, sosok Li selalu dipantau secara saksama oleh para diplomat dan analis asing, mengingat dia merupakan salah satu dari lima anggota Dewan Negara China — posisi kabinet yang kedudukannya lebih tinggi dari menteri biasa.

    (nvc/ita)

  • Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Terlebih diketahui bahwa Qin naik jabatan dengan cepat dalam jajaran Partai Komunis akibat kedekatannya dengan Presiden Xi Jinping, sehingga pemecatannya setelah hanya tujuh bulan menjabat menjadi hal yang tidak terduga. Para pejabat China pada saat itu juga menyebut hilangnya Qin dari pandangan publik dikarenakan alasan kesehatan.

    Sementara itu, Li ditunjuk menjabat Menhan China pada Maret lalu. Dengan jabatannya itu, Li dipantau secara saksama oleh para diplomat dan pengamat asing karena, sama seperti Qin, dia merupakan salah satu dari lima anggota Dewan Negara China — posisi kabinet yang kedudukannya lebih tinggi dari menteri biasa.

    Li terakhir kali terlihat di Beijing pada 29 Agustus lalu saat menyampaikan pidato penting dalam forum keamanan dengan negara-negara Afrika. Sebelum itu, Li menggelar pertemuan tingkat tinggi saat melakukan kunjungan ke ke Rusia dan Belarusia.

    Seorang Menhan China utamanya bertanggung jawab atas diplomasi pertahanan dan tidak memimpin pasukan tempur. Profil publiknya kurang jika dibandingkan dengan seorang Menlu China yang kerap muncul di media pemerintah.

    Absennya Li di depan publik dalam jangka waktu lama telah menuai sejumlah komentar. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jepang, Rahm Emanuel, membahas hal itu dalam postingan media sosial X pada 8 September lalu.

    “Pertama, Menteri Luar Negeri Qin Gang menghilang, kemudian komandan Pasukan Roket menghilang, dan sekarang Menteri Pertahanan Li Shangfu sudah dua minggu tidak terlihat di depan publik. Siapa yang akan memenangkan perlombaan pengangguran ini? Pemuda China atau kabinet Xi?” tulis Emanuel.

    Saat ditanya soal postingan Emanuel itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya ‘tidak mengetahui situasinya’.

    (nvc/nvc)

  • Kapal Nelayan China Tenggelam, 39 ABK Termasuk 17 WNI Hilang

    Kapal Nelayan China Tenggelam, 39 ABK Termasuk 17 WNI Hilang

    Beijing

    Sebuah kapal penangkap ikan China tenggelam di perairan Samudra Hindia bagian tengah pada Selasa (16/5) waktu setempat. Sedikitnya 39 anak buah kapal (ABK), termasuk 17 warga negara Indonesia (WNI), dilaporkan hilang.

    Seperti dilansir AFP dan Associated Press, Rabu (17/5/2023), televisi pemerintah China, CCTV, melaporkan insiden itu terjadi pada Selasa (16/5) dini hari, sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Penyebab tenggelamnya kapal pencari ikan berbendera China itu belum diketahui secara jelas.

    Laporan CCTV menyebut 39 ABK hilang usai kapal itu tenggelam di perairan Samudra Hindia. Para ABK kapal itu terdiri atas 17 warga China, 17 WNI dan lima warga negara Filipina.

    “Sejauh ini, tidak ada korban hilang yang ditemukan,” sebut CCTV dalam laporannya.

    Kapal pencari ikan yang tenggelam itu diketahui bernama Lupenglaiyuanyu No 8 dan berbasis di Provinsi Shandong, serta merupakan milik Penglai Jinglu Fishery.

    Presiden Xi Jinping, sebut CCTV, telah memerintahkan operasi pencarian dan penyelamatan untuk insiden kapal tenggelam itu.

    Xi dan Perdana Menteri (PM) Li Qiang juga memerintahkan para diplomat China yang ada di luar negeri, serta Kementerian Pertanian dan Kementerian Transportasi, untuk membantu proses pencarian korban selamat.

    Lihat juga Video ‘Momen Penyelamatan 5 ABK Nelayan di Perairan Banyuwangi, 7 Masih Hilang’: