Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • Bertambah Lagi, Korban Tewas Jalan Raya Amblas di China Jadi 48 Orang

    Bertambah Lagi, Korban Tewas Jalan Raya Amblas di China Jadi 48 Orang

    Beijing –

    Korban tewas dalam insiden amblasnya jalan raya di Provinsi Guangdong, China, bertambah menjadi sedikitnya 48 orang. Upaya penyelamatan masih terus dilakukan di lokasi insiden tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (2/5/2024), laporan kantor berita Xinhua menyebut hujan deras yang mengguyur secara intens telah menyebabkan salah satu bagian ruas jalan raya yang membentang dari kota Meizhou menuju ke distrik Dabu longsor dan amblas pada Rabu (1/5) dini hari, sekitar pukul 02.10 waktu setempat.

    Sejumlah kendaraan oleng ke dalam celah sepanjang hampir 18 meter, dan terjatuh ke lereng curam yang ada di bawahnya.

    “Wartawan memahami dari konferensi pers yang digelar di kota Meizhou, Guangdong, bahwa bencana amblasnya jalan raya… telah menyebabkan kematian 48 orang,” demikian seperti dilaporkan kantor berita Xinhua pada Kamis (2/5) sore waktu setempat.

    Laporan sebelumnya pada Kamis (2/5) pagi menyebut korban tewas mencapai 36 orang.

    “Selain itu, ada tiga orang yang DNA-nya sedang menjalani proses pembandingan dan konfirmasi lebih lanjut,” imbuh kantor berita Xinhua dalam laporannya. Tidak diketahui secara jelas apakah ketiga korban itu termasuk dalam 48 korban tewas.

    Kantor berita Xinhua melaporkan sekitar 30 orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

    Rekaman televisi pemerintah CCTV menunjukkan ekskavator menggali lereng bukit berlumpur yang ada di bagian ruas jalan raya yang amblas. Di dekatnya, sebuah crane mengangkat kendaraan-kendaraan yang ringsek ke sebuah truk, sementara orang-orang mengawasi di balik barikade.

    Provinsi Guangdong yang merupakan kawasan pusat industri yang padat penduduk, telah dilanda rentetan bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir.

    Badai yang menerjang kali ini tercatat lebih dari yang diperkirakan dan dikaitkan dengan perubahan iklim.

    China merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, namun negara itu telah berjanji untuk mengurangi emisi hingga nol pada tahun 2060 mendatang.

    Media pemerintah Beijing menyebut amblasnya jalan raya di Guangdong sebagai “bencana geologi alam” yang disebabkan oleh “dampak hujan lebat yang terus-menerus”.

    Presiden Xi Jinping memerintahkan jajaran pejabat China untuk “berusaha sekuat tenaga dalam upaya penyelamatan dan perawatan korban luka, serta mengatur pengelolaan risiko dan bahaya tersembunyi pada waktu yang tepat”.

    Sekitar 500 personel telah dikerahkan untuk membantu upaya penyelamatan di lokasi kejadian. Pemerintah Provinsi Guangdong, seperti dilaporkan Xinhua, telah “memobilisasi pasukan khusus elite dan mengerahkan seluruh upaya untuk melakukan pencarian dan penyelamatan”.

    Pemberitahuan resmi pada Rabu (1/5) waktu setempat menyatakan sebagian ruas jalan raya S12 itu ditutup di kedua arah, sehingga memerlukan jalan memutar.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terungkap! Trump Pernah Perintahkan CIA Diam-diam ‘Serang’ China

    Terungkap! Trump Pernah Perintahkan CIA Diam-diam ‘Serang’ China

    Washington DC –

    Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, semasa menjabat, pernah memberikan izin kepada Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk meluncurkan operasi “menyerang” pemerintah China melalui kampanye rahasia di media sosial. Operasi itu bertujuan mengubah opini publik China terhadap pemerintahan mereka.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/3/2024), informasi tersebut diungkapkan oleh sejumlah mantan pejabat AS yang mengetahui langsung operasi CIA yang bersifat sangat rahasia tersebut. Disebutkan bahwa operasi itu dimulai tahun 2019 lalu, atau saat dua tahun masa jabatan Trump.

    Informasi soal operasi rahasia ini belum pernah dilaporkan ke publik sebelumnya.

    Tiga mantan pejabat AS, yang tidak disebut namanya itu, menuturkan kepada Reuters bahwa CIA membentuk tim kecil beranggotakan para agen yang menggunakan identitas palsu di internet untuk menyebarkan narasi negatif soal pemerintahan Presiden China Xi Jinping.

    Tim CIA itu, menurut para pejabat AS tersebut, juga membocorkan informasi intelijen yang merendahkan Beijing kepada outlet berita luar negeri.

    Selama satu dekade terakhir, China secara cepat memperluas jejak globalnya, menjalin pakta militer, kesepakatan perdagangan, dan kemitraan bisnis dengan negara-negara berkembang.

    Dalam tugasnya, seperti dilaporkan sumber pejabat AS yang dikutip Reuters, tim CIA itu mempromosikan tuduhan-tuduhan yang menyebut para anggota Partai Komunis yang berkuasa di China telah menyembunyikan uang haram di luar negeri.

    Saksikan juga ‘Saat Trump Sebut Biden Ancaman Demokrasi: Dia Tidak Kompeten!’:

    Meskipun para pejabat AS itu menolak untuk memberikan rincian spesifik soal operasi itu, namun mereka mengklaim bahwa narasi menghina yang disebarkan itu didasarkan pada fakta kendati dirilis secara diam-diam oleh para agen intelijen dengan kedok palsu.

    Upaya semacam itu, menurut dua sumber pejabat AS yang dikutip Reuters, dimaksudkan untuk menimbulkan paranoia di kalangan pemimpin tinggi China sehingga memaksa pemerintah Beijing mengerahkan sumber daya untuk memburu penyusupan ke dalam internet yang dikontrol ketat di negara tersebut.

    Juru bicara CIA, Chelsea Robinson, menolak untuk berkomentar soal keberadaan operasi rahasia pada era Trump tersebut. Belum ada komentar dari Trump soal laporan ini.

    Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam tanggapannya, menyebut bahwa laporan soal aktivitas CIA itu menunjukkan pemerintah AS menggunakan “ruang opini publik dan platform media sebagai senjata untuk menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi opini publik internasional”.

    Terlepas dari itu, perintah Trump terhadap CIA tahun 2019 itu diberikan setelah bertahun-tahun peringatan dari komunitas intelijen AS, dan laporan-laporan media, soal bagaimana China menggunakan suap dan ancaman untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang dalam perselisihan geopolitik.

    Sumber-sumber yang dikutip Reuters juga menyebut bahwa operasi rahasia CIA pada era Trump itu merupakan operasi yang ambisius, dengan CIA dimungkinkan mengambil tindakan tidak hanya di China tapi juga di negara-negara di seluruh dunia di mana Washington dan Beijing berebut pengaruh.

    Empat mantan pejabat AS menuturkan kepada Reuters bahwa operasi rahasia CIA itu menargetkan opini publik di Asia Tenggara, Afrika, dan Pasifik Selatan.

    Kementerian Luar Negeri China, dalam responsnya, menegaskan bahwa Beijing mematuhi “prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Amerika Serikat”.

    Sementara itu, Reuters tidak bisa menentukan dampak dari operasi rahasia CIA tersebut juga apakah pemerintahan Presiden Joe Biden tetap mempertahankan program tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan AS pada pemerintahan Biden, Kate Waters, menolak berkomentar.

    Namun demikian, dua sejarawan intelijen AS mengungkapkan kepada Reuters bahwa ketika Gedung Putih memberikan izin untuk operasi rahasia CIA, melalui perintah yang disebut sebagai presidential finding, hal itu seringkali tetap berlaku lintas pemerintahan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Berpotensi Lancarkan Blokade Laut-Udara terhadap Taiwan

    China Berpotensi Lancarkan Blokade Laut-Udara terhadap Taiwan

    Jakarta –

    Alkisah, semua anggota Pasukan Pembebasan Rakyat Cina, PLA, dilarang mengambil cuti selama perayaan tahun baru Imlek pada 10 Februari lalu. Pada enam hari pertama usai pergantian tahun, setidaknya 43 jet tempur dan 29 kapal perang Cina bermanuver di Selat Taiwan, kata Kementerian Pertahanan di Taipeh.

    Beijing mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang merdeka sejak 1949. Sejak beberapa tahun terakhir, PLA rutin menggelar “patroli kesiapan tempur” dengan mengirimkan jet tempurnya melintasi “perbatasan” tidak resmi antara kedua negara.

    Agresi militer Cina menjadi semakin intensif sejak 2022, setelah kunjungan Ketua Kongres AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Beijing mengharamkan kunjungan kenegaraan di Taiwan, atau lawatan pejabat tinggi negara asing. Partai Komunis Cina menganggap kunjungan resmi sama dengan pengakuan terhadap kedaulatan Taipeh.

    Sesaat setelah lawatan Pelosi, Cina menggelar latihan militer terbesar di sekitar Taiwan, antara lain dengan ujicoba peluru kendali balistik, manuver jet tempur dan armada kapal perang.

    Analis keamanan di Taiwan dan AS sepakat, patroli dan latihan militer oleh PLA akan meningkat di masa depan. Dikhawatirkan, militer Cina kelak akan mengerahkan kekuatannya untuk mengepung dan mengisolasi Taiwan tanpa melancarkan serangan secara langsung.

    Dikawal kubu seteru

    Januari silam, Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te memenangkan pemilu kepresidenan dan bakal dilantik pada tanggal 20 Mei mendatang. Lai dikenal sebagai seorang nasionalis garis keras yang tidak jengah menyuarakan kemerdekaan, sebuah pantangan bagi Partai Komunis Cina.

    Di seberang selat Taiwan, Presiden Xi Jinping sudah mencanangkan reunifikasi sebagai harga mati. Su Tzu-yun, peneliti di Institut Pertahanan Nasional dan Riset Keamanan, INDSR, meyakini Beijing melihat Taiwan sebagai batu loncatan untuk berekspansi di kawasan. Lokasi Taiwan di “gugus kepulauan pertama,” di mana Laut Cina Selatan berbatasan dengan Samudera Pasifik, menjadikannya strategis.

    Su memperkirakan, tekanan militer dari Cina akan “menjadi semakin normal dan lebih rutin,” dibandingkan tahun 2022. Amanda Hsiao, analis senior Cina di wadah pemikir International Crisis Group, juga menganggap “ancaman yang paling nyata saat ini bukan invasi pendaratan oleh Cina, melainkan provokasi harian,” di laut dan udara.

    Di bawah ancaman blokade militer

    Dalam sebuah laporan yang dirilis bulan Januari silam, Center for Strategic and International Studies, CSIS, memperkirakan dalam lima tahun ke depan ada kemungkinan lebih besar bagi Cina untuk melancarkan blokade laut dan udara terhadap Taiwan, ketimbang invasi darat.

    Laporan itu beranjak dari wawancara dengan lebih dari 80 pakar militer di Taiwan dan Amerika Serikat pada akhir tahun 2023 silam. Lee Hsi-ming, pensiunan admiral Taiwan dan salah seorang partisipan survey, meyakini blokade sebagai “ancaman yang sangat besar bagi Taiwan,” katanya kepada DW.

    “Saya harus mengakui bahwa kami tidak punya kapabilitas konvensional atau asimetris yang bisa mencegah atau menggagalkan operasi semacam itu,” imbuhnya.

    Sebagian analis miiliter juga mengamini betapa blokade laut dan udara sebagai opsi paling aman bagi Cina. “Jika Beijing mendeklarasikan perang terhadap Taiwan, satu-satunya hal yang dipedulikan oleh Presiden Xi Jinping adalah risiko kegagalan,” tandas Lee. “Cina sadar kemungkinannya kecil bahwa invasi darat berskala besar akan bisa berlangsung lancar.”

    Kepentingan domestik AS

    Sudah begitu, laporan CSIS turut mencatat keraguan analis di kedua negara terhadap kesediaan pemerintah AS untuk menurunkan kekuatan tempurnya dalam skenario blokade Cina.

    Ketidakpastian meningkat terutama menjelang pemilu kepresidenan di AS. Ketika Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat menjanjikan intervensi militer, calon presiden Partai Republik belum mengadopsi komitmen yang sama. Namun begitu, Hsiao dari CSIS meyakini Trump akan mampu menawarkan perlindungan yang lebih kuat bagi Taiwan.

    Namun pandangannya itu disanggah Elbridge Colby, bekas asisten menteri pertahanan AS. “Pemerintahan Partai Republik di masa depan pastinya akan lebih memprioritaskan Cina,” kata Elbridge Colby, merujuk pada hubungan ekonomi dan perdagangan.

    Menurutnya, keterlibatan militer AS akan banyak bergantung kepada keinginan kuat Taiwan untuk mempertahankan diri. “Amerika pada akhirnya hanya akan menolong mereka yang membantu dirinya sendiri,” kata dia.

    rzn/hp

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Lihat juga Video ‘Aksi Teror Kapal Perang China di Perairan Taiwan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Tiru Elon Musk Tanam Chip ke Otak Manusia, Ilmuwan Cemas

    China Tiru Elon Musk Tanam Chip ke Otak Manusia, Ilmuwan Cemas

    Jakarta –

    Tak mau kalah saing dengan Neuralink milik Elon Musk, Pemerintah China kini tengah menyiapkan perangkat komputer yang bisa terhubung dengan otak manusia, dengan menanamkan chip, yang dimasukkan melalui telinga bagian dalam.

    Pemerintah China telah menjadwalkan proyek ini dan rencananya akan meresmikan produknya di tahun 2025 mendatang. Proyek ini mereka namakan ‘Brain Computer Interface’. Gagasan ini mereka kebut setelah Elon Musk menyatakan bahwa chip otak Neuralink telah berhasil dipasang ke dalam tengkorak Manusia.

    Dikutip detikINET dari The Sun, Senin (6/2), bos Tesla itu menyatakan hasil yang menjanjikan dari uji pasang chip ke dalam otak manusia. Dan kini China mengikuti jejak Musk sehingga membuat lintasan persaingan teknologi antara Elon Musk dan Pemerintah China.

    Dari rilis yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping ini menyebut ‘Brain Computer Interface’ sebagai salah satu produk ikonik dan inovatif. Ke depannya, Pemerintah China akan terus mengembangkan berbagai produk serupa ‘Bran Computer Interface’.

    “China bertujuan untuk membuat terobosan dalam teknologi dan perangkat inti seperti memadukan otak-komputer, chip mirip orak, dan model neural komputasi,” tulis rilis tersebut, Senin (5/2/2024).

    Dalam tulisan Gizmodo, di tahun 2023 Pemerintah China telah membuka laboratorium yang memiliki kapasitas 60 orang untuk fokus memproduksi Brain-machines Interfaces. Laboratorium itu juga fokus melakukan penelitian mendalam untuk mengubah perangkat chip otak menjadi aplikasi praktis, sebagai langkah menyaingi Neuralink milik Musk.

    Walaupun perangkat yang dibuat oleh Pemerintah China tak seperti keluaran Neuralink, Pemerintah China mengklaim alatnya masih bisa mengirimkan data secara langsung ke otak manusia.

    Pemerintah China juga berharap dengan teknologi chip otak ini bisa diterapkan misalnya untuk mobil tanpa pengemudi, virtual reality (VR) dan teknologi di rehabilitasi medis. Tetapi sisi buruknya dari teknologi ini adalah menggerus hak warga negara atas kebebasannya sebagai manusia.

    Karena peneliti China sendiri menyebut pemanfaatan chip dalam otak ini bisa untuk menyadap informasi rakyat mereka sendiri. Sementara itu, beberapa pengamat teknologi menilai apa yang dilakukan oleh Pemerintah China ini berpotensi untuk disalahgunakan dan jadi malapetaka bagi rakyat China seta bisa membuat manusia seperti zombie.

    Dr. Mikhail Lebedev yang merupakan seorang neurosains senior asal Duke University di Durham mengatakan dengan tegas bahwa dengan teknologi ini, esensi dari manusia sebagai makhluk akan berubah menjadi zombie.

    “Bahkan mungkin ‘kemanusiaan’ akan berevolusi menjadi sebuah komunitas zombie,” ungkap Lebedev.

    (fyk/fyk)

  • Bangladesh Mencari Keseimbangan Antara Pengaruh China-India-Barat

    Bangladesh Mencari Keseimbangan Antara Pengaruh China-India-Barat

    Jakarta –

    Setelah Liga Awami di Bangladesh memenangkan pemilu dan Sheikh Hasina memasuki masa jabatan kelima sebagai Perdana Menteri, Cina dan India buru-buru memberikan ucapan selamat. Kedua negara besar di Asia ini punya kepentingan untuk membentuk kemitraan dan memperluas wilayah pengaruh mereka..

    Michael Kugelman, direktur Asia Selatan di Wilson Center, mengatakan Bangladesh berhasil “meraup keuntungan dari persaingan kekuatan besar” dalam hubungannya dengan Cina dan India.

    “Hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Beijing telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kita telah mencapai titik, di mana Cina mendanai pembangunan pangkalan kapal selam pertama di Bangladesh. Ini merupakan cerminan lain dari keberhasilan Dhaka sebagai penyeimbang,” katanya kepada DW.

    Tahun lalu, Bangladesh meresmikan pangkalan kapal selam senilai USD1,2 miliar di Cox’s Bazar, yang diberi nama pangkalan Sheikh Hasina. Pangkalan militer tersebut dibangun dengan bantuan dari Cina, yang menimbulkan kekhawatiran di India bahwa militer Cina sedang berusaha diam-diam masuk ke wilayah pengaruh India.

    Investasi besar Xi Jinping

    Menurut Kementerian Luar Negeri Cina, investasi negara itu di Bangladesh saat ini berjumlah sekitar USD1,5 miliar. Bangladesh juga sejak tahun 2016 telah menjadi bagian dari proyek infrastruktur global Xi Jinping, Belt and Road Initiative (BRI).

    Mantan Menteri Luar Negeri Bangladesh Md. Touhid Hossain mengatakan kepada DW, proposal proyek baru yang didanai Cina di Sungai Teesta, yang mengalir antara India dan Bangladesh, bisa menimbulkan perselisihan dengan New Delhi.

    Pemerintah Bangladesh sedang mempertimbangkan usulan Cina untuk melakukan pengerukan dan membangun tanggul di sebagian besar sungai. Proyek Pengelolaan dan Restorasi Sungai Teesta ini diperkirakan bernilai sekitar USD1 miliar. “Masalah potensial mungkin muncul jika Cina terlalu jauh memaksakan diri, terutama dengan adanya kemajuan dalam proyek Teesta,” kata Hossain.

    Bangladesh akan berpaling dari Barat?

    Pemilu Bangladesh pada 7 Januari lalu mendapat kritik dari negara-negara Barat karena kekhawatiran adanya kemunduran demokrasi, menyusul tindakan keras pemerintah terhadap oposisi Partai Nasionalis Bangladesh BNP, yang akhirnya memboikot pemilu tersebut.

    Setelah pemilu tanggal 9 Januari, Sheikh Hasina berpidato di hadapan para fungsionaris partai Liga Awami dan menuduh BNP bekerja atas nama “tuan asing” yang tidak disebutkan namanya.

    Mantan Kepala Ekonom Bank Dunia di Bangladesh Zahid Hussain mengatakan kepada DW, Bangladesh dapat mengambil opsi lain untuk mempertahankan keunggulan ekonomi dengan negara-negara Barat. “Manfaat yang diperoleh dengan masuk dalam daftar negara-negara berkembang juga dapat diperoleh dengan mengambil pendekatan alternatif,” katanya. “Misalnya, jika Bangladesh menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau aliansi ekonomi, negara tersebut dapat dengan mudah mengakses pasar dari aliansi tersebut.”

    Menteri luar negeri baru Bangladesh, Hasan Mahmud, dikenal memiliki hubungan baik dengan negara-negara Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Bangladesh, Charles Whiteley, setelah bertemu dengan Mahmud baru-baru ini memuji “hubungan kuat” Mahmud dengan Uni Eropa dan “pemahamannya yang mendalam” terhadap Eropa.

    Michael Kugelman dari Wilson Center mengatakan, dia yakin Bangladesh akan mampu menyeimbangkan hubungannya dengan negara- negara adidaya dengan cukup baik.

    “Ini adalah negara yang, seperti halnya India, telah menunjukkan kapasitas yang kuat untuk menyeimbangkan persaingan dan bukannya menyerah pada persaingan” katanya. “Sheikh Hasina sangat mahir dalam menyeimbangkan hubungan dengan negara maju dan berkembang, dengan India dan Cina, dengan Barat dan non-Barat, dan seterusnya,” pungkasnya.

    (hp/as)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ke Mana Arah Hubungan Taiwan-China di Bawah Pemimpin Baru?

    Ke Mana Arah Hubungan Taiwan-China di Bawah Pemimpin Baru?

    Beijing –

    Hasil pemilihan presiden dan parlemen Taiwan menjadi berita buruk bagi Beijing dan kemungkinan akan membuat hubungan kedua belah pihak tetap dingin, kata para ahli kepada DW.

    Pada Sabtu (13/01) malam, Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan berhasil mengamankan jabatan presiden ketiga berturut-turut. Hal ini memecahkan rekor karena tidak ada partai politik yang berkuasa lebih dari dua periode sejak pulau tersebut memilih pemimpin pertamanya di tahun 1996.

    Presiden terpilih William Lai Ching-te baru akan memulai masa jabatannya pada tanggal 20 Mei. Dalam pidato kemenangannya, ia mengatakan bahwa Taiwan telah memilih untuk “berpihak pada demokrasi” alih-alih menuju otoritarianisme.

    Malamnya, Kantor Urusan Taiwan di bawah pemerintah China menganggap sepi kemenangan ini. Kantor tersebut menyatakan bahwa hasil pemilu tidak mewakili opini publik arus utama Taiwan. Kantor Urusan Taiwan menambahkan bahwa pemilu ini tidak dapat membendung “tren yang tidak dapat dihentikan menuju penyatuan kembali tanah air.”

    Beijing memang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya. Di bawah pemerintahan pemimpin Xi Jinping selama satu dekade terakhir, China memperkuat tekadnya untuk bersatu kembali dengan pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.

    William Lai Ching-te yang berusia 67 tahun meraih sekitar 40% suara melawan dua kandidat lainnya yakni Hou Yu-ih dari partai oposisi utama Kuomintang (KMT) dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang relatif baru berdiri.

    “Mereka (China) tidak menyukai Lai. Ini berita buruk karena orang yang mereka tidak inginkan untuk menang justru menang,” kata Lev Nachman, ilmuwan politik di Universitas Nasional Chengchi Taiwan, kepada DW.

    Sementara pakar lain percaya bahwa kemenangan DPP telah sesuai ekspektasi China. Chang Wu-ueh, pakar hubungan lintas selat di Universitas Tamkang, mengatakan kepada DW bahwa sebagian besar pejabat China telah memperkirakan hasil ini dan sedang mempersiapkan kemungkinan tanggapan.

    “Langkah-langkah intimidasi militer dan tekanan ekonomi sebelum pemilu kemungkinan besar akan ditingkatkan di era setelah pemilu,” menurut Chang Wu-ueh.

    Hubungan China-Taiwan diperkirakan tetap dingin

    Taiwan, yang berjarak sekitar 1,6 kilometer dari China, berpotensi menjadi salah satu titik konflik paling krusial di dunia. Dalam delapan tahun terakhir kekuasaan DPP, dialog resmi antara kedua kubu terhenti.

    Dengan mulai menjabatnya Lai, Washington dan negara-negara Barat lainnya pun secara cermat mengamati bagaimana kebijakannya terhadap China dapat mengubah situasi yang sudah tegang.

    “Saya tidak berpikir akan ada perang, namun saya pikir RRC akan tetap tidak mengangkat teleponnya,” kata Nachman, seraya menambahkan bahwa “hubungan yang lebih dingin” diperkirakan akan berlarut-larut dan Lai kemungkinan besar tidak akan melakukan hal untuk mengubah status quo.

    Sementara Chong Ja Ian, profesor ilmu politik di Universitas Nasional Singapura, mengatakan kepada DW bahwa Xi Jinping memang tidak puas dengan hasil pemilu Taiwan dan ingin meningkatkan tekanan terhadap Taiwan. Namun Xi juga diperkirakan “khawatir akan terjadinya eskalasi yang tidak terkendali pada saat perekonomian RRC sedang terpuruk.”

    Dalam pidato kemenangannya pada hari Sabtu, Lai berjanji akan bertindak sesuai dengan konstitusi “Republik China,” nama resmi Taiwan, dengan cara yang “mempertahankan status quo lintas selat.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam pernyataan ucapan selamat kepada Taiwan menegaskan kembali komitmen untuk “menjaga perdamaian dan stabilitas lintas selat.” Dia juga berjanji untuk melanjutkan “hubungan tidak resmi yang telah lama terjalin.”

    Ujian nyata bagi pemerintahan Taiwan

    Para pakar juga percaya bahwa parlemen baru akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Lai. Hal ini mengingat fakta bahwa tidak ada partai politik yang mendapatkan mayoritas absolut di badan legislatif.

    Chong, profesor politik di Singapura, menjelaskan bahwa “seorang presiden tanpa (dukungan) mayoritas legislatif harus menangani agenda legislatifnya, yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri.”

    Di parlemen Taiwan yang memiliki 113 kursi, DPP kehilangan 11 kursi pada pemilu terakhir, sehingga memberikan dominasi kepada KMT, yang memperoleh 52 kursi. Sementara TPP yang hanya memiliki 8 kursi, siap menjadi minoritas penting.

    Situasi serupa, ketika partai berkuasa gagal memperoleh mayoritas, terjadi pada tahun 2000 ketika mantan Presiden Chen Shui-bian dari DPP terpilih.

    Profesor Chong mengatakan, ada saat-saat ketika Chen Shui-bian semakin frustrasi, ia mulai menyusun kebijakan lintas selat dengan cara yang lebih berisiko, termasuk kebijakan “Satu Negara di Setiap Sisi” yang mengindikasikan China dan Taiwan adalah dua negara berbeda.

    Meskipun karakter William Lai Ching-te terlihat berbeda dengan karakter Chen Shui-bian, Chong menekankan, “tidak ada yang tahu pada saat ini” bagaimana pemimpin baru akan merespons tekanan ekstrem ketika berdiri di posisi teratas.

    (ae/hp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Fakta Gempuran AS dan Inggris di Yaman

    5 Fakta Gempuran AS dan Inggris di Yaman

    Ketegangan di Laut Merah berlanjut. Menyusul aksi Houthi dari Yaman yang menyerang jalur perdagangan ini, Amerika Serikat dan Inggris kemudian menggempur Houthi.

    Perairan Laut Merah merupakan jalur strategis yang dilalui oleh setidaknya 12 persen perdagangan dunia. Karena serangan Houthi, kapal-kapal dagang menjadi ketar-ketir melewati jalur ini. Kepentingan ekonomi-politik AS dan kawan-kawan terganggu. Kondisi ini berlangsung sejak sebelum pergantian tahun.

    Washington pada Desember lalu membentuk koalisi internasional yang bertujuan melindungi lalu lintas maritim di Laut Merah dari serangan Houthi. Singkat cerita, AS dan Inggris menggempur Yaman, basis kekuatan Houthi.

    Dilansir AFP, Kamis (11/1/2024), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) meloloskan resolusi terbaru yang isinya menuntuk kelompok Houthi dari Yaman untuk segera menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan laut merah.

    Resolusi diloloskan pada Rabu (10/1) waktu setempat. Rusia, China, Mozambik, dan Aljazair abstain, sedangkan negara-negra anggota DK PBB lainnya mendukung resolusi tersebut.

    Resolusi yang berhasil diadopsi bersama itu “menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional”.

    2. Awal serangan AS-Inggris ke Houthi Yaman

    Dilansir Al Arabiya, serangan koalisi AS-Inggris ke Yaman dilancarkan pada Kamis (11/1/2024) waktu setempat. Mereka menargetkan fasilitas logistik dan sistem radar Houthi, kelompok bersenjata yang disokong Iran tersebut.

    “Kami mengincar kemampuan yang sangat spesifik di lokasi yang sangat spesifik dengan amunisi yang presisi,” kata seorang pejabat senior militer AS, tidak mau disebutkan namanya.

    3. Houthi Yaman jadi yang pertama digempur rudal balistik

    Pada serangan militer ini, koalisi AS dan Inggris untuk pertama kalinya menembakkan rudal balistik spesifik mereka. Presiden AS Joe Biden sendiri mengatakan soal penggunaan rudal balistik anti-kapal.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah,” dilansir AFP, Jumat (12/1/2024). AS dan Inggris mengerahkan jet, sejumlah kapal perang, dan satu kapal selam, untuk menggempur Houthi.

    US President Joe Biden speaks during a press conference after meeting with Chinese President Xi Jinping during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders’ week in Woodside, California on November 15, 2023. US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping shook hands and pledged to steer their countries away from conflict on November 15, 2023, as they met for the first time in a year at a high-stakes summit in California. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

    4. Dalih AS-Inggris serang Houthi

    Dalih AS menggempur Houthi sama seperti dalih Israel menggempur Jalur Gaza, yakni menggunakan hak membela diri alias defensif. Presiden AS Joe Biden menyatakan ingin melindungi keamanan warganya dari serangan Houthi.

    “Serangan-serangan ini telah membahayakan para personel AS, pelaut sipil, dan mitra-mitra kami, membahayakan perdagangan, dan mengancam kebebasan navigasi,” ucap Biden dalam pernyataannya.

    “Saya tidak akan ragu untuk mengarahkan langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi rakyat kami dan arus bebas perdagangan internasional jika diperlukan,” tegas Presiden AS yang berusia 81 tahun itu.

    Selanjutnya, Houthi marah:

    5. Houthi dan Hamas marah

    Kelompok Houthi marah atas serangan militer AS dan sekutunya, Inggris, terhadap wilayah Yaman yang sebagian besar dikuasai kelompok pemberontak tersebut. Seorang pejabat senior Houthi menyebut kedua negara Barat itu akan menyesal menyerang Yaman.

    Pejabat senior Houthi itu juga menyebut serangan AS dan Inggris terhadap sejumlah posisi kelompoknya di Yaman sebagai “kebodohan terbesar dalam sejarah mereka”.

    “Amerika dan Inggris melakukan kesalahan dalam melancarkan perang terhadap Yaman karena mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya,” tegas seorang pejabat senior Houthi, Mohammed al-Bukhaiti, dalam pernyataan berbahasa Inggris via media sosial X, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (12/1/2024).

    Siapa kelompok pemberontak Houthi di Yaman dan mengapa mereka menyerang kapal-kapal kargo yang menuju Israel? Foto: BBC World

    Bukhaiti kemudian memperingatkan Washington dan London bahwa kedua negara itu akan “menyesal” melancarkan serangan terhadap Yaman.

    “Tidak ada keraguan bahwa Amerika dan Inggris saat ini menyesali kebodohan mereka sebelumnya, dan mereka akan segera menyadari bahwa agresi langsung terhadap Yaman adalah kebodohan terbesar dalam sejarah mereka,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Bukhaiti menyebut perang saat ini sedang berlangsung antara “para pendukung genosida di Gaza”, diduga merujuk pada AS, dan pihak-pihak yang menentangnya. Houthi menyerang kapal-kapal pro-Israel di Laut Merah karena untuk mendukung Gaza agar selamat dari gempuran Israel. Houthi ingin serangan Israel ke Gaza dihentikan.

    “Karena tujuan salah satu pihak adalah menghentikan kejahatan genosida di Gaza, diwakili oleh Yaman, sedangkan tujuan pihak lainnya adalah mendukung dan melindungi pelakunya, yang diwakili oleh Amerika dan Inggris,” ujar Bukhaiti dalam pernyataannya.

    “Oleh karena itu, setiap individu di dunia ini dihadapkan pada dua pilihan, tanpa ada pilihan ketiga: membela para korban genosida atau membela para pelaku genosida. Di sisi mana Anda berada?” tanyanya.

    6. Hamas marah

    Hamas juga marah. Kelompok Palestina yang dominan di Jalur Gaza itu menyatakan AS dan Inggris harus bertanggung jawab bila keamanan Laut Merah semakin rusak.

    “Kami mengutuk keras serangan Amerika-Inggris secara terang-terangan di Yaman,” tegas Hamas, yang sedang berperang melawan Israel di Jalur Gaza, dalam pernyataannya via Telegram, seperti dilansir AFP, Jumat (12/1/2024).

    “Kami menganggap mereka bertanggung jawab atas dampaknya terhadap keamanan regional,” imbuh pernyataan tersebut.

    7. Serangan AS-Inggris tewaskan 5 orang

    Juru bicara militer Houthi mengatakan serangan AS-Inggris menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai 6 orang lainnya. Houthi menyebut semua korban tewas sebagai martir atau syahid. Houthi berjanji akan membalas serangan Barat itu.

    “Serangan tersebut menyebabkan kematian lima orang martir dan melukai enam orang lainnya dari angkatan bersenjata kami,” tulis juru bicara militer Houthi Yahya Saree di X, sebelumnya Twitter. Dia pun mengancam tak akan membiarkan begitu saja tindakan AS dan Inggris tersebut.

  • Sidang Genosida Israel Digelar, Indonesia Dukung Afrika Selatan

    Sidang Genosida Israel Digelar, Indonesia Dukung Afrika Selatan

    Anda kembali membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita utama dari sejumlah penjuru dunia.

    Edisi Kamis, 11 Januari 2024, kami awali dengan sidang genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang digelar oleh International Court of Justice.

    Indonesia mendukung Afrika Selatan

    Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara yang menggugat Israel ke International Court of Justice karena dianggap telah melakukan genosida.

    Sidang akan mulai digelar pada hari Kamis ini.

    “Semua tindakan disebabkan Israel yang gagal mencegah genosida. Melakukan genosida merupakan pelanggaran nyata terhadap Konvensi Genosida PBB,” demikian pernyataan Afrika Selatan dalam gugatannya.

    Sementara itu Indonesia memberikan dukungan penuh kepada upaya hukum yang dilakukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atas dugaan genosida Israel di Gaza, seperti yang dikatakan Muhammad Iqbal, juru bicara Kemenlu RI.

    Tapi Indonesia secara hukum tidak dapat ikut menggugat Israel di ICJ karena tidak menandatangani Konvensi Genosida.

    Kerusuhan di jalanan Port Morseby

    Setidaknya satu orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini.

    Rabu kemarin, polisi, pegawai negeri, dan anggota pertahanan mengadakan demonstrasi damai di Gedung Parlemen mengenai masalah gaji.

    Tapi kemudian situasi memburuk, ketika ratusan warga mulai turun ke jalanan dan dilaporkan ada penjarahan di sejumlah toko, serta pembakaran beberapa tempat.

    Media lokal melaporkan jumlah korban tewas akibat kerusuhan bisa mencapai lima orang, namun ABC hanya bisa mengkonfirmasi satu orang yang meninggal.

    Ekuador ‘perang’ dengan geng kriminal

    Presiden Ekuador Daniel Noboa mengatakan negaranya sedang “berperang”, setelah geng narkoba menyandera lebih dari 130 penjaga penjara dan staf lainnya dan sempat terekam sebuah stasiun TV saat siaran langsung.

    “Kami sedang berperang, dan kami tidak bisa menyerah dalam menghadapi kelompok teroris ini,” kata Presiden Noboa kepada stasiun radio Canela.

    Kekerasan dimulai setelah Presiden Noboa mengumumkan keadaan darurat menyusul kaburnya bos narkoba paling berkuasa di Ekuador, sekaligus pemimpin geng Los Choneros, Adolfo Macias, pada akhir pekan.

    Presiden Noboa menyebut 22 geng sebagai organisasi “teroris” dan menjadi target militer.

    China dan Maladewa mempererat hubungan

    Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Republik Maladewa Mohamed Muizzu di Beijing, kemarin.

    Presiden Xi mengatakan warga di dua negara menjalin hubungan persahabatan melalui ‘Silk Road’ di masa lalu, serta kerja sama yang produktif dalam proyek ‘Belt and Road ‘ dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara Presiden Muizzu mengatakan Maladewa menerapkan kebijakan ‘One China Policy’ dengan saling mendukung dalam menjaga kedaulatan di antara dua negara.

    Tahun ini menandai peringatan 10 tahun kunjungan Presiden Xi ke Maladewa, Presdien Muizzu mengatakan China sudah menyalurkan bantuan bagi pembangunan ekonomi dan sosial Maladewa.

    ‘Barbie,’ ‘Oppenheimer’ makin mantap menuju Oscar

    Film “Barbie” dan “Oppenheimer” masing-masing mendapat empat nominasi untuk penghargaan Screen Actors Guild Hollywood.

    Ini artinya menjadi sebuah pertarungan baru dari kedua film tersebut, juga film-film lainnya, menjelang Academy Awards.

    Kedua film ini mendapatkan penghargaan SAG untuk pemeran film terbaik, bersama film “The Color Purple”, “Killers of the Flower Moon” dan “American Fiction”.

    Penghargaan SAG seringkali menjadi fokus karena berisi anggota-anggota yang juga akan memilih ajang Oscar pada bulan Maret nanti.

  • Kenapa Laut China Selatan Terus Bergejolak Sepanjang Tahun 2023?

    Kenapa Laut China Selatan Terus Bergejolak Sepanjang Tahun 2023?

    Manila –

    Pada 10 Desember lalu, sebuah armada yang terdiri dari 40 kapal berangkat dari kota pesisir Filipina, El Nido, di Provinsi Palawan, menuju area perairan Laut China Selatan yang disebut Kepulauan Spratly, yang sebagian wilayahnya diklaim oleh beberapa negara di kawasan.

    Lebih 200 sukarelawan dalam “konvoi Natal” ini ingin mengantarkan sumbangan hadiah dan pasokan logistik kepada para nelayan miskin yang tinggal dan bekerja di atas kapal di Kepulauan Spratly, serta kepada tentara yang mengawaki sebuah kapal dari era Perang Dunia II yang sengaja dikandaskan di sebuah beting yang menjadi pos teritorial Filipina.

    Konvoi ini diorganisir sebuah koalisi yang disebut “Atin Ito” yang berarti “ini milik kita” dalam bahasa Tagalog. Selain membawa barang bantuan, penyelenggara mengatakan, mereka ingin menunjukkan eksistensi Filipina di Spratly.

    Ketika konvoi perahu sedang melakukan penyeberangan, mereka menerima kabar pasukan penjaga pantai China menembakkan meriam air ke konvoi perahu lainnya, yang juga membawa barang bantuan, yang menyebabkan kerusakan serius pada salah satu mesin kapal.

    Setelah “dibayangi” oleh kapal penjaga pantai China, para penyelenggara memutar balik armada dan kembali ke El Nido.

    ‘Gelombang’ di Laut China Selatan pada tahun 2023

    Insiden ini merupakan kejadian terbaru dari kebuntuan diplomasi yang terus bereskalasi selama tahun ini, antara Filipina dan China atas pulau-pulau kecil dan beting yang disengketakan di Laut China Selatan, sebuah jalur perairan yang kaya akan sumber daya alam yang diklaim China hampir seluruhnya.

    Pasukan penjaga pantai China berpatroli di perairan lepas pantai barat Filipina hingga 24 jam sehari dari pangkalan di pulau-pulau buatan, yang dibangun antara tahun 2014 dan 2017 dengan mengeruk pasir laut yang ditimbunkan atas terumbu karang dan bebatuan.

    Salah satunya di Mischief Reef, Kepulauan Spratly, yang hanya berjarak 37 kilometer dari pos terdepan kapal karam di Second Thomas Shoal, yang disebut Ayungin Shoal oleh Filipina.

    “China saat ini tanpa jeda mengerahkan puluhan kapal penjaga pantai dan ratusan perahu kelompok milisi di Kepulauan Spratly, 1.287 kilometer dari pantai China,” kata Greg Poling, Direktur Proyek Inisiatif Transparansi Maritim Asia di Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS di Washington.

    Di sebelah utara Spratly terdapat titik panas sengketa lainnya, yakni di Scarborough Shoal, sebuah laguna dangkal berwarna biru kehijauan yang dikelilingi oleh terumbu karang dan bebatuan yang terletak sekitar 222 kilometer di sebelah barat Pulau Luzon, Filipina. Kawasan ini kaya ikan dan jadi wilayah tangkapan nelayan Filipina, yang sekarang harus bermain kucing-kucingan dengan kapal pasukan penjaga pantai China.

    Pulau-pulau imajiner dalam peta China

    Menurut hukum internasional, tidak ada dasar hukum untuk klaim teritorial Beijing di bawah “sembilan garis putus-putus”, yang terlihat pada peta yang menjorok ke dalam lidah berbentuk huruf U ratusan mil laut ke selatan dan melintasi Zona Ekonomi Eksklusif – ZEE Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Brunei.

    Pada tahun 2013, Filipina menentang klaim China di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag. Pengadilan internasional tersebut memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim China atas “hak-hak dan sumber daya bersejarah” di dalam sembilan garis putus-putus itu “tidak memiliki dasar hukum.”

    Pengadilan juga memutuskan, tidak ada “fitur tanah” yang diklaim China di Kepulauan Spratly yang dapat dianggap mampu menjadi dasar klaim teritorial yang sah seperti ZEE.

    Namun, China langsung menolak keputusan tersebut sebagai “batal demi hukum”, dan sejak saat itu tidak mengindahkannya.

    Sejarawan Laut China Selatan, Bill Hayton, menunjukkan bahwa dasar klaim dari sembilan garis putus-putus itu sebagian berasal dari peta tahun 1936 yang dibuat oleh ahli geografi China, Bai Meichu, yang menamai dan mengajukan klaim pulau-pulau yang sebenarnya tidak ada, sebagian didasarkan pada kesalahan penafsiran atas gosong pasir yang terendam secara permanen yang dipublikasikan di peta-peta laut Barat yang sudah ada.

    Ini termasuk “James Shoal” di Kepulauan Spratly, yang hingga hari ini dikatakan China sebagai titik paling selatan negara itu, meskipun kedalamannya lebih dari 70 meter di bawah air, terletak 1.800 kilometer dari daratan China, dan hanya berjarak 80 kilometer di lepas pantai Malaysia.

    “Ini bukan tentang ekonomi atau sumber daya, ini tentang nasionalisme. Kepemimpinan China sejak tahun 1990-an telah menciptakan dongeng historisnya sendiri tentang ‘hak bersejarah’ di perairan ini dan sekarang China tidak bisa melepaskannya meskipun hal itu telah merugikan dirinya sendiri,” kata Poling dari CSIS.

    “China berusaha untuk mengendalikan semua aktivitas di Laut China Selatan karena mereka telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka memiliki hak tersebut, dan karena Xi Jinping menegaskan pentingnya masalah ini untuk legitimasi politik domestiknya,” tambahnya.

    Potensi konflik di perairan yang disengketakan

    Klaim Beijing di Laut China Selatan dianggap sebagai ancaman nyata bagi keamanan dan stabilitas di jalur perairan yang memiliki nilai triliunan dolar dalam perdagangan global.

    Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), di antara angkatan laut Barat lainnya, secara rutin memimpin latihan “kebebasan navigasi” di Laut China Selatan sebagai pengingat akan hal ini.

    Setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dilantik pada Juni 2022, Manila menghidupkan kembali kemitraan pertahanannya yang telah terjalin selama beberapa dekade dengan AS dan mengisyaratkan, negara itu mengesampingkan kepentingan China.

    Namun, Beijing juga telah menunjukkan bahwa mereka bersedia mengambil risiko yang lebih besar, atau setidaknya terlihat seperti itu, untuk mendapatkan dukungan domestik dari kelompok garis keras.

    “Ketegangan di sekitar Second Thomas Shoal dan pada tingkat yang lebih rendah di Scarborough, terus meningkat secara konstan selama setahun terakhir ini, karena China berusaha untuk memblokir setiap misi pengiriman logistik dari Filipina dan melakukannya dengan taktik yang lebih berbahaya, (seperti penggunaan) laser, meriam air, alat akustik, dan tabrakan langsung,” ungkap pakar CSIS, Poling.

    Pejabat keamanan Filipina khawatir bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil China adalah mengambil alih Second Thomas Shoal dan membangun instalasi militer di sana seperti yang terjadi pada Mischief Reef di dekatnya, demikian yang dilaporkan Reuters.

    “Pemerintah Filipina di bawah Presiden Marcos Jr. bertekad terus maju dalam menghadapi intimidasi China, dan AS telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan membantu membela warga Filipina jika China menggunakan kekuatannya,” kata Poling.

    Dia menambahkan, janji dukungan AS, setidaknya di atas kertas, membantu “memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada Filipina bahwa mereka dapat terus menjalankan blokade China ini tanpa kapal-kapal China melepaskan tembakan.”

    “Sejauh ini, perhitungan itu terbukti tepat, membuat China tidak memiliki pilihan yang lebih baik selain terus menjalankan permainan berbahaya yang sama berulang kali setiap bulan, memperburuk hubungannya dengan Filipina, dan merusak reputasi internasionalnya tanpa ada manfaatnya.”

    (ha/as)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menlu China ke Markas PBB Bahas Resolusi Israel-Hamas

    Menlu China ke Markas PBB Bahas Resolusi Israel-Hamas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, akan melakukan kunjungan ke New York pada minggu ini untuk mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

    Kementerian Luar Negeri Beijing, Senin (27/11), menerangkan pertemuan Wang Yi dengan DK PBB membahas mengenai agresi Israel ke Palestina.

    “Saat mereka memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB bulan ini, China akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi mengenai masalah Palestina-Israel pada tanggal 29 November,” kata juru bicara Wang Wenbin dikutip dari Arab News.

    Pada pertemuan DK PBB kali ini, Wang Yi akan berperan sebagai pemimpin rapat.

    Pekan lalu China menyambut baik kesepakatan Hamas dan Israel untuk menjalankan gencatan senjata yang dimulai pada Jumat (24/11). Gencatan senjata selama beberapa hari ini diikuti pula dengan pembebasan sandera dari Israel dan Hamas.

    Gencatan senjata lanjutan dinilai penting untuk segera terlaksana mengingat lebih dari 15.000 warga sipil tewas, termasuk ribuan anak-anak dan wanita sejak kelompok Hamas menyerbu perbatasan pada 7 Oktober.

    Dengan kesepakatan empat hari terhitung sejak Jumat, maka gencatan senjata akan berakhir pada hari ini.

    Wang Wenbin berharap bahwa pertemuan PBB minggu ini akan mencapai kesepakatan gencatan senjata, berakhirnya perang, dan memberikan kontribusi untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza.

    China bersimpati kepada warga Palestina atas sejarah perjuangannya mencapai kemerdekaan. China mendukung disepakatinya solusi dua negara untuk mendamaikan Israel dan Palestina.

    Presiden China, Xi Jinping meminta diadakannya ‘konferensi perdamaian internasional’ untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (cpa/nva)