Tag: Xi Jinping

  • Ukraina Terima 1.550 Kendaraan Lapis Baja-230 Tank dari NATO

    Ukraina Terima 1.550 Kendaraan Lapis Baja-230 Tank dari NATO

    Sebelumnya, pemerintah Rusia mengomentari percakapan telepon antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang merupakan pertama kalinya sejak Moskow menginvasi Kiev setahun lalu.

    Dalam percakapan telepon pada Rabu (26/4) waktu setempat, Xi mengatakan kepada Zelensky bahwa China akan mengirimkan perwakilan khusus ke Ukraina dan akan menggelar pembicaraan dengan semua pihak demi mewujudkan perdamaian.

    Seperti dilansir kantor berita Rusia, TASS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam komentarnya fokus membahas soal upaya China meluncurkan proses perundingan soal konflik Rusia-Ukraina, di mana dia menilai Kiev kemungkinan tidak akan mengapresiasi upaya Beijing tersebut, sementara Moskow jelas mengapresiasinya.

    “Kami telah mencatat kesediaan China untuk melakukan upaya-upaya dalam meluncurkan proses negosiasi. Kami bisa melihat bahwa pendekatan fundamental kami sejalan dengan kertas posisi yang dirilis Kementerian Luar Negeri China pada 24 Februari lalu,” sebutnya.

    “Sejauh ini, rezim Kiev menolak semua inisiatif yang masuk akal yang dimaksudkan untuk menemukan solusi politik dan diplomatik untuk krisis Ukraina,” ucap Zakharova dalam komentarnya.

    Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menyambut baik, bahkan memuji, percakapan telepon perdana antara Xi dan Zelensky itu. Namun AS juga menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan apakah percakapan kedua kepala negara itu akan mengarah pada kesepakatan damai antara Moskow dan Kiev.

    Seperti dilansir Reuters, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyambut baik percakapan telepon itu. “Itu hal yang baik,” sebut Kirby dalam pernyataannya.

    (nvc/ita)

  • Bersejarah! Joe Biden Akan Kunjungi Papua Nugini

    Bersejarah! Joe Biden Akan Kunjungi Papua Nugini

    Port Moresby

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melakukan kunjungan bersejarah ke Papua Nugini bulan depan. Ini akan menjadi kunjungan pertama dari seorang Presiden AS yang masih aktif menjabat ke negara yang terletak di Pasifik bagian barat daya itu.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (27/4/2023), rencana kunjungan Biden itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Papua Nugini Justin Tkatchenko dalam pernyataannya pada Kamis (27/4) waktu setempat. Kunjungan Biden ke Papua Nugini itu disebut sebagai kunjungan singkat, namun simbolis.

    Tkatchenko mengatakan bahwa Biden berencana untuk singgah di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, pada Mei mendatang saat sang Presiden AS itu melakukan perjalanan untuk menghadiri pertemuan puncak G7 di Jepang dan pertemuan Quad di Sydney, Australia.

    “Dia (Biden-red) akan pada tanggal 22 (Mei) pagi, dan akan berada di sini hanya selama tiga jam,” ucap Tkatchenko.

    Dia menambahkan bahwa pembicaraan antara Biden dan pemimpin Papua Nugini diperkirakan akan fokus pada isu ekonomi, keamanan dan perubahan iklim.

    Kunjungan kepresidenan ini menunjukkan kepentingan strategis Papua Nugini yang berkembang pesat, saat AS dan sekutu-sekutunya bergumul dengan China untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Asia-Pasifik.

    Presiden China Xi Jinping mengunjungi Port Moresby tahun 2018 lalu dengan sambutan meriah, di mana bendera-bendera nasional China memenuhi ibu kota Papua Nugini itu dan rombongan kendaraan kepresidenan melewati kerumunan warga yang berkumpul di pinggir jalanan setempat.

    Saksikan juga ‘Wanti-wanti Joe Biden pada Kim Jong Un soal Serangan Nuklir’:

  • Menhan China Temui Putin di Moskow, Apa yang Dibahas?

    Menhan China Temui Putin di Moskow, Apa yang Dibahas?

    Moskow

    Menteri Pertahanan (Menhan) China Li Shangfu mengunjungi Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow. Keduanya saling memuji kerja sama militer di antara kedua negara, yang sebelumnya mendeklarasikan kemitraan ‘tanpa batas’.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (17/4/2023), kunjungan Li ke Moskow itu dilakukan setelah Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan bertemu Putin bulan lalu.

    China dan Rusia mengambil langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi, politik dan militer sejak Moskow mengirimkan puluhan ribu tentaranya ke Moskow dalam invasi yang dimulai sejak Februari 2022.

    Pertemuan Li dan Putin digelar di Moskow pada Minggu (16/4) waktu setempat. Rekaman video dari pertemuan itu menunjukkan Putin berjabat tangan dengan Li dan keduanya duduk semeja. Menhan Rusia Sergei Shoigu turut hadir dalam pertemuan itu.

    “Kami bekerja secara aktif melalui departemen militer kami, secara rutin bertukar informasi yang berguna, bekerja bersama dalam bidang kerja sama militer-teknis, dan menggelar latihan gabungan,” ucap Putin dalam pertemuan itu.

    Latihan gabungan itu, sebut Putin, telah digelar di wilayah Timur Jauh dan di kawasan Eropa, dengan melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara.

    “Tidak diragukan lagi, ini adalah bidang penting lainnya yang memperkuat rasa saling percaya dan sifat strategis dalam hubungan kami,” cetusnya.

    Saksikan juga ‘saat Putin Tegaskan Rusia Tak Bentuk Aliansi Militer dengan China’:

  • Kita Hidup di Dunia Palsu!

    Kita Hidup di Dunia Palsu!

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meluapkan kemarahannya atas sebuah video yang menunjukkan pemenggalan sadis seorang tahanan Ukraina. Zelensky mengecam dan menyebut Rusia bagaikan ‘binatang buas’ terkait dugaan pemenggalan itu. Apa kata Rusia?

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/4/2023), video mengerikan yang belum bisa diverifikasi kebenarannya itu telah memicu kemarahan publik Ukraina.

    Video pemenggalan berdurasi satu menit 40 detik itu menunjukkan seorang pria mengenakan penutup wajah dengan seragam loreng memenggal seorang pria lainnya yang juga berseragam loreng.

    Terdengar sejumlah teriakan dalam video itu, dengan suara-suara lainnya terdengar menyemangati pelaku pemenggalan dalam bahasa Rusia. Setelah pria berseragam itu dipenggal, sebuah suara yang terdengar dalam video mengatakan potongan kepalanya harus dikirimkan ‘kepada komandan’.

    Apa kata pemerintah Rusia mengenai video tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan: “Pertama-tama, keaslian rekaman mengerikan ini perlu diverifikasi.”

    “Kita hidup di dunia palsu,” cetusnya.

    Dalam video tersebut, pria berseragam loreng yang dipenggal tampak mengenakan rompi berlogo trisula Ukraina dan sebuah tengkorak juga terlihat dalam video itu.

    Lihat juga Video: Saat Trump Akui Kecerdasan Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong Un

  • Usai Picu Kontroversi, Macron Tegaskan Dukung Status Quo Taiwan

    Usai Picu Kontroversi, Macron Tegaskan Dukung Status Quo Taiwan

    Amsterdam

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan posisi negaranya soal Taiwan tidak berubah. Penegasan ini disampaikan setelah Macron memicu kontroversi dengan komentarnya bahwa Eropa tidak seharusnya menjadi ‘pengikut’ Amerika Serikat (AS) atau China soal isu Taiwan. Komentar itu menuai kecaman Eropa dan AS.

    Seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (13/4/2023), Macron juga menyatakan bahwa dirinya mendukung ‘status quo’ terkini soal Taiwan saat diminta mengklarifikasi komentar sebelumnya yang menuai kritikan itu.

    Dalam wawancara dengan media terkemuka seperti Politico dan media lokal Prancis Les Echos yang dipublikasikan Minggu (9/4) waktu setempat, Macron memperingatkan negara-negara Eropa untuk tidak terseret ke dalam krisis terkait Taiwan yang didorong oleh ‘ritme Amerika dan reaksi berlebihan China’.

    Komentar itu memicu kritikan dari sejumlah politisi dan pengamat di Eropa dan AS, termasuk mantan Presiden AS Donald Trump yang menuduh Macron sedang ‘mencium bokong’ Presiden China Xi Jinping.

    “Posisi Prancis dan Eropa soal Taiwan adalah sama. Kami mendukung status quo. Kebijakan ini konstan dan tidak berubah,” tegas Macron dalam konferensi pers di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Belanda, pekan ini.

    “Ini adalah kebijakan Satu-China dan resolusi situasi di Pasifik. Itulah yang saya katakan dalam pertemuan empat mata dengan Xi Jinping, itulah yang dikatakan di mana-mana, kami tidak berubah,” ucapnya menjelaskan.

    Namun diketahui bahwa Macron tidak menyebut Taiwan dalam pernyataan publiknya kepada media saat mengunjungi Beijing pekan lalu. Hal itu memicu kritikan sejumlah pihak.

    Lihat juga Video: Prancis Mencekam Bak ‘Medan Perang’ Akibat UU Kenaikan Usia Pensiun

  • Trump Sebut Macron ‘Cium Bokong’ Xi Jinping, Ada Apa?

    Trump Sebut Macron ‘Cium Bokong’ Xi Jinping, Ada Apa?

    Washington DC

    Komentar kasar dilontarkan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal Presiden Prancis Emmanuel Macron yang baru saja berkunjung ke China dan bertemu Presiden Xi Jinping. Trump menilai kunjungan Macron itu menunjukkan dia sedang ‘mencium bokong’ Xi.

    Seperti dilansir AFP, Rabu (12/4/2023), komentar Trump itu disampaikan saat tampil dalam wawancara dengan penyiar berita Fox News, Tucker Carlson, pada Selasa (11/4) waktu setempat.

    Itu menjadi penampilan pertama Trump di media besar AS setelah dia didakwa memalsukan catatan bisnis terkait pembayaran uang tutup mulut terhadap seorang bintang porno semasa kampanye pilpres 2016.

    Dalam wawancara yang cenderung bertele-tele itu, Trump menyebut AS telah kehilangan pengaruh di mata dunia sejak dirinya tidak lagi menjabat Presiden AS.

    “Anda mendapati dunia ini menjadi gila, sedang meledak dan Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki suara,” ujar Trump, yang akan kembali maju capres Partai Republik dalam pilpres 2024 mendatang.

    “Dan Macron, yang merupakan teman saya, sudah selesai dengan China, mencium bokongnya. Oke, di China! Saya mengatakan, ‘Prancis sekarang pergi ke China’,” ucap Trump kepada Carlson dalam wawancara itu.

    Tidak diketahui secara jelas maksud pernyataan cenderung kasar yang disampaikan Trump itu.

    Saksikan juga ‘Prancis Mencekam Bak ‘Medan Perang’ Akibat UU Kenaikan Usia Pensiun’;

  • Bagaimana Rencana Lima Tahun Dorong Pembangunan Komprehensif China?

    Bagaimana Rencana Lima Tahun Dorong Pembangunan Komprehensif China?

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 menandai tahun terakhir untuk implementasi Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) China. Rencana ini memprioritaskan pembangunan berkualitas tinggi alih-alih target tradisional yang berpusat pada pertumbuhan. Hal ini mencerminkan evolusi prioritas di perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

    Sebagai institusi penting yang mewakili keunggulan unik dari sistem tata kelola nasional China, rencana lima tahun telah berperan penting dalam memajukan pembangunan di semua sektor di negara itu selama beberapa dekade terakhir.

    Dengan pertemuan “Dua Sesi” tahun ini resmi dimulai pada Selasa (4/3), para anggota legislatif nasional dan penasihat politik China akan meninjau pencapaian negara dan menguraikan rencana masa depan. Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk meninjau kembali signifikansi rencana lima tahun China, yakni apa saja rencana lima tahun itu dan bagaimana rencana-rencana tersebut berkontribusi pada kemajuan negara yang luar biasa.

    APA ITU RENCANA LIMA TAHUN?

    Foto menunjukkan prototipe kereta peluru CR450 sedang menjalani uji coba di Beijing, ibu kota China, pada 25 Februari 2025. (Xinhua/Xing Guangli)

    Rencana lima tahun berfungsi sebagai cetak biru yang komprehensif untuk kemajuan ekonomi dan sosial China, yang menguraikan tujuan, strategi, dan prioritas untuk setiap siklus perencanaan.

    Sejak peluncuran Rencana Lima Tahun pertama (1953-1957), rencana-rencana ini tidak hanya mengarahkan pembangunan transformatif China, tetapi juga berevolusi untuk memenuhi tantangan yang berbeda di setiap era.

    Sebagai contoh, Rencana Lima Tahun pertama menekankan pada industri berat dan industrialisasi, Rencana Lima Tahun ketujuh (1986-1990) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, Rencana Lima Tahun kesembilan (1996-2000) memetakan arah menuju kemakmuran moderat, dan Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020) menekankan pada pencapaian komprehensif dalam membangun masyarakat yang cukup makmur di segala bidang.

    Rencana Lima Tahun ke-14, yang diluncurkan setelah China mencapai target pembangunan masyarakat yang cukup makmur di segala bidang, berfokus pada pembangunan berkualitas tinggi. Mendobrak tradisi, rencana ini tidak menetapkan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang eksplisit, melainkan memprioritaskan transisi hijau, kemandirian teknologi, kemakmuran bersama, pembangunan regional yang seimbang, serta reformasi yang lebih mendalam dan keterbukaan berstandar tinggi.

    “Rencana-rencana lima tahun awal terutama berfokus pada pembangunan ekonomi, namun seiring berjalannya waktu, kesejahteraan sosial, inovasi teknologi, dan perlindungan lingkungan juga disertakan,” kata Yan Yilong, wakil dekan di Institut Kajian China Kontemporer di Universitas Tsinghua.

    “Saat ini, rencana lima tahun mencakup berbagai bidang yang komprehensif, yang meliputi ekonomi, masyarakat, teknologi, ekologi, dan budaya, mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan,” katanya.

    MENGAPA RENCANA LIMA TAHUN BERHASIL DITERAPKAN DI CHINA?

    Kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) yang telah selesai dirakit terlihat di pabrik super Seres Group di Kawasan Baru Liangjiang, Chongqing, China barat daya, pada 7 Juni 2024. (Xinhua/Wang Quanchao)

    Mengedepankan kesinambungan, perencanaan strategis yang berpandangan ke depan, serta implementasi yang efektif, rencana lima tahun memainkan peran penting dalam mentransformasi China dari negara agraris yang tertinggal menjadi raksasa industri global.

    Terlepas dari evolusi prioritas di seluruh 14 rencana lima tahun itu, mulai dari industrialisasi dan reformasi ekonomi hingga keberlanjutan dan inovasi, tujuan besarnya tetap sama, yaitu pembangunan dan kemakmuran nasional.

    Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa sejak Rencana Lima Tahun pertama hingga Rencana Lima Tahun ke-14, tema yang konsisten adalah membangun China menjadi negara sosialis modern.

    Menyebut rencana lima tahun itu sebagai rencana yang “strategis dan fleksibel,” akademisi Inggris Martin Jacques mengatakan bahwa “rencana lima tahun ini sesuai dengan mentalitas bangsa China dan gagasan China tentang berpikir untuk jangka panjang.”

    “Dari perspektif historis, rencana lima tahun berfungsi sebagai penerapan strategi pembangunan nasional China secara bertahap. Masing-masing rencana tersebut berfungsi sebagai pengaturan langkah demi langkah untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan keselarasan dengan tujuan strategis jangka panjang,” tutur Yang Yongheng, wakil dekan Institut Perencanaan Pembangunan China di Universitas Tsinghua.

    Selama evolusi rencana lima tahun, dua revisi terminologi dalam judulnya patut diperhatikan. Salah satu revisi itu terlihat pada Rencana Lima Tahun keenam (1981-1985). Istilah “pembangunan sosial” ditambahkan dalam judul dokumen itu bersama frasa “ekonomi nasional”, memperluas cakupannya dan menekankan kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, serta mencerminkan peralihan menuju pembangunan ekonomi-sosial yang terkoordinasi.

    Revisi lainnya dapat ditemukan pada Rencana Lima Tahun ke-11 (2006-2010). Judul resmi rencana lima tahun itu disebut sebagai guihua alih-alih jihua dalam bahasa Mandarin. Meski keduanya sama-sama bermakna “rencana”, guihua bersifat lebih makroskopis, strategis, dan berorientasi kebijakan dibandingkan dengan jihua.

    Perumusan dan implementasi juga merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan rencana-rencana ini. Setelah melakukan eksplorasi selama puluhan tahun, sebuah proses multitahun yang terstandardisasi untuk merumuskan rencana lima tahun telah dibentuk. Proses ini dimulai dengan penilaian jangka menengah atas rencana sebelumnya, termasuk penelitian awal, penyusunan draf, konsultasi, koordinasi antarlembaga, tinjauan pakar, dan persetujuan formal. Semua ini dilakukan untuk memastikan proses yang transparan, konsultatif, dan berbasis bukti, yang mencerminkan prioritas publik sekaligus membentuk konsensus nasional.

    Proyek-proyek besar merupakan pilar inti dalam implementasi rencana-rencana lima tahun. Dari 156 proyek yang dibantu Soviet pada rencana pertama hingga 165 proyek yang diusulkan pada rencana ke-13 dan 102 proyek pada rencana ke-14, lebih dari 1.000 proyek telah membentuk tulang punggung ekonomi China dan menjadi bukti kekuatan sosialisme dengan karakteristik China.

    “China memiliki kapasitas yang kuat untuk mencapai tujuan nasional,” kata Yan, seraya menambahkan bahwa “rencana lima tahun adalah keunggulan unik dari tata kelola China.”

    APA YANG TELAH DICAPAI OLEH RENCANA-RENCANA TERSEBUT?

    Dari masyarakat agraris menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia, China telah mencapai keajaiban ganda berupa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas sosial jangka panjang, dengan semua rencana lima tahun memainkan peran penting.

    Data yang ada cukup menjelaskan semuanya.

    Dalam Rencana Lima Tahun ke-10 (2001-2005), China bergerak naik menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia. Dalam rencana ke-11 setelahnya, China menyalip Jerman dan Jepang, mengamankan posisi kedua secara global. Di penghujung periode rencana ke-13 pada 2020, PDB China telah melewati ambang 100 triliun yuan (1 yuan = Rp2.255) atau setara 13,7 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.371) dengan kurs saat ini. Sejak 2021, tahun dimulainya rencana ke-14, PDB per kapita China tetap berada di atas 12.000 dolar AS per tahun.

    Pengentasan kemiskinan dapat dijadikan sebagai contoh. Program ini telah dimasukkan ke dalam agenda sejak rencana ketujuh. Selama beberapa dekade terakhir, China telah membebaskan 800 juta orang dari belitan kemiskinan, yang mencakup lebih dari 70 persen dari pengentasan kemiskinan global, memenuhi target Agenda Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2030 lebih cepat dari jadwal.

    Selain itu, China telah mencapai 126 indikator lebih cepat dari jadwal untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030, menurut laporan PBB.

    Pola China dalam menggunakan rencana-rencana semacam itu untuk mendorong pembangunan telah muncul sebagai sebuah model alternatif untuk tata kelola yang efektif bagi negara-negara di dunia berkembang.

    Mengakui bahwa kekuatan dan keberhasilan rencana-rencana lima tahunan sebelumnya dapat menjadi landasan bagi rencana-rencana di masa mendatang, sementara kelemahan dan kekurangan dianalisis dan ditangani dengan cermat, Melaku Mulualem, seorang peneliti senior di bidang diplomasi dan hubungan internasional di Institut Urusan Luar Negeri Ethiopia, menuturkan bahwa melakukan evaluasi komprehensif setiap lima tahun adalah praktik yang patut ditiru.

    Terinspirasi oleh keberhasilan China, banyak negara berkembang telah mengikuti jejak China dengan mengembangkan strategi jangka menengah hingga panjang, dengan negara-negara seperti Polandia, Ethiopia, dan Tanzania bahkan telah mengundang sejumlah institusi China untuk membantu dalam konsultasi perencanaan mereka, tulis Yin Jun, seorang peneliti di Universitas Peking, dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan dari Rencana Lima Tahun ke-1 hingga ke-14” (A Review from the 1st to 14th Five-Year Plan).

    “Perencanaan dibicarakan di banyak negara, tetapi China berhasil melakukannya dengan cara yang menurut saya belum pernah dilakukan oleh negara lain,” kata Jacques, seraya menambahkan bahwa negara-negara lain dapat memetik pelajaran dari China di bidang ini untuk menyusun kebijakan mereka sendiri.  Selesai. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News