Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • Bangladesh Mencari Keseimbangan Antara Pengaruh China-India-Barat

    Bangladesh Mencari Keseimbangan Antara Pengaruh China-India-Barat

    Jakarta –

    Setelah Liga Awami di Bangladesh memenangkan pemilu dan Sheikh Hasina memasuki masa jabatan kelima sebagai Perdana Menteri, Cina dan India buru-buru memberikan ucapan selamat. Kedua negara besar di Asia ini punya kepentingan untuk membentuk kemitraan dan memperluas wilayah pengaruh mereka..

    Michael Kugelman, direktur Asia Selatan di Wilson Center, mengatakan Bangladesh berhasil “meraup keuntungan dari persaingan kekuatan besar” dalam hubungannya dengan Cina dan India.

    “Hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Beijing telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kita telah mencapai titik, di mana Cina mendanai pembangunan pangkalan kapal selam pertama di Bangladesh. Ini merupakan cerminan lain dari keberhasilan Dhaka sebagai penyeimbang,” katanya kepada DW.

    Tahun lalu, Bangladesh meresmikan pangkalan kapal selam senilai USD1,2 miliar di Cox’s Bazar, yang diberi nama pangkalan Sheikh Hasina. Pangkalan militer tersebut dibangun dengan bantuan dari Cina, yang menimbulkan kekhawatiran di India bahwa militer Cina sedang berusaha diam-diam masuk ke wilayah pengaruh India.

    Investasi besar Xi Jinping

    Menurut Kementerian Luar Negeri Cina, investasi negara itu di Bangladesh saat ini berjumlah sekitar USD1,5 miliar. Bangladesh juga sejak tahun 2016 telah menjadi bagian dari proyek infrastruktur global Xi Jinping, Belt and Road Initiative (BRI).

    Mantan Menteri Luar Negeri Bangladesh Md. Touhid Hossain mengatakan kepada DW, proposal proyek baru yang didanai Cina di Sungai Teesta, yang mengalir antara India dan Bangladesh, bisa menimbulkan perselisihan dengan New Delhi.

    Pemerintah Bangladesh sedang mempertimbangkan usulan Cina untuk melakukan pengerukan dan membangun tanggul di sebagian besar sungai. Proyek Pengelolaan dan Restorasi Sungai Teesta ini diperkirakan bernilai sekitar USD1 miliar. “Masalah potensial mungkin muncul jika Cina terlalu jauh memaksakan diri, terutama dengan adanya kemajuan dalam proyek Teesta,” kata Hossain.

    Bangladesh akan berpaling dari Barat?

    Pemilu Bangladesh pada 7 Januari lalu mendapat kritik dari negara-negara Barat karena kekhawatiran adanya kemunduran demokrasi, menyusul tindakan keras pemerintah terhadap oposisi Partai Nasionalis Bangladesh BNP, yang akhirnya memboikot pemilu tersebut.

    Setelah pemilu tanggal 9 Januari, Sheikh Hasina berpidato di hadapan para fungsionaris partai Liga Awami dan menuduh BNP bekerja atas nama “tuan asing” yang tidak disebutkan namanya.

    Mantan Kepala Ekonom Bank Dunia di Bangladesh Zahid Hussain mengatakan kepada DW, Bangladesh dapat mengambil opsi lain untuk mempertahankan keunggulan ekonomi dengan negara-negara Barat. “Manfaat yang diperoleh dengan masuk dalam daftar negara-negara berkembang juga dapat diperoleh dengan mengambil pendekatan alternatif,” katanya. “Misalnya, jika Bangladesh menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau aliansi ekonomi, negara tersebut dapat dengan mudah mengakses pasar dari aliansi tersebut.”

    Menteri luar negeri baru Bangladesh, Hasan Mahmud, dikenal memiliki hubungan baik dengan negara-negara Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Bangladesh, Charles Whiteley, setelah bertemu dengan Mahmud baru-baru ini memuji “hubungan kuat” Mahmud dengan Uni Eropa dan “pemahamannya yang mendalam” terhadap Eropa.

    Michael Kugelman dari Wilson Center mengatakan, dia yakin Bangladesh akan mampu menyeimbangkan hubungannya dengan negara- negara adidaya dengan cukup baik.

    “Ini adalah negara yang, seperti halnya India, telah menunjukkan kapasitas yang kuat untuk menyeimbangkan persaingan dan bukannya menyerah pada persaingan” katanya. “Sheikh Hasina sangat mahir dalam menyeimbangkan hubungan dengan negara maju dan berkembang, dengan India dan Cina, dengan Barat dan non-Barat, dan seterusnya,” pungkasnya.

    (hp/as)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ke Mana Arah Hubungan Taiwan-China di Bawah Pemimpin Baru?

    Ke Mana Arah Hubungan Taiwan-China di Bawah Pemimpin Baru?

    Beijing –

    Hasil pemilihan presiden dan parlemen Taiwan menjadi berita buruk bagi Beijing dan kemungkinan akan membuat hubungan kedua belah pihak tetap dingin, kata para ahli kepada DW.

    Pada Sabtu (13/01) malam, Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan berhasil mengamankan jabatan presiden ketiga berturut-turut. Hal ini memecahkan rekor karena tidak ada partai politik yang berkuasa lebih dari dua periode sejak pulau tersebut memilih pemimpin pertamanya di tahun 1996.

    Presiden terpilih William Lai Ching-te baru akan memulai masa jabatannya pada tanggal 20 Mei. Dalam pidato kemenangannya, ia mengatakan bahwa Taiwan telah memilih untuk “berpihak pada demokrasi” alih-alih menuju otoritarianisme.

    Malamnya, Kantor Urusan Taiwan di bawah pemerintah China menganggap sepi kemenangan ini. Kantor tersebut menyatakan bahwa hasil pemilu tidak mewakili opini publik arus utama Taiwan. Kantor Urusan Taiwan menambahkan bahwa pemilu ini tidak dapat membendung “tren yang tidak dapat dihentikan menuju penyatuan kembali tanah air.”

    Beijing memang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya. Di bawah pemerintahan pemimpin Xi Jinping selama satu dekade terakhir, China memperkuat tekadnya untuk bersatu kembali dengan pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.

    William Lai Ching-te yang berusia 67 tahun meraih sekitar 40% suara melawan dua kandidat lainnya yakni Hou Yu-ih dari partai oposisi utama Kuomintang (KMT) dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang relatif baru berdiri.

    “Mereka (China) tidak menyukai Lai. Ini berita buruk karena orang yang mereka tidak inginkan untuk menang justru menang,” kata Lev Nachman, ilmuwan politik di Universitas Nasional Chengchi Taiwan, kepada DW.

    Sementara pakar lain percaya bahwa kemenangan DPP telah sesuai ekspektasi China. Chang Wu-ueh, pakar hubungan lintas selat di Universitas Tamkang, mengatakan kepada DW bahwa sebagian besar pejabat China telah memperkirakan hasil ini dan sedang mempersiapkan kemungkinan tanggapan.

    “Langkah-langkah intimidasi militer dan tekanan ekonomi sebelum pemilu kemungkinan besar akan ditingkatkan di era setelah pemilu,” menurut Chang Wu-ueh.

    Hubungan China-Taiwan diperkirakan tetap dingin

    Taiwan, yang berjarak sekitar 1,6 kilometer dari China, berpotensi menjadi salah satu titik konflik paling krusial di dunia. Dalam delapan tahun terakhir kekuasaan DPP, dialog resmi antara kedua kubu terhenti.

    Dengan mulai menjabatnya Lai, Washington dan negara-negara Barat lainnya pun secara cermat mengamati bagaimana kebijakannya terhadap China dapat mengubah situasi yang sudah tegang.

    “Saya tidak berpikir akan ada perang, namun saya pikir RRC akan tetap tidak mengangkat teleponnya,” kata Nachman, seraya menambahkan bahwa “hubungan yang lebih dingin” diperkirakan akan berlarut-larut dan Lai kemungkinan besar tidak akan melakukan hal untuk mengubah status quo.

    Sementara Chong Ja Ian, profesor ilmu politik di Universitas Nasional Singapura, mengatakan kepada DW bahwa Xi Jinping memang tidak puas dengan hasil pemilu Taiwan dan ingin meningkatkan tekanan terhadap Taiwan. Namun Xi juga diperkirakan “khawatir akan terjadinya eskalasi yang tidak terkendali pada saat perekonomian RRC sedang terpuruk.”

    Dalam pidato kemenangannya pada hari Sabtu, Lai berjanji akan bertindak sesuai dengan konstitusi “Republik China,” nama resmi Taiwan, dengan cara yang “mempertahankan status quo lintas selat.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam pernyataan ucapan selamat kepada Taiwan menegaskan kembali komitmen untuk “menjaga perdamaian dan stabilitas lintas selat.” Dia juga berjanji untuk melanjutkan “hubungan tidak resmi yang telah lama terjalin.”

    Ujian nyata bagi pemerintahan Taiwan

    Para pakar juga percaya bahwa parlemen baru akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Lai. Hal ini mengingat fakta bahwa tidak ada partai politik yang mendapatkan mayoritas absolut di badan legislatif.

    Chong, profesor politik di Singapura, menjelaskan bahwa “seorang presiden tanpa (dukungan) mayoritas legislatif harus menangani agenda legislatifnya, yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri.”

    Di parlemen Taiwan yang memiliki 113 kursi, DPP kehilangan 11 kursi pada pemilu terakhir, sehingga memberikan dominasi kepada KMT, yang memperoleh 52 kursi. Sementara TPP yang hanya memiliki 8 kursi, siap menjadi minoritas penting.

    Situasi serupa, ketika partai berkuasa gagal memperoleh mayoritas, terjadi pada tahun 2000 ketika mantan Presiden Chen Shui-bian dari DPP terpilih.

    Profesor Chong mengatakan, ada saat-saat ketika Chen Shui-bian semakin frustrasi, ia mulai menyusun kebijakan lintas selat dengan cara yang lebih berisiko, termasuk kebijakan “Satu Negara di Setiap Sisi” yang mengindikasikan China dan Taiwan adalah dua negara berbeda.

    Meskipun karakter William Lai Ching-te terlihat berbeda dengan karakter Chen Shui-bian, Chong menekankan, “tidak ada yang tahu pada saat ini” bagaimana pemimpin baru akan merespons tekanan ekstrem ketika berdiri di posisi teratas.

    (ae/hp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Fakta Gempuran AS dan Inggris di Yaman

    5 Fakta Gempuran AS dan Inggris di Yaman

    Ketegangan di Laut Merah berlanjut. Menyusul aksi Houthi dari Yaman yang menyerang jalur perdagangan ini, Amerika Serikat dan Inggris kemudian menggempur Houthi.

    Perairan Laut Merah merupakan jalur strategis yang dilalui oleh setidaknya 12 persen perdagangan dunia. Karena serangan Houthi, kapal-kapal dagang menjadi ketar-ketir melewati jalur ini. Kepentingan ekonomi-politik AS dan kawan-kawan terganggu. Kondisi ini berlangsung sejak sebelum pergantian tahun.

    Washington pada Desember lalu membentuk koalisi internasional yang bertujuan melindungi lalu lintas maritim di Laut Merah dari serangan Houthi. Singkat cerita, AS dan Inggris menggempur Yaman, basis kekuatan Houthi.

    Dilansir AFP, Kamis (11/1/2024), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) meloloskan resolusi terbaru yang isinya menuntuk kelompok Houthi dari Yaman untuk segera menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan laut merah.

    Resolusi diloloskan pada Rabu (10/1) waktu setempat. Rusia, China, Mozambik, dan Aljazair abstain, sedangkan negara-negra anggota DK PBB lainnya mendukung resolusi tersebut.

    Resolusi yang berhasil diadopsi bersama itu “menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional”.

    2. Awal serangan AS-Inggris ke Houthi Yaman

    Dilansir Al Arabiya, serangan koalisi AS-Inggris ke Yaman dilancarkan pada Kamis (11/1/2024) waktu setempat. Mereka menargetkan fasilitas logistik dan sistem radar Houthi, kelompok bersenjata yang disokong Iran tersebut.

    “Kami mengincar kemampuan yang sangat spesifik di lokasi yang sangat spesifik dengan amunisi yang presisi,” kata seorang pejabat senior militer AS, tidak mau disebutkan namanya.

    3. Houthi Yaman jadi yang pertama digempur rudal balistik

    Pada serangan militer ini, koalisi AS dan Inggris untuk pertama kalinya menembakkan rudal balistik spesifik mereka. Presiden AS Joe Biden sendiri mengatakan soal penggunaan rudal balistik anti-kapal.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah,” dilansir AFP, Jumat (12/1/2024). AS dan Inggris mengerahkan jet, sejumlah kapal perang, dan satu kapal selam, untuk menggempur Houthi.

    US President Joe Biden speaks during a press conference after meeting with Chinese President Xi Jinping during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders’ week in Woodside, California on November 15, 2023. US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping shook hands and pledged to steer their countries away from conflict on November 15, 2023, as they met for the first time in a year at a high-stakes summit in California. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

    4. Dalih AS-Inggris serang Houthi

    Dalih AS menggempur Houthi sama seperti dalih Israel menggempur Jalur Gaza, yakni menggunakan hak membela diri alias defensif. Presiden AS Joe Biden menyatakan ingin melindungi keamanan warganya dari serangan Houthi.

    “Serangan-serangan ini telah membahayakan para personel AS, pelaut sipil, dan mitra-mitra kami, membahayakan perdagangan, dan mengancam kebebasan navigasi,” ucap Biden dalam pernyataannya.

    “Saya tidak akan ragu untuk mengarahkan langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi rakyat kami dan arus bebas perdagangan internasional jika diperlukan,” tegas Presiden AS yang berusia 81 tahun itu.

    Selanjutnya, Houthi marah:

    5. Houthi dan Hamas marah

    Kelompok Houthi marah atas serangan militer AS dan sekutunya, Inggris, terhadap wilayah Yaman yang sebagian besar dikuasai kelompok pemberontak tersebut. Seorang pejabat senior Houthi menyebut kedua negara Barat itu akan menyesal menyerang Yaman.

    Pejabat senior Houthi itu juga menyebut serangan AS dan Inggris terhadap sejumlah posisi kelompoknya di Yaman sebagai “kebodohan terbesar dalam sejarah mereka”.

    “Amerika dan Inggris melakukan kesalahan dalam melancarkan perang terhadap Yaman karena mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya,” tegas seorang pejabat senior Houthi, Mohammed al-Bukhaiti, dalam pernyataan berbahasa Inggris via media sosial X, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (12/1/2024).

    Siapa kelompok pemberontak Houthi di Yaman dan mengapa mereka menyerang kapal-kapal kargo yang menuju Israel? Foto: BBC World

    Bukhaiti kemudian memperingatkan Washington dan London bahwa kedua negara itu akan “menyesal” melancarkan serangan terhadap Yaman.

    “Tidak ada keraguan bahwa Amerika dan Inggris saat ini menyesali kebodohan mereka sebelumnya, dan mereka akan segera menyadari bahwa agresi langsung terhadap Yaman adalah kebodohan terbesar dalam sejarah mereka,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Bukhaiti menyebut perang saat ini sedang berlangsung antara “para pendukung genosida di Gaza”, diduga merujuk pada AS, dan pihak-pihak yang menentangnya. Houthi menyerang kapal-kapal pro-Israel di Laut Merah karena untuk mendukung Gaza agar selamat dari gempuran Israel. Houthi ingin serangan Israel ke Gaza dihentikan.

    “Karena tujuan salah satu pihak adalah menghentikan kejahatan genosida di Gaza, diwakili oleh Yaman, sedangkan tujuan pihak lainnya adalah mendukung dan melindungi pelakunya, yang diwakili oleh Amerika dan Inggris,” ujar Bukhaiti dalam pernyataannya.

    “Oleh karena itu, setiap individu di dunia ini dihadapkan pada dua pilihan, tanpa ada pilihan ketiga: membela para korban genosida atau membela para pelaku genosida. Di sisi mana Anda berada?” tanyanya.

    6. Hamas marah

    Hamas juga marah. Kelompok Palestina yang dominan di Jalur Gaza itu menyatakan AS dan Inggris harus bertanggung jawab bila keamanan Laut Merah semakin rusak.

    “Kami mengutuk keras serangan Amerika-Inggris secara terang-terangan di Yaman,” tegas Hamas, yang sedang berperang melawan Israel di Jalur Gaza, dalam pernyataannya via Telegram, seperti dilansir AFP, Jumat (12/1/2024).

    “Kami menganggap mereka bertanggung jawab atas dampaknya terhadap keamanan regional,” imbuh pernyataan tersebut.

    7. Serangan AS-Inggris tewaskan 5 orang

    Juru bicara militer Houthi mengatakan serangan AS-Inggris menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai 6 orang lainnya. Houthi menyebut semua korban tewas sebagai martir atau syahid. Houthi berjanji akan membalas serangan Barat itu.

    “Serangan tersebut menyebabkan kematian lima orang martir dan melukai enam orang lainnya dari angkatan bersenjata kami,” tulis juru bicara militer Houthi Yahya Saree di X, sebelumnya Twitter. Dia pun mengancam tak akan membiarkan begitu saja tindakan AS dan Inggris tersebut.

  • Sidang Genosida Israel Digelar, Indonesia Dukung Afrika Selatan

    Sidang Genosida Israel Digelar, Indonesia Dukung Afrika Selatan

    Anda kembali membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita utama dari sejumlah penjuru dunia.

    Edisi Kamis, 11 Januari 2024, kami awali dengan sidang genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang digelar oleh International Court of Justice.

    Indonesia mendukung Afrika Selatan

    Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara yang menggugat Israel ke International Court of Justice karena dianggap telah melakukan genosida.

    Sidang akan mulai digelar pada hari Kamis ini.

    “Semua tindakan disebabkan Israel yang gagal mencegah genosida. Melakukan genosida merupakan pelanggaran nyata terhadap Konvensi Genosida PBB,” demikian pernyataan Afrika Selatan dalam gugatannya.

    Sementara itu Indonesia memberikan dukungan penuh kepada upaya hukum yang dilakukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atas dugaan genosida Israel di Gaza, seperti yang dikatakan Muhammad Iqbal, juru bicara Kemenlu RI.

    Tapi Indonesia secara hukum tidak dapat ikut menggugat Israel di ICJ karena tidak menandatangani Konvensi Genosida.

    Kerusuhan di jalanan Port Morseby

    Setidaknya satu orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini.

    Rabu kemarin, polisi, pegawai negeri, dan anggota pertahanan mengadakan demonstrasi damai di Gedung Parlemen mengenai masalah gaji.

    Tapi kemudian situasi memburuk, ketika ratusan warga mulai turun ke jalanan dan dilaporkan ada penjarahan di sejumlah toko, serta pembakaran beberapa tempat.

    Media lokal melaporkan jumlah korban tewas akibat kerusuhan bisa mencapai lima orang, namun ABC hanya bisa mengkonfirmasi satu orang yang meninggal.

    Ekuador ‘perang’ dengan geng kriminal

    Presiden Ekuador Daniel Noboa mengatakan negaranya sedang “berperang”, setelah geng narkoba menyandera lebih dari 130 penjaga penjara dan staf lainnya dan sempat terekam sebuah stasiun TV saat siaran langsung.

    “Kami sedang berperang, dan kami tidak bisa menyerah dalam menghadapi kelompok teroris ini,” kata Presiden Noboa kepada stasiun radio Canela.

    Kekerasan dimulai setelah Presiden Noboa mengumumkan keadaan darurat menyusul kaburnya bos narkoba paling berkuasa di Ekuador, sekaligus pemimpin geng Los Choneros, Adolfo Macias, pada akhir pekan.

    Presiden Noboa menyebut 22 geng sebagai organisasi “teroris” dan menjadi target militer.

    China dan Maladewa mempererat hubungan

    Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Republik Maladewa Mohamed Muizzu di Beijing, kemarin.

    Presiden Xi mengatakan warga di dua negara menjalin hubungan persahabatan melalui ‘Silk Road’ di masa lalu, serta kerja sama yang produktif dalam proyek ‘Belt and Road ‘ dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara Presiden Muizzu mengatakan Maladewa menerapkan kebijakan ‘One China Policy’ dengan saling mendukung dalam menjaga kedaulatan di antara dua negara.

    Tahun ini menandai peringatan 10 tahun kunjungan Presiden Xi ke Maladewa, Presdien Muizzu mengatakan China sudah menyalurkan bantuan bagi pembangunan ekonomi dan sosial Maladewa.

    ‘Barbie,’ ‘Oppenheimer’ makin mantap menuju Oscar

    Film “Barbie” dan “Oppenheimer” masing-masing mendapat empat nominasi untuk penghargaan Screen Actors Guild Hollywood.

    Ini artinya menjadi sebuah pertarungan baru dari kedua film tersebut, juga film-film lainnya, menjelang Academy Awards.

    Kedua film ini mendapatkan penghargaan SAG untuk pemeran film terbaik, bersama film “The Color Purple”, “Killers of the Flower Moon” dan “American Fiction”.

    Penghargaan SAG seringkali menjadi fokus karena berisi anggota-anggota yang juga akan memilih ajang Oscar pada bulan Maret nanti.

  • Kenapa Laut China Selatan Terus Bergejolak Sepanjang Tahun 2023?

    Kenapa Laut China Selatan Terus Bergejolak Sepanjang Tahun 2023?

    Manila –

    Pada 10 Desember lalu, sebuah armada yang terdiri dari 40 kapal berangkat dari kota pesisir Filipina, El Nido, di Provinsi Palawan, menuju area perairan Laut China Selatan yang disebut Kepulauan Spratly, yang sebagian wilayahnya diklaim oleh beberapa negara di kawasan.

    Lebih 200 sukarelawan dalam “konvoi Natal” ini ingin mengantarkan sumbangan hadiah dan pasokan logistik kepada para nelayan miskin yang tinggal dan bekerja di atas kapal di Kepulauan Spratly, serta kepada tentara yang mengawaki sebuah kapal dari era Perang Dunia II yang sengaja dikandaskan di sebuah beting yang menjadi pos teritorial Filipina.

    Konvoi ini diorganisir sebuah koalisi yang disebut “Atin Ito” yang berarti “ini milik kita” dalam bahasa Tagalog. Selain membawa barang bantuan, penyelenggara mengatakan, mereka ingin menunjukkan eksistensi Filipina di Spratly.

    Ketika konvoi perahu sedang melakukan penyeberangan, mereka menerima kabar pasukan penjaga pantai China menembakkan meriam air ke konvoi perahu lainnya, yang juga membawa barang bantuan, yang menyebabkan kerusakan serius pada salah satu mesin kapal.

    Setelah “dibayangi” oleh kapal penjaga pantai China, para penyelenggara memutar balik armada dan kembali ke El Nido.

    ‘Gelombang’ di Laut China Selatan pada tahun 2023

    Insiden ini merupakan kejadian terbaru dari kebuntuan diplomasi yang terus bereskalasi selama tahun ini, antara Filipina dan China atas pulau-pulau kecil dan beting yang disengketakan di Laut China Selatan, sebuah jalur perairan yang kaya akan sumber daya alam yang diklaim China hampir seluruhnya.

    Pasukan penjaga pantai China berpatroli di perairan lepas pantai barat Filipina hingga 24 jam sehari dari pangkalan di pulau-pulau buatan, yang dibangun antara tahun 2014 dan 2017 dengan mengeruk pasir laut yang ditimbunkan atas terumbu karang dan bebatuan.

    Salah satunya di Mischief Reef, Kepulauan Spratly, yang hanya berjarak 37 kilometer dari pos terdepan kapal karam di Second Thomas Shoal, yang disebut Ayungin Shoal oleh Filipina.

    “China saat ini tanpa jeda mengerahkan puluhan kapal penjaga pantai dan ratusan perahu kelompok milisi di Kepulauan Spratly, 1.287 kilometer dari pantai China,” kata Greg Poling, Direktur Proyek Inisiatif Transparansi Maritim Asia di Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS di Washington.

    Di sebelah utara Spratly terdapat titik panas sengketa lainnya, yakni di Scarborough Shoal, sebuah laguna dangkal berwarna biru kehijauan yang dikelilingi oleh terumbu karang dan bebatuan yang terletak sekitar 222 kilometer di sebelah barat Pulau Luzon, Filipina. Kawasan ini kaya ikan dan jadi wilayah tangkapan nelayan Filipina, yang sekarang harus bermain kucing-kucingan dengan kapal pasukan penjaga pantai China.

    Pulau-pulau imajiner dalam peta China

    Menurut hukum internasional, tidak ada dasar hukum untuk klaim teritorial Beijing di bawah “sembilan garis putus-putus”, yang terlihat pada peta yang menjorok ke dalam lidah berbentuk huruf U ratusan mil laut ke selatan dan melintasi Zona Ekonomi Eksklusif – ZEE Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Brunei.

    Pada tahun 2013, Filipina menentang klaim China di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag. Pengadilan internasional tersebut memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim China atas “hak-hak dan sumber daya bersejarah” di dalam sembilan garis putus-putus itu “tidak memiliki dasar hukum.”

    Pengadilan juga memutuskan, tidak ada “fitur tanah” yang diklaim China di Kepulauan Spratly yang dapat dianggap mampu menjadi dasar klaim teritorial yang sah seperti ZEE.

    Namun, China langsung menolak keputusan tersebut sebagai “batal demi hukum”, dan sejak saat itu tidak mengindahkannya.

    Sejarawan Laut China Selatan, Bill Hayton, menunjukkan bahwa dasar klaim dari sembilan garis putus-putus itu sebagian berasal dari peta tahun 1936 yang dibuat oleh ahli geografi China, Bai Meichu, yang menamai dan mengajukan klaim pulau-pulau yang sebenarnya tidak ada, sebagian didasarkan pada kesalahan penafsiran atas gosong pasir yang terendam secara permanen yang dipublikasikan di peta-peta laut Barat yang sudah ada.

    Ini termasuk “James Shoal” di Kepulauan Spratly, yang hingga hari ini dikatakan China sebagai titik paling selatan negara itu, meskipun kedalamannya lebih dari 70 meter di bawah air, terletak 1.800 kilometer dari daratan China, dan hanya berjarak 80 kilometer di lepas pantai Malaysia.

    “Ini bukan tentang ekonomi atau sumber daya, ini tentang nasionalisme. Kepemimpinan China sejak tahun 1990-an telah menciptakan dongeng historisnya sendiri tentang ‘hak bersejarah’ di perairan ini dan sekarang China tidak bisa melepaskannya meskipun hal itu telah merugikan dirinya sendiri,” kata Poling dari CSIS.

    “China berusaha untuk mengendalikan semua aktivitas di Laut China Selatan karena mereka telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka memiliki hak tersebut, dan karena Xi Jinping menegaskan pentingnya masalah ini untuk legitimasi politik domestiknya,” tambahnya.

    Potensi konflik di perairan yang disengketakan

    Klaim Beijing di Laut China Selatan dianggap sebagai ancaman nyata bagi keamanan dan stabilitas di jalur perairan yang memiliki nilai triliunan dolar dalam perdagangan global.

    Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), di antara angkatan laut Barat lainnya, secara rutin memimpin latihan “kebebasan navigasi” di Laut China Selatan sebagai pengingat akan hal ini.

    Setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dilantik pada Juni 2022, Manila menghidupkan kembali kemitraan pertahanannya yang telah terjalin selama beberapa dekade dengan AS dan mengisyaratkan, negara itu mengesampingkan kepentingan China.

    Namun, Beijing juga telah menunjukkan bahwa mereka bersedia mengambil risiko yang lebih besar, atau setidaknya terlihat seperti itu, untuk mendapatkan dukungan domestik dari kelompok garis keras.

    “Ketegangan di sekitar Second Thomas Shoal dan pada tingkat yang lebih rendah di Scarborough, terus meningkat secara konstan selama setahun terakhir ini, karena China berusaha untuk memblokir setiap misi pengiriman logistik dari Filipina dan melakukannya dengan taktik yang lebih berbahaya, (seperti penggunaan) laser, meriam air, alat akustik, dan tabrakan langsung,” ungkap pakar CSIS, Poling.

    Pejabat keamanan Filipina khawatir bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil China adalah mengambil alih Second Thomas Shoal dan membangun instalasi militer di sana seperti yang terjadi pada Mischief Reef di dekatnya, demikian yang dilaporkan Reuters.

    “Pemerintah Filipina di bawah Presiden Marcos Jr. bertekad terus maju dalam menghadapi intimidasi China, dan AS telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan membantu membela warga Filipina jika China menggunakan kekuatannya,” kata Poling.

    Dia menambahkan, janji dukungan AS, setidaknya di atas kertas, membantu “memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada Filipina bahwa mereka dapat terus menjalankan blokade China ini tanpa kapal-kapal China melepaskan tembakan.”

    “Sejauh ini, perhitungan itu terbukti tepat, membuat China tidak memiliki pilihan yang lebih baik selain terus menjalankan permainan berbahaya yang sama berulang kali setiap bulan, memperburuk hubungannya dengan Filipina, dan merusak reputasi internasionalnya tanpa ada manfaatnya.”

    (ha/as)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menlu China ke Markas PBB Bahas Resolusi Israel-Hamas

    Menlu China ke Markas PBB Bahas Resolusi Israel-Hamas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, akan melakukan kunjungan ke New York pada minggu ini untuk mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

    Kementerian Luar Negeri Beijing, Senin (27/11), menerangkan pertemuan Wang Yi dengan DK PBB membahas mengenai agresi Israel ke Palestina.

    “Saat mereka memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB bulan ini, China akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi mengenai masalah Palestina-Israel pada tanggal 29 November,” kata juru bicara Wang Wenbin dikutip dari Arab News.

    Pada pertemuan DK PBB kali ini, Wang Yi akan berperan sebagai pemimpin rapat.

    Pekan lalu China menyambut baik kesepakatan Hamas dan Israel untuk menjalankan gencatan senjata yang dimulai pada Jumat (24/11). Gencatan senjata selama beberapa hari ini diikuti pula dengan pembebasan sandera dari Israel dan Hamas.

    Gencatan senjata lanjutan dinilai penting untuk segera terlaksana mengingat lebih dari 15.000 warga sipil tewas, termasuk ribuan anak-anak dan wanita sejak kelompok Hamas menyerbu perbatasan pada 7 Oktober.

    Dengan kesepakatan empat hari terhitung sejak Jumat, maka gencatan senjata akan berakhir pada hari ini.

    Wang Wenbin berharap bahwa pertemuan PBB minggu ini akan mencapai kesepakatan gencatan senjata, berakhirnya perang, dan memberikan kontribusi untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza.

    China bersimpati kepada warga Palestina atas sejarah perjuangannya mencapai kemerdekaan. China mendukung disepakatinya solusi dua negara untuk mendamaikan Israel dan Palestina.

    Presiden China, Xi Jinping meminta diadakannya ‘konferensi perdamaian internasional’ untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (cpa/nva)

  • Resah Resesi Seks, Xi Jinping Minta Perempuan China Menikah

    Resah Resesi Seks, Xi Jinping Minta Perempuan China Menikah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Xi Jinping meminta perempuan-perempuan di China untuk menikah di tengah resesi seks yang melanda negara itu dan meresahkan sang presiden.

    Dalam pertemuan baru-baru ini, Xi mengatakan perempuan memiliki peran “unik” dalam mengembalikan kehidupan berkeluarga di China.

    “Kita perlu membimbing perempuan untuk memainkan peran unik mereka dalam meneruskan nilai-nilai tradisionl bangsa China, membangun tradisi keluarga yang baik, dan menciptakan tren baru dalam peradaban keluarga,” kata Xi, dikutip Radio Free Asia, Kamis (23/11).

    Xi menilai anak-anak bisa tumbuh sehat hanya saat berada di keluarga yang harmonis, pendidikan keluarga yang baik, dan tradisi keluarga yang benar.

    “Kita perlu secara aktif menumbuhkan budaya baru dalam pernikahan dan melahirkan anak,” ujar dia.

    Xi juga mengatakan perempuan harus dimobilisasi untuk berkontribusi terhadap modernisasi China.

    Lebih lanjut, Xi menerangkan pihak berwenang China perlu membimbing generasi muda soal pernikahan dan melahirkan anak.

    Seruan Xi muncul sebagai upaya untuk menanggulangi resesi seks di China.

    Jumlah pasangan di China yang menikah anjlok hampir 56 persen selama sembilan tahun terakhir.

    Pada Mei 2021, China juga mengumumkan rencana baru untuk meningkatkan angka kelahiran yang lesu dan membalikkan angka populasi lanjut usia yang tinggi.

    Pemerintah China juga meningkatkan batas secara resmi jumlah anak per pasangan tiga anak, yang sebelumnya hanya dua. Namun, perempuan China tak tergiur dengan tawaran pemerintah.

    Beberapa menilai narasi Partai Komunis China (PKC) soal perempuan hanya bernilai politis, alih-alih membebaskan perempuan.

    “Kalim PKC bahwa perempuan separuh langit sebenarnya adalah soal kepentingan politik,” kata eks anggota Konferensi Konsultatif Politik China, Wang Ruiqin.

    PKC, lanjut dia, tak punya langkah mendasar untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah.

    “Tidak ada pembebasan perempuan, tidak ada perlindungan lapangan kerja atau kesejahteraan, dan biaya membesarkan anak tidak ditanggung oleh pemerintah,” ucap Wang.

    Perempuan China menghadapi hambatan besar untuk mendapat pekerjaan di pasar tenaga kerja. Mereka juga takut hamil jika berhasil mendapatkan pekerjaan, karena khawatir bos akan memecatnya.

    Sementara itu kaum mudah China menghindari pernikahan, punya anak, dan memiliki rumah di tengah krisis ekonomi serta angka pengangguran yang tinggi.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Putin Tiba di China untuk Bertemu Xi Jinping

    Putin Tiba di China untuk Bertemu Xi Jinping

    Beijing –

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Beijing, China, untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping pekan ini. Kunjungan Putin yang dipantau secara luas ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa saling percaya dan kemitraan ‘tanpa batas’ antara Moskow dan Beijing saat perang masih berkecamuk di Ukraina.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (17/10/2023), Putin disambut oleh Menteri Perdagangan China Wang Wentao setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Internasional Beijing pada Selasa (17/10) pagi waktu setempat.

    Ini menjadi kunjungan kedua Putin ke luar negeri sejak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berkantor di Den Haag, Belanda, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya pada Maret lalu.

    Kunjungan ini juga menjadi perjalanan resmi pertama Putin ke luar negara bekas Uni Soviet sepanjang tahun ini, setelah dia mengunjungi Kyrgyzstan awal bulan ini.

    ICC yang menuduh Putin telah secara ilegal mendeportasi anak-anak dari Ukraina, mewajibkan 123 negara anggotanya untuk menangkap Putin dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka. Baik Kyrgyzstan maupun China bukan anggota ICC.

    Putin terakhir kali bertemu Xi, yang menyebutnya sebagai ‘sahabat’, di Moskow beberapa hari setelah perintah penangkapan diterbitkan. Dalam pertemuan pada saat itu, Xi mengundang Putin untuk menghadiri forum kerja sama internasional Belt and Road ketiga yang digelar di Beijing.

    Dalam kunjungannya ke Beijing, Putin dijadwalkan bertemu dengan Xi pada Rabu (18/10) waktu setempat.

    Saksikan juga ‘Putin: Rusia Dapat Berkontribusi Terhadap Perdamaian Palestina-Israel’:

  • Balas Dendam, Giliran AS Usir Diplomat Rusia!

    Balas Dendam, Giliran AS Usir Diplomat Rusia!

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat mengusir dua diplomat Rusia. Sebuah langkah pembalasan setelah Moskow mengusir dua diplomat Amerika bulan lalu.

    “Sebagai respons terhadap pengusiran dua diplomat Kedutaan Besar AS di Moskow oleh Federasi Rusia, Departemen Luar Negeri membalas dengan menyatakan persona non grata kepada dua pejabat kedutaan Rusia yang beroperasi di Amerika Serikat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller pada Jumat (6/10) waktu setempat, dikutip kantor berita AFP, Sabtu (7/10/2023).

    Sebelumnya, pemerintah Rusia mengatakan bulan lalu bahwa mereka mengusir dua diplomat AS karena berhubungan dengan seorang warga negara Rusia yang sebelumnya bekerja di konsulat AS di kota Vladivostok di timur jauh, Robert Shonov.

    Setelah pengurangan diplomat sebelumnya, Shonov mulai bekerja sebagai kontraktor dan Amerika Serikat mengatakan dia dipekerjakan untuk memantau secara rutin media Rusia yang tersedia untuk umum.

    Otoritas Rusia pada bulan Agustus lalu mengumumkan penangkapannya atas tuduhan menyebarkan informasi rahasia mengenai Ukraina.

    Departemen Luar Negeri “tidak akan mentolerir pola pelecehan yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap diplomat kami,” kata Miller dalam sebuah pernyataan.

    “Tindakan Departemen ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindakan yang tidak dapat diterima terhadap personel kedutaan kami di Moskow akan mempunyai konsekuensi,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: Biden Ungkap Kemungkinan Bertemu Xi Jinping Pada November

  • Biden Ungkap Kemungkinan Bertemu Xi Jinping pada November di San Francisco

    Biden Ungkap Kemungkinan Bertemu Xi Jinping pada November di San Francisco

    Jakarta –

    Presiden AS Joe Biden mengungkap kemungkinan dirinya akan bertemu Presiden China Xi Jinping di sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada November mendatang di San Francisco. Namun, Biden tidak menyebut jadwal pastinya.

    Dilansir AFP, Sabtu (7/10/2023), para pemimpin negara-negara yang saling bersaing itu belum pernah bertemu langsung atau berbicara selama hampir satu tahun, dan ketegangan meningkat seiring semakin agresifnya Tiongkok dan Amerika Serikat yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh global.

    “Belum ada pertemuan seperti itu yang direncanakan, tapi kemungkinan besar ada,” kata Biden kepada wartawan setelah ada laporan bahwa mereka akan bertemu pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco, Jumat (6/10/2023).

    Biden akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dari seluruh wilayah pada 16 dan 17 November di kota California. Spekulasi berkembang bahwa hal itu bisa menjadi tempat untuk pemulihan hubungan keduanya.

    Gedung Putih telah mulai membuat rencana untuk mengadakan pertemuan di sela-sela KTT dalam upaya untuk menstabilkan hubungan, The Washington Post melaporkan, mengutip seorang pejabat yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut “cukup tegas,”.

    Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi diperkirakan akan mengunjungi Washington menjelang KTT APEC.

    Namun Beijing belum mengonfirmasi apakah Xi akan menghadiri KTT tersebut atau bertemu dengan mitranya dari AS. Gedung Putih juga menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan dengan Xi.

    (eva/eva)