Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • Zelensky Ungkap Presiden China Janji Tak Akan Jual Senjata ke Rusia

    Zelensky Ungkap Presiden China Janji Tak Akan Jual Senjata ke Rusia

    Roma –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan dirinya telah mendapat penegasan dari Presiden China Xi Jinping bahwa Beijing tidak akan menjual senjata ke Rusia, yang berperang dengan Kyiv selama dua tahun terakhir.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (14/6/2024), Zelensky menyebut penegasan itu didapatnya saat dirinya berbicara via telepon dengan Xi beberapa waktu terakhir. Dia tidak menyebut lebih lanjut soal kapan tepatnya percakapan telepon dengan Presiden China itu terjadi.

    Dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di sela-sela KTT G7 di Italia, pada Kamis (13/6) waktu setempat, Zelensky mengungkapkan penegasan yang diberikan Xi itu ke publik.

    “Saya telah melakukan percakapan tegas dengan pemimpin China. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menjual senjata apa pun ke Rusia,” tutur Zelensky dalam bahasa Inggris.

    “Kita lihat saja apakah dia orang terhormat atau bukan, karena dia telah memberikan janjinya kepada saya,” imbuhnya.

    Biden menimpali ketika Zelensky selesai berbicara dalam konferensi pers tersebut.

    “Omong-omong, China tidak memasok senjata, tapi (memasok) kemampuan untuk memproduksi senjata-senjata tersebut dan teknologi yang tersedia untuk melakukannya, jadi China pada faktanya membantu Rusia,” ujar Biden dalam konferensi pers yang sama.

    Zelensky kemudian mengatakan bahwa jika Kyiv dan Beijing memiliki pandangan yang sama mengenai perdamaian, maka akan ada dialog di antara keduanya, dan jika China memiliki pandangan alternatif, mereka bisa mempersiapkan “formula perdamaian” alternatif.

    Pemimpin Ukraina ini telah mempromosikan visinya untuk perdamaian di negaranya, yang disebutnya sebagai “formula perdamaian”.

    Swiss dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi delegasi-delegasi internasional dari puluhan negara dan organisasi pada akhir pekan ini dalam pertemuan puncak yang bertujuan membawa perdamaian di Ukraina.

    Percakapan telepon antara Zelensky dan Xi yang terakhir kali diketahui publik adalah pada April 2024 lalu, dan itu menjadi satu-satunya percakapan telepon di antara kedua pemimpin sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan Cina Dong Jun bertemu dengan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, di sela-sela KTT keamanan Shangri-La di Singapura. Pentagon menyambut baik rencana pembentukan “kelompok komunikasi krisis” AS-Cina, sementara Beijing menyebut pembicaraan itu “positif, praktis, dan konstruktif.”

    Dialog Shangri-La, yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London, menjadi barometer bagi intensitas ketegangan AS-Cina dalam beberapa tahun terakhir.

    Pertemuan menhan kedua negara adidaya itu selama satu jam pada Jumat (31/5), merupakan pertemuan militer tingkat tinggi AS-Cina pertama setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping sepakat untuk membuka kembali kontak militer-ke-militer pada November 2023.

    Cina telah memutuskan kontak setelah Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, membuat marah Beijing dengan mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022.

    “Kami setidaknya memiliki serangkaian komunikasi reguler antara kedua belah pihak untuk mengurangi kemungkinan salah perhitungan,” kata Amanda Hsiao, seorang ahli senior Cina di International Crisis Group (ICG), kepada DW.

    Meskipun membuka jalur komunikasi adalah tanda bahwa AS dan Cina ingin mengelola risiko konfrontasi dengan lebih baik, pidato dari Austin dan Dong di KTT tersebut menunjukkan bahwa kedua negara memiliki sudut pandang yang berlawanan tentang keamanan regional di Asia.

    Cina menyinggung “kekuatan eksternal”

    Dalam sesi pada Minggu (2/6) yang berjudul “Pendekatan Cina terhadap Keamanan Global”, Menteri Pertahanan Dong menekankan pentingnya hubungan militer-ke-militer yang stabil antara Cina dan AS.

    Pada saat yang sama, Dong menyalahkan “kekuatan eksternal” yang memicu ketegangan di Asia-Pasifik melalui “konfrontasi blok”. Dong tidak secara eksplisit menyebut nama AS, tetapi menyinggung pembangunan aliansi strategis Washington sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas akibat kekuatan eksternal.

    Sehari sebelumnya, pidato Menteri Pertahanan AS Austin di KTT tersebut menyoroti pembangunan aliansi Washington di bawah pemerintahan Biden sebagai ujung tombak keamanan regional.

    “Kami bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami tidak seperti sebelumnya,” kata Austin, merujuk pada latihan militer bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.

    Sebelum berangkat ke Singapura, Austin telah menulis di X bahwa AS telah “memberikan hasil bersejarah” di Indo-Pasifik dengan “berinvestasi dalam kemampuan, mengubah postur pasukan AS, dan menghubungkan sekutu dan mitra.”

    Menanggapi pidato Austin, Letnan Jenderal Cina Jing Jianfeng mengatakan, strategi AS dimaksudkan “untuk menciptakan perpecahan, memprovokasi konfrontasi, dan merusak stabilitas.”

    Menurut pakar ICG Hsiao, narasinya adalah bahwa “Cina memiliki niat damai, dan masalahnya bukan pada Cina, melainkan pada AS.”

    Cina memperingatkan ‘kelompok separatis’ Taiwan

    Soal Taiwan, yang menjadi pemantik utama yang berpotensi menimbulkan konflik di Asia, Dong menuduh AS telah mengirimkan “sinyal yang sangat salah” kepada “pasukan separatis” di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

    Cina mengklaim Taiwan sebagai wilayanya, dan meskipun para pejabat Cina berulang kali mengatakan “penyatuan kembali secara damai”, retorika Beijing menyiratkan bahwa mereka bersedia untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan.

    AS adalah penyokong keamanan utama Taiwan, dan Beijing menganggap hal ini sebagai campur tangan pihak luar dalam “urusan dalam negerinya.”

    AS dan negara-negara Barat lainnya tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Namun, memberikan dukungan tidak langsung, misalnya, melalui kunjungan politik tingkat tinggi, tanpa secara langsung mengakui pulau itu sebagai negara yang merdeka.

    Ketegangan di Laut Cina Selatan

    Selain masalah Taiwan, perselisihan maritim di Laut Cina Selatan adalah titik sengketa lainnya antara AS dan Cina.

    Meskipun ada keputusan internasional pada tahun 2016 yang menolak klaim teritorial Cina, Beijing bersikeras bahwa sebagian besar Laut Cina Selatan adalah milik Cina, bahkan bagian yang berjarak lebih dari seribu mil dari daratan Cina.

    Bulan lalu, AS dan Filipina mengakhiri latihan militer gabungan berskala besar, saat kapal-kapal Cina terus mengganggu kapal-kapal Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina yang diklaim oleh Cina.

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menjadi pembicara utama di KTT Singapura dan membuka dengan pidato yang bersumpah bahwa Filipina akan merespons jika ada tentara Filipina yang terbunuh oleh penggunaan meriam air oleh Cina terhadap kapal-kapal Filipina. Dia juga menegaskan, “Filipina tidak akan mengalah” dalam masalah kedaulatan.

    Menteri Pertahanan AS Austin juga memperingatkan, “pelecehan yang dihadapi Filipina sangat berbahaya.” Dia menekankan, “setiap negara, besar atau kecil, memiliki hak untuk menikmati sumber daya maritimnya sendiri.”

    pkp/as

    (ita/ita)

  • Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Beijing –

    China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan skala penuh di pulau itu beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan, William Lai.

    Latihan militer ini menegaskan inti permasalahan: klaim China atas Taiwan.

    Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari China dan negara itu tak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upayanya ini.

    Akan tetapi banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian yang terpisah dari penduduk China.

    Kendati begitu, sebagian besar dari mereka mendukung status quo, yakni Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan dari China atau bersatu dengan negara itu.

    BBC

    Bagaimana sejarah antara China dan Taiwan?

    Catatan China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirimkan pasukan ekspedisi ke sana sebuah fakta yang digunakan Beijing untuk mendukung klaimnya atas teritori ini.

    Setelah masa penjajahan Belanda yang relatif singkat, Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing di China, sebelum diserahkan ke Jepang setelah negara itu memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama.

    Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang direbutnya dari China.

    Setelah itu, Taiwan secara resmi diduduki oleh Republik China (ROC), yang mulai memerintah dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris.

    Namun dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin ROC saat itu, Chiang Kai-shek, dikalahkan oleh tentara Komunis pimpinan Mao Zedong.

    Chiang, sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukungnya sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.

    Chiang dengan sistem pemerintahan diktatornya memerintah Taiwan hingga tahun 1980-an.

    Setelah kematiannya, Taiwan memulai transisi menuju demokrasi dan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1996.

    Siapa saja yang mengakui Taiwan?

    Ada perbedaan pendapat tentang status Taiwan.

    Taiwan memiliki konstitusi sendiri dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif.

    Pemerintahan ROC di pengasingan pada awalnya mengklaim mereka mewakili seluruh China.

    Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

    Jet Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas sebagai tanggapan terhadap latihan militer China (Reuters)

    Namun pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati masyarakat yang tinggal di daratan China

    Pada 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

    Ketika China mulai membuka perekonomiannya pada 1978, AS menyadari adanya peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan.

    AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

    Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan ROC telah menurun drastis dan hanya 12 negara yang mengakui pulau tersebut saat ini.

    China memberikan tekanan diplomatik yang besar terhadap negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

    Bagaimana relasi antara Taiwan dan China?

    Hubungan keduanya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China .

    Pada 1991, ROC menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

    Tiongkok mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang disebut akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi jika Taiwan setuju berada di bawah kendali Beijing.

    Sistem ini juga mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada 1997 hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

    Taiwan menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Beijing berkukuh bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah namun perwakilan tidak resmi dari Tiongkok dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

    Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir.

    Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung “kemerdekaan” Taiwan.

    Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Tiongkok mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan “cara-cara yang tidak damai” terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba “memisahkan diri” dari China.

    Pada 2016, politisi dari DPP Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Di bawah pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan memburuk.

    China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai menjabat presiden, dengan alasan Tsai menolak mendukung konsep satu negara China.

    Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen hubungan China dan Taiwan memburuk (Reuters)

    Tsai tidak pernah mengatakan dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, dan bersikeras bahwa Taiwan sudah merdeka.

    Namun masa jabatan Tai juga bertepatan dengan masa jabatan Xi Jinping yang membuat klaim China terhadap Taiwan kian agresif.

    Xi menegaskan kembali bahwa China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan, dan telah menetapkan 2049 sebagai target untuk “mencapai impian China”.

    Pada Januari 2024, Taiwan memilih wakil presiden Tsai, William Lai, sebagai presiden seorang pria yang oleh China dicap sebagai “separatis”.

    Latihan militer pada Kamis (23/05) dilakukan pada pekan pertama William Lai menjabat, dengan mengatakan latihan militer itu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” dan menyebut Lai sebagai presiden DPP “terburuk” sejauh ini.

    Apa kaitan AS dengan hubungan China-Taiwan?

    AS mempertahankan hubungan resmi dengan Beijing, dan mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah China yang menerapkan kebijakan “Satu China namun AS juga tetap menjadi pendukung setia Taiwan di dunia internasional.

    Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan senjata pertahanan kepada Taiwan dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan menyokong Taiwan dalam hal militer melanggar sikap yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

    Pulau ini telah lama menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan AS-China, dan Beijing mengutuk segala dugaan dukungan Washington terhadap Taipei.

    Pada 2022 silam, setelah kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan, China merespons dengan unjuk kekuatan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai pembalasan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, China meningkatkan “perang zona abu-abu” ini dengan mengirim jet tempur dalam jumlah besar ke dekat Taiwan dan mengadakan latihan militer sebagai respons terhadap perselisihan politik antara AS dan Taiwan.

    Pada 2022, serangan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan meningkat hampir dua kali lipat.

    Hasil pemilu ini akan menentukan jalannya hubungan AS-China dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang, akan membawa dampak pada hubungan rumit antara AS, China, dan Taiwan.

    Saksikan juga ‘KuTips: Jaga Kesehatan Bagi Pekerja Shift Malam’:

    (nvc/nvc)

  • Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Beijing, China, dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, antara Putin dan Xi Jinping saling melempar pujian.

    Dilansir dari Reuters, Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5), pagi. Kremlin mengharapkan pertemuan Putin dan Xi ini bisa memperdalam kemitraan strategis antara kedua negara yang menjadi rival geopolitik paling kuat Amerika Serikat (AS).

    Diketahui, China dan Rusia mendeklarasikan kemitraan “tanpa batas” pada Februari 2022 lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing hanya beberapa hari sebelum dia mengirimkan pasukan militer Rusia ke Ukraina yang memicu perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

    China menjadi negara pertama yang didatangi Putin usai dilantik kembali menjadi Presiden Rusia hingga 2030. Putin seolah mengirimkan pesan kepada dunia soal prioritas dan kedalaman hubungan personalnya dengan Xi Jinping.

    Putin Tiba di Beijing

    Tayangan televisi dan media pemerintah Rusia menunjukkan Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5) pagi untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari, di mana dia akan bertemu langsung dengan Xi Jinping.

    Televisi lokal Rusia menayangkan momen Putin disambut oleh para pejabat China dan disambut jajaran pengawal kehormatan saat menuruni tangga pesawat.

    Kantor berita Xinhua mengkonfirmasi kedatangan Putin, dalam apa yang disebut oleh media pemerintah sebagai kunjungan kenegaraan dari seorang “teman lama”.

    Kedatangan Putin dan kunjungannya menjadi top trending di platform media sosial China, Weibo, dengan 1,4 juta permintaan pencarian di tengah banyaknya postingan gambar, video dan komentar.

    Putin dan Xi Jinping disebut akan menghadiri malam gala merayakan 75 tahun sejak Uni Soviet mengakui Republik Rakyat China, yang dideklarasikan oleh Mao Zedong tahun 1949 silam.

    Putin juga akan mengunjungi Harbin di China bagian timur laut. Kota Harbin diketahui memiliki hubungan bersejarah dengan Rusia.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Xi Jinping dan Putin Saling Memuji

    Dalam pertemuan di Beijing, Xi mengatakan kepada Putin bahwa “hubungan China-Rusia tidak hanya demi kepentingan mendasar kedua negara… tapi juga kondusif bagi perdamaian”.

    “China siap bekerja sama dengan Rusia untuk… menegakkan keadilan di dunia,” ucap Xi kepada Putin seperti disampaikan dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri China.

    “Hubungan China-Rusia saat ini diperoleh dengan susah payah, dan kedua pihak perlu menghargai dan memeliharanya,” imbuhnya.

    Putin, dalam forum yang sama, mengatakan kepada Xi bahwa hubungan kedua negara “menstabilkan” dunia.

    “Hubungan antara Rusia dan China tidak bersifat oportunis dan tidak ditujukan terhadap siapa pun,” ucapnya seperti terdengar dalam video yang ditayangkan televisi Rusia.

    “Kerja sama kami dalam masalah internasional adalah salah satu faktor yang memicu kestabilan di arena internasional,” cetus Putin.

    Putin tiba di Beijing beberapa jam setelah dia memicu pasukan Rusia yang diklaim mencapai kemajuan di “semua lini” di medan perang di Ukraina, menyusul serangan darat besar-besaran terbaru.

    Xi sendiri baru kembali dari kunjungan ke tiga negara Eropa pekan lalu, dan menegaskan penolakan terhadap kritikan Barat untuk hubungan Beijing dengan Moskow, menikmati impor energi Rusia yang murah dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengiriman gas yang stabil melalui saluran pipa Power of Siberia.

    Kremlin, pekan ini, mengatakan bahwa kedua pemimpin akan membahas “kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis” serta “mendefinisikan bidang-bidang utama pengembangan kerja sama Rusia-China dan bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional”.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Dampak 2 Tahun Perang Ukraina terhadap Hubungan China-Rusia?

    Apa Dampak 2 Tahun Perang Ukraina terhadap Hubungan China-Rusia?

    Beijing –

    Kamis (16/05) ini, Presiden Rusia, Vladimir Putin, memulai kunjungan kenegaraan selama dua hari ke Beijing guna bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping.

    Ini adalah kunjungan kedua Putin ke Tiongkok dalam tujuh bulan serta pertemuan keempat Putin-Xi sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Saat ini, Beijing telah menjadi mitra penting bagi Moskow.

    China menolak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan terus melakukan perdagangan dengan Rusia yang terkena sanksi berat Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Akan tetapi, tampaknya Putin menginginkan lebih. Namun apakah Tiongkok bersedia menanggung akibatnya?

    Hubungan yang menguat

    Mungkin tidak mengejutkan jika Putin memilih China sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya sejak dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan kelima, pekan lalu.

    Kunjungan kenegaraan dua hari itu terjadi ketika keeratan hubungan mereka mencapai “tingkat tertinggi yang pernah ada”, kata Putin kepada media pemerintah China.

    “Dalam menghadapi situasi internasional yang sulit, hubungan kita masih menguat,” ujarnya.

    Baca selengkapnya:

    Meski Putin membanggakan persahabatan kedua negara, Xi punya alasan untuk khawatir.

    Amerika Serikat baru saja mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap sejumlah bank dan perusahaan Beijing dan Hong Kong yang bekerja sama dengan Moskow, yang diduga membantu menghindari pembatasan terkait rangkaian sanksi.

    Sebab, meski China tidak menjual senjata ke Rusia, Washington dan Brussels yakin China mengekspor teknologi dan komponen penting untuk perang.

    Xi Jinping dan Vladimir Putin bertemu di Beijing (Getty Images)

    Dalam kunjungannya baru-baru ini ke Beijing, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada BBC bahwa China “membantu ancaman terbesar” keamanan Uni Eropa sejak Perang Dingin.

    Bagi mereka, ini sudah melampaui batas. Tapi China berkukuh pada pendiriannya bahwa ekspornya, yang memiliki kegunaan teknis di luar perang, tidak melanggar aturan.

    Kelompok yang skeptis terhadap China juga semakin keras, mendesak Xi untuk memberikan tekanan lebih besar pada Rusia karena Uni Eropa sendiri sedang mempertimbangkan tarif.

    Faktanya adalah perekonomian China yang lesu tidak mampu menanggung tekanan terhadap Rusia – mitra dagangnya. Permintaan di dalam negeri yang lemah berarti mereka membutuhkan pasar di luar negeri.

    Semua ini membuat Xi berada dalam situasi yang canggung.

    Menemukan batasan

    Beberapa hari sebelum Rusia menyerang Ukraina, kedua pemimpin mengumumkan kemitraan “tanpa batas” untuk meningkatkan kerja sama. Hal ini masuk akal bagi kedua negara yang sama-sama punya ideologi melawan Barat.

    Beijing masih menganggap Moskow sebagai kunci untuk mengubah tatanan dunia yang saat ini dipimpin AS. Perdagangan antara kedua negara berkembang pesat.

    Energi Rusia yang murah, termasuk pengiriman gas secara stabil melalui pipa Siberia, telah memberikan manfaat bagi China.

    Namun, seiring dengan perang yang terus berlanjut, aliansi ini tampaknya tak begitu “tak terbatas”. Analisa BBC menemukan bahwa istilah tersebut hampir hilang dari media pemerintah.

    “Meskipun Tiongkok mendukung tujuan untuk melemahkan pengaruh Barat, namun Tiongkok tidak setuju dengan beberapa taktik Rusia, termasuk ancaman penggunaan senjata nuklir,” kata Zhao Tong, peneliti senior di Carnegie Endowment.

    “China sangat sadar akan dampak reputasi yang ditimbulkan karena memberikan dukungan tanpa syarat kepada Rusia dan terus menyempurnakan upayanya untuk meningkatkan legitimasinya di panggung global.”

    Dalam kunjungannya ke Eropa baru-baru ini, Xi mengatakan negaranya “bukanlah pencipta krisis ini, bukan pihak di dalamnya, atau yang berpartisipasi”.

    Hal ini juga terus-menerus disampaikan China kepada warganya.

    ‘Rakyat Ukraina masih berdarah-darah’

    Meski China membuat klaim bahwa Beijing netral dalam perang Rusia-Ukraina, tidak berarti simpati terhadap Ukraina mudah terlihat di media China yang disensor ketat.

    Media pemerintah China masih membenarkan invasi Rusia, dan menyebutnya sebagai pembalasan cepat Moskow terhadap ekspansi NATO yang didukung AS.

    Ketika seniman Tiongkok Xu Weixin melihat ledakan dahsyat pertama yang melanda ibu kota Ukraina, Kyiv, di televisi pada tahun 2022, dia merasa terdorong untuk mendokumentasikannya.

    “Saya tidak punya senjata, tapi saya punya pena,” katanya kepada BBC dari studionya di AS.

    Gambar pertamanya, potret Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, viral di media sosial.

    “Saya melukis setiap hari sejak perang dimulai. Saya tidak berhenti bahkan satu hari pun. Ketika saya terkena Covid, ketika saya bepergian ke luar negeri, saya masih menggambar setiap hari.”

    Meskipun karya seninya belum disensor di China, reaksi yang muncul mengejutkannya.

    “Ini sangat berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya,” katanya.

    “Saat saya melukis tentang penambang batu bara, semua komentar yang saya dapatkan positif. Bahkan lukisan revolusi kebudayaan saya mendapat pujian. Saya hampir tidak mendapat kritik.”

    Tapi kali ini, katanya, dia mendapat respons negatif. “Tidak apa-apa, saya baru saja memblokirnya,” katanya.

    “Beberapa teman saya tidak lagi berteman dengan saya karena mereka mempunyai pandangan berbeda. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya yakin saya melakukan hal yang benar. Saya ingin menjadi teladan bagi putri saya.”

    Ini adalah tanda harapan bagi orang Ukraina seperti Vita Golod, yang ingin mempengaruhi opini China. Dia berada di Kyiv ketika perang pecah dan memutuskan untuk menggunakan kefasihan berbahasa Mandarinnya untuk menerjemahkan berita Ukraina ke dalam bahasa Mandarin sehingga dia dapat membagikannya di media sosial.

    “Kami ingin masyarakat mengetahui kebenaran mengenai perang ini, karena kami tahu pada saat itu tidak ada kantor media atau outlet Ukraina di Tiongkok,” katanya kepada BBC saat berkunjung ke Beijing.

    Saat ini dia menjabat sebagai ketua Asosiasi Sinolog Ukraina.

    Vita Golod ingin mempengaruhi opini di China lewat berita-berita dan kisah tentang perang di Ukrain (Joyce Liu/ BBC)

    “Sejujurnya sulit secara emosional, dan itu memakan banyak waktu,” katanya.

    Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 100 orang menerjemahkan berita resmi, pidato Presiden Zelensky, dan kisah-kisah rakyat biasa Ukraina yang terjebak di zona perang, tambahnya.

    Dia mengatakan bahwa dia berharap dapat mengatur kunjungan para sarjana China ke Ukraina sehingga mereka dapat melihat sendiri kehancuran Ukraina dan akhirnya membantu memberikan tekanan pada Rusia.

    Dia menyadari ini adalah tujuan yang ambisius, namun ingin mencobanya. Kakak laki-lakinya berada di garis depan dan orang tuanya masih tinggal di kampung halaman dekat Bucha.

    “Warga di Ukraina masih menderita, mereka masih bersembunyi di tempat penampungan, masih mengeluarkan darah di parit. Ukraina membutuhkan sanksi terhadap Rusia, bukan kata-kata indah.”

    Sejauh ini, karyanya belum disensor, yang menunjukkan adanya toleransi dari pemerintah China.

    Xi, penjaga perdamaian

    Ada suara-suara lain yang datang dari Beijing yang menunjukkan bahwa keretakan mungkin akan muncul dalam hal sejauh mana sebagian masyarakat Tiongkok, setidaknya, siap untuk mendukung hubungan tanpa batas ini.

    Feng Yujun, direktur Pusat Studi Rusia dan Asia Tengah di Universitas Fudan, baru-baru ini menulis di The Economist bahwa Rusia pasti akan kalah di Ukraina.

    Ini adalah opini yang berani di China.

    Namun kemudian, Xi menyarankan agar dia bisa menjadi penjaga perdamaian.

    Maret silam, hanya beberapa hari setelah kunjungan kenegaraannya ke Moskow, ia menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menekankan bahwa China “selalu berpihak pada perdamaian”.

    China juga menerbitkan 12 poin rencana perdamaian yang menentang penggunaan senjata nuklir.

    Namun ketika Putin dan Xi bertemu pekan ini, kemungkinan besar keduanya tak akan memberikan sinyal perubahan kebijakan yang signifikan.

    Seiring dengan semakin tidak sabarnya negara-negara Barat terhadap aliansi mereka dan harapan Xi untuk berperan sebagai penjaga perdamaian sejauh ini tidak berhasil, dia akan memperhitungkan risiko untuk terus berdiri “bahu-membahu” dengan negara-negara paria yang pernah dia sebut sebagai kamerad dan “sahabat”.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Akan Ketemuan dengan Xi Jinping di Beijing

    Putin Akan Ketemuan dengan Xi Jinping di Beijing

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi China pekan ini atas undangan pemimpin Xi Jinping.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (14/5/2024), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan, Putin akan berada di Beijing, ibu kota China mulai Kamis hingga Jumat mendatang. Ini akan menjadi kunjungan kedua pemimpin Rusia itu ke China hanya dalam waktu enam bulan.

    Ini akan menjadi perjalanan pertama pemimpin Rusia tersebut ke luar negeri sejak terpilih kembali pada bulan Maret, dan yang kedua dalam waktu enam bulan ke China.

    Menurut para pengamat, Rusia semakin bergantung pada China sebagai penopang perekonomian yang penting sejak negara-negara Barat memberikan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya atas serangan militernya ke Ukraina.

    Beijing telah menolak kritik atas hubungannya dengan Moskow, memuji kemitraan “tanpa batas” karena mereka menikmati impor energi Rusia yang murah dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengiriman gas yang stabil melalui pipa Power of Siberia.

    Namun ketika kemitraan ekonomi tersebut berada di bawah pengawasan ketat di negara-negara Barat, bank-bank China yang khawatir akan sanksi Amerika Serikat yang mungkin akan memutus hubungan mereka dengan sistem keuangan global, telah mulai memberikan dampak buruk terhadap bisnis-bisnis Rusia.

    “Rusia ingin China berbuat lebih banyak untuk mendukungnya, namun China enggan melakukannya karena tidak ingin membahayakan hubungannya dengan Barat,” ujar Alexander Gabuev, direktur Carnegie Russia Eurasia Center kepada AFP.

    Perjalanan Putin pasca pemilu ke Beijing ini serupa dengan kunjungan Xi ke Rusia setelah ia dilantik sebagai pemimpin China tahun lalu.

    Para ahli memperkirakan pertemuan yang sangat simbolis minggu ini, akan menghasilkan dukungan terhadap kemitraan “tanpa batas”, serta beberapa kesepakatan yang ditandatangani dan janji untuk meningkatkan perdagangan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bertambah Lagi, Korban Tewas Jalan Raya Amblas di China Jadi 48 Orang

    Bertambah Lagi, Korban Tewas Jalan Raya Amblas di China Jadi 48 Orang

    Beijing –

    Korban tewas dalam insiden amblasnya jalan raya di Provinsi Guangdong, China, bertambah menjadi sedikitnya 48 orang. Upaya penyelamatan masih terus dilakukan di lokasi insiden tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (2/5/2024), laporan kantor berita Xinhua menyebut hujan deras yang mengguyur secara intens telah menyebabkan salah satu bagian ruas jalan raya yang membentang dari kota Meizhou menuju ke distrik Dabu longsor dan amblas pada Rabu (1/5) dini hari, sekitar pukul 02.10 waktu setempat.

    Sejumlah kendaraan oleng ke dalam celah sepanjang hampir 18 meter, dan terjatuh ke lereng curam yang ada di bawahnya.

    “Wartawan memahami dari konferensi pers yang digelar di kota Meizhou, Guangdong, bahwa bencana amblasnya jalan raya… telah menyebabkan kematian 48 orang,” demikian seperti dilaporkan kantor berita Xinhua pada Kamis (2/5) sore waktu setempat.

    Laporan sebelumnya pada Kamis (2/5) pagi menyebut korban tewas mencapai 36 orang.

    “Selain itu, ada tiga orang yang DNA-nya sedang menjalani proses pembandingan dan konfirmasi lebih lanjut,” imbuh kantor berita Xinhua dalam laporannya. Tidak diketahui secara jelas apakah ketiga korban itu termasuk dalam 48 korban tewas.

    Kantor berita Xinhua melaporkan sekitar 30 orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

    Rekaman televisi pemerintah CCTV menunjukkan ekskavator menggali lereng bukit berlumpur yang ada di bagian ruas jalan raya yang amblas. Di dekatnya, sebuah crane mengangkat kendaraan-kendaraan yang ringsek ke sebuah truk, sementara orang-orang mengawasi di balik barikade.

    Provinsi Guangdong yang merupakan kawasan pusat industri yang padat penduduk, telah dilanda rentetan bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir.

    Badai yang menerjang kali ini tercatat lebih dari yang diperkirakan dan dikaitkan dengan perubahan iklim.

    China merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, namun negara itu telah berjanji untuk mengurangi emisi hingga nol pada tahun 2060 mendatang.

    Media pemerintah Beijing menyebut amblasnya jalan raya di Guangdong sebagai “bencana geologi alam” yang disebabkan oleh “dampak hujan lebat yang terus-menerus”.

    Presiden Xi Jinping memerintahkan jajaran pejabat China untuk “berusaha sekuat tenaga dalam upaya penyelamatan dan perawatan korban luka, serta mengatur pengelolaan risiko dan bahaya tersembunyi pada waktu yang tepat”.

    Sekitar 500 personel telah dikerahkan untuk membantu upaya penyelamatan di lokasi kejadian. Pemerintah Provinsi Guangdong, seperti dilaporkan Xinhua, telah “memobilisasi pasukan khusus elite dan mengerahkan seluruh upaya untuk melakukan pencarian dan penyelamatan”.

    Pemberitahuan resmi pada Rabu (1/5) waktu setempat menyatakan sebagian ruas jalan raya S12 itu ditutup di kedua arah, sehingga memerlukan jalan memutar.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terungkap! Trump Pernah Perintahkan CIA Diam-diam ‘Serang’ China

    Terungkap! Trump Pernah Perintahkan CIA Diam-diam ‘Serang’ China

    Washington DC –

    Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, semasa menjabat, pernah memberikan izin kepada Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk meluncurkan operasi “menyerang” pemerintah China melalui kampanye rahasia di media sosial. Operasi itu bertujuan mengubah opini publik China terhadap pemerintahan mereka.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/3/2024), informasi tersebut diungkapkan oleh sejumlah mantan pejabat AS yang mengetahui langsung operasi CIA yang bersifat sangat rahasia tersebut. Disebutkan bahwa operasi itu dimulai tahun 2019 lalu, atau saat dua tahun masa jabatan Trump.

    Informasi soal operasi rahasia ini belum pernah dilaporkan ke publik sebelumnya.

    Tiga mantan pejabat AS, yang tidak disebut namanya itu, menuturkan kepada Reuters bahwa CIA membentuk tim kecil beranggotakan para agen yang menggunakan identitas palsu di internet untuk menyebarkan narasi negatif soal pemerintahan Presiden China Xi Jinping.

    Tim CIA itu, menurut para pejabat AS tersebut, juga membocorkan informasi intelijen yang merendahkan Beijing kepada outlet berita luar negeri.

    Selama satu dekade terakhir, China secara cepat memperluas jejak globalnya, menjalin pakta militer, kesepakatan perdagangan, dan kemitraan bisnis dengan negara-negara berkembang.

    Dalam tugasnya, seperti dilaporkan sumber pejabat AS yang dikutip Reuters, tim CIA itu mempromosikan tuduhan-tuduhan yang menyebut para anggota Partai Komunis yang berkuasa di China telah menyembunyikan uang haram di luar negeri.

    Saksikan juga ‘Saat Trump Sebut Biden Ancaman Demokrasi: Dia Tidak Kompeten!’:

    Meskipun para pejabat AS itu menolak untuk memberikan rincian spesifik soal operasi itu, namun mereka mengklaim bahwa narasi menghina yang disebarkan itu didasarkan pada fakta kendati dirilis secara diam-diam oleh para agen intelijen dengan kedok palsu.

    Upaya semacam itu, menurut dua sumber pejabat AS yang dikutip Reuters, dimaksudkan untuk menimbulkan paranoia di kalangan pemimpin tinggi China sehingga memaksa pemerintah Beijing mengerahkan sumber daya untuk memburu penyusupan ke dalam internet yang dikontrol ketat di negara tersebut.

    Juru bicara CIA, Chelsea Robinson, menolak untuk berkomentar soal keberadaan operasi rahasia pada era Trump tersebut. Belum ada komentar dari Trump soal laporan ini.

    Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam tanggapannya, menyebut bahwa laporan soal aktivitas CIA itu menunjukkan pemerintah AS menggunakan “ruang opini publik dan platform media sebagai senjata untuk menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi opini publik internasional”.

    Terlepas dari itu, perintah Trump terhadap CIA tahun 2019 itu diberikan setelah bertahun-tahun peringatan dari komunitas intelijen AS, dan laporan-laporan media, soal bagaimana China menggunakan suap dan ancaman untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang dalam perselisihan geopolitik.

    Sumber-sumber yang dikutip Reuters juga menyebut bahwa operasi rahasia CIA pada era Trump itu merupakan operasi yang ambisius, dengan CIA dimungkinkan mengambil tindakan tidak hanya di China tapi juga di negara-negara di seluruh dunia di mana Washington dan Beijing berebut pengaruh.

    Empat mantan pejabat AS menuturkan kepada Reuters bahwa operasi rahasia CIA itu menargetkan opini publik di Asia Tenggara, Afrika, dan Pasifik Selatan.

    Kementerian Luar Negeri China, dalam responsnya, menegaskan bahwa Beijing mematuhi “prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Amerika Serikat”.

    Sementara itu, Reuters tidak bisa menentukan dampak dari operasi rahasia CIA tersebut juga apakah pemerintahan Presiden Joe Biden tetap mempertahankan program tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan AS pada pemerintahan Biden, Kate Waters, menolak berkomentar.

    Namun demikian, dua sejarawan intelijen AS mengungkapkan kepada Reuters bahwa ketika Gedung Putih memberikan izin untuk operasi rahasia CIA, melalui perintah yang disebut sebagai presidential finding, hal itu seringkali tetap berlaku lintas pemerintahan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Berpotensi Lancarkan Blokade Laut-Udara terhadap Taiwan

    China Berpotensi Lancarkan Blokade Laut-Udara terhadap Taiwan

    Jakarta –

    Alkisah, semua anggota Pasukan Pembebasan Rakyat Cina, PLA, dilarang mengambil cuti selama perayaan tahun baru Imlek pada 10 Februari lalu. Pada enam hari pertama usai pergantian tahun, setidaknya 43 jet tempur dan 29 kapal perang Cina bermanuver di Selat Taiwan, kata Kementerian Pertahanan di Taipeh.

    Beijing mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang merdeka sejak 1949. Sejak beberapa tahun terakhir, PLA rutin menggelar “patroli kesiapan tempur” dengan mengirimkan jet tempurnya melintasi “perbatasan” tidak resmi antara kedua negara.

    Agresi militer Cina menjadi semakin intensif sejak 2022, setelah kunjungan Ketua Kongres AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Beijing mengharamkan kunjungan kenegaraan di Taiwan, atau lawatan pejabat tinggi negara asing. Partai Komunis Cina menganggap kunjungan resmi sama dengan pengakuan terhadap kedaulatan Taipeh.

    Sesaat setelah lawatan Pelosi, Cina menggelar latihan militer terbesar di sekitar Taiwan, antara lain dengan ujicoba peluru kendali balistik, manuver jet tempur dan armada kapal perang.

    Analis keamanan di Taiwan dan AS sepakat, patroli dan latihan militer oleh PLA akan meningkat di masa depan. Dikhawatirkan, militer Cina kelak akan mengerahkan kekuatannya untuk mengepung dan mengisolasi Taiwan tanpa melancarkan serangan secara langsung.

    Dikawal kubu seteru

    Januari silam, Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te memenangkan pemilu kepresidenan dan bakal dilantik pada tanggal 20 Mei mendatang. Lai dikenal sebagai seorang nasionalis garis keras yang tidak jengah menyuarakan kemerdekaan, sebuah pantangan bagi Partai Komunis Cina.

    Di seberang selat Taiwan, Presiden Xi Jinping sudah mencanangkan reunifikasi sebagai harga mati. Su Tzu-yun, peneliti di Institut Pertahanan Nasional dan Riset Keamanan, INDSR, meyakini Beijing melihat Taiwan sebagai batu loncatan untuk berekspansi di kawasan. Lokasi Taiwan di “gugus kepulauan pertama,” di mana Laut Cina Selatan berbatasan dengan Samudera Pasifik, menjadikannya strategis.

    Su memperkirakan, tekanan militer dari Cina akan “menjadi semakin normal dan lebih rutin,” dibandingkan tahun 2022. Amanda Hsiao, analis senior Cina di wadah pemikir International Crisis Group, juga menganggap “ancaman yang paling nyata saat ini bukan invasi pendaratan oleh Cina, melainkan provokasi harian,” di laut dan udara.

    Di bawah ancaman blokade militer

    Dalam sebuah laporan yang dirilis bulan Januari silam, Center for Strategic and International Studies, CSIS, memperkirakan dalam lima tahun ke depan ada kemungkinan lebih besar bagi Cina untuk melancarkan blokade laut dan udara terhadap Taiwan, ketimbang invasi darat.

    Laporan itu beranjak dari wawancara dengan lebih dari 80 pakar militer di Taiwan dan Amerika Serikat pada akhir tahun 2023 silam. Lee Hsi-ming, pensiunan admiral Taiwan dan salah seorang partisipan survey, meyakini blokade sebagai “ancaman yang sangat besar bagi Taiwan,” katanya kepada DW.

    “Saya harus mengakui bahwa kami tidak punya kapabilitas konvensional atau asimetris yang bisa mencegah atau menggagalkan operasi semacam itu,” imbuhnya.

    Sebagian analis miiliter juga mengamini betapa blokade laut dan udara sebagai opsi paling aman bagi Cina. “Jika Beijing mendeklarasikan perang terhadap Taiwan, satu-satunya hal yang dipedulikan oleh Presiden Xi Jinping adalah risiko kegagalan,” tandas Lee. “Cina sadar kemungkinannya kecil bahwa invasi darat berskala besar akan bisa berlangsung lancar.”

    Kepentingan domestik AS

    Sudah begitu, laporan CSIS turut mencatat keraguan analis di kedua negara terhadap kesediaan pemerintah AS untuk menurunkan kekuatan tempurnya dalam skenario blokade Cina.

    Ketidakpastian meningkat terutama menjelang pemilu kepresidenan di AS. Ketika Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat menjanjikan intervensi militer, calon presiden Partai Republik belum mengadopsi komitmen yang sama. Namun begitu, Hsiao dari CSIS meyakini Trump akan mampu menawarkan perlindungan yang lebih kuat bagi Taiwan.

    Namun pandangannya itu disanggah Elbridge Colby, bekas asisten menteri pertahanan AS. “Pemerintahan Partai Republik di masa depan pastinya akan lebih memprioritaskan Cina,” kata Elbridge Colby, merujuk pada hubungan ekonomi dan perdagangan.

    Menurutnya, keterlibatan militer AS akan banyak bergantung kepada keinginan kuat Taiwan untuk mempertahankan diri. “Amerika pada akhirnya hanya akan menolong mereka yang membantu dirinya sendiri,” kata dia.

    rzn/hp

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Lihat juga Video ‘Aksi Teror Kapal Perang China di Perairan Taiwan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Tiru Elon Musk Tanam Chip ke Otak Manusia, Ilmuwan Cemas

    China Tiru Elon Musk Tanam Chip ke Otak Manusia, Ilmuwan Cemas

    Jakarta –

    Tak mau kalah saing dengan Neuralink milik Elon Musk, Pemerintah China kini tengah menyiapkan perangkat komputer yang bisa terhubung dengan otak manusia, dengan menanamkan chip, yang dimasukkan melalui telinga bagian dalam.

    Pemerintah China telah menjadwalkan proyek ini dan rencananya akan meresmikan produknya di tahun 2025 mendatang. Proyek ini mereka namakan ‘Brain Computer Interface’. Gagasan ini mereka kebut setelah Elon Musk menyatakan bahwa chip otak Neuralink telah berhasil dipasang ke dalam tengkorak Manusia.

    Dikutip detikINET dari The Sun, Senin (6/2), bos Tesla itu menyatakan hasil yang menjanjikan dari uji pasang chip ke dalam otak manusia. Dan kini China mengikuti jejak Musk sehingga membuat lintasan persaingan teknologi antara Elon Musk dan Pemerintah China.

    Dari rilis yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping ini menyebut ‘Brain Computer Interface’ sebagai salah satu produk ikonik dan inovatif. Ke depannya, Pemerintah China akan terus mengembangkan berbagai produk serupa ‘Bran Computer Interface’.

    “China bertujuan untuk membuat terobosan dalam teknologi dan perangkat inti seperti memadukan otak-komputer, chip mirip orak, dan model neural komputasi,” tulis rilis tersebut, Senin (5/2/2024).

    Dalam tulisan Gizmodo, di tahun 2023 Pemerintah China telah membuka laboratorium yang memiliki kapasitas 60 orang untuk fokus memproduksi Brain-machines Interfaces. Laboratorium itu juga fokus melakukan penelitian mendalam untuk mengubah perangkat chip otak menjadi aplikasi praktis, sebagai langkah menyaingi Neuralink milik Musk.

    Walaupun perangkat yang dibuat oleh Pemerintah China tak seperti keluaran Neuralink, Pemerintah China mengklaim alatnya masih bisa mengirimkan data secara langsung ke otak manusia.

    Pemerintah China juga berharap dengan teknologi chip otak ini bisa diterapkan misalnya untuk mobil tanpa pengemudi, virtual reality (VR) dan teknologi di rehabilitasi medis. Tetapi sisi buruknya dari teknologi ini adalah menggerus hak warga negara atas kebebasannya sebagai manusia.

    Karena peneliti China sendiri menyebut pemanfaatan chip dalam otak ini bisa untuk menyadap informasi rakyat mereka sendiri. Sementara itu, beberapa pengamat teknologi menilai apa yang dilakukan oleh Pemerintah China ini berpotensi untuk disalahgunakan dan jadi malapetaka bagi rakyat China seta bisa membuat manusia seperti zombie.

    Dr. Mikhail Lebedev yang merupakan seorang neurosains senior asal Duke University di Durham mengatakan dengan tegas bahwa dengan teknologi ini, esensi dari manusia sebagai makhluk akan berubah menjadi zombie.

    “Bahkan mungkin ‘kemanusiaan’ akan berevolusi menjadi sebuah komunitas zombie,” ungkap Lebedev.

    (fyk/fyk)