Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • Program Makan Gratis Prabowo Didukung China, Tifa: Hati-hati, Bisa Jadi Utang!

    Program Makan Gratis Prabowo Didukung China, Tifa: Hati-hati, Bisa Jadi Utang!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, angkat suara mengenai kabar dukungan China terhadap program makan siang gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam cuitannya di platform X @DokterTifa (11/11/2024), Tifa menyuarakan kekhawatirannya terkait konsekuensi dari bantuan tersebut.

    “China bantu dana program makan gratis?” tulis Tifa dengan nada skeptis.

    Ia memperingatkan pemerintah agar lebih waspada dalam menerima bantuan dari negara tersebut.

    “Ngga curiga dengan konsep bantu dana ala China, Pak Presiden Prabowo?” tambahnya, mempertanyakan motif di balik dukungan finansial tersebut.

    Tifa mengingatkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, bantuan dana dari China sering kali berubah menjadi beban utang bagi Indonesia.

    “Karena pengalaman 10 tahun kemarin, bantuan dana China itu artinya hutang lho,” cetusnya.

    Ia pun mengimbau pemerintah untuk tidak terlalu cepat tergiur dengan tawaran bantuan tanpa memeriksa lebih mendalam.

    “Coba dicek dulu, jangan buru-buru girang,” ungkapnya.

    Dalam pernyataan lanjutannya, Tifa menyinggung sejarah kerja sama dengan China dan menyindir mantan Presiden Jokowi. “Negara asal-usul moyangnya Mulyono ini kan agak laen soalnya,” sindirnya dengan nada tajam.

    Dukungan China terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Prabowo telah diumumkan secara resmi oleh Presiden China Xi Jinping. Nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh kedua negara diberi judul Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia.

  • Surya Paloh harap Prabowo optimal manfaatkan politik bebas aktif

    Surya Paloh harap Prabowo optimal manfaatkan politik bebas aktif

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Senin (11/11/2024) malam. ANTARA/Fath Putra Mulya

    Surya Paloh harap Prabowo optimal manfaatkan politik bebas aktif
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Selasa, 12 November 2024 – 06:27 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap Presiden RI Prabowo Subianto dapat memanfaatkan politik bebas aktif yang dianut Indonesia dengan optimal selama masa jabatannya, terutama ketika menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

    “Politik kita bebas dan aktif ini dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh presiden baru kita Prabowo,” kata Surya Paloh saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Senin (11/11) malam.

    Surya Paloh menilai kerja cepat Presiden Prabowo yang langsung melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara ketika belum genap satu bulan dilantik sebagai Presiden RI merupakan langkah yang sudah seharusnya dilakukan.

    “Wajar sekali dan harusnya demikian. Ini ‘kan ada peluang, sebagai presiden baru, suasana baru, kebijakan baru. Tapi, hal yang memang mau diutamakan adalah bagaimana tetap menjaga hubungan bilateral kita yang bagus,” tuturnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Kepala Negara berangkat menuju China dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada Jumat (8/11) sekitar pukul 10.25 WIB.

    Presiden Prabowo mendarat di Bandara Internasional Capital Beijing, China, pada Jumat (8/11) sekitar pukul 18.25 waktu setempat.

    Selama di China, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji di Balai Besar Rakyat pada Sabtu (09/11/2024). Pada pertemuan tersebut dibahas sejumlah langkah untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara di bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

    Pada Minggu (10/11), Presiden Prabowo menghadiri Indonesia-China Business Forum 2024 dengan agenda penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara perusahaan Indonesia dan China di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, energi terbarukan, manufaktur canggih dan kesehatan

    Setelah itu, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke AS. Presiden mendarat di Bandara Andrews Air Force Base di Maryland, AS pada Minggu (10/11) sore, pukul 16:10 waktu setempat.

    Presiden Prabowo berkunjung ke AS untuk memenuhi undangan kehormatan dari negara tersebut. Prabowo akan bertemu Presiden AS Joe Biden, serta tidak menutup peluang bertemu pemenang Pilpres AS Donald Trump.

    Setelah kunjungan kenegaraan di AS selesai, Presiden dijadwalkan akan melanjutkan lawatan ke dua konferensi tingkat tinggi (KTT), yaitu KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang berlangsung di Lima, Peru dan KTT G20 di Brasil.

    Selepas dari Brasil, Presiden kemudian dijadwalkan kembali melakukan lawatan lainnya, yakni bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Inggris Keir Starmer.

    Sumber : Antara

  • Dinas Luar Negeri Prabowo Pecahkan Rekor Dibandingkan Jokowi dan SBY?

    Dinas Luar Negeri Prabowo Pecahkan Rekor Dibandingkan Jokowi dan SBY?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto saat ini tidak berada di Istana Kepresidenan, melainkan tengah dinas luar negeri untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 20 Oktober silam. Benarkah kunjungan luar negeri Prabowo saat ini memecahkan rekor di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?

    Berdasarkan keterangan dari pihak Istana, Prabowo dijadwalkan meninggalkan Tanah Air selama 16 hari untuk sejumlah kunjungan kenegaraan mulai dari China, Amerika Serikat, Brasil, dan Peru, dan Inggris.

    Kunjungan kerja Prabowo akan dimulai pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024).  Agenda Prabowo yang telah terjadwal di antaranya adalah akan melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menghadiri KTT APEC di Peru, hingga KTT G20 di Brasil.

    Negara pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto adalah China. Prabowo bertemu langsung dengan Xi Jinping untuk menyaksikan perjanjian kerja sama (MoU) antara RI-China dengan nilai investasi sebesar US$10,07 miliar atau setara dengan Rp156,5 triliun. 

    Para pengusaha RI-China menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta di bidang pemajuan sains dan teknologi.

    Setelah dari China, Prabowo langsung terbang ke Washington DC, Amerika Serikat untuk bertemu langsung dengan Presiden Joe Biden. Didampingi sang putra Didit Hediprasetyo, Prabowo disambut merah oleh warga negara Indonesia (WNI) atau kaum diaspora RI yang berada di AS. 

    Kunjungan kerja selama 16 hari bukanlah waktu yang disingkat, khususnya bagi Presiden atau Kepala Negara. Prabowo pun menegaskan alasannya keluar negeri tak lain untuk menjalankan tugas negara. 

    “[Kunjungan luar negeri] Ini menunjukan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tetapi geopolitik yang penuh ketegangan,” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

    Menurutnya, melalui lawatan ke banyak Negara tersebut menunjukkan bahwa peranan dan sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Sehingga, kehormatan tersebut harus dipelihara dengan baik dengan semua pihak.

    “Saya kira peranan Indonesia dan sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Ini kehormatan dan kita akan memelihara hubungan baik dengan semua pihak,” pungkas Prabowo.

    Perbesar

    Perbandingan Dinas Luar Negeri Prabowo, Jokowi, dan SBY 

    Saat ini, Prabowo tercatat menjalani perjalanan dinas luar negeri selama 16 hari. Lawatan tersebut dilakukan secara non-stop menggunakan pesawat Kepresidenan sehingga Prabowo dan jajaran menteri tidak perlu transit atau pulang ke Indonesia terlebih dahulu untuk menghadiri satu kunjungan ke kunjungan lain. 

    Berdasarkan informasi dari Istana, terdapat tiga kunjungan kehormatan, yaitu ke China, ke Amerika Serikat, dan ke Inggris. Selain itu, Prabowo juga akan mengahdiri dua Konferensi Tingkat Tilggi (KTT), yakni APEC di Peru dan G20 di Brasil.

    Selain Prabowo, Presiden RI dengan periode kunjungan luar negeri terlama dipegang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Presiden ke-6 RI tersebut tercatat melakukan lawatan terakhir ke luar negeri ke beberapa negara, yaitu Portugal, AS, dan Jepang yang dilaksanakan pada 18 September hingga 1 Oktober 2024. 

    SBY bahkan mengakui bahwa kunjungan tersebut merupakan yang terpanjang dari segi waktu 12 hari selama 10 tahun memimpin Indonesia.

    “Karena ada tiga kegiatan bilateral yang kami lakukan yaitu di Portugal, di Amerika dan di Jepang, dan tidak kalah pentingnya tugas multilateral di New York di markas besar PBB,” kata SBY seperti dikutip dari Antara. 

    Didampingi mendiang Ibu Ani Yudhoyono, keberangkatan SBY saat itu diantar Wakil Presiden Boediono dan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), didampingi sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

    Berbeda dengan Prabowo dan SBY, Presiden ke-7 RI Jokowi bisa dikatakan paling jarang melakukan kunjungan atau dinas luar negeri. Mengacu pada data, Jokowi tercatat hanya melaksanakan 44 kali kunjungan ke luar negeri selama satu dekade memimpin RI. 

    Periode dinas luar negeri terlama yang dilaksanakan Jokowi terjadi pada 2016 atau periode pertama pemerintahannya sebagai Presiden. Saat itu, Jokowi melakukan lawatan ke Eropa tepatnya pada 17-23 April 2016. Jokowi mengunjungi empat negara, yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. 

    Dalam kunjungan tersebut, Jokowi bertemu dengan Presiden Jerman Joachim Gauck dan kanselir Jerman Angela Merkel, PM Britania David Cameron, Pemimpin UE Martin Schulz, Donald Tusk, dan Jean-Claude Juncker, serta PM Belanda Mark Rutte.

  • Prabowo kunjungan kerja ke Amerika, akan bertemu Joe Biden

    Prabowo kunjungan kerja ke Amerika, akan bertemu Joe Biden

    Kedatangan Kepala Negara disambut oleh Penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat Ethan Rosenzweig. Foto: Foto: Muchlis Jr – Biro Pers Sekretariat Presiden

    Prabowo kunjungan kerja ke Amerika, akan bertemu Joe Biden
    Dalam Negeri   
    Nandang Karyadi   
    Senin, 11 November 2024 – 09:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat, pada Minggu (10/11/, sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Kedatangan Kepala Negara disambut oleh Penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat Ethan Rosenzweig.

    Hadir pula menyambut kedatangan presiden adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir, KUAI KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara, Atase Pertahanan KBRI Washington DC Marsma TNI Wisoko Aribowo, dan Korfung Protkons KBRI Washington DC Gustaav Ferdinandus.

    Selain itu, tampak pula pasukan jajar kehormatan yang turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan. Dari bandara, Presiden Prabowo dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Washington DC.

    Dalam kunjungan resminya, Presiden Prabowo Subianto diagendakan bakal melakukan sejumlah pertemuan, di antaranya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pertemuan tersebut rencananya akan digelar di White House, pada Selasa, 12 November 2024 mendatang.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo bertolak dari Beijing Capital International Airport, Beijing, menuju Washington DC pada Minggu kemarin sekitar pukul 14.40 waktu setempat. Selama di Beijing, Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kali ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Mus/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kunjungan Prabowo ke China, hasilkan investasi dan tegaskan sikap RI

    Kunjungan Prabowo ke China, hasilkan investasi dan tegaskan sikap RI

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping bersalaman saat bertemu di Balai Agung Rakyat, Beijing, China pada Sabtu (9/11/2024). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    Kunjungan Prabowo ke China, hasilkan investasi dan tegaskan sikap RI
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 11 November 2024 – 13:33 WIB

    Elshinta.com – Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China pada 8-10 November 2024 telah menghasilkan sejumlah hasil konkret, baik bidang ekonomi dan bisnis maupun juga politik luar negeri. Selama kunjungan tiga hari di China, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

    Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum tersebut mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

    Berikut poin-poin penting hasil kunjungan Prabowo di China:

    1. Mendatangkan Investasi 10,07 miliar dolar AS

    Kunjungan Presiden Prabowo ke China berhasil mendatangkan investasi ke Indonesia sebesar 10,07 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 157,64 triliun. Kerja sama itu dilakukan antarpengusaha dari kedua negara. Para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta di bidang pemajuan sains dan teknologi.

    2. Tujuh Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-China.

    Disaksikan oleh Prabowo dan Xi Jinping, Indonesia dan China juga menandatangani tujuh kesepakatan kerja sama bilateral. Prosesi penandatangan digelar di salah satu ruangan di Balai Besar Rakyat Beijing, pada Sabtu (9/11).

    Adapun kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan China yang ditandatangani adalah:

    1. Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke China;
    2. Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan;
    3. Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru;
    4. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral;
    5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau;
    6. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan
    7. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

    3. Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis

    Di luar tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis 10,07 miliar dolar AS itu, pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis. Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan “Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia”.

    Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

    “Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan ‘men-support’ karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini,” kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/).

    4. Pedoman Kerja Sama Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat RI

    Dalam tujuh kesepakatan kerja sama tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menandatangani pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Han Jun. Penandatanganan TCG menjadi bagian dari “Implementing Arrangement” yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu.

    Di dalam pedoman ini berisi poin kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan. TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia-China, di antaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan.

    Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan.

    Menteri KKP juga menyebut TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

    5. Penegasan Sikap Politik Luar Negeri Indonesia

    Presiden Prabowo di China menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia-CHina dipastikan tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia berkomitmen untuk tidak berpihak dan berkolaborasi dengan semua kekuatan di dunia. Dalam acara forum bisnis Indonesia-China, Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia memandang China bukan hanya sebagai negara adikuasa, melainkan juga berperadaban besar.

    “Saya melaksanakan pertemuan-pertemuan yang baik dengan presiden Anda dan pemerintahan Anda. Kita berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah dari kolaborasi dan sinergi kita di berbagai sektor. Sektor pendidikan, bisnis, industri, kolaborasi antar pelaku usaha,” kata Prabowo di forum tersebut.

    “Dan kita sangat optimistis dan ‘bullish’ untuk prospek ini, dan kita menilai bahwa kolaborasi antara kedua negara ini akan menjadi faktor untuk stabilkan dan menaikkan atmosfer kerja sama di kawasan,” lanjutnya.

    Prabowo melanjutkan bahwa secara keseluruhan kerja sama antara Indonesia-China ini memberikan contoh ke dunia bahwa di era modern ini kolaborasi adalah jalan yang tepat ditempuh untuk mencapai perdamaian.

    “Kolaborasi, bukan konfrontasi, adalah jalan untuk perdamaian. Indonesia sangat jelas, kita selalu non-align (tidak memihak). Kita selalu menghormati semua kekuatan besar di dunia,” ujar Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Media Asing Tebak Hubungan Prabowo dan AS di Era Donald Trump

    Media Asing Tebak Hubungan Prabowo dan AS di Era Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto memulai perjalanan ke China dan Amerika Serikat (AS), Jumat (8/11/2024). Ini merupakan kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober lalu.

    Beijing menjadi lokasi pertama lawatan Prabowo. Di Ibu Kota Negeri Tirai Bambu, Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu (9/11/2024) malam. Selepas dari China, Prabowo bertolak ke Amerika Serikat (AS) atas undangan Presiden Joe Biden.

    “Dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington, DC, atas undangan presiden AS. Kunjungan ini bertujuan untuk membina hubungan baik dengan semua pihak,” kata Prabowo.

    Lawatan Prabowo ini menjadi sorotan media AS, Voice of America (VOA). Media itu mengulas bagaimana hubungan Prabowo dengan Washington di bawah presiden terpilih Donald Trump, yang diketahui memiliki sejarah yang panas dengan China.

    VOA awalnya mengulas prediksi hubungan AS-Indonesia. Diketahui, di Negeri Paman Sam, Calon Partai Republik Donald Trump telah resmi memenangkan pemilihan presiden (pilpres). VOA menyebut bahwa kepemimpinan Trump dapat dimanfaatkan oleh Prabowo untuk memperkuat hubungan kedua negara.

    “Jakarta dapat melihat lebih banyak peluang untuk memperluas hubungan dengan Washington jika Prabowo berhasil menembus orang yang tepat untuk mendapatkan insentif yang tepat, mengingat sejarah Trump yang lebih mengandalkan koneksi pribadi daripada hubungan kelembagaan,” tulis VOA dalam artikel berjudul Will Indonesia’s Prabowo Move Closer to Trump, Xi or Both?, Senin (11/11/2024).

    VOA kemudian menuliskan hubungan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dengan Adam Boehler, kepala US International Development Finance Corporation. Boehler diketahui merupakan mantan teman sekamar kuliah menantu Trump, Jared Kushner.

    Selain melalui Luhut, Prabowo memanfaatkan koneksi antara para miliarder di lingkaran dalam Trump. Ini akan mencakup pendukung Trump yang paling kaya, Elon Musk, dan taipan media di Indonesia, Hary Tanoesoedibjo.

    “Pemahaman positif Trump terhadap Indonesia harus dimaksimalkan untuk keuntungan ekonomi kedua negara, terutama kepentingan ekonomi Indonesia,” kata Hary Tanoe.

    Meski begitu, salah satu poin yang dapat menjadi ancaman bagi hubungan kedua negara adalah industri nikel. Hal ini disebabkan oleh dominasi perusahaan baterai mobil listrik (EV) asal China di Indonesia.

    Ancaman akan timbul dari proyeksi bagaimana Trump akan menjatuhkan sanksi tambahan bagi produk asal China. Hal ini tentu akan berdampak bagi produk baterai nikel Indonesia yang akhirnya sulit bersaing di pasar AS.

    “Anda mungkin melihat beberapa perubahan kalkulus ini selama pemerintahan Trump,” kata Andreyka Natalegawa, rekan peneliti untuk Program Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    “Kerja sama AS-Indonesia di bidang nikel di luar sana sebagai tujuan. Jika gagal membuahkan hasil, saya pikir itu bisa mengecewakan kedua belah pihak,” timpal Ann Marie Murphy, peneliti senior di Weatherhead East Asian Institute di Universitas Columbia.

    (luc/luc)

  • Ini 7 Jurus Kadin Optimalkan Kerja Sama RI-China Rp156,5 Triliun

    Ini 7 Jurus Kadin Optimalkan Kerja Sama RI-China Rp156,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengungkap 7 strategi untuk mengoptimalkan nilai kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan China senilai Rp156,5 triliun untuk dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hal ini seiring dengan hasil kesepakatan sejumlah perusahaan Indonesia dan China melakukan penandatanganan kerja sama investasi bernilai US$10 miliar atau setara dengan Rp156,5 triliun dalam ajang Indonesia-China Business Forum 2024 di Beijing.

    Adapun, penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China, Xi Jinping, itu meliputi manufaktur canggih, energi terbarukan, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan.

    Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mendorong upaya mempererat hubungan dengan China untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menilai kerja sama investasi tersebut dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan energi hijau. 

    “Penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$10 miliar ini mencerminkan kemitraan strategis antara Indonesia dan China. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin mendukung untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi,” kata Arsjad dalam keterangan resminya, dikutip Senin (11/11/2024).

    Arsjad menyebut target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8% penting untuk menyongsong masa keemasan Indonesia pada 2045. Untuk itu, kolaborasi dengan China dinilai penting.

    Sebab, China terlibat dalam banyak industri di Indonesia, mulai pemrosesan nikel untuk kendaraan listrik hingga proyek infrastruktur besar seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung.

    “Saya sangat setuju dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Bagi Indonesia, China sangat penting karena jika melihat perdagangan sebagai contoh, 25% perdagangan antara Indonesia dan negara lain, China sekitar 25% dari itu, kan?” ujarnya.

    Tak hanya itu, China juga berperan dalam transisi energi dan hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan yang sangat penting bagi Indonesia.

    Pertama, hilirisasi nikel tersebut dapat mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon Indonesia. Kedua, mengurangi subsidi bahan bakar yang kita subsidi dari bahan bakar fosil yang akan membantu anggaran pemerintah. Ketiga, investasi untuk Indonesia. 

    Di sisi lain, pihaknya meyakini kerja sama dengan China mendorong terwujudnya target pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan dirasakan masyarakat.

    Selaras dengan ini, Arsjad membeberkan 7 strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional lewat penyusunan White Paper arah kebijakan dan pembangunan ekonomi 2024-2029. 

    Adapun, 7 strategi itu di antaranya pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau, membangun ketahanan kesehatan dan transformasi pelayanan kesehatan, dan mewujudkan ketahanan energi.

    Kemudian mengakselerasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memperkuat basis manufaktur melalui reindustrialisasi, membangun pusat pengembangan bisnis hijau terbesar di dunia, dan membangun ekosistem ketahanan pangan mandiri.

  • Prabowo Bawa ‘Oleh-Oleh’ dari China, Anindya Bakrie Bilang Begini

    Prabowo Bawa ‘Oleh-Oleh’ dari China, Anindya Bakrie Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyinggung targetnya dalam membawa swasembada pangan dan energi bagi Indonesia. Prabowo menyampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Balai Besar Rakyat, Beijing. Dilansir dari Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT),

    “Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” kata Prabowo dalam kunjungan tersebut.

    Berbagai sumber daya alam itu harus menjadi modal untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Untuk mencapainya, Prabowo menyinggung upaya pemerintah hilirisasi demi mendapatkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

    “Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah, untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” sebut Prabowo.

    Foto: Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. (REUTERS/Florence Lo/Pool)
    Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. (REUTERS/Florence Lo/Pool)

    Prabowo pun menggaet sejumlah investor dari China, Ia menghadiri Indonesia – China Business Forum (Forum Bisnis Indonesia – China/ FBIC) yang diselenggarakan Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) di Wang Fu Ballroom, Hotel The Peninsula, Beijing, China, Minggu (10/11/2024).

    Ia memberikan sambutan dan ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama antara sejumlah perusahaan Indonesia dan korporasi China dengan nilai investasi mencapai US$ 10 miliar. Investasi ini akan mempererat kolaborasi bisnis, membuka peluang kerja, dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur penting di Indonesia.

    Hal ini pun disambut baik Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie. Menurut Anindya ini menjadi pertanda baik hubungan kedua negara.

    “Ini menandakan bahwa kerja sama antara Indonesia dan China sangat baik dan ini menandakan bahwa state visit (kunjungan kenegaraan) pertama pak Prabowo adalah ke China. Jadi kami dari dunia usaha tidak mau tertinggal dengan apa yang beliau lakukan sangat-sangat bagus,” kata Anindya.

    “China yang menjadi kunjungan pertama Pak Prabowo kami sambut dengan baik sehingga beberapa hari sebelumnya kami juga menyiapkan B to B (transaksi bisnis antar-perusahaan Indonesia – China) yang bisa dilakukan. Ini contoh bahwa antara pemerintah dan dunia usaha selalu berdampingan. Sekali lagi, ini pertanda baik,” imbuhnya.

    (fys/wur)

  • Indonesia Bantah Akui Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok

    Indonesia Bantah Akui Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok

    GELORA.CO – Deklarasi kesepakatan bersama yang ditandatangani Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping tidak serta merta diartikan sebagai pengakuan terhadap klaim “Nine-Dash-Lines” atau sembilan garis putus-putus Beijing di Laut China Selatan. 

    Kementerian Luar Negeri RI membantah adanya asumsi yang mengaitkan kesepakatan maritim pada joint statement Prabowo dan Xi sebagai pengakuan atas klaim wilayah Tiongkok. Juga tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

    Dikatakan bahwa Indonesia tetap pada posisinya selama ini bahwa klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok tidak memiliki  basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. 

    “Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim 9-Dash-Lines,” tegas pernyataan. 

    Indonesia juga meyakini bahwa kerja sama tersebut akan mendorong penyelesaian Code of Conduct in the South China Sea yang dapat menciptakan stabilitas di kawasan.

    Kerja sama maritim Tiongkok-RI mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di Kawasan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan. 

    Bagi Indonesia, kerja sama ini harus dilaksanakan berdasarkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang terkait, termasuk yang mengatur kewilayahan; undang-undang ratifikasi perjanjian  internasional kelautan, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982; maupun ratifikasi perjanjian bilateral tentang status hukum perairan atau pun delimitasi batas maritim; peraturan tentang tata ruang laut serta konservasi dan pengelolaan perikanan, perpajakan dan berbagai ketentuan lainnya.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di Kawasan,” pungkasnya.

  • Kerja Sama Maritim Indonesia-China, Kemenlu Bantah Bentuk Pengakuan Klaim Laut Natuna Utara

    Kerja Sama Maritim Indonesia-China, Kemenlu Bantah Bentuk Pengakuan Klaim Laut Natuna Utara

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membantah pihaknya secara efektif mengakui klaim China yang disengketakan di Laut Natuna Utara atau kerap disebut Laut China Selatan setelah pernyataan bersama dengan Beijing mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan mendapat kecaman keras.

    Dikutip dari Bloomberg pada Senin (11/11/2024), kehebohan ini muncul setelah China mengeluarkan pernyataan bersama selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini, yang menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam inisiatif maritim dan mencapai pemahaman bersama mengenai pembangunan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan resminya mengatakan pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim kontroversial “sembilan garis putus-putus” atau nine dash line yang dilakukan China. 

    “Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘9-Dash-Lines’. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” jelas Kemlu dalam keterangan resminya, Senin (11/11/2024).

    Kemlu menyebut, kerja sama dengan China diharapkan dapat menjadi suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan Laut Natuna Utara. 

    Selain itu, kerja sama ini diharapkan akan mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di Kawasan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan. 

    Peristiwa ini terjadi beberapa minggu setelah Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia mengatakan pihaknya mencegat dan mengusir kapal Penjaga Pantai China yang memasuki wilayah perairan negara tersebut. Meskipun Indonesia bukan pihak yang secara resmi mengajukan klaim dalam sengketa Laut Cina Selatan, Jakarta biasanya menahan diri untuk tidak mengakui klaim besar China, yang didasarkan pada peta samar tahun 1947 yang menggambarkan garis demarkasi berbentuk U. 

    Kunjungan Prabowo ke Beijing—lawatan pertamanya sejak mulai menjabat pada Oktober 2024—adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk menyeimbangkan hubungan antara China dan Amerika Serikat. 

    Prabowo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pekan lalu dan setuju untuk bersama-sama mengembangkan perikanan dan mendorong keselamatan maritim. Perusahaan China dan Indonesia akan menandatangani perjanjian bisnis senilai total lebih dari US$10 miliar pada hari Minggu.

    Meskipun begitu, pernyataan bersama tersebut memicu kritik dari pejabat dan mantan pejabat Indonesia. 

    “Meskipun dalam format pernyataan bersama atau MOU, posisi baru Indonesia adalah tindakan unilateral yang mengikat vis-a-vis China. Dalam hal ini, Indonesia akan kesulitan mengubah posisi hukumnya karena prinsip hukum internasional,” kata Eddy Pratomo, diplomat senior Indonesia dan mantan utusan khusus presiden untuk pembatasan maritim.

    Bakamla mengatakan kepada parlemen pada hari Senin bahwa mereka akan bertemu dengan pejabat tinggi penjaga pantai China awal bulan depan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara di sektor maritim.

    Anggota parlemen mengatakan badan maritim tersebut perlu menerapkan perlindungan yang lebih kuat terhadap ancaman dari Tiongkok mengingat terbatasnya armada Indonesia.

    “Apakah ini ujian atau apa? Sepertinya mereka mengejek kami,” kata anggota parlemen oposisi Sarifah Ainun dalam sidang.

    “Nelayan kami ditangkap jika mereka memasuki wilayah mereka, tapi kami hanya mengusir mereka.”