Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • DeepSeek AI Dituding Menyensor Informasi Tanggal Lahir Xi Jinping

    DeepSeek AI Dituding Menyensor Informasi Tanggal Lahir Xi Jinping

    JAKARTA – Sebuah kontroversi mencuat setelah laporan menyebutkan bahwa model kecerdasan buatan (AI) asal China, DeepSeek, menolak untuk mengungkapkan tanggal lahir Presiden Xi Jinping. Hal ini memicu pertanyaan luas mengenai transparansi dan batasan yang diberlakukan terhadap AI di negara tersebut.

    Seorang aktivis dan politisi asal Australia, Drew Pavlou, dalam unggahannya di media sosial, menyoroti bahwa DeepSeek tidak dapat memberikan informasi mengenai tanggal lahir Xi Jinping, yang diketahui jatuh pada 15 Juni 1953. Pavlou mempertanyakan bagaimana publik bisa mempercayai model AI tersebut untuk menyampaikan informasi akurat mengenai aspek lain seperti model pembangunan dan biaya proyek jika informasi dasar seperti tanggal lahir seorang pemimpin saja tidak dapat diungkapkan.

    “Jika hukum China melarang DeepSeek mengungkapkan tanggal lahir Xi Jinping, bagaimana kita bisa berharap mereka akan memberikan informasi yang jujur tentang model pembangunan dan biaya?” tulis Pavlou di platform media sosialnya.

    Kasus ini menimbulkan perdebatan lebih luas mengenai tingkat kontrol yang diterapkan oleh pemerintah China terhadap teknologi AI. Pengamat kebebasan informasi berpendapat bahwa penyensoran seperti ini dapat menghambat perkembangan AI yang seharusnya bertujuan untuk menyediakan akses informasi yang netral dan transparan.

    Sebagai perbandingan, di negara-negara Barat, model AI seperti ChatGPT dan Grok dapat mengungkapkan tanggal lahir tokoh publik seperti Presiden AS Donald Trump tanpa kendala hukum. Hal ini semakin mempertegas perbedaan pendekatan dalam regulasi AI antara China dan dunia Barat.

    Hingga berita ini diterbitkan, pihak DeepSeek maupun otoritas terkait di China belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyensoran ini. Namun, insiden ini semakin memperkuat anggapan bahwa pemerintah China menerapkan kontrol ketat terhadap informasi, termasuk yang disediakan oleh AI generatif.

  • Bukti China Tak Terkalahkan, Amerika Kalah Jauh

    Bukti China Tak Terkalahkan, Amerika Kalah Jauh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dominasi Amerika Serikat (AS) di sektor teknologi kian terguncang oleh upaya China yang terus-menerus menelurkan gebrakan inovasi baru.

    Di tengah terpaan sanksi dagang AS yang menghambat akses China ke chip dan alat pembuat chip canggih, nyatanya negara kekuasaan Xi Jinping tak mati akal.

    Mulai dari kebangkitan Huawei yang menghantam pangsa pasar Apple, hingga terbaru platform kecerdasan buatan (AI) DeepSeek yang membuat Silicon Valley ketar-ketir. Bahkan, model AI open-source yang digadang-gadang lebih murah dari buatan AS itu berhasil mengguncang harta 500 orang terkaya dunia.

    Tak cuma di sektor smartphone dan AI, China juga jauh lebih unggul ketimbang AS di bidang superapp. Negara Tirai Bambu menjadi ‘raja’ superapp dengan kehadiran WeChat yang dikembangkan Tencent.

    CNBC International melaporkan hasil studi yang menunjukkan rata-rata warga AS memiliki 46 aplikasi di HP mereka setiap bulannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

    Warga China tak perlu menghadapi keribetan serupa, sebab superapp seperti WeChat bisa mengakomodir berbagai fungsi hanya lewat satu aplikasi. Mulai dari belanja, bersosialisasi dengan teman, memesan makanan, hingga konsultasi dokter online.

    “Kita semua lelah dengan puluhan aplikasi di HP. Ketertarikan superapp adalah berbagai fungsi dari semua aplikasi-aplikasi bisa diakses di satu tempat tanpa ada hambatan,” kata Arjun Kharpal, reporter teknologi senior di CNBC International, dikutip Rabu (29/1/2025).

    WeChat merupakan salah satu superapp China yang paling terkenal. Didirikan pada 2011, WeChat mula-mula hanya berperan sebagai aplikasi pesan singkat yang kini sudah memiliki 1,3 miliar pengguna aktif bulanan.

    Superapp berkembang pesat di Asia, namun belum terlalu populer di pasar Barat, termasuk AS. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya.

    “Iklim regulasi di AS saat ini tentu saja tidak kondusif untuk memungkinkan berkembangnya superapp,” kata Dan Prud’homme, asisten profesor di Fakultas Bisnis Universitas Internasional Florida.

    “Masih terdapat perlindungan yang sangat kuat terhadap hal-hal seperti pinjaman peer-to-peer, privasi data, antimonopoli, dan sebagainya yang tidak memungkinkan aplikasi di AS untuk berkembang seperti WeChat,” ia menambahkan.

    Namun, AS agaknya mulai mengejar ketertinggalan terhadap China. Setidaknya, mulai ada wacana untuk mengarah ke pengembangan superapp.

    Elon Musk pernah menyebut ingin menyulap X menjadi superapp seperti WeChat. Namun, hingga kini X masih berperan sebagai aplikasi mikroblog semata. X mengumbar rencana untuk mendukung transaksi kripto pada 2025 ini, namun belum ada update terbaru terkait fitur tersebut.

    Selain itu, Uber juga pada akhir 2024 lalu dilaporkan akan mendukung kemampuan pemesanan hotel dan tiket dengan akuisisi Expedia. Namun, hingga kini belum diumumkan pula kelanjutan rencana tersebut.

    (fab/fab)

  • Studi: Cina Makin Dominasi Bisnis Pelabuhan di Asia Tenggara – Halaman all

    Studi: Cina Makin Dominasi Bisnis Pelabuhan di Asia Tenggara – Halaman all

    Perusahaan-perusahaan Eropa bergantung pada kerja sama dengan Cina jika mereka ingin mengakses pasar di Asia Tenggara, menurut laporan “Barometer Transportasi & Logistik” dari firma PwC Jerman, yang dirilis hari Selasa (28/1).

    Salah satu alasannya adalah kendali Cina atas pelabuhan-pelabuhan di kawasan tersebut, menurut studi PwC Jerman yang meneliti merger dan akuisisi di sektor transportasi dan logistik global.

    André Wortmann, kepala pusat kompetensi maritim di PwC Jerman di Hamburg mengatakan, perkiraan bahwa investasi di Asia Tenggara akan mencapai kemandirian yang lebih besar dari Cina tidak benar. Menurut penelitian PwC, Cina justru memperkuat pengaruh strategis di Asia Tenggara mereka melalui investasi langsung, merger, dan akuisisi.

    Investasi besar di sektor pelabuhan dan logistik

    Salah satu contohnya adalah rencana untuk membangun pelabuhan laut dalam modern di Myanmar, yang sebagian besarnya berada di bawah kendali Cina.

    Pelabuhan yang direncanakan di Kyaukphyu, yang bertujuan untuk menyediakan akses ke Samudra Hindia, dikatakan menjadi proyek utama dalam strategi investasi besar-besaran “Belt and Road Initiative” yang dicanangkan Presiden Xi Jinping.

    Sebuah pelabuhan di Muara di Brunei juga sebagian besar dikuasai oleh Cina, kata penelitian tersebut. Selain itu, cina memegang saham minoritas di pelabuhan di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan di Vietnam, Kamboja, Indonesia dan Filipina, Cina juga berinvestasi di pelabuhan.

    Akuisisi dan merger di sektor logistik akan meningkat

    Studi PwC Jerman tidak hanya berfokus pada perkembangan di Asia Tenggara. Di sektor transportasi dan logistik global, laporan itu mencatat ada 199 merger dan akuisisi yang diumumkan tahun lalu, masing-masing bernilai minimal USD50 juta.

    Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Walau ada peningkatan, jumlahnya tetap relatif rendah: Antara tahun 2018 dan 2022, setiap tahun ada sekitar 230 tranksasi yang dilakukan.

    Ingo Bauer, kepala transportasi dan logistik di PwC Jerman, memperkirakan bahwa merger dan akuisisi akan meningkat tahun ini. “Investor bertujuan untuk mengatasi masalah industri dengan transaksi ini, misalnya karena kekurangan pengemudi truk,” katanya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    hp/yf (dpa)

  • Ini Daftar 10 Negara yang Dikunjungi Prabowo Selama 100 Hari Menjabat

    Ini Daftar 10 Negara yang Dikunjungi Prabowo Selama 100 Hari Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, telah melakukan serangkaian kunjungan internasional dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.

    Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Ke-8 RI itu dengan aktif melakukan diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, meningkatkan hubungan bilateral dengan berbagai negara.

    Bahkan tak lupa dirinya turut memperkenalkan program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) saat bertemu sejumlah pemimpin negara yang dikunjungi.

    Berikut adalah daftar negara yang dikunjungi Presiden Prabowo selama 100 hari pertama menjabat. 

    Daftar negara yang dikunjungi Prabowo dalam 100 hari pertama masa kerja

    1. Republik Rakyat China

    Presiden Ke-8 RI itu mulai bertolak pada Jumat (8/11/2024) untuk menjalankan misi diplomatik secara maraton ke sejumlah negara di dunia.

    China menjadi Negara pertama dengan hasil komitmen paling tinggi mencapai investasi US$10,07 miliar atau sekitar Rp158 triliun (asumsi kurs Rp15.880). Investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan Indonesia dan China.

    Kehadiran Prabowo di sana pun guna melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang serta Ketua Kongres Rakyat Nasional China Zhao Leji.

    2. Amerika Serikat (AS)

    Negeri Paman Sam menjadi negara kedua yang dikunjungi oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Keberangkatannya dilakukan dalam rangka memenuhi untungan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

    Biden pun mengaku akan mendukung ketahanan pangan Indonesia melalui pertanian berkelanjutan serta mempromosikan kolaborasi penelitian di titik temu kecerdasan buatan (AI).

    Tak hanya itu, kedua negara juga berkomitmen memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui promosi praktik pengelolaan berkelanjutan untuk perikanan dan akuakultur, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan lindung laut Indonesia sejalan dengan hukum yang berlaku.

    3. Peru

    Selanjutnya berlabuh di Peru. Kedua negara berkomitmen untuk menyelesaikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dalam enam bulan ke depan. Prabowo optimistis perjanjian tersebut dapat ditandatangani pada kunjungan Presiden Peru Dina Boluarte ke Indonesia bersama delegasinya.

    Pokok pengaturan umum dalam CEPA meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Adapun, tujuan masing-masing pengaturan adalah untuk menghapuskan tarif dan menangani hambatan nontarif, menjaga akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa, serta melindungi dan mendorong investasi.

    4. Brazil

    Brasil menjadi negara ke-4 yang dikunjungi dengan rayu dari orang nomor satu di Indonesia itu agar pengusaha Brasil dapat menyuntikkan modal di program hilirisasi pemerintah Indonesia. Mengingat, pemerintahannya bakal melakukan hilirisasi untuk 26 komoditas di Indonesia. Termasuk, Prabowo juga meminta bantuan Perdana Menteri India (PM) Narendra Modi untuk membantu proses keanggotaan RI di BRICS.

    5. Inggris

    Inggris pun menjadi saksi keberhasilan komitmen investasi yang diraih pemerintah Indonesia dengan besaran mencapai US$8,5 miliar atau sekitar Rp134,94 triliun (asumsi kurs Rp15.880 per US$).

    Kepala Negara menegaskan bahwa hasil tersebut menunjukkan optimisme para pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia yang apabila dirinci investasi besar itu bersumber dari British Petroleum (BP) sebesar US$7 miliar, dan US$1,5 miliar berasal dari CEO Roundtable Forum di Inggris.

    6. Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA)

  • Lampu Kuning Perlambatan Ekonomi China Awal Tahun

    Lampu Kuning Perlambatan Ekonomi China Awal Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas ekonomi China secara tak terduga melambat pada awal 2025. Hal itu memutus momentum pemulihan yang dipicu oleh langkah-langkah stimulus serta menggarisbawahi Beijing harus berbuat lebih banyak untuk mencegah perlambatan. 

    Mengutip Bloomberg pada Senin (27/1/2025) aktivitas pabrik di China menyusut pada bulan Januari setelah tiga bulan ekspansi.

    Perlambatan itu tercermin lewat Purchasing Managers’ Index (PMI) atau indeks manufaktur turun menjadi 49,1 atau level terendah sejak Agustus 2024. Pengukur non-manufaktur untuk konstruksi dan jasa turun menjadi 50,2, tepat di atas angka 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi.

    Baik produksi maupun pesanan baru turun ke level terendah dalam lima bulan, menurut data PMI. Sebagai tanda melemahnya permintaan global, pesanan ekspor baru turun ke level terendah sejak Februari. 

    “Manufaktur terpengaruh oleh liburan Festival Musim Semi yang semakin dekat dan kembalinya karyawan ke kampung halaman mereka,” kata Zhao Qinghe, ahli statistik senior di NBS.

    Kekecewaan tersebut menyusul data resmi lainnya yang menunjukkan dukungan fiskal pemerintah terhadap ekonomi lemah pada tahun lalu.

    Perusahaan industri melaporkan penurunan laba selama 3 tahun berturut-turut karena tekanan deflasi terus berlanjut, meskipun program untuk mensubsidi pembelian barang-barang konsumen dan mesin berkontribusi pada kenaikan laba pada akhir tahun 2024.

    Secara keseluruhan, serangkaian angka terbaru mengungkapkan ekonomi No. 2 dunia berisiko mandek kecuali pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang — terutama melalui pinjaman dan belanja publik — untuk menutupi lubang permintaan. 

    “Tanpa sikap yang lebih pro-pertumbuhan pada kebijakan moneter dan fiskal, akan sulit bagi China untuk mencegah perlambatan ekonomi yang lebih tajam pada tahun 2025,” kata Carlos Casanova, ekonom senior Asia di Union Bancaire Privee.

    Urgensi kebijakan ini semakin meningkat karena Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif pada ekspor China. Hal ini  akan melemahkan permintaan luar negeri China pada saat konsumen domestik dan perusahaan swasta sudah lebih memilih untuk berhati-hati. 

    Sementara itu, sektor properti yang sedang berjuang menunjukkan sedikit tanda pemulihan yang berkelanjutan.

    Indeks CSI 300 saham China dalam negeri berfluktuasi antara naik dan turun, mengakhiri hari dengan penurunan 0,4% pada penutupan. Obligasi pemerintah China berjangka 30 tahun menguat 0,7%, sementara yuan turun sekitar 0,4% dalam perdagangan dalam negeri dan luar negeri. 

    China berhasil memenuhi target pertumbuhan resmi sebesar 5% tahun lalu, berkat kebijakan kilat yang terlambat dan lonjakan ekspor. Namun, pemulihan ekonomi tidak merata, dengan manufaktur terkadang menjadi titik terang tetapi konsumsi terbebani oleh pasar kerja yang lemah dan krisis real estat yang berkepanjangan. 

    Pemerintah Negeri Panda telah berjanji untuk mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih mendukung tahun ini dengan rasio defisit anggaran yang lebih luas di samping pemotongan suku bunga. 

    Namun, masih ada keraguan mengenai apakah tindakan Beijing akan cukup berani untuk mengakhiri spiral deflasi di China. Sejauh ini, bank sentral lebih memprioritaskan menstabilkan yuan daripada pelonggaran moneter, yang dapat mengindikasikan berkurangnya kekhawatiran tentang pertumbuhan di pihak pejabat.

    Presiden Xi Jinping pun berjanji untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan mengatakan China berencana untuk memperdalam reformasi kebijakannya.

    Meski aktivitas pabrik biasanya menurun sebelum periode Tahun Baru Imlek karena produksi menurun saat jutaan pekerja pulang kampung, para ekonom mengatakan perlambatan bulan ini lebih parah dari biasanya, menambah tanda-tanda pelemahan meskipun ada upaya baru-baru ini untuk meningkatkan ekonomi.

    “Tingkat penurunan ini di luar ekspektasi kami,” kata Raymond Yeung, kepala ekonom untuk China Raya di Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

    Aktivitas industri di China./BloombergPerbesar

    Dia juga menambahkan, kebijakan fiskal yang lebih kuat dan pemotongan rasio persyaratan cadangan untuk bank masih menjadi pertimbangan. Oleh Karena itu, Yeung menyimpulkan ekonomi China masih jauh dari kata pulih.

    Meski aktivitas pabrik melambat sebagian karena libur Tahun Baru Imlek selama delapan hari, itu juga bisa berarti ekspor kurang diuntungkan dari pesanan yang menumpuk dari para pebisnis sebagai bagian dari upaya untuk menghindari tarif baru, menurut Zhiwei Zhang, kepala ekonom di Pinpoint Asset Management. 

    Pungutan AS yang tinggi dapat merugikan ekspor China, yang mencapai hampir sepertiga dari pertumbuhan tahun lalu, dan menambah biaya bagi produsen yang sudah menghadapi tekanan harga dari persaingan yang ketat dan sentimen konsumen yang lesu. Trump sejauh ini menahan diri untuk tidak mengenakan tarif pada China di hari-hari pertamanya menjabat, meskipun rencananya masih belum dapat diprediksi.

    Dukungan Fiskal

    Dukungan fiskal China terhadap perekonomian terbatas pada tahun 2024, tertahan oleh anjloknya pendapatan pemerintah daerah dari penjualan tanah dan penurunan besar dalam pendapatan pajak.

    Peningkatan pengeluaran tahun lalu sekitar 2 triliun yuan atau US$275 miliar, lebih rendah dari yang diperkirakan Beijing, sebagian besar sebagai akibat dari kurangnya pengeluaran oleh dana infrastruktur pemerintah daerah.

    Pemerintah provinsi memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari penjualan tanah kepada pengembang — sumber pendapatan yang telah mengering selama beberapa tahun terakhir dan memaksa pejabat daerah untuk memangkas pengeluaran mereka, yang melemahkan dorongan fiskal bagi perekonomian.

    Belanja fiskal yang luas oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan dua anggaran utama mereka, yang mencakup segala hal mulai dari pengeluaran sehari-hari hingga proyek infrastruktur, hanya tumbuh rata-rata 1,5% setiap tahun sejak 2021. 

    Janji Kementerian Keuangan China untuk memperluas pengeluaran tahun ini perlu didukung dengan uang sungguhan untuk memastikan bahwa pemerintah di seluruh negeri memiliki sumber daya yang diperlukan untuk membelanjakan apa yang mereka janjikan. 

    Tim ekonom di Huachuang Securities Co. menyebut, menaikkan rasio defisit fiskal resmi menjadi 4% dari PDB dari 3% tahun lalu akan menghasilkan peningkatan sebesar 5% dalam pengeluaran dari anggaran utama. 

    Sementara itu, Michelle Lam, ekonom China Raya di Societe Generale SA menuturkan, pengeluaran publik memprioritaskan infrastruktur daripada kesejahteraan sosial tahun lalu. Hal tersebut harus berubah karena para pemimpin puncak telah mengisyaratkan fokus kebijakan yang lebih besar pada konsumsi pada 2025. 

    “PMI, tentu saja, telah menjadikan stimulus fiskal sebagai prioritas yang lebih penting karena pemulihan masih rapuh,” tambahnya.

  • AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    Jakarta –

    Beberapa jam setelah memangku jabatan presiden AS, Donald Trump telah mengisyaratkan bahwa ia ingin menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Langkah ini menurut banyak ahli dapat menghambat respons dunia terhadap pandemi di masa mendatang, demikian dilaporkan koresponden BBC, Stephanie Hegarty.

    Ini adalah kedua kalinya Presiden Trump mengumumkan penarikan mundur AS dari WHO. Pada 2020, di puncak pandemi Covid, Trump memberi tahu WHO bahwa ia akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut. Namun keputusan itu dibatalkan oleh Presiden Joe Biden ketika ia menjabat tahun berikutnya.

    Trump mengkritik penanganan Covid oleh WHO dan “kegagalannya untuk mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan”. Dia juga secara terbuka mengkritik pengaruh China dalam organisasi tersebut.

    AS adalah penyumbang terbesar WHO dan membayar sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

    Banyak negara berpendapatan rendah bergantung pada badan tersebut untuk mendukung sistem kesehatan mereka yang rapuh dan mensponsori kampanye vaksinasi yang telah efektif dalam memberantas penyakit. Pemotongan anggaran badan tersebut dapat mempengaruhi program-program ini.

    BBC memantau bagaimana negara-negara di seluruh dunia bereaksi terhadap pengumuman Trump.

    Negara-negara miskin di Afrika bergantung pada WHO

    Dorcas Wangira, Koresponden Kesehatan BBC Afrika

    Sejumlah pakar kesehatan di Afrika memperingatkan keputusan Trump untuk menarik AS keluar dari WHO justru dapat memutarbalikkan kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam memerangi penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV di Afrika. Banyak negara-negara miskin di Afrika masih bergantung hampir sepenuhnya pada WHO untuk bantuan teknis dan vaksin.

    Sebagai kontributor keuangan terbesar WHO, keluarnya AS dari lembaga tersebut akan membuat pendanaan untuk program-program penting di seluruh Afrika berkurang drastis, termasuk kesiapsiagaan kesehatan, tanggap darurat, dan vaksinasi anak-anak.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    AS juga memainkan peran penting dalam merespons keadaan darurat kesehatan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) mencatat 214 keadaan darurat kesehatan di benua itu tahun lalunaik dari 166 pada tahun 2023. Di antara kondisi darurat adalah mpox.

    Tahun lalu, AS bermitra dengan Rwanda dan WHO untuk mengatasi wabah MVD di negara itu.

    Kolera, demam berdarah, dan campak juga telah muncul kembali di seluruh Afrika tahun lalu. Pada bulan Desember, WHO mencatat bahwa wabah kolera menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

    Getty ImagesWHO dan badan internasional lainnya telah menyediakan dana dan sumber daya teknis untuk mendukung program vaksinasi polio di Pakistan.

    Hilang pengaruh atau peluang baru?

    Sylvia Chang, BBC News China

    Penarikan diri AS dari WHO dapat menciptakan kekosongan kepemimpinan, yang memungkinkan China memperluas pengaruhnya dalam tata kelola kesehatan global.

    Memperkuat peran Beijing dalam lembaga-lembaga internasional, termasuk WHO, telah menjadi prioritas utama bagi pemimpin China, Xi Jinping. China telah meningkatkan kontribusi keuangannya kepada WHO dan memposisikan dirinya sebagai suara utama dalam kesehatan global, khususnya selama pandemi Covid-19.

    Ketika kasus pertama Covid-19 muncul di Wuhan pada bulan Desember 2019, otoritas China awalnya membungkam para pelapor dan meremehkan tingkat keparahan wabah tersebut.

    Bahkan pada pertengahan Januari 2020, ketika virus tersebut menyebar secara internasional, pejabat China menyatakan tidak ada bukti yang jelas tentang penularan dari manusia ke manusia.

    Pada Selasa (21/01), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan peran WHO harus diperkuat, bukan dilemahkan. Dia menegaskan dukungan China yang berkelanjutan bagi organisasi tersebut dalam membina kerja sama kesehatan masyarakat internasional.

    Getty ImagesWHO membantu mengendalikan penyebaran demam berdarah di Sri Lanka.

    Imbas pendanaan berkurang

    Ishara Danasekara, BBC News Sinhala

    Di Sri Lanka, WHO memainkan peran penting dalam sistem perawatan kesehatan, menyediakan keahlian teknis penting, pendanaan, dan dukungan strategis untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat utama.

    WHO berperan penting dalam meningkatkan hasil Kesehatankhususnya kesehatan ibu dan anak, kampanye vaksinasi, dan pengendalian penyakit menular seperti demam berdarah dan tuberkulosis.

    Jadi, jika pendanaan WHO dikurangi, Sri Lanka akan menghadapi kemunduran yang signifikan. Kampanye vaksinasi dapat tertunda, yang menyebabkan munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

    Upaya untuk memerangi penyakit tidak menular, seperti diabetes dan penyakit jantung, mungkin juga akan tersendat, yang akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan. Bantuan WHO juga terbukti sangat penting bagi Sri Lanka selama krisis nasional, seperti tsunami 2004 dan pandemi Covid-19.

    Getty ImagesAnak-anak di bawah usia lima tahun di India divaksinasi untuk mencegah polio sebagai bagian dari kampanye nasional untuk menurunkan kasus polio.

    Imran Qureshi, BBC News Hindi

    “Kita mungkin harus menunggu dan melihat apakah Uni Eropa dan China akan turun tangan secara besar-besaran,” kata Prof. K. Srinath Reddy, mantan kepala Yayasan Kesehatan Masyarakat India.

    Penarikan mundur AS dari WHO dapat menghadirkan “peluang besar bagi China” dan UE untuk meningkatkan peran mereka di panggung global, katanya kepada BBC.

    Prof Reddy mengharapkan dampak yang lebih besar akan dirasakan dalam program kesehatan internasional seperti pengawasan patogen, tuberkulosis, dan resistensi antimikroba ketimbang pada program khusus India. Namun, ia juga yakin dukungan ekstra bilateral akan datang dari CDC, Institut Kesehatan Nasional, dan yayasan lain yang berbasis di AS.

    “Dalam dunia yang saling bergantung dan saling terhubung, [keluarnya AS dari WHO] akan berdampak buruk tidak hanya bagi negara lain, tetapi juga bagi AS,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa pada era pasca-Covid-19, kerja sama multilateral akan terus menjadi krusial dalam menangani tantangan kesehatan global utama, mulai dari ancaman pandemi hingga perubahan iklim.

    Kehilangan kontributor keuangan nasional utama WHO berarti negara lain “perlu meningkatkan kontribusi mereka dan meningkatkan tingkat kolaborasi ilmiah di antara mereka sendiri”, tambahnya.

    “Baik kerja sama internasional maupun kemandirian sekarang akan memperoleh tujuan baru dan bentuk fungsi yang baru.”

    Tarhub Asghar, BBC News Urdu

    Bagi negara-negara seperti Pakistan dan Afghanistan, yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam perang melawan polio, keputusan Trump menimbulkan ketidakpastian pada upaya pemberantasan polio di masa mendatang. Pakistan dan Afghanistan adalah dua negara terakhir di dunia yang masih bergulat dengan polio endemik.

    Meskipun telah berupaya keras selama bertahun-tahun, Pakistan telah menghadapi kemunduran signifikan. Akibatnya kasus polio terus meningkat. Pada 2023, lebih dari separuh anak-anak yang tertular polio di Pakistan belum menerima imunisasi rutin apa pun, menurut kementerian kesehatan.

    Strategi Pakistan saat ini untuk mengatasi penyakit yang melumpuhkan ini sangat bergantung pada pendanaan donor internasional ketimbang investasi dalam negeri.

    WHO dan lembaga internasional lainnya telah menyediakan sumber daya keuangan dan teknis yang signifikan untuk mendukung upaya vaksinasi dan kampanye kesehatan. Pada 2023, WHO memberikan salah satu kontribusi terbesarnya untuk program polio Pakistan.

    Namun, mantan menteri kesehatan Dr Zafar Mirza telah meremehkan dampak langsung keluarnya AS dari WHO. Alasan dia, WHO didukung oleh sejumlah besar negara dan pendanaan AS bukanlah satu-satunya jalur penyelamat untuk pemberantasan polio.

    Namun, “hal ini menggarisbawahi urgensi untuk mengurangi ketergantungan pada dukungan eksternal dan membangun sistem perawatan kesehatan Pakistan yang tangguh dan mandiri”, imbuhnya.

    Para pakar kesehatan telah memperingatkan bahwa meskipun penarikan AS mungkin tidak serta-merta menghentikan pendanaan, hal itu dapat mengganggu ekosistem kesehatan global secara signifikan memperlambat segala hal mulai dari produksi vaksin hingga peluncuran program. Dan bagi Pakistan, hal ini tentu saja berarti meningkatnya ketidakpastian dalam memerangi polio.

    Getty ImagesKelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan virus polio muncul kembali di Gaza.

    Pemain kunci di Timur Tengah

    Hanan Razek, BBC News Arabic

    Perintah eksekutif Trump muncul di saat dunia Arab menghadapi konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketakutan akan penyebaran penyakit, dan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan.

    Hampir setengah dari 2,1 juta orang yang tinggal di Jalur Gaza adalah anak-anak. Deteksi polio pada Juli 2024 memicu kekhawatiran akan wabah tersebut.

    Pakar kesehatan mengaitkan penyebaran penyakit baru-baru ini dengan dampak konflik yang menghancurkan sistem dan infrastruktur kesehatan Gaza sejak 2023. Meskipun blokade mencegah masuknya makanan dan pasokan medis, WHO memastikan lebih dari setengah juta anak di bawah 10 tahun mendapat vaksinasi polio, sebagian besar di Gaza tengah dan selatan.

    Kolera adalah masalah kesehatan lain yang berkembang, karena penyakit ini semakin menyebar di Timur Tengah.

    Di kamp pengungsi al-Hol, Suriahyang menampung lebih dari 40.000 orang terlantarkurangnya air bersih menyebabkan insiden kolera melonjak menjadi lebih dari 200 kasus bulan lalu. WHO memberikan dukungan dengan kampanye vaksinasi 10 hari untuk menghentikan penyebaran penyakit.

    BBC News Persian

    Dampak langsung penarikan mundur AS dari WHO bagi sektor kesehatan Iran tidak pasti. Namun, langkah itu dapat membawa perubahan dalam pendanaan, diplomasi kesehatan global, dan inisiatif kesehatan regional.

    Iran mempertahankan hubungan diplomatik formal dengan WHO sehingga organisasi tersebut mengoperasikan kantor di ibu kota, Teheran.

    Organisasi tersebut bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat serta meningkatkan layanan perawatan kesehatan di negara tersebut. Kemitraan ini berfokus pada pencegahan penyakit, penguatan sistem kesehatan, dan kesiapsiagaan darurat.

    WHO juga sering memfasilitasi program kesehatan regional yang memerlukan kolaborasi antara negara-negara tetangga. Tidak adanya dukungan AS dapat memengaruhi cakupan dan efektivitas inisiatif ini, secara tidak langsung memengaruhi partisipasi Iran dan manfaat yang diperolehnya dari inisiatif tersebut.

    Negara-negara lain, seperti China, mungkin akan memainkan peran yang lebih menonjol dalam kesehatan global yang dapat mengubah lanskap geopolitik tempat Iran beroperasi. Hal ini berpotensi membuka jalan baru bagi kolaborasi bagi Iran, atau tantangan, tergantung pada aliansi dan kepentingan yang berkembang dalam WHO.

    Lihat juga Video: Dampak Keluarnya AS dari WHO Terhadap Indonesia

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Donald Trump: Pembelian TikTok di AS akan Diputuskan dalam 30 Hari ke Depan – Page 3

    Donald Trump: Pembelian TikTok di AS akan Diputuskan dalam 30 Hari ke Depan – Page 3

    ByteDance, perusahaan induk TikTok, dilaporkan tengah menjajaki opsi untuk menjaga operasional layanan mereka di Amerika Serikat (AS) tanpa perlu menjualnya. Hal itu disampaikan oleh anggota dewan ByteDance, Bill Ford.

    Seperti dikutip dari Financial Post, Jumat (24/1/2025), dalam wawacara ketika menghadiri World Economic Forum, Bill menuturkan, TikTok sedang mempertimbangkan beberapa alternatif agar bisa mematuhi undang-undang di AS. 

    Salah satunya opsi yang sedang dipertimbangkan adalah perubahan kendali operasional secara lokal. Karenanya, General Atlantic perusahaan ekuitas swasta yang memegang saham di ByteDance, optimistis solusi dapat ditemukan.

    “Ada sejumlah alternatif yang bisa kami diskusikan dengan Presiden Donald Trump dan timnya, yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi tanpa harus menjual, mungkin dengan perubahan kendali tertentu,” tutur Bill.

    Selain itu, ia juga optimistis pada dialog yang berkembang antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Ia berharap dialog dapat menciptakan lingkungan yang lebih konstruktif untuk penyelesaian masalah ini.

    “Saya optimistis dengan dialog yang muncul antara Presiden Trump dan Presiden Xi. Hal ini dapat membantu menciptakan keterlibatan yang lebih positif dan menghasilkan solusi yang konstruktif,” ujar Bill.

    Saat ini, Presiden Trump diketahui telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif, yang salah satu isinya adalah penangguhan sementara undang-undang yang melarang aplikasi TikTok di AS.

    Dengan perintah eksekutif tersebut, Departemen Kehakiman tidak akan memberlakukan “Undang-Undang Melindungi Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing” selama 75 hari, yang secara efektif memperpanjang jangka waktu untuk mencapai kesepakatan.

  • Daftar Negara yang Kena Tarif Impor Tinggi Donald Trump Februari 2025 – Page 3

    Daftar Negara yang Kena Tarif Impor Tinggi Donald Trump Februari 2025 – Page 3

    Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, Donald Trump mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membahas tarif impor sebesar 10% terhadap China.

    Melansir CNBC International, Rabu (22/1/2025) bea masuk tersebut mulai berlaku paling cepat pada 1 Februari mendatang.

    “Kita berbicara tentang tarif 10% untuk China berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (21/1).

    “Mungkin 1 Februari adalah tanggal yang kita lihat,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Fentanil, opioid sintetis, merupakan obat adiktif yang telah menyebabkan puluhan ribu kematian akibat overdosis setiap tahun di AS. 

    Trump juga mengaku ia sudah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping melalui telepon terkait isu Fentanil dan perdagangan.

    Pernyataan pihak pemerintah China mengatakan Xi Jinping mengharapkan kerja sama dan menyatakan hubungan ekonomi kedua negara saling menguntungkan.

    “Jika AS mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada China dan China menanggapinya dengan cara yang sama, PDB AS akan berkurang aUsd 55 miliar selama empat tahun pemerintahan Trump kedua, dan USD 128 miliar lebih sedikit di China,” kata Peterson Institute for International Economics yang berbasis di AS dalam sebuah laporan pada 17 Januari 2025.

    Seperti diketahui, AS merupakan mitra dagang terbesar China. Impor China dari AS sempat menurun 0,1% dalam dolar 2024 lalu, sementa

  • Trump Tuduh China Kendalikan Terusan Panama, Benarkah?

    Trump Tuduh China Kendalikan Terusan Panama, Benarkah?

    Jakarta –

    Dalam pidato pertamanya sejak menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump, mengulangi pernyataan yang telah disampaikannya beberapa hari lalu: bahwa dia meyakini “tentara China yang hebat, sayangnya secara ilegal mengoperasikan Terusan Panama”.

    Klaim tersebut telah dibantah oleh pejabat di Kota Panama dan Beijing.

    Presiden Panama, Jose Raul Mulino, bahkan berulang kali menyebut hal itu sebagai “omong kosong” dengan menekankan “sama sekali tidak ada campur tangan China di terusan tersebut.

    Dalam beberapa minggu terakhir, Trump mengancam bakal mengambil paksa Terusan Panama dan menuding kalau tarif yang terlampau tinggi diberlakukan terhadap kapal-kapal Amerika klaim lain yang disanggah oleh otoritas Panama.

    Jalur air strategis, yang dilalui sekitar 5% arus perdagangan maritim dunia ini, dikelola oleh Otoritas Terusan Panama, sebuah badan pemerintah Panama dan bukan oleh tentara China.

    Namun, klaim Trump yang tidak akurat mencerminkan kekhawatiran di antara beberapa pejabat AS tentang investasi signifikan China di terusan tersebut serta infrastruktur di sekitarnya.

    Sejarah Terusan Panama

    Secara historis, Amerika Serikat memainkan peran penting dalam membangun dan mengelola jalur yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik.

    Pembangunannya selesai pada 1914.

    Terusan itu lantas berada di bawah kendali AS hingga 1977, ketika Presiden Jimmy Carter menandatangani perjanjian untuk menyerahkan terusan tersebut secara bertahap ke Panama, yang disebut Trump sebagai “konyol”.

    Sejak 1999, Otoritas Terusan Panama, yang dimiliki oleh pemerintah Panama tetapi beroperasi secara independen, mempunyai kendali eksklusif atas operasi jalur air antarsamudra tersebut.

    Getty ImagesPembangunan kanal itu selesai pada tahun 1914.

    Perjanjian yang diteken oleh AS dan Panama itu menetapkan bahwa terusan tersebut akan tetap netral secara permanen.

    Namun AS berhak untuk mencegah setiap ancaman atas kenetralan Terusan Panama dengan menggunakan kekuatan militer yang merujuk pada kesepakatan yang ada.

    Apa peran China?

    Tidak ada bukti yang menunjukkan pemerintah China mengendalikan kanal tersebut, tapi keberadaan perusahaan-perusahaan China memang sangat terasa di sana.

    Sejak Oktober 2023 hingga September 2024, China menyumbang 21,4% dari volume kargo yang melintasi Terusan Panama, menjadikannya pengguna terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

    Dalam beberapa tahun terakhir, China juga telah berinvestasi besar-besaran di pelabuhan dan terminal di dekat kanal.

    Dua dari lima pelabuhan yang berdekatan dengan kanal yakni Balboa dan Cristobal, yang masing-masing terletak di sisi Pasifik dan Atlantik, telah dioperasikan oleh anak perusahaan Hutchison Port Holdings sejak 1997.

    Perusahaan tersebut merupakan anak usaha CK Hutchison Holdings, konglomerat yang berbasis di Hong Kong yang didirikan oleh pengusaha Hong Kong Li Ka-shing.

    Perusahaan itu mempunyai pelabuhan di 24 negara, termasuk Inggris Raya.

    Getty ImagesPresiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Panama pada tahun 2018.

    Pengoperasian pelabuhan-pelabuhan ini memberi CK Hutchison Holdings banyak informasi strategis yang sangat berguna soal kapal-kapal yang melintasi jalur air tersebut, ujar Ryan Berg yang merupakan Direktur Program Amerika di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    “Ada ketegangan geopolitik yang meningkat dan bersifat ekonomi antara Amerika Serikat dan China,” kata Berg.

    “Informasi tentang kapal-kapal kargo akan sangat berguna jika terjadi perang rantai pasokan,” sambungnya.

    Meskipun bukan milik China, Berg berkata ada kekhawatiran di Washington tentang kendali yang mungkin dilakukan Beijing terhadap perusahaan tersebut.

    Namun, CK Hutchison Holdings tidak menanggapi pertanyaan BBC.

    Baca juga:

    Menurut Andrew Thomas, seorang profesor di Universitas Akron yang menulis buku tentang kanal tersebut, tender untuk mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan ini memiliki sedikit pesaing.

    “Pada saat itu, Amerika Serikat tidak peduli dengan pelabuhan-pelabuhan itu dan Hutchison tidak keberatan,” ujarnya.

    Perusahaan-perusahaan China, baik milik swasta maupun negara, juga telah memperkuat kehadiran mereka di Panama dengan investasi hingga miliaran dolar untuk terminal kapal pesiar dan jembatan yang akan dibangun di atas kanal tersebut.

    “Segala tindakan China ini”, sebagaimana disebut Thomas mungkin memotivasi Trump membuat klaim bahwa kanal itu “dimiliki” oleh China.

    Tapi penggunaan besar-besaran China atas pelabuhan-pelabuhan tersebut, tidak sama dengan kepemilikan, tegas Thomas.

    Beijing telah berulang kali mengatakan hubungan China dengan Amerika Latin terwujud dalam bentuk “kesetaraan, saling menguntungkan, inovasi, keterbukaan, dan manfaat bagi masyarakat.”

    Apa kepentingan China di Panama?

    Lokasi strategis Panama membuat China selama bertahun-tahun bersaing untuk meningkatkan pengaruhnya di negara itu dan memperluas jejaknya di benua yang secara tradisional dianggap sebagai “halaman belakang” Amerika Serikat tersebut.

    Pada 2017, Panama memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin ikatan formal dengan China, yang menandai kemenangan besar bagi diplomasi China.

    Getty ImagesAnggota kru kapal kontainer China, Cosco Shipping Rose berdiri di dek, saat tiba di Cocoli yang baru diresmikan selama kunjungan Presiden China Xi Jinping, di Terusan Panama, pada 3 Desember 2018.

    Beberapa bulan kemudian, Panama menjadi negara Amerika Latin pertama yang bergabung dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China, sebuah proyek infrastruktur dan investasi global senilai triliunan dolar.

    Republik Dominika, El Salvador, Nikaragua, dan Honduras mengikuti kemudian dan juga memutuskan hubungan dengan Taipei demi Beijing.

    China perlahan-lahan memperluas kekuatannya dengan membuka Institut Konfusius pertamanya di negara itu dan memberikan hibah untuk membangun jalur kereta api.

    Perusahaan China juga mensponsori “kursus pelatihan media” bagi jurnalis Panama.

    Apa kata warga di Panama?

    Anggota komunitas Tionghoa di Panama mengatakan kepada BBC bahwa mereka hampir tidak memperhatikan pernyataan Trump.

    Generasi demi generasi keluarga Tionghoa telah menetap di negara itu.

    Dora Gao, warga Tionghoa yang pindah ke Kota Panama lebih dari satu dekade lalu untuk membuka restoran, berkata jejak China “ada di mana-mana di Panama.”

    “Apa yang dikatakan Trump [tentang tentara] tidak berdasar dan menggelikan,” kata Gao.

    Getty ImagesAnggota komunitas Tionghoa di Panama hampir tidak memperhatikan pernyataan Trump.

    “Saya kira dia merasa terancam oleh pengaruh China yang semakin besar di Panama.”

    Banyak warga Panama juga bingung dengan pernyataan Trump.

    “Saya menghabiskan tiga bulan dengan akses penuh untuk mengerjakan sebuah buku tentang serikat pilot Terusan Panama dan menyeberangi terusan itu bolak-balik sebanyak 15 kali,” ujar jurnalis lokal, Tito Herrera kepada BBC.

    “Saya belum pernah melihat tentara China menjaga Terusan Panama atau apa pun yang berhubungan dengan itu.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Panas! Trump Ultimatum Putin, Rusia Respons Begini

    Panas! Trump Ultimatum Putin, Rusia Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia merespons ancaman Amerika Serikat yang siap memberlakukan pajak, tarif, dan sanksi tinggi pada Rusia jika negara tersebut tidak menghentikan perang di Ukraina.

    Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengatakan Rusia membutuhkan kejelasan mengenai apa yang dimaksud Trump dengan “kesepakatan”.

    “Ini bukan sekadar soal mengakhiri perang. Ini tentang menyelesaikan akar penyebab krisis Ukraina,” ujarnya, dilansir The Guardian, Kamis (23/1/2025).

    Sementara itu, Alexander Kots, seorang koresponden pro-perang terkemuka di Komsomolskaya Pravda, menyebut ancaman Trump sebagai ultimatum. “Lebih baik bersiap untuk yang terburuk. Sebentar lagi, kita mungkin akan merindukan masa-masa pemerintahan Biden,” tulisnya di Telegram.

    Adapun Presiden Rusia Vladimir Putin tetap mempertahankan posisi kerasnya dalam negosiasi damai. Ia menuntut Ukraina tidak bergabung dengan NATO, mengadopsi status netral, dan menjalani demiliterisasi sebagian.

    Selain itu, Putin bersikeras agar Barat mencabut sanksi terhadap Rusia serta mengakui kendali Rusia atas Krimea dan empat wilayah Ukraina yang diklaimnya sejak 2022.

    Dalam menunjukkan kekuatannya, Putin mengadakan pembicaraan dengan sekutu utamanya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, di Moskow pada Jumat lalu. Ia juga berbicara melalui video dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, pada Selasa.

    Efektivitas Ancaman Ekonomi Trump

    Dalam pernyataannya, Trump tidak menyebut rencana pemberian senjata tambahan kepada Ukraina, melainkan fokus pada penggunaan langkah ekonomi untuk menekan Rusia. Namun, dengan hubungan dagang yang semakin menyusut antara AS dan Rusia, efektivitas ancaman tarif ini dipertanyakan.

    Pada 11 bulan pertama 2024, perdagangan antara kedua negara hanya mencapai US$3,4 miliar, jauh dibandingkan perdagangan tahunan AS dengan Eropa yang mencapai US$1,5 triliun.

    Tatiana Stanovaya, pendiri firma analisis politik R.Politik, mengatakan bahwa meskipun Trump berusaha memaksa Putin untuk bernegosiasi, pemimpin Rusia tersebut tampaknya yakin bahwa ia memiliki sumber daya untuk bertahan lebih lama dari Ukraina.

    “Kesepakatan damai dengan syarat Rusia akan menghemat sumber daya yang signifikan, tetapi tanpa kesepakatan seperti itu, Putin siap bertempur selama diperlukan,” tulisnya di X.

    Stanovaya juga mencatat bahwa kondisi ekonomi Rusia saat ini tidak cukup untuk memaksa Kremlin bernegosiasi dengan Ukraina. Jika tidak ada kesepakatan yang menguntungkan dengan Trump, kemungkinan besar Rusia akan terus memperpanjang konflik.

    (luc/luc)