Tag: Xi Jinping

  • Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

    Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

      Presiden Prabowo Subianto menerima para konglomerat di Istana Kepresidenan pada hari Kamis kemarin. Ada banyak isu yang dibahas antara presiden dengan konglomerat.

    Prabowo tampak mengenakan pakaian safari yang sudah menjadi ciri khasnya. Warnanya krem. Kalau melihat foto-foto yang beredar, pembicaraan Prabowo dengan para taipan cukup intens.

    Momen pertemuan Prabowo dan delapan pengusaha itu dibagikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (6/3/2025) malam. 

    “Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda,” demikian bunyi foto yang diunggah Seskab Teddy. 

    Pada kesempatan tersebut, tulis Teddy, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global. Prabowo juga membahas program-program utama pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis, perkembangan sektor industri sampai dengan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara. 

    “[Serta turut dibahas, red] infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” terang Teddy. 

    Pada pertemuan tersebut, lanjut Teddy, Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

    Adapun, rencana pertemuan itu sebelumnya sempat dimintai konfirmasi ke pihak Istana Kepresidenan. Bisnis telah mencoba meminta konfirmasi ke Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo serta Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres Yusuf Permana. 

    Hanya Ariyo dan Yusuf yang menjawab permintaan konfirmasi Bisnis. Namun, keduanya mengaku tidak mengetahui pertemuan tersebut karena tidak berada di jadwal kegiatan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis hingga Kamis (6/3/2025) malam, sekitar pukul 22.00 WIB di Istana Kepresidenan, tidak ada tamu maupun kendaraan yang terlihat datang melalui Pilar Istana, di mana umumnya tamu Kepresidenan seperti menteri, pejabat negara maupun kalangan swasta dan tokoh masyarakat lewati sebelum masuk ke area kantor presiden. 

    Pernah Ikut ke China 

    Dalam catatan Bisnis, sebagian konglomerat yang bertemu dengan Prabowo malam tadi pernah ikut dalam lawatan ke China. Waktu itu, Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh penting mulai dari Perdana Menteri China, Li Qiang hingga Presiden China Xi Jinping.

    Adapun para taipan yang ikut dalam kunjungan Prabowo antara lain, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Franky Widjaja, Hashim Djojohadikusumo, Arsjad Rasjid hingga Anindya Bakrie. 

    Keberadaan para konglomerat tersebut diunggah oleh akun instagram Arsjad Rasjid @arsjadrasijid pada Sabtu, (9/11/2024). Mereka tampak berfoto bersama di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Beijing.

    “Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok,” kata Arsjad, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (10/11/2024).

    Dalam kesempatan tersebut, Arsjad berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dengan perusahan-perusahan China di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan Indonesia.⁣

    “Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi perusahaan Tiongkok dan Indonesia sangat penting, dan harus saling menguntungkan serta memajukan kedua belah pihak,” jelasnya.

    Boy Thohir dan Dukungan Konglomerat 

    Nama-nama Konglomerat yang ikut Prabowo ke China sejatinya bukan nama baru. Boy Thohir, Hashim dan Anindya Bakrie bahkan tampak hadir dalam acara untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. 

    Dalam catatan Bisnis awal 2024 lalu, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyebut sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

    Pernyataan Boy Thohir tersebut diungkapkan dalam acara relawan Etas endu yang berlangsung di Kawasan Senayan, Jakarta.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup,” kata Boy Thohir dilansir dari Antara, Selasa (23/1/2024).

    Boy Thohir merupakan kakak dari Erick Thohir, yang saat ini aktif menjabat sebagai menteri BUMN. Erick Thohir sempat digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Namun laju Erick terhenti, karena koalisi partai pendukung Prabowo lebih memilih putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

    “Jadi, izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa buat semangat kami,” kata Boy.

    Pada waktu itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. “Ini kehormatan yang besar. Baru saya paham sekarang, kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya nggak diundang ke sini (bertemu relawan ETAS),” kata Prabowo yang disambut gelak tawa para relawan.

    Relawan ETAS, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

    Oleh karena itu, Prabowo mengaku terharu dan optimistis bakal menang di Pilpres 2024, terutama karena didukung relawan ETAS.

    “Saya lihat sekarang banyak pakai baju biru muda, agak optimistis aku sekarang. Semua, saya kira ada jalannya, ada maksudnya. Jadi, saya sangat terima kasih; dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan begitu besar diletakkan di pundak saya,” kata Prabowo.

  • Prabowo Bertemu Taipan: Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

    Prabowo Bertemu Taipan: Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima para konglomerat di Istana Kepresidenan pada hari Kamis kemarin. Ada banyak isu yang dibahas antara presiden dengan konglomerat.

    Prabowo tampak mengenakan pakaian safari yang sudah menjadi ciri khasnya. Warnanya krem. Kalau melihat foto-foto yang beredar, pembicaraan Prabowo dengan para taipan cukup intens.

    Momen pertemuan Prabowo dan delapan pengusaha itu dibagikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (6/3/2025) malam. 

    “Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda,” demikian bunyi foto yang diunggah Seskab Teddy. 

    Para pengusaha yang terlihat hadir adalah Anthoni Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (PT Barito Pacific Tbk.), dan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (Adaro).

    Kemudian, Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group) serta Tomy Winata (Artha Graha Group).

    Pada kesempatan tersebut, tulis Teddy, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global. Prabowo juga membahas program-program utama pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis, perkembangan sektor industri sampai dengan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara. 

    “[Serta turut dibahas, red] infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” terang Teddy. 

    Pada pertemuan tersebut, lanjut Teddy, Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

    Adapun, rencana pertemuan itu sebelumnya sempat dimintai konfirmasi ke pihak Istana Kepresidenan. Bisnis telah mencoba meminta konfirmasi ke Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo serta Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres Yusuf Permana. 

    Hanya Ariyo dan Yusuf yang menjawab permintaan konfirmasi Bisnis. Namun, keduanya mengaku tidak mengetahui pertemuan tersebut karena tidak berada di jadwal kegiatan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis hingga Kamis (6/3/2025) malam, sekitar pukul 22.00 WIB di Istana Kepresidenan, tidak ada tamu maupun kendaraan yang terlihat datang melalui Pilar Istana, di mana umumnya tamu Kepresidenan seperti menteri, pejabat negara maupun kalangan swasta dan tokoh masyarakat lewati sebelum masuk ke area kantor presiden. 

    Pernah Ikut ke China 

    Dalam catatan Bisnis, sebagian konglomerat yang bertemu dengan Prabowo malam tadi pernah ikut dalam lawatan ke China. Waktu itu, Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh penting mulai dari Perdana Menteri China, Li Qiang hingga Presiden China Xi Jinping.

    Adapun para taipan yang ikut dalam kunjungan Prabowo antara lain, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Franky Widjaja, Hashim Djojohadikusumo, Arsjad Rasjid hingga Anindya Bakrie. 

    Keberadaan para konglomerat tersebut diunggah oleh akun instagram Arsjad Rasjid @arsjadrasijid pada Sabtu, (9/11/2024). Mereka tampak berfoto bersama di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Beijing.

    “Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok,” kata Arsjad, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (10/11/2024).

    Dalam kesempatan tersebut, Arsjad berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dengan perusahan-perusahan China di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan Indonesia.⁣

    “Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi perusahaan Tiongkok dan Indonesia sangat penting, dan harus saling menguntungkan serta memajukan kedua belah pihak,” jelasnya.

    Boy Thohir dan Dukungan Konglomerat 

    Nama-nama Konglomerat yang ikut Prabowo ke China sejatinya bukan nama baru. Boy Thohir, Hashim dan Anindya Bakrie bahkan tampak hadir dalam acara untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. 

    Dalam catatan Bisnis awal 2024 lalu, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyebut sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

    Pernyataan Boy Thohir tersebut diungkapkan dalam acara relawan Etas endu yang berlangsung di Kawasan Senayan, Jakarta.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup,” kata Boy Thohir dilansir dari Antara, Selasa (23/1/2024).

    Boy Thohir merupakan kakak dari Erick Thohir, yang saat ini aktif menjabat sebagai menteri BUMN. Erick Thohir sempat digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Namun laju Erick terhenti, karena koalisi partai pendukung Prabowo lebih memilih putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

    “Jadi, izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa buat semangat kami,” kata Boy.

    Pada waktu itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. “Ini kehormatan yang besar. Baru saya paham sekarang, kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya nggak diundang ke sini (bertemu relawan ETAS),” kata Prabowo yang disambut gelak tawa para relawan.

    Relawan ETAS, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

    Oleh karena itu, Prabowo mengaku terharu dan optimistis bakal menang di Pilpres 2024, terutama karena didukung relawan ETAS.

    “Saya lihat sekarang banyak pakai baju biru muda, agak optimistis aku sekarang. Semua, saya kira ada jalannya, ada maksudnya. Jadi, saya sangat terima kasih; dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan begitu besar diletakkan di pundak saya,” kata Prabowo.

  • Daftar 12 Buronan China Paling Dicari, Ketemu Dapat Rp 163 Miliar

    Daftar 12 Buronan China Paling Dicari, Ketemu Dapat Rp 163 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menetapkan 12 orang berkebangsaan China sebagai pelaku mata-mata berbahaya pada Rabu (5/3) kemarin. Sebanyak 2 di antaranya merupakan PNS China.

    Mereka dituduh berperan dalam aksi peretasan yang dibekingi pemerintahan Xi Jinping. Serangan siber besar-besaran itu telah mencuri data dari perusahaan-perusahaan AS, bahkan Departemen Keuangan AS.

    Kementerian Keamanan Publik Cina dan Kementerian Keamanan Luar Negeri China diduga telah membayar pegawai penuh dan paruh waktu di perusahaan keamanan siber bernama ‘i-Soon’ untuk melancarkan serangan siber secara masif tersebut.

    Penangkapan ini terjadi hampir setahun setelah seseorang secara misterius membocorkan dokumen yang diambil dari i-Soon. Dari dokumen itu diketahui bahwa i-Soon diduga memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok peretas yang dibekingi China.

    Temuan DOJ pada pekan ini menunjukkan bukti bahwa i-Soon dan beberapa kontraktor swasta China telah didanai untuk membantu mencuri data melalui peretasan komputer, dikutip dari PCMag, Kamis (6/3/2025).

    Secara spesifik, 12 oknum yang ditangkap terbagi atas 8 karyawan i-Soon dan 2 PNS China dari Kementeria Keamanan Publik. Aksi mereka dimulai sejak 2016.

    “Selama bertahun-tahun, 10 pelaku menggunakan teknik peretasan yang canggih untuk menargetkan organisasi, jurnalis, dan lembaga pemerintah, untuk mengumpulkan informasi sensitif ke pemerintah China,” kata Matthey Podolsky, Plt Pengacara di Pengadilan Distrik Selatan New York.

    Peretasan ini tak hanya mencoba mencuri data, tetapi juga profiling para pengkritik pemerintah China, termasuk masyarakat AS. Sebagai imbalan, China membayar biaya kontrak dengan jumlah besar.

    DOJ mengatakan i-Soon dan para pegawainya bisa mengumpulkan pendapatan sebesar puluhan juta dolar. Simpelnya, i-Soon mencuri data komputer dan menjualnya ke setidaknya 43 biro di 31 provinsi terpisah di China.

    i-Soon lantas menetapkan biaya di kisaran US$10.000-75.000 (Rp163 jutaan hingga Rp1,2 miliar) untuk setiap inbox email yang sukses dieksploitasi.

    AS Bagi-bagi Hadiah Rp 163 Miliar

    Untuk menjerat korban, i-Soon kerap menggunakan email phishing yang dirancang agar korban mau menginstal malware. Menurut dokumen persidangan, perusahaan juga menciptakan tool untuk mengirim penyerangan phishing ke platfrom secara spesifik.

    Para oknum berkebangsaan China hingga kini sepertinya masih berdomisili di China. FBI telah memasang identitas mereka ke daftar buronan.

    FBI juga menggunakan perintah pengadilan untuk menyita domain internet terkait aktivitas peretasan yang dilakukan pelaku. Departemen Luar Negeri AS juga menawarkan imbalan hingga US$10 juta (Rp163,3 miliar) untuk informasi terkait 10 pelaku.

    Dalam kasus yang berkaitan, AS juga telah menetapkan 2 orang berkebangsaan China bernama Yin Kecheng dan Zhou Shuai, yang merupakan anggota kelompok peretasan APT 27. Mereka mulai aktif sejak 2011.

    Foto: Wanted The FBI. (Dok FBI)
    Wanted The FBI. (Dok FBI)

    Foto: Wanted The FBI. (Dok FBI)
    Wanted The FBI. (Dok FBI)

    Seperti para pekerja i-Soon, Yin dan Zhou diduga mencuri banyak data dari perusahaan dan lembaga China dengan tujuan menjual informasinya ke pemerintah China.

    Target mereka termasuk perusahaan AS yang bergelut di industri pertahanan, firma hukum, penyelenggara layanan komunikasi, serta lembaga think tank. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan kerentanan zero-day pada software, serta malware berbahaya untuk membobol korban.

    (fab/fab)

  • China Terus Tingkatkan Belanja Militernya

    China Terus Tingkatkan Belanja Militernya

    Beijing

    Anggaran pertahanan China akan kembali meningkat secara signifikan. Pada pertemuan tahunan National People’s Congress di Beijing, pemerintah mempresentasikan rancangan anggaran yang memproyeksikan peningkatan belanja pertahanan sebesar 7,2 persen menjadi sekitar 1,78 triliun yuan (sekitar400 kuadriliun rupiah.

    Anggaran tersebut telah meningkat dengan jumlah yang sama pada tahun sebelumnya.

    Fokus menjadi “Angkatan bersenjata kelas dunia”

    China memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Sejak menjabat pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping telah mendorong modernisasi secara menyeluruh angkatan bersenjatanya, People’s Liberation Army. Tujuannya adalah untuk menciptakan “angkatan bersenjata kelas dunia” pada tahun 2049. Pada saat yang sama, Beijing menekankan bahwa mereka tidak mengejar tujuan agresif, hanya berinvestasi dalam perlindungan kedaulatan negaranya.

    Namun peningkatan anggaran militer ini terjadi di tengah-tengah berbagai konflik dan ketegangan politik, terutama soal Taiwan. Pulau dengan sekitar 23 juta penduduk ini dianggap oleh China sebagai wilayahnya yang terpisah.

    Meski Taiwan memiliki pemerintahan demokratis yang independen. Xi Jinping telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak ingin menunda penyatuan – bahkan akan melakukannya dengan paksaan, jika diperlukan.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Kami akan dengan gigih memperjuangkan penyatuan kembali Tiongkok,” tegas Perdana Menteri Li Qiang dalam laporan kerja tahunannya kepada parlemen.

    Taiwan, Filipina, Jepang, India

    Beijing baru-baru ini meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan dengan manuver angkatan laut yang ekstensif. Jet tempur China juga berulang kali memasuki zona pengawasan wilayah udara Taiwan.

    Republik kepulauan diakui sebagai negara merdeka oleh beberapa negara terutama negara kecil. Taiwan telah memerintah sendiri sejak tahun 1949, dimana saat itu, kaum komunis mengalahkan Kuomintang yang berhaluan nasionalis dalam perang saudara di Tiongkok. Kuomintang kemudian pindah ke pulau ini dan memerintah d sana secara otoriter selama beberapa dekade.

    Konflik lain di kawasan regional China saat ini juga berkontribusi terhadap peningkatan persenjataan. Di Laut China Selatan, China menegaskan klaim teritorial lautnya yang luas, yang sering diprotes oleh negara-negara seperti Filipina.

    Beberapa insiden yang melibatkan kapal militer dan kapal penjaga pantai telah terjadi.Ada juga perbedaan batas teritorial dengan Jepang di bagian timur dan dengan India di wilayah Himalaya.

    Target pertumbuhan lima persen

    Terlepas dari perselisihan perdagangan yang meningkat dengan Amerika Serikat, China juga telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sekitar 5% untuk tahun ini. Peningkatan defisit anggaran sebesar satu persen menjadi empat persen dari produk domestik bruto (PDB) juga telah dipertimbangkan, demikian jelas Perdana Menteri Li. Terakhir, Beijing menargetkan penciptaan dua belas juta pekerjaan tambahan di negara ini dan mencapai tingkat inflasi sebesar dua persen pada tahun 2025.

    China, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, terus berjuang menghadapi turbulensi ekonomi sejak pandemi Corona. Menurunnya permintaan domestik, krisis utang yang melanda sektor properti negara ini, angka pengangguran yang tinggi di kalangan anak muda. Beban besar pada perekonomian China juga diperkirakan akibat tarif tambahan yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap barang impor asal China.

    sti/se (afp, dpa, rtr)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • China Punya Senjata Baru Super, Amerika Gagal Total

    China Punya Senjata Baru Super, Amerika Gagal Total

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya Amerika Serikat (AS) melumpuhkan perkembangan teknologi China sepertinya akan gagal total. China terus membuktikan kekuatannya dalam menghadapi pemblokiran chip bertubi-tubi dari AS.

    Terbaru, China berencana mengeluarkan pedoman untuk mendorong penggunaan chip terbuka (open source) RISC-V secara nasional untuk pertama kalinya, menurut sumber dalam yang familiar dengan isu tersebut.

    Hal ini merupakan strategi Beijing mengakselerasi kemandirian dalam negeri agar tak melulu bergantung pada teknologi yang dimiliki AS dan sekutu.

    Pedoman kebijakan untuk mendorong chip RISC-V itu kemungkinan dirilis pada bulan ini. Namun, belum ada bocoran terkait tanggal pastinya.

    Ada 8 lembaga pemerintah yang menyusun draf pedoman kebijakan tersebut, termasuk Lembaga Ruang Siber, Kementerian Industri dan Teknologi Informasi, Kementerian Sains dan Teknologi, serta Lembaga Kekayaan Intelektual Nasional.

    Lembaga pemerintah tak merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Kabar ini langsung mendongkrak saham beberapa perusahaan pengembang chip China. Di antaranya VeriSilicon yang naik 10%, serta ASR Microelectronics, Shanhai Anlogic Infotech, dan 3Peak yang naik antara 8,6-15%.

    Apa itu RISC-V?

    RISC-V adalah teknologi open source yang digunakan untuk merancang beragam chip dengan kemampuan menengah. Penggunaannya bisa untuk smartphone hingga CPU untuk server kecerdasan buatan (AI).

    RISC-V bersaing secara global dengan beberapa teknologi arsitektur chip pada umumnya seperti x86, yang didominasi pabrikan AS seperti Intel, AMD, dan Arm.

    Di China, lembaga pemerintah dan institusi penelitian sudah mendorong pengembangan RISC-V dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi ini dinilai netral secara geopolitik.

    Perancang chip China tertarik dengan biaya RISC-V yang relatif murah. Penggunaannya kian meluas di China setelah negara kekuasaan Xi Jinping menghadapi tekanan pemblokiran yang intensif dari AS.

    Perang AS-China

    Pada 2023 lalu, Reuters melaporkan para pemangku kebijakan di AS menekan pemerintahan Biden untuk melarang perusahaan AS mengembangkan RISC-V. Mereka khawatir teknologi tersebut akan dieksploitasi Beijing karena karakternya yang terbuka.

    RISC-V memang sudah dilihat sebagai jalan bagi China untuk mengembangkan industri semikonduktor secara mandiri, sehingga bisa lepas dari cengkraman AS.

    Penyedia kekayaan intelektual RISC-V terbesar di China termasuk Xuantie milik Alibaba dan startup Nuclei System Technology. Mereka menjual prosesor RISC-V komersil ke perancang chip.

    Pelaku industri mengatakan popularitas DeepSeek akan turut menggenjot adopsi RISC-V. Pasalnya banyak startup AI China yang mencari cara untuk mengembangkan AI dengan efisien menggunakan chip kelas menengah.

    Manager di China Mobile System Integration, Sun Haitao, mengatakan perusahaan-perusahaan kecil yang ingin menggunakan AI dan DeepSeek bisa merancang chip mereka dengan arsitektur RISC-V.

    “Jika satu set RISC-V bisa mencapai level kehebatan [chip] Nvidia dan Huawei dengan harga 10 juta yuan, artinya 3 set masih akan memakan biaya yang jauh lebih rendah,” kata dia.

    “Menurut saya ini adalah terobosan baru,” ia menambahkan.

    (fab/fab)

  • Pidato di Kongres, Trump Bilang Pemerintahannya Baru Saja Dimulai

    Pidato di Kongres, Trump Bilang Pemerintahannya Baru Saja Dimulai

    Jakarta

    Pidatonya yang panjang dan memecahkan rekor memuji keputusannya dengan mengatakan bahwa “Amerika telah kembali.”

    Sementara itu, dalam sebuah video yang direkam sebagai tanggapan terhadap pidato Trump, Senator AS Elissa Slotkin dari Partai Demokrat mengkritik kebijakan ekonomi Trump.

    Ia menuduh Trump memberikan “hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya” kepada para miliarder AS.

    Slotkin menunjukkan bahwa kebijakan tarif Trump akan meningkatkan harga. Slotkin mengatakan bahwa “perang dagang” akan merusak manufaktur dan pertanian.

    “Selama beberapa generasi, Amerika Serikat telah menawarkan sesuatu yang lebih baik,” ujar Slotkin, mengacu pada demokrasi AS, yang menurutnya “dalam bahaya”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Beresiko ketika presiden dapat memilih dan memilah aturan mana yang harus diikuti, ketika ia mengabaikan perintah pengadilan dan konstitusi itu sendiri, atau ketika para pemimpin terpilih hanya berdiam diri dan membiarkannya terjadi,” ujarnya.

    Ia menyerukan AS untuk mempertahankan aliansinya guna mengatasi masalah global. Slotkin juga mengkritik pertikaian terbuka Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Ruang Oval.

    Presiden menyerukan diakhirinya perang ‘biadab’ di Ukraina

    Trump mengatakan bahwa ia sedang berupaya “untuk mengakhiri konflik biadab di Ukraina.”

    Ia mengatakan bahwa AS telah mengirimkan ratusan miliar dolar dalam bentuk bantuan militer ke Ukraina.

    “Anda ingin mempertahankannya selama lima tahun lagi?” tanyanya, berbicara kepada fraksi Demokrat.

    “Sayangnya, Eropa telah menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli minyak dan gas Rusia daripada yang mereka keluarkan untuk membela Ukraina,” klaim Trump.

    Ia tampaknya menepis kekhawatiran bahwa hubungan AS dengan negara-negara Eropa semakin tegang. “Kami berhubungan baik dengan mereka dan banyak hal baik yang terjadi,” katanya.

    Ia mengatakan telah menerima surat dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang menunjukkan bahwa Kyiv bersedia “datang ke meja perundingan” untuk membangun “perdamaian abadi.”

    Trump merayakan penandatanganan Perjanjian Abraham selama masa jabatan pertamanya, menyebutnya sebagai “salah satu perjanjian perdamaian paling inovatif dalam beberapa generasi.”

    Ia mengatakan pemerintahannya akan “membangun fondasi itu” untuk “menciptakan masa depan yang lebih damai dan sejahtera” di Timur Tengah, yang ia gambarkan sebagai “lingkungan yang keras.”

    Trump mengatakan bahwa “banyak hal yang terjadi di Timur Tengah,” yang tampaknya merujuk pada konflik di Gaza dan konflik lainnya.

    ap/yf (afp, ap)

    Lihat juga Video Xi Jinping di Depan Biden: China Siap Kerja Sama dengan Pemerintah Trump

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kenapa Trump Musuhi Eropa dan Sekutu Lama?

    Kenapa Trump Musuhi Eropa dan Sekutu Lama?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat secara terang-terangan melecehkan sekutu lama di Eropa dan Ukraina, ketika pada saat yang sama melunak kepada Rusia. Skenario yang terasa mustahil di masa lalu itu kini menjadi tontonan siaran langsung di bawah pemerintahan Donald Trump di Gedung Putih.

    Lantas, mau dibawa ke mana arah kebijakan luar negeri AS di masa depan?

    Amerika Serikat sejatinya telah berjanji melindungi Ukraina, sejak Kyiv mengembalikan senjata nuklir kepada Rusia pada Desember tiga puluh tahun silam, dengan janji mendapat jaminan keamanan dari Moskow dan Washington.

    Pun sejak invasi Rusia tahun 2021, AS menjadi pemasok terbesar perlengkapan perang bagi Ukraina. Namun usai percekcokan terbuka antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksyy di Gedung Putih, Jumat (28/2) silam, AS menghentikan semua pengiriman senjata ke sekutu dekatnya itu.

    Sikap Trump mengingkari perjanjian lama dan solidaritas transatlantik sebabnya diyakini dapat menggeser keseimbangan geopolitik global. Bagi Eropa dan Ukraina, ketidakpastian ini menuntut kesiapan untuk menghadapi kemungkinan bahwa Washington tak lagi bisa diandalkan sebagai sekutu utama.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Enam pekan masa jabatan Trump kian jelas mengindikaskan arah kebijakan diplomasi untuk empat tahun ke depan. Di bawah pemerintahannya, AS bersedia mengorbankan Ukraina demi mendekat kepada Rusia. Alih-alih melibatkan sekutu lama, Trump justru mengambil sikap permusuhan terhadap Eropa.

    “Uni Eropa diciptakan untuk mengacaukan AS,” kata Trump pada Rabu (26/2) lalu. Pada hari Jumat, dia dan wakilnya JD Vance mendamprat Volodymyr Zelensky dalam siaran langsung di televisi. Padahal, presiden Ukraina sebenarnya datang untuk menyegel perjanjian bahan mentah seperti yang diminta AS. Ketika Zelensky menuntut jaminan keamanan yang lebih solid, dia dianggap “tidak berterimakasih” dan “menghina rakyat AS” oleh Trump dan Vance.

    Trump akhiri aliansi Barat?

    Sejarawan Jerman Norbert Frei, yang mengepalai Pusat Jena untuk Sejarah Abad ke-20 di Universitas Jena, melihat ini sebagai akhir dari tatanan dunia setelah Perang Dunia Kedua dan titik balik sejarah dalam skala runtuhnya Uni Soviet.

    “Tujuannya jelas, yakni dominasi tiga serangkai global dengan Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin,” kata Frei di stasiun radio publik Deutschlandfunk. “Yang tidak mau diakui Trump sekarang adalah bahwa AS sebagai adidaya sedang merosot. Dan Trump sedang menyingkirkan satu-satunya sekutu sejati, yaitu Eropa. Dan Eropa ini sekarang benar-benar berdiri sendiri.”

    Sebab itu pula, Eropa melangsungkan konsultasi diplomatik untuk menemukan jawaban bersama, yang pertama di London, kemudian pada pertemuan puncak khusus Uni Eropa di Brussels. “Saya berharap mereka menyadari bahwa kita tengah menyaksikan perubahan arah yang jelas dalam politik dunia,” kata Mikhail Alexseev, ilmuwan politik di Universitas Negeri San Diego di California, menjelang diskusi tersebut.

    “Insiden di Ruang Oval bukan sekadar pertikaian antara dua pemimpin. Ini menandakan perubahan besar orientasi AS dari Eropa. Kita tidak bisa lagi menganggap remeh jaminan keamanan AS, tidak hanya untuk Ukraina tetapi mungkin juga untuk NATO,” kata Alexseev kepada DW.

    “Keretakan besar tidak dapat dikenali”

    Setahun yang lalu, Trump meminta Eropa untuk menginvestasikan hingga lima persen anggaran belanja nasional untuk pertahanan di masa depan.

    Laura von Daniels, kepala kelompok penelitian Amerika di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, SWP, di Berlin, juga menunjukkan ketidakpastian besar di bidang keamanan. Namun begitu, dia juga menepis dugaan keretakan besar dalam hubungan transatlantik.

    “Saya yakin ini akan menjadi situasi yang sulit, dan Trump siap merugikan kepentingan Uni Eropa. Baik dalam hal kebijakan keamanan maupun kebijakan ekonomi, misalnya dengan tarif hukuman. Namun, dia juga tidak berkepentingan untuk menceraikan Eropa dalam semalam.”

    Von Daniels menunjuk pada rencana kebijakan ekonomi Trump, dia mengincar Eropa sebagai pasar untuk menjual gas alam cair, LNG. Oleh karena itu, tekanan ekonomi kemungkinan akan terus meningkat. “Tarif baja dan aluminium akan diberlakukan pada 12 Maret,” kata von Daniels. Pada musim semi dan panas, Eropa harus menghadapi tarif lebih besar – misalnya pada mobil.

    Dengan langkah ini, Trump ingin menyeimbangkan neraca perdagangan antara UE dan AS. Menurut data AS, pada tahun 2024 AS telah membeli barang dan jasa dari Eropa senilai hampir satu triliun euro lebih banyak daripada sebaliknya.

    Secara keseluruhan, hubungan transatlantik cukup berguna bagi Trump, kata pakar SWP: “Pertanyaannya tentu saja dibenarkan apakah dia akan terus mengidentifikasikan diri sebagai aliansi Barat.”

    Gabriel: Trump Ingin Melemahkan Eropa

    Mantan Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel, menilai pemerintahan AS di bawah Donald Trump tidak lagi menganggap Eropa sebagai mitra strategis. Dalam wawancara dengan harian Augsburger Allgemeine, Gabriel menuduh Trump tidak memahami atau menghargai Eropa.

    “Pandangan dunianya bertolak belakang dengan visi kerja sama internasional yang dianut Eropa. Saya yakin dia ingin melemahkan atau bahkan menghancurkan Eropa, karena kita sebenarnya cukup kuat jika bersatu dan itu mengganggunya,” ujar Gabriel.

    “Yalta 2.0”: Trump dan Putin Atur Ulang Dunia?

    Gabriel juga menyoroti rencana pembicaraan antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai kemungkinan mengakhiri perang di Ukraina. Dia membandingkan situasi ini dengan Konferensi Yalta 1945, ketika AS, Uni Soviet, dan Inggris membagi wilayah pengaruh di Eropa usai Perang Dunia II.

    “Trump membayangkan semacam ‘Yalta 2.0’, di mana para ‘pemimpin kuat’ dunia membagi wilayah kekuasaan mereka, sementara negara-negara kecil harus mencari cara untuk bertahan hidup,” katanya.

    Pengamat politik dari Yayasan Sains dan Politik, SWP, Laura von Daniels, juga menilai bahwa Trump melihat Ukraina sebagai penghalang utama dalam upayanya menjalin kesepakatan langsung dengan Putin. Insiden di Gedung Oval pada Jumat lalu, kata von Daniels, memiliki karakteristik yang mirip dengan kepemimpinan otoriter.

    Tanpa AS, Rusia Bisa Menang?

    Sementara itu, Institute for the Study of War di Washington memperingatkan bahwa penghentian bantuan AS untuk Ukraina dapat meningkatkan kemungkinan kemenangan Rusia. Jika ini terjadi, Putin bisa merasa semakin percaya diri untuk memperluas pengaruhnya ke negara-negara bekas Uni Soviet lainnya, termasuk anggota Uni Eropa dan NATO seperti Estonia, Latvia, dan Lituania.

    Di sisi lain, jika AS mundur dari konflik ini, dampaknya bisa lebih luas: Washington akan kehilangan pengaruh global, sementara Rusia semakin mengukuhkan dominasinya di kawasan.

    Artikel diadaptasi dari DW Bahasa Jerman

    Tonton juga Video Geramnya Trump Gegara Zelensky Bilang Perang Ukraina Bakal Panjang

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali – Halaman all

    Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali – Halaman all

    Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali
     
    TRIBUNNEWS.COM – Israel saat ini bisa jadi tengah dihinggapi euforia dan kepercayaan diri tinggi menghadapi berbagai front peperangan seiring dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).

    Namun, analis militer Israel, Nahum Barnea, mengingatkan, Israel, khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, potensial terperangkap oleh sosok yang sejauh ini dia sanjung-sanjung, Presiden AS, Donald Trump.

    Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di media Israel, Yedioth Ahronoth, Barnea menggambarkan Donald Trump sebagai pemimpin “koalisi preman” atau “aliansi penjahat”.

    Menurutnya, koalisi para preman ini terdiri dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping.

    Barnea beralasan, ketiga sosok pemimpin negara kaya ini berupaya untuk, “Menggambar ulang lingkup pengaruh global menurut visi yang didasarkan pada kekuasaan dan ekspansi, jauh dari nilai-nilai demokrasi tradisional.”

    Sayangnya, kata Barnea, pemerintah Israel kini mendapati dirinya menjadi bagian dari aliansi ini.

    “Israel menjadi bagian dari koalisi preman ini karena diuntungkan oleh pendekatan yang dilakukan Trump dalam mengelola politik internasional, tetapi Barnea juga memperingatkan bahwa Israel mungkin dikhianati oleh perilaku Trump yang tidak menentu,” tulis Khaberni, mengulas analisis Barnea di Yedioth Ahronoth, dikutip Rabu (5/3/2025).

    ZELENSKY DIUSIR – Tangkapan layar YouTube The White House menunjukkan momen di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump terlibat adu mulut di Ruang Oval Gedung Putih, Jumat (28/2/2025). Setelah terjadi adu mulut itu, Zelensky ‘diusir’ oleh Trump untuk segera meninggalkan Gedung Putih. (Tangkapan Layar YouTube The White House)

    Trump dan Aliansi Kekuasaan, Insiden Penghinaan Zelensky

    Barnea mengatakan kalau apa yang terjadi di Amerika Serikat sejak pemilu terakhir adalah “revolusi” yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Amerika.

    Hal itu, kata dia, karena Trump sedang mengatur ulang prioritas, nilai-nilai, dan kebijakan, melewati aturan tradisional dalam hubungan dalam dan luar negeri.

    Trump yang mengusung tagline ‘Make America Great Again’, digambarkan menabrak semua aturan dan etika dalam pemerintahan baik di lingkup nasional maupun internasional.

    “Barnea menunjukkan, lembaga politik Amerika dan juga masyarakat internasional berada dalam keadaan terguncang karena pendekatan (pola dan cara) Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata ulasan tersebut.

    Sang analis militer mengemukakan dua teori untuk menjelaskan perilaku presiden AS tersebut saat ini.

    “Sebagian percaya bahwa gerakannya (Trump) yang keras hanyalah taktik negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, sementara yang lain percaya bahwa ia (Trump) sedang membawa Amerika dan dunia menuju bencana, dan mungkin menuju perang dunia ketiga,” kata Barnea dari ulasan tersebut.

    Barnea mencontohkan pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Trump di Gedung Putih, yang dianggapnya sebagai penghinaan yang disengaja.

    Menurut CNN, ketika Trump menyambut Zelensky keluar dari mobilnya dengan mengenakan seragam militernya yang biasa presiden Ukraina itu kenakan, Trump dengan sinis berkomentar kepada wartawan, “Lihat dia, dia datang dengan menyamar.”

    “Tidak berhenti di situ, Zelensky pun ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang mengejek tentang pakaiannya, kemudian ia dihina oleh Trump dan wakilnya, JD Vance, sebelum ia diusir dari Gedung Putih, dan tiba-tiba dikeluarkan dari jamuan makan siang yang dijadwalkan,” ulas Barnea.

    Berdasarkan dua teori yang diajukannya, analis militer itu mencoba menjelaskan konsekuensi dari posisi Trump terhadap Zelensky, dengan mengatakan, “Bagi sebagian orang, reaksi presiden Ukraina – yang dengan cepat mengeluarkan pernyataan menyanjung Trump dan menyusun rencana gencatan senjata baru – merupakan bukti bahwa semua itu hanyalah taktik negosiasi.”

    “Namun bagi yang lain, episode itu merupakan tanda jelas bahwa Trump mengkhianati sekutu tradisionalnya, yang menimbulkan kekhawatiran di Eropa dan kegembiraan di Moskow,” kata Barnea.

    Selama ini, AS dan Eropa, khususnya NATO, dianggap sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, hal yang kini penuh keraguan atas metode yang dilakukan Trump dalam memimpin AS.

    Guna memperjelas betapa hipokritnya AS di bawah kepemimpinan Trump saat ini, Barnea menunjukkan kalau miliarder Elon Musk -sosok pendukung utama Trump- mengunggah sebuah tweet yang menyerukan pembubaran NATO, dengan bertanya, “Ketika Amerika dan Rusia sepakat, siapa yang butuh NATO?”

    Barnea yakin bahwa cara Trump memperlakukan Zelensky menyampaikan pesan yang jelas kepada sekutu Washington, bahwa: “Dukungan Amerika tidak terjamin, dan bisa menguap kapan saja.”

    Barnea menjelaskan bahwa perilaku ini tidak dapat dipisahkan dari pendekatan Trump dalam mengelola kebijakan luar negeri AS.

    “Karena ia (Trump) berupaya memaksakan dirinya sebagai poros utama dalam menentukan masa depan aliansi internasional,” kata Barnea.

    PASUKAN ISRAEL – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Selasa (18/2/2025) menunjukkan pasukan israel berada di pos di Lebanon Selatan pada 15 Februari 2025. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani pada hari Senin (17/2/2025) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menarik pasukan dari 5 pos di Lebanon Selatan. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Israel Bagian dari “Koalisi Preman”

    Barnea mengadopsi teori kalau Trump berusaha membentuk “koalisi preman’ yang mencakup Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, di mana negara-negara adidaya tersebut membagi wilayah pengaruh di dunia menurut persamaan kekuatan dan bukan hukum internasional.

    Menurut visi ini, menurut Barnea, “Putin akan mendapatkan Ukraina dan mungkin negara-negara Baltik, presiden Tiongkok akan menginvasi Taiwan, sementara Trump mungkin berusaha menguasai Greenland.”

    Ia juga meramalkan kalau Uni Eropa “akan menyusut atau runtuh, dan partai-partai sayap kanan akan mengambil alih Eropa, sehingga memudahkan Trump dan Putin untuk berbagi kendali atasnya, sebuah skenario yang menakutkan bagi negara-negara seperti Jerman dan Prancis yang masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip tradisional Uni Eropa.”

    Barnea yakin kalau Israel dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam “dunia baru” ini, dengan mengatakan, “Trump menghormati kekuasaan (kekuatan), yang saat ini berada di tangan Israel, dan menghormati kendali atas wilayah, yang juga dikuasainya. Ia juga membenci nilai-nilai demokrasi tradisional, hak asasi manusia, dan keadilan, yang juga telah menjadi bagian dari pendekatan pemerintah Israel.”

    Analis militer ini menegaskan bahwa pemerintah Israel bertindak saat ini dengan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya, melewati batas merah yang berlaku pada masa jabatan presiden Amerika sebelumnya, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Analisis Barnea tersebut mengindikasikan kalau pemerintah Benjamin Netanyahu saat ini sedang mengeksploitasi dukungan tanpa syarat dari pemerintahan Trump pada tahap ini untuk memaksakan fakta di lapangan, yaitu sebagai berikut:

    Pelanggaran perjanjian yang disepakati Israel dalam kerangka kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
    Memelihara lokasi militer dan keberadaan pasukan IDF di dalam wilayah Suriah dan secara terbuka menyatakan kalau pasukan Israel akan tetap berada di sana selamanya.
    Israel mengancam akan campur tangan dalam konflik antara rezim Suriah dan komunitas Druze di Jaramana, meskipun kedua pihak menolak intervensi Israel.
    Mempertahankan posisi militer di Lebanon meskipun ada perjanjian gencatan senjata.
    Ribuan warga Palestina diusir dari kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, termasuk wilayah dalam “Area A” Otoritas Palestina.
    Mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
    Meninggalkan tahap kedua negosiasi kesepakatan pertukaran tahanan, yang menghasilkan pembebasan 59 tahanan, baik yang hidup maupun yang telah meninggal.

    Harus digarisbawahi, rentetan hal-hal di atas berisiko besar terhadap situasi perang menyeluruh di kawasan.

    Israel yang saat ini terlena dalam buaian AS dengan dukungan penuhnya, bisa jadi terjebak dalam pusaran konflik yang kesemuanya menjadikannya sebagai ‘target bersama’ alias common enemy.

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Senin (10/2/2025) dari publikasi resmi YouTube The White House pada Jumat (7/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan sekutunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan), berbicara kepada wartawan di Gedung Putih. (YouTube The White House)

    Dukungan yang Tidak Pasti

    Meskipun pendekatan Trump ini tampaknya bermanfaat bagi Israel dalam jangka pendek, Barnea memperingatkan kalau “dukungan yang diberikan Trump sama sekali tidak terjamin,” dengan mencatat bahwa “Zelensky mengira ia mendapat dukungan Trump, tetapi ia menemukan bahwa dukungan ini dapat berubah menjadi penghinaan yang tiba-tiba.”

    Ia menambahkan, “Netanyahu mengikuti apa yang terjadi pada presiden Ukraina, dan mungkin ia merasa khawatir bahwa situasi tersebut dapat terjadi lagi kepadanya kapan saja, dan oleh karena itu ia bergegas untuk memaksakan lebih banyak fakta di lapangan di Gaza, Tepi Barat, Suriah, dan Lebanon untuk mengantisipasi perubahan mendadak posisi Trump.”

    Barnea bertanya-tanya tentang risiko yang dihadapi Israel dengan menggambarkan, “Apakah Israel telah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dengan bertaruh sepenuhnya pada Trump?”

    Dalam situasi perjudian itu, Barnea memperingatkan Israel bahwa setiap perubahan mendadak dalam suasana politik AS dan Trump dapat membuat Tel Aviv menghadapi dilema yang tak terduga.

    Barnea menegaskan kalau “tidak adanya kesamaan nilai di antara para ‘teman’ membuat pengkhianatan menjadi masalah waktu,” seraya menekankan kalau “Netanyahu sangat menyadari kalau suasana hati sahabat karibnya (Trump) dapat berubah setiap saat, yang mendorongnya untuk mempercepat langkah-langkah pencegahannya sebelum terlambat.”

    Barnea juga menekankan kalau sejarah telah membuktikan kalau aliansi yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek sering kali runtuh pada ujian serius pertama.

    Dia memperingatkan, “Israel tidak tahu seperti apa suasana hati sahabat terbesarnya (AS) besok.”

     

    (oln/YA/khbrn/*)

     

  • Perang Dagang Dimulai, China Dongkrak Tarif Impor Produk Pangan AS untuk Balas Kebijakan Trump  – Halaman all

    Perang Dagang Dimulai, China Dongkrak Tarif Impor Produk Pangan AS untuk Balas Kebijakan Trump  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Pemerintah China di bawah kepemimpinan Xi Jinping berencana mengerek tarif impor dengan menargetkan pertanian dan produk pangan asal Amerika Serikat (AS).

    Kebijakan itu direncanakan China sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif 10 persen terhadap barang asal Tiongkok per tanggal 4 Februari kemarin.

    Trump berdalih kebijakan tersebut diberlakukan sebagai alat tawar-menawar dan metode untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri, khususnya masalah imigrasi dan perdagangan narkoba.

    Namun Beijing menganggap tindakan tersebut tersebut diskriminatif dan proteksionisme perdagangan, karena kebijakan tarif impor hanya berlaku untuk barang-barang asal Negeri Tirai Bambu, melanggar aturan de minimis sebelumnya, yang membebaskan barang senilai kurang dari 800 dolar AS untuk masuk ke AS.

    Alasan tersebut yang mendorong China untuk bersikap agresif, dengan melakukan pembalasan, membidik komoditas ekspor Washington di negaranya

    “China sedang mempelajari dan merumuskan tindakan balasan yang relevan sebagai tanggapan terhadap ancaman AS untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada produk-produk China dengan dalih fentanyl,” lapor Global Times pada Senin (3/3/2025), mengutip sumber anonim.

    “Tindakan balasan tersebut kemungkinan akan mencakup tarif dan serangkaian tindakan non tarif, dan produk pertanian dan makanan AS kemungkinan besar akan dicantumkan,” imbuh laporan itu.

    Dampak Tarif Balasan China

    Apabila China benar-benar merealisasikan tarif balasan berpotensi menghancurkan produksi minyak goreng dan pakan ternak, terutama ternak babi dunia hal ini terjadi lantaran China  merupakan importir terbesar kedelai di dunia.

    Akibatnya, permintaan untuk produk pangan AS dari China bisa menurun secara signifikan. Meskipun AS mungkin mencoba untuk mencari pasar alternatif, proses ini tidak mudah. 

    Negara-negara lain mungkin tidak mampu membeli sebanyak yang dilakukan China, atau pasar alternatif mungkin menawarkan harga yang lebih rendah.

    Selain petani, industri pengolahan pangan dan pengepakan di AS juga bisa terpengaruh, karena mereka bergantung pada bahan baku yang dipasok dari sektor pertanian. Penurunan ekspor akan mempengaruhi pasokan bahan baku, yang kemudian berdampak pada produksi dan pengolahan makanan.

    Lebih lanjut, ketegangan antara China dan AS dapat mempengaruhi harga pangan global, mengingat kedua negara tersebut adalah pemain utama dalam perdagangan global. 

    Kenaikan tarif impor akan mempengaruhi harga kedelai, jagung, gandum, daging sapi, dan produk pangan lainnya di seluruh dunia.

    Perubahan besar dalam perdagangan antara kedua negara ini dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam rantai pasokan global. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan pangan juga bisa merasakan dampaknya.

    Terutama perusahaan yang bergerak dalam perdagangan internasional, logistik, dan ekspor-impor juga akan menghadapi tantangan lebih besar karena meningkatnya biaya dan ketidakpastian dalam rantai pasokan.

  • Panja Keamanan Laut rapat dengan Bakamla bahas RUU Keamanan Laut

    Panja Keamanan Laut rapat dengan Bakamla bahas RUU Keamanan Laut

    Saat ini dibutuhkan penguatan regulasi untuk penguatan Bakamla sebagai penjaga keamanan laut Indonesia yang andal, adaptif, dan responsif.

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah untuk membahas ihwal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.

    “Pada hari ini Bakamla akan memberikan pemaparan kepada kami dalam rangka maksud dan tujuan menghadirkan regulasi yang lebih kuat, yaitu Undang-Undang Keamanan Laut,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan yang memimpin jalannya rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa rapat pembahasan untuk menghadirkan RUU Keamanan Laut itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang mendominasi luas wilayahnya.

    “Negeri sebesar ini dengan lautan yang menjadi kebanyakan atau mayoritas teritorinya harus segera memiliki undang-undang yang mengatur keamanan laut,” ucapnya.

    Oleh karena itu, dia menekankan peran Bakamla sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia perlu mendapatkan penguatan dalam menghadapi ancaman keamanan nonmiliter dan berasal dari aktor nonnegara, serta dalam rangka menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran keamanan laut tersebut.

    “Keamanan laut tersebut hadir dalam bentuk kelembagaan namanya coast guard Indonesia yang sampai saat ini kalau lihat paparan tadi belum ada satu perundang-undangan yang menyatakan sesungguhnya siapa coast guard Indonesia atau lembaga yang mana coast guard Indonesia tersebut,” ujarnya.

    Ia menekankan peran Bakamla sebagai coast guard Indonesia itu perlu dilegitimasikan dalam regulasi resmi melalui RUU Keamanan Laut sebab Bakamla selama ini dalam praktiknya telah menjalankan fungsinya sebagai coast guard.

    Termasuk, lanjut dia, ketika Presiden RI Prabowo Subianto melakukan joint statement (pernyataan bersama) dengan Presiden China Xi Jinping di akhir tahun lalu.

    Dengan demikian, kata dia, selain penting menghadirkan coast guard Indonesia di bawah naungan undang-undang, pada saat yang sama Bakamla yang sudah menjadi embrionya segera di dalam undang-undang tersebut dinyatakan sebagai coast guard Indonesia.

    Sementara itu, Laksdya TNI Irvansyah mengatakan bahwa sejak awal mula pendiriannya Bakamla memang telah diarahkan untuk mengemban fungsi sebagai coast guard Indonesia.

    “Saat ini dibutuhkan penguatan regulasi untuk penguatan Bakamla sebagai Indonesia coast guard yang andal, adaptif, dan responsif,” ucapnya.

    Laksdya TNI Irvansyah lantas melanjutkan, “Bakamla diarahkan menjadi Indonesia coast guard yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi coast guard universal secara utuh dan komprehensif.”

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mehendra merekomendasikan penetapan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut.

    “Menetapkan satu institusi sebagai coast guard kita yang mempunyai kegunaan penyidikan dalam kasus tindak pidana di laut,” kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

    Untuk dapat mewujudkan keberadaan coast guard Indonesia, kata Yusril, perlu dirumuskan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.

    Yusril berharap pembahasan RUU tersebut nantinya bergulir secara cepat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024—2029, mengingat kehadiran coast guard sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025