Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • Raja HP Terbaru 2025 Bukan Samsung-Oppo-Xiaomi, Ternyata Merek Ini

    Raja HP Terbaru 2025 Bukan Samsung-Oppo-Xiaomi, Ternyata Merek Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasar smartphone global mencatat pertumbuhan 3% pada kuartal-I (Q1) 2025 secara tahun-ke-tahun (YoY) menurut firma riset Counterpoint. Beberapa negara berkembang memang menunjukkan penurunan kinerja penjualan.

    Kendati demikian, kinerja global didorong oleh pertumbuhan signifikan di China berkat subsidi yang digelontorkan Presiden Xi Jinping. Selain itu, beberapa pasar juga menunjukkan tren pemulihan, seperti Amerika Latin, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika.

    Senior Research Analyst Ankit Malhotra mengatakan pertumbuhan pasar smartphone di Januari 2025 didorong momentum peluncuran seri Samsung Galaxy S25 dan iPhone 16e. Namun, penjualan langsung merosot menjelang akhir Q1 2025 karena ketidakpastian ekonomi dan perang dagang.

    “Kami terus menganalisa perubahan kebijakan dan saat ini kami memprediksi pasar smartphone akan menurun sepanjang 2025, meski Q1 menunjukkan pertumbuhan,” kata dia, dikutip dari laman resmi Counterpoint, Selasa (15/4/2025).

    Apple berhasil menempati urutan pertama sebagai raja HP global, meski mengalami tantangan besar di China sebagai pasar HP terbesar di dunia. Counterpoint mengatakan pertumbuhan Apple dipicu peluncuran ponsel murah iPhone 16e di awal tahun, serta ekspansi di pasar-pasar non-inti.

    Penjualan iPhone di negara-negara kunci Apple seperti AS, Eropa, dan China menunjukkan stagnansi atau penurunan. Akan tetapi, Apple mencatat pertumbuhan double-digit di Jepang, India, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Alhasil, Apple berhasil tumbuh 4% YoY secara global dengan meraup pangsa pasar 19%.

    Samsung tergeser dari posisi pertama pada Q1 2024 menjadi urutan ke-2 di Q1 2025 dengan pangsa pasar 18%. Hal tersebut menunjukkan penurunan 5% YoY.

    Penjualan HP Samsung memang lesu di awal tahun karena keterlambatan peluncuran seri Galaxy S25. Kendati demikian, Samsung menunjukkan pertumbuhan double-digit pada Maret 2025 karena peluncuran seri Galaxy S25 dan seri mid-range Galaxy A. Penjualan varian Ultra yang paling premium di Galaxy S25 juga menunjukkan peningkatan.

    Di posisi ke-3 dan ke-4 masing-masing diduduki Xiaomi dan Vivo yang secara berurutan meraup pangsa pasar 14% dan 8%. Xiaomi mencatat pertumbuhan 5% YoY dan Vivo 6% YoY.

    Penguatan kinerja Xiaomi merupakan hasil kerja keras pabrikan China itu untuk mengekspansi produknya di beberapa pasar baru. Selain itu, Xiaomi mencatat pertumbuhan signifikan di pasar domestik dengan peralihan ke segmen premium.

    Terakhir, di posisi ke-5 ada Oppo dengan pangsa pasar serupa dengan Vivo yakni 8%. Kendati demikian, kinerjanya menurun tipis 1% YoY. Kinerja Oppo menunjukkan pertumbuhan di India, Amerika Latin, dan Eropa.

    Di luar jejeran ‘Top 5’, Honor, Huawei, dan Motorola merupakan beberapa merek yang tumbuh pesat dan menciptakan kompetisi yang kian sengit di pasar global.

    Huawei merupakan vendor terbesar di China pada Q1 2025. Sementara Honor dan Motorola menunjukkan pertumbuhan tinggi di beberapa negara.

    Setelah penurunan pasar smartphone di 2023, saat ini industri kembali menunjukkan pertumbuhan yang konstan. Kendati demikian, ketidakpastian ekonomi yang disebabkan perang tarif Trump dapat memicu masyarakat menunda pembelian ponsel sepanjang 2025.

    Perkembangan teknologi baru seperti GenAI dan HP lipat diprediksi akan terus berlanjut. Namun, vendor harus hati-hati mengawasi permintaan pasar di masa depan.

    Meski secara jangka panjang pasar smartphone masih cenderung stabil, Counterpoint meramalkan sepanjang 2025 pasar smartphone akan kembali mencatat penurunan YoY.

    (fab/fab)

  • Kerja Sama China-Indonesia Kian Penting Saat Dunia Bergolak

    Kerja Sama China-Indonesia Kian Penting Saat Dunia Bergolak

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri China menyebut kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia makin penting dan diperlukan saat dunia sedang bergejolak.

    “Kemarin menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara China dan Indonesia. Di tengah meningkatnya gejolak dalam lanskap internasional, kerja sama strategis menyeluruh antara China dan Indonesia menjadi semakin penting,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Senin, 14 April dilansir ANTARA.

    Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan China dimulai pada 13 April 1950, tidak lama setelah Indonesia merdeka dan China dipimpin oleh Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui China secara diplomatik.

    “China dan Indonesia adalah negara berkembang utama dan kekuatan penting dalam kelompok ‘Global South’. Kerja sama antara kedua negara memiliki signifikansi strategis dan pengaruh global,” kata Lin Jian.

    Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto, menurut Lin Jian, juga sudah bertukar pesan ucapan selamat, memuji perkembangan hubungan bilateral, dan menekankan keduanya akan saling mendukung prospek pembangunan nasional masing-masing negara.

    “Kedua pemimpin juga ingin agar dapat bersama-sama maju dalam jalur modernisasi masing-masing, dan memimpin hubungan bilateral lebih erat lagi. Kami memiliki keyakinan penuh pada masa depan yang lebih baik dari pertumbuhan hubungan China-Indonesia,” ujar Lin Jian.

    Dalam perayaan ke-75 tahun hubungan diplomatik China-Indonesia, Lin Jian mengatakan China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan, kemakmuran, dan stabilitas regional.

    “China juga siap untuk berkoordinasi lebih erat dengan negara-negara besar dalam menanggapi tantangan global, menjaga sistem perdagangan multilateral dan rantai industri dan pasokan tetap stabil dan lancar serta menunjukkan pengaruh komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama di kawasan dan dunia pada umumnya,” ujar Lin Jian.

    Dunia internasional saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan keamanan seperti konflik di Ukraina karena serangan Rusia, perang di Palestina hingga meruncingnya perang dagang antara China dan Amerika Serikat usai Presiden Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor senilai 145 persen atas barang-barang asal China. China pun membalas dengan pemberlakuan pungutan impor senilai 125 persen.

    Hubungan Indonesia-China erat terjalin di bawah Presiden Soekarno sejalan dengan kesamaan ideologi anti-imperialisme dan semangat non-blok.

    Konferensi Asia Afrika tahun 1955 menjadi bentuk penguatan kerja sama, Indonesia dan China karena keduanya sama-sama menjadi pemrakarsa acara tersebut.

    Namun setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, hubungan diplomatik putus karena muncul tuduhan keterlibatan China dalam mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto pada 1967, Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan China.

    Selama periode ini, hubungan hanya berlangsung sangat terbatas dan informal. Indonesia pun menjalin hubungan dengan Taiwan.

    Kemudian pada 1990, masih di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memulihkan hubungan diplomatik dengan China pada 8 Agustus 1990 dan mengakui prinsip “Satu China”, sehingga hanya mengakui Republik Rakyat China sebagai negara China satu-satunya di dunia.

    Sejak era reformasi di Indonesia, hubungan Indonesia dan China pun semakin erat. Pada 2005, kedua negara mendeklarasikan hubungan “Strategic Partnership” (Kemitraan Strategis) dan pada 2013 status hubungan tersebut ditingkatkan menjadi “Comprehensive Strategic Partnership”/”Kemitraan Strategis Komprehensif” yang mencakup bidan perdagangan, investasi, dan pertahanan.

    Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia ikut bergabung dalam “Belt and Road Initiative” dengan salah satu proyek infrastruktur yang berhasil dilakukan adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Berdasarkan catatan Bea Cukai China, perdagangan bilateral Indonesia-China pada 2024 mencapai 147,78 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia mencapai 71,09 miliar dolar AS, sedangkan impor dari China sebesar 76,69 miliar dolar AS. China menjadi yang terbesar di atas Amerika Serikat dan Jepang.

    Sementara Investasi Asing Langsung (FDI) China di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 8,1 miliar dolar AS (ketiga terbesar) atau meningkat 9,4 persen dibanding 2023. Nilai tersebut masih di bawah nilai investasi dari Hong Kong (8,2 miliar dolar AS) dan Singapura (20,1 miliar dolar AS).

  • Pemerintah Harus Perkuat Komunikasi Politik dan Diplomasi Presiden Prabowo Subianto

    Pemerintah Harus Perkuat Komunikasi Politik dan Diplomasi Presiden Prabowo Subianto

    JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu memperkuat komunikasi politik untuk mendukung arah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, terutama di kawasan Global South. Kunjungan Presiden ke Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania menunjukkan komitmen kuat membangun solidaritas global sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

    Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menilai upaya Prabowo membawa agenda politik dan ekonomi ke berbagai negara mendapat respons positif. Namun, menurutnya, komunikasi politik pemerintah masih harus diperbaiki agar kebijakan luar negeri Indonesia tidak disalahpahami atau menimbulkan persepsi negatif di dalam dan luar negeri.

    Pernyataan itu disampaikan Syahganda dalam diskusi bertema “Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki” yang digelar GREAT Institute, Senin, 14 April 2025, di Jakarta.

    Tiga pembicara utama dalam forum tersebut adalah Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan Dr. Teguh Santosa. Diskusi juga diperkuat oleh tanggapan dari sejumlah ilmuwan dan pemerhati, seperti Dr. Rizal Darmaputra, Dr. Zarmansyah, Prof. Iswandi Syahputra, dan Dr. Rahmi Fitrianti.

    Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyoroti pentingnya membangun relasi antarnegara yang bebas dari ketergantungan atau absence of dependency. Menurutnya, kebijakan luar negeri tidak boleh jatuh pada pilihan antara satu negara hegemonik dengan yang lain.

    “Kesalahan besar bila kita berpikir mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan baru. Justru kita harus meniadakan ketergantungan sama sekali, membangun kemitraan yang setara dan saling menghormati kedaulatan,” kata Teguh.

    Ia menilai, dinamika global yang ditandai perang tarif antara Amerika Serikat di bawah Trump dan Tiongkok di bawah Xi Jinping, seharusnya jadi momentum untuk memperluas jejaring strategis Indonesia. Diplomasi Prabowo di berbagai negara, menurutnya, sejalan dengan prinsip tersebut.

    Sementara itu, Dr. Zarmansyah mengingatkan pentingnya konsistensi dalam diplomasi perdamaian yang telah lama dijalankan Indonesia. Ia menekankan, investasi besar Indonesia dalam misi perdamaian harus dibarengi dengan langkah lanjut berupa kerja sama ekonomi.

    “Sudah saatnya investasi perdamaian itu difollow up dengan kemitraan ekonomi konkret, agar Indonesia punya lebih banyak mitra strategis,” ujarnya.

  • Perang Dagang Jilid Baru, Trump Targetkan Cip dan Elektronik, China Naikkan Bea 125 Persen – Halaman all

    Perang Dagang Jilid Baru, Trump Targetkan Cip dan Elektronik, China Naikkan Bea 125 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas.

    Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa tak ada satu pun negara yang akan lolos dari kebijakan tarif baru yang sedang disiapkan pemerintahannya.

    Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump secara terang-terangan menyebut China sebagai negara yang paling buruk memperlakukan produk-produk Amerika.

    “TIDAK ADA satu pun yang bisa lolos dari tarif … terutama China yang sejauh ini memperlakukan kita dengan paling buruk!” tulisnya, dikutip dari AFP.

    Pernyataan ini muncul setelah China meminta AS mencabut tarif tinggi atas barang-barang mereka.

    Namun, pemerintahan Trump hanya memberikan pengecualian sementara terhadap produk teknologi seperti ponsel, laptop, dan perangkat elektronik lain—yang ironisnya sebagian besar diproduksi di China oleh perusahaan-perusahaan AS seperti Apple, Nvidia, dan Dell.

    Pada Minggu (13/4/2025), Trump menyatakan bahwa pengecualian itu tidak akan bertahan lama.

    Ia mengumumkan sedang meninjau seluruh rantai pasok elektronik dan akan menetapkan tarif baru dalam waktu dekat.

    “Kami sedang meninjau semikonduktor dan SELURUH RANTAI PASOK ELEKTRONIK,” ujarnya.

    Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick menambahkan bahwa tarif terhadap cip dan semikonduktor kemungkinan akan diberlakukan dalam satu hingga dua bulan.

    Menurut Trump, produk seperti ponsel dan komputer juga tidak akan sepenuhnya dikecualikan, karena nantinya akan dikenai tarif yang lebih spesifik.

    “Kami ingin membuat cip, semikonduktor, dan produk lainnya di negeri kami sendiri,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

    Kebijakan baru ini langsung mengguncang pasar. Indeks S&P 500 dilaporkan turun lebih dari 10 persen sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu.

    Sektor teknologi sempat berharap akan selamat dari tekanan tarif, terutama setelah Gedung Putih mengumumkan pengecualian untuk produk-produk elektronik pada Jumat (11/4/2025).

    Namun harapan itu pupus setelah Lutnick menyatakan bahwa barang-barang tersebut tetap akan dikenakan tarif khusus dalam kebijakan lanjutan.

    Tarif baru ini akan difokuskan pada barang strategis seperti cip semikonduktor, produk farmasi, dan elektronik konsumen.

    Pemerintah AS bahkan telah menerbitkan daftar 20 kategori produk yang untuk sementara dikecualikan, termasuk komputer, cip memori, dan layar datar.

    Namun, Lutnick memastikan sektor-sektor ini tetap akan masuk dalam skema tarif khusus yang tengah disusun.

    Di sisi lain, China tidak tinggal diam. Beijing membalas dengan menaikkan bea masuk atas barang-barang AS hingga 125 persen.

    Kementerian Perdagangan China menyebut AS sebagai pihak yang harus bertanggung jawab meredakan ketegangan.

    “Lonceng yang tergantung di leher harimau hanya dapat dilepaskan oleh tangan yang pernah mengikatnya,” ujar juru bicara kementerian, menyinggung bahwa AS harus menjadi pihak yang menyelesaikan konflik ini.

    Di tengah ketegangan, sejumlah tokoh dan pengamat menyerukan agar kebijakan ini dikaji ulang.

    Investor kawakan Bill Ackman meminta Trump menunda penerapan tarif selama 90 hari dan menurunkan besaran tarif sementara menjadi 10 persen agar pasar tidak makin terguncang.

    Sementara itu, analis pasar Sven Henrich menyindir inkonsistensi kebijakan ekonomi Trump.

    “Sentimen pasar hari ini: Reli saham terbesar tahun ini akan terjadi pada hari Lutnick dipecat,” tulisnya di platform X.

    Dari sisi politik, Senator Elizabeth Warren menyebut kebijakan tarif Trump sebagai bentuk kekacauan dan korupsi ekonomi.

    “Ini bukan kebijakan tarif, melainkan kekacauan dan korupsi,” katanya di acara This Week (ABC).

    Dalam wawancara terpisah di Meet the Press, penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro menyatakan AS telah mengundang China untuk bernegosiasi, tetapi juga menuding Beijing terlibat dalam rantai pasok fentanil yang mematikan.

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menegaskan belum ada rencana pembicaraan langsung antara Trump dan Presiden Xi Jinping.

    Ia menuding China sebagai pihak yang memicu konflik lewat tarif balasan, namun tetap membuka kemungkinan kesepakatan dagang dengan negara lain.

    “Tujuan saya adalah mencapai kesepakatan yang berarti sebelum 90 hari berakhir dan saya yakin kita akan mencapainya,” ujarnya dalam program Face the Nation di CBS.

    Meski begitu, kekhawatiran terhadap dampak ekonomi makin menguat.

    Pendiri hedge fund Bridgewater Associates, Ray Dalio, memperingatkan bahwa AS kini berada di ambang resesi.

    “Saat ini kita berada pada titik pengambilan keputusan yang krusial. Bila tidak ditangani dengan tepat, akibatnya bisa lebih buruk dari sekadar resesi,” ungkapnya kepada NBC.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah Dinilai akan Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Internasional – Halaman all

    Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah Dinilai akan Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania dilakukan dalam rangka membangun hubungan politik dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional khususnya di Global South.

    Sejauh ini agenda politik dan ekonomi yang dibawa Prabowo dalam kunjungan itu mendapatkan sambutan di setiap negara yang disinggahi.

    Melihat komitmennya membangun solidaritas global, Prabowo berpeluang besar menjadi pemimpin baru dunia.

    Demikian antara lain disampaikan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, merangkum Focus Groupd Discussion (FGD) bertema “Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki” yang diselenggarakan di kantor GREAT Institute, Jalan Taman Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

    Namun di sisi lain, Syahganda menilai, pemerintah perlu membangun komunikasi politik yang lebih baik sehingga kebijakan luar negeri Indonesia tidak mendapatkan persepsi negatif.

    Tiga pembicara pemantik dalam FGD itu adalah Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan Dr.Teguh Santosa.

    Sementara sejumlah ilmuwan dan pemerhati yang memberikan respons dan menajamkan pokok-pokok pikiran adalah Dr. Rizal Darmaputra, Dr. Zarmansyah, Dr. Indra Kusuma Wardhani, Dr. Rahmi Fitrianti, Prof. Iswandi Syahputra, dan Dr. Sudarto.

    Juga Smith Alhadar, Omar Thalib, Dr (Cand.) Turino, Ir. Abdullah Rasyid, Ir. Wahyono, dan Ir. Hanief Adrian.

    Sejalan dengan yang disampaikan Syahganda, Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menguraikan dilema setiap negara di arena internasional yang anarkis.

    Hubungan dengan negara lain haruslah dibangun tanpa menciptakan ketergantungan atau the absence of dependency.

    “Salah besar bila kita mengatakan bahwa antitesa dari ketergantungan pada satu negara hegemonik adalah dengan dengan bersandar pada negara hegemonik lain. Antitesa dari ketergantungan pada satu negara adalah meniadakan ketergantungan pada negara itu, dan pada negara lain,” ujarnya.

    Dengan demikian, dinamika yang terjadi di arena internasional saat ini, yang dipicu oleh perang tarif yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat dan direspons dengan sangat keras oleh pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok, harus dijadikan momentum untuk membangun kemitraan dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan.

    Teguh yakin kunjungan Prabowo ke sejumlah negara dan komunikasinya dengan pemimpin-pemimpin dunia dilakukan dalam kerangka itu.

    Pada bagian lain, Dr. Zarmansyah mengingatkan bahwa Indonesia memiliki investasi yang sangat besar pada proses perdamaian di banyak kawasan dunia.

    Sayangnya, investasi perdamaian itu seringkali ditinggalkan begitu saja. 

    “Saya berharap, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian pada investasi perdamaian yang sudah kita lakukan di banyak negara. Kehadiran Indonesia dalam menjaga perdamaian di banyak negara dan kawasan harus difollow up dengan kerja sama ekonomi sehingga Indonesia memiliki mitra alternatif yang lebih luas,” tutur Zarmansyah.

  • China Tidak Takut Lawan Trump Habis-habisan: “Langit Tak Akan Runtuh”

    China Tidak Takut Lawan Trump Habis-habisan: “Langit Tak Akan Runtuh”

    Jakarta, CNBC Indonesia – China telah meremehkan risiko ‘kerusakan’ ekspornya akibat tarif yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pasalnya, Beijing telah memiliki cara sendiri untuk menguatkan perekonomiannya.

    Melansir The Guardian, Juru Bicara Administrasi Bea Cukai Lyu Daliang, dalam komentar yang dilaporkan oleh badan milik negara Xinhua, mengatakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu telah mendiversifikasi perdagangannya dari AS dalam beberapa tahun terakhir.

    Laporan bea cukai menyoroti “pasar domestik China yang luas”, dan mengatakan “negara itu akan mengubah kepastian domestik menjadi penyangga terhadap volatilitas global”. China pun makin berupaya untuk merangsang konsumsi swasta.

    “Langit tidak akan runtuh” untuk ekspor China,” kata Lyu. “Upaya-upaya ini tidak hanya mendukung pembangunan mitra kami tetapi juga meningkatkan ketahanan kami sendiri”.

    Presiden China Xi Jinping sempat mengkritik tarif AS selama kunjungan ke Vietnam. Vietnam dalam beberapa dekade terakhir telah tumbuh menjadi sumber barang terbesar kedelapan bagi konsumen AS, tetapi menghadapi ancaman tarif 46% ketika jeda 90 hari Trump berakhir.

    Dalam sebuah laporan di surat kabar Vietnam, Xi mengatakan bahwa “perang dagang dan perang tarif tidak akan menghasilkan pemenang, dan proteksionisme tidak akan menghasilkan apa-apa”.

    China sebelumnya telah membalas dengan tegas tarif Washington untuk Beijing sebesar 145%, dengan pungutan 125% atas impor AS.

    Perang dagang telah memicu kekacauan di pasar keuangan sejak Trump pertama kali mengungkapkan tarif pada setiap negara di dunia pada tanggal 2 April. Sejak saat itu, ia telah menarik sebagian pungutan tertinggi pada sebagian besar mitra dagang selama setidaknya 90 hari, tetapi telah menggandakan pertengkarannya dengan China.

    Gedung Putih menawarkan keringanan lebih lanjut selama akhir pekan dengan pengecualian dari tarif tertinggi untuk barang elektronik termasuk telepon pintar, laptop, dan semikonduktor.

    Pejabat Trump kemudian tampaknya menarik kembali pernyataan tersebut melalui menteri perdagangan, Howard Lutnick, yang mengatakan bahwa perangkat tersebut akan “dimasukkan dalam tarif semikonduktor yang mungkin akan berlaku dalam waktu satu atau dua bulan”.

    Trump mengatakan pada Minggu malam di jejaring sosialnya, Truth Social, bahwa “TIDAK ADA YANG ‘lepas dari tanggung jawab’”, dengan menekankan bahwa telepon pintar masih dikenakan pungutan sebesar 20% dan mengisyaratkan harganya masih bisa naik lebih tinggi.

    (luc/luc)

  • Ngebet Bikin Sendiri, Trump Bakal Berlakukan Tarif Cip Semikonduktor

    Ngebet Bikin Sendiri, Trump Bakal Berlakukan Tarif Cip Semikonduktor

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu (13/04) menyatakan, bakal mengumumkan besaran tarif terhadap semikonduktor impor dalam waktu sepekan ke depan. Trump lebih jauh menyebutkan, pengecualian tersebut telah disalahpahami dan hanya bersifat sementara, karena timnya akan mengejar tarif baru untuk banyak barang dalam daftar tersebut.

    “Tidak ada yang akan ‘bebas’… terutama Cina yang, jauh lebih buruk, memperlakukan kami dengan cara yang paling buruk!” tulisnya di platform Truth Social.

    Pernyataan ini menegaskan pengecualian terhadap produk seperti ponsel pintar dan komputer dari kebijakan tarif timbal balik terhadap Cina, kemungkinan hanya bersifat sementara dan singkat.

    “Kami ingin menyederhanakan persoalan ini dari banyak perusahaan lainnya, karena kami ingin membuat cip dan semikonduktor serta produk-produk lainnya di negeri kami sendiri,” ujar Trump kepada para wartawan di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan pulang ke Washington dari kediamannya di West Palm Beach, AS.

    Ketika ditanya apakah produk seperti ponsel pintar mungkin tetap dikecualikan, Trump enggan memberikan kepastian. Namun ia menambahkan, “Kita harus menunjukkan kelenturan. Tak seorang pun seharusnya bersikap terlalu kaku.”

    Sebelumnya pada hari yang sama, Trump juga mengumumkan penyelidikan perdagangan atas dasar keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor.

    Saham bergejolak

    Gedung Putih sebelumnya telah mengumumkan pengecualian terhadap tarif timbal balik yang tinggi pada hari Jumat(11/04), yang membangkitkan secercah harapan bahwa industri teknologi mungkin dapat lolos dari jerat konflik perdagangan yang memanas antara kedua negara. Harapan itu juga mencakup kemungkinan agar produk-produk konsumen sehari-hari seperti ponsel dan laptop/komputer tetap terjangkau.

    Pekan lalu, sikap Trump yang plintat-plintut terkait tarif memicu gejolak paling liar di Wall Street sejak masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Indeks acuan Standard & Poor’s 500 (.SPX) telah turun lebih dari 10% sejak Trump mulai menjabat pada 20 Januari.

    Lutnick menyebutkan,Trump akan menerapkan “jenis tarif khusus yang berfokus” pada ponsel pintar, komputer, dan produk elektronik lainnya dalam waktu satu hingga dua bulan, bersamaan dengan tarif sektoral yang menyasar semikonduktor dan farmasi.

    Tarif-tarif baru ini akan berada di luar skema tarif timbal balik yang disebut-sebut Trump—di mana tarif atas impor asal Cina melonjak hingga lebih dari seratus persen pada pekan lalu.

    “Ia mengatakan produk-produk itu dikecualikan dari tarif timbal balik, tetapi akan dimasukkan ke dalam tarif semikonduktor, yang kemungkinan mulai berlaku dalam satu atau dua bulan mendatang,” ujar Lutnick dalam wawancara di acara “This Week” di ABC.

    Ia memperkirakan, kebijakan ini akan mendorong relokasi produksi produk-produk tersebut ke Amerika Serikat.

    Menanggapi langkah tersebut, Beijing pekan lalu turut menaikkan tarif atas barang-barang impor dari Amerika Serikat menjadi 125%.

    Dan pada hari Minggu (13/04), sebelum pernyataan Lutnick, Cina mengatakan sedang mengevaluasi dampak dari pengecualian terhadap produk-produk teknologi yang diumumkan menjelang akhir pekan.

    “Lonceng yang tergantung di leher harimau, hanya dapat dilepaskan oleh tangan yang pernah mengikatnya,” demikian Kementerian Perdagangan Cina “mengaum” dengan pernyataannya, menandai bahwa tanggung jawab untuk meredakan konflik dagang kini kembali ke tangan pihak yang memulainya.

    Penundaan tiga bulan?

    Investor miliarder Bill Ackman, yang mendukung pencalonan Donald Trump sebagai presiden namun mengkritisi kebijakan tarifnya, pada hari Minggu (13/04) menyerukan agar Trump menunda penerapan tarif timbal balik yang luas dan tinggi terhadap Cina selama tiga bulan—sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap sebagian besar negara lain pekan lalu.

    Jika Trump menangguhkan tarif terhadap negeri tirai bambu itu selama 90 hari dan menurunkannya secara sementara menjadi 10%, menurut Ackman, ia akan tetap mencapai tujuan yang sama—yakni mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memindahkan rantai pasokan mereka dari Cina—tanpa menimbulkan kekacauan dan risiko besar.

    Perubahan setiap hari

    Sven Henrich, pendiri sekaligus kepala strategi pasar di NorthmanTrader, dengan tajam mengecam cara isu tarif ini ditangani oleh pemerintah. “Sentimen pasar hari ini: Reli saham terbesar tahun ini akan terjadi pada hari Lutnick dipecat,” tulis Henrich di platform X. “Saya sarankan pemerintahan ini segera menentukan siapa yang memegang kendali atas pesan publik mereka—apa pun pesannya—karena berubah setiap hari. Dunia usaha di Amerika tak bisa merencanakan atau berinvestasi jika arahnya selalu berubah-ubah.”

    Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat turut mengkritisi revisi terbaru dalam kebijakan tarif Trump, yang menurut para ekonom bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi. “Ini bukanlah kebijakan tarif, melainkan kekacauan dan korupsi,” ujar Warren dalam program “This Week” di ABC, sebelum Trump membuat pernyataan terbaru di media sosialnya.

    Dalam pemberitahuan kepada para pengirim barang yang dirilis Jumat (11/04) malam, Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pungutan pajak impor. Daftar tersebut mencakup 20 kategori produk, termasuk komputer, laptop, cakram keras (disc drive), perangkat semikonduktor, cip memori, dan panel layar datar.

    Sementara itu, dalam wawancara dengan NBC di acara “Meet the Press”, penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro menyampaikan, Amerika Serikat telah membuka undangan kepada Cina untuk bernegosiasi. Namun, ia juga mengkritik hubungan Cina dengan rantai pasokan fentanil yang mematikan, dan tidak memasukkan negara itu ke dalam daftar tujuh negara—yakni Inggris, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Israel—yang sedang dijajaki kerja sama oleh pemerintahan Trump.

    Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, dalam acara “Face the Nation” di CBS menyatakan, sejauh ini belum ada rencana bagi Trump untuk berbicara langsung dengan Presiden Cina, Xi Jinping, mengenai isu tarif. Ia menuding Cina sebagai pihak yang memicu friksi dagang, karena membalas dengan tarif-tarif baru mereka sendiri. Meski demikian, ia menyatakan harapan untuk menjalin kesepakatan dagang dengan negara-negara lain.

    “Tujuan saya adalah mencapai kesepakatan yang berarti sebelum 90 hari berakhir, dan saya yakin kita akan mencapainya dengan beberapa negara dalam beberapa pekan ke depan,” kata Greer.

    Ray Dalio, miliarder pendiri hedge fund (dana lindung nilai) terbesar di dunia, menyampaikan kekhawatirannya dalam wawancara dengan NBC bahwa Amerika Serikat sedang berada di ambang resesi—atau bahkan sesuatu yang lebih buruk—akibat kebijakan tarif tersebut. “Saat ini kita berada pada titik pengambilan keputusan yang krusial, sangat dekat dengan resesi,” ujarnya. “Dan saya khawatir, bila ini tidak ditangani dengan tepat, akibatnya bisa lebih parah dari sekadar resesi,” pungkasnya.

    Editor:Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Eddy Soeparno penuhi undangan Pemerintah China bahas energi terbarukan

    Eddy Soeparno penuhi undangan Pemerintah China bahas energi terbarukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memenuhi undangan pemerintah China untuk menghadiri pertemuan dengan unsur pemangku kepentingan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di Beijing, China.

    Eddy menjelaskan, rangkaian agenda memenuhi undangan pemerintah China ini dilaksanakan pada tanggal 13-17 April 2025 mendatang di Kota Beijing dan Shenzen.

    “Tentu kami menyambut gembira negara-negara sahabat yang bertekad mendukung Indonesia dari aspek investasi, transfer teknologi dan pendanaan. Tujuannya agar tercapai dua hal: pertama, transisi energi menuju energi terbarukan dan terbangunnya industri dalam negeri yang mendukung pembangunan proyek-proyek energi terbarukan,” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Kehadiran Eddy Soeparno di Beijing International Aiport pada Minggu (13/4) disambut langsung oleh Pimpinan Komisi Luar Negeri dari National Committee of Nasional Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC)/Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China Wang Min.

    Dalam kunjungan tersebut Eddy Soeparno dijadwalkan akan bertemu dengan antara lain Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China Wang Huning, yang merupakan pejabat struktural tertinggi ke-4 di Partai Komunis China (CCP), setelah Xi Jinping, Li Qiang, dan Zhao Leji.

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, perkembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di China sangat pesat dalam 20 tahun terakhir. Eddy menjelaskan, ketika Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2008, para ofisial masih mengkhawatirkan polusi Beijing dan sekitarnya akan mempengaruhi kesehatan para atlet.

    “Namun kurang dari 20 tahun kemudian, Beijing merupakan kota dengan Air Quality Index yang sangat baik, bahkan lebih baik dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Asia. Beijing berhasil meningkatkan “hari udara baik” dari 13 hari di tahun 2013 menjadi 300 hari di tahun 2023. Ini capaian yang luar biasa dan perlu menjadi success story yang diikuti oleh Indonesia,” jelasnya.

    Eddy memaparkan, saat ini di China pembangkit listrik berbasis energi terbarukan digunakan secara masif di seluruh negeri, meskipun pembangkit tenaga fosil juga masih dimanfaatkan demi ketahanan energi.

    “Di samping itu, penggunaan kendaraan listrik, baik kendaraan umum maupun pribadi sudah sangat luas dengan dukungan ekosistem yang lengkap dan insentif yang diberikan pemerintah untuk para penggunanya,” ujar Eddy.

    “Hal ini sangat mempengaruhi perbaikan kualitas udara di Beijing dan kota-kota lainnya di China. Saya ingin memetik pelajaran dari transformasi energi terbarukan China untuk diterapkan di Indonesia,” tambahnya.

    Eddy juga direncanakan akan mengunjungi pusat teknologi kendaraan listrik dan industri panel surya di Kota Shenzhen pada akhir kunjungannya. Menurut Anggota Komisi XII DPR RI ini perkembangan pesat China di berbagai bidang menjadi lesson learned penting untuk Indonesia.

    “Kita tidak perlu ragukan perkembangan pesat dari teknologi China di berbagai bidang yang bahkan mengungguli negara-negara barat. Pemanfaatan teknologi dan pendayagunaan merupakan kunci keberhasilan China melakukan transisi energi secara swadaya, sekaligus membangun sektor manufaktur di dalam negeri. Pelajaran ini juga sangat penting untuk dapat kita terapkan di Indonesia,” kata Eddy.

    Eddy berharap kunjungannya tidak hanya akan mempererat hubungan Indonesia dan China, tetapi semakin meningkatkan investasi China di sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik di Indonesia. Apalagi Indonesia membutuhkan investasi besar serta alih teknologi untuk melakukan transisi energi menuju Net Zero Emmission 2060.

    “Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi, sekaligus membangun sektor industri nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perang Tarif AS-China Bisa Jadi Berkah bagi Pasar Modal Indonesia

    Perang Tarif AS-China Bisa Jadi Berkah bagi Pasar Modal Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Pandu Sjahrir, menilai ketegangan perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China memberikan dampak luas terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Namun, di balik tantangan perang tarif AS-China tersebut, tersimpan peluang besar bagi pasar modal dan investasi nasional.

    Pandu menjelaskan penerapan tarif timbal balik oleh AS, termasuk tarif sebesar 32% terhadap sejumlah produk asal Indonesia, memang menimbulkan tantangan tersendiri. Namun, pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengecualikan produk elektronik dari daftar tarif, serta rencana pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasar global.

    “Pasar modal Indonesia langsung merespons positif. Indeks harga saham gabungan (IHSG) naik hampir 1% pada keesokan harinya. Ini seperti blessing in disguise bagi Indonesia,” ujar Pandu saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Ia menambahkan tensi geopolitik akibat perang tarif AS-China menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat pembenahan struktural, termasuk deregulasi dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dinilai sebagai strategi yang tepat untuk menghadapi ketidakpastian global.

    Menurut Pandu, ketidakpastian ekonomi global juga mendorong minat investor asing, terutama dari Amerika Serikat, untuk melirik peluang di Indonesia. Banyak investor besar, baik di sektor publik maupun privat, saat ini sedang menjajaki peluang kerja sama investasi.

    “Mereka mulai mencari return menarik di tengah situasi global yang tidak menentu akibat perang tarif AS-China. Indonesia dinilai memiliki stabilitas politik yang baik serta kebijakan ekonomi yang cukup kuat. Fokus pemerintah pada ketahanan pangan dan energi juga menjadi daya tarik tersendiri,” pungkas Pandu.

  • Balik Arah Sikap China Lawan Tarif Trump, dari Diplomasi Jadi Retaliasi

    Balik Arah Sikap China Lawan Tarif Trump, dari Diplomasi Jadi Retaliasi

    Bisnis.com, JAKARTA – China telah mengubah haluan dari diplomasi menjadi retaliasi dalam menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat.

    Di balik layar, para pejabat sipil di Beijing kini diperintahkan bersiaga layaknya dalam masa perang, dan para diplomat dikerahkan dalam ofensif global guna menggalang penolakan terhadap tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump, menurut informasi dari sejumlah sumber yang dikutip Reuters, Senin (14/4/2025).

    Dalam strategi yang kini digerakkan oleh mesin propaganda Partai Komunis, narasi perlawanan digelorakan melalui media sosial dengan potongan pidato Mao Zedong: “Kami tidak akan pernah menyerah.”

    Seruan itu menjadi simbol perlawanan China dalam menghadapi gelombang kebijakan dagang Trump yang tak menentu.

    Sejumlah kementerian, termasuk luar negeri dan perdagangan, diperintahkan membatalkan seluruh jadwal liburan dan siaga penuh 24 jam. Unit-unit khusus ditugaskan kembali, sebagian besar berasal dari tim yang sebelumnya menangani respons terhadap kebijakan Trump di periode pertama.

    Langkah tegas ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump mengguncang dunia dengan pengumuman tarif besar-besaran pada 2 April yang dijuluki “Hari Pembebasan.”. Kebijakan tarif Trump yang semula ditujukan ke banyak negara, kini hanya diberlakukan untuk China, bahkan lebih keras dari sebelumnya.

    Hubungan dagang antara kedua negara pun praktis membeku, dengan China mulai menutup akses terhadap jasa dan hiburan AS.

    Padahal sebelumnya, hubungan awal AS-China berjalan cukup lancar usai Trump menjabat pada akhir 2024 lalu. Trump bahkan mengundang Presiden Xi Jinping ke pelantikannya, yang akhirnya diwakili oleh Wakil Presiden Han Zheng.

    Namun, masa tenang itu tak berlangsung lama. Selama pemerintahan Trump yang pertama, China memiliki sejumlah jalur komunikasi tingkat tinggi yang aktif—salah satunya antara Duta Besar Cui Tiankai dan Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior Trump.

    Kini, jalur sejenis tidak tersedia. Seorang pejabat di Beijing mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu pasti siapa yang menjadi “penanggung jawab” hubungan bilateral di pihak Trump.

    Seorang pejabat pemerintahan Trump menjawab pertanyaan Reuters dengan menyatakan bahwa AS ingin menjaga komunikasi di tingkat kerja, namun tidak akan melanjutkan dialog yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.

    Sebelum pemilu, Duta Besar China Xie Feng dilaporkan mencoba menghubungi Elon Musk, salah satu sekutu penting Trump, namun upaya tersebut gagal, menurut seorang akademisi AS yang baru-baru ini melakukan kunjungan informal ke China. Musk belum memberikan tanggapan atas hal ini.

    Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga tidak berhasil bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio—yang dikenal sebagai pengkritik keras China dan dikenai sanksi oleh Beijing—saat berkunjung ke New York pada Februari lalu untuk memimpin sidang PBB.

    Tidak ada pertemuan resmi antara diplomat tertinggi kedua negara, kecuali satu panggilan telepon dingin pada akhir Januari.

    Upaya Wang untuk bertemu Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz juga menemui jalan buntu, meskipun ia sebelumnya menjalin komunikasi erat dengan Jake Sullivan—termasuk dalam negosiasi pertukaran tahanan yang langka.

    Gedung Putih menganggap bahwa jika pembicaraan ingin diarahkan pada isu perdagangan, maka China seharusnya mengirimkan pejabat ekonomi tingkat tinggi, bukan Menteri Luar Negeri.

    Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan komunikasi dengan China dan menyatakan bahwa Trump ingin langsung berbicara dengan Xi Jinping.

    Trump mengatakan pekan ini bahwa ia bersedia bertemu Xi, yang disebutnya sebagai “teman.” Namun, tidak ada rincian kesepakatan yang dipaparkan.

    Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali bertanya apakah Xi bersedia menghubungi Trump melalui telepon—jawaban yang diterima selalu “tidak.”

    Pakar hubungan internasional Universitas Fudan Zhao Minghao mengatakan bahwa pendekatan seperti itu tidak sesuai dengan pola pembentukan kebijakan China.

    “Biasanya, diperlukan kesepakatan terlebih dahulu di tingkat teknis, baru kemudian bisa dirancang pertemuan puncak,” ujarnya seperti dikutip Reuters, Senin (14/4/2025).

    Kepala Ekonom ING untuk China Lynn Song menambahkan bahwa cara negara-negara yang mencoba bernegosiasi diperlakukan sejauh ini, justru memperkuat alasan bagi China untuk menjauh dari meja perundingan.

    Meskipun beberapa komunikasi masih berlangsung di level teknis, menurut satu pejabat China dan tiga pejabat AS, banyak forum kerja sama yang dibentuk di era Biden—termasuk di bidang perdagangan, keuangan, dan militer—kini dibekukan sepenuhnya.