Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • Makin Ngeri, Begini Cara Xi Jinping Bungkam Warga China

    Makin Ngeri, Begini Cara Xi Jinping Bungkam Warga China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China kembali mengencangkan kontrol terhadap ruang digital. Terbaru, China menerapkan sistem Internet ID Nasional, sebuah identitas online terpusat yang diklaim sukarela.

    Namun demikian, banyak yang menilai kalau program ini menjadi senjata baru untuk membungkam kebebasan berekspresi warga.

    Dengan sistem ini, warga tak perlu lagi melakukan verifikasi identitas di tiap platform media sosial secara terpisah.

    Sebagai gantinya, mereka cukup memiliki satu ID internet nasional yang berlaku lintas aplikasi dan situs web. Otoritas menyebut sistem ini akan diterapkan mulai pertengahan Juli 2025.

    Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyebut sistem ini bertujuan untuk melindungi informasi identitas warga, dan mendukung pembangunan ekonomi digital yang sehat dan tertib.

    Namun para pakar menilai sebaliknya. Mereka memperingatkan bahwa sistem ini justru membuka pintu lebih lebar bagi negara untuk mengawasi, melacak, bahkan menghapus suara-suara kritis dari ruang maya.

    “Ini adalah sistem identitas terpadu yang dipimpin negara, mampu memantau dan memblokir pengguna secara real-time,” kata Xiao Qiang, peneliti kebebasan internet dari University of California, Berkeley, dikutip dari CNN International, Senin (23/6/2025).

    “Ini bisa langsung menghapus suara-suara yang tak disukai dari internet. Jadi ini lebih dari sekadar alat pengawasan, ini adalah infrastruktur totalitarianisme digital.”

    Sebelumnya, kendali terhadap internet di China tersebar di berbagai lembaga, dengan platform media sosial seperti WeChat atau Weibo ikut bertanggung jawab menyaring konten ‘bermasalah’.

    Dengan sistem baru ini, pemerintah bisa langsung menghapus jejak digital pengguna dari berbagai platform sekaligus.

    Shane Yi dari lembaga advokasi China Human Rights Defenders mengamini kekhawatiran tersebut.

    “Pemerintah kini punya kekuatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan saat mereka anggap perlu. Mereka bisa melacak jejak digital seseorang dari titik nol,” ujarnya.

    Di dalam negeri, media pemerintah menyebut sistem Internet ID ini sebagai rompi anti peluru untuk informasi pribadi.

    Xinhua bahkan mengklaim lebih dari 6 juta orang telah mendaftar, dari total populasi pengguna internet China yang melebihi 1 miliar orang.

    Seorang pejabat dari Kementerian Keamanan Publik mengatakan kepada Xinhua bahwa layanan ID ini “sifatnya sukarela”, namun pemerintah mendorong semua sektor untuk mengadopsinya.

    “Tujuannya adalah memberi cara otentikasi identitas yang aman, nyaman, otoritatif, dan efisien untuk mendukung ekonomi digital,” ujarnya.

    Sejumlah akademisi pun mempertanyakan seberapa ‘sukarela’ sistem ini. Haochen Sun, profesor hukum dari University of Hong Kong, mengingatkan sistem ini bisa secara perlahan menjadi kewajiban de facto bagi semua pengguna internet di China.

    “Pemerintah bisa mempromosikan sistem ini dengan berbagai insentif, dan masyarakat akan merasa sulit untuk tidak ikut serta,” katanya.

    Ia juga mengingatkan risiko besar kebocoran data karena semua informasi pribadi dikumpulkan secara terpusat.

    “Sistem nasional yang terpusat menciptakan titik rentan tunggal, yang sangat menarik bagi peretas atau aktor asing yang bermusuhan,” ujar Sun.

    Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Pada 2022 lalu, kebocoran data besar terjadi di China saat basis data kepolisian yang memuat informasi pribadi 1 miliar warga bocor ke internet.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • China Pantau Ketat Aktivitas Warga di Internet, Wajib Punya ID Khusus

    China Pantau Ketat Aktivitas Warga di Internet, Wajib Punya ID Khusus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China makin memperkuat pengawasan aktivitas internet bagi masyarakatnya. Pengguna akun anonim di media sosial kini bahkan hampir mustahil muncul di tengah-tengah masyarakat China.

    Dilansir CNN Indonesia, pemerintah China bahkan kini mau memperkenalkan identitas internet nasional atau national internet ID, sebagai penguatan pengawasan penggunaan platform digital bagi masyarakatnya.

    Sistem ID internet nasional ini berbeda dari kewajiban pemeriksaan identitas sebelumnya, yang dimandatkan kepada masyarakat tat kala ingin berselancar di dunia maya.

    Alih-alih mengharuskan setiap warga menyerahkan informasi pribadi mereka untuk pemeriksaan identitas secara terpisah di setiap platform, pemerintah sekarang berupaya memusatkan proses dengan menerbitkan ID virtual yang akan memungkinkan pengguna untuk masuk di berbagai aplikasi media sosial dan situs web.

    Peraturan untuk sistem baru tersebut, telah dirilis pada akhir Mei dan akan diterapkan pada 15 Juli 2025. Peraturan Nomor 173 itu ditandatangani Menteri Keamanan Publik China, Direktur Administrasi Ruang Siber China, Menteri Urusan Sipil China, Menteri Pariwisata dan Budaya China, Direktur Komisi Kesehatan Nasional, serta Direktur Administrasi Radio dan Televisi Negara.

    Dalam peraturan itu disebutkan bahwa sistem ini bertujuan untuk “melindungi informasi identitas warga negara, dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan teratur”.

    Para ahli di China mengemukakan kekhawatiran bahwa kebijakan baru tersebut akan semakin mengikis kebebasan berekspresi yang sudah terbatas dengan memaksa pengguna internet menyerahkan lebih banyak kendali kepada negara.

    Terutama karena, sejak Presiden China Xi Jinping berkuasa pada 2012, negara itu semakin memperketat cengkeramannya pada ruang digital melalui pembentukan pasukan penyensor.

    Pasukan sensor ini dikerahkan sepanjang waktu. Mereka menghapus unggahan, menangguhkan akun, dan membantu pihak berwenang mengidentifikasi para pengkritik, serta meredam tanda-tanda perbedaan pendapat sebelum hal itu dapat menyebar luas.

    Foto: Warga beraktivitas di Kota Shanghai, China, Senin (29/5/2023). (AFP via Getty Images)

    Selama konsultasi publik selama setahun terakhir, proposal aturan terbaru ini menghadapi reaksi keras dari para profesor hukum, pakar hak asasi manusia, dan beberapa pengguna internet. Namun, aturan yang telah difinalisasi sebagian besar tetap mirip dengan rancangannya.

    “Ini adalah sistem identitas terpadu yang dipimpin negara yang mampu memantau dan memblokir pengguna secara real-time,” kata Xiao Qiang, seorang ilmuwan yang mempelajari kebebasan internet di University of California, Berkeley.

    “Sistem ini dapat langsung menghapus suara-suara yang tidak disukainya dari internet, jadi sistem ini lebih dari sekadar alat pengawasan – sistem ini adalah infrastruktur totalitarianisme digital,” ucapnya.

    Xiao memperingatkan bahwa sistem terpusat yang menggunakan ID internet dapat mempermudah pemerintah untuk menghapus keberadaan pengguna di beberapa platform sekaligus.

    Shane Yi, seorang peneliti di China Human Rights Defenders, sebuah kelompok advokasi, menyuarakan kekhawatiran Xiao. Sistem tersebut memberi pemerintah Tiongkok kewenangan lebih luas untuk “melakukan apa pun yang mereka inginkan saat mereka merasa perlu” di internet, karena pihak berwenang dapat melacak seluruh jejak digital pengguna “dari titik nol”.

    FILE PHOTO: Icons of WeChat and Weibo apps are seen on a smartphone in this picture illustration taken December 5, 2013. REUTERS/Petar Kujundzic/Illustration/File Photo

    Media milik pemerintah China menyebut ID internet sebagai “rompi antipeluru untuk informasi pribadi” dan menggembar-gemborkan sistem tersebut mampu mengurangi risiko kebocoran data pribadi.

    Menurut media pemerintah China, Xinhua, pada bulan lalu, saat ini lebih dari enam juta orang telah mendaftar untuk mendapatkan ID tersebut, dari total populasi daring yang diperkirakan lebih dari satu miliar.

    Seorang pejabat keamanan siber dari Kementerian Keamanan Publik mengatakan kepada Xinhua bahwa layanan ID internet ini sepenuhnya “sukarela,” tetapi pemerintah mendorong berbagai industri dan sektor untuk berintegrasi dengannya.

    “Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana verifikasi identitas yang aman, nyaman, berwibawa, dan efisien bagi individu, dalam mendukung pengembangan ekonomi digital,” kata orang tersebut.

    Namun para ahli juga mempertanyakan seberapa sukarela sistem tersebut sebenarnya dan menyoroti risiko potensi pelanggaran data, karena informasi pribadi sekarang dikumpulkan secara terpusat.

    Haochen Sun, seorang profesor hukum di Universitas Hong Kong, mengatakan, meskipun undang-undang tersebut menyajikan sistem ID nasional sebagai sesuatu yang sukarela, namun dapat secara bertahap berubah menjadi sistem yang mungkin sulit bagi pengguna untuk tidak ikut serta.

    “Jika pemerintah ingin mempromosikan sistem verifikasi identitas internet ini, mereka dapat melakukannya melalui berbagai cara, terutama dengan mendorong masyarakat untuk mengadopsinya dan menawarkan berbagai kemudahan sebagai imbalannya,” katanya.

    Sun juga mengemukakan kekhawatiran tentang meningkatnya risiko kebocoran data.

    “Platform terpusat dan berskala nasional pada dasarnya menciptakan satu titik kerentanan, sehingga menjadi target yang menarik bagi para peretas atau aktor asing yang bermusuhan,” katanya.

    Pelanggaran data pemerintah telah terjadi di seluruh dunia. Salah satu insiden penting di Tiongkok melibatkan kebocoran basis data kepolisian yang berisi informasi pribadi satu miliar warga negara secara daring pada 2022.

    Kritik dibungkam

    Meskipun masih dalam tahap uji coba pemberlakuan, para kritikus peraturan baru ini telah dibungkam oleh pemerintah. Salah satu korbannya ialah Lao Dongyan, seorang profesor hukum terkemuka di Universitas Tsinghua.

    Lao mengkritik peraturan baru yang diusulkan oleh wakil direktur polisi siber China, Jia Xiaoliang, itu di platform medsos China, Weibo. Lao menyandingkan penerapan sistem tersebut seperti “memasang perangkat pengawasan pada setiap aktivitas online individu”.

    Postingannya itu lalu dalam waktu singkat terhapus dari platform Wibo, dan akunnya kemudian ditangguhkan dari posting selama tiga bulan, karena dianggap “melanggar aturan.”

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rusia Peringatkan Israel Bisa Ciptakan ‘Bencana Chernobyl’ di Iran

    Rusia Peringatkan Israel Bisa Ciptakan ‘Bencana Chernobyl’ di Iran

    Jakarta –

    Kepala Rosatom, perusahaan energi nuklir Rusia, memperingatkan Israel bahwa serangannya terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr milik Iran dapat menyebabkan bencana seperti Chernobyl.

    Seorang juru bicara militer Israel mengatakan, pihaknya telah menyerang situs tersebut. Namun pejabat militer Israel lainnya menyebut pernyataan ini adalah sebuah kesalahan. Ia tidak membenarkan maupun membantah bahwa situs Bushehr di pesisir Teluk telah diserang.

    Bushehr adalah satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang beroperasi dan dibangun Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (19/6) mengatakan, Israel telah berjanji kepada Rusia bahwa pekerja Moskow, yang sedang membangun lebih banyak fasilitas nuklir di lokasi Bushehr, akan aman, bahkan saat Israel mencoba melemahkan kemampuan nuklir Iran dengan kekerasan.

    Kepala Rosatom, Alexei Likhachev, memperingatkan bahwa situasi di sekitar fasilitas itu penuh dengan risiko. Likhachev mengacu pada bencana nuklir terburuk di dunia pada 1986, ketika sebuah reaktor meledak di Chernobyl di Soviet Ukraina.

    “Jika terjadi pemogokan pada unit daya operasional pertama, itu akan menjadi bencana yang sebanding dengan Chernobyl,” kata Likhachev seperti dikutip dari Reuters.

    “Serangan terhadap Bushehr akan menjadi sangat… jahat,” imbuh Likhachev.

    Saat ini Rusia telah mengevakuasi sejumlah spesialisnya dari Bushehr. Namun tenaga kerja inti, yang menurut Putin berjumlah ratusan orang, tetap berada di lokasi.

    “Kami siap menghadapi skenario apa pun, termasuk evakuasi cepat semua karyawan kami,” kata Likhachev.

    Sementara itu, Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan serangan Israel terhadap fasilitas nuklir tidak dapat diterima dan ilegal.

    “Kami khususnya prihatin dengan keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, yang dalam pengoperasiannya melibatkan spesialis Rusia,” katanya.

    “Kami ingin secara khusus memperingatkan Washington (Amerika Serikat) agar tidak melakukan intervensi militer dalam situasi ini, yang akan menjadi langkah yang sangat berbahaya dengan konsekuensi negatif yang benar-benar tidak dapat diprediksi,” imbuh Zakharova.

    Putin, dalam komentarnya pada Kamis (19/6) pagi, bersikap defensif ketika ditanya apa lagi yang akan dilakukan Moskow untuk membantu Teheran.

    Ia mengatakan bahwa Teheran tidak meminta bantuan militer, bahwa hubungan mereka kuat, dan bahwa kehadiran pekerja Rusia yang terus membangun lebih banyak fasilitas nuklir di Bushehr menunjukkan dukungan Rusia terhadap Iran.

    Namun Putin juga menekankan pentingnya hubungan Rusia dengan Israel, meskipun ia kemudian mengutuk perilaku Israel melalui panggilan telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping. Ia pun mengatakan yakin bahwa solusi diplomatik yang memuaskan kekhawatiran Israel tentang keamanannya sendiri dan Iran, dapat ditemukan.

    Rusia menandatangani kemitraan strategis dengan Iran pada Januari dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun hubungan tersebut kini tegang. Tawaran Rusia untuk menjadi penengah dalam konflik Israel-Iran sejauh ini belum ditanggapi.

    Mikhail Bogdanov, wakil menteri luar negeri Rusia lainnya, mundur pada Kamis (19/6) ketika ditanya oleh Reuters tentang kemungkinan AS bergabung dalam perang Israel dengan Iran.

    “Tuhan melarang, akibatnya akan sulit diprediksi,” katanya.

    (rns/afr)

  • SBY Sebut Perdamaian Palestina & Israel Hanya Ilusi, Ini Alasannya

    SBY Sebut Perdamaian Palestina & Israel Hanya Ilusi, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai bahwa perdamaian antara Palestina dan Israel hanya sebuah ilusi.

    SBY mengatakan bahwa kedua negara itu bakal kesulitan untuk berdamai dan mencari solusi atas masalah yang sudah mengakar. Di sisi lain, sambungnya, para pejuang dari fraksi Hamas dan Fatah pun tidak pernah akur dan selalu berbeda sikap terhadap negara Israel.

    SBY mengatakan bahwa faksi Hamas ingin Israel angkat kaki dari jalur Gaza yang kini sudah porak-poranda, berbeda dengan faksi Fatah.

    “Selama Hamas dan Fatah tidak akur dan tidak bisa bersatu, tidak mungkin bisa damai ya. Fatah ingin ada dua negara, tapi Hamas tidak mau. Hamas hanya ingin ada satu negara yaitu Palestina dan Israel pergi dari Gaza,” tutur SBY di kanal Youtube Gita Wirjawan yang diakses Jumat (20/6/2025).

    SBY menjelaskan bahwa faksi Hamas kini lebih populer di negara Palestina dibanding fraksi Fatah. Pasalnya, kata SBY, Hamas kini didukung oleh Iran, lebih populer dan dominan di Palestina jika dibandingkan dengan Fatah.

    “Maka akan jadi ilusi solusi ada dua negara berdamai,” katanya.

    Ditambah lagi, kata SBY, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bersikeras untuk tetap mencaplok negara Palestina. Maka dari itu, SBY berpandangan bahwa perdamaian kedua negara antara Israel dan Palestina akan buntu.

    “Jadi ini akan buntu, karena di pihak Israel juga ada garis keras yang tidak mungkin setuju dengan two state solution yaitu Benjamin Netanyahu,” ujarnya.

    Sebelumnya, SBY menegaskan bahwa masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan akan ditentukan oleh lima orang terkuat saat ini yakni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.

    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulisnya dalam unggahan X @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025).

    Untuk itu, ayah dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran oleh Tuhan dalam mengambil keputusan serta tindakan.

    “Jangan ada salah keputusan dan miscalculation. Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” terangnya.

  • Respons SBY saat RI Ditawari Bangun Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Respons SBY saat RI Ditawari Bangun Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku pernah ditawari agar Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel demi kebaikan negara Palestina.

    SBY mengatakan bahwa tawaran tersebut ditawarkan seseorang melalui sambungan telepon langsung kepada dirinya. Namun SBY menegaskan dirinya langsung menolak tawaran menjalin diplomasi dengan Israel mengingat perbuatannya terhadap negara Palestina.

    “Selama Palestina belum menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tidak mungkin bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” tutur SBY di kanal Youtube Gita Wirjawan yang diakses Jumat (20/6/2025).

    SBY mengatakan bahwa tawaran tersebut terjadi sewaktu dirinya masih jadi Presiden ke-6. Menurut SBY, jika dirinya menerima tawaran tersebut, maka bakal terjadi kontra produktif di Indonesia.

    “Nanti bisa tambah rumit di dalam negeri dan bisa terjadi benturan pendapat yang luar biasa,” katanya.

    Selain itu, menurut SBY negara lain yang mayoritas muslim di luar Indonesia pasti juga akan salah paham jika SBY terima tawaran tersebut.

    “Mungkin negara Islam bisa salah paham. Jadi kita tetap berpikir positif, jadi jangan sampai ada perang baru di Timur Tengah,” ujarnya.

    Masa Depan Dunia di Tangan 5 Pemimpin Negara

    Secara terpisah, SBY turut menyuarakan pendapatnya terkait kondisi global saat ini. Menurutnya, masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan akan ditentukan oleh lima orang terkuat saat ini.

    Mengutip unggahan X @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025), SBY menyebut kelima orang ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Selanjutnya, imbuhnya, tiga orang yang lebih kuat lagi adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.

    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

    Sebab itu, ayah dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran oleh Tuhan dalam mengambil keputusan serta tindakan.

    “Jangan ada salah keputusan dan miscalculation. Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” terangnya.

    SBY menyoroti bahwa sejarah mencatat, banyak peperangan yang terjadi karena ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (power holders). 

    Meskipun dia juga menyebut bahwa dari abad ke abad pasti selalu ada pemimpin yang sangat gemar berperang atau warlike leaders. Padahal, menurutnya sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian.

    “Perang besar, apalagi Perang Dunia ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tutupnya.

  • SBY: Perang Dunia Ke-3 Harus dan Masih Bisa Dicegah, Jalan Masih Ada

    SBY: Perang Dunia Ke-3 Harus dan Masih Bisa Dicegah, Jalan Masih Ada

    SBY: Perang Dunia Ke-3 Harus dan Masih Bisa Dicegah, Jalan Masih Ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI,
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (
    SBY
    ) mengatakan,
    perang dunia
    ke-3 masih bisa dicegan dan harus bisa dicegah.
    Hal itu dikatakan SBY seraya mengatakan bahwa masa depan perdamaian dunia ditentukan oleh lima orang kuat. Mereka adalah Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, PM Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.
    “Perang besar, apalagi
    Perang Dunia
    ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tulis SBY dalam akun X resminya @SBYudhoyono, dikutip pada Jumat (20/6/2025).
    SBY mengatakan, dalam sejarah, banyak peperangan yang dipicu oleh ego dan ambisi para pemegang kekuasaan.
    “Sejarah mencatat, banyak peperangan yang berangkat dari ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (
    power holders
    ). Dari abad ke abad, selalu ada ‘warlike leaders’ (pemimpin yang sangat gemar berperang). Padahal, sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian,” tulisnya
    Oleh karena itu, dalam unggahannya, SBY berharap agar lima orang kuat yang disebutnya diberikan kearifan dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan.
    Sebab, menurut SBY, jika lima orang kuat tersebut salah mengambil keputusan maka bakal menimbulkan kehancuran di banyak bangsa dan negara.
    “Semoga kelima pemimpin tersebut oleh Tuhan diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan. Jangan ada salah keputusan dan ‘miscalculation’ (salah hitung). Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” tulisnya.
    Apalagi, SBY mengingatkan bahwa situasi di Timur Tengah akan semakin berbahaya jika perang Iran-Israel tidak bisa dikendalikan.
    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi ‘out of control’, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulis SBY lagi.
    Sebagaimana diberitakan, konflik antara Iran dan Israel kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir. Konflik ini dipicu oleh serangan Israel pada Jumat, 13 Juni 2025.
    Serangan Israel tersebut menyasar perumahan hingga fasilitas nuklir Iran.
    Iran kemudian melakukan serangan balasan pada Sabtu, 14 Juni 2025, yang merusak fasilitas ekonomi Israel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Resmi Tunda Blokir TikTok Sampai September 2025, Ini Alasannya

    Trump Resmi Tunda Blokir TikTok Sampai September 2025, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memperpanjang batas penegakkan hukum untuk menentukan nasib TikTok di Negeri Paman Sam, pada Kamis (19/6) waktu setempat. Tenggat baru ditetapkan 90 hari ke depan atau pada September 2025.

    Selama 90 hari, ByteDance yang merupakan induk TikTok asal China diminta melakukan divestasi atas operasional TikTok di AS. Jika tidak, TikTok akan diblokir permanen dan tidak bisa digunakan oleh 170 juta pengguna di AS.

    Mekanisme perinci dari penegakkan hukum yang diteken di era Joe Biden tersebut masih terus dinegosiasikan kedua pihak. Wakil Presiden AS JD Vance ditunjuk untuk memimpin negosiasi dari pihak pemerintah AS.

    Sebelumnya, Trump sudah dua kali memperpanjang tenggat penegakkan hukum tersebut. Pertama pasca dilantik sebagai Presiden AS untuk masa jabatan kedua pada Januari 2025. Lalu, tenggat pada April 2025 diperpanjang ke Juni 2025.

    Terbaru, target penentuan nasib TikTok pada 19 Juni 2025 kemarin diperpanjang hingga September 2025.

    Dalam beberapa kesempatan, Trump telah mengungkapkan keinginannya agar TikTok bisa terus beroperasi di AS. Terlebih, ia mengatakan TikTok banyak membantu kampanyenya dalam memenangkan Pilpres 2024.

    Ia juga mengekspresikan optimisme bahwa Presiden China Xi Jinping akan menyetujui kesepakatan untuk melepas operasional TikTok di AS agar diserahkan ke investor AS.

    TikTok merespons positif keputusan Trump untuk memperpanjang tenggat penegakkan hukum terkait layanannya.

    “Kami bersyukur atas kepemimpinan dan dukungan Presiden Trump dalam memastikan TikTok terus tersedia,” kata TikTok dalam pernyataannya. Perusahaan menyebut terus berkoordinasi dengan JD Vance terkait negosiasi lebih lanjut.

    “Ada lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan yang bagus,” kata juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Xi Jinping Dan Putin Desak Israel dan Iran Akhiri Konflik

    Video: Xi Jinping Dan Putin Desak Israel dan Iran Akhiri Konflik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden China Xi Jinping mendesak israel untuk berhenti menggempur Iran, dan mewanti-wanti perang bisa meluas Xi mengatakan harus ada gencatan senjata segera, dan mendesak kedua belah pihak terutama Israel mengakhiri permusuhan

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 20/06/2025) berikut ini.

  • Dunia di Ujung Tanduk, Perang Dunia III Mengintai

    Dunia di Ujung Tanduk, Perang Dunia III Mengintai

    GELORA.CO – Konflik antara Iran dan Israel kembali memanas sejak 13 Juni 2025, memicu kekhawatiran global akan potensi pecahnya Perang Dunia ketiga. Serangan rudal saling berbalas terus terjadi, memperburuk situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

    Amerika Serikat pun mulai menunjukkan keseriusannya. Negeri Paman Sam mengerahkan kapal perang dan pesawat tempurnya ke wilayah tersebut, memicu spekulasi bahwa Washington mungkin akan turun langsung membantu Israel dalam serangan ke Iran.

    Eskalasi ini tak hanya menyita perhatian dunia, tetapi juga mengundang respons dari tokoh nasional Indonesia. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui akun media sosial X resminya, @SBYudhoyono, pada Kamis (19/6/2025), menyampaikan keprihatinan mendalam.

    “Situasi di Timur Tengah saat ini sangat mengkhawatirkan. Jika perang Iran-Israel lepas kendali, dunia bisa benar-benar berada di ambang kehancuran,” tulis SBY.

    SBY juga menyebut, beberapa tokoh berpengaruh di dunia yang dapat memainkan peran besar dalam meredakan konflik. Lima sosok penting yang diyakini mampu menentukan arah perdamaian global, yakni Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Tiongkok Xi Jinping.

    “Nasib dunia, khususnya dalam hal perdamaian dan keamanan, saat ini sangat ditentukan oleh lima tokoh kuat tersebut,” kata SBY.

    SBY turut menggarisbawahi pentingnya para pemimpin dunia untuk mengendalikan ego dan ambisi politik mereka. Ia mengingatkan bahwa keputusan yang keliru atau perhitungan yang salah bisa berujung pada kehancuran besar dan jatuhnya banyak korban jiwa.

    “Semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kejernihan hati kepada para pemimpin ini dalam membuat keputusan. Jangan sampai terjadi kesalahan langkah atau salah perhitungan,” ucapnya.

    Menurutnya, tindakan gegabah akan membawa dampak yang sangat buruk bagi banyak bangsa dan negara. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan dalam kondisi ini.

    Sementara itu, retorika ancaman terus terlontar dari kedua negara. Iran pernah menyatakan bahwa perang hanya akan berakhir jika Benjamin Netanyahu tewas. Sebaliknya, Israel menyatakan konflik akan selesai jika Ali Khamenei tidak lagi hidup.

    Menanggapi hal tersebut, SBY mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan banyak perang meletus akibat ego dan ambisi para pemimpin. Ia pun menyayangkan masih adanya pemimpin yang gemar memicu perang, padahal mayoritas manusia di dunia menginginkan kedamaian.

    “Perang besar, termasuk Perang Dunia ke-3, masih bisa dihindari. Kita harus mencegahnya. Masih ada waktu dan jalan menuju perdamaian,” tutup SBY.

  • 5 “Strong Men” Penentu Masa Depan dan Perdamaian Dunia Menurut SBY

    5 “Strong Men” Penentu Masa Depan dan Perdamaian Dunia Menurut SBY

    5 “Strong Men” Penentu Masa Depan dan Perdamaian Dunia Menurut SBY
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 Republik Indonesia
    Susilo Bambang Yudhoyono
    angkat bicara soal memanasnya situasi di Timur Tengah akibat perang antara
    Iran
    dan
    Israel
    .
    Menurutnya, dunia benar-benar di ambang malapetaka dan masa depan dunia ditentukan oleh lima orang kuat yang disebutnya sebagai
    strong men
    .
    Dua nama yang pertama ia sebutkan adalah Perdana Menteri Israel
    Benjamin Netanyahu
    dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah
    Ali Khamenei
    .
    “Masa depan dunia, dari sisi perdamaian dan keamanan, ke depan ini akan ditentukan oleh lima orang kuat (strong men). Yang pertama dan kedua adalah Benjamin Netanyahu dan Ali Khamenei,” tulis
    SBY
    dalam akun X pribadinya @SBYudhoyono, Kamis (19/6/2025).
    Sedangkan tiga nama
    strong men
    lainnya adalah Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    , Presiden Rusia
    Vladimir Putin
    , dan Presiden China
    Xi Jinping
    .
    “Sedangkan yang ketiga, keempat dan kelima (yang lebih kuat lagi) adalah Donald Trump, Vladimir Putin dan Xi Jinping,” tulis SBY.
    “Semoga kelima pemimpin tersebut oleh Tuhan diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan,” sambungnya.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mendorong Iran dan Israel segera melakukan deeskalasi konflik dan gencatan senjata.
    Hasan bilang, hal tersebut merupakan satu dari tiga poin yang diserukan pemerintah Indonesia untuk merespons konflik yang terjadi.
    “Pemerintah kita selalu menyerukan tiga hal dan tidak pernah berubah sampai saat ini. Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata,” kata Hasan di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
    Hasan menuturkan, pemerintah mengecam segala bentuk agresi dan penyerangan terhadap negara lain. Kemudian, Prabowo juga menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.
    “Jadi di manapun terjadi konflik, di manapun terjadi agresi militer, di manapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan tiga hal ini. Jadi enggak akan kemana-mana, jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu,” ujar Hasan.
    Diketahui, hubungan Iran dengan Israel memanas usai Israel melakukan serangan besar-besaran pada Jumat (13/6/2025), yang menyasar infrastruktur nuklir dan militer Iran.
    Sebagai balasan, Teheran meluncurkan serangan balistik ke wilayah Israel, yang menyebabkan kekhawatiran global akan kemungkinan eskalasi konflik di Timur Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.