Tag: Xi Jinping

  • Megawati jadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global di Beijing

    Megawati jadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global di Beijing

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global yang digelar di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, China, Kamis.

    Dalam forum yang dihadiri sekitar 600 perwakilan dari 144 negara itu, diawali pembukaan dengan pembacaan pesan dari Presiden China Xi Jinping dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres.

    Dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Utama di Sekretariat Partai Cai Qi dan Menteri IDCPC Liu Jianchao pun mempersilakan Megawati ke podium.

    Megawati didaulat sebagai pembicara pertama dilanjutkan sejumlah tokoh pimpinan negara, seperti Presiden ke-4 Namibia Nangolo Mbumba, mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yukio Hatoyama, mantan PM Mesir Essam Sharaf, mantan PM Belgia Yves Leterme, dan mantan PM Nepal Jhala Nath Khanal.

    “Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, saya berdiri di hadapan para pemimpin dunia, para negarawan dan pemikir lintas peradaban dan pejuang kemanusiaan dari berbagai bangsa, yang pada hari ini berkumpul dengan satu tekad: membangun masa depan umat manusia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban,” kata Megawati.

    “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Republik Rakyat China di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Xi Jinping serta Partai Komunis China, atas kehormatan dan undangan yang diberikan kepada saya untuk hadir dalam forum penting ini,” lanjutnya.

    Megawati mengatakan dialog ini tidak sekadar pertemuan antartokoh-tokoh pemimpin bangsa. Pertemuan ini adalah panggilan hati nurani bagi siapa pun yang merindukan tata dunia yang berkeadaban dan berkeadilan.

    “Pertemuan ini adalah ruang untuk mengingat kembali memori kolektif kita sebagai bangsa-bangsa yang pernah menjadi penyintas puing-puing penjajahan serta memimpikan dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih beradab,” kata Megawati mengawali pidatonya.

    Sebelumnya, pada Rabu (9/7), Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis China (IDCPC) Liu Jianchao di Kantor IDCPC, Beijing, menyampaikan kepada Megawati soal kesempatan menjadi pembicara pertama diberikan kepada Megawati.

    “Untuk acara dialog, Ibu Megawati akan menjadi pembicaraan pertama pemimpin dari luar negeri. Kami semua menantikan apa yang akan disampaikan Ibu Megawati,” katanya.

    Forum Global Civilizations Dialogue ini merupakan inisiatif dari Pemerintah China dan Partai Komunis China, mengangkat tema Safeguarding Diversity of Human Civilizations for World Peace and Development.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati Soekarnoputri di Beijing untuk hadiri Dialog Peradaban Global

    Megawati Soekarnoputri di Beijing untuk hadiri Dialog Peradaban Global

    Rabu, 9 Juli 2025 18:13 WIB

    Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan seorang anak yang menyambut kedatangannya disaksikan Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (IDCPC) Liu Jianchao (kedua kiri) di Kantor IDCPC, Beijing, Rabu, (9/7/2025). Pemerintah China mengundang Megawati untuk hadir dan berbicara di forum Dialog Peradaban Global yang bakal dihadiri 600 orang dari sekitar 140 negara dan berlangsung pada 10-11 Juli 2025 di Beijing. ANTARA FOTO/Monang Sinaga/foc.

    Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) menerima buku dari Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping yang diserahkan Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (IDCPC) Liu Jianchao (kanan) saat berkunjung di Kantor IDCPC, Beijing, Rabu, (9/7/2025). Pemerintah China mengundang Megawati untuk hadir dan berbicara di forum Dialog Peradaban Global yang bakal dihadiri 600 orang dari sekitar 140 negara dan berlangsung pada 10-11 Juli 2025 di Beijing. ANTARA FOTO/Monang Sinaga/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nasib Warga China Ditangkap Usai Maling Rahasia Amerika

    Nasib Warga China Ditangkap Usai Maling Rahasia Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga China bernama Xu Zewei ditangkap di bandara Malpensa, Milan, Italia, pada Kamis (3/7) pekan lalu. Ia diduga terlibat dalam grup peretas ‘Hafnium’ yang dibekingi pemerintah China untuk mencuri rahasia terkait vaksin Covid-19 di AS pada pandemi 2020 silam.

    Kepolisian Italia mendapat surat perintah penangkapan internasional dari Amerika Serikat (AS) untuk menangkap Xu. Pria berusia 33 tahun tersebut diduga membobol software email Microsoft pada 2021 dalam kampanye espionasi berskala besar, menurut sumber yang familiar dengan isu tersebut.

    Sumber itu juga mengatakan dakwaan AS terhadap 9 orang yang menuduh Xu berpartisipasi dalam peretasan tersebut akan segera dikeluarkan, dikutip dari Financial Times, Selasa (8/7/2025).

    Saat ini Xu ditahan di penjara Italia yang jaraknya tak jauh dari bandara tempat ia ditangkap. Sumber dalam menyebut Xu akan didakwa atas dengan melakukan pembobolan komputer dalam periode Februari 2020 hingga Juni 2021.

    “Xu ditangkap atas permintaan otoritas AS dengan dugaan kejahatan siber yang ditujukan untuk espionase industri,” kata Kementerian Luar Negeri Italia.

    Sementara itu, Kementerian Hukum Italia mengatakan Roma telah menerima permintaan resmi dari AS untuk ekstradisi Xu.

    Departemen Kehakiman AS (DOJ) menolak berkomentar. Pengacara Xu di Italia tak merespons permintaan komentar dari Financial Times.

    Proses ekstradisi Xu dijadwalkan akan dimulai di pengadilan Milan pada Selasa (8/7) ini.

    Penangkapan warga China yang mengaku sebagai spesialis IT disebut akan membawa dilema secara diplomasi bagi Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Posisinya terhimpit antara Washington dan Beijing.

    Selama ini, Meloni terus menjaga hubungan personal yang baik dengan Presiden AS Donald Trump. Ia juga menilai AS sebagai salah satu sekutu terpenting bagi Italia, meski hubungan AS dan Eropa sedang tegang.

    Di sisi lain, Meloni juga menjaga hubungan diplomasi yang baik dengan China, meski memutuskan untuk membatalkan keterlibatan Italia dalam program andalan ‘Belt and Road Initiative’ yang dicanangkan Presiden China Xi Jinping.

    Sebagai informasi, di masa pandemi Covid-19, FBI bersama Lembaga Keamanan Infrastruktur dan Keamanan Siber AS beberapa kali menuduh Beijing berupaya mencuri penelitian penting dari AS terkait penyakit tersebut.

    Lembaga-lembaga AS menuduh China mencoba membobol sistem komputer yang digunakan para peneliti AS untuk mempelajari virus Covid-19.

    Pada pertengahan 2020, DOJ mendakwa dua warga China atas dugaan berupaya mengakses penelitian AS, sebagai bagian dari upaya luas untuk mencuri rahasia dagang AS.

    Kala itu, Global Times yang merupakan media bekingan China mengatakan Washington tak memiliki bukti kuat untuk mendukung tuduhannya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Ancam Lonjakan Tarif Bagi Negara Pendukung BRICS

    Trump Ancam Lonjakan Tarif Bagi Negara Pendukung BRICS

    Jakarta

    Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang menunjukkan dukungan terhadap “kebijakan anti-Amerika,” merujuk kepada hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil, Minggu (6/6).

    BRICS, yang kini mewadahi lebih dari separuh populasi dunia dan 40% output ekonomi global, ingin menampilkan diri sebagai poros baru kerja sama multilateral, di tengah konflik geopolitik dan perang dagang yang kian memanas.

    KTT yang berlangsung di Rio de Janeiro sebabnya disebut-sebut sebagai forum tandingan atas kebuntuan di G7 dan G20, serta pendekatan unilateral “America First” yang diusung Trump.

    Ancaman tarif tanpa pengecualian

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu sore waktu setempat, negara-negara BRICS mengingatkan bahwa kenaikan tarif global mengancam perdagangan dunia. Meski tak menyebut Trump secara eksplisit, kritik terhadap kebijakan tarif AS kuat membias pada dokumen akhir.

    Beberapa jam berselang, Trump mengeluarkan pernyataan keras di platform Truth Social. “Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan TARIF TAMBAHAN SEBESAR 10%. Tidak ada pengecualian. Terima kasih atas perhatian Anda!”

    Dia tidak menjelaskan maksudnya mengenai “kebijakan anti-Amerika” yang dia tuduhkan. Pemerintahannya sendiri sedang berpacu menyelesaikan berbagai kesepakatan dagang sebelum tenggat 9 Juli, hari dimulainya tarif “balasan” yang lebih besar.

    BRICS berekspansi di tengah ketegangan global

    Dari tadinya cuma Brasil, Rusia, India, dan Cina pada KTT pertama tahun 2009, keanggotaan BRICS telah berkembang dengan tambahan Afrika Selatan, dan kini juga mencakup Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, hadir di Brasil untuk KTT BRICS, dan menurut seorang pejabat kementerian kepada Reuters, dijadwalkan terbang ke AS pada Senin (7/7) untuk mengurus negosiasi tarif.

    Menurut Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva, BRICS adalah “pewaris” alami Gerakan Non-Blok era Perang Dingin, kata dia dalam pidato pembukaan.

    “BRICS adalah penerus Gerakan Non-Blok,” kata Lula. “Ketika multilateralisme diserang, otonomi kita kembali dipertaruhkan.”

    Absennya dua tokoh utama

    KTT dua hari ini sedikit meredup oleh absennya dua pemimpin BRICS, yakni Presiden China Xi Jinping, yang untuk pertama kalinya absen sejak menjabat pada 2012, dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang hanya hadir secara virtual karena masih dibayangi surat penangkapan internasional terkait invasi Ukraina.

    Di antara sejumlah kepala negara yang hadir adalah Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Pertemuan berlangsung di Museum Seni Modern Rio pada Minggu dan Senin.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian batal hadir akibat eskalasi konflik dengan Israel, dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Dalam pidatonya, Araghchi mengajak seluruh anggota untuk mengecam keras Israel. Menurutnya, dampak perang di Timur Tengah “tidak akan terbatas pada satu negara saja”.

    Kritik terhadap tarif dan perang

    Dalam pernyataan bersama, BRICS mengutuk kenaikan tarif perdagangan global dan serangan terhadap Iran, tanpa secara eksplisit menyebut Presiden AS Donald Trump. Pernyataan bersama kelompok ini, yang juga mengkritik aksi militer Israel di Timur Tengah, secara mencolok juga tidak menyasar Rusia sebagai anggota, dan hanya menyebut konflik Ukraina satu kali.

    BRICS menyatakan dukungan atas keanggotaan penuh Etiopia dan Iran di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mendesak pemulihan segera atas mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan WTO.

    Dalam sindiran terselubung terhadap AS, deklarasi BRICS mengungkapkan “keprihatinan serius” atas lonjakan tarif perdagangan global yang dinilai “tidak sejalan dengan aturan WTO”. Pembatasan tersebut dianggap mengancam perdagangan internasional, mengganggu rantai pasok global, dan menciptakan ketidakpastian.

    Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva, tuan rumah KTT, juga mengkritik keputusan NATO menaikkan anggaran pertahanan hingga 5% PDB pada 2035. Kritik ini kemudian dimasukkan dalam deklarasi resmi.

    “Selalu lebih mudah berinvestasi untuk perang dibanding perdamaian,” ujar Lula dalam pidato pembukaan.

    Upaya hindari sanksi

    Meski Lula lantang menyerukan reformasi lembaga global yang didominasi Barat, Brasil tetap memilih jalur moderat untuk menghindari risiko ekonomi.

    Trump sebelumnya sempat mengancam akan mengenakan tarif 100% jika BRICS mencoba melemahkan dominasi dolar. Usulan ini didorong Rusia sejak tahun lalu, demi membangun sistem pembayaran alternatif guna menghindari sanksi Barat pascainvasi Ukraina.

    Menurut Prof. Ana Garcia dari Universitas Federal Pedesaan Rio de Janeiro, Brasil sengaja mengarahkan KTT kali ini ke isu-isu yang tidak kontroversial seperti kerja sama perdagangan dan kesehatan global.

    “Brasil ingin menghindari kerusakan dan tidak menarik perhatian pemerintahan Trump demi menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Garcia.

    Inisiatif Baru: jaminan multilateral dan etika AI

    Negara-negara anggota mendukung inisiatif BRICS Multilateral Guarantees yang akan dijalankan melalui New Development Bank. Tujuannya adalah menurunkan biaya pembiayaan dan memperbesar investasi di negara anggota.

    Dalam pernyataan terpisah terkait kecerdasan buatan (AI), para pemimpin menyerukan perlindungan terhadap penyalahgunaan AI, pembatasan pengumpulan data yang berlebihan, dan mekanisme pembayaran yang adil bagi penyedia data.

    Isu iklim dan peran Brasil

    Menjelang COP29 PBB yang juga akan digelar di Brasil, Lula memanfaatkan momentum KTT BRICS untuk menunjukkan komitmen negara-negara berkembang terhadap perubahan iklim. Trump, sebaliknya, dikabarkan memperlambat inisiatif iklim AS.

    Sumber Reuters menyebut bahwa Cina dan UEA menyatakan niat untuk berinvestasi dalam Tropical Forests Forever Facility, skema Brasil untuk konservasi hutan hujan global yang terancam punah.

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Alasan Trump Murka ke BRICS dan Kasih Ancaman Tarif: Gara-gara Disindir

    Alasan Trump Murka ke BRICS dan Kasih Ancaman Tarif: Gara-gara Disindir

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memberikan tarif tambahan 10% ke negara-negara yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS. Namun, Trump tak menjelaskan secara rinci kebijakan BRICS apa yang dimaksud.

    Semua ini bermula saat pertemuan anggota BRICS berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil. Para pemimpin blok itu mengkritik kebijakan tarif Trump yang luas dalam sebuah pernyataan bersama tertanggal 6 Juli.

    Mereka memperingatkan langkah-langkah proteksionis sepihak yang tidak berdasar, termasuk kenaikan tarif timbal balik secara sembarangan. Tanpa menyebut Amerika Serikat secara langsung, para pemimpin BRICS menyampaikan keprihatinan terhadap tarif dagang sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya.

    “Keprihatinan serius atas meningkatnya tindakan tarif dan non-tarif sepihak yang mendistorsi perdagangan dan bertentangan dengan aturan WTO. Peningkatan tindakan pembatasan perdagangan bisa mengganggu ekonomi global dan memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada,” jelas BRICS.

    Trump lantas meradang setelah adanya pernyataan itu. Lewat Truth Social miliknya, ia mengancam memberikan tarif impor tambahan sebesar 10%.

    “Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenai TARIF TAMBAHAN sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” kata Trump di Truth Social.

    Kelompok BRICS yang terdiri dari negara-negara berkembang itu juga menyatakan dukungan simbolik kepada sesama anggotanya, Iran, dengan mengecam serangkaian serangan militer terhadap negara tersebut-tanpa menyebut nama Israel atau Amerika Serikat yang memang sedang melakukan operasi militer.

    Anggota BRICS smeliputi Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran. BRICS berupaya untuk membantu negara berkembang dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, militer, teknologi, dan hubungan diplomasi antar negara.

    Tahun ini, Presiden China Xi Jinping mengirim Perdana Menteri Li Qiang sebagai wakilnya dalam pertemuan tersebut. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional, menghadiri pertemuan secara daring.

    Secara terpisah, Trump mengonfirmasi AS akan mulai mengirimkan surat ‘cinta’ yang isinya tentang tarif khusus per negara dan kesepakatan apa pun yang telah dicapai dengan berbagai mitra dagang.

    Pemerintahan Trump telah menyatakan tarif-tarif yang diumumkan pada bulan April akan mulai berlaku pada 1 Agustus, bukan 9 Juli, bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dengan AS.

    Pada April kemarin, Trump mengumumkan jeda selama 90 hari terhadap tarif tinggi yang baru saja dia umumkan beberapa hari sebelumnya kepada sebagian besar mitra dagang. Jeda tersebut dijadwalkan berakhir pada hari Rabu ini, yang memicu kekhawatiran di kalangan investor dan mitra dagang AS.

    Tonton juga “Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Trump Siap Negosiasi dengan Xi Jinping soal Nasib TikTok di AS

    Trump Siap Negosiasi dengan Xi Jinping soal Nasib TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump mengaku siap melakukan negosiasi dengan Presiden China Xi Jinping mengenai nasib aplikasi sosial media TikTok di Amerika Serikat (AS).

    Melansir laporan Reuters, Trump mengaku bakal bertemu dengan Xi Jinping atau perwakilan pemerintah China pada Senin (7/7/2025) atau Selasa (8/7/2025) waktu setempat.

    Meski tak merinci secara pasti, Trump memberikan sinyal bahwa pihaknya bersama pemerintah China telah selangkah menuju kesepakatan terkait operational TikTok di AS.

    “Saya pikir kita akan mulai hari Senin atau Selasa untuk berbicara dengan China, mungkin Presiden Xi atau salah satu perwakilannya, tetapi kita akan memiliki kesepakatan,” kata Trump dikutip dari Reuters, Senin (7/7/2025).

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat sempat melakukan pemblokiran aplikasi TikTok di AS pada Januari 2025. Namun demikian, hingga saat ini perusahaan induk TikTok yakni ByteDance diketahui masih terus melakukan negosiasi.

    Pemblokiran TikTok di AS tersebut buntut dari kehendak Trump yang menginginkan untuk memisahkan operasi TikTok menjadi perusahaan baru yang berbasis di AS. Di mana, dalam rencananya aplikasi baru itu sebagian besar sahamnya bakal digenggam oleh investor AS.

    Akan tetapi rencana tersebut ditunda setelah China mengindikasikan ketidaksetujuan usai Trump mengumumkan pengenaan tarif baru yang tinggi untuk barang-barang China.

    Dalam informasi terbarunya, Trump sempat memperpanjang tenggat waktu hingga 17 September 2025 bagi ByteDance untuk dapat melakukan divestasi aset-aset seluruh TikTok di AS.

    Sejalan dengan hal itu, Trump berpandangan bahwa AS memerlukan kesepakatan lanjutan mengenai nasib TikTok di AS dengan China. 

    “Saya tidak begitu yakin, tapi saya pikir begitu. Presiden Xi dan saya memiliki hubungan yang baik dan saya pikir ini bagus untuk mereka. Saya pikir kesepakatan it baik untuk Tiongkok dan baik untuk kita,” pungkasnya.

  • Trump Bakal Kirim Surat ke 12 Negara, RI Dapat Diskon Tarif atau Tetap Kena 32%?

    Trump Bakal Kirim Surat ke 12 Negara, RI Dapat Diskon Tarif atau Tetap Kena 32%?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mulai mengirimkan surat resmi kepada 12 negara mitra dagang untuk memberitahukan kebijakan tarif impor baru mulai besok, Senin (7/7) waktu setempat. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menanti hasil negosiasi untuk lolos dari tarif tinggi hingga 32%.

    Trump mengatakan surat-surat pemberitahuan tersebut telah ia tandatangani dan siap dikirim pada Senin. Ia tak merinci negara mana saja yang masuk dalam daftar penerima surat.

    “Saya menandatangani beberapa surat dan surat-surat itu akan dikirim pada hari Senin, mungkin 12. Beda jumlah uangnya, beda jumlah tarifnya,” kata Trump dikutip dari Reuters, Minggu (6/7/2025).

    Sebelumnya Trump berencana mengirim surat itu Jumat (4/7), namun ditunda karena bertepatan dengan libur nasional AS. Besaran tarif yang dikenakan dalam surat itu disebut berkisar 20-30%, meskipun Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut ada sekitar 100 negara yang kemungkinan akan dikenakan tarif 10%.

    Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan tarif yang Trump umumkan pada April lalu. Kala itu ia memberikan tenggat waktu hingga 9 Juli 2025 bagi negara mitra untuk melakukan negosiasi demi mendapatkan tarif lebih rendah.

    Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak, dengan rencana tarif sebesar 32% untuk semua produk yang diekspor ke AS. Pemerintah RI masih menunggu hasil negosiasi yang telah dilakukan secara intens beberapa waktu terakhir.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia telah menyampaikan second offer kepada AS untuk bisa mendapatkan keringanan tarif, bahkan hingga tarif nol.

    “Tentu kita ingin agar tarif resiprokal tidak dikenakan terhadap Indonesia. (Sampai nol) ya, tapi tentu mereka punya kebijakan tersendiri,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (3/7).

    Sejauh ini baru dua negara yang berhasil mencapai kesepakatan dengan AS, yakni Inggris yang mendapatkan tarif 10% dan Vietnam 20%. Sementara dengan China, Presiden Xi Jinping dan Trump telah sepakat melakukan pengurangan sementara terhadap tarif tinggi pada produk kedua negara.

    (aid/rrd)

  • Putin & Xi Jinping Absen di Pertemuan BRICS, Ada Apa?

    Putin & Xi Jinping Absen di Pertemuan BRICS, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping dipastikan tidak akan datang dalam pertemuan puncak BRICS di Brazil esok hari, Minggu (5/7/2025).

    Hal ini memicu pertanyaan apakah perluasan negara-negara anggota BRICS telah mengurangi nilai ideologis bagi kedua negara pendiri, China dan Rusia.

    Dikutip dari The Guardian, Xi Jinping kerap menghadiri pertemuan puncak BRICS selama 12 tahun terakhir. Namun, kali ini tidak hadir.

    Tidak ada alasan resmi yang diberikan dan China mengirim perdana menteri, Li Qiang untuk hadir di Brazil esok.

    Sementara itu, Putin tengah menghadapi surat perintah penangkapan pengadilan pidana internasional (ICC). Banyak pihak menduga dia memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke Rio de Janeiro sebagai tanda hormat kepada Brazil yang merupakan penanda tangan undang-undang ICC.

    Ini bukan kali pertama Putin tidak hadir di pertemuan BRICS. Sebelumnya pada 2023, dia memutuskan tidak hadir di pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan.

    Saat itu, Presiden Cyril Ramaphosa tidak dapat memberikan jaminan apa pun jika Putin ditangkap di Afrika Selatan. Putin dituduh oleh ICC berperan dalam penculikan dan deportasi puluhan ribu anak-anak Ukraina.

    BRICS, pada perkembangannya, sering sebagai alternatif kelompok negara berkembang untuk mengimbangi kekuatan kelompok negara G7. Dua tahun terakhir, BRICS telah mengalami perluasan pesat baru-baru ini. BRICS, menurut pandangan global, pada prosesnya telah mengencerkan koherensi kapitalisme barat yang diwakili oleh G7.

    Anggota pendirinya adalah Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun, kelompok tersebut tahun lalu berkembang hingga mencakup Indonesia, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, negara-negara dalam berbagai tahap pembangunan ekonomi dan dengan berbagai tingkat antagonisme terhadap barat.

    Penambahan tersebut membuat badan tersebut condong ke arah autokrasi, membuat Brazil, Afrika Selatan, dan India merasa tidak nyaman.

    Brazil mengatakan pengelompokan BRICS hanyalah salah satu tanda tatanan dunia baru yang sedang muncul. Berbicara baru-baru ini di Overseas Development Institute, mantan menteri luar negeri Brazil dan duta besar saat ini untuk Inggris, Antonio Patriota, mengatakan kebijakan luar negeri Donald Trump yang mengutamakan Amerika akan mengubah tatanan dunia dari AS sebagai negara adikuasa menjadi dunia multipolar dengan kekuatan yang tersebar lebih merata.

    “AS, melalui kebijakannya, termasuk mengenai tarif dan kedaulatan, tengah mempercepat transisi menuju multipolaritas dengan berbagai cara,” kata Patriota.

    Ia menambahkan bahwa aliansi baru lain kemungkinan akan terbentuk dan akan menantang distribusi kekuasaan saat ini.

    “Sulit untuk membantah saat ini bahwa Eropa sependapat dengan kebijakan AS mengenai perdagangan atau keamanan atau mengenai keberlanjutan demokrasi, misalnya. Jadi, yang dulunya hanya ada satu kutub barat yang unik, kini mungkin ada dua,” tegasnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video Trump Bilang Sudah Punya Pembeli TikTok, Siapa?

    Video Trump Bilang Sudah Punya Pembeli TikTok, Siapa?

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bilang sudah ada pembeli untuk TikTok. Pernyataan Trump ini disampaikan dalam wawancara eksklusif bersama Fox News di program ‘Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo’. Namun, Trump bilang masih perlu persetujuan dari Presiden China Xi Jinping.

    Trump pada awal bulan ini telah memperpanjang batas waktu hingga 17 September bagi ByteDance untuk melepaskan aset TikTok di AS. Seperti diketahui, UU AS Tahun 2024 mengharuskan TikTok berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari kecuali ByteDance menyelesaikan divestasi aset aplikasi di AS atau menunjukkan kemajuan signifikan untuk penjualan.

    Tonton berita video lainnya, yuk!

  • Donald Trump Kumpulkan Konglomerat AS untuk Beli TikTok, Kini Cari Restu Xi Jinping

    Donald Trump Kumpulkan Konglomerat AS untuk Beli TikTok, Kini Cari Restu Xi Jinping

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat manuver mengejutkan di panggung geopolitik dan bisnis digital.

    Dalam wawancara terbarunya dengan Fox News, Trump mengumumkan bahwa ia secara pribadi telah mengumpulkan sekelompok konglomerat kaya Amerika untuk membeli TikTok—platform video pendek populer yang hingga kini masih berada di bawah kendali ByteDance, perusahaan teknologi asal China.

    “Kami memiliki pembeli untuk TikTok, omong-omong,” kata Donald Trump saat berbicara dalam program Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo pada Minggu 29 Juni 2025 waktu setempat.

    Kisah Penjualan yang Berliku

    Isu penjualan TikTok sebenarnya bukan barang baru. Ketegangan antara Washington dan Beijing sejak era kepemimpinan Trump memang membuat aplikasi ini terus menjadi sasaran tekanan politik.

    Pemerintah AS menuduh TikTok berisiko membahayakan keamanan data warga Amerika karena induk perusahaannya berbasis di China.

    Tahun ini, undang-undang baru yang disahkan di AS mewajibkan ByteDance melepas seluruh aset TikTok di AS sebelum 19 Januari 2025, atau aplikasi tersebut harus berhenti beroperasi di Amerika.

    Sanksi ini dinilai Donald Trump sebagai cara untuk memaksa “kemandirian” platform tersebut dari pengaruh Beijing.

    Donald Trump sendiri, meski tidak lagi menjabat presiden, memainkan peran sentral dalam negosiasi yang berlarut-larut ini. Awal bulan ini, ia memperpanjang tenggat waktu pelepasan TikTok hingga 17 September, dengan dalih memberi waktu untuk pembeli yang cocok.

    Mencari Restu Xi Jinping

    Trump menegaskan bahwa akuisisi TikTok versi Amerika ini tidak akan mulus tanpa restu langsung dari China. Ia percaya Presiden China Xi Jinping, meski bersikap keras dalam negosiasi perdagangan, pada akhirnya akan menyetujui skema penjualan ini.

    “Saya rasa saya mungkin perlu persetujuan China. Saya pikir Presiden Xi mungkin akan melakukannya,” ucap Trump optimistis dalam wawancara tersebut, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.

    Isyarat Donald Trump ini menandakan bahwa ketegangan AS–China di era Biden, terutama soal tarif tinggi yang ia wariskan, masih membayangi kesepakatan bisnis lintas negara.

    Siapa Konglomerat Misterius?

    Sejauh ini, Donald Trump belum membocorkan nama-nama para taipan yang bersedia menjadi pembeli TikTok. Dia hanya menyebut mereka sebagai “orang-orang kaya” yang akan dia ungkapkan ke publik dalam waktu sekitar dua minggu.

    Langkah ini menambah spekulasi, karena sejak wacana pelepasan TikTok pertama kali muncul pada 2020, beberapa nama besar seperti Oracle, Microsoft, hingga Walmart sempat disebut-sebut tertarik. Namun, Trump tidak menjelaskan apakah nama-nama lama tersebut masih ada di lingkaran pembeli.

    Taruhan Besar Jelang Pemilu

    TikTok punya arti politis yang penting bagi Trump. Dalam pemilu lalu, basis pemilih muda—yang notabene pengguna aktif TikTok—menjadi tantangan serius baginya. Beberapa analis menyebut langkah Trump kini adalah strategi ‘2 in 1’: menekan dominasi teknologi China di pasar digital AS, sekaligus merebut hati pemilih muda dengan memberi sinyal bahwa TikTok “diselamatkan” dan tetap bisa diakses.

    Bahkan, Trump secara terbuka mengakui bagaimana TikTok memengaruhi dukungan anak muda dalam pilpres.

    Batas Waktu Menyempit

    Dengan tenggat hukum yang semakin dekat, drama masa depan TikTok di AS pun memasuki babak penentuan. Jika ByteDance gagal melepas asetnya atau tidak menunjukkan kemajuan berarti, maka TikTok wajib menutup operasinya pada 19 Januari mendatang.

    Donald Trump berharap skema yang ia bangun bisa memisahkan operasi TikTok di AS ke perusahaan baru yang benar-benar dikuasai investor lokal. Kesepakatan semacam ini pernah disiapkan pada musim semi lalu, tetapi batal setelah Beijing menolak, terutama karena konflik dagang yang memanas.

    Langkah AS Selanjutnya

    Meskipun Donald Trump bukan lagi presiden, pernyataan kerasnya menegaskan betapa kuatnya pengaruh politisi Partai Republik ini dalam mendikte arah kebijakan teknologi AS–China. Beberapa pihak di Kongres pun mendukung gagasan pembelian TikTok oleh investor Amerika sebagai solusi kompromi ketimbang melarang total.

    Namun, di balik semua drama politik, satu hal yang pasti: masa depan TikTok di Amerika Serikat masih belum aman. Segala keputusan tetap menunggu lampu hijau dari Beijing, sekaligus seberapa besar pengaruh Trump di panggung kekuasaan AS mendatang.***