Tag: Xi Jinping

Jakarta –

Peluang tercapainya terobosan untuk meredakan gesekan dagang pada Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa-Cina pekan depan di Beijing tampak kecil, setelah Cina memangkas jadwal pertemuan dari dua hari menjadi satu hari.

KTT ini awalnya dimaksudkan untuk menandai 50 tahun hubungan diplomatik Uni Eropa-Cina, dan semula dijadwalkan berlangsung di Brussel, Belgia. Namun, Presiden Cina Xi Jinping menolak undangan untuk hadir.

Kini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dijadwalkan menemui Xi atau Perdana Menteri Cina Li Qiang di Beijing.

“Ini menjadi tanda lain terbatasnya kemauan dan ambisi Beijing untuk terlibat dengan Eropa,” kata Alicja Bachulska, peneliti kebijakan Asia di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR), kepada DW. Ia menambahkan, elite Cina kerap memandang Uni Eropa (UE) sebagai kekuatan menengah dengan pengaruh terbatas dalam negosiasi dagang.

Keluhan Uni Eropa tidak digubris

Defisit dagang UE dengan Cina, yang saat ini mencapai €400 miliar atau sekitar Rp6.900 triliun per tahun, merupakan sumber prahara terbesar. Jumlah defisit diperparah oleh terbatasnya akses produsen Eropa ke pasar Cina.

Perkaranya, kebijakan industri Cina cenderung menguntungkan produsen domestik lewat subsidi besar-besaran, kontrak pemerintah, dan regulasi yang memihak.

Pejabat UE menyebut kebijakan ini menyebabkan kelebihan kapasitas produksi, yang berujung pada “dumping” kendaraan listrik (EV) murah Cina ke pasar Eropa dan merugikan industri otomotif lokal.

UE telah memberlakukan tarif hingga 45% pada EV asal Cina, serta menuntut pembatasan produksi dan pembukaan akses pasar yang setara bagi impor dari UE.

Sebaliknya, Cina mengusulkan penggantian tarif dengan komitmen harga minimum serta konsesi lainnya.

Pada April lalu, kekhawatiran atas praktik dagang Cina ini mendorong UE membentuk Satuan Tugas Pengawasan Impor untuk melindungi pasar dalam negeri. Gugus tugas ini bisa memicu diberlakukannya bea anti-dumping atau langkah perlindungan lain dari UE.

Satuan tugas itu mencatat adanya lonjakan ekspor Cina ke UE sebesar 8,2% pada April dibandingkan tahun 2024, yang diduga akibat pengalihan ekspor Cina dari Amerika Serikat (AS) ke UE untuk menghindari tarif Donald Trump.

Cina membantah telah memberi keuntungan khusus kepada produsen domestik dan sebaliknya menuduh UE melakukan proteksionisme. Beijing membenarkan kebijakannya dengan dalih keamanan nasional dan pembangunan ekonomi.

Perusahaan Eropa frustrasi atas pembatasan logam tanah jarang Cina

Saat negosiator UE gagal membuka akses signifikan ke pasar Cina, dominasi Beijing atas pasokan logam tanah jarang, yang merupakan bahan penting untuk teknologi bersih, cip, dan peralatan medis, menjadi sumber konflik besar lainnya.

Menurut Komisi Eropa, 98% pasokan logam tanah jarang dan magnet tanah jarang UE berasal dari Cina.

Pembatasan ekspor logam tanah jarang yang diberlakukan Cina tahun lalu itu menyebabkan gangguan rantai pasok dan penghentian produksi di berbagai perusahaan Eropa. Nilai ekspor logam tanah jarang dari Cina ke UE pun anjlok 84% menjadi hanya $15,1 juta (sekitar Rp246 miliar) dalam lima bulan pertama 2025, menurut data bea cukai Cina.

Pada KTT G7 bulan Juni di Kanada lalu, von der Leyen menuduh Cina melakukan “pemaksaan” dan “pemerasan” terkait pembatasan tersebut. Ia menegaskan, “tidak seharusnya satu negara menguasai 80–90% pasar bahan mentah penting dan produk turunannya, seperti magnet.”

Pemerintah Cina menolak kritik itu. Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa “pola pikir” Uni Eropa perlu “diseimbangkan kembali.”

Meski Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic berhasil menegosiasikan pelonggaran ekspor logam tanah jarang lewat “jalur hijau” bagi beberapa produsen UE, banyak perusahaan tetap mengeluh karena proses persetujuannya terlalu lambat dan menyebabkan gangguan rantai pasok.

Uni Eropa sendiri telah memiliki anti-koersi untuk memantau pemaksaan ekonomi seperti yang dilakukan Cina. Kini, semakin banyak suara yang mendesak pengambil kebijakan UE untuk bersikap lebih tegas terhadap Beijing, termasuk dengan tarif tambahan, larangan pengadaan, atau langkah lainnya.

“Kita perlu menyampaikan pesan bahwa Eropa akan bersikap tegas dan memiliki alat seperti ajti-koersi itu, jika situasi memaksa,” kata Bachulska. “Namun, semua itu butuh kemauan politik untuk dijalankan.”

Masalah Trump, peluang atau jebakan bagi Cina?

Beberapa pengamat UE melihat aturan tarif Presiden AS Donald Trump, yang mengguncang hubungan trans-Atlantik, sebagai peluang bagi UE untuk mengatur ulang relasi dengan Cina. Karena mengalami hambatan besar dalam perdagangannya dengan AS, kini Cina makin membutuhkan Eropa dan bisa didorong untuk memberi konsesi pada KTT pekan depan.

“Saya rasa pandangan seperti itu sangat naif,” ujar Bachulska. “Cina sudah memenangkan babak pertama perang dagang dengan AS, dan ada keyakinan kuat bahwa waktu berpihak pada mereka, dalam negosiasinya dengan Uni Eropa.”

Presiden Xi sedang menggeser arah perekonomian Cina dari pertumbuhan kuantitas menuju “pembangunan berkualitas tinggi” yang mengutamakan teknologi baru, permintaan domestik, keamanan, dan lingkungan.

Cina juga sudah mulai menantang dominasi teknologi Barat, termasuk di bidang kecerdasan buatan, superkomputer, dan produksi kendaraan listrik. Dalam beberapa bidang seperti teknologi komunikasi 6G, Cina bahkan telah melampaui negara-negara Barat.

Beberapa analis menilai UE masih meremehkan ancaman ekonomi Cina dan belum mengadopsi pendekatan yang lebih keras untuk melawan praktik dagang yang tidak adil.

“Ada kecenderungan mengesampingkan isu Cina di Eropa karena terlalu banyak masalah lain,” ujar Bachulska, merujuk pada perang di Ukraina dan sengketa dagang UE dengan Trump. “Cina tampak seperti tantangan yang jauh secara geografis, [tapi] dampak dari kebijakan Cina akan segera dirasakan Eropa.”

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Khoirul Pertiwi

Editor: Rizki Nugraha

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini