Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • Ditekan Pemerintah, Kaum Feminis China Teruskan Perlawanan

    Ditekan Pemerintah, Kaum Feminis China Teruskan Perlawanan

    Jakarta –

    Menjelang Hari Perempuan Internasional di tahun 2015, lima aktivis muda yang memperjuangkan hak-hak perempuan Cina – Wang Man, Zheng Churan, Li Maizi, Wei Tingting, dan Wu Rongrong – ditahan polisi di Beijing dan Guangzhou.

    Kampanye yang mereka rencanakan sebenarnya sederhana yakni meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di transportasi umum.

    Mereka pun didakwa dengan tuduhan “pertengkaran dan provokasi,” ‘pasal karet’ yang kerap dituduhkan kepada para aktivis. Kasus “Feminist Five” dengan cepat menjadi peristiwa penting, baik di dalam negeri maupun di skala internasional, menandai titik balik gerakan feminis di negara tersebut.

    Salah satu dari Feminist Five, Li Maizi (alias Li Tingting), mengaku kepada DW bahwa penahanan itu meninggalkan trauma mendalam: “Untuk waktu yang lama, setiap kali saya mendengar ketukan di pintu, saya merasakan ketakutan yang luar biasa,” ujarnya. Namun, ia percaya penangkapannya memberi efek paradoks yang justru memperkuat kesadaran feminis di Cina.

    Kasus ini menarik perhatian global dan membantu membangkitkan kesadaran publik tentang pelecehan seksual. Sepuluh tahun kemudian, kesadaran terhadap kesetaraan gender meningkat, dengan lebih banyak perempuan dan komunitas LGBTQ+ menyuarakan kekerasan dan diskriminasi.

    Namun, ruang bagi gerakan feminis untuk bersuara kian menyempit. Konten feminis kerap disensor dan pihak berwenang kian memperluas pembungkaman.

    Pembungkaman “Feminist Voices”

    Pada 2018, Feminist Voices, media feminis terkemuka, dilarang dari WeChat dan Weibo. Tencent, pemilik WeChat menuduh mereka “mengganggu ketertiban sosial, keamanan publik, dan keamanan nasional,” setelah kampanye antipelecehan seksual di Hari Perempuan Internasional berjudul “Panduan Perjuangan di Hari Perempuan”, diunggah pada platform tersebut. Setelah akun Feminist Voice dihapus, akun pengguna yang menyuarakan dukungan akan postingan tersebut turut dihentikan, bahkan nama serta logo Feminist Voices diblokir dari pencarian.

    Insiden ‘Xiao Meili’ dan gelombang pemblokiran yang kian meluas

    Pada Maret 2021, aktivis feminis Xiao Meili dilecehkan di sebuah restoran di Chengdu setelah meminta pria di meja sebelahnya untuk tidak merokok. Ia menjadi sasaran hinaan seksis, bahkan disiram air panas. Video kejadian ini viral, banyak perempuan membagikan pengalaman serupa tentang agresivitas laki-laki di ruang publik.

    Namun, solidaritas berubah menjadi ancaman ketika influencer nasionalis mengumbar riwayat Xiao Meili, menudingnya sebagai musuh negara dengan mengangkat foto lama yang menampilkan dukungannya terhadap Hong Kong, melabelinya sebagai “separatis Hong Kong.”

    Akun Weibo milik Meili diblokir permanen sehingga ia tak lagi bisa membela diri. Setelah itu, banyak akun feminis pendukungnya di Weibo dilarang atau dihentikan, termasuk yang memiliki ratusan ribu pengikut.

    Penyensoran meluas ke akun-akun feminis di WeChat yang dituduh “menghasut konfrontasi gender.” Produk yang mengandung kata “feminisme” di toko daring Taobao dihapus dengan alasan mengandung “informasi terlarang,” sementara Taobao mengklaim sebagai “platform netral.”

    Selanjutnya lebih dari selusin kelompok feminis di jejaring sosial Douban dibubarkan, nama kelompok-kelompok tersebut dilabeli sebagai konten sensitif, postingan mereka otomatis dihapus. Douban membenarkan penghapusan ini, menuduhnya sebagai “konten politik dan ideologis yang ekstrem, radikal.”

    Gerakan #MeToo di Cina: Inspirasi dan penindasan

    Gerakan #MeToo di Cina dimulai pada awal 2018 ketika Luo Qianqian, lulusan Universitas Beihang, secara terbuka menuduh mantan profesornya Chen Xiaowu melakukan pelecehan seksual. Keberaniannya menginspirasi banyak orang untuk berbagi pengalaman serupa, mendorong percakapan luas tentang ketidaksetaraan di tempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak-hak reproduksi.

    Kasus-kasus besar pun mencuat, termasuk tuduhan terhadap pembawa acara TV Zhu Jun oleh Zhou Xiaoxuan (atau “Xuanzi”), serta tuduhan penyerangan seksual oleh petenis Peng Shuai terhadap mantan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli. Setiap kasus memicu perhatian publik yang besar, namun juga diikuti oleh ‘sensor kilat’. Kata kunci seperti “#MeToo” dan homofon “mi tu” ( “kelinci beras”) yang digunakan aktivis menghindari filter turut diblokir di Weibo, unggahan yang mendukungnya dihapus, dan banyak akun yang dihentikan.

    Unggahan Peng Shuai bahkan lenyap dalam hitungan menit, sementara pencarian dengan kata-kata seperti “tenis”, “wakil perdana menteri”, atau “perdana menteri dan saya” turut diblokir. Represi ini juga merambah ke dunia nyata – pada 2021, jurnalis Huang Xueqin yang menjadi tokoh penting #MeToo ditahan, dan pada 2024 dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena “menghasut subversi terhadap kekuasaan negara.”

    Ketika korban dituding sebagai pelaku

    Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi tren yang mengkhawatirkan di mana korban justru distigmatisasi sebagai pelaku. Li Maizi menyoroti bahwa perempuan yang membawa kasus pelecehan ke pengadilan sering menghadapi gugatan balik: “Biaya untuk menuntut keadilan sangat tinggi.”

    Contohnya terjadi pada Juli 2024, ketika Universitas Politeknik Dalian berencana mengeluarkan seorang mahasiswi karena memiliki “hubungan yang tidak pantas dengan orang asing,” dengan dalih merusak “reputasi negara dan universitas.” Kritikus menyebut keputusan ini diskriminatif dan mencerminkan norma patriarki yang menilai perempuan lewat kesucian dan kehormatan nasional.

    Feminisme yang mengancam politik

    Pemerintah Cina memandang feminisme sebagai ideologi asing yang mengancam stabilitas. Para feminis dicap sebagai agen “pengaruh asing.” Lü Pin, pendiri Feminist Voice, mengatakan: “tidak ada lagi platform media sosial di Cina yang ramah terhadap perempuan atau topik-topik feminis.”

    Li Maizi mencatat bahwa feminisme di Cina kini sangat politis, dengan Federasi Perempuan Cina membedakan antara feminisme barat dan “perspektif Marxis tentang perempuan.” Menurut Lü: “Ketika orang-orang ‘dipecah’ secara daring, hal itu melemahkan kekuatan kolektif gerakan.”

    Pembingkaian feminisme sebagai ideologi barat dimanfaatkan oleh blogger yang nasionalis untuk menyerang gerakan ini sambil melanggengkan kekerasan berbasis gender.

    Bagaimana masa depan gerakan feminis di Cina?

    Di tengah penurunan angka kelahiran, pemerintah mendorong perempuan kembali ke peran tradisional. Presiden Xi Jinping bahkan meminta agar kaum muda “dibimbing menuju pandangan yang benar tentang pernikahan dan keluarga.”

    Feminisme pun dianggap ‘meruntuhkan kekuasaan negar’a karena menekankan otonomi dan hak reproduksi. Meski menghadapi tekanan besar, Li Maizi tetap optimis: “Gerakan feminis Cina maju secara bergelombang, dengan berbagai kemunduran dan perlawanan di sepanjang jalan. Namun, di mana pun ada penindasan, pasti ada perlawanan. Feminisme di Cina tidak akan berhenti.”

    Saat ini, gerakan feminis lebih terdesentralisasi dan bertumpu pada individu yang berani bersuara. Sepuluh tahun setelah Feminist Five, feminisme di Cina semakin hidup dalam kesadaran masyarakat, meskipun terus dibungkam secara sistematis. Kelangsungannya kini bergantung pada ketahanan, kreativitas, dan keberanian individu – bahkan ketika suara mereka dibungkam.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Aksi Massa Perempuan di DPR, Tuntut Keadilan Bagi Korban Demo” di sini:

    (ita/ita)

  • Tekan Putin, Trump Desak Eropa Kenakan Tarif 100% ke China-India

    Tekan Putin, Trump Desak Eropa Kenakan Tarif 100% ke China-India

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta agar Uni Eropa (UE) menjatuhkan tarif hingga 100% ke China dan India. Hal ini sebagai upaya untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang dengan Ukraina.

    China dan India merupakan pembeli utama minyak Rusia. Oleh karena itu, kedua negara itu dinilai mempunyai peran penting dalam menjaga perekonomian Rusia di tengah invasi yang terus dilakukan ke Ukraina sejak 2022 lalu.

    Menurut pejabat yang mengetahui persoalan ini, Trump menyampaikan permintaan ini saat mengikuti rapat virtual pada Selasa (9/9/2025) waktu setempat bersama pejabat senior AS dan UE di Washington. Pertemuan tersebut membahas upaya untuk meningkatkan beban ekonomi Moskow.

    Diplomat Uni Eropa mengatakan AS siap mengikuti tarif yang serupa dilakukan UE ke India dan China. Hal ini semakin membuat bea impor dari kedua negara itu semakin melonjak ke AS.

    “Mereka berkata, ‘Kami akan melakukan ini tetapi Anda harus melakukannya bersama kami,” kata diplomat itu, dikutip dari Reuters, Rabu (10/9/2024).

    Upaya ini diumumkan setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri KTT pekan lalu. Dilaporkan Financial Times, Trump mengancam akan mengenakan tarif tinggi ke China dan India karena masih membeli minyak dari Rusia.

    Trump telah mengenakan tambahan tarif ke India 25% karena masih terus membeli minyak Rusia. Namun, China belum secara khusus menjadi target kenaikan tarif akibat pembelian minyak Rusia.

    (acd/acd)

  • Tekan Rusia, Trump Desak Uni Eropa Kenakan Tarif 100% terhadap India dan China

    Tekan Rusia, Trump Desak Uni Eropa Kenakan Tarif 100% terhadap India dan China

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Uni Eropa (UE) menjatuhkan tarif hingga 100% terhadap India dan China sebagai bagian dari upaya bersama menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina.

    Menurut tiga pejabat yang mengetahui persoalan ini dilansir dari Financial Times pada Rabu (10/9/2025), permintaan itu disampaikan Trump saat dirinya mengikuti rapat virtual pada Selasa (9/9/2025) waktu setempat bersama pejabat senior AS dan UE di Washington. 

    Pertemuan tersebut membahas langkah untuk meningkatkan beban ekonomi bagi Moskow.

    “Kami siap melangkah, siap saat ini juga, tetapi hanya akan melakukan ini jika mitra Eropa bersedia bergerak bersama kami,” ujar seorang pejabat AS.

    Pejabat lainnya menambahkan bahwa Washington siap mengikuti tarif yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap China dan India. Hal ini berpotensi memicu kenaikan lebih lanjut atas bea impor kedua negara ke AS.

    Usulan Trump ini muncul di tengah kesulitan AS mencapai kesepakatan damai dan meningkatnya serangan udara Rusia terhadap Ukraina.

    “Pandangan presiden jelas: mari kita kenakan tarif besar-besaran dan terus pertahankan tarif itu sampai China setuju berhenti membeli minyak Rusia. Tidak banyak opsi lain bagi minyak tersebut,” kata seorang pejabat AS.

    Langkah Trump tersebut diumumkan setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi mempererat hubungan dalam KTT pekan lalu.

    Bulan lalu, AS telah menaikkan tarif impor India hingga 50% akibat pembelian minyak Rusia, memicu ketegangan dengan negara Asia Selatan itu. Namun, pada Selasa malam Trump menulis di Truth Social bahwa negosiasi dagang dengan India tetap berjalan dan mengisyaratkan akan berakhir sukses.

    “India dan Amerika Serikat tengah melanjutkan perundingan untuk mengatasi hambatan perdagangan antara kedua negara. Saya menantikan pembicaraan dengan sahabat baik saya, Perdana Menteri Modi, dalam beberapa minggu mendatang,” tulis Trump.

    Adapun China belum secara khusus menjadi target tarif akibat pembelian minyak Rusia. Pada April lalu, Trump sempat menaikkan tarif impor China secara tajam, namun kemudian dikurangi pada Mei setelah terjadi gejolak pasar yang signifikan.

    Dalam diskusi di Washington, pejabat UE yang dipimpin Kepala Sanksi David O’Sullivan berdialog dengan pejabat senior Departemen Keuangan AS. Menurut sumber, ibu kota-ibu kota Eropa tengah membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap China dan India karena membeli minyak serta gas Rusia. 

    Namun, banyak pihak masih berhati-hati mengingat hubungan dagang erat UE dengan Beijing dan New Delhi.

    Diplomat AS di Eropa juga menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak akan menjatuhkan sanksi berat kepada pembeli energi Rusia tanpa partisipasi UE. Terlebih, sejumlah negara Eropa sendiri masih mengimpor produk energi dari Rusia.

    “Pertanyaannya, apakah Eropa punya kemauan politik untuk mengakhiri perang ini?. Setiap langkah tentu akan mahal, dan agar presiden melakukannya, kami membutuhkan mitra Eropa, idealnya seluruh mitra internasional. Kita akan berbagi beban bersama,” ujar seorang pejabat.

  • Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Dalam dunia multipolar, Indonesia bukan sekadar bagian dari percakapan global, melainkan penentu arah percakapan itu sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Isu yang berkembang di kalangan masyarakat berkembang dengan sangat dinamis dalam beberapa waktu terakhir.

    Namun ingatan publik mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia pada 3 September 2025 di China terus membekas.

    Ada makna yang mendalam yang menarik untuk dikupas kembali, bahwa kehadiran Presiden Prabowo ke China saat itu bukan sekadar undangan diplomatik, melainkan pesan geopolitik yang tajam.

    Ketika Beijing menggelar parade militer terbesar dalam sejarahnya, Indonesia tampil di panggung global dengan makna yang jauh melampaui seremoni peringatan.

    Posisi berdiri Presiden Prabowo sejajar dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bukan hanya soal protokoler. Tetapi ini seperti simbol pergeseran peran Indonesia sebagai penyeimbang di tengah peta kekuatan dunia yang sedang berubah.

    Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kapabilitas militernya. Pameran tank generasi keempat, jet tempur siluman, sistem tanpa awak, dan rudal hipersonik anti-kapal menjadi bukti kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat dalam menghadapi tantangan global.

    Namun, di balik kekuatan senjata, pesan strategis Beijing jauh lebih dalam bahwa Tiongkok menegaskan posisinya sebagai poros utama dalam tatanan dunia multipolar.

    Indonesia, melalui kehadiran Presiden Prabowo, memberi sinyal bahwa Jakarta tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pemain kunci yang siap menentukan arah kebijakan kawasan Indo-Pasifik.

    Indonesia berada di pusat perhatian karena memiliki posisi unik. Secara geografis, Indonesia adalah gerbang strategis di jalur perdagangan global, penghubung Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus salah satu kunci keamanan maritim di kawasan.

    Dengan populasi 270 juta jiwa dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memegang peran penting dalam menentukan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

    Kehadiran Indonesia di Beijing menegaskan posisinya sebagai bridge builder alias negara yang menjaga komunikasi dengan semua pihak, tanpa berpihak secara eksklusif pada salah satu blok kekuatan.

    Situasi geopolitik saat ini sedang bergerak cepat. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin intens, bukan hanya dalam perdagangan dan teknologi, tetapi juga keamanan regional, khususnya di Laut Cina Selatan.

    Dalam konteks ini, Indonesia menjaga perannya sebagai negara nonblok dengan politik luar negeri bebas aktif.

    Diplomasi Jakarta memastikan kemitraan strategis dengan Tiongkok dapat terus berkembang, terutama dalam perdagangan, investasi, transisi energi, dan ekonomi digital, tanpa mengorbankan hubungan erat dengan Amerika Serikat, Jepang, dan mitra Barat lainnya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam politik internasional yang semakin nyata, terutama ketika perdagangan dan keuangan dipakai sebagai senjata politik oleh negara-negara besar.

    Pesan itu dia sampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang diikuti sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Senin (8/9/2025) malam.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, kehadiran BRICS tidak hanya penting, tetapi harus menjadi pilar baru dalam menjaga keseimbangan global.

    Dia menyebut Indonesia mendukung penuh setiap langkah yang memperkuat peran BRICS di panggung dunia.

    “Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkapnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama di antara anggota untuk memperkuat posisi BRICS dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

    “Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” lanjutnya.

    Dukungan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen Indonesia yang siap mempererat hubungan dengan semua anggota BRICS. 

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” tegasnya.

  • Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya BRICS memperkuat perannya di tengah situasi global yang diwarnai praktik standar ganda dan ketidakpastian geopolitik.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting bersama para pemimpin negara anggota termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Brazil Lula da Silva selaku ketua BRICS 2025 Senin (8/9/2025)

    “Indonesia menganggap BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan yang sangat kuat dalam situasi geopolitik internasional saat ini,” kata Prabowo.

    Dalam forum itu, Prabowo menyoroti fenomena standar ganda yang menurutnya semakin sering terjadi. Dia menilai hukum internasional kerap diabaikan dan kekuasaan lebih menentukan daripada kebenaran. 

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata,” ungkapnya.

    Prabowo menekankan BRICS kini memiliki posisi strategis, dengan lebih dari 55% populasi dunia dan kontribusi 40% terhadap GDP global. Menurutnya, kekuatan besar ini harus dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan dan memperkuat solidaritas internasional.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar—sumber daya kritis,” jelasnya.

    Dia juga mendukung gagasan Presiden China Xi Jinping terkait pentingnya keterbukaan dan koordinasi antaranggota BRICS.

    “Saya sangat mendukung konsep yang diberikan oleh Presiden China. Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Prabowo menilai momentum saat ini tepat bagi BRICS untuk menunjukkan peran lebih besar di dunia internasional.

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” pungkasnya.

  • Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting, dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Senin (8/9/2025). Menurutnya perdagangan dan keuangan global sering dimainkan sebagai senjata politik di dunia.

    Bahkan Prabowo mengatakan, praktik standar ganda sering muncul dalam penerapan hukum internasional.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double bahkan triple standard, dimana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini, saatnya BRICS terus berkembang,” kata Prabowo, mengutip keterangan.

    Untuk itu, Prabowo mendukung langkah yang diambil BRICS dalam memperkuat kerja sama multilateral.

    Menurutnya BRICS juga telah menjadi pilar kuat dalam tatanan ekonomi global. Terlebih aliansi ekonomi dan politik dari negara berkembang ini telah merepresentasikan kekuatan ekononi, populasi, pasar, dan sumber daya alam terbesar di dunia.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar – sumber daya kritis,” kata Prabowo.

    Prabowo menekankan dengan kekuatan itu, BRICS kian menjadi salah satu poros kekuatan global yang harus diperkuat.

    “KIta harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi satu sama lain,” katanya.

    Pertemuan kali ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.

    Awalnya Presiden Brasil membuka virtual meeting ini dengan memberikan pandanganannya. Kemudian dilanjut pernyataan dari Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian dilanjut Presiden Prabowo Subianto.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara Nasional 8 September 2025

    Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara Nasional 8 September 2025

    Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting dari kediaman pribadinya di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025).
    Pertemuan yang dilaksanakan secara daring ini mempertemukan para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas isu-isu global yang menjadi perhatian bersama.
    Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
    Ada pula Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.
    Presiden Brasil Lula da Silva membuka virtual meeting dengan memberikan pandangannya.
    Setelahnya, Presiden RRT Xi Jinping dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyampaikan pandangan di urutan kedua dan ketiga.
    Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan dan posisi Indonesia terkait sejumlah isu global pada urutan keempat.
    Kepala negara menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap berbagai inisiatif yang dihasilkan dalam forum BRICS.
    “Kami sepenuhnya mendukung inisiatif-inisiatif yang telah diambil. Kami mengapresiasi kepemimpinan Presiden Lula dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih erat dengan seluruh negara BRICS,” ucap Presiden Prabowo, Senin.
    Forum BRICS tersebut menjadi sarana bagi para pemimpin untuk bertukar pandangan terkait perkembangan ekonomi dunia dan kondisi sistem multilateral saat ini.
    Situasi geopolitik dan dinamika ekonomi global turut memberi pengaruh terhadap stabilitas perdagangan internasional serta prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dibahas Xi Jinping-Putin, Transplantasi Organ Bukan Jaminan Manusia Hidup Abadi

    Dibahas Xi Jinping-Putin, Transplantasi Organ Bukan Jaminan Manusia Hidup Abadi

    Jakarta –

    Percakapan tak terduga terjadi antara pemimpin China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu di parade militer Beijing. Mereka terekam berbicara tentang kemungkinan hidup hingga 150 tahun dengan bantuan transplantasi organ.

    Seorang penerjemah, berbicara atas nama Putin, memberi tahu Xi bahwa organ manusia dapat ditransplantasi berulang kali “sehingga seseorang bisa menjadi lebih muda dan lebih muda” terlepas dari usia, bahkan mungkin dapat menunda penuaan “tanpa batas waktu”.

    “Diprediksi bahwa pada abad ini mungkin bisa hidup hingga 150 tahun,” tambahnya.

    Transplantasi Organ Bukan Tiket Menuju Kehidupan Abadi

    Diberitakan BBC, transplantasi organ terbukti menyelamatkan nyawa, namun bukan jaminan hidup abadi. Umur organ yang ditransplantasikan tergantung pada kesehatan donor dan penerima.

    Rata-rata, ginjal dari donor hidup dapat bertahan 20-25 tahun, sementara dari donor yang sudah meninggal sekitar 15-20 tahun. Organ lain memiliki rentang hidup lebih pendek: hati sekitar 20 tahun, jantung 15 tahun, dan paru-paru hampir 10 tahun. Setiap operasi juga membawa risiko besar, dan pasien harus mengonsumsi obat anti-penolakan yang kuat seumur hidup, yang memiliki efek samping.

    Organ Buatan Khusus dari Hewan

    Para ilmuwan sedang berupaya menciptakan organ yang tidak akan ditolak oleh tubuh penerima, menggunakan babi yang telah dimodifikasi secara genetik sebagai donor. Dengan menggunakan alat pengedit gen CRISPR, mereka menghilangkan gen babi tertentu dan menambahkan gen manusia agar organ lebih kompatibel.

    Organ babi dianggap ideal karena ukurannya yang kurang lebih sama dengan organ manusia. Meskipun dua pasien yang menjadi pionir di bidang xenotransplantasi ini telah meninggal, prosedur mereka telah membantu memajukan ilmu transplantasi antar-spesies ini.

    Menciptakan Organ Manusia Baru

    Penelitian lain yang sedang dieksplorasi adalah menumbuhkan organ baru menggunakan sel manusia sendiri. Sel punca (stem cells) memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi semua jenis sel atau jaringan.

    Meskipun belum ada kelompok riset yang berhasil membuat organ manusia yang sepenuhnya fungsional dan siap ditransplantasi, para ilmuwan semakin dekat.

    Di Inggris, para peneliti berhasil membangun kembali kelenjar timus, organ penting dalam sistem kekebalan tubuh, menggunakan sel punca manusia dan media rekayasa hayati. Namun, semua kemajuan ini bertujuan untuk mengobati penyakit, bukan untuk membuat orang hidup hingga 150 tahun.

    Halaman 2 dari 3

    (kna/kna)

  • AS Selidiki Email Malware yang Targetkan Perundingan Dagang dengan China

    AS Selidiki Email Malware yang Targetkan Perundingan Dagang dengan China

    Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Amerika Serikat (AS) tengah menyelidiki email palsu yang mengatasnamakan seorang anggota Partai Republik dan berisi malware.

    FBI menduga email ditujukan untuk memberikan akses kepada China terhadap informasi perundingan dagang pemerintahan Donald Trump dengan Beijing. 

    Melansir laman Reuters pada Senin (8/9/2025) email berisi malware tersebut tampak dikirim oleh Anggota DPR AS John Moolenaar pada Juli lalu kepada sejumlah asosiasi perdagangan, firma hukum, serta lembaga pemerintah di AS. 

    Menurut para analis siber, serangan itu ditelusuri berasal dari kelompok peretas APT41 yang diyakini berhubungan dengan intelijen China. Moolenaar, yang dikenal sebagai pengkritik keras Beijing, saat ini menjabat sebagai ketua komite kongres yang fokus pada persaingan strategis antara AS dan China, termasuk ancaman terhadap keamanan nasional AS. 

    Email palsu ini disebut sebagai operasi peretasan terbaru yang dikaitkan dengan Beijing dan bertujuan memperoleh informasi terkait rekomendasi kepada Gedung Putih dalam perundingan dagang yang sensitif.

    Kedutaan Besar China di Washington menanggapi dengan mengatakan tidak mengetahui detail kasus tersebut. Pihaknya menekankan semua negara menghadapi serangan siber yang sulit dilacak. 

    “China dengan tegas menentang dan memerangi segala bentuk serangan maupun kejahatan siber. Kami juga menolak keras upaya menyudutkan pihak lain tanpa bukti kuat,” demikian pernyataan resmi yang dikirim melalui email.

    Menurut WSJ, email berisi malware itu pertama kali dikirim tak lama sebelum perundingan dagang AS-China di Swedia, yang kemudian menghasilkan perpanjangan gencatan senjata tarif hingga awal November. 

    Pada periode tersebut, Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping dijadwalkan bertemu dalam sebuah konferensi ekonomi di Asia. Email itu memuat ajakan untuk meninjau rancangan undang-undang terlampir dengan kalimat: Pandangan Anda sangat penting. 

    Apabila lampiran dibuka, malware di dalamnya berpotensi memberi akses luas kepada para peretas terhadap lembaga atau kelompok sasaran. Namun, belum dapat dipastikan apakah upaya peretasan itu berhasil. WSJ melaporkan, Kepolisian Capitol tengah melakukan penyelidikan, meski menolak memberikan komentar. 

    FBI dalam pernyataannya kepada Reuters mengatakan pihaknya mengetahui situasi tersebut dan sedang bekerja sama dengan mitra terkait untuk mengidentifikasi serta mengejar pelaku. Dalam pernyataan terpisah kepada WSJ, Moolenaar menyebut serangan itu sebagai bukti lain dari operasi siber China yang bertujuan mencuri strategi AS. 

    “Kami tidak akan gentar,” tegasnya.

    Kasus ini terungkap setelah staf di komite yang dipimpin Moolenaar menerima sejumlah pertanyaan aneh mengenai email tersebut, menurut sumber yang dikutip WSJ.