Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Jakarta –

    Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang akan membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut, ketika menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip non-nuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata Akira Kawasaki, anggota komite eksekutif NGO Peace Boat yang berbasis di Jepang, sekaligus koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat bahwa Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut, “padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki.”

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Tokyo soroti perubahan kebijakan nuklir

    Kontroversi muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip non-nuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971.

    Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran, dengan mengatakan bahwa tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    Pemerintah juga akan meninjau kembali belanja pertahanan dan akan menyusun proposal yang mencakup seluruh aspek keamanan nasional pada akhir April 2026.

    Penolakan terhadap rencana tersebut sangat tegas.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan, “mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi.”

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau “tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius,” dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    “Namun, mengabaikan idealisme Jepang akan menghancurkan puluhan tahun upaya menuju penghapusan senjata nuklir. Hal itu juga akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga,” tambahnya.

    Penyintas pimpin penolakan atas nuklir

    Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi, menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus “memimpin” dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji bahwa dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo, atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H-, juga mengkritik, dengan mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025, menyatakan bahwa mereka “menolak keras” upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan bahwa para penyintas Hiroshima dan Nagasaki “tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir.”

    Terumi Tanaka, seorang anggota kelompok tersebut yang berusia 92 tahun, mengatakan kepada Kyodo News Agency bahwa senjata nuklir adalah “alat setan.”

    Menurut Akira Kawasaki, jajak pendapat berulang selama dekade terakhir menunjukkan bahwa sekitar 70% warga Jepang mendukung pemeliharaan tiga prinsip non-nuklir, meskipun ketegangan geopolitik di kawasan tersebut telah meningkat.

    Ketegangan tersebut meningkat lebih tajam baru-baru ini setelah Takaichi menyatakan bahwa serangan Cina terhadap Taiwan akan menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang dan akan memerlukan pengerahan Pasukan Pertahanan Jepang.

    Ketegangan politik Cina-Jepang meningkat

    Beijing dan Tokyo sejak saat itu saling melontarkan kritik. Cina mulai menyiarkan video propaganda anti-Jepang, meningkatkan sanksi ekonomi, dan menuduh Tokyo memicu ketegangan regional.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berkomentar secara publik tentang perselisihan antara Cina dan Jepang. Namun, dalam panggilan telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin (24/11), Xi mengatakan kepada Trump bahwa “kembalinya Taiwan ke Cina merupakan bagian penting dari visi Beijing terhadap tatanan dunia,” menurut laporan kantor berita resmi Cina, Xinhua.

    Pada Minggu (23/11), Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengunjungi Pulau Yonaguni di barat daya Kepulauan Okinawa dan hanya berjarak 110 kilometer dari Taiwan. Kunjungan itu bertujuan untuk memeriksa lokasi rencana penempatan baterai rudal Surface-to-air missiles (SAM) jarak menengah yang baru.

    Perdebatan nuklir Jepang picu kekhawatiran

    Cina menanggapi dengan menyatakan bahwa penempatan tersebut merupakan upaya untuk “menciptakan ketegangan regional dan memicu konfrontasi militer.”

    Tilman Ruff, seorang profesor di Universitas Melbourne dan co-presiden International Physicians for the Prevention of Nuclear War, mengatakan bahwa Jepang telah lama secara efektif turut serta dalam penerimaan senjata nuklir karena bergantung pada payung nuklir AS dan telah membiarkan AS memiliki senjata nuklir di Jepang, termasuk di atas kapal perang.

    Namun, memiliki kemampuan nuklir sendiri akan menjadi langkah besar melampaui itu.

    “Jika Jepang menempatkan senjata nuklirnya sendiri, itu akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan,” jelasnya.

    “Hal itu akan mengganggu stabilitas seluruh Asia Timur Laut dan bisa memicu gelombang proliferasi yang akan membuat Korea Selatan jauh lebih mungkin untuk menempatkan senjata nuklir, semua hal tersebut akan memperburuk perlombaan senjata regional.”

    “Namun, saya rasa ada kekhawatiran yang cukup besar di kalangan masyarakat Jepang,” katanya.

    “Ada sensitivitas yang sangat kuat di Jepang yang didasarkan pada pemahaman dan penolakan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh senjata nuklir.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • IHSG ditutup melemah seiring “profit taking” pelaku pasar

    IHSG ditutup melemah seiring “profit taking” pelaku pasar

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah seiring pelaku pasar melakukan aksi profit taking (ambil untung) di pasar saham Indonesia.

    IHSG ditutup melemah 48,36 poin atau 0,56 persen ke posisi 8.521,89 Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 6,19 poin atau 0,72 persen ke posisi 857,16.

    “Bursa Asia bergerak mixed karena investor melakukan aksi ambil untung,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Dari mancanegara, pernyataan beberapa pejabat The Fed menimbulkan optimisme, yang mana Presiden The Fed New York John Williams memberikan sinyal bahwa ada ruang untuk penurunan suku bunga dalam waktu dekat.

    Seiring dengan itu, Gubernur The Fed Christopher Waller mengatakan pelemahan pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) baru-baru ini membuat pemangkasan suku bunga pada Desember 2025 menjadi masuk akal.

    Terkait perang dagang global, Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump melakukan panggilan telepon, yang menjadi diskusi pertama mereka sejak menyepakati kesepakatan dagang pada bulan lalu, menandakan membaiknya hubungan China dan AS.

    Dari dalam negeri, perlambatan pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 menyoroti berlanjutnya hambatan di sisi permintaan, meskipun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyuntikkan likuiditas sebesar Rp200 triliun pada awal September 2025.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ‘Diampuni’ Xi Jinping, Ini Bukti Jack Ma Kembali Perkasa

    ‘Diampuni’ Xi Jinping, Ini Bukti Jack Ma Kembali Perkasa

    Jakarta –

    November 2020 di Shanghai, IPO Ant Group yang digadang terbesar di dunia dibatalkan secara mendadak oleh regulator China. Pendirinya, Jack Ma, seperti dihukum karena komentarnya yang dianggap mengkritik regulator keuangan. Terjadilah tekanan selama empat tahun terhadap kerajaan bisnis Ma.

    Sejak pembatalan IPO tersebut, nilai valuasi Alibaba lenyap lebih dari USD 400 miliar, bahkan setelah kenaikan saham baru-baru ini. Pada bulan-bulan setelah kegagalan IPO itu, Ma menarik diri dari sorotan publik dan Alibaba tampak terpuruk. Namun, mereka yang mengenal Ma tahu untuk tidak pernah menganggapnya tamat.

    “Ciri khas Jack dan kepribadiannya adalah ia tidak pernah menyerah,” ujar Brian Wong, mantan eksekutif Alibaba dan penulis The Tao of Alibaba yang dikutip detikINET dari CNBC.

    Jangkauan Alibaba sangat luas, mulai pengiriman makanan hingga e-commerce, cloud computing, dan kini juga AI. Alibaba terkadang dibandingkan raksasa teknologi AS, Amazon. Namun, itu bukanl perbandingan setara. “Alibaba sekarang dipandang pemain serius dalam teknologi, tak hanya perusahaan e-commerce,” ujar Duncan Clark, penasihat awal Alibaba.

    Setelah pembatalan IPO Ant Group, Alibaba dan seluruh sektor teknologi China menghadapi kenyataan pahit. Beijing mulai menindak keras perusahaan teknologi domestik dengan memperketat regulasi.

    Salah satu pandangan umum adalah Beijing khawatir dengan kekuasaan para pengusaha di negara tersebut. Kerajaan bisnis Ma harus bertahan menghadapi peraturan yang diperketat dan denda antimonopoli senilai hampir USD 3 miliar pada tahun 2021. Namun Jack Ma dan Alibaba tidak menyerah dan perlahan kini bangkit seiring melunaknya pemerintah China.

    Di Februari, Ma termasuk di antara segelintir pengusaha yang bertemu Presiden Xi Jinping, menandakan dia sudah ‘diampuni’. “Dia berusia awal 60-an sekarang, tapi masih cukup energik. Dia punya rumah dan kapal pesiar dan semua hal itu. Tapi orang bisa merasakan bahwa dia belum selesai,” kata Clark.

    Jack Ma pun kembali terlihat di kantor Alibaba. Alibaba diam-diam berinvestasi dalam kecerdasan buatan di belakang layar. Faktanya, sejak tahun 2016 hal itu sudah menjadi prioritas bagi Alibaba sehingga kini mulai memetik hasilnya.

    “Akselerasi terjadi, sesungguhnya selama tahun-tahun pandemi 2019-2021 ketika mereka benar-benar mulai membangun model dasar dan chip mereka sendiri,” cetus Mark Greeven, profesor di International Institute for Management Development.

    Ketika ChatGPT mengguncang dunia akhir 2022, Alibaba sudah siap hanya beberapa bulan kemudian dengan AI-nya sendiri. Pendekatan Alibaba berbeda dari beberapa pesaingnya di AS. Mereka fokus pada AI open source yang gratis diunduh dan digunakan pengembang. Model-model perusahaan tersebut kini jadi salah satu yang paling populer secara global untuk digunakan oleh developer.

    CEO Eddie Wu pun memperkokoh komitmen Alibaba terhadap transformasi menjadi perusahaan AI. Dalam surat pertamanya kepada karyawan setelah mengambil alih kepemimpinan, Wu menyerukan Alibaba kembali ke pola pikir startup dan menetapkan dua prioritas strategis yakni “utamakan pengguna” dan “berbasis AI.”

    Fokus pada AI telah menguntungkan bisnis cloud perusahaan. Hal ini juga terjadi saat pengembangan AI dibingkai sebagai perlombaan antara perusahaan AS dan China, di mana Alibaba muncul sebagai salah satu pemain kunci.

    “Ke mana pun Anda melihat, apa pun yang Anda sentuh, China bergerak semakin dekat menuju visi mendominasi perlombaan AI tahun 2030 dan Alibaba berpartisipasi serta menjadi pemain penting,” ujar Ashley Dudarenok, pakar digital China.

    (fyk/fyk)

  • China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — China memanfaatkan pertemuan akbar KTT G20 untuk membela kebijakan pembatasan ekspor mineral kritis yang dilakukan pihaknya sekaligus menawarkan inisiatif baru guna meredakan kegelisahan negara berkembang yang bergantung pada pasokan logam tanah jarang (rare earths).

    Isu mineral kritis menjadi sorotan utama pada KTT G20 pertama yang digelar di Afrika selama akhir pekan. 

    Sejumlah sesi khusus membahas topik tersebut, ketika para pemimpin Eropa menghadapi persoalan rantai pasok dan negara-negara belahan dunia selatan (Global South) meminta dukungan agar dapat memperoleh manfaat dari industri yang tengah berkembang pesat, di mana Beijing mendominasi proses pengolahannya.

    Melansir Bloomberg pada Senin (24/11/2025), dalam pidatonya, Perdana Menteri China Li Qiang membela kebijakan China yang harus mengelola secara hati-hati ekspor mineral yang digunakan untuk kebutuhan militer.

    Beberapa jam kemudian, Beijing mengumumkan rincian prakarsa pertambangan global baru bersama negara-negara mitra—langkah yang dipandang sebagai respons atas upaya Amerika Serikat membangun rantai pasok alternatif untuk tanah jarang.

    Li menegaskan China akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan penggunaan damai mineral penting, sembari memastikan kepentingan negara berkembang terlindungi dan tetap berhati-hati terhadap penggunaan untuk keperluan militer.

    Presiden Xi Jinping selama ini menggunakan dominasi China atas pasokan tanah jarang—komponen vital untuk berbagai produk mulai dari rudal hingga ponsel—sebagai alat bertahan menghadapi tarif impor tinggi yang diberlakukan Donald Trump. 

    Ketidakhadiran Xi Jinping dan Trump di KTT G20 membuat Li menjadi figur utama yang menjawab pertanyaan mengenai respons perdagangan Beijing.

    Bahkan sebelum pertemuan dimulai, G20 sudah menyinggung China melalui deklarasi bersama yang mengkritik ‘tindakan perdagangan unilateral’ yang membatasi akses terhadap mineral kritis—masalah berulang bagi negara industri seperti Jerman dan Jepang.

    Deklarasi itu juga memuat komitmen untuk menyusun cetak biru sukarela guna memastikan mineral kritis dapat menjadi pendorong kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan tuntutan negara berkembang.

    “Negara-negara tidak hanya ingin China atau Amerika Serikat datang dan menggali sumber daya. Mereka ingin, sebagai imbalan akses mineral, ada investasi dalam fasilitas pemurnian,” kata Kevin Gallagher, profesor kebijakan pembangunan global di Boston University.

    Dialog Panas soal Rare Earths di G20 Afrika Selatan

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa Brasil tidak ingin sekadar menjadi pengekspor bahan mentah.

    “Kami ingin menjadi mitra dalam rantai nilai global untuk mineral kritis,” ujarnya.

    Menjelang penutupan KTT, China mengumumkan peluncuran inisiatif pertambangan hijau bersama 19 negara—termasuk Kamboja, Nigeria, Myanmar, dan Zimbabwe—bekerja sama dengan Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO). Namun, Beijing tidak mencantumkan komitmen pembiayaan, dan dokumen yang dirilis minim detail.

    Media pemerintah China menyebut inisiatif itu bertujuan membangun jaringan inklusif untuk menjaga proses penambangan mineral kritis agar berjalan adil, wajar, stabil, dan lancar.

    Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan diskusi soal mineral kritis di G20 cukup meyakinkan.

    “Saya berharap lewat pertemuan ini, kita dapat menghindari situasi serupa di masa depan dan memperoleh akses yang nyata terhadap mineral tanah jarang,” ujarnya.

    Eropa menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan China yang mewajibkan izin ekspor untuk logam berfungsi militer. Serangkaian pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Irlandia dijadwalkan berkunjung ke China dalam beberapa bulan ke depan, dengan akses tanah jarang kemungkinan menjadi agenda prioritas.

    China dan AS saat ini tengah merampungkan negosiasi penerapan general licenses untuk memperlancar aliran ekspor tanah jarang, setelah Xi dan Trump mencapai gencatan dagang bulan lalu—yang disebut Trump sebagai kesepakatan untuk seluruh dunia.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menekankan pentingnya menjamin keamanan rantai pasok komponen esensial bagi produksi industri, menurut keterangan resmi Italia. Tidak jelas bagaimana respons Li, karena pernyataan China tidak menyinggung diskusi tersebut.

    Sementara itu, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Thandi Moraka menegaskan bahwa bagi banyak negara Afrika, prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan teknis.

    “Banyak negara berkembang yang kaya mineral, khususnya di Afrika, belum memperoleh manfaat penuh karena kurangnya investasi,” ujarnya.

  • Bersitegang, Kapal Pesiar China Hindari Pelabuhan Jepang

    Bersitegang, Kapal Pesiar China Hindari Pelabuhan Jepang

    Beijing –

    Ketegangan antara China dan Jepang makin meluas hingga ke operasional kapal-kapal pesiar. Para operator kapal pesiar China baru-baru ini berupaya menghindari pelabuhan-pelabuhan Jepang, dan lebih memilih pelabuhan Korea Selatan (Korsel) sebagai opsi.

    Menurut sejumlah sumber dan berdasarkan jadwal kapal pesiar terbaru, seperti dilansir Reuters, Jumat (21/11/2025), para agen tur dan pelabuhan mengungkapkan jika ketegangan diplomatik yang terjadi dapat menyebabkan wisatawan China dialihkan ke Korsel, dari Jepang.

    Ketegangan itu dipicu oleh pernyataan kontroversial Perdana Menteri (PM) baru Jepang Sanae Takaichi kepada anggota parlemen pada awal bulan ini, di mana dia menyebut serangan China terhadap Taiwan yang mengancam kelangsungan hidup Jepang akan dapat memicu respons militer.

    Pernyataan itu disampaikan hanya sepekan setelah Takaichi bertemu Presiden China Xi Jinping, dengan kedua pemimpin sepakat mengupayakan hubungan yang stabil. Pernyataan tersebut juga menunjukkan pergeseran dari sikap pemerintah Jepang sebelumnya, yang menghindari untuk membahas isu Taiwan secara terbuka agar tidak memprovokasi China, yang bersikeras mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

    Imbas ketegangan diplomatik itu, Adora Magic City, kapal pesiar China yang berlayar ke Pulau Jeju di Korsel dan juga Jepang, telah mengubah jadwalnya untuk Desember mendatang agar tidak singgah di pelabuhan-pelabuhan Jepang, yaitu Fukuoka, Sasebo, dan Nagasaki, seperti rencana awal.

    Menurut pemberitahuan yang diunggah situs web pemerintah Provinsi Jeju di Korsel, kapal pesiar itu akan menghabiskan waktu 31 jam hingga 57 jam di Jeju, lebih lama dari jadwal sebelumnya yang hanya 9 jam.

    Seorang pejabat dari Provinsi Jeju mengatakan bahwa operator kapal pesiar itu meminta perubahan jadwal tanpa memberikan alasan jelas. “Kami menduga hal itu karena hubungan China-Jepang,” kata pejabat yang menolak disebut namanya tersebut.

    “Sepertinya mereka sedang menyusun Rencana B,” imbuhnya.

    Jepang telah memperhitungkan kerugian akibat sengketa diplomatik ini, dengan operator tur yang berbasis di Tokyo, East Japan International Travel Service, mengatakan pekan ini bahwa mereka kehilangan 80 persen booking untuk sisa tahun ini.

    Detail soal kapal pesiar China menghindari Jepang dan tinggal lebih lama di Korsel, atau mempertimbangkan tinggal lebih lama di sana karena sengketa diplomatik belum pernah dilaporkan sebelumnya.

    Korsel muncul sebagai tujuan utama wisatawan China, dalam hal volume tiket penerbangan internasional yang dipesan selama akhir pekan lalu. Banyak maskapai China telah menawarkan pengembalian dana untuk rute penerbangan ke Jepang, langkah yang diharapkan dapat meningkatkan perjalanan udara ke Korsel.

    Luna Wang, seorang warga Hangzhou, China, mengatakan dirinya kini lebih memilih ke Korsel daripada Jepang menyoroti ketegangan diplomatik yang terjadi. “Sekarang sepertinya Jepang tidak aman bagi warga China untuk bepergian… Saya rasa satu-satunya pilihan yang baik adalah pergi ke Korea,” ucapnya.

    Pendiri perusahaan China, Moment Travel, asal Chengdu, Su Shu, mencatat perubahan dramatis dalam persepsi soal bepergian ke Jepang. “Perasaannya sekarang adalah siapa pun yang pergi adalah pengkhianat,” ujarnya.

    Lihat juga Video: Memanas! Jepang Murka Kapal China Masuk Perairan Senkaku

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pemimpin negara besar dipastikan absen dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025.

    Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto tercatat tidak hadir secara langsung dalam forum ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Dikutip melalui Bloomberg, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa Xi Jinping tidak akan menghadiri KTT dan akan digantikan oleh Perdana Menteri Li Qiang.

    Keputusan ini membuat G20 tahun ini kehilangan kehadiran pemimpin dua ekonomi terbesar dunia, sebab Presiden Donald Trump juga telah menyatakan boikot terhadap pertemuan tersebut KTT G20 Afsel. 

    Trump sebelumnya menyebut Amerika Serikat tidak akan mengirim delegasi resmi setelah ia melontarkan klaim keliru mengenai adanya genosida terhadap warga Afrikaans putih di Afrika Selatan. 

    Namun, pemerintah Afrika Selatan sempat mengatakan AS mengubah pikiran dan meminta berpartisipasi dalam beberapa bentuk, sebelum kemudian Gedung Putih membantah dan menyatakan hanya akan mengirim acting ambassador Marc D. Dillard untuk hadir pada upacara penutupan. 

    Dikutip melalui The Guardian, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali absen akibat pembatasan perjalanan terkait surat perintah penangkapan dari International Criminal Court (ICC).

    Putin menunjuk Deputi Kepala Staf Kepresidenan Maxim Oreshkin untuk memimpin delegasi Rusia pada pertemuan tersebut.

    Absennya Xi, Trump, dan Putin menjadi pukulan bagi Afrika Selatan yang tahun ini menjadi tuan rumah, terutama karena KTT ini merupakan pertemuan G20 pertama yang digelar di benua Afrika.  

    Namun, Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa penyelenggaraan G20 tidak akan terpengaruh secara substantif. 

    “Boikot tidak pernah benar-benar berhasil. KTT G20 akan terus berlanjut. Semua kepala negara lainnya akan hadir di sini, dan, pada akhirnya, kami akan mengambil keputusan-keputusan fundamental. Ketidakhadiran mereka adalah kerugian bagi mereka,” kata Ramaphosa. 

    Namun di balik layar, sejumlah pejabat Afrika Selatan menilai absennya Amerika Serikat justru dapat mempermudah tercapainya consensus declaration, mengingat Washington disebut kerap menghambat negosiasi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Prabowo Utus Gibran 

    Dari pihak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin delegasi RI di Johannesburg. 

    Wapres Gibran bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11/2025) pukul 09.30 WIB menuju Afrika Selatan. Setibanya di Johannesburg, Wapres disambut jajaran protokol G20 sebelum menghadiri agenda resmi pada 22–23 November 2025.

    Kehadiran Gibran mewakili Indonesia dimaksudkan untuk menegaskan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo terhadap pemulihan ekonomi global dan penguatan kerja sama internasional.

    Dalam forum tersebut, Wapres dijadwalkan menyampaikan pidato atas nama Presiden Prabowo sekaligus mengikuti pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. 

    Selain Xi, Trump, dan Putin, beberapa pemimpin G20 lain juga tidak hadir, termasuk Presiden Argentina Javier Milei serta Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Meski demikian, para pemimpin dari Eropa, Brasil, dan Turki dipastikan menghadiri KTT.

  • Gibran Gantikan Prabowo Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Ini Alasannya

    Gibran Gantikan Prabowo Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Gibran berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (21/11/2025) sekitar pukul 09.30 WIB atau 04.30 waktu setempat.

    Penugasan ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam kancah global, khususnya dalam upaya memperkuat pemulihan ekonomi dunia serta memperdalam kerja sama internasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    Setelah penerbangan hampir 11 jam, rombongan Wapres tiba di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg. G20 Afrika Selatan dijadwalkan berlangsung pada 22–23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre dan akan mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global prioritas.

    Selama KTT G20 Afrika Selatan, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dia juga dijadwalkan mengadakan beberapa pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat. 

    “Pertemuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan Kepala negara sekaligus memperkuat hubungan dan kerja sama antarnegara,” pungkas Gibran.

    Putin, Xi Jinping, dan Trump juga Tak Hadir

    Tak hanya Prabowo yang absen dalam agenda tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga mengambil langkah serupa.

    Trump menyatakan bahwa AS tidak akan mengirim pejabat mana pun ke KTT G20 di Afrika Selatan, sebagai protes terhadap apa yang dia sebut “pelanggaran HAM” terhadap petani kulit putih Afrikaner di Afrika Selatan. 

    Setali tiga uang, Presiden China Xi Jinping juga dipastikan tidak hadir di KTT G20 di Johannesburg. Sebagai gantinya, China mengutus Perdana Menteri Li Qiang untuk mewakili negara tersebut. 

    Sedangkan, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan. 

    Salah satu alasan utamanya adalah surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang aktif, karena tuduhan terkait deportasi paksa anak-anak Ukraina. 

    Pemerintah Afrika Selatan, sebagai negara penandatangan Statuta Roma (ICC), dianggap berkewajiban menahan Putin jika dia datang ke negara tersebut. 

    Kremlin menyatakan bahwa Rusia akan tetap diwakili pada tingkat tinggi, meski Putin tidak hadir secara langsung.

  • Peneliti China Bikin ‘Pil Panjang Umur’ Biar Manusia Bisa Hidup sampai Usia 150

    Peneliti China Bikin ‘Pil Panjang Umur’ Biar Manusia Bisa Hidup sampai Usia 150

    Jakarta –

    Sebuah startup China di bidang longevity dan biosains, Lonvi Biosciences mengklaim menemukan ‘pil panjang umur’ yang membuat manusia bisa hidup hingga 150 tahun. Pil yang dibuat menargetkan sel-sel menua yang sudah tidak lagi membelah dan dapat meningkatkan risiko peradangan.

    “Ini bukan sekedar pil lain. Bahan utama dalam obat baru ini tidak hanya meningkatkan umur panjang, tapi juga mengurangi penyakit terkait usia dengan memperkuat kesehatan tingkat sel,” kata CEO Lonvi, Ip Zhu dikutip dari Oddity Central, Kamis (20/11/2025).

    Perusahaan ini menyebut hidup hingga 150 tahun adalah hal yang sangat realistis. Mereka menyebut pil ini akan tersedia dalam beberapa tahun ke depan.

    Pil ini dibuat dengan mengonsentrasikan procyanidin C1 (PCC1), sebuah molekul yang diisolasi dari biji anggur. Dalam penelitian sebelumnya, kandungan ini telah dikaitkan dengan banyak manfaat peningkatan kelangsungan hidup pada hewan uji coba.

    Uji coba yang dilakukan perusahaan berbasis di Shenzhen itu menunjukkan tikus percobaan yang diberi formulasi hidup 9,4 persen lebih lama secara keseluruhan dan 64,2 persen lebih lama sejak hari pertama perawatan.

    Untuk mendapatkan hasil maksimal, ilmuwan menuturkan pil tersebut harus dikombinasikan dengan gaya hidup sehat dan perawatan medis.

    Lonvi Bioscience membuka laboratorium utamanya pada tahun 2022. Itu tak lama setelah tim Shanghai merilis temuan soal PCC1.

    “Kemajuan dalam gerosains berkembang begitu cepat sehingga setidaknya mungkin untuk menunda kematian. Dalam 5-10 tahun, tidak ada yang mengidap kanker,” tandas Zu.

    Pemerintah China telah menjadikan penelitian umur panjang sebagai prioritas nasional bersama kecerdasan buatan dan bioteknologi. Presiden Xi Jinping sempat menunjukkan ketertarikannya terkait hal ini ketika berbincang dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin beberapa waktu lalu.

    Pada saat itu, ia bertanya apakah manusia bisa segera hidup hingga usia 150 tahun. Percakapannya saat itu bocor dan mengundang perhatian dari berbagai pihak.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    B –

    Setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS), perintah eksekutif pertama yang ia bubuhkan justru membuka jalan bagi keluarnya AS dari Perjanjian Paris—kesepakatan global yang dibangun susah payah untuk membatasi pemanasan global dan memperlambat perubahan iklim.

    Sejak saat itu, serangkaian kebijakan iklim diputar balik: program energi bersih dipangkas, regulasi emisi dilucuti.

    Tindakan Trump menandai mundurnya AS dari perang melawan krisis iklim di dunia. Padahal, ekonomi terbesar dunia itu sebelumnya memainkan peran kunci dalam merundingkan kesepakatan iklim bersejarah Paris di bawah pemerintahan Barack Obama, sementara Joe Biden, bertahun kemudian, meloloskan paket legislatif untuk mendorong pengembangan energi hijau dan memangkas emisi secara domestik.

    Ketika Amerika angkat kaki, kevakuman yang tercipta menunggu munculnya pemimpin baru. Mata dunia pun beralih ke penghasil emisi gas rumah kaca terbesar: China.

    Beijing sejatinya bukan kandidat alami untuk memimpin aksi iklim global. Betapapun juga, China masih giat menambah deretan pembangkit batu bara untuk mengamankan suplai energi nasional.

    Namun di sisi lain, negeri tirai bambu itu juga tumbuh sebagai raksasa energi bersih.

    “China memproduksi sebagian besar produk teknologi bersih yang dibutuhkan dunia untuk mendekarbonisasi,” kata Li Shuo, direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute (ASPI) yang berbasis di AS.

    China mendominasi pasar energi bersih

    China kini memproduksi lebih dari 85% panel surya dunia dan mendominasi pasar kendaraan listrik (EV) serta teknologi baterai. Hanya pada tahun 2024, negara ini menginvestasikan $625 miliar (sekitar Rp10,44 kuadriliun) dalam teknologi bersih, tertinggi di antara semua negara.

    “Mereka menyadari sekitar 20 tahun lalu bahwa teknologi bersih punya nilai strategis dan mereka bisa memanfaatkan keahlian serta kekuatan industri yang sedang mereka bangun untuk benar-benar mengembangkan sektor-sektor ini dan mendapatkan keunggulan strategis,” kata Chris Aylett, peneliti di Environment and Society Centre, think tank Chatham House yang berbasis di London.

    Strategi ini membuahkan hasil. Industri energi bersih berkontribusi sekitar seperempat dari pertumbuhan PDB China tahun lalu, dan angka itu bisa berlipat ganda dalam satu dekade ke depan. Hal ini sebagian karena pergeseran global menuju energi bersih yang mempercepat permintaan teknologi dan peralatan, kata Muyi Yang, analis energi senior untuk Asia di think tank energi global Ember.

    “China sebenarnya dapat memenuhi permintaan itu dengan menyediakan teknologi yang lebih terjangkau dan lebih inovatif,” ujarnya kepada DW, menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya mempercepat transisi energi China sendiri tetapi juga memfasilitasi perubahan secara global.

    Pengaruh China mengalir ke Global South

    Kapasitas energi terbarukan domestik China telah berkembang pesat. Tenaga angin dan surya tercatat memenuhi 84% dari permintaan listrik baru pada 2024.

    Kemampuan China memproduksi panel surya secara murah juga terlihat di negara-negara di belahan Bumi Selatan atau Global South. Pada tahun yang sama, impor panel surya dari China meningkat 32 persen, melampaui pengiriman ke negara industri maju di belahan utara.

    Negara-negara yang mengimpor teknologi bersih dari China termasuk pasar berkembang besar seperti Brasil, Meksiko, dan Pakistan. Pertumbuhan pesat juga terlihat di pasar Asia Tenggara dan seluruh Afrika.

    Aylett mencatat bahwa meskipun impor energi hijau ini membantu negara-negara memenuhi target iklim mereka, pertimbangan yang lebih “praktis” kemungkinan besar mendorong tren tersebut.

    “Ini bagus untuk ketahanan energi,” katanya, menambahkan bahwa negara-negara kemungkinan berpikir, “Kami sebenarnya tidak ingin mengimpor minyak dan gas. Harganya tidak stabil, kami tidak tahu asalnya dari mana, dan kami tidak bisa yakin dengan pemasoknya.”

    Secara keseluruhan, lonjakan ekspor teknologi terbarukan China memiliki efek terukur, membantu mengurangi emisi karbon global sebesar 1% pada 2024.

    Melampaui target yang ‘tidak ambisius’

    Namun, tidak semuanya positif. Para pengamat mengkritik target pengurangan emisi China karena dianggap tidak ambisius. Emisi global mencapai rekor tertinggi tahun ini, dengan cuaca ekstrem meningkat di seluruh dunia. Para ilmuwan kini memperingatkan bahwa pada awal 2030-an, dunia kemungkinan akan melampaui batas 1,5 derajat Celsius (2,7 Fahrenheit), yang berpotensi memicu kerusakan iklim yang tidak dapat diubah.

    Di bawah Perjanjian Paris, negara-negara berkomitmen membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C dan berusaha menjaga pemanasan di bawah 1,5°C. Untuk tetap pada jalurnya, negara-negara wajib mengajukan target pengurangan emisi baru setiap lima tahun.

    Namun, target China yang baru diajukan, yang menjanjikan pengurangan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan sebesar 7-10%, jauh dari cukup untuk menghentikan pemanasan global pada level yang berpotensi katastrofik.

    Meski demikian, negara ini memiliki sejarah menetapkan target rendah tetapi melampauinya.

    Angka-angka ini mungkin tampak tidak ambisius, “Tetapi jika dilihat lebih dalam, Anda bisa melihat semua perubahan ini yang merupakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut,” kata Aylett kepada DW.

    Pada 2020, Presiden China Xi Jinping berjanji negara itu akan mencapai puncak emisi pada akhir dekade ini, target yang diyakini para ahli sudah atau hampir tercapai lima tahun lebih cepat. Itu, bersama dengan tercapainya target pengurangan emisi absolut pertama mereka, merupakan langkah maju yang baik, kata Yang.

    “Ini semua tanda positif bahwa transisi di konsumen energi terbesar dunia sedang mempercepat dan memperdalam, bukan melambat, dan itu berita sangat baik untuk seluruh dunia,” ujarnya.

    Memimpin diplomasi iklim internasional

    Namun, meski ada kemajuan, Beijing belum sepenuhnya mengambil peran sebagai pemimpin diplomasi iklim global. Meskipun penyebaran energi terbarukan dan pembiayaan teknologi bersih di luar negeri “secara tidak langsung merupakan bentuk kepemimpinan,” kata Aylett, ada “keengganan” untuk secara resmi mengambil peran itu.

    “Saya tidak tahu apakah itu konsep yang benar-benar nyaman bagi mereka,” tambahnya.

    Sebaliknya, Yang dari Ember menggambarkan upaya iklim China terutama fokus pada percepatan transisi sendiri dan pendekatan “memimpin dengan memberi contoh.”

    Secara resmi, China terus mendorong keterlibatan AS dalam isu iklim. Pada KTT iklim COP30 di Belem, kepala delegasi China, Li Gao, menyatakan harapannya agar negara itu kembali berpartisipasi dalam pembicaraan iklim.

    “Mengatasi perubahan iklim membutuhkan semua negara. Kami berharap suatu hari, dan kami juga percaya bahwa suatu hari di masa depan, AS akan kembali,” kata Gao.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • AS-China Panas Lagi, Gedung Putih Sebut Perusahaan Jack Ma

    AS-China Panas Lagi, Gedung Putih Sebut Perusahaan Jack Ma

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi dari China, Alibaba, dituduh membantu operasi militer China untuk menargetkan Amerika Serikat (AS). Hal ini diketahui dari sebuah memo di Gedung Putih yang dilaporkan oleh Financial Times (FT).

    Memo tersebut menuduh bahwa Alibaba menyediakan dukungan teknologi untuk operasi militer China terhadap AS. Informasi ini terungkap di kala hubungan China dan AS masih terus tegang, meskipun kedua negara sudah membuat kesepakatan terkait tarif dan logam tanah jarang.

    Namun, FT menegaskan tidak dapat memverifikasi klaim itu secara independen dan tidak mempublikasikan isi memo secara lengkap. Hingga kini juga belum jelas kapan memo itu dirilis. Gedung Putih menolak memberikan komentar.

    Alibaba langsung membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya kepada CNBC International, perusahaan menyebut laporan itu sepenuhnya salah dan menuding ada pihak yang ingin merusak hubungan dagang antara AS dan China.

    “Kami mempertanyakan motivasi di balik kebocoran anonim yang bahkan tidak dapat diverifikasi FT,” kata Alibaba, dikutip dari CNBC International, Selasa (18/11/2025).

    Perusahaan yang didirikan oleh Jack Ma itu menilai informasi tersebut sebagai operasi PR jahat yang ingin mengganggu kesepakatan dagang terbaru antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping.

    Trump dan Xi bertemu di Korea Selatan bulan lalu untuk pertama kalinya sejak Trump memulai masa jabatan keduanya. Keduanya menyepakati rollback tarif dan pelonggaran kontrol ekspor selama setahun ke depan sebagai upaya meredakan tensi hubungan dua ekonomi terbesar dunia itu.

    Namun, laporan FT ini justru memunculkan spekulasi baru. Andy Rothman, pendiri Sinology, mengatakan minimnya detail dalam memo tersebut memperkuat dugaan adanya faksi garis keras China hawks di pemerintahan AS yang ingin menggagalkan kesepakatan Trump-Xi.

    Ia juga mencatat bahwa Trump tidak menyinggung laporan tersebut, serta mengingatkan bahwa seluruh perusahaan cloud besar AS juga memiliki kontrak dengan pemerintah AS.

    AS dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan pembatasan terhadap akses China ke chip canggih untuk melatih model kecerdasan buatan (AI). Tekanan geopolitik ini turut menyeret pasar.

    Harga saham Alibaba di AS sempat anjlok 3,78% pada Jumat usai laporan FT, menunjukkan kekhawatiran pasar terhadap potensi sanksi baru. Namun saham perusahaan bangkit lebih dari 1% di Hong Kong pada Senin.

    Kyle Chan, peneliti Brookings, mengatakan reaksi pasar mencerminkan kondisi industri AI China yang berada dalam posisi sensitif. Ia menyebut laporan itu muncul di saat model AI open-source Alibaba, Qwen, semakin populer di Silicon Valley, yang bisa mengancam model berbayar dari OpenAI dan Anthropic. Pada saat yang sama, investor mulai khawatir akan potensi gelembung AI.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]