Tag: Xi Jinping

China Gelar Latihan Perang di Sekitar Taiwan, Trump Bilang Gini

Beijing –

China menggelar latihan perang di sekitar Taiwan selama dua hari terakhir, yang bertujuan menyimulasikan blokade pelabuhan di Taipei dan serangan terhadap target maritim. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan reaksi santai, dengan mengatakan dirinya tidak khawatir dengan latihan tersebut.

Latihan perang selama dua hari ini, yang diberi kode “Misi Keadilan 2025”, dimulai pada Senin (29/12) kemarin dan dikecam oleh Taiwan sebagai “intimidasi militer”.

China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam merebut pulau yang memiliki pemerintahan demokratis tersebut.

Dalam latihan hari kedua, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), militer China meluncurkan serentetan rudal dan mengerahkan puluhan jet tempur serta kapal angkatan laut ke sekitar Taiwan.

Sejumlah jurnalis AFP di Pingtan — pulau China yang terletak paling dekat dengan daratan utama Taiwan — melihat rentetan roket melesat ke udara pada Selasa (30/12) pagi, sekitar pukul 09.00 waktu setempat, meninggalkan jejak asap putih.

Setidaknya 10 roket diluncurkan, berselang beberapa dekat satu sama lain, dengan masing-masing peluncuran roket mengirimkan suara dentuman yang menggema di seluruh Pingtan.

Tak lama kemudian, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) — nama resmi militer China — merilis pernyataan mengumumkan aktivitas latihan militernya.

“Pada pukul 09.00 waktu setempat, 30 Desember, pasukan darat Komando Teater Timur PLA melakukan latihan tembak langsung jarak jauh di perairan sebelah utara pulau Taiwan dan mencapai efek yang diinginkan,” demikian pernyataan PLA.

China mengatakan pada Selasa (30/12) pagi bahwa mereka mengerahkan kapal-kapal penghancur, kapal fregat, jet tempur dan pesawat pengebom “untuk melakukan latihan mengenai identifikasi dan verifikasi, peringatan dan pengusiran, simulasi serangan, serangan terhadap target maritim, serta operasi antiudara dan antikapal selam”.

Pernyataan dari Komando Teater Timur PLA menyebut latihan di perairan utara dan selatan Taiwan “menguji kemampuan koordinasi laut-udara dan blokade serta kontrol terpadu”.

Trump Bilang Tak Khawatir dengan Latihan Perang China

Trump, dalam tanggapannya, mengatakan dirinya tidak khawatir dengan latihan perang yang digelar China di sekitar Taiwan, yang melibatkan tembakan langsung. Trump seolah-olah menepis kemungkinan Presiden China Xi Jinping akan memerintahkan invasi terhadap Taipei.

“Saya memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Xi. Dan dia belum memberitahu saya apa pun tentang hal itu. Saya tentu saja telah melihatnya,” ucapnya kepada wartawan ketika ditanya soal latihan militer China.

“Saya tidak percaya dia akan melakukannya,” tegas Trump, merujuk pada invasi China ke Taiwan.

Saat ditanya lebih lanjut soal apakah latihan perang China itu membuatnya khawatir, Trump menjawab: “Tidak, tidak ada yang membuat saya khawatir.”

“Mereka telah melakukan latihan angkatan laut selama 20 tahun di area tersebut. Sekarang orang-orang menanggapinya sedikit berbeda,” sebutnya.

Sementara itu, Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan pada Selasa (30/12) bahwa pihaknya tidak akan “meningkatkan konflik” atau memprovokasi perselisihan. Sehari sebelumnya, kantor kepresidenan Taiwan menuduh China menunjukkan “pengabaian terhadap norma internasional dan penggunaan intimidasi militer untuk mengancam negara-negara tetangga”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/dhn)

30/12/2025 16:11
AS Tuding China Distorsi Pasar Chip, Tetap Tunda Tarif Tambahan hingga 2027

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) menuduh China melakukan praktik perdagangan tidak adil di sektor semikonduktor. Meski demikian, AS memutuskan untuk menunda pengenaan tarif tambahan atas impor chip setidaknya hingga pertengahan 2027.

Melansir Bloomberg pada Rabu (24/12/2025), Kantor Perwakilan Dagang AS atau Office of the US Trade Representative (USTR) merilis hasil penyelidikan hampir satu tahun terhadap sektor chip China.

USTR menyimpulkan China telah menerapkan kebijakan nonpasar yang semakin agresif dan luas untuk memperkuat industri semikonduktornya, sekaligus menciptakan ketergantungan global terhadap produk China dengan cara yang merugikan perdagangan AS.

Meski belum mengumumkan tarif baru dalam waktu dekat, pemerintah AS membuka peluang penerapan bea masuk di masa mendatang. USTR menyatakan tarif awal akan tetap nol selama 18 bulan, sebelum dinaikkan pada 23 Juni 2027 ke tingkat yang akan diumumkan setidaknya 30 hari sebelumnya.

“Upaya China menargetkan dominasi industri semikonduktor merupakan tindakan yang tidak masuk akal serta membebani atau membatasi perdagangan AS, sehingga dapat ditindaklanjuti,” tulis USTR dalam sebuah pemberitahuan.

Adapun, Kedutaan Besar China di Washington DC belum memberikan tanggapan terkait pengumuman USTR tersebut

Adapun, pengumuman USTR berfokus pada chip dasar atau foundational chips—juga dikenal sebagai chip generasi lama atau mature-node—yang diproduksi di China.

Meski tidak secanggih chip untuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), teknologi lama ini digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk otomotif, penerbangan, perangkat medis, dan telekomunikasi.

Produk yang berpotensi dikenai tarif baru mencakup dioda, transistor, silikon mentah, sirkuit terintegrasi elektronik, serta berbagai komponen input lainnya. Namun, kebijakan tersebut untuk saat ini tidak akan berlaku pada produk jadi, seperti komputer dan ponsel pintar, yang menggunakan chip buatan China.

“Perwakilan Dagang AS akan terus memantau efektivitas kebijakan ini, perkembangan penyelesaian isu terkait, serta kebutuhan akan langkah tambahan,” tulis USTR.

Penyelidikan tersebut diluncurkan pada pekan-pekan terakhir masa pemerintahan Presiden Joe Biden, dengan ekspektasi penyelesaiannya akan ditangani di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Dalam periode tersebut, Trump mencapai kesepakatan gencatan senjata perdagangan dengan Presiden China Xi Jinping untuk mengakhiri perang dagang yang sebelumnya mengguncang pasar global.

Hubungan China-AS

Keputusan menunda pengenaan tarif baru ini menjadi sinyal terbaru bahwa pemerintahan Trump berupaya menstabilkan hubungan dengan China dan mengokohkan kesepakatan yang dicapai Trump dan Xi pada Oktober lalu di Korea Selatan.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat menahan lonjakan tarif ekstrem serta melonggarkan pembatasan ekspor teknologi dan mineral kritis.

Secara hukum, USTR wajib mempublikasikan hasil penyelidikan Pasal 301 dalam waktu 12 bulan sejak dimulai pada Desember tahun lalu.

Sebelumnya, pemerintahan Biden memerintahkan kenaikan tarif semikonduktor asal China hingga dua kali lipat menjadi 50% pada akhir 2025 melalui penyelidikan Pasal 301 yang terpisah. Dengan tetap membuka opsi kenaikan tarif lanjutan, Trump menciptakan potensi alat tawar tambahan jika kesepakatan tarif dengan Xi gagal dipertahankan.

Otoritas AS dan Eropa semakin khawatir terhadap dominasi China dalam rantai pasok chip generasi lama.

Kekhawatiran tersebut menjadi inti sengketa antara Belanda dan China terkait Nexperia Holding BV, produsen chip milik China yang memasok komponen penting bagi industri otomotif, dan sempat berupaya disita oleh otoritas Belanda pada Oktober lalu dengan alasan keamanan nasional.

24/12/2025 11:18
AS Restui Penjualan Senjata Terbesar ke Taiwan

Jakarta –

Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata senilai US$11,1 miliar atau sekitar Rp185 triliun yang dipesan Taiwan. Inilah paket persenjataan terbesar yang pernah diberikan Washington kepada pemerintah di Taipei. Persetujuan diumumkan Rabu (17/12) waktu setempat dan menjadi paket kedua di masa jabatan terbaru Presiden Donald Trump.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut paket tersebut mencakup delapan jenis sistem persenjataan, di antaranya platform peluncur roket HIMARS, meriam artileri swagerak M109, rudal antitank Javelin, drone kamikaze Altius, serta suku cadang berbagai sistem persenjataan lain. Seluruhnya dirancang untuk menambah daya rusak dengan biaya relatif rendah — inti dari konsep perang asimetris yang kini dikejar Taipei.

“Amerika Serikat terus membantu Taiwan mempertahankan kemampuan bela diri yang memadai dan membangun daya tangkal kuat melalui keunggulan perang asimetris,” kata Kementerian Pertahanan Taiwan. Klaim itu, menurut mereka, menjadi fondasi stabilitas dan perdamaian kawasan.

Paket penjualan ini masih berada pada tahap notifikasi ke Kongres AS. Secara teori, Kongres dapat memblokir atau mengubahnya, meski dukungan lintas partai terhadap Taiwan selama ini relatif solid.

Pertahanan Taiwan sebagai kepentingan nasional

Pentagon, dalam pernyataan terpisah, menegaskan penjualan senjata tersebut sejalan dengan kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan Amerika Serikat. Tujuannya adalah mendorong modernisasi militer Taiwan demi “kemampuan pertahanan yang kredibel” terhadap Cina.

Atas pengaruh Washington, Taiwan dalam beberapa tahun terakhir mengubah doktrin militernya. Fokusnya bukan lagi adu kekuatan konvensional dengan Cina, melainkan memaksimalkan senjata-senjata kecil, lincah, dan presisi — mulai dari drone hingga roket jarak menengah.

Bulan lalu, Presiden Taiwan Lai Ching-te mengumumkan rencana anggaran tambahan pertahanan sebesar US$40 miliar natau Rp668 triliun untuk periode 2026–2033. “Tidak ada ruang kompromi untuk keamanan nasional,” kata Lai kala itu.

Beijing: AS bermain api

Seperti lazimnya, Beijing menerbitkan kecaman. Kementerian Luar Negeri Cina menyebut penjualan senjata oleh AS bersifat “sangat merusak bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.” Cina menuntut agar Amerika Serikat menghentikan seluruh transaksi persenjataan dengan Taipei.

Namun begitu, analis militer meyakini sistem persenjataan tersebut bernilai strategis tinggi bagi Taiwan. Rupert Hammond-Chambers, Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan, menilai HIMARS — yang digunakan luas oleh Ukraina melawan Rusia—punya daya rusak yang krusial terhadap kekuatan invasi Cina.

“Penjualan ini adalah rekor bantuan keamanan AS untuk Taiwan. Respons langsung terhadap ancaman Cina dan tuntutan Trump agar sekutu lebih serius membiayai pertahanan mereka sendiri,” ujarnya.

Sinyal Politik di Washington

Pengumuman ini muncul tak lama setelah kunjungan diam-diam Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung ke Washington pekan lalu untuk bertemu pejabat AS. Agenda pertemuan tak diungkap, dan Kementerian Luar Negeri Taiwan menolak berkomentar.

Amerika Serikat memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun menjadi pemasok senjata terpenting bagi pulau itu. Undang-undang AS mewajibkan Washington membantu Taiwan mempertahankan diri—kebijakan yang selama puluhan tahun menjadi sumber gesekan dengan Cina.

Kecenderungan Trump yang gemar bertransaksi dan rencana pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping tahun depan sempat memicu kekhawatiran berkurangnya dukungan AS terhadap Taiwan. Namun para pejabat AS menegaskan sebaliknya: penjualan senjata justru akan ditingkatkan, bahkan melampaui periode pertama Trump, demi menahan laju Cina.

Strategi keamanan nasional AS terbaru menegaskan tujuan mencegah konflik di Taiwan dengan “mempertahankan keunggulan militer” atas Cina di kawasan. Bagi Taipei, bahasa ini adalah sinyal dukungan yang menenangkan—meski bagi Beijing, ia kembali menjadi bara.

Editor: Yuniman Farid

(ita/ita)

18/12/2025 16:55
Mengapa China Menyembunyikan Kejatuhan Sektor Properti?

Jakarta –

Semakin besar ledakannya, semakin dalam dan lama pula kehancurannya. Setelah dua dekade pertumbuhan yang tak terkendali, pada 2020 gelembung properti Cina telah mendorong harga rumah hingga lebih dari 17 kali lipat gaji rata-rata.

Sebuah badai sempurna mendorong ledakan ini, termasuk reformasi pada 1998 yang mengalihkan penyediaan perumahan dari negara ke kepemilikan swasta, migrasi hampir setengah miliar warga Cina dari pedesaan ke kota, serta melimpahnya kredit dari bank-bank milik negara.

Demam konstruksi mengubah cakrawala kota-kota Cina, keluarga-keluarga menanamkan tabungan mereka ke apartemen, dan spekulasi properti menjadi hal yang lazim, membantu jutaan rumah tangga kelas menengah merasa lebih kaya dan membelanjakan lebih banyak uang.

Titik balik terjadi selama gelombang pertama lockdown COVID-19 ketika pemerintah Presiden Xi Jinping memberlakukan aturan baru yang ketat terkait batas utang pengembang properti. Dampak dari reformasi “tiga garis merah” ini sangat brutal. Raksasa properti seperti Evergrande, Country Garden, dan puluhan perusahaan kecil lainnya gagal bayar, dengan lebih dari 70 pengembang bangkrut atau membutuhkan bailout yang didukung negara untuk bertahan.

Lebih dari lima tahun kemudian, kejatuhan yang menyusul belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Menurut Barclays, bank asal Inggris, lebih dari US$18 triliun (Rp300 kuadriliun) kekayaan rumah tangga telah menguap seiring anjloknya nilai rumah. Sementara itu, aktivitas konstruksi, yang sebelumnya menjadi pendorong utama produk domestik bruto (PDB), merosot begitu parah hingga kini justru menekan pertumbuhan ekonomi di bawah target Beijing.

Beijing menyensor data properti swasta

Sebagai tanda betapa sensitifnya kemerosotan ini, pejabat Cina bulan lalu memerintahkan penyedia data swasta untuk berhenti mempublikasikan angka penjualan rumah, menutup salah satu dari sedikit jendela independen untuk melihat kondisi pasar properti saat ini.

Langkah ini menyusul penurunan penjualan rumah baru sebesar 42% secara tahunan pada Oktober oleh 100 pengembang terbesar, penurunan bulanan terbesar dalam 18 bulan terakhir, menurut China Real Estate Information.

“Kemungkinan ada penurunan pasar secara luas sebesar 50%, yang bisa turun hingga 85% sebelum mencapai keseimbangan,” katanya kepada DW.

Sebagai contoh, Stevenson-Yang menyebut seorang koleganya di kota pusat Xi’an yang ditawari tiga rumah dengan harga satu rumah oleh seorang pengembang, setara dengan penurunan dua pertiga harga untuk setiap properti.

Di kota Tier-1 seperti Beijing dan Shanghai, harga rumah rata-rata telah turun sekitar 10% dari puncaknya, tulis Oxford Economics pada September, dengan melemahnya permintaan unit mewah mendorong diskon yang lebih dalam. Namun, dampak terburuk dirasakan di kota Tier-2 dan Tier-3, termasuk Chengdu dan Dongguan, di mana nilai properti anjlok hingga 30%.

Apartemen setengah jadi dan kosong memenuhi cakrawala

Di seluruh Cina, kejatuhan ini meninggalkan proyek-proyek setengah jadi, kota-kota hantu, dan jutaan rumah tangga yang terjebak dalam ekuitas negatif. Kondisi ini memicu kemarahan publik dan protes sporadis ketika para pembeli berharap Beijing akan turun tangan dengan stimulus untuk menopang permintaan.

“Masih ada kelebihan pasokan yang besar, hingga 3–5 tahun stok apartemen dan perumahan yang belum terjual, sebagian besar di kota-kota kecil,” kata George Magnus, peneliti asosiasi di China Center Universitas Oxford, Inggris, kepada DW. “Akan butuh waktu lama untuk mengurainya, terutama karena kelompok pembeli rumah pertama, usia 20–35 tahun, kini justru menyusut.”

Setelah mencapai 1,41 miliar, populasi Cina kini mulai menurun, menandai berakhirnya puluhan tahun pertumbuhan.

Mesin utama pertumbuhan ekonomi Cina menguap

Properti pernah menyumbang hingga seperempat PDB Cina, membantu pertumbuhan tetap dua digit selama lebih dari satu dekade pada 2000-an dan awal 2010-an. Perlambatan sejak itu menyeret pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 5% tahun lalu, masih mengesankan, tetapi jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun ledakan, akibat efek rambatan ke sektor lain.

“Harga dan produksi baja serta semen Cina turun, lapangan kerja dan investasi bisnis melemah, semuanya merupakan kerusakan ikutan [dari kejatuhan properti],” ujar Stevenson-Yang kepada DW.

Cina merupakan konsumen terbesar dunia untuk bijih besi, tembaga, baja, dan semen, yang sebagian besar terkait dengan konstruksi. Eksportir seperti Australia, Brasil, dan Chile termasuk pihak global yang terdampak akibat turunnya permintaan dari Cina. Ketika pemilik rumah merasakan tekanan, perlambatan ini melemahkan konsumsi rumah tangga, mengurangi impor merek mewah dan mobil asing.

Stimulus terbatas, tanpa penyelamatan besar-besaran

Beijing ingin menghindari terbentuknya gelembung spekulatif baru, sehingga langkah stimulus untuk menopang pasar properti tidak semurah pada krisis sebelumnya. Pemerintah Cina pernah turun tangan setelah krisis keuangan global 2008, kejatuhan pasar saham 2015, dan selama pandemi.

Alih-alih menyelamatkan sektor ini sepenuhnya, banyak pengamat Cina percaya pemerintah membiarkan harga rumah turun secara bertahap agar pembuat kebijakan dapat memprioritaskan stabilitas dan restrukturisasi jangka panjang dibanding stimulus jangka pendek.

“Pada titik tertentu, Anda tidak bisa lagi menstimulasi karena jumlah uang yang dibutuhkan akan terlalu besar, dan bersifat inflasioner,” kata Stevenson-Yang.

Bloomberg melaporkan bulan lalu bahwa Beijing sedang mempertimbangkan subsidi pembayaran bunga hipotek, penurunan biaya transaksi, dan potongan pajak penghasilan yang lebih besar bagi peminjam.

Harga bisa turun bertahun-tahun lagi

Krisis properti biasanya membutuhkan sekitar lima tahun untuk mencapai titik dasar. Di Amerika Serikat, kejatuhan pasar perumahan yang dimulai pada 2007 baru stabil pada 2012. Di Spanyol, keruntuhan pasca-2008 juga berlangsung sekitar lima tahun sebelum tanda-tanda pemulihan muncul.

Runtuhnya gelembung Jepang pasca-1991 sering disebut sebagai krisis properti paling berkepanjangan, dengan nilai rumah stagnan lebih dari satu dekade dan tidak pernah sepenuhnya kembali ke puncak sebelum gelembung.

Stevenson-Yang meyakini sektor properti Cina berada di jalur “10 tahun pertumbuhan negatif atau datar,” sementara analis S&P Global Ratings menilai penurunan ini bisa berlanjut hingga akhir 2020-an. Beberapa proyeksi mengisyaratkan pemulihan tahun depan atau pada 2027.

Ini menjadi pil pahit bagi keluarga-keluarga Cina biasa. Banyak dari mereka menanamkan tabungan ke apartemen yang kini kehilangan nilai, membuat mereka terjebak dengan hipotek yang tak bisa dilepas dan rumah yang tak bisa dijual. Lebih buruk lagi, nilai properti bisa tetap jauh di bawah puncak tinggi tahun 2020 untuk waktu yang lama.

Menurut Magnus, kisah ini sama di seluruh dunia, di mana pemilik rumah sering berasumsi bahwa harga akan terus naik selamanya.

“Ketika pesta berakhir dan siklus berbalik arah … konsekuensinya bisa sangat serius,” katanya kepada DW.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid

Lihat juga Video ‘Resmi Dibuka! Ada Mal Khusus Robot di China’:

(ita/ita)

16/12/2025 18:03
China Eksekusi Mati Eks Pejabat Senior karena Suap Rp 2,6 T

Beijing –

Otoritas China telah mengeksekusi mati seorang mantan pejabat eksekutif perusahaan manajemen aset milik negara yang terjerat tuduhan korupsi. Sang mantan pejabat senior itu dijatuhi hukuman mati karena menerima suap sebesar US$ 156 juta, atau setara Rp 2,6 triliun.

Bai Tianhui, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), merupakan mantan manajer umum China Huarong International Holdings (CHIH) –anak perusahaan China Huarong Asset Management, yang berfokus pada manajemen utang macet sebagai salah satu dana manajemen aset terbesar di negara tersebut.

Laporan televisi pemerintah CCTV menyebut Bai telah dinyatakan bersalah menerima dana lebih dari US$ 156 juta, atau setara Rp 2,6 triliun, sambil menawarkan perlakuan istimewa dan menguntungkan dalam akuisisi dan pendanaan proyek-proyek antara tahun 2014 hingga tahun 2018 lalu.

Huarong telah menjadi target utama untuk pemberantasan korupsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di bawah Presiden Xi Jinping.

Mantan pemimpin Huarong, Lai Xiaomin, telah dieksekusi mati pada Januari 2021, setelah dia dinyatakan terbukti bersalah menerima suap sebesar US$ 253 juta, atau setara Rp 4,2 triliun.

Beberapa pejabat eksekutif Huarong lainnya juga terjerat dalam investigasi antikorupsi.

Hukuman mati untuk kasus korupsi di China seringkali dijatuhkan dengan penangguhan hukuman selama dua tahun, dan kemudian diperingan menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Namun, hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Bai tidak ditangguhkan. Dia divonis mati oleh pengadilan kota Tianjin, China bagian utara, pada Mei 2024.

Bai mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut, tetapi putusan awal diperkuat oleh pengadilan lebih tinggi pada Februari lalu.

Mahkamah Agung China, pengadilan tertinggi di negara tersebut, mengonfirmasi keputusan tersebut setelah melakukan peninjauan, dan menyatakan bahwa kejahatan Bai “sangat serius”.

“(Bai) Menerima suap dalam jumlah yang sangat besar, ruang lingkup kejahatannya sangat serius, dampak sosialnya sangat mengerikan, dan kepentingan negara serta rakyat mengalami kerugian yang sangat signifikan,” sebut Mahkamah Agung China dalam pernyataannya, seperti dikutip CCTV.

CCTV melaporkan bahwa Bai telah dieksekusi mati di Tianjin ada Selasa (9/12) pagi waktu setempat, setelah bertemu dengan kerabat dekatnya. Tidak disebutkan lebih lanjut soal dengan metode apa Bai dieksekusi mati.

China mengklasifikasikan statistik hukuman mati sebagai rahasia negara. Meskipun Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia lainnya meyakini ribuan orang dieksekusi mati di negara itu setiap tahun.

Bai menjadi pejabat tinggi terbaru yang menghadapi hukuman berat dalam penindakan keras yang telah berlangsung lama terhadap praktik korupsi di industri keuangan China.

Lihat juga Video: Putri Eksekusi Mati Debt Collector Sukabumi, 48 Adegan Diperagakan

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

09/12/2025 14:16
China Diklaim Patuhi Kesepakatan Dagang, AS Pilih Waspada

Bisnis.com, JAKARTA — Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan China sejauh ini mematuhi kesepakatan dagang bilateral, termasuk komitmen pembelian kedelai, meski Washington tetap melakukan pemantauan ketat atas seluruh realisasi perjanjian tersebut.

Greer mengatakan, pihaknya selalu melakukan verifikasi, memonitor, dan mencermati seluruh komitmen sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Menurut Greer, pemantauan intensif tersebut mengingat komitmen yang disepakati sangat spesifik.

“Semua hal yang baru-baru ini kami sepakati dengan China bersifat sangat konkret dan relatif mudah dipantau. Sejauh ini, kami melihat mereka mematuhi kesepakatan tersebut,” ujar Greer dikutip dari Bloomberg, Senin (8/12/2025).

Greer mengungkapkan China telah merealisasikan sekitar sepertiga dari komitmen pembelian kedelai AS untuk musim tanam kali ini.

Sebelumnya, dilaporkan serangkaian pesanan yang dilakukan pada akhir Oktober—yang merupakan pembelian pertama pada musim ini—aktivitas pembelian kedelai AS oleh China sempat terlihat melambat.

Pada akhir Oktober lalu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat memperpanjang gencatan tarif, melonggarkan kontrol ekspor, serta mengurangi sejumlah hambatan perdagangan.

Meski demikian, beberapa elemen kesepakatan tersebut—termasuk realisasi pembelian kedelai, proses penjualan aplikasi media sosial TikTok, hingga peningkatan penerbitan izin ekspor logam tanah jarang strategis dari China—masih dalam tahap pelaksanaan.

Kantor berita pemerintah China Xinhua melaporkan, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Greer menggelar panggilan video dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada Jumat pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat terlibat diskusi mendalam dan konstruktif serta berkomitmen menjaga stabilitas hubungan dan menyelesaikan kepentingan masing-masing di bidang perdagangan dan ekonomi.

Bessent pada Minggu (7/12/2025) mengatakan kepada CBS News dalam program Face the Nation bahwa China tidak akan mempercepat pembelian komoditasnya, namun pembelian itu tetap diperkirakan berlangsung pada musim tanam ini. Dia juga menyebut harga kedelai telah naik 12% hingga 15% sejak kesepakatan dengan China tercapai.

Bessent menambahkan dirinya telah melepaskan kepemilikannya atas sebuah lahan pertanian kedelai untuk mematuhi perjanjian etika.

Sementara itu, pemerintahan Trump diperkirakan akan merilis paket bantuan pertanian yang telah lama ditunggu pekan ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian AS Brooke Rollins dalam rapat kabinet pekan lalu.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah produsen chip seperti Nvidia seharusnya menjual semikonduktor canggih ke China atau justru langkah itu menimbulkan risiko keamanan nasional bagi AS, Greer menegaskan perlunya sikap sangat berhati-hati.

“Kami tentu ingin kinerja perusahaan tetap baik, tetapi sebagai pembuat kebijakan, kepentingan keamanan nasional harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya Presiden Trump kerap membicarakan jenis chip tertentu yang mungkin akan dibatasi. Diskusi mengenai batasan itu selalu terbuka dan dapat berubah seiring waktu,” ujar Greer.

08/12/2025 08:24
Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

Pada 24 November, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan menegaskan kembali konsensus yang telah dicapai dalam pertemuan di Busan dan meninjau kondisi terkini hubungan Tiongkok–Amerika Serikat, kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai isu Taiwan. Presiden Xi menegaskan bahwa kembalinya Taiwan ke dalam pangkuan Tiongkok merupakan bagian dari tatanan internasional pascaperang. Presiden Trump menyatakan bahwa Tiongkok memainkan peran penting dalam proses kemenangan Perang Dunia II, dan bahwa pihak Amerika memahami arti strategis isu Taiwan bagi Tiongkok. Saat ini, tatanan pascaperang menghadapi tantangan dari sejumlah negara, dan perdamaian kawasan dihadapkan pada faktor-faktor ketidakstabilan baru. Percakapan telepon kali ini menunjukkan bahwa, di bawah kepemimpinan kedua kepala negara, komunikasi dan konsensus Tiongkok dan Amerika Serikat mengenai isu-isu prinsipil memiliki makna penting.

Belakangan ini, pemerintahan yang dipimpin Sanae Takaichi di Jepang telah mengambil serangkaian langkah terkait isu Taiwan. Pihak Tokyo berupaya menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan untuk menekan Tiongkok, serta mendorong opini internasional agar melepaskan persoalan Taiwan dari kerangka tatanan internasional pascaperang dan mengkategorikannya semata-mata sebagai isu keamanan kawasan. Di balik langkah ini terdapat tujuan yang lebih mendasar, yakni memanfaatkan isu Taiwan untuk menembus berbagai pembatasan struktural yang dimiliki Jepang sebagai “negara kalah perang” di bidang kebijakan militer dan keamanan, sekaligus menciptakan kondisi bagi amandemen Konstitusi Damai. Pernyataan-pernyataan Sanae Takaichi tidak hanya menyentuh kepentingan inti Tiongkok, tetapi juga mempengaruhi landasan tatanan internasional yang terbentuk pasca-Perang Dunia II, sehingga menambah ketidakpastian bagi stabilitas regional.

Kembalinya Taiwan kepada Tiongkok merupakan salah satu hasil penting kemenangan Perang Dunia II sekaligus bagian tak terpisahkan dari tatanan internasional pascaperang. Deklarasi Kairo secara tegas menetapkan bahwa Jepang harus mengembalikan wilayah-wilayah Tiongkok yang direbutnya, termasuk Taiwan dan Kepulauan Penghu. Pada tahun 1945, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris mengeluarkan Deklarasi Potsdam yang kemudian diikuti oleh Uni Soviet, yang sekali lagi menegaskan bahwa “ketentuan-ketentuan Deklarasi Kairo harus dilaksanakan”. Pada bulan September di tahun yang sama, Jepang menandatangani Instrumen Penyerahan Jepang dan berkomitmen untuk melaksanakan secara setia seluruh ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Potsdam. Langkah-langkah Sanae Takaichi terkait isu Taiwan bertentangan dengan tatanan internasional pascaperang yang didasarkan pada Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam, serta tidak sejalan dengan prinsip Satu Tiongkok yang secara luas diakui komunitas internasional. Apabila Jepang dibiarkan merusak kerangka yang ada pada titik kunci tatanan pascaperang, yakni isu Taiwan, hal ini pada praktiknya berarti mengabaikan pengorbanan yang telah dilakukan negara-negara sekutu anti-fasis, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat, dalam Perang Dunia II—sesuatu yang tidak dapat diterima oleh berbagai pihak di komunitas internasional yang menjunjung tinggi perdamaian.

Perlu dicermati bahwa sebagian kekuatan politik di Jepang tengah mendorong suatu narasi baru. Mereka berupaya menafsirkan kembali sejarah dengan menjadikan “sistem San Francisco” sebagai dasar, serta atas nama “keamanan kawasan” berusaha melemahkan prinsip Satu Tiongkok. Langkah tersebut bukan saja menafikan fakta sejarah dan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga menggoyahkan fondasi institusional dari situasi damai yang telah terpelihara selama 80 tahun pascaperang. Jika Jepang terus bertahan pada paham revisionisme sejarah dan mendorong kebijakan ekspansi militer serta persiapan perang, negara itu berisiko kembali menjadi faktor yang mengganggu stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Sebagian kalangan di Jepang beranggapan bahwa dengan mendapatkan dukungan Amerika Serikat, mereka dapat bertindak sesuka hati dalam isu-isu yang menyangkut Tiongkok dan bahwa upaya “menggunakan Taiwan untuk menahan Tiongkok” akan memperoleh pengakuan penuh dari Washington. Penilaian seperti ini jelas tidak sejalan dengan realitas. Tindakan kalangan kanan Jepang tersebut bukan hanya bertentangan dengan tekad rakyat Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya, tetapi juga melawan tatanan pascaperang yang dibangun dan dipelihara bersama oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, termasuk Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, efek stabilisasi yang dihasilkan oleh percakapan antara pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi semakin menonjol. Saat ini, konstelasi global tengah mengalami perubahan mendalam. Upaya menjaga dan memperkuat hasil kemenangan Perang Dunia II serta tatanan internasional yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki arti strategis dan praktis yang sangat penting. Tatanan tersebut telah membentuk kerangka dasar bagi perdamaian global pascaperang dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Di bawah tatanan ini, komunitas internasional mampu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan global dan mencapai kemajuan di berbagai bidang. Karena itu, seluruh anggota komunitas internasional yang memikul tanggung jawab, khususnya negara-negara besar, seharusnya bersama-sama berkomitmen memelihara tatanan pascaperang ini dan tetap waspada terhadap setiap upaya yang mencoba menafikan sejarah atau mengubah pengaturan pascaperang.

Tahun 2025 menandai 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap Agresi Jepang sekaligus kemenangan Perang Dunia melawan Fasisme, dan pada saat yang sama merupakan peringatan 80 tahun pemulihan Taiwan. Pada titik sejarah ini, berbagai langkah Jepang terkait isu Taiwan mendapat sorotan luas dari komunitas internasional dan menjadi peringatan dini bagi semua pihak. Perdamaian di kawasan Asia-Pasifik tidak diraih dengan mudah; tidak ada satu pun negara yang seharusnya mengorbankan stabilitas kawasan demi kepentingan politiknya sendiri. Komunitas internasional perlu memperkuat kerja sama, secara konsisten mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta dengan tegas menentang setiap pernyataan dan tindakan yang merusak tatanan internasional pascaperang.

Jepang perlu memahami dengan jelas bahwa upaya menantang tatanan internasional pascaperang tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan, dan keterlibatan yang tidak tepat dalam isu Taiwan juga tidak akan membawa apa yang disebut sebagai “terobosan strategis”. Komunitas internasional mendesak Jepang untuk menghadapi dan secara mendalam merefleksikan kembali sejarah agresinya, serta dengan sikap bertanggung jawab dan tindakan nyata membangun kembali kepercayaan negara-negara tetangga di Asia dan komunitas internasional, sekaligus sepenuhnya meninggalkan setiap niat yang bertentangan dengan arus utama sejarah.

07/12/2025 23:23
Jepang-Korsel Waspadai Diplomasi Transaksional Trump

Jakarta –

Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mencermati langkah terbaru pemerintahan Donald Trump terkait Ukraina dan Cina. Keduanya melihat sinyal bahwa Amerika Serikat (AS) semakin menerapkan diplomasi yang bersifat transaksional secara keseluruhan, sesuatu yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat menggoyahkan struktur aliansi lama di Asia Timur Laut.

Proposal “28 poin rencana perdamaian” yang diajukan pemerintahan Trump untuk Ukraina awalnya dianggap sebagai penyesuaian dari tuntutan yang diusulkan oleh Rusia. Meski versi yang lebih lunak kemudian dirilis dan pembicaraan terus berjalan, AS berkali-kali memberi isyarat bahwa mereka siap mengambil jarak dari Ukraina.

Terkait Cina, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Trump berencana bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebanyak empat kali pada 2026, termasuk kunjungan kenegaraan ke Beijing pada April dan kunjungan balasan ke AS pada akhir tahun. Menurut Bessent, pertemuan ini ditujukan untuk membawa “stabilitas besar” dalam hubungan bilateral, saat Trump berusaha memperbaiki hubungan dengan Xi Jinping pascapeluncuran perang dagang yang sengit.

Secara resmi, Jepang dan Korea Selatan belum memberi komentar. Namun, banyak pengamat di Seoul dan Tokyo menafsirkan kebijakan luar negeri Washington sebagai dukungan Trump terhadap seorang diktator yang berusaha menaklukkan negara tetangga yang lebih kecil di Eropa. Persepsi ini menambah kekhawatiran bahwa hal serupa dapat terjadi di kawasan Pasifik, dengan Taiwan sebagai titik rawan yang paling jelas.

Mempertanyakan reliabilitas AS

“Pengkhianatan Trump terhadap Ukraina menjadi bayang-bayang besar bagi Asia dan para sekutu Paman Sam di kawasan tersebut, yang kini mulai mempertanyakan seberapa dapat diandalkannya aliansi mereka dengan AS,” kata Jeff Kingston, Direktur Studi Asia di Temple University Tokyo.

“Jepang dan Korea Selatan melihat Trump mendekati para pemimpin otoriter di Rusia, Cina, dan Korea Utara, sementara mereka justru diabaikan dalam isu perdagangan. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika muncul krisis terkait Taiwan,” ujarnya kepada DW.

Kingston menambahkan bahwa Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kemungkinan merasa “kecewa” karena Trump tidak langsung menyatakan dukungan ketika dia terlibat ketegangan dengan Cina.

Cina bereaksi keras, menuntut Jepang tidak ikut campur dalam “urusan dalam negeri” Beijing dan kemudian mengambil sejumlah langkah, termasuk meminta warganya tidak bepergian ke Jepang, menunda perilisan film Jepang, serta membatalkan berbagai acara dan pertukaran budaya.

Takaichi menolak untuk menarik kembali pernyataannya, tapi dia tampaknya tidak mendapatkan jaminan kuat setelah Presiden AS diberitakan mengatakan kepadanya melalui sambungan telepon pada 24 November bahwa Takaichi sebaiknya tidak “memprovokasi” Cina.

Hal yang dikhawatirkan Jepang dan Korea Selatan dari Trump dan Cina

“Setelah keberhasilan kunjungan Trump ke Tokyo dan komitmen Takaichi untuk berinvestasi di AS, saya pikir dia berharap mendapat sesuatu yang lebih,” kata Jeff Kingston. “Dia pasti ingin Trump menegaskan kembali bahwa Jepang adalah ‘pondasi perdamaian’ di kawasan ini dan menyoroti kekuatan aliansi tersebut.”

“Memberitahunya untuk tidak ‘memprovokasi’ Cina bukanlah pernyataan tegas yang dia harapkan,” tambahnya.

“Kekhawatiran di Jepang saat ini adalah prospek Amerika Serikat dan Cina dalam membentuk ‘G-2’ yang akan mengabaikan Jepang dan menunjukkan penurunan pengaruh Tokyo,” katanya. “Dan Korea Selatan akan memiliki kekhawatiran yang sama.”

Pada saat yang sama, Jepang telah memenuhi keinginan Trump untuk menginvestasikan 550 miliar dolar AS (Rp8,8 kuadriliun) di industri Amerika. Korea Selatan kemudian setuju memberikan investasi tunai 350 miliar dolar AS (Rp5,6 kuadriliun), serta tambahan 150 miliar dolar AS (Rp2,4 kuadriliun) untuk kerja sama pembangunan kapal.

“Tentu itu tidak adil dan tentu saja banyak yang tidak senang, tetapi kami juga sadar bahwa Korea Selatan sangat bergantung pada AS,” kata Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Kongju National University.

Presiden Korea Selatan saat ini, Lee Jae-myung, berasal dari partai kiri yang secara ideologis bukan pasangan alamiah bagi pemerintahan AS, kata Lim. Namun, dia juga seorang “pragmatis” dalam urusan aliansi negara.

Kekhawatiran pengurangan pasukan AS di Korea Selatan

Korea Selatan semakin waspada terhadap meningkatnya agresi Cina di kawasan tersebut, termasuk masuknya kapal-kapal Beijing ke perairan sengketa di Laut Kuning. Polanya mengingatkan akan perebutan atol dan wilayah perairan di Laut Cina Selatan oleh Beijing satu dekade lalu.

Lim mengatakan Korea Selatan tidak tahu sejauh mana AS memperhatikan sengketa ini atau apakah pemerintahan AS saat ini akan memberikan bantuan jika pelanggaran wilayah Cina semakin intensif dan meluas.

“Kami juga khawatir terhadap kemungkinan skenario penarikan, yakni pengurangan pasukan AS di Korea Selatan sebagai bagian dari pendekatan transaksional Trump dalam hubungan internasional,” ujarnya.

Dalam masa jabatannya yang kedua, Trump belum mengancam akan menarik pasukan AS jika Korsel tidak membayar lebih untuk biaya pangkalan. Namun, tekanan terkait biaya kehadiran militer ini pernah menjadi alat tawar yang digunakan Trump pada masa jabatan pertamanya dan dapat kembali muncul sewaktu-waktu.

Jepang memiliki kekhawatiran serupa. Takaichi mungkin berhasil meredakan sebagian tekanan itu dengan mengumumkan bahwa anggaran tahun 2026 akan menaikkan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari PDB Jepang. Angka itu mungkin masih belum memenuhi tuntutan Trump, tapi Jepang akan berargumen bahwa peningkatan tersebut merupakan langkah ke arah yang benar.

Meski begitu, belum jelas apakah langkah tersebut cukup.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump ditanya apakah Cina merupakan “teman” bagi AS, merujuk pada ketegangan terbaru antara Cina dan Jepang.

“Banyak sekutu kami juga bukan teman kami,” kata Trump. “Cina telah memanfaatkan kami dengan sangat besar…para sekutu kami bahkan lebih banyak memanfaatkan kami dalam perdagangan dibandingkan Cina.”

Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Muhammad Hanafi

(ita/ita)

05/12/2025 13:09
Diplomasi Istimewa Ala Prabowo Libatkan Kucing, Anjing, hingga Panda

Bisnis.com, JAKARTA — Diplomasi biasanya dibayangkan berlangsung melalui ruang rapat tertutup, naskah perjanjian tebal, atau rangkaian pidato resmi di podium kenegaraan. Namun di era Presiden Prabowo Subianto, pendekatan itu memperlihatkan warna baru lebih hangat, lebih personal, tetapi tetap penuh kalkulasi strategis.

Saat melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh negara diplomasi dari kucing peliharaan, hadiah untuk anjing kepala pemerintahan negara sahabat, hingga bayi panda hasil kolaborasi konservasi menjadi pintu masuk diplomasi Indonesia yang tak biasa.

Mulai dari kucing kesayangan Prabowo, Bobby Kertanegara, telah lama menjadi bagian dari keseharian sang presiden. Keberadaan Bobby kerap muncul dalam beberapa percakapan informal Prabowo dengan tamu negara. Kehangatan ini dinilai sebagian analis sebagai bentuk diplomasi personal upaya memperlihatkan sisi manusiawi seorang kepala negara saat membangun keakraban dengan mitra luar negeri.

Meski tampak sederhana, pendekatan seperti ini memperkuat impresi bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berjalan di atas protokol, tetapi juga relasi antarmanusia.

Misalnya, pemilik Gates Foundation Bill Gates memberikan hadiah berupa boneka paus kepada kucing milik Presiden Prabowo Subianto, Bobby Kertanegara saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Lalu, Kedutaan Besar China di Indonesia pernah menghadiahkan rumah kucing berukuran besar tingkat tiga yang dilengkapi dengan tangga panjat, terowongan, tempat bersantai, dan tiang garuk.

Belum lagi, Ratu Maxima dari Belanda menghadiahkan Bobby boneka dengan jersey oranye khas Belanda, yang diterima dengan baik dalam suasana diplomatik yang hangat.

Terakhir, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pernah mengalungkan syal kecil untuk Bobby. Ini menunjukkan bahwa aksesori pakaian yang lucu dan nyaman juga bisa menjadi pilihan hadiah.

Hadiah untuk Toto: Menjalin Persahabatan lewat Anjing Peliharaan

Momen serupa terjadi ketika Prabowo berkunjung ke Australia. Alih-alih hanya membawa dokumen pertemuan, dia memberikan hadiah khusus untuk Toto yaitu anjing peliharaan Anthony Albanese. Hadiah berupa kaus dan tali harness itu langsung jadi sorotan publik Australia dan Indonesia.

Gestur ini disambut hangat oleh Albanese dan dipandang sebagai simbol persahabatan. Para pengamat menilai pendekatan tersebut memperhalus berbagai isu bilateral yang sedang dibahas, sambil menciptakan ruang percakapan yang lebih cair antara dua pemimpin.

“Iya benar, [Presiden memberikan cinderamata untuk Toto, peliharaan kesayangan dari PM Albanese saat kunjungan di Australia],” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Kamis (13/11/2025).

Dalam unggahannya, Teddy menggambarkan bahwa diplomasi tidak selalu harus dilakukan melalui jalur formal seperti perundingan, negosiasi, atau forum bisnis dan internasional.

Diplomasi juga bisa hadir melalui berbagai bentuk lain, mulai dari kerja sama di bidang pendidikan, pertahanan, kebudayaan, hingga dalam wujud simbolis yang sarat makna persahabatan.

Kemudian diplomasi lewat hewan peliharaan bukan sekadar romantika; dia menjadi gestur goodwill yang mampu membangun rasa saling percaya sebelum masuk ke diskusi lebih serius.

Panda dari China: Simbol Kepercayaan dan Kerja Sama Jangka Panjang

Jika hadiah untuk Toto adalah diplomasi hangat, maka panda adalah diplomasi strategis. Dalam pertemuan dengan Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025) Prabowo menunjukkan foto bayi panda yang baru lahir di Indonesia, hasil program peminjaman panda dari China.

Panda telah lama menjadi simbol hubungan kepercayaan China dengan negara mitranya. Fakta bahwa pasangan panda sudah tinggal di Indonesia selama hampir satu dekade dan kini berhasil berkembang biak, dipandang sebagai keberhasilan kerja sama konservasi antara kedua negara.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menggunakan kisah kelahiran bayi panda sebagai jembatan percakapan untuk membangun kedekatan sebelum membahas isu geopolitik dan ekonomi. Diplomasi panda ini memperlihatkan bagaimana hubungan Indonesia–China tidak lagi semata soal perdagangan dan investasi, tetapi juga kolaborasi ekologi dan soft power.

Prabowo lalu menceritakan permintaan Taman Safari agar dirinya memberi nama bagi bayi panda tersebut.

“Habis itu, Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” tutur Prabowo.

Dalam pertemuan itu, tampak Kepala Negara memperlihatkan foto bayi panda Rio kepada Ketua Wang usai pertemuan tête-á-tête.

“Kami dapat laporan, kemarin. Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi. Sepuluh tahun, lahir waktu saya Presiden,” kata Prabowo sambil menunjukkan foto hewan endemik China itu.

Bayi panda Rio merupakan keturunan induk Hu Chun dan pejantan Cai Tao, pasangan panda raksasa yang dihadiahkan oleh Presiden China Xi Jinping kepada Indonesia pada 2017 melalui kerja sama konservasi internasional.

Hingga saat ini, hanya sekitar 20 negara di dunia yang menerima panda melalui mekanisme antarkepala negara, menempatkan Indonesia pada posisi terhormat dalam kolaborasi konservasi global.

Kelahiran bayi panda ini merupakan hasil proses reproduksi alami yang dimulai sejak Agustus 2025. Tim medis melakukan pengawasan ketat melalui pemeriksaan hormon, analisis urin, dan observasi intensif.

“Terima kasih banyak. Panda kami bisa melahirkan anak di Indonesia. Karena, tidak mudah sekali,” kata Wang.

Di bagian akhir percakapan, Wang menyampaikan sebuah pepatah China kepada Prabowo, yakni “Ji ren tian xiang,” atau orang yang akan selalu bertemu dengan hal-hal baik.”

Kucing, anjing, dan panda mungkin terdengar seperti materi dongeng anak-anak. Namun dalam konteks diplomasi Indonesia, ketiganya menjadi simbol hubungan luar negeri yang dibangun tidak hanya lewat kekuatan atau kepentingan ekonomi, tetapi juga lewat kedekatan emosional dan komunikasi yang lebih manusiawi.

Dari Istana Merdeka hingga Canberra; dari pusat konservasi panda hingga ruang pertemuan bilateral. Diplomasi hewan ini memperlihatkan bahwa strategi Prabowo terlihat luwes, personal, dan menghargai sisi kemanusiaan.

04/12/2025 17:55
Xi Jinping Umumkan China Akan Beri Bantuan Rp 1 T untuk Palestina

Jakarta –

Presiden China Xi Jinping mengumumkan bahwa pemerintahnya akan memberikan bantuan sebesar US$100 juta (sekitar Rp 1,6 triliun) kepada Palestina untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung upaya pembangunan kembali.

Hal tersebut disampaikan Xi saat berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan mereka di Beijing, ibu kota China pada Kamis (4/12), dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/12/2025).

Xi pun menyerukan pembangunan kepercayaan politik yang lebih besar dengan Prancis, dengan menunjukkan dukungan satu sama lain sekaligus menunjukkan “kemandirian” masing-masing pihak.

“Apa pun perubahan lingkungan eksternal, kedua belah pihak sebagai kekuatan besar harus selalu menunjukkan kemandirian dan visi strategis, menunjukkan saling pengertian dan saling mendukung dalam hal-hal inti dan isu-isu penting yang krusial,” ujarnya.

“China dan Prancis harus menunjukkan rasa tanggung jawab mereka, mengibarkan panji multilateralisme … dan berdiri teguh di sisi sejarah yang benar,” imbuh pemimpin China tersebut.

Macron bertemu dengan Xi pada Kamis pagi waktu setempat sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari yang berfokus pada perdagangan dan diplomasi.

Pemimpin Prancis tersebut berupaya melibatkan Beijing dalam menekan Rusia untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, setelah serangkaian diplomasi baru-baru ini terkait rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

“Kita menghadapi risiko disintegrasi tatanan internasional yang telah membawa perdamaian bagi dunia selama beberapa dekade, dan dalam konteks ini, dialog antara China dan Prancis menjadi lebih penting dari sebelumnya,” ujar Macron, Kamis (4/12).

“Saya berharap China akan bergabung dalam seruan kami, upaya kami untuk mencapai, sesegera mungkin, setidaknya gencatan senjata dalam bentuk moratorium serangan yang menargetkan infrastruktur penting,” katanya.

Tonton juga video “Xi Jinping Beri Lampu Hijau Konser K-Pop di China”

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

04/12/2025 17:28