Xcloud.id

Tag: Xi Jinping

  • Trump Kenakan Tarif Baru 100% ke Xi Jinping, AS dan China Perang Dagang Lagi?

    Trump Kenakan Tarif Baru 100% ke Xi Jinping, AS dan China Perang Dagang Lagi?

    Washington –

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif tambahan 100 persen untuk China. Ia juga mengancam akan membatalkan pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping yang kembali memicu perang dagang antara AS dan China.

    Dilansir AFP, Sabtu (11/10/2025), Trump mengatakan pungutan tambahan tersebut, ditambah kontrol ekspor AS atas “semua perangkat lunak penting”. Tarif baru tersebut akan berlaku mulai 1 November 2025 sebagai balasan atas apa yang disebutnya sebagai langkah “luar biasa agresif” Beijing.

    “Mustahil dipercaya Tiongkok akan mengambil tindakan seperti itu, tetapi mereka telah melakukannya, dan sisanya adalah Sejarah,” ujar Trump di Truth Social.

    Pasar saham jatuh seiring memanasnya kembali perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan Nasdaq turun 3,6 persen dan S&P 500 turun 2,7 persen.

    Barang-barang Tiongkok saat ini menghadapi tarif AS sebesar 30 persen, di bawah tarif yang diberlakukan Trump sambil menuduh Beijing membantu perdagangan fentanil, dan atas dugaan praktik tidak adil.

    Trump telah mengancam tarif beberapa jam sebelumnya dalam sebuah unggahan panjang yang mengejutkan di jejaring sosial Truth Social miliknya yang menyatakan bahwa Tiongkok telah mengirimkan surat ke negara-negara di seluruh dunia yang merinci kontrol ekspor mineral tanah jarang. Elemen tanah jarang sangat penting untuk memproduksi segala hal, mulai dari ponsel pintar dan kendaraan listrik hingga perangkat keras militer dan teknologi energi terbarukan. Tiongkok mendominasi produksi dan pemrosesan global bahan-bahan ini.

    “Tidak mungkin Tiongkok dibiarkan ‘menawan’ dunia,” tulis Trump, menggambarkan sikap Tiongkok sebagai “sangat bermusuhan”.

    Presiden AS kemudian mempertanyakan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) akhir bulan ini. Pertemuan itu, seharusnya, akan menjadi pertemuan pertama antara para pemimpin dari dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia sejak Trump kembali berkuasa pada bulan Januari.

    “Saya seharusnya bertemu Presiden Xi dalam dua minggu, di APEC, di Korea Selatan, tetapi sekarang tampaknya tidak ada alasan untuk melakukannya,” tulisnya.

    Trump kemudian mengatakan kepada para wartawan di Ruang Oval bahwa ia belum membatalkan pertemuan tersebut.

    “Saya belum membatalkannya, tetapi saya tidak tahu apakah kita akan mengadakannya. Tetapi saya akan tetap hadir, jadi saya berasumsi kita mungkin akan mengadakannya,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • China Balas Dendam ‘Dibom’ Tarif Trump, Kapal AS Berlabuh Dipatok Biaya Tinggi

    China Balas Dendam ‘Dibom’ Tarif Trump, Kapal AS Berlabuh Dipatok Biaya Tinggi

    JAKARTA – China membalas kebijakan penetapan tarif yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap negaranya dengan menaikkan biaya pelabuhan khusus untuk kapal-kapal AS yang berlabuh.

    Tindakan itu dilakukan setelah AS berencana untuk untuk mengenakan biaya pelabuhan terhadap kapal-kapal China. Upaya China ini merupakan rangkaian balas dendam menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

    Mengutip AP, Jumat 10 Oktober, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) China pada Jumat 10 Oktober mengumumkan, kapal-kapal milik perusahaan atau warga negara AS, bahkan yang diproduksi di AS, akan dikenakan biaya 400 yuan atau sekitar Rp930 ribu per ton bersih per pelayaran jika berlabuh di Pelabuhan China.

    Biaya tersebut juga akan dibebankan pada kapal yang sama untuk maksimal lima pelayaran setiap tahun, dan akan naik setiap tahun hingga tahun 2028, ketika biaya tersebut akan naik menjadi 1.120 yuan atau Rp2,6 juta per ton bersih.

    Ilustrasi kapal kargo. (Hennie Stander-Unsplash)

    Penetapan tarif kapal-kapal AS di pelabuhan China akan mulai berlaku 14 Oktober mendatang, hari yang sama AS berencama mematok biaya pelabuhan pada kapal-kapal China.

    Sementara terkait rencana AS, kapal-kapal milik atau yang dioperasikan China akan dikenakan biaya 50 dolar AS atau Rp830 ribu per ton bersih untuk setiap pelayaran ke AS, yang kemudian akan naik sebesar 30 dolar AS atau Rp498 ribu per ton bersih setiap tahun hingga tahun 2028. Setiap kapal akan dikenakan biaya tidak lebih dari lima kali per tahun.

    Kemenhub China dalam pernyataannya menyebutkan, biaya khusus yang diberlakukannya terhadap kapal-kapal AS merupakan “tindakan balasan” sebagai tanggapan atas praktik-praktik AS yang “melanggar hukum”, merujuk pada rencana biaya pelabuhan AS terhadap kapal-kapal China.

    Kementerian tersebut juga mengecam biaya di pelabuhan AS “diskriminatif”, dan “sangat merugikan kepentingan sah industri pelayaran China”, termasuk “sangat merusak” tatanan ekonomi dan perdagangan internasional.

    China telah mengumumkan serangkaian langkah dan pembatasan perdagangan jelang pertemuan Trump dan Xi di sela-sela forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Korea Selatan yang akan dimulai pada akhir Oktober 2025.

  • Trump Layak Dapat Nobel Perdamaian Jika Bisa Setop Agresi China

    Trump Layak Dapat Nobel Perdamaian Jika Bisa Setop Agresi China

    Taipei –

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump layak mendapatkan Nobel Perdamaian, jika dia mampu meyakinkan Presiden China Xi Jinping untuk menghentikan agresi militer Beijing terhadap Taiwan.

    Pernyataan Lai itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (7/10/2025), disampaikan dalam wawancara dengan acara radio dan podcast konservatif AS baru-baru ini.

    AS merupakan pendukung internasional paling penting bagi Taiwan, meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan resmi. Namun sejak Trump kembali menjabat awal tahun ini, dia belum mengumumkan penjualan senjata terbaru ke Taipei.

    Trump kemungkinan akan bertemu Xi dalam pertemuan para pemimpin Asia-Pasifik yang digelar di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan ini.

    Berbicara dalam acara radio Amerika, The Clay Travis and Buck Sexton Show, yang disiarkan ke lebih dari 400 stasiun radio, Lai menyinggung soal komentar pada Agustus lalu ketika Trump mengungkapkan jika Xi mengatakan kepadanya bahwa China tidak akan menginvasi Taiwan selama dia menjadi Presiden AS.

    “Kami berharap dapat terus menerima dukungan Presiden Trump. Jika Presiden Trump mampu membujuk Xi Jinping untuk secara permanen menghentikan agresi militer apa pun terhadap Taiwan, Presiden Trump tidak diragukan lagi akan menjadi peraih Hadiah Nobel Perdamaian,” kata Lai dalam wawancara tersebut.

    Trump sebelumnya mengatakan dirinya pantas mendapatkan Nobel Perdamaian yang telah diberikan kepada empat pendahulunya di Gedung Putih. Pemberian Nobel Perdamaian tahun ini akan diumumkan di Norwegia pada Jumat (10/10) mendatang.

    Saat ditanya lebih lanjut soal apa yang akan disampaikan kepada Trump, Lai mengatakan akan menyarankan Trump untuk memperhatikan tindakan Xi.

    “Saya akan menyarankannya untuk memberikan perhatian khusus pada fakta bahwa Xi Jinping tidak hanya melakukan latihan militer skala besar yang semakin meningkat di Selat Taiwan, tetapi juga memperluas kekuatan militer di Laut China Timur dan Laut China Selatan,” ucapnya, berdasarkan transkrip yang dirilis kantor kepresidenan Taiwan pada Selasa (7/10).

    Beberapa jam setelah transkrip itu dirilis, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi lonjakan baru dalam pergerakan militer China. Dilaporkan oleh Taipei bahwa sekitar 23 pesawat militer dan drone Beijing melakukan “patroli kesiapan tempur gabungan” di sekitar Taiwan dengan kapal-kapal perang China.

    Belum ada tanggapan langsung dari Kementerian Luar Negeri China terhadap pernyataan Lai tersebut.

    Tonton juga video “Macron: Jika Trump Mau Hadiah Nobel, Dia Harus Hentikan Perang Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China

    Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China

    Jakarta, CNBC Indonesia – China selama ini dikenal sebagai negara yang ketat dalam peredaran aplikasi di negaranya. Pemerintahan Xi Jinping tak segan menyensor konten atau memblokir aplikasi yang dinilai tak sesuai standar.

    Tak heran jika banyak aplikasi populer buatan AS yang tak bisa beroperasi di China. Para pembuat aplikasi lokal juga harus ‘terbuka’ dengan pemerintah China.

    Hal ini yang menjadi keresahan AS, hingga meminta ByteDance asal China melakukan divestasi terhadap TikTok yang digunakan 170 juta warga AS. AS khawatir data warga AS bisa jatuh ke tangan pemerintah China via ByteDance.

    Kendati menentang prinsip-prinsip yang dilakukan China, belakangan AS sudah mulai mengikuti jejak negara kekuasaan Xi Jinping.

    Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump memerintahkan Apple untuk menghapus aplikasi-aplikasi terkait pelacakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) dari App Store, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Salah satunya adalah ICEBlock. Aplikasi tersebut memberikan peringatakan kepada pengguna terkait agen ICE yang ada di area mereka. Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengatakan hal ini bisa meningkatkan risiko kekerasan terhadap agen ICE.

    Atas perintah Trump, Apple mengumumkan penghapusan aplikasi ICEBlock dan aplikasi pelacakan ICE serupa dari App Store pada Kamis (2/10) pekan lalu.

    Ini adalah insiden langka, di mana pemerintah federal mengintervensi raksasa teknologi untuk melakukan pemblokiran aplikasi. Google juga menghapus aplikasi serupa, namun dengan alasan pelanggaran kebijakan perusahaan.

    Google mengatakan tak ada arahan dari DoJ untuk melakukan aksi penghapusan aplikasi.

    Diketahui, ICE berperan penting dalam mewujudkan agenda imigrasi Trump. Agen-agennya secara rutin menggeledah dan menangkap para migran. Advokat HAM mengatakan kebebasan berpendapat dalam proses tersebut kerap dihiraukan.

    Reuters menuliskan bahwa tindakan Apple dapat meningkatkan pengawasan terhadap hubungan perusahaan teknologi yang makin erat dengan pemerintahan Trump.

    Banyak perusahaan, termasuk produsen iPhone, telah berusaha menghindari konflik dengan Gedung Putih yang tidak segan-segan mengeluarkan ancaman, terutama terkait tarif, terhadap perusahaan tertentu.

    “Berdasarkan informasi yang kami terima dari penegak hukum tentang risiko keamanan terkait dengan ICEBlock, kami telah menghapusnya dan aplikasi serupa dari App Store,” kata Apple dalam sebuah pernyataan melalui email.

    Fox Business pertama kali melaporkan penghapusan aplikasi tersebut oleh Apple pada Kamis (2/10) lalu. DoJ kemudian mengonfirmasi bahwa mereka telah menghubungi Apple untuk menarik aplikasi tersebut dan perusahaan telah mematuhinya.

    Google mengatakan kebijakannya melarang aplikasi dengan risiko penyalahgunaan yang tinggi. ICEBlock tidak pernah tersedia di Google Play Store.

    “ICEBlock dirancang untuk menempatkan agen ICE dalam risiko hanya karena melakukan pekerjaan mereka, dan kekerasan terhadap penegak hukum adalah garis merah yang tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh dilanggar,” kata Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam sebuah pernyataan.

    Joshua Aaron, pencipta ICEBlock yang berbasis di Texas, membantah karakterisasi tersebut dan mengkritik keputusan Apple.

    “Saya sangat kecewa dengan tindakan Apple. Menyerah pada rezim otoriter bukanlah langkah yang tepat,” ujar Aaron kepada Reuters.

    Kini, bahkan meluncurkan situs web pun kemungkinan akan berujung pada penghapusan, ujarnya, seraya menambahkan bahwa tim hukumnya akan memutuskan langkah selanjutnya.

    Bondi sebelumnya berargumen bahwa Aaron tidak dilindungi oleh konstitusi. Ia mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menuntutnya, serta memperingatkan Aaron untuk berhati-hati.

    Pengawasan sipil terhadap agen imigrasi federal makin ketat sejak Trump kembali menjabat. Para aktivis mengatakan tujuan mereka melakukan inisiatif-inisiatif independen adalah melindungi komunitas mereka dari penegakan hukum ICE yang agresif.

    Di kota-kota seperti Washington, penduduk juga mengandalkan obrolan terenkripsi untuk berbagi informasi terbaru tentang penegakan hukum.

    Enam pakar hukum mengatakan kepada Reuters bahwa pengawasan terhadap ICE sebagian besar dilindungi oleh Konstitusi AS, selama para aktivis tidak mengganggu pekerjaan tersebut. Pengadilan telah lama menyatakan bahwa merekam aktivitas penegakan hukum di area publik adalah sah.

    Sejak Trump menjabat, ICE telah menggerebek beberapa fasilitas yang menampung imigran ilegal, dan meningkatkan penegakan hukum dengan pendanaan baru sebesar US$75 miliar hingga tahun 2029 untuk ICE.

    Badan tersebut juga telah menangkap pemegang visa dan penduduk tetap AS yang menjadi target pemerintahan Trump atas advokasi pro-Palestina.

    Apple menghapus lebih dari 1.700 aplikasi dari App Store pada tahun 2024 sebagai tanggapan atas tuntutan pemerintah. Sebagian besar, yakni lebih dari 1.300, berasal dari China. Selanjutnya diikuti oleh Rusia dengan 171 aplikasi dan Korea Selatan dengan 79 aplikasi.

    Selama tiga tahun terakhir, AS tidak muncul sebagai salah satu negara tempat aplikasi dihapus karena tuntutan pemerintah, menurut laporan transparansi aplikasi perusahaan. Namun, sejak Trump menjadi Presiden, praktik ini seakan dinormalisasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Uang Global Lebih Banyak Bangun Kekuatan Militer, Bukan Isu Lingkungan

    Uang Global Lebih Banyak Bangun Kekuatan Militer, Bukan Isu Lingkungan

    Jakarta –

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti melemahnya komitmen dunia terhadap agenda besar dalam menyelamatkan bumi. Kondisi ini terjadi karena setiap negara fokus pada kepentingannya masing-masing.

    SBY menegaskan bahwa memperjuangkan kepentingan nasional memang penting, namun tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan tanggung jawab global.

    “Situasi dunia, situasi global tidak terlalu cerah untuk mengimplementasikan agenda besar kita ini, menyelamatkan bumi, mengurangi kemiskinan, dan ketimpangan sejagat, kemudian membuat masyarakat dunia makin sejahtera dalam keadilan yang kita dambakan bersama. Why? Ada decline of multilateralism, collaboration, yang ada bahkan sekarang the rise of unilateralism. Banyak sekali yang berpikiran ultranasionalis,” katanya dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    SBY menyampaikan kondisi saat ini berbanding terbalik dengan ketika ia masih aktif sebagai kepala negara dan sering menghadiri forum-forum internasional seperti G20, APEC dan forum lainnya.

    “Dulu G20 kompak. Ketika ada krisis 2008-2009 kita bekerja bersama-sama, semua, day and night. Sekarang kondisi itu sudah tidak seperti dulu. Kehangatan, kadang-kadang bercanda di antara pemimpin G20 Ada Bush, ada Obama, ada Putin, ada Mujinto, Xi Jinping, Ada David Cameron, dan sebagainya. Sekarang no more, never again. Artinya apa? Dengan dulu kami kompak di perserikatan bangsa-bangsa, di forum G20, tidak selalu mudah untuk mengatasi masalah, Apalagi sekarang?” katanya.

    Uang Diarahkan Bangun Kekuatan Militer

    Ia menyoroti konflik di Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara yang semakin meningkat. Terlebih katanya, saat ini uang secara global lebih banyak diarahkan untuk membangun kekuatan militer demi mengamankan geopolitik.

    “Situasi di Eropa masih seperti ini, Di Timur Tengah masih seperti ini, Di East Asia, South East Asia juga menurut saya ada high tension yang anytime Bisa menjadi konflik terbuka. Not really good. Uang secara global lebih banyak sekarang diarahkan membangun kekuatan militer untuk tujuan pengamanan geopolitik, dan seterusnya. Bukan lagi Untuk menangani isu lingkungan, mengurangi communicable diseases around the globe,” katanya.

    Meski begitu, SBY menyampaikan optimisme terhadap langkah Indonesia dalam mendorong transisi energi bersih. Ia menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto atas visi dan komitmennya membangun ketahanan energi nasional yang ramah lingkungan.

    “Saya memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya mendukung visi, komitmen, dan kebijakan beliau untuk membangun ketahanan energi, dan juga untuk menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan kehidupan manusia di masa depan,” katanya.

    (ara/ara)

  • Menko AHY Lobi Swiss Investasi Megaproyek Giant Sea Wall

    Menko AHY Lobi Swiss Investasi Megaproyek Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai menawarkan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall ke Swiss.

    AHY menyebut pihaknya telah melakukan pembicaraan intensif dengan pihak Swiss guna mendorong peluang pembiayaan Giant Sea Wall yang hendak segera dieksekusi dalam rangka melindungi area pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura).

    “Kita membuka ruang kerja sama potensi untuk hadirnya inovasi teknologi dan juga investasi dari semua. Tentu dengan Swiss kita juga membangun kerja sama yang baik dan inilah saat-saat yang baik karena membicarakan sesuatu yang besar mega proyek seperti Giant Sea Wall,” kata AHY saat ditemui di JW Mariott, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Bukan tanpa alasan, AHY menyebut Swiss merupakan salah satu negara yang unggul dalam sektor infrastruktur. Untuk itu, kerja sama dengan Swiss tersebut menjadi salah satu langkah strategis yang penting untuk direalisasikan.

    “Karena Swiss itu selama berpuluh-puluh tahun leading dalam inovasi teknologi kualitas termasuk juga dalam infrastruktur yang berkelanjutan oleh karena itu bagus kalau kita kawinkan dengan potensi dan apa yang sedang dikerjakan di Indonesia,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah melakukan penjajakan kerja sama dengan Presiden Republik Rakyat China (RRC) Xi Jinping terkait pembangunan Giant Sea Wall.

    Pembahasan terkait dengan proyek giant sea wall dilakukan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing pada Rabu (3/9/2025). 

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Tuan-Ibu, atas semua dukungan yang telah kami terima sehingga saat ini, terutama pada kerja sama di berbagai sektor,” kata Prabowo dalam forum itu, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/9/2025).

    Adapun, pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama Presiden Xi juga membahas proyek giant sea wall yang direncanakan membentang di pesisir utara atau pantura Jawa. 

    Meskipun demikian, belum ada penjelasan detail terkait hal apa saja yang dibahas kedua pemimpin negara soal megaproyek tersebut.

  • WNI Kabur ke China Makin Gampang, Xi Jinping Buka Pintu Lebar-lebar

    WNI Kabur ke China Makin Gampang, Xi Jinping Buka Pintu Lebar-lebar

    Jakarta, CNBC Indonesia – WNI yang ingin mengadu nasib ke luar negeri bisa memanfaatkan program baru yang dicanangkan pemerintahan Xi Jinping. Pada Rabu (1/10/2025), China meluncurkan program visa baru yang bertujuan menarik talenta global di bidang sains dan teknologi, untuk bekerja di Negeri Tirai Bambu.

    AFP melaporkan program ini merupakan bagian dari upaya China untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin dunia di sektor sains dan teknologi, mengalahkan dominasi Amerika Serikat (AS).

    Langkah China yang diumumkan sejak Agustus 2025 ini, berbanding terbalik dengan kebijakan AS baru-baru ini. Presiden AS Donald Trump justru menetapkan biaya visa kerja super mahal pada bulan lalu, sehingga menyulitkan talenta global untuk mencari kerja di AS.

    Program visa K terbaru China secara signifikan mempermudah proses imigrasi bagi yang memenuhi syarat, menurut laporan media pemerintah.

    “Dengan latar belakang beberapa negara yang menarik diri, berfokus pada kepentingan dalam negeri, dan mengesampingkan talenta internasional, China dengan penuh semangat memanfaatkan peluang penting ini dan segera memperkenalkan kebijakan ini,” tulis surat kabar pemerintah People’s Daily dalam sebuah komentar pada Selasa (30/9), dikutip dari AFP, Rabu (1/10/2025).

    Berbeda dengan banyak kategori visa lainnya, visa K tidak mewajibkan pemberi kerja atau entitas domestik untuk mengeluarkan undangan kepada pemohon.

    “Visa K akan menawarkan lebih banyak kemudahan bagi pemegangnya dalam hal jumlah entri yang diizinkan, masa berlaku, dan durasi tinggal,” lapor kantor berita pemerintah Xinhua pada Agustus lalu.

    Adapun syarat yang ditetapkan bagi peminat visa K adalah “talenta sains dan teknologi muda global”. Syarat lebih spesifik terkait usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan, belum dijelaskan secara perinci.

    Xinhua mengatakan pemegang visa bisa terlibat dalam beragam sektor pekerjaan, seperti pendidikan, budaya, sains dan teknologi, serta kewirausahaan yang relevan dan aktivitas bisnis.

    Seperti bumi dan langit, industri teknologi AS sedang terguncang akibat perubahan kebijakan visa kerja H-1B yang ditetapkan Trump. H-1B merupakan tipe visa yang memungkinkan perusahaan untuk mensponsori talenta asing dengan keterampilan khusus seperti sains, engineer, dan programmer, untuk bekerja di AS selama 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 6 tahun.

    Visa tersebut sangat banyak digunakan oleh industri teknologi. Namun, ketetapan baru visa H-1B mematok biaya super mahal sebesar US$100.000 (Rp1,6 miliar).

    Warga negara India menyumbang hampir tiga perempat dari izin yang diberikan melalui sistem lotere setiap tahun.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Serangan China Menggila, RI Bisa Kena Dampaknya

    Serangan China Menggila, RI Bisa Kena Dampaknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok peretas (hacker) asal China dilaporkan telah membobol server email Kementerian Luar Negeri di berbagai belahan dunia. Serangan canggih tersebut merupakan bagian dari kampanye jangka panjang yang menargetkan komunikasi diplomatik di seluruh dunia.

    Laporan ini diungkap tim peneliti dari firma keamanan siber Palo Alto Networks, khususnya divisi ancaman intelijen yang dinamai ‘Unit 42’. Tim peneliti menyebut penyerang mengakses server email ‘Microsoft Exchange’ di beberapa negara, memungkinkan mereka mengulik informasi yang bersifat sensitif.

    Dikutip dari BusinessToday, Rabu (1/10/2025), berdasarkan laporan Bloomberg, kelompok hacker fokus pada kata kunci spesifik yang berhubungan dengan KTT China-Arab 2022 di Riyadh.

    Hacker juga mencari informasi terkait nama-nama populer seperti Presiden China Xi Jinping dan sasng istri Peng Liyuan, terkait dengan gelaran KTT tersebut.

    Tak dibeberkan secara perinci Kementerian Luar Negeri mana saja yang terdampak. Namun, peneliti mencatat bahwa hacker menargetkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan erat dengan China dalam urusan ekonomi dan geopolitik.

    Artinya, Indonesia bisa jadi salah satu yang terkena serangan, namun hal ini belum bisa dipastikan.

    Lion Rochberger, peneliti senior di Palo Alto Networks, menekankan signifikansi dari operasi ini. Pasalnya, kelompok hacker mengekstraksi email dari kedutaan dan operasi militer dunia dalam upaya mengumpulkan informasi intelijen.

    Kelompok hacker yang dimaksud oleh Palo Alto Networks merujuk pada geng ‘Phantom Taurus’. Namun, Kedutaan Besar China di Washington membantah keterlibatan negara dalam upaya tersebut.

    Juru bicara Liu Pengyu mengatakan peretasan merupakan masalah global yang juga dihadapi oleh China. Ia menegaskan China melawan semua bentuk penyerangan siber.

    “Ranah siber bersifat virtual, sulit dideteksi, dan melibatkan beragam oknum,” kata dia.

    “Mendeteksi sumber serangan siber adalah masalah teknis yang kompleks dan membutuhkan bukti penuh dan solid,” ia menambahkan.

    Temuan baru ini menambah daftar panjang operasi siber China yang dilakukan untuk melawan pemerintah dan industri di seluruh dunia. Pada awal bulan ini, Google melaporkan grup China telah membobol perusahaan-perusahaan teknologi AS.

    Di saat bersamaan, tersangka hacker menyamar sebagai ketua Partai Republik di Komite Khusus DPR tentang China dalam upaya mencuri data terkait negosiasi perdagangan, menurut komite tersebut.

    Operasi Phantom Taurus seringkali bertepatan dengan perkembangan geopolitik atau manuver militer, ujar Assaf Dahan, direktur intelijen ancaman di Palo Alto Networks. Laporan tersebut juga mengaitkan kelompok itu dengan aktivitas spionase yang melibatkan berbagai negara, termasuk Afghanistan dan Pakistan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diplomat Senior China Tiba-tiba Diganti Usai Menghilang dari Publik

    Diplomat Senior China Tiba-tiba Diganti Usai Menghilang dari Publik

    Beijing –

    Seorang diplomat senior China tiba-tiba diganti setelah keberadaannya misterius selama berbulan-bulan usai kembali dari perjalanan dinas ke luar negeri. Penggantian ini memicu spekulasi bahwa diplomat senior itu terjerat kasus yang membuatnya ditahan otoritas Beijing.

    Laporan media pemerintah China, seperti dilansir Associated Press, Rabu (1/10/2025), mengumumkan bahwa pemerintah telah menunjuk Liu Haixing sebagai pemimpin baru Departemen Internasional. Liu Haixing merupakan seorang diplomat berpengalaman yang pernah menduduki berbagai posisi diplomatik di Eropa.

    Sepulangnya ke Beijing, Liu Haixing menjabat sebagai Asisten Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Departemen Urusan Eropa.

    Dia ditunjuk menggantikan Liu Jianchao — tidak memiliki hubungan keluarga dengan Liu Haixing — yang tidak terlihat di depan publik sejak Juli lalu di tengah spekulasi bahwa dia ditahan karena alasan disiplin.

    Departemen Internasional, yang sebelumnya dipimpin oleh Liu Jianchao, merupakan sayap diplomatik Partai Komunis yang berkuasa di China. Departemen ini bertugas menjalin hubungan dengan partai-partai politik di negara-negara lainnya.

    Penunjukan Liu Haixing yang disampaikan lewat situs resmi Departemen Internasional ini, menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan Liu Jianchao.

    Liu Jianchao menjabat sebagai kepala Departemen Internasional sejak Juni 2022. Dia telah bepergian ke luar negeri secara ekstensif sebagai bagian dari upaya diplomatik China pascapandemi. Nama Liu Jianchao bahkan beredar sebagai salah satu calon Menteri Luar Negeri yang baru.

    Namun sosok Liu Jianchao tidak pernah terlihat di depan publik sejak akhir Juli lalu, setelah dia kembali dari perjalanan dinas ke luar negeri.

    Laporan media terkemuka, Wall Street Journal (WSJ), yang mengutip beberapa sumber menyebut bahwa Liu Jianchao kini ditahan untuk menjalani interogasi sebagai bagian dari penyelidikan disiplin. Tidak diketahui secara jelas soal pelanggaran atau kasus apa yang menjeratnya.

    Kasus hilangnya Liu Jianchao ini menyusul rentetan kasus serupa di China beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah hilangnya mantan Menteri Luar Negeri Qin Gang yang menjadi sorotan publik pada Juni 2023 lalu. Pada saat itu, Qin baru menjabat Menteri Luar Negeri selama tujuh bulan.

    Wang Yi, yang sebelumnya pernah menjabat Menteri Luar Negeri China, kembali ditunjuk oleh pemerintah untuk menduduki jabatan penting tersebut.

    WSJ melaporkan pada saat itu bahwa investigasi internal partai mendapati Qin terlibat dalam perselingkuhan selama masa jabatan sebelumnya sebagai Duta Besar China untuk Amerika Serikat (AS).

    Langkah penegakan disiplin semacam ini diyakini berlanjut saat Presiden Xi Jinping memimpin kampanye pembersihan disiplin yang gencar sejak pengangkatannya pada tahun 2012. Dilaporkan lebih dari 6 juta pejabat China telah dihukum karena korupsi dan pelanggaran lainnya.

    Tonton juga video “Istri Arya Daru Beberkan soal Teror di Makam Suaminya” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ulah China Bikin AS Kebakaran Jenggot, Krisis Besar Mengancam Dunia

    Ulah China Bikin AS Kebakaran Jenggot, Krisis Besar Mengancam Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) makin resah dengan serangan siber besar-besaran yang diduga dilakukan oleh Kementerian Keamanan Negara China atau Ministry of State Security (MSS).

    Aksi peretasan ini bukan hanya menyasar jaringan di Negeri Paman Sam, tapi juga puluhan negara lain, dan dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan global.

    Pada 2023, Direktur CIA William J. Burns bahkan terbang diam-diam ke Beijing untuk memperingatkan langsung Menteri Keamanan Negara China.

    Dalam pertemuan itu, Burns menegaskan akan ada konsekuensi jika malware yang ditanam benar-benar diluncurkan. Namun, bukannya surut, serangan justru semakin masif.

    Kelompok peretas yang dikenal dengan nama Salt Typhoon terungkap telah melakukan penyusupan selama bertahun-tahun. Mereka diduga mencuri informasi hampir seluruh warga AS dan menargetkan berbagai negara lain.

    Dalam pernyataan bersama, sejumlah negara korban Salt Typhoon menyebut data yang dicuri bisa memberi Beijing kemampuan untuk melacak komunikasi dan pergerakan target di seluruh dunia.

    Menurut pakar, MSS kini telah berkembang menjadi salah satu badan spionase siber paling tangguh di dunia, menyaingi Badan Keamanan Nasional (NSA) AS dan GCHQ Inggris.

    Berbeda dengan peretas bayaran China di masa lalu yang cenderung ceroboh, operasi Salt Typhoon berjalan sistematis, yakni menemukan celah sistem, menyusup, mencuri data, berpindah antarjaringan, hingga menghapus jejak keberadaan.

    “Salt Typhoon menunjukkan sisi strategis dan keterampilan tinggi dari operasi siber MSS, yang selama ini tertutupi oleh sorotan terhadap peretas kontrak berkualitas rendah,” ujar Alex Joske, penulis buku tentang kementerian itu, dikutip dari New York Times, Selasa (30/9/2025).

    Bagi Washington, ancaman ini tak main-main. Dalam skenario konflik masa depan, China dinilai mampu melumpuhkan infrastruktur vital AS mulai dari komunikasi, listrik, hingga pasokan air. 

    Nigel Inkster, mantan pejabat intelijen MI6 Inggris, menyebut serangan itu sekaligus menjadi strategi intimidasi Beijing.

    “Jika mereka tetap tidak terdeteksi di jaringan, itu memberi keuntungan besar saat krisis. Tapi jika terdeteksi, tetap menjadi efek gentar. Pesannya jelas: ‘Lihat apa yang bisa kami lakukan jika mau’,” kata dia.

    Bangkitnya MSS sendiri tak lepas dari reformasi Xi Jinping sejak 2012. Xi membatasi peran militer dalam operasi peretasan, membersihkan pejabat korup di kementerian, serta menempatkan keamanan nasional sebagai inti kebijakan.

    Dengan menggandeng perusahaan teknologi domestik, MSS kini punya alur perekrutan peretas ofensif yang lebih solid.

    Pemerintah China bahkan mewajibkan setiap kerentanan perangkat lunak baru dilaporkan terlebih dahulu ke basis data yang diduga dikendalikan MSS. Perusahaan teknologi diberi insentif finansial untuk memenuhi kuota bulanan dalam melaporkan celah keamanan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]