Tag: Wisnu Wardhana

  • Sidak Pengecer Besar, Pemkab Rembang Temukan Isi Kemasan Minyakita Kurang 50 Mililiter – Halaman all

    Sidak Pengecer Besar, Pemkab Rembang Temukan Isi Kemasan Minyakita Kurang 50 Mililiter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop dan UKM) serta Polres Rembang melakukan sidak ke lokasi pengecer besar produk minyak kemasan 1 liter, Senin (10/3/2025).

    Sidak ini dilakukan demi menindaklanjuti temuan penyunatan isi Minyakita oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Jakarta.

    Sidak dilakukan dengan cara mengukur kemasan botol, ukuran font pada label, hingga berat botol dan minyak.

    Termasuk mengukur isi minyak dengan menggunakan gelas ukur, baik dari minyak yang bersumber dari kemasan botol maupun refil plastik.

    Dari sidak tersebut, produk MinyaKita produksi PT Wings Food, menunjukkan jumlah isian Minyakita tidak dalam masalah atau isi kemasan sesuai.

    “Hasil pengujian pada kemasan botol dan refil plastik dari PT Wings Food masih dalam batas toleransi,” kata Pengawas Kemetrologian Dindagkop dan UKM Kabupaten Rembang, Teguh Wisnu Wardhana, Senin dalam keterangan resmi yang dilansir jatengprov.go.id.

    Namun, pihaknya menemukan ketidaksesuaian isi Minyakita di Kecamatan Lasem produk dari PT Aneka Sawit Sukses Sejahtera Surabaya.

    Produk tersebut berisi kurang 50 ml dari takaran semestinya, 1000 ml.

    Minyak dalam kemasan tersebut dituang ke gelas ukur dan hasilnya hanya berisi 950 ml.

    Sementara itu, MinyaKita refil produksi PT Wilmar Nabati Indonesia Gresik justru mengalami kelebihan, yaitu 1.010 ml.

    “Kalau kekurangan kurang dari 10 ml, masih memenuhi batas toleransi.”

    “Namun, kalau lebih dari itu, kami akan melaporkan temuan ini ke Direktorat Metrologi untuk ditindaklanjuti,” jelas Teguh.

    Hasil sidak ini, lanjut Teguh, akan segera dilaporkan ke Direktorat Metrologi untuk tindakan lebih lanjut.

    TIdak hanya Rembang dan sekitarnya, sidak serupa juga akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

    Tujuannya, untuk memastikan kualitas dan keakuratan isi produk MinyaKita di pasaran.

    Temuan Mentan

    Sebelumnya, aksi curang mengurangi takaran minyak goreng merek Minyakita ini pertama kali ditemukan Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melakukan sidak ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Ia menemukan isi minyak goreng Minyakita kemasan 1 liter disunat menjadi 750 sampai 800 mililiter (mL).

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran.”

    “Ini merupakan pelanggaran serius, Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu.

    Perbuatan ini, kata Amran, tidak bisa ditoleransi.

    Diketahui, Minyakita diproduksi oleh tiga badan usaha yakni PT AEGA, koperasi KTN, dan PT TI.

    Pihaknya pun meminta perusahaan diproses hukum dan ditutup.

    Selain mengetahui penyunatan isi Minyakita, Amran juga menemukan tindak kecurangan lainnya.

    Ia menemukan harga jual Minyakita lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Minyak ini dijual sampai Rp 18.000 per liter, padahal di kemasan tertulis HET Rp 15.700 per liter.

    Kini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan Bareskrim Polri untuk menindak dan memberi hukuman terkait adanya pelanggaran.

    “Kita tidak boleh membiarkan praktik semacam ini terus terjadi.”

    “Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat,” tegas Amran.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Wahyu Gilang Putranto)

  • 6 Wartawan Gadungan Peras Wanita Rp300 Juta di Sleman, Pergoki Korban Check In Bersama Selingkuhan – Halaman all

    6 Wartawan Gadungan Peras Wanita Rp300 Juta di Sleman, Pergoki Korban Check In Bersama Selingkuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Sleman – Polresta Sleman berhasil menangkap enam orang yang mengaku sebagai wartawan gadungan setelah mereka memeras seorang wanita sebesar Rp300 juta.

    Penangkapan ini dilakukan setelah korban melaporkan tindakan pemerasan yang dialaminya.

    Modus operandi para pelaku terungkap saat korban, yang baru saja check-in bersama pria bukan suaminya di sebuah hotel di Sleman, didatangi oleh pelaku yang mengaku sebagai wartawan.

    Kejadian ini berlangsung pada Selasa, 11 Februari 2025, sekitar pukul 18.40 WIB.

    Korban yang merasa tertekan akhirnya setuju untuk memberikan uang, tetapi hanya mampu mentransfer Rp15 juta sebagai uang muka.

    Kekurangan yang dijanjikan akan diserahkan pada 13 Februari 2025.

    Penangkapan Pelaku

    Setelah merasa menjadi korban pemerasan, korban melapor ke Polresta Sleman.

    Tim penyidik segera melakukan penyelidikan, termasuk menganalisa rekaman CCTV.

    Dalam waktu singkat, keenam pelaku berhasil ditangkap pada 12 Februari 2025.

    Dari pengakuan tersangka, mereka telah beroperasi di Sleman selama satu minggu, memantau hotel-hotel untuk mencari korban.

    “Mereka tergabung dalam grup WhatsApp dan membagi tugas saat melakukan pemerasan,” ujar Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo.

    Polisi kini menyelidiki apakah ada keterkaitan antara komplotan ini dengan kasus serupa yang ditangani Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Keenam pelaku disangka melanggar Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 9 tahun.

    Identitas mereka masing-masing berinisial DT (37), FMS (27), SH (27) dan YDK (24) keempatnya merupakan warga Bekasi, Jawa Barat. 

    Kemudian DTK (23) warga Klaten, Jawa Tengah dan HB (55) warga Kotagede Yogyakarta.

    Dari kasus ini, polisi menyita 17 barang bukti, termasuk ID card palsu, handphone, dua mobil, dan uang tunai Rp500 ribu.

    Reaksi dari PWI Sleman

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sleman, Wisnu Wardhana, mengungkapkan keprihatinan atas kejadian ini. “

    Perbuatan mereka sangat mencoreng nama baik profesi wartawan. Kami berpegang pada kode etik jurnalistik, dan tindakan ini jelas bukan bagian dari profesi kami,” tegasnya.

    Wisnu juga mengingatkan masyarakat untuk melaporkan jika mengalami pemerasan dengan modus yang sama.

    “Kami akan menjaga kerahasiaan pelapor,” tambahnya.

    (TribunJogja.com/Ahmad Syarifudin)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kemenkes dan FiberStar Upayakan Pemerataan Layanan Kesehatan Digital di RI – Halaman all

    Kemenkes dan FiberStar Upayakan Pemerataan Layanan Kesehatan Digital di RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pemerataan layanan kesehatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor infrastruktur digital seperti kesenjangan akses internet, terutama di wilayah terpencil.

    Data menunjukkan bahwa 7,18 persen Puskesmas di Indonesia belum memiliki akses internet, dan 14,91 persen lainnya masih kesulitan terhubung ke sistem digital kesehatan nasional. 

    Dengan luasnya wilayah geografis Indonesia dan beragamnya kondisi di lapangan, pembangunan infrastruktur sering kali menjadi pekerjaan besar.

    Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Setiaji S.T, M.Si menyatakan pentingnya pemerataan infrastruktur untuk menjangkau seluruh masyarakat, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok negeri.

    “Kondisi ini menunjukkan perlunya infrastruktur digital yang lebih merata untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri.” Ujar Setiaji dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (7/2/2025).

    Mengantisipasi hal tersebut, FiberStar bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI mengupayakan pemerataan layanan kesehatan melalui digitalisasi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur.

    Salah satu langkah strategisnya adalah dengan meluncurkan program Star Health untuk mendukung kesehatan digital masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

    Proyek percontohan program Star Health saat ini dijalankan di Sukabumi, Jawa Barat, dan diperluas ke wilayah Indonesia lain. 

    Proyek ini memanfaatkan teknologi Starlink yang memungkinkan Puskesmas di daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan) mendapatkan akses internet yang memadai untuk meningkatkan layanan kesehatan.

    Dengan teknologi ini, fasilitas kesehatan dapat terhubung dengan sistem integrasi nasional seperti Satusehat dan BPJS Kesehatan.

    Untuk memperluas cakupan inovasi ini, beberapa waktu lalu FiberStar menggelar seminar bertajuk Smart City Connection bertema “Pemerataan Infrastruktur Digitalisasi Data Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Seminar ini menghadirkan kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS).

    Setiaji juga berharap FiberStar dapat mendukung peningkatan mutu kesehatan di Indonesia, terutama di daerah 3T, dengan dua inovasi teknologi yang dirancang untuk membantu puskesmas dan fasilitas kesehatan dalam mengintegrasikan data, mempercepat layanan, serta meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat.

    Mengingat tantangan utama yang dihadapi mencakup lebih dari 745 (7,18 persen) puskesmas yang belum memiliki akses internet dan 1.472 (14,91 persen) Puskesmas yang kesulitan terhubung dengan sistem integrasi kesehatan nasional (Satusehat).

    Selain itu, lebih dari 60.000 kader dan praktisi kesehatan harus mengelola data secara manual.

    Customer Service Assurance Division Head FiberStar, Wisnu Wardhana menegaskan, untuk mencapai Indonesia yang maju, kita perlu memiliki manusia-manusia yang sehat jiwa raganya agar dapat memajukan infrastruktur digital sampai pelosok negeri.

    Pihaknya menyarankan penggunaan Starlink untuk area yang tidak terjangkau oleh fiber optik.

    FiberStar mendeliver Starlink dengan konsep layanan pengelolaan sistem (manage service) untuk penggunanya, guna memberikan solusi yang pengguna (user) butuhkan.”

    Wisnu menjelaskan, Star Health memiliki beberapa keunggulan yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini, antara lain platform yang sudah berbasis web, layanan farmasi dan laboratorium yang terintegrasi, pendaftaran pasien yang efisien dan pengembangan fitur AI, e-signed dan e-resep yang akan sangat berguna dan memudahkan pengguna aplikasi ini.

    Dia menambahkan, aplikasi Star Health telah bersertifikasi PSE dan terintegrasi dengan sistem nasional, menggunakan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Big Data, dan Artificial Intelligence (AI).

    Teknologi Starlink menurut dia, memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan terintegrasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh penjuru Indonesia.

    Sebagai bagian dari komitmennya, FiberStar juga meluncurkan kampanye perluasan akses digital di sektor kesehatan dan pendidikan. Hingga tahun depan, FiberStar menargetkan ekspansi jangkauan teknologi Starlink di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Tidak hanya kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi fokus utama untuk menciptakan generasi unggul yang berdaya saing tinggi di tingkat global.

    “Inovasi yang dijalankan FiberStar akan berdampak baik bagi kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah 3T,” ungkap Wisnu.(tribunnews/fin)

     

  • Akui Kemenangan Khofifah-Emil, WW Tim Pemenangan Risma Temui Mat Mochtar

    Akui Kemenangan Khofifah-Emil, WW Tim Pemenangan Risma Temui Mat Mochtar

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian Tim Pemenangan Risma-Gus Hans, Wisnu Wardhana (WW) bersilaturahmi ke kediaman Dewan Penasihat Tim Pemenangan Provinsi (TPP) Khofifah-Emil, Mat Mochtar.

    Kunjungan WW ini dilakukan pascaputusan sela MK yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    Dalam pertemuan tersebut, Mat Mochtar mengapresiasi kedatangan WW ke kediamannya. Dengan silaturahmi ini, menunjukkan sudah tidak ada perbedaan di kedua kubu usai Pilgub Jatim 2024.

    Mat Mochtar mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung putusan MK dan penetapan Khofifah-Emil untuk mewujudkan Jawa Timur yang lebih makmur dan maju.

    “Masyarakat yang sebelumnya beda pilihan pada Pilgub 27 November 2024, saat ini waktunya bersatu untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Jawa Timur,” kata Mat Mochtar.

    Dia mengaku optimistis di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil, Jawa Timur mampu menunjukkan masyarakatnya guyub, rukun dan bersatu demi kemaslahatan bersama.

    “Buang rasa benci. Kini waktunya gotong royong untuk membangun Jatim lebih baik dan maju,” tuturnya.

    Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk mengakhiri adanya perbedaan selama Pilgub Jawa Timur dan kembali bersatu untuk kepentingan Jawa Timur.

    “Silaturahmi ini menghilangkan segala perbedaan selama terjadi pelaksanaan Pilgub Jawa Timur. Sudah saatnya semua kembali bersatu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ujar Wisnu Wardhana.

    Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya yang saat ini ber-KTA PDIP tersebut mengatakan, keputusan MK yang menolak gugatan Risma-Gus Hans merupakan keputusan final, dimana dengan keputusan tersebut artinya secara resmi pemenangnya adalah Khofifah-Emil.

    “Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk tidak lagi memikirkan pilgub, karena sudah selesai. Marilah saling melebur diri menjadi satu bersatu padu dan bekerja secara profesional untuk mendukung pemerintahan Khofifah-Emil,” pungkasnya.  [tok/aje]

  • ACC Raih Indonesia Syariah Excellent Awards 2025 – Halaman all

    ACC Raih Indonesia Syariah Excellent Awards 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Perusahaan pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) melalui Unit Usaha Syariahnya meraih penghargaan Indonesia Syariah Excellent Awards 2025 dari The Iconomics untuk kategori multifinance. 

    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Unit Usaha Syariah Head ACC Wisnu Wardhana pada 31 Januari 2025 di Auditorium Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta.

    Indonesia Syariah Excellent Awards merupakan penghargaan yang diberikan oleh The Iconomics didukung oleh Axia Research dan RRI untuk perusahaan sektor-sektor utama ekonomi syariah, seperti industri halal, pembiayaan syariah, perbankan dan nonperbankan syariah.

    Penghargaan ini diberikan sebagai dukungan untuk perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam keuangan syariah.

    Unit Usaha Syariah Head ACC, Wisnu Wardhana memberikan apresiasinya kepada seluruh pelanggan dan semua pihak yang telah mendukung operasional dan bisnis ACC Syariah.

    “Kami sangat bersyukur atas penghargaan Indonesia Syariah excellent Awards 2025 ini. Terima kasih kepada seluruh pelanggan, mitra, dan tim ACC Syariah yang telah memberikan dukungan luar biasa. Penghargaan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga sebuah amanah untuk terus menghadirkan solusi keuangan syariah yang terpercaya dan bernilai bagi masyarakat,” kata Wisnu usai menerima penghargaan.

    Para pemenang Indonesia Syariah Excellent Awards 2025 dipilih berdasarkan penilaian terhadap kinerja keuangan yang dilihat pada laporan keuangan, baik neraca keuangan (bobot 60 persen) serta laporan laba/rugi dan penghasilan komprehensif (bobot 40%).

    ACC Syariah hadir tahun 2012, merupakan bagian dari ACC yang telah berdiri sejak tahun 1982 bergerak di bidang pembiayaan mobil dan alat berat. Hingga saat ini pengguna layanan produk dan layanan syariah di ACC Syariah telah mencapai lebih dari 100 ribu pelanggan. 

    ACC Syariah sebagai bagian dari ACC memiliki jaringan yang luas meliputi 76 kantor cabang dan kantor pelayanan serta 3 kantor cabang syariah. Dengan tersedianya lebih dari 76.000 titik pembayaran di seluruh Indonesia akan membuat pelanggan lebih mudah melakukan pembiayaan di ACC Syariah. 

     

  • Sosok Katyana Wardhana, Putri Menpar Widiyanti Putri Wardhana yang Peduli Isu Kesehatan Mental – Halaman all

    Sosok Katyana Wardhana, Putri Menpar Widiyanti Putri Wardhana yang Peduli Isu Kesehatan Mental – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Katyana Wardhana adalah putri sulung dari Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.

    Nama Katyana Wardhana mencuat setelah sang ibu menjadi trending karena menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih dengan harta kekayaan terbanyak.

    Tak banyak yang tahu, Katyana Wardhana rupanya memiliki kepedulian yang besar terhadap isu kesehatan mental.

    Ia mendirikan gerakan Sudah Dong yang berada di bawah naungan Yayasan Kawula Madani. Gerakan ini berfokus pada kampanye anti-bullying di media sosial.

    Menurut situs resmi Sudah Dong, inspirasi gerakan ini berawal dari pertemuan Katyana dengan seorang anak perempuan yang terpaksa berhenti sekolah akibat perundungan. 

    Katyana merasa prihatin karena hal tersebut menghalangi anak tersebut untuk meraih cita-citanya.

    Motivasi itulah yang mendorongnya untuk mendirikan gerakan ini, dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan dampak buruk perundungan melalui kampanye di media sosial dan berbagai kegiatan offline.

    Katyana menyadari bahwa gerakan ini tidak hanya ditujukan untuk lingkungan terdekat, tetapi juga harus menjangkau kelompok-kelompok paling rentan dan terpinggirkan di seluruh pelosok Indonesia.

    Lantas, siapa Katyana Wardhana? Berikut sosoknya.

    Sosok Katyana Wardhana

    Katyana memiliki nama lengkap Katyana Azlia Wardhana.

    Katyana Wardhana merupakan putri sulung dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Wisnu Wardhana.

    Ia telah menikah dengan Irviandra Fathan Gusman atau yang akrab disapa Andra Gusman pada 30 November 2020.

    Andra Gusman bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan anak dari Irman Gusman yang menjabat sebagai Senator Sumatera Barat.

    Pernikahan Katyana Wardhana dengan Andra Gusman, putra dari Irman Gusman.

    Katyana Wardhana diketahui menempuh pendidikan Sarjana di Tufts University, Amerika Serikat dan berhasil lulus dengan predikat cumlaude.

    Wanita kelahiran 1997 itu berhasil meraih gelar Master of Public Administration (MPA), Environmental Science & Policy (STEM) di School of International and Public Affairs atau Columbia SIPA.

    Tak sampai di situ, Katyana Wardhana sedang mengejar gelar lain yakni Master of Business Administration (MBA) di Columbia Business School.

    Katyana Wardhana merupakan Co-Founder dan Commissioner di Akartha Energy. 

    Selain itu, ia juga menjadi Co-Founder & Director di Akartha Kapital.

    Sebelum mendirikan Akartha Energy dan Akartha Kapital, ia lebih dulu mendirikan Kawula Madani Foundation, di mana ia menjabat sebagai Co-Founder selama periode 2016-2020.

    Dalam dunia profesional, Katyana pernah bekerja sebagai Business Analyst – Management Consultant di Deloitte Consulting (2020-2021), di bidang Corporate Strategy di PT Teladan Resources (2021-2023), serta di Corporate Strategy & Sustainability di Teladan Prima Agro (2022-2023). Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2.

    Namun, informasi mengenai Katyana cukup terbatas. Akun Instagram pribadinya juga dalam mode private.

    (Tribunnews.com/Falza Fuadina)

  • Kantong Tebal Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Kantong Tebal Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Para menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan tersebut menunjukkan tidak sedikit dari pejabat negara tersebut yang memiliki nilai kekayaan yang fantastis.

    Beberapa di antaranya yang memiliki nilai kekayaan yang besar di antaranya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Whardhana.

    Ketiga menteri tersebut tercatat memiliki kekayaan melebihi Presiden Prabowo yang tercatat memiliki harta senilai Rp2,04 triliun saat dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Berikut rincian harta kekayaan 3 menteri Kabinet Merah Putih berkantong tebal:

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana

    Berdasarkan penulusuran Bisnis pada laman elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (21/1/2025), istri dari pengusaha Wisnu Wardhana itu tercatat memiliki total keyayaan senilai Rp5,4 triliun atau tepatnya Rp5.435.833.014.169.

    Dalam laporan tersebut, Widiyanti melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai total Rp152,02 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan.

    Selain itu, Widiyanti melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai total Rp19,46 miliar, yang terdiri atas mobil Mercedes Benz S63 Tahun 2014 senilai Rp2,96 miliar, Toyota Vellfire 3.5 tahun 2011 senilai Rp506 juta, mobil Bentley Continental GT tahun 2011 senilai Rp2,87 miliar hingga mobil Lexus LM350H tahun 2024 senilai Rp2,5 miliar.

    Mantan komisaris emiten sawit PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) ini juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp43.814.169.039, surat berharga Rp5.075.638.855.071, kas dan setara kas Rp67.168.797.235 dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

    Menteri BUMN Erick Thohir

    Menteri BUMN Erick Thohir tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,31 triliun. Laporan tersebut merupakan data per 2023 lantaran Erick sejauh ini belum merilis LHKPN terbaru.

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, Erick memiliki kekayaan Rp2,31 triliun yang terdiri atas tanah dan bangunan Rp419,67 miliar, transportasi dan mesin Rp4,96 miliar, dan surat berharga Rp1,72 triliun.

    Dia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp28,57 miliar, serta kas dan setara kas Rp192,35 miliar, dengan total utang senilai Rp203,76 miliar pada 2023. Adapun, Ketua Umum PSSI ini juga memiliki harta lainnya sebesar Rp149,06 miliar.

    Erick Thohir diangkat sebagai Menteri BUMN pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

    Pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1970 tersebut melanjutkan kepemimpinan sebelumnya sebagai Menteri BUMN era Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono

    Harta kekayaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tercatat mencapai Rp2,66 triliun per 2023.

    Data tersebut merupakan data per 2023 lantaran Trenggono sejauh ini belum merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.

    Berdasarkan data dari laman LHKPN, harta kekayaan Trenggono mengalami peningkatan sebesar 9,7% dibandingkan dengan laporan per 2020 sebesar Rp2,42 triliun.

    Dalam laporan per 2023, harta kekayaan Trenggono di dominasi oleh kepemilikan surat berharga yang totalnya mencapai Rp2,22 triliun. Kemudian, kepemilikan harta lainnya senilai Rp166 miliar, kas dan setara kas Rp156 miliar, dan harta bergerak lainnya Rp22,9 miliar.

    Trenggono juga melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp91 miliar. Tanah dan bangunan yang dimiliki Trenggono tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, dan Sleman.

    Kemudian, Trenggono juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin yang mencapai Rp1,81 miliar. Orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu memiliki dua mobil dan satu motor.

    Trenggono melaporkan memiliki mobil Audi RS 5 Sedang tahun 2015 senilai Rp800 juta dan Mini Cooper S Countryman F60 Minibus tahun 2023 senilai Rp1,01 miliar. Lalu, satu motor Honda Beat Solo tahun 2018 hasil sendiri Rp3,25 juta.

  • Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Lapor LHKPN, Punya Harta Rp5,4 Triliun

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Lapor LHKPN, Punya Harta Rp5,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seluruh anggota kabinet Prabowo-Gibran telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Komisi anti rasuah itu juga membocorkan anggota kabinet yang memiliki harta hingga Rp5,4 triliun, siapakah dia?

    Berdasarkan penulusuran Bisnis pada laman elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (21/1/2025), pejabat yang dimaksud adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. Istri dari pengusaha Wisnu Wardhana itu tercatat memiliki total keyayaan senilai Rp5,4 triliun atau tepatnya Rp5.435.833.014.169.

    Dalam laporan tersebut, Widiyanti melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai total Rp152,02 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, dengan rincian:

    Tanah dan Bangunan Seluas 3630 m2/3068 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp68,15 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/10 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp18,75 miliar
    Bangunan Seluas 328 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp7,68 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 847 m2/326 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp14,53 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 1340 m2/300 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp22,57 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/30 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp15,91 miliar

    Selain itu, Widiyanti juga melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai total Rp19,46 miliar, yang terdiri dari mobil Mercedes Benz S63 Tahun 2014 senilai Rp2,96 miliar, Toyota Vellfire 3.5 tahun 2011 senilai Rp506 juta, mobil Bentley Continental GT tahun 2011 senilai Rp2,87 miliar hingga mobil Lexus LM350H tahun 2024 senilai Rp2,5 miliar.

    Mantan komisaris emiten sawit PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) ini juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp43.814.169.039, surat berharga Rp5.075.638.855.071, kas dan setara kas Rp67.168.797.235 dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

    “Total harta kekayaan Rp5.435.833.014.169,” papar laporan elhkpn.kpk.go.id.

    Seluruh Anggota Kabinet Telah Lapor LHKPN

    Sebalumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memaparkan, terdapat 124 penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih.

    Sebanyak 123 orang dilantik sejak 21 Oktober 2024, dan satu orang baru dilantik pada 6 Desember 2024 yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Adapun, 123 orang pejabat yang wajib lapor itu telah diberikan sekitar tiga bulan untuk menyerahkan kewajiban LHKPN ke KPK. Batas akhir penyerahan LHKPN adalah hari ini, Selasa (21/1/2025). 

    “Menurut data kita, semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi, administrasi saja. Kelengkapan surat kuasa sudah belum, anak istri, matematikanya penjumlahannya ada yang salah apa enggak,” ujarnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Secara terperinci, Pahala menjelaskan bahwa sebanyak 65 dari 123 orang menteri/wakil menteri/kepala atau wakil kepala lembaga setingkat/serta penasihat, utusan dan staf khusus merupakan wajib lapor lama. Artinya, mereka sudah menyerahkan LHKPN pada periode sebelumnya.

    “Kalau dia dulu menteri sudah menyampaikan laporan harta, dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi melaporkan hartanya paling lambat 31 Maret tahun ini. Itu ada 65 orang,” terang Pahala. 

    Sementara itu, terdapat 58 orang anggota kabinet Prabowo yang merupakan wajib lapor baru. Mereka belum pernah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka sama sekali ke KPK.

    Sebanyak 14 dari 58 LHKPN dari wajib lapor baru itu kini sudah tayang dan bisa langsung diakses publik di fitur e-announcement. Sisanya, terang Pahala, dipastikan secara keseluruhan bisa diunggah dan diakses publik dalam satu hingga dua pekan ke depan. 

    “Sesudah itu tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa. Kalau ada harta yang gak dilaporin segala macam itu kita lihat lagi,” ungkapnya. 

    Adapun, Pahala menyebut ada wajib lapor reguler yang melaporkan nilai harta sampai dengan Rp2,6 triliun. Namun, nilai itu masih rendah dari yang dilaporkan oleh wajib lapor baru, yakni sebesar Rp5,4 triliun. 

    “Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi yang baru diangkat itu Rp5,4 triliun,” ungkapnya. 

    Secara rata-rata, papar Pahala, nilai harta yang dilaporkan oleh wajib lapor reguler di Kabinet Prabowo, yakni sebesar Rp187 miliar. Nilainya juga masih lebih rendah dari wajib lapor baru yakni mencapai Rp227 miliar. 

  • Petugas TPS Jatim yang Meninggal Dunia Bertambah jadi 10 Orang

    Petugas TPS Jatim yang Meninggal Dunia Bertambah jadi 10 Orang

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sebanyak 10 petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilgub Jawa Timur 2024 dikabarkan meninggal dunia. Tak hanya itu, ada juga 34 orang petugas yang dinyatakan kelelahan hingga kecelakaan.

    Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini mengatakan, petugas yang meninggal itu terdiri Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Sekretaris PPS, hingga petugas ketertiban TPS atau Linmas.

    “Badan ad hoc yang meninggal dunia itu ada 10 itu. Terdiri dari satu KPPS, kemudian dua Sekretaris PPS dan tujuh lainnya adalah Linmas,” kata Nanik di Surabaya, Minggu (8/12).

    Namun, Nanik tak mengungkap dari daerah mana 10 petugas TPS yang gugur saat bertugas tersebut, termasuk apa penyebab mereka meninggal. Selain itu, kata dia ada juga 34 orang petugas yang kelelahan dan kecelakaan.

    “Kemudian yang kecelakaan dan mengalami sakit itu 34. Itu update terakhir per hari ini terkait badan ad hoc,” ucapnya.

    Sementara itu, Komisioner bidang Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim Eka Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya bertanggung jawab atas gugurnya sejumlah petugas TPS tersebut, maupun yang kelelahan atau kecelakaan saat kerja.

    “KPU daerah telah bergerak untuk menyiapkan segala kebutuhan, termasuk pembiayaan. Beberapa kasus sudah dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan, seperti petugas Linmas di Kota Kediri dan Kota Malang. Untuk petugas di Kabupaten Kediri dan Sampang, akan diberikan santunan oleh KPU,” kata Eka.

    (frd/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengukuhkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Pada hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan pengurus Kamar Dagang Indonesia masa bakti 2024-2029 dan demikian sah mengemban tugas yang diembankan kepada saudara-saudara,” ucap Anindya.

    Berdasarkan surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024 Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini. 

    Adapun, tokoh itu seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan P Roeslani yang ditunjuk sebagai ketua dewan kehormatan Kadin dan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo selaku ketua dewan penasehat Kadin.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: 

    Dewan Kehormatan

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir. 

    Dewan Penasehat

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi. 

    Dewan Pertimbangan 

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

    Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho 

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman 

    Wakil Ketua Umum BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani  

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan 

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono 

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury 

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto 

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar 

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono 

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani 

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih