Xcloud.id

Tag: Wiranto

  • Agum-Wiranto dan Purnawirawan TNI-Polri Berkumpul, Dukung Penuh Prabowo

    Agum-Wiranto dan Purnawirawan TNI-Polri Berkumpul, Dukung Penuh Prabowo

    GELORA.CO – Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, termasuk Agum Gumelar dan Wiranto berkumpul untuk menyatakan sikap dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

    Para pensiun tentara dan polisi itu menegaskan dukungan terhadap program pemerintah. Wiranto dkk. juga mengajak masyarakat mendukung kelancaran program nasional.

    “Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita,” ungkap Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen (Purn.) Komaruddin Simanjuntak melalui video, Sabtu (3/5).

    Dalam pernyataan itu, mereka juga menyinggung solidaritas TNI-Polri. Mereka berpendapat hubungan solid TNI dan Polri perlu terus dijaga karena menjadi jaminan NKRI tetap tegak.

    “Purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi,” ucap Komaruddin.

    Pernyataan sikap itu diikuti Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana (Purn.) Siwi Sukma Adji, Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) Marsekal (Purn.) Yuyu Sutisna, dan Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal (Purn.) Agum Gumelar.

    Hadir pula Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen (Purn.) H.B.L Mantiri dan Ketua PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Selain itu, ada Mantan Panglima ABRI sekaligus Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn.) Wiranto.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan delapan poin sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu poin sikap mereka adalah meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Mereka beralasan proses pemilihan Gibran melanggar hukum.

    Kelompok ini terdiri dari mantan Wapres Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

  • 4 Klarifikasi Purnawirawan TNI Usai Bertemu Prabowo di Istana: Undang Halal Bihalal Nasional

    4 Klarifikasi Purnawirawan TNI Usai Bertemu Prabowo di Istana: Undang Halal Bihalal Nasional

    Klarifikasi Purnawirawan TNI Usai Bertemu Prabowo di Istana: Undang Halal Bihalal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (
    PPAD
    ) angkat bicara terkait pertemuan dengan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    di Istana Negara, Jakarta, pada 30 April 2025 lalu.
    PPAD mengeklaim mereka sepenuhnya hanya melaporkan dan membahas rencana acara
    halal bihalal
    para purnawirawan TNI-Polri yang rencananya akan mengundang Prabowo.
    Hal tersebut disampaikan oleh Ketum PPAD Mayjen TNI Purnawirawan
    Komaruddin Simanjuntak
    di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (4/5/2025).
    Menurut Komaruddin, pertemuan dengan Prabowo juga turut dihadiri oleh panitia acara halal bihalal, seperti Ketua Panitia Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko dan Wakil Ketua Panitia Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo.
    Komaruddin menegaskan, dalam pertemuan dengan Prabowo itu, panitia hanya memaparkan waktu pelaksanaan halal bihalal, lokasi, dan siapa saja yang diundang.
    Acara halal bihalal ini, kata Komaruddin, akan digelar pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini.
    Sejumlah 1.200 orang diundang dalam acara ini, mulai dari purnawirawan TNI-Polri, keluarga besar TNI-Polri, para gubernur, bupati, anggota DPR, dan beberapa menteri di Kabinet Merah Putih.
    “Lain dari halal bihalal tidak ada yang kami bicarakan di sana,” ujar Komaruddin.
    Sementara itu, terkait pernyataan sikap, Komaruddin menegaskan tidak akan menyampaikan ulang lagi karena sudah pernah dilakukan sebelumnya.
    Dia mengajak semua pihak untuk saling menyejukkan situasi, saling menghormati, dan menjaga netralitas.
    Sebelumnya, Komaruddin bersama beberapa purnawirawan jenderal bintang empat TNI-Polri menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Dukungan terhadap Prabowo-Gibran menjadi satu dari lima poin yang menjadi sikap dari persatuan purnawirawan TNI-Polri yang disampaikan pada Jumat (2/5/2025).
    “Satu. Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP,” ujar Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn), Komaruddin Simanjuntak dilansir dari Kompas TV, dikutip Sabtu (3/5/2025).
    Kedua, soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus.
    Ketiga, purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian dan tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi.
    “Empat. Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” ujar Komaruddin.
    “Lima. Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” sambungnya.
    Selain Komaruddin, ada pula Wiranto, Agum Gumelar, Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri yang turut hadir dalam deklarasi itu.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran

    Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran

    Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Persatuan Purnawirawan TNI
    -Polri yang didalamnya terdapat Jenderal (Purn)
    Agum Gumelar
    hingga Jenderal (Purn)
    Wiranto
    menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Dukungan terhadap Prabowo-Gibran menjadi satu dari lima poin yang menjadi sikap dari
    persatuan purnawirawan TNI
    -Polri yang disampaikan pada Jumat (2/5/2025).
    “Satu. Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP,” ujar Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn), Komaruddin Simanjuntak dilansir dari Kompas TV, dikutip Sabtu (3/5/2025).
    Kedua, soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus.
    Ketiga, purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian dan tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi.
    “Empat. Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” ujar Komaruddin.
    “Lima. Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” sambungnya.
    Selain Wiranto dan Agum Gumelar, turut hadir dalam pernyataan sikap tersebut seperti Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
    Sebelumnya, terdapat
    Forum Purnawirawan TNI-Polri
    yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Terdapat nama seperti Wakil Presiden ke-6 Try sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
    Deklarasi
    Forum Purnawirawan
    TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Solidaritas TNI-Polri Jaminan Utuhnya NKRI

    Solidaritas TNI-Polri Jaminan Utuhnya NKRI

    Jakarta –

    Purnawirawan TNI-Polri menyampaikan sejumlah pernyataan sikap bersama. Mereka mendukung program pemerintah sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan sikap bersama itu berasal dari gabungan purnawirawan TNI-Polri mulai dari PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PP AU, PP Polri dan PERIP. Ada lima pernyataan sikap yang disampaikan.

    Pernyataan sikap dibacakan Ketua Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak. Pernyataan dibacakan di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2025).

    Turut hadir saat pembacaan pernyataan yakni Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Jenderal (Purn) Wiranto. Kemudian Letjen (Purn) H.B.L Mantiri dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

    Berikut 5 pernyataan sikap purnawirawan TNI-Polri:

    1. Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP.
    2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus.
    3. Purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi.
    4. Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita.
    5. Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional.

    (dek/fjp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kecelakaan Innova Anggota DPR Tabrak Bokong Truk: Nyalip dari Kiri-Jarak Mepet

    Kecelakaan Innova Anggota DPR Tabrak Bokong Truk: Nyalip dari Kiri-Jarak Mepet

    Jakarta –

    Innova yang ditumpangi Anggota DPR Dimyati Rois menabrak bokong truk di tol hingga menewaskan dua orang. Sebelum menabrak, Innova itu baru menyalip kendaraan dari sisi kiri.

    Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pemalang-batang jalur A KM 316+000. Kecelakaan itu melibatkan mobil Toyota Innova yang ditumpangi anggota DPR RI Dimyati Rois. Dikutip detikJateng, kecelakaan itu bermula saat Innova hendak mendahului kendaraan lain dari sisi kiri. Namun usai menyalip kendaraan tersebut, ada truk Fuso di depannya dan tak bisa dihindari lagi.

    “Untuk dugaan sementara olah TKP di lapangan, Innova menyalip lewat kiri kemudian di depannya ada truk Fuso yang berjalan searah, karena jarak terlalu dekat akhirnya tidak bisa dihindarkan kendaraan Innova menabrak truk,” urai Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto.

    Manajer Teknik dan Operasi Tol Pemalang-Batang, Yulian Fundra Kurnianto juga mengungkap kronologi kecelakaan. Menurutnya, saat kejadian, Innova tengah melaju di lajur 2 dengan kecepatan 100 km/jam.

    Namun sesampainya di TKP, Yulian menyebut Innova tidak terkendali hingga menyeruduk bokong Truk Fuso Gol 3 nomor polisi K 1344 K yang sedang melaju di lajur yang sama. Laju truk Fuso bermuatan besi tujuan Jakarta-Surabaya tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/jam .

    “Sesampainya di TKP pengemudi Toyota Innova diduga mengantuk (microsleep), sehingga menyebabkan hilang kendali oleng ke kiri menabrak kendaraan truk Fuso yang sedang melaju di lajur 1. Posisi akhir kedua kendaraan berada di bahu luar dengan posisi normal menghadap ke timur,” jelas Kurnianto.

    Bahaya Menyalip dari Kiri

    Dari kecelakaan itu perlu dipahami untuk tidak menyalip kendaraan dari sisi kiri. Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, mengatakan ada beberapa alasan mengapa tidak disarankan untuk menyalip dari arah kiri, salah satu alasannya berkaitan dengan posisi kemudi di Indonesia yang berada di sisi kanan mobil.

    “Karena orang-orang terbiasa melihat kaca spion yang sebelah kanan, jarang melihat yang sebelah kiri. Kadang kalau ada kendaraan yang menyusul dari sebelah kiri, maka kendaraan yang ada di sebelah kanan itu akan kaget,” kata Sony beberapa waktu lalu.

    Alasan lainnya adalah terkait kondisi jalan di bagian kiri yang sering tidak tepat jika digunakan untuk memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi. Ini khususnya terjadi di jalan tol yang mana kebanyakan lajur kiri dikhususkan untuk kendaraan yang lambat seperti truk muatan, selain itu tidak jarang kondisi jalan di sisi kiri memiliki kerusakan yang sangat berbahaya jika dilewati dengan kecepatan tinggi.

    “Lalu kecepatan kendaraan yang di sebelah kiri kan harusnya lebih lambat dari yang di sebelah kanan, kalau kita nyusul dari kiri berartikan harus lebih cepat dari kendaraan yang kita susul. Nah ini akan berdampak pada ketidakselarasan kecepatan kendaraan yang ada di kiri jalan, ini lah yang menyebabkan banyak kecelakaan tabrak belakang,” sambung Sony.

    Kalau berkaca dari Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan pasal 109 ayat 1, untuk mendahului kendaraan lain pengemudi harus menggunakan lajur kanan.

    “Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup,” begitu bunyi aturannya.

    Sejatinya menyalip dari kiri masih diperbolehkan namun diingatkan untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas.

    (dry/din)

  • Kecelakaan Maut di Tol Pemalang, Mobil Anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois Tabrak Truk Fuso – Halaman all

    Kecelakaan Maut di Tol Pemalang, Mobil Anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois Tabrak Truk Fuso – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mobil Toyota Innova yang ditumpangi anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois, menabrak truk Fuso di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Jumat (2/5/2025) sekitar pukul 02.19 WIB.

    Dua asisten Alamudin Dimyati Rois meninggal di lokasi kejadian yakni Beliya Malkan (sopir) serta Vica Novitasari.

    Sedangkan Alamudin Dimyati Rois atau yang akrab disapa Gus Alam dan satu penumpang lain mengalami luka berat.

    Diketahui, Gus Alam merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadllu Wal Fadhilah Kendal, KH Dimyati Rois.

    Manajer Teknik dan Operasi tol Pemalang-Batang, Yulian Fundra Kurnianto, mengatakan Toyota Innova melaju dari arah Brebes menuju Kaliwungu dengan kecepatan 100 km/jam di jalur dua.

    “Truk Fuso bermuatan besi dengan nomor polisi K 1344 K saat itu berada di lajur satu dan melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam,” paparnya, Jumat (2/5/2025), dikutip dari TribunJateng.com.

    Dugaan sementara, sopir mobil mengalami microsleep sehingga berpindah jalur dan menabrak truk dari belakang.

    Mobil mengalami kerusakan parah dan terhenti di bahu luar jalan tol.

    “Kecelakaan ini menewaskan dua orang di tempat. Sementara dua penumpang lainnya, Ariya Maulana (37) asal Semarang dan Alamudin Dimyati Rois (45) asal Kendal, mengalami luka berat dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit berbeda,” sambungnya.

    Berdasarkan hasil olah TKP, tak ada kerusakan pada jalan tol yang mengakibatkan kendaraan berpindah jalur.

    “Kecelakaan murni disebabkan oleh faktor pengemudi yang diduga mengantuk. Tidak ada kerusakan aset jalan tol,” tandasnya.

    Sementara itu, Kasatlantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto, mengatakan jenazah korban telah dievakuasi ke RSI Al Ikhlas Pemalang.

    “Betul ada kecelakaan di tol Pemalang. Dua orang meninggal dunia, dan dua luka-luka,” tuturnya.

    Gus Alam dievakuasi ke RS Budi Rahayu Pekalongan lantaran mengalami luka di bagian kepala.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Mobil Anggota DPR RI Kecelakaan di Tol Pemalang, Dua Asisten Tewas

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Indra Dwi)

  • Mutasi Anak Try Sutrisno jadi Stafsus KSAD Disorot, Gara-gara Pemakzulan Gibran?

    Mutasi Anak Try Sutrisno jadi Stafsus KSAD Disorot, Gara-gara Pemakzulan Gibran?

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan mutasi terhadap 237 perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI.

    Dari ratusan Pati TNI yang dimutasi terdapat anak dari Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, yakni Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo.

    Kunto yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kogabwilhan I. Kini, dia ditugaskan sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

    Dalam hal ini, Kapuspen TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan kebijakan mutasi dan rotasi ini berkaitan untuk penyegaran organisasi agar terus berkembang.

    “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Kristomei menambahkan mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

    Dalam mutasi itu setidaknya ada 109 Pati TNI Angkatan Darat (AD), 64 Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 64 Pati TNI Angkatan Udara (AU).

    Selain posisi Pangkogabwilhan I, Jenderal Agus juga telah mengganti Pangkoarmada III, Pangkoopsud I, serta berbagai jabatan penting lainnya di TNI.

    “Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” ujar Kristomei.

    Purnawirawan TNI Tuntut Pemakzulan Gibran 

    Sekadar informasi, mutasi ini menjadi sorotan publik lantaran ayah Kunto, Try Sutrisno sempat menjadi usai namanya masuk dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut 8 poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Salah satu tuntutan itu mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun, salah satu poin tuntutan itu dibenarkan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto.

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto.

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.    

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.    

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah, presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto. 

  • Syamsu Djalal Tegaskan Usul Pemakzulkan Gibran Tidak Main-Main, Prabowo Mau Nggak Nerima?

    Syamsu Djalal Tegaskan Usul Pemakzulkan Gibran Tidak Main-Main, Prabowo Mau Nggak Nerima?

    GELORA.CO – Mantan Danpuspom ABRI, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal mengatakan, usulan purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka tidak main-main.

    Oleh karena itu, Syamsu Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto mau menerima mantan wapres Try Sutrisno untuk membahas perihal usulan purnawirawan.

    Hal tersebut disampaikan Syamsu Djalal dalam Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu malam (30/4/2025).

    “Sekarang, Pak Prabowo itu mau nggak menerima Pak Try, Pak Try mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan, itu nggak main-main kan, berapa orang jenderal yang mendanai dan berapa kolonel, itu purnawirawan TNI ya,” kata Syamsu.

    Syamsu lebih lanjut mengatakan, usulan pemakzulan Wapres Gibran hanya disampaikan oleh purnawirawan TNI, tidak ada Polri.

    “Jangan (berpikir) Polri, nggak ada,” kata Syamsu.

    Dalam dialog, Syamsu kemudian mengungkapkan apa penyebab purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres.

    Menurutnya, ada 3 hal antara lain putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan Gibran mendaftar Pilpres 2024, dugaan kepemilikian akun fufufafa, hingga diduga menggunakan ijazah palsu.

    “Itu kan sudah jelas siapa Gibran itu, fufufafa, dan itu kan lagi ramai itu ijazah palsunya, Gibran itu juga kan nggak jelas ijazahnya, kapan dia tamat universitasnya di Singapura, mungkin dia tamatan SMA itu,” ucap Syamsu Djalal.

    Sebelumnya, pada Kamis (24/4/2025), Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan, Prabowo tidak bisa langsung merespons usulan Forum Purnawirawan TNI, termasuk usulan mencopot Gibran.

    “Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Tribunnews.com.

  • Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

    “Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal,” kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

    AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. “Enggak,” ucap dia singkat.

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengaku, baru saja berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya tentang surat berisi delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    “Memang saran itu disampaikan oleh Forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu,” kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurut dia, Presiden Prabowo dan para purnawirawan TNI merupakan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

    “Oleh karena itu, beliau memahami itu. Namun, tentunya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu,” ucap mantan panglima ABRI tersebut.

    Wiranto menegaskan, Presiden Prabowo tidak bisa langsung menjawab tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Apalagi, salah satu tuntutan itu adalah mendorong pencopotan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    “Beliau perlu mempelajari isi dari statemen itu, isi dari usulan itu, dipelajari satu per satu, itu masalah-masalah yang tak ringan, itu fundamental, lalu beliau juga presiden walau sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan beliau terbatas juga, yang menganut trias politica, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa mencampuri itu, usulan itu bukan bidangnya presiden,” ucap Wiranto.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Uniknya surat pertanyaan tersebut diteken oleh menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

  • Di Tengah Tuntutan Pemakzulan Gibran, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Presiden Prabowo di Istana

    Di Tengah Tuntutan Pemakzulan Gibran, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Presiden Prabowo di Istana

    GELORA.CO – Sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore, 30 April 2025, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini berlangsung di tengah menguatnya tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan pantauan, sembilan orang purnawirawan hadir mengenakan seragam veteran cokelat lengkap dengan medali dan topi hijau tua khas PPAD. Mereka enggan memberikan keterangan kepada media sebelum pertemuan berlangsung. “Nanti saja setelah pertemuan,” ujar salah satu dari mereka, Johnny.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyuarakan delapan tuntutan politik, termasuk usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Alasan mereka adalah dugaan pelanggaran hukum dalam proses pencalonan Gibran, khususnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan capres/cawapres berusia di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

    Putusan itu, yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, memuluskan jalan Gibran—saat itu Wali Kota Solo dan berusia di bawah 40 tahun—untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Forum Purnawirawan menilai, proses pengambilan keputusan di MK melanggar hukum acara dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

    Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani lebih dari 300 purnawirawan dari berbagai matra, termasuk nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Merespons tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memahami kekhawatiran yang disuarakan para purnawirawan. Namun, menurutnya, Presiden tidak dapat langsung menanggapi tuntutan tersebut karena menyangkut persoalan konstitusional yang berada di luar kewenangan eksekutif.

    “Masalah-masalah itu sangat fundamental dan tidak ringan,” ujar Wiranto di Kantor Presiden, 24 April 2025. Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip Trias Politika membatasi kekuasaan presiden dalam mencampuri urusan legislatif maupun yudikatif.

    Kehadiran PPAD ke Istana dinilai menjadi langkah komunikasi penting di tengah dinamika politik pasca pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Meski belum diketahui secara pasti agenda dan isi pertemuan, langkah ini mencerminkan adanya upaya dialog internal antara elemen militer senior dan pimpinan negara di tengah polemik yang terus bergulir.