Xcloud.id

Tag: Wiranto

  • Mungkinkah Wapres Gibran Dimakzulkan? Begini Kata Rocky Gerung

    Mungkinkah Wapres Gibran Dimakzulkan? Begini Kata Rocky Gerung

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka secara konstitusi memungkinkan, meskipun secara politik sulit diwujudkan.

    Hal ini senada dengan pandangan Mahfud MD, yang menyebut bahwa langkah tersebut bisa dilakukan secara teoritis, namun berat secara politik.

    “Memang sulit. Iya, benar. Secara normatif memang dimungkinkan. Kalau Pak Mahfud mengatakan ‘bisa secara teoritis’, ya bukan sekadar secara teoritis, secara normatif normanya ada di dalam konstitusi,” kata Rocky dalam pernyataannya baru-baru ini, dalam diskusi dengan wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Menurut Rocky, konstitusi Indonesia jelas mengatur tata cara impeachment atau pemakzulan, dengan syarat-syarat yang ketat seperti pengkhianatan terhadap negara, pelanggaran konstitusi, atau tindakan tercela.

    “Impeachment itu bukan hal terlarang, dia diatur dalam konstitusi,” tegas Rocky.

    Namun, Rocky menekankan bahwa selain aspek hukum, persoalan utama terletak pada kondisi politik di parlemen.

    Mengingat mayoritas DPR dikuasai oleh koalisi pemerintahan yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran, langkah untuk memakzulkan akan sangat berat secara politik.

    “Kalau tidak ada dukungan di DPR, bagaimana? Karena DPR dikuasai mayoritas oleh koalisi kabinet Pak Prabowo, tentu saja prosesnya tidak mudah,” ujar Rocky.

    Ia juga menyoroti pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sebuah acara di Balai Kartini yang menyebut dirinya sebagai didikan dari sejumlah tokoh militer senior seperti Wiranto, Hendropriyono, dan Try Sutrisno.

    Rocky menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden memahami adanya perbedaan pandangan di kalangan elite senior.

    “Bayangkan, presiden sendiri masih menganggap itu senior. Jadi kira-kira Pak Prabowo mau bilang, ‘Senior saya saja berbeda pendapat kok.’ Jadi biasa saja dong,” kata Rocky.

    Rocky juga menjelaskan bahwa proses pemakzulan memerlukan dukungan dari partai-partai di DPR, lalu harus melalui Mahkamah Konstitusi untuk dinilai kelayakan hukumnya sebelum dikembalikan ke MPR untuk keputusan final.

    “Presiden tahu prinsip-prinsip pemakzulan itu harus diproses DPR. Jumlah partai harus menyetujui, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memeriksa apakah dalilnya masuk akal,” urai Rocky.

    Meskipun secara teoritis dan normatif langkah hukum bisa dilakukan, Rocky menilai hambatan terbesar justru terletak pada pihak-pihak yang ingin mendorong pemakzulan. Dibutuhkan pengkondisian politik yang matang agar proses hukum dapat berjalan.

    “Isu ini akan terus bertumbuh. Secara teoritis boleh, tapi secara politis mungkin susah. Yang berat justru ada pada pihak yang menginginkan pemakzulan Gibran,” ujarnya.

    “Itu bisa terjadi dalam waktu satu minggu, dua bulan, atau tiga bulan. Tapi masalahnya isu ini sudah jadi isu utama yang mengganggu psikologi kepemimpinan presiden,”

  • Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional di hadapan para purnawirawan TNI, termasuk mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno. 

    Dalam acara halal bihalal keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia telah lama menjadi korban strategi pecah belah yang melemahkan kekuatan bangsa.

    “Kita ini dari ratusan tahun devide et impera, kita selalu dipecah belah, dan karena kita dipecah belah tidak ada,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan penuh semangat.

    Prabowo juga menyinggung kondisi para purnawirawan TNI yang menurutnya masih banyak hidup dalam kesulitan, termasuk para jenderal dan panglima yang berjasa besar bagi negara.

    “Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun hidupnya susah, rumahnya masih kontrak, panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya. There’s something wrong,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, kondisi ini merupakan dampak dari kelengahan para elite dalam menjaga warisan dan visi para pendiri bangsa.

    Prabowo menyayangkan bahwa sebagian elite nasional lupa atau bahkan abai terhadap rancang bangun negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

    “Maaf harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita,” katanya.

    Prabowo menegaskan bahwa fondasi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945, seharusnya menjadi pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan angka panglima Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan UUD 1945, dan itu selalu menjadi pegangan kita,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia juga mengkritisi sikap elite yang tidak memahami—atau berpura-pura tidak memahami—substansi konstitusi, sehingga kekayaan nasional terus mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun.

    “Karena itulah bahwa kekayaan kita mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun ini sumber masalah,” jelas Prabowo.

    Dalam penutup pidatonya, Presiden mengungkap alasan utamanya masuk ke dunia politik: menyelamatkan bangsa dan rakyat dari keterpurukan.

    “Karena inilah saya terjun ke medan politik, bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita,” tandasnya.

    Acara tersebut turut dihadiri para tokoh penting nasional, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) A.M Hendropriyono, Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

     

  • Prabowo ungkap alasan purnawirawan TNI tampil di dunia politik

    Prabowo ungkap alasan purnawirawan TNI tampil di dunia politik

    Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Plt. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Komaruddin Simanjuntak (kiri) disaksikan wakil presiden ke-6 Try Sutrisno (kanan) saat menghadiri halalbihalal PPAD di Jakarta, Selasa (6/5/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./Spt.

    Prabowo ungkap alasan purnawirawan TNI tampil di dunia politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 00:06 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan alasan kuat di balik keterlibatan purnawirawan TNI dan dirinya tampil di dunia politik hingga membentuk partai politik.

    Dalam pidatonya pada acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Jakarta, Selasa (6/5), Kepala Negara mengatakan bahwa langkah tersebut atas dorongan rasa tanggung jawab dan kecintaan yang mendalam pada bangsa dan tanah air.

    “Saya terjun ke medan politik karena Angkatan ’45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita,” katanya.

    Presiden tidak rela kekayaan bangsa Indonesia tidak dinikmati oleh rakyatnya. Oleh karena itu, Prabowo memutuskan terjun ke politik melalui Partai Gerindra.

    Prabowo menyatakan bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, justru didorong oleh tokoh-tokoh TNI dan Polri yang rela mundur dan melepas kekuasaan.

    “TNI selalu dituduh bahwa mau jadi diktator. Coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik dari kekuasaan. Kami mundur dengan rela. Yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI,” katanya.

    Lebih lanjut Prabowo mengatakan bahwa kecintaan pada tanah air tidak hilang begitu saja setelah masa dinas militer berakhir.

    “Begitu pensiun, rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa masih kuat. Oleh karena itu, banyak senior TNI seperti Pak Edi Sudrajat, Pak Try Sutrisno, Pak SBY, Pak Wiranto, hingga saya sendiri membentuk partai,” katanya.

    Menurut Prabowo, langkah terjun ke politik adalah bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat.

    “Kita tunduk pada kedaulatan rakyat. TNI tidak mau berkuasa dengan senjata,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 6 Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi Nasional

    6 Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi Nasional

    Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) untuk memimpin menyanyikan
    Hymne Taruna
    .
    Sebab, ada banyak alumni TNI dan Polri yang hadir di lokasi.
    Hal tersebut terjadi usai Prabowo berpidato di acara
    Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD
    di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    “Baik saya minta karena banyak alumni di sini, saya minta kita dengar lagi, kita nyanyi bersama Hymne Taruna biar badan hancur lebur,” ujar Prabowo.
    Prabowo pun meminta kepada AHY untuk memimpin nyanyian Hymne Taruna.
    Dia turut meminta kepada purnawirawan yang lain, yang berasal dari paviliun yang sama dengan AHY untuk ikut mendampingi putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
    “Saya minta saudara AHY dari Paviliun 5 dulu. Siapa yang merasa Paviliun 5 silakan dampingi. Pak Hendro paviliun mana, Pak? Bang Luhut? Siapa Paviliun 5? Pak Wiranto. Pak Wiranto hahaha. Herindra. Teddy Paviliun 5?” kata Prabowo.
    Setelahnya, barulah mereka bersama-sama menyanyi Hymne Taruna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dudung Tegaskan Tak Semua Purnawirawan TNI Setuju Gibran Dicopot

    Dudung Tegaskan Tak Semua Purnawirawan TNI Setuju Gibran Dicopot

    Dudung Tegaskan Tak Semua Purnawirawan TNI Setuju Gibran Dicopot
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) TNI
    Dudung Abdurachman
    meminta kepada pihak-pihak yang menuntut Wapres
    Gibran Rakabuming Raka
    dicopot untuk tidak mengatasnamakan diri mereka sebagai
    Forum Purnawirawan TNI
    .
    Sebab, kata dia, tidak semua purnawirawan menyatakan sikap tersebut.
    “Jangan kemudian nanti kepentingan-kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan, padahal tidak semua purnawirawan seperti itu,” ujar Dudung, di Istana, Jakarta, Senin (5/5/2025) malam.
    Dudung memberi imbauan kepada forum purnawirawan tersebut.
    Sebab, dalam forum tersebut, ada senior dan juniornya di TNI dulu.
    “Kepada para purnawirawan senior-senior saya, ada juga seangkatan, atau mungkin ada junior saya yang tergabung dalam forum yang kemarin, situasi saat ini kan menurut saya situasi yang sangat cepat terjadi perubahan,” ujar dia.
    “Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu persatuan bangsa, itu yang jangan sampai terjadi,” sambung Dudung.
    Menurut mantan KSAD ini, Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Gibran sedang berkonsentrasi bagaimana menyejahterakan rakyat.
    Selain itu, kata dia, mereka juga fokus untuk bagaimana menyatukan semua parpol dan bekerja sama demi mencapai Indonesia Emas.
    “Jadi kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, mari kita sama-sama untuk membangun bangsa ini,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
    Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Menyikapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menjelaskan sikap Presiden Prabowo Subianto.
    Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, tetapi presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
    Selain itu, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, memiliki kekuasaan yang terbatas.
    Dalam negara yang menganut sistem trias politika, terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
    “Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalau Nggak Diberesin, Rusak Negara!

    Kalau Nggak Diberesin, Rusak Negara!

    GELORA.CO – Mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno mengaku dirinya menyetujui deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Bahkan, Try mengatakan ikut menandatangani deklarasi tersebut. Alasannya, ia menilai tindakan purnawirawan merupakan upaya penyelamatan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak, termasuk purnawirawan kepolisian. Menurut Try, mereka ingin supaya negara bisa ditata kembali.

    “Anda lihat isinya. Itu semua masalah pokok semua. Itu semua masalah berat. Kalau saudara orang Indonesia baca itu, kalau ini enggak diberesin, rusak negara,” kata Try Sutrisno kepada Tempo di kediamannya, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025.

    Try Sutrisno mengaku bukan hanya berdiskusi dengan para purnawirawan, tetapi juga menampung aspirasi dari masyarakat sipil. Ia meminta publik menanyakan kepada ahli hukum tata negara, apakah pencalonan Gibran melanggar karena memaksakan umur untuk dicalonkan. 

    “Itu pasti akan didengar orang-orang, masyarakat. Bukan hanya purnawirawan. Kalau baik, kita akan diam, enggak akan ngomong,” katanya.

    Pada 17 April lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ada delapan poin sikap, salah satunya ialah mencopot Gibran sebagai wakil presiden.

    Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Try Sutrisno.

    Menanggapi tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Prabowo memahami delapan poin tuntutan yang disampaikan forum purnawirawan TNI. 

    Namun, Prabowo tak dapat serta merta memberikan jawaban lantaran mesti mempelajari tuntutan yang dinilai bukan persoalan ringan, tapi fundamental. 

    Wiranto juga menyebut Prabowo juga tak dapat menanggapi tuntutan memakzulkan Gibran karena di luar kekuasaan presiden. “Tidak bisa saling mencampuri di situ. Usulan yang bukan bidangnya, domainnya presiden tentu tidak akan direspons,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

  • Di Balik Jumpa Purnawirawan AD dan Presiden Prabowo di Istana

    Di Balik Jumpa Purnawirawan AD dan Presiden Prabowo di Istana

    Jakarta –

    Penegasan disampaikan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di balik pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. PPAD menyatakan perjumpaan dengan Prabowo itu hanya membahas rencana kegiatan halalbihalal, tak ada bahasan lain.

    Perwakilan PPAD merapat ke Istana Presiden pada Rabu (30/4/2025). Mereka mengenakan pakaian berwarna cokelat lengkap dengan topi.

    Kedatangan para purnawirawan itu didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto. Dia mengatakan agenda pertemuan PPAD membahas tentang agenda halalbihalal.

    “Silaturahmi, PPAD mau halalbihalal,” ujar AM Putranto di Istana.

    Pertemuan PPAD dengan Prabowo di Istana ini juga digelar di tengah wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan oleh kelompok purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Hal itu juga sempat ditanggapi langsung oleh Penasihat Khusus Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

    Namun AM Putranto menegaskan pertemuan PPAD tidak membahas itu.

    Penjelasan PPAD

    “Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyampaikan penjelasan bahwa pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada sore hari tanggal 30 April 2025 yang lalu. Sepenuhnya hanya melaporkan dan membahas rencana acara halalbihalal para Purnawirawan TNI-Polri yang rencananya akan mengundang Presiden Prabowo Subianto,” kata Komaruddin dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

    Komaruddin menegaskan, dalam pertemuan dengan Prabowo, panitia acara halalbihalal hanya memaparkan terkait jadwal pelaksanaan, tempat dan siapa saja yang diundang dalam acara Halal Bihalal tersebut. Acara halalbihalal itu rencananya akan digelar pada tanggal 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

    Dia menjelaskan kegiatan halalbihalal ini juga sudah sering dilakukan, setelah Hari Raya Idul Fitri. Dia menegaskan tak ada perbincangan lain dari itu.

    “Lain dari halalbihalal tidak ada yang kami bicarakan di sana,” tegasnya.

    “Yang intinya bahwa semua mengajak untuk saling menyejukkan situasi, saling menghormati dan menjaga netralitas,” tuturnya.

    Dalam pertemuan itu turut dihadiri oleh panitia acara halalbihalal, yaitu Ketua Panitia Letjen (Purn) Dodik Widjanarko, Wakil Ketua dan Mantan Kasad Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo.

    (knv/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014

    Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014

    Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Dwi Sasongko menilai wajar eks Panglima ABRI yang juga
    purnawirawan TNI
    , Wiranto, menyatakan dukungan terhadap Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Sebab, kata Dwi, Wiranto sudah mendukung ayah Gibran, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sejak masa kampanye Pilpres 2014.
    “Kita tahu Pak Wiranto sejak 2014 sudah mendukung Pak Jokowi. Itu sah saja karena beliau sudah berstatus sipil,” kata Dwi kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    Sikap Wiranto itu berbeda dengan purnawirawan TNI lainnya, yakni eks Wakil Presiden Try Sutrisno, yang sebelumnya termasuk salah satu dari kelompok purnawirawan yang meminta Gibran dimakzulkan dari wapres.
    Namun, Dwi enggan memaparkan terlalu jauh soal preferensi politik Try yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ABRI itu.
    Menurutnya, dukungan politik purnawirawan merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari.
    Ia menilai perbedaan sikap maupun klaim politik di antara para mantan perwira TNI adalah sesuatu yang lumrah dalam sistem demokrasi.
    “Jadi perbedaan persepsi dan saling klaim purnawirawan, kita melihatnya sebagai dinamika politik biasa,” ujar Dwi.
    Namun demikian, Dwi mengingatkan agar para purnawirawan tidak menyeret institusi TNI aktif ke dalam kepentingan politik praktis.
    Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme TNI, khususnya dalam sistem manajemen sumber daya manusia.
    “Yang penting pembinaan karier TNI tetap imun dari kepentingan politik kelompok. Karena politik TNI adalah politik negara,” tegasnya.
    Ia menutup dengan menyerukan pentingnya menjaga jarak antara TNI aktif dan dunia politik, agar institusi pertahanan tetap menjadi alat negara yang netral dan profesional.
    “Dinamika politik purnawirawan adalah keniscayaan. Akan tetapi, purnawirawan juga diharapkan untuk tidak menyeret-nyeret TNI ke politik, apalagi proses manajemen TNI dinodai oleh politik. Kita harus sama-sama menjaga TNI,” pungkasnya.
    Adapun belakangan, suara purnawirawan TNI seakan terpecah terhadap dukungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Sejumlah purnawirawan TNI ada yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra dari Jokowi, untuk dimakzulkan.
    Kelompok purnawirawan ini diisi oleh antara lain Fachrul Razi hingga Try Sutrisno.
    Sementara itu, ada pula purnawirawan yang dipimpin oleh eks Panglima ABRI, Wiranto, menegaskan dukungan untuk Prabowo memimpin pemerintahan lengkap beserta Gibran.
    Perbedaan dukungan atau sikap terhadap pemerintahan ini mewarnai dinamika politik dan militer usai pembatalan mutasi perwira tinggi (Pati) di tubuh TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lemkapi: Dukungan Wadah Purnawirawan TNI-Polri untuk Prabowo-Gibran Beri Kesejukan Politik – Halaman all

    Lemkapi: Dukungan Wadah Purnawirawan TNI-Polri untuk Prabowo-Gibran Beri Kesejukan Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan, pertemuan purnawirawan TNI-Polri yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto memberikan kesejukan di tengah masyarakat.

    Terlebih belakangan ini muncul dorongan dari sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

    Edi Hasibuan menilai dukungan yang diberikan sejumlah senior TNI-Polri terhadap pemerintah penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita puji komitmen purnawirawan TNI dan Polri. Kami melihat komitmen ini memberikan dukungan dan semangat kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang dipilih rakyat secara sah sesuai konstitusi,” kata Edi Hasibuan dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (4/5/2025).

    Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini melihat  dukungan Purnawirawan TNI-Polri tersebut mewakili kalangan elemen masyarakat yang menginginkan kemajuan bangsa dan negara lewat berbagai program asta cita presiden.

    “Kehadiran purnawirawan TNI dan Polri adalah sebagai bentuk nyata dukungan rakyat yang sudah memilih Prabowo-Gibran, di mana jumlahnya 96 juta pemilih dalam Pemilu 2024,” katanya.

    Mantan Komisioner Kompolnas ini  melihat dukungan Wadah Purnawirawan TNI-Polri terhadap Prabowo-Gibran begitu besar.

    Jenderal (Purn) Wiranto dan Ketua PP Polri Jenderal Polisi (Purn) Bambsang Hendarso Danuri adalah bentuk dukungan nyata ratusan ribu purnawirawan dari kalangan TNI-Polri.

    “Kehadiran para purnawirawan TNI-Polri membuat suasana politik sejuk,” katanya.

    Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri sebelumnya menyampaikan pernyataan sikap bersama yang menegaskan dukungan terhadap program pemerintah.

    Pernyataan dibacakan Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak dalam acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2025).

    Komaruddin menegaskan bahwa hanya organisasi-organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi purnawirawan TNI-Polri.

    “Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP,” ujar Komaruddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

    Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara TNI dan Polri sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa.

    “Soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Untuk itu, konsolidasi di antara kedua institusi harus terus dilakukan,” katanya.

    Meski telah pensiun, Komaruddin menyebut para purnawirawan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan.

    “Tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi,” katanya.

    Purnawirawan TNI-Polri juga menyatakan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” lanjut Komaruddin.

    Terakhir, para purnawirawan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar ikut serta menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional.

    “Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” ujarnya.

    Diketahui dalam acara tersebut turut hadir sejumlah tokoh senior TNI dan Polri, di antaranya:

    1. Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) sekaligus mantan Ketua Umum Perkumpulan Pusat Purnawirawan TNI Angkatan Laut (PPAL).

    2. Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AU (PPAU).

    3. Jenderal (Purn) Agum Gumelar, selaku Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri).

    4. Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Panglima ABRI yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

    5. Letjen (Purn) HBL Mantiri, mantan Kepala Staf Umum ABRI yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

    6. Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.

    7. Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, mantan Asisten Teritorial KSAD yang kini menjadi Plt Ketua Umum  Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD). (Tribunnews.com.com/ adi/ fahdi)

  • Pembuktian Siapa Pemilik Akun Fufufafa Akan Dijadikan Celah Pemecatan Gibran sebagai Wapres, Ini Peluangnya

    Pembuktian Siapa Pemilik Akun Fufufafa Akan Dijadikan Celah Pemecatan Gibran sebagai Wapres, Ini Peluangnya

    GELORA.CO – Di tengah mencuatnya narasi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden, sejumlah skenario mulai bermunculan.

    Celah paling relevan adalah pembuktian mengenai dugaan pemilik akun Kaskus Fufufafa yang ditengarai kuat sebagai Gibran Rakabuming dan kini menjabat Wakil Presiden.

    Terkait dengan akun kaskus Fufufafa, Roy Suryo yang dijuluki sebagai pakar telematika sangat meyakini Wakil Presiden Gibran Rakabuming merupakan pemilik aslinya.

    Masih menjadi isu hangat di tengah masyarakat, Roy Suryo sendiri hingga hari ini sedang berseteru dengan Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu.

    Sebelumnya, nama akun anonim Fufufafa telah banyak menyita perhatian publik karena unggahan dan komentarnya yang nir empati dan kelewatan.

    Di samping mengolok-olok capres Prabowo dengan berbagai kalimat bermakna penghinaan, Fufufafa juga kedapatan sering hadir di sejumlah situs bernuansa pornografi.

    Selain menyerang secara tekstual sebagai salah satu kontestan pilpres, Fufufafa juga melakukan penghinaan terhadap sejumlah anggota keluarga Prabowo Subianto.

    Usai dilantik menjadi Wapres, Gibran saat dimintai keterangan mengaku bukan pemilik akun Fufufafa sebagaimana juga disampaikan Budi Arie selaku Menkominfo.

    Karena sejumlah rangkaian historis dan kronologis tersebut, sejumlah kalangan melihat pemakzulan sangat mungkin serta dapat dilakukan.

    Dengan melewati celah tersebut, sejumlah kalangan menilai pemecatan terhadap Gibran dapat lebih mudah dilakukan karena merupakan ketentuan dalam konstitusi.

    Di samping terlibat tindak pidana dan sudah dinilai tidak layak, pemecatan di tengah jalan terhadap seorang Presiden atau Wapres dapat dilakukan karena perbuatan tercela.

    Munculnya narasi pemecatan terhadap Gibran sebagai Wapres semakin menguat usai sejumlah purnawirawan TNI-Polri membacakan tuntutan.

    Bahkan Mayjen Soenarko yang merupakan salah satu anggota Forum Purnawirawan, dalam sebuah siniar menyebut Gibran sebagai sosok Wapres kurang bermutu.

    “Gibran mutunya itu tidak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, hukum dan moral, gampangnya dia ini lebih para dari Bapaknya,” tegasnya.

    Karena itu, langkah taktis selanjutnya yang akan dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri adalah melakukan audiensi dengan DPR dan Mahkamah Konstitusi.

    Terkait dengan potensi keberhasilan melakukan pemakzulan terhadap Gibran melalui celah sosok Fufufafa yang minim empati dan tidak teredukasi, Ray Rangkuti memberikan prediksi.

    Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani tersebut, peluang keberhasilan atau kegagalan terhadap rencana pemecatan Gibran sebagai Wapres masih berada di kisaran 50:50.  

    Dimunculkannya sosok Wiranto selaku Penasehat Presiden untuk merespon tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, menurut Ray merupakan sebuah isyarat politik.

    “Kalau Presiden Prabowo yang menanggapi, tentu intinya Beliau akan menjawab tidak ada karena itu inkonstitusional,” ungkap Ray.***