Xcloud.id

Tag: Wiranto

  • PSU 6 Agustus di Papua siap dilaksanakan secara aman

    PSU 6 Agustus di Papua siap dilaksanakan secara aman

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenko Polkam: PSU 6 Agustus di Papua siap dilaksanakan secara aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 siap dilaksanakan secara aman, tertib, dan demokratis.

    Hal itu disampaikan Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Heri Wiranto, selaku Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 yang tergabung dalam Desk Koordinasi Nasional (Diskornas) Pilkada Serentak 2024, usai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), penyelenggara Pemilu, dan unsur keamanan di Jayapura, Papua, Senin (4/8).

    “Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh unsur terkait di mana dari hasil pertemuan tersebut dapat menyimpulkan bahwa seluruh penyelenggara telah siap melaksanakan PSU,” katanya

    Menurut Heri, pelaksanaan PSU tidak hanya berlangsung di Provinsi Papua, tetapi juga di Kabupaten Boven Digoel dan Barito Utara, Kalimantan Tengah.

    “Dan saat ini tim dari Kemenko Polhukam ditugaskan melakukan pemantauan langsung di ketiga daerah tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di daerah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan untuk itu pemerintah daerah bersama KPU dan Bawaslu telah bekerja sama secara optimal dalam mempersiapkan seluruh aspek teknis pelaksanaan PSU, termasuk kesiapan logistik, dukungan anggaran, serta keamanan.

    “Pemerintah daerah sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari dukungan dana yang sudah disiapkan sejak sebulan lalu,hingga logistik Pemilu. Unsur TNI dan Polri juga telah menyatakan siap mengamankan jalannya PSU,” katanya.

    Dia menambahkan sehingga PSU yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025 harus dapat berjalan secara damai dan demokratis, tanpa hambatan berarti. pihaknya mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta menjaga situasi tetap kondusif.

    “Kami berharap PSU kali ini berlangsung aman, damai, demokratis, dan kondusif. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menentukan pemimpin daerah yang benar-benar diinginkan,”ujarnya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya Tim Pemantauan Kemenko Polkam akan terus mengawal proses PSU hingga tuntas Ia juga mendorong peran aktif Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

    Sumber : Antara

  • Nasihat Terakhir Kwik Kian Gie yang Melekat di Ingatan Prabowo

    Nasihat Terakhir Kwik Kian Gie yang Melekat di Ingatan Prabowo

    Jakarta –

    ⁠Kepergian ekonom senior sekaligus tokoh politik nasional, Kwik Kian Gie, meninggalkan kenangan di benak para tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berdukacita setelah mendengar kabar meninggalnya Kwik.

    Prabowo mengaku belum lama ini sempat berkomunikasi dengan Kwik lewat WhatsApp (WA). Dalam percakapan itu, Prabowo mengaku mendapat nasihat dari Kwik yang kini menjadi nasihat terakhir yang diterimanya.

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia

    Kwik berpulang pada usia 90 tahun. Waktu meninggalnya Kwik dikabarkan pada Senin, 28 Juli 2025, pukul 22.00 WIB.

    Kwik Kian Gie dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan keadilan ekonomi bagi rakyat kecil. Ia dijuluki ‘Bapak Ekonomi Kerakyatan’ karena pandangan dan sikapnya yang tegas membela kepentingan publik serta keberpihakan pada ekonomi berbasis rakyat.

    Kwik Kian Gie pernah menduduki jabatan publik, seperti Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri; Kepala Bappenas; Wakil Ketua MPR; dan anggota DPR.

    Prabowo Kenang Sosok Kwik

    Prabowo mengenang sosok Kwik sebagai tokoh yang selalu mempertahankan ekonomi Pancasila. Prabowo turut mengenang kedekatannya dengan mendiang Kwik.

    “Ya saya datang hanya untuk menghormati, berbelasungkawa terhadap tokoh bangsa yang sangat berjasa, pemikiran-pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33, beliau tokoh sangat luar biasa,” kata Prabowo setelah melayat di Rumah Duka Sentosa di RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

    Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka ekonom senior Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD (Foto: Eva Safitri/detikcom)

    Prabowo menyebut kepergian sosok Kwik menjadi sebuah kehilangan bagi negeri. “Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, kita, Indonesia kehilangan putra terbaik,” ujarnya.

    Prabowo menyebut Kwik selalu mempertahankan ekonomi berdasarkan Pancasila. Dia mengatakan Kwik terus menekankan pentingnya ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

    “Pemikiran-pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33, beliau tokoh sangat luar biasa,” kata Prabowo.

    Nasihat Terakhir

    Prabowo mengaku memiliki kedekatan dengan Kwik. Prabowo bercerita sempat berkomunikasi lewat WA dan mendapat nasihat dari mendiang.

    “Saya merasa dekat sama beliau, beliau banyak kasih nasihat ke saya,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka ekonom senior Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). Prabowo memberikan penghormatan terakhir ke mendiang Kwik Kian Gie. Foto: (Eva Safitri/detikcom)

    Prabowo menyebut dirinya dan Kwik masih bertukar pesan via WA pada beberapa hari lalu.

    “Bahkan beberapa hari yang lalu pun ngirim WA ya, memberi saran-saran, beliau masih terus memberi WA,” ujarnya.

    Beri Penghormatan Terakhir

    Kedekatan Prabowo dan Kwik terlihat saat Kwik menuju peristirahatan terakhir. Prabowo sempat memberikan penghormatan terakhir ke mendiang Kwik.

    Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka ekonom senior Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). Foto: (Dok. Istimewa)

    Saat di dalam rumah duka, Prabowo berdiri di samping peti. Prabowo terlihat memberikan hormat ke mendiang Kwik beberapa saat.

    Setelah itu, Prabowo duduk di meja bersama keluarga Kwik Kian Gie. Tak lama Prabowo tiba, sejumlah tokoh menyusul, yakni Penasihat Khusus Presiden Wiranto dan Terawan Agus Putranto.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)

  • Kilas Balik Kwik Kian Gie, Senior PDIP yang Jadi Menteri Era Gus Dur Nasional 29 Juli 2025

    Kilas Balik Kwik Kian Gie, Senior PDIP yang Jadi Menteri Era Gus Dur Nasional 29 Juli 2025

    Kilas Balik Kwik Kian Gie, Senior PDIP yang Jadi Menteri Era Gus Dur
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kwik Kian Gie
    meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) malam. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) itu meninggal pada usia 90 tahun.
    Kabar duka meninggalnya Kwik Kian Gie diunggah oleh mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno lewat akun Instagram @sandiuno, pada Senin (29/7/2025).
    Kwik Kian Gie diketahui sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    “Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” ujar Sandi dalam akun resmi Instagram-nya, Senin (28/7/2025) malam.
    Kwik Kian Gie sendiri merupakan sosok pebisnis yang juga malang-melintang di belantika politik nasional.
    Ia diketahui sudah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) sejak 1987, yang saat itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
    Pada tahun yang sama, Kwik Kian Gie mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    Namanya juga pernah mengisi salah satu pos kabinet di pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Dilansir dari Kompas.com pada Minggu (16/12/2018), Kwik Kian Gie menjadi salah satu pembicara dalam peringatan Haul ke-9 Gus Dur di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur.
    Dalam acara itu, Kwik Kian Gie menceritakan pengalamannya bekerja sama dengan Gus Dur selepas pemerintahan orde baru.
    Ia ditunjuk Gus Dur menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Industri, dan Keuangan (EKUIN) pada 29 Oktober 1999.
    Sebagai pria keturunan Tionghoa, Kwik Kian Gie terkejut dan tak percaya jika jabatan strategis seperti Menko EKUIN diserahkan kepadanya.
    Kwik Kian Gie menuturkan, penunjukan dirinya sebagai Menteri EKUIN terjadi setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    KOMPAS.com/MOH. SYAFI’I Kwik Kian Gie saat menyampaikan testimoni pada peringatan Haul Gus Dur ke-9 di Pesantren Tebuireng Jombang, Minggu (16/12/2018) malam.
    Dalam pertemuan yang membahas pembentukan kabinet, Gus Dur menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden saat itu dengan menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam)dan Kwik Kian Gie sebagai Menko EKUIN.
    “Betapa terkejutnya semua hadirin. Namun, saya lah yang paling terkejut karena tidak menyangka sedikitpun karena kedudukan Menko Ekuin diberikan kepada orang keturunan Tionghoa yang tidak mengganti namanya dan beristrikan orang Belanda,” cerita Kwik Kian Gie, Minggu (16/12/2018).
    Lewat keputusan tersebut, ia pun memandang Gus Dur sebagai sosok yang berani mengambil sikap dan resiko.
    Apalagi usai lepasnya Indonesia dari Orde Baru, Kwik Kian Gie menuturkan jika Gus Dur memiliki pandangan atas pentingnya peran negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
    Menurut Kwik Kian Gie, sejumlah keputusan Gus Dur sebagai presiden saat itu memang seolah muncul secara spontan.
    Namun sebagai presiden, Gus Dur memberikan petunjuk dasar kepada Kwik Kian Gie selaku Menko EKUIN agar merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak melepaskan kewajiban dan peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
    “Saya diberi arahan olehnya (Gus Dur) tentang kebijakan dasar yang harus saya tempuh. Bahwa pemerintah harus adil, sebagai garda terdepan dan membela keadilan sosial yang sebelumnya didominasi oleh pelaku bisnis tertentu,” beber Kwik Kian Gie.
    Sebagai Menko EKUIN, masa jabat Kwik Kian Gie hanya sampai 23 Agustus 2000. Setelah itu, Kwik Kian Gie ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada masa pemerintahan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Situasi Lengang Paviliun Kartika Tempat SBY Dirawat di RSPAD Gatot Subroto Nasional

    8 Situasi Lengang Paviliun Kartika Tempat SBY Dirawat di RSPAD Gatot Subroto Nasional

    Situasi Lengang Paviliun Kartika Tempat SBY Dirawat di RSPAD Gatot Subroto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Sabtu (19/7/2025).
    Pantauan Kompas.com, Paviliun Kartika, tempat
    SBY dirawat
    , terlihat lengang dari aktivitas.
    Beberapa pasien terlihat keluar-masuk pintu dari Paviliun Kartika, dan penjagaan juga terlihat tidak ramai.
    Sumber yang ditemui Kompas.com menyebutkan, tokoh seperti Kepala Penasehat Presiden, Wiranto, hadir pada Jumat (18/7/2025) kemarin.
    Hari ini, belum ada kabar tokoh yang menjenguk SBY di
    RSPAD Gatot Subroto
    selain keluarga dekat.
    Sakit yang dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan sebatas
    sakit ringan
    saja dan tinggal menunggu proses kesembuhan.
    “
    Sakit ringan
    saja. Terima kasih atas doa dan dukungannya dari para sahabat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
    Kabar perkembangan kesehatan SBY disampaikan pula oleh akun Instagram bercentang biru yang mengenang almarhumah Ani Yudhoyono, istri SBY, @aniyudhoyono, pada Sabtu (19/7/2025) siang.
    Akun Ani Yudhoyono menyampaikan bahwa
    kondisi kesehatan
    SBY menunjukkan perkembangan positif.
    “Alhamdulillah, kondisi beliau terus menunjukkan progres yang baik dan penanganan medis berjalan lancar,” tulis akun Instagram Ani Yudhoyono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bubarkan Saber Pungli, Kapolri Pastikan Fungsi Tetap Jalan

    Prabowo Bubarkan Saber Pungli, Kapolri Pastikan Fungsi Tetap Jalan

    Prabowo Bubarkan Saber Pungli, Kapolri Pastikan Fungsi Tetap Jalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa fungsi  pemberantasan
    pungutan liar
    tidak hilang dari kerja Polri meski Satuan Tugas Sapu Bersih
    Pungutan Liar
    atau Satgas
    Saber Pungli
    telah dibubarkan Presiden Prabowo.
    “Tetap berjalan, karena kan Saber Pungli itu terkait dengan pungli-pungli kecil di tempat-tempat lain itu,” ujar Sigit saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
    Sigit mengatakan, saat ini, Polri telah memiliki beberapa sektor dan satuan tugas untuk memberantas pungli.
    Secara umum, Polri fokus untuk melakukan pencegahan terjadinya pungli di lingkungan masyarakat.
    “Jadi Saber Pungli kan menangani masalah yang kecil-kecil. Sekarang kita fokus di pencegahan,” kata Sigit.
    Namun, ia menegaskan bahwa Polri masih punya satuan kerja untuk menindaklanjuti pelanggaran pidana akibat pungli.
    Pemberantasan pungli menjadi salah satu fokus yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor).
    “Namun di sisi lain, penegakan hukum secara represif sesuai dengan yang diatur dalam UU Tipikor, saat ini kita sudah ada Kortas Tipidkor, sudah ada Kortas untuk kita laksanakan (penindakan),” kata Sigit lagi.
    Pembubaran Saber Pungli ini disebut bukan hal yang mengejutkan bagi para pembantu Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Sigit mengatakan, Prabowo sudah sangat tegas dalam memberikan arahannya, terutama di bidang penegakan hukum.
    “Ya, saya kira sudah jelas di Asta Cita beliau (Prabowo) terkait bagaimana kita harus melakukan penegakan hukum. Beliau sudah berulang kali bicara tentang kasus korupsi,” tutur Sigit.

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mencabut aturan tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2016.
    Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
    “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis pasal 1 dalam salinan beleid yang dilihat Kompas.com, Rabu (18/6/2025).
    Sebagai informasi, Saber Pungli sebelumnya dibentuk sebagai bagian dari keseriusan pemerintah memberantas pungli secara masif.
    Saber Pungli dikendalikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
    Selain Menko Polhukam yang saat itu dijabat Wiranto sebagai penanggung jawab sekaligus pengendali satgas, komposisi satgas yang lain adalah Ketua Pelaksana Irwasum Polri, Wakil Ketua I Irjen Kemendagri, Wakil Ketua II Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan sekretaris staf ahli di Kemenko Polhukam.
    Ruang lingkup fungsi
    Satgas Saber Pungli
    sangat luas, mulai dari membangun sistem pencegahan, koordinasi pengumpulan data, menggelar operasi tangkap tangan, hingga memberikan rekomendasi mengenai sanksi yang diberikan.
    Oleh karena kompleksnya tugas Satgas Saber Pungli, anggota Satgas terdiri dari beragam instansi penegak hukum.
    Selain dari Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, dan Kemenpolhukam, juga dari Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN, dan POM TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli: Sudah Tak Efektif

    Alasan Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli: Sudah Tak Efektif

    Alasan Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli: Sudah Tak Efektif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (
    Saber Pungli
    ) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2016.
    Pembubaran itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
    Dikutip dari beleid tersebut, Kamis (19/6/2025), pembubaran Saber Pungli dilakukan lantaran keberadaan Satgas sudah tidak efektif.
     
    “Menimbang: a. bahwa keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sudah tidak efektif sehingga perlu membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,”
    tulis beleid.
    Atas pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo kemudian mengeluarkan aturan untuk menonaktifkan
    Satgas Saber Pungli
    .
    “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,”
    tulis pasal 1 beleid yang sama.
    Diketahui, Saber Pungli dibentuk sebagai bagian dari keseriusan pemerintah memberantas pungli secara masif.
    Saber Pungli dikendalikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
    Selain Menko Polhukam yang saat itu dijabat Wiranto sebagai penanggung jawab sekaligus pengendali satgas, komposisi satgas yang lain adalah Ketua Pelaksana Irwasum Polri, Wakil Ketua I Irjen Kemendagri, Wakil Ketua II Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan sekretaris staf ahli di Kemenko Polhukam.
    Ruang lingkup fungsi Satgas Saber Pungli sangat luas, dari membangun sistem pencegahan, koordinasi pengumpulan data, menggelar operasi tangkap tangan, hingga memberikan rekomendasi mengenai sanksi yang diberikan.
    Oleh karena kompleksnya tugas Satgas Saber Pungli, anggota Satgas terdiri dari beragam instansi penegak hukum.
    Selain dari Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, dan Kemenpolhukam, juga dari Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN, dan POM TNI.
    Saber Pungli kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) saat masih beroperasi.
    Dari hasil OTT tersebut, ada sejumlah uang yang diamankan dan sejumlah tersangka yang dijerat. 
    Dikutip dari pemberitaan Kompas.com tahun 2022, Saber Pungli menyita uang Rp 22,2 miliar hasil dari 59.923 operasi tangkap tangan (OTT) sejak 28 Oktober 2016 hingga 30 November 2022.
    Dari OTT ini, setidaknya ada 78.523 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
    Tak heran, pembubarannya sempat disayangkan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
    Ia menyayangkan pembubaran Saber Pungli dilakukan di tengah penyelidikan jual beli kursi sekolah.
    Mulanya, kata dia, dugaan jual beli kursi sekolah dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 ditemukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
    “Ditemukannya oleh Saber Pungli Jawa Barat, kemudian diteruskan ke Saber Pungli Kota Bandung, lalu kami melakukan penyelidikan,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Bandung, Kamis (12/6/2025).
    “Sayangnya memang, dua hari setelah laporan yang saya terima, Saber Pungli dibubarkan,” imbuh dia.
    Untuk melanjutkan penyelidikan, Farhan akhirnya membentuk satuan tugas baru yang berisi Inspektorat dan Dinas Pendidikan.
    “Jadi, akhirnya kami membentuk lagi bersama dengan Inspektorat dan juga Dinas Pendidikan khusus, dan juga dengan Satgas Yustisi yang kemarin baru dibentuk untuk dilakukan pencegahan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bubarkan Satgas Sapu Bersih Pungli yang Dibentuk Jokowi pada 2016

    Prabowo Bubarkan Satgas Sapu Bersih Pungli yang Dibentuk Jokowi pada 2016

    Prabowo Bubarkan Satgas Sapu Bersih Pungli yang Dibentuk Jokowi pada 2016
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mencabut aturan tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (
    Saber Pungli
    ) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2016.
    Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
    “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis pasal 1 dalam salinan beleid yang dilihat Kompas.com, Rabu (18/6/2025).
    Sebagai informasi, Saber Pungli sebelumnya dibentuk sebagai bagian dari keseriusan pemerintah memberantas pungli secara masif.
    Saber Pungli dikendalikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
    Selain Menko Polhukam yang saat itu dijabat Wiranto sebagai penanggung jawab sekaligus pengendali satgas, komposisi satgas yang lain adalah Ketua Pelaksana Irwasum Polri, Wakil Ketua I Irjen Kemendagri, Wakil Ketua II Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan sekretaris staf ahli di Kemenko Polhukam.
    Ruang lingkup fungsi Satgas Saber Pungli sangat luas, mulai dari membangun sistem pencegahan, koordinasi pengumpulan data, menggelar operasi tangkap tangan, hingga memberikan rekomendasi mengenai sanksi yang diberikan.
    Oleh karena kompleksnya tugas Satgas Saber Pungli, anggota Satgas terdiri dari beragam instansi penegak hukum.
    Selain dari Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, dan Kemenpolhukam, juga dari Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN, dan POM TNI.
    Dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan bagian dari paket reformasi kebijakan di bidang hukum yang dicanangkan oleh pemerintah.
    Paket kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum.
    Pemerintah berfokus pada tiga hal dalam reformasi ini, yakni penataan regulasi, pembenahan lembaga dan aparatur negara, serta pembangunan budaya hukum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan sosialisasikan DPN kepada purnawirawan TNI/Polri dan pakar

    Menhan sosialisasikan DPN kepada purnawirawan TNI/Polri dan pakar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyosialisasikan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) kepada kalangan purnawirawan TNI/Polri, akademisi, dan para pakar yang diundang ke Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.

    “Ini menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sosialisasi apa yang dimaksud dengan DPN, tugas, fungsinya, kepada para tokoh tersebut,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui di Kantor Kemhan.

    Brigjen TNI Frega lantas menyebutkan beberapa tokoh dan pakar, antara lain, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Prof. Hikmahanto, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    Selain itu, tamu dari kalangan purnawirawan TNI, di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Wiranto, mantan KSAD Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman, mantan KSAU Marsekal TNI Purn. Ida Bagus Putu Dunia, dan mantan KSAL Laksamana TNI Purn. Siwi Sukma Adji.

    Dari kalangan purnawirawan Polri, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. Purn. Sutanto dan Jenderal Pol. Purn. Bambang Hendarso.

    Dalam pertemuan ini, Sjafrie selaku Ketua Harian DPN menjelaskan beragam tugas jajaran DPN kepada para tamu undangan tersebut.

    “DPN juga nantinya bertugas memberikan rekomendasi untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan nasional yang berkaitan dengan isu-isu kedaulatan, baik itu dalam konteks ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan,” kata Brigjen TNI Frega.

    Selain menjelaskan tentang fungsi DPN, Sjafrie juga menerima masukan dari para tokoh untuk memperkuat peran DPN dalam menjaga kedaulatan negara.

    Dalam pertemuan tersebut, lanjut Brigjen TNI Frega, suasana cair tercipta antara Sjafrie dan para tokoh purnawirawan tersebut.

    Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap DPN mendapat dukungan seluruh kalangan dalam memperkuat kedaulatan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.