Xcloud.id

Tag: Wiranto

  • 9 Momen Haru Pemudik asal Cakung Bertemu Kucing Kesayangan yang Tertinggal di Rest Area 319 B Tol Pemalang- Batang Regional

    9 Momen Haru Pemudik asal Cakung Bertemu Kucing Kesayangan yang Tertinggal di Rest Area 319 B Tol Pemalang- Batang Regional

    Momen Haru Pemudik asal Cakung Bertemu Kucing Kesayangan yang Tertinggal di Rest Area 319 B Tol Pemalang- Batang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebuah momen haru terjadi di Pos Pelayanan
    Operasi Ketupat Candi
    2025 yang terletak di
    Rest Area 319-B
    tol Pemalang-Batang menjelang berakhirnya pengamanan mudik Lebaran pada Selasa (8/4/2025).
    Ariyanti (37), seorang pemudik asal Cakung, Jakarta, akhirnya bisa bertemu kembali dengan kucing kesayangannya yang sempat hilang dan viral di media sosial.
    “Ngak nyangka akhirnya bisa bertemu lagi kucing kesayangan anak saya, karena kami sekeluarga sudah sampai Cakung,” ungkap Ariyanti sambil menggendong kucingnya yang bernama “Puso”.
    Ariyanti menceritakan bahwa saat beristirahat di Rest Area 319-B pada Sabtu (5/4/2025) siang, Puso dibawa keluar dari mobil dan dititipkan kepada suaminya.
    Namun, saat anaknya yang kecil berlari-lari ke pos polisi, suaminya mengejar dan tidak mengikat tali tuntun kucingnya dengan baik.
    “Tapi pada saat itu, setelah keluar dari pos, kucingnya sudah tidak ada, hilang,” kata Ariyanti.
    Ia bersama keluarganya berusaha mencari Puso di sekitar rest area selama lebih dari satu jam.
    “Karena tidak ketemu, kami berpikir untuk mengikhlaskan, meski dalam hati sebenarnya belum ikhlas, dan menangis di sepanjang jalan karena selalu teringat dengan Puso,” tambahnya.
    Saat melanjutkan perjalanan mudik, Ariyanti terus berdoa agar kucing kesayangannya tersebut bisa ditemukan oleh orang baik dan dapat dirawat dengan baik.
    Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto, menjelaskan bahwa saat berjaga di Pos Pelayanan Rest Area 319-B, ia melihat seekor kucing yang diduga milik seorang pemudik.
    Pihaknya kemudian berupaya memberikan pengumuman kepada pengunjung rest area melalui sistem publik address mengenai hewan peliharaan yang tertinggal.
    “Kemudian kucing tersebut kami bawa ke dalam pos, lalu mengumumkan ke seluruh pengunjung rest area melalui public address,” kata Arief.
    Meskipun sudah diumumkan, tidak ada pengunjung yang datang mengambil kucing tersebut, sehingga pihaknya berinisiatif untuk mengumumkan melalui media sosial.
    “Alhamdulillah, selang dua hari setelah kami posting di media sosial, ada respons dari sang pemilik kucing peliharaan tersebut, bernama Ibu Ariyanti dari Jakarta,” lanjutnya.
    Selama tiga hari di Pos Pelayanan, anggota yang bertugas selalu mengawasi keadaan kucing tersebut hingga pemiliknya datang.
    Kisah ini sebelumnya viral di media sosial TikTok melalui akun @anangnyrs_, yang menunjukkan seorang anggota polisi menemukan seekor kucing yang diduga tertinggal di wilayah Rest Area 319-B tol Pemalang-Batang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Yang Kembalikan TNI ke Barak Siapa? Pemimpin TNI Termasuk Saya

    Prabowo: Yang Kembalikan TNI ke Barak Siapa? Pemimpin TNI Termasuk Saya

    Prabowo: Yang Kembalikan TNI ke Barak Siapa? Pemimpin TNI Termasuk Saya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengeklaim bahwa ia ikut mendorong agar TNI kembali fokus pada urusan pertahanan sesuai Orde Baru runtuh.
    Prabowo menyebutkan, ada sejumlah perwira tinggi TNI yang mendorong agar
    TNI kembali ke barak
    pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi, salah satu perwira tinggi itu adalah dirinya.
    “Yang bawa kembali ke TNI (barak) itu siapa? Pemimpin-pemimpin TNI sendiri. Ya, kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, Pak Agus Wirahadikusumah, termasuk saya,” kata Prabowo dalam wawancara dengan para pemimpin redaksi, dikutip dari
    YouTube
    Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
    Prabowo juga mengeklaim, ia adalah orang pertama di tubuh TNI yang menyatakan akan tunduk pada
    supremasi sipil
    .
    Menurut dia, hal itu telah terbukti ketika ia rela diberhentikan dari TNI oleh Presiden BJ Habibie, meski ia mempunyai banyak pasukan.
    “Saya yang dorong. Saya pertama dalam TNI yang mengatakan
    civilian supremacy
    . Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie. Siap, padahal saya pegang pasukan terbanyak,” kata dia.
    Oleh karena itu, Prabowo menekankan bahwa tidak ada niat untuk mengembalikan militerisme lewat revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh DPR.
    Ia pun mengajak publik untuk bersikap obyektif karena TNI merupakan lembaga yang paling dipercaya publik berkat peran-perannya selama ini.
    “Jadi jangan salah. Kita obyektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Karena apa? Tidak hanya itu, kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat?” ujar Prabowo.
    Namun, mantan Menteri Pertahanan ini juga mengakui bahwa TNI perlu berbenah karena setiap lembaga punya kekurangannya masing-masing.
    “Meskipun ada kekurangan, ada unsur-unsur ya, semua lembaga kita ada hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita perbaiki,” ujar Prabowo.
    “Saya tegas terus di TNI Polri, beresin bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama pemegang mandatoris rakyat,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo soal RUU TNI: Enggak Ada Militerisme

    Prabowo soal RUU TNI: Enggak Ada Militerisme

    Prabowo soal RUU TNI: Enggak Ada Militerisme
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menegaskan tidak ada niat untuk melahirkan
    militerisme
    lewat revisi Undang-Undang (RUU) TNI.
    Prabowo justru bertanya balik mengenai militerisme seperti apa yang dikhawatirkan oleh kalangan masyrakat sipil dengan adanya
    RUU TNI
    .
    ”
    Come on
    , sudah lah. Enggak ada itu (militerisme). Enggak ada.
    Militerisme
    apa? Militerisme apa?” ucap Prabowo dalam wawancara bersama pemimpin redaksi media, dikutip dari 
    YouTube
    Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
    Menurut Prabowo, publik semestinya bersikap obyektif dalam memandang TNI.
    Sebab, menurut dia, TNI masih menjadi lembaga yang dipercaya rakyat berkat peran-perannya selama ini.
    “Jadi jangan salah. Kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Karena apa? Tidak hanya itu, kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat?” ujar Prabowo.
    Prabowo pun mengeklaim bahwa upaya mengembalikan TNI ke barak juga sudah dilakukan oleh pimpinan TNI pada masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi.
    Bahkan eks Pangkostrad ini mengaku menjadi salah satu perwira yang menginisiasi agar TNI meninggalkan arena politik seperti yang terjadi selama masa Orde Baru.
    “Yang bawa kembali ke TNI (barak) itu siapa? Pemimpin-pemimpin TNI sendiri. Ya, kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, Pak Agus Wirahadikusumah, termasuk saya, saya yang dorong,” ujar Prabowo.
    “Saya pertama dalam TNI yang mengatakan
    civilian supremacy
    . Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie. Siap. Padahal saya pegang pasukan terbanyak,” kata dia.
    Prabowo pun menegaskan, tidak ada niat untuk mengembalikan dwifungsi militer lewat RUU TNI.
    Ia menjelaskan, pokok perubahan pada
    revisi UU TNI
    adalah memperpanjang usia pensiun perwira tinggi agar tidak banyak pergantian posisi-posisi strategis.
    “Saya sebetulnya mengatakan, ini berapa jenderal harus kita ganti sekarang? Jadi, saya mohon, kalau bisa inti dari RUU TNI sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deputi Bidkor Poldagri sebut arus mudik berjalan aman dan lancar

    Deputi Bidkor Poldagri sebut arus mudik berjalan aman dan lancar

    “Kementerian Perhubungan telah menyiapkan satu data informasi melalui media yang ada, dan terlihat titik-titik krusial yang telah diantisipasi dapat kita monitor, kita pantau. Apabila ada hambatan dapat langsung di supporting untuk komunikasi di lapa

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Koordinasi (Bidkor) Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Mayjen TNI Heri Wiranto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa secara umum arus mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar.

    Hal itu disampaikan Heri saat meninjau situasi kondisi keamanan di sejumlah posko mudik, antara lain Posko Pusat Angkutan Lebaran 2025 Kementerian Perhubungan, NTMC Polri, Stasiun Gambir, dan Pemantauan secara zoom meeting dengan Posko Pusat Angkutan lebaran tahun 2025 di Command Center Polkam, Jumat (28/3).

    Dia menjelaskan saat ini tim pemantau sudah berkoordinasi intensif dengan Pusat Informasi di Kementerian Perhubungan guna memantau perkembangan arus mudik Lebaran melalui posko yang ada dan titik-titik di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kementerian Perhubungan telah menyiapkan satu data informasi melalui media yang ada, dan terlihat titik-titik krusial yang telah diantisipasi dapat kita monitor, kita pantau. Apabila ada hambatan dapat langsung di supporting untuk komunikasi di lapangan,” kata Heri.

    Selanjutnya, tim melakukan pemantauan melalui media, posko Korlantas Polri, dan NTMC Polri guna mendapatkan informasi melalui aplikasi Jasamarga Integrated Digitalmap (JID) yang dibangun Korlantas Polri. Aplikasi ini untuk mengikuti, memantau, dan memonitor perkembangan arus mudik.

    “Saya pikir ini luar biasa dan aplikasi ini terverifikasi dengan baik dan sudah bisa dibuktikan dengan data dan tadi saya bisa melihat bagaimana tingkat arus kendaraan yang terukur dengan grafik-grafik yang ada untuk membuat sebuah rekayasa dalam menangani arus mudik,” ujarnya.

    Ia berharap semua pelaksanaan arus mudik lebaran di tahun 2025 ini yang dikawal oleh unsur Kepolisian RI, dalam hal ini Korlantas Polri, dapat berjalan dengan lancar.

    “Harapan kita nantinya hingga akhir pelaksanaan mudik dapat berjalan dengan lancar,” pungkas Heri.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mayoritas Publik Nilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Mayoritas Publik Nilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Survei terbaru dari lembaga Rumah Politik Indonesia mengungkapkan mayoritas masyarakat menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) layak menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

    Sebanyak 81,01% responden menyatakan Jokowi memiliki kualitas untuk memimpin tokoh-tokoh lain dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, baik secara diminta maupun tidak.

    “Mayoritas responden sebanyak 81,01% memilih dan menilai Jokowi layak menjadi ketua Wantimpres,” ujar Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas dalam peluncuran survei bertajuk “Kenapa Jokowi Calon Ketua Wantimpres RI Terbaik?” di Aryaduta Hotel, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Selain Jokowi, tokoh lain yang muncul dalam survei sebagai kandidat ketua Wantimpres, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar 11,93%, KH Ma’ruf Amin 4,2%, Luhut Binsar Pandjaitan 1,12%, Said Aqil Siradj 1,07%, Wiranto 0,42%, Moeldoko 0,14%. Sebanyak 0,11% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Survei menunjukkan beberapa alasan utama mengapa publik mendukung Jokowi sebagai ketua Wantimpres:
    1. Kemampuan bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto (29,15%)
    2. Pengalaman sebagai presiden selama dua periode (25,11%)
    3. Kemampuan akselerasi mencapai Asta Cita untuk keberlanjutan (21,97%)
    4. Dukungan pada pembangunan Indonesia Emas 2045 (13,15%)
    5. Penguatan peran pemerintah (7,39%)

    Fernando menekankan isu Wantimpres kurang mendapat sorotan di ruang publik. Padahal institusi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Publik berharap Wantimpres dapat lebih optimal dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan dan agenda pemerintahan,” ungkap Fernando.

    Survei Rumah Politik Indonesia dilakukan pada 17-24 Maret 2025 di 23 provinsi dengan metode snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui jaringan komunikasi online seperti Google Form, email, dan WhatsApp.

    Survei soal Jokowi layak menjadi ketua Watimpres melibatkan 500 responden berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error 4,38% dan tingkat kepercayaan 95%.

  • Perkuat Keamanan Digital, Penasihat Khusus Presiden Kunjungi Kemenkomdigi

    Perkuat Keamanan Digital, Penasihat Khusus Presiden Kunjungi Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam upaya memperkuat sinergi antara sektor keamanan dan teknologi digital, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengunjungi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Senin (3/3/2025).

    Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan nasional tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Kementerian Komdigi, Wiranto didampingi oleh Asisten I Adi Warman, Asisten II Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastono, serta dua pembantu asisten Kolonel TNI (Purn) Al Muchalif Suryo dan Indra Putera Adi.

    Rombongan diterima langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, beserta jajaran kementerian terkait.

    Dalam diskusi strategis ini, berbagai isu krusial dibahas, terutama yang berkaitan dengan peran teknologi digital dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

    Beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam diskusi tersebut, antara lain penguatan keamanan digital dan siber, pencegahan ancaman siber yang dapat mengganggu ketahanan nasional, dan pengawasan serta penanggulangan penyebaran hoaks, judi online, dan disinformasi yang berpotensi memicu instabilitas politik dan sosial.

    Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi digital terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

    Wiranto menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun sistem pertahanan digital yang kuat dan adaptif.

    Hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis kepada presiden dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional berbasis digital. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, pemerintah berharap Indonesia makin siap menghadapi tantangan era digital sekaligus memastikan keamanan dan stabilitas politik tetap terjaga.

    Menurut Wiranto, teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan keamanan digital harus menjadi prioritas, baik dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, maupun edukasi kepada masyarakat.

    “Dengan sinergi yang solid antara pemerintah dan sektor terkait, kita bisa memastikan bahwa teknologi digital memberikan manfaat maksimal bagi stabilitas nasional,” ujar Wiranto.
     

  • Negara yang Tak Sadar Penegak Hukumnya Disasar

    Negara yang Tak Sadar Penegak Hukumnya Disasar

    MEDAN – Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tak ada kecolongan dalam peristiwa bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Polisi pun mengaku begitu. Segala klaim boleh saja dikatakan. Masalah kecolongan atau tidak, sebaiknya kita nilai sendiri berdasar kronologi dan analisis terhadap peristiwa.

    Ditemui wartawan di Sentul International Convention Center (SICC), Mahfud mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin. Mahfud juga menolak istilah kecolongan yang banyak digunakan untuk menggambarkan peristiwa ini.

    “Pencegahan sudah kita lakukan. Ada intelijen, informasi. Kalau tak ada pencegahan, makin banyak kayak gini,” kata Mahfud.

    Seperti Mahfud, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, personel kepolisian di Mapolrestabes Medan telah melakukan penjagaan sesuai prosedur tetap (protap). Namun, kenyataannya pelaku tetap berhasil menyusup.

    Pernyataan Dedi sendiri yang menggambarkan proses penyusupan oleh pelaku peledakan bom. Menurut Dedi, pelaku memanfaatkan keramaian di Mapolrestabes Medan yang tengah menerima banyak permohonan penerbitan SKCK.

    “Sudah dilakukan pemeriksaan semuanya. Termasuk barang-barang yang dibawa, sudah dicek,” kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 13 November.

    “Kebetulan saat itu ada beberapa kegiatan kepolisian dan masyarakat yang akan buat SKCK yang bersama-sama masuk (ke Mapolrestabes). Momen itu dimanfaatkan pelaku untuk menyusup,” tambah Dedi.

    Peledakan bom di Mapolrestabes Medan (Istimewa)

    Pelaku diketahui meledakkan diri ketika para personel kepolisian baru saja menyelesaikan apel pagi sekitar pukul 08.45 WIB. Pelaku masuk melalui pintu depan Mapolrestabes Medan.

    Ia berjalan sejauh 30 hingga 50 meter menuju Kantor Bagian Operasi Polrestabes Medan untuk kemudian meledakkan diri.

    Pengamat terorisme, Harits Abu Ulya mempertegas narasi yang menyebut negara, khususnya kepolisian telah kecolongan.

    “Kali ini publik bisa saja mengkritisi aparat kecolongan. Alasannya cukup rasional. Sudah banyak yang ditangkap dalam beberapa bulan terakhir, tapi masih juga ada aksi teror,” kata Harits, dihubungi VOI, Rabu, 13 November.

    Penangkapan berujung dendam

    Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan kepolisian telah melakukan upaya maksimal mencegah tindak terorisme. Memang, sejak penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto, polisi terus menangkap sejumlah terduga teroris.

    Terakhir, kemarin, Selasa, 12 November, polisi menangkap seorang terduga teroris berinisial WJ alias Patria alias Dwi satu hari sebelum ledakan. WJ ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

    Sosok terduga teroris itu disebut-sebut merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Bahkan, pria itu merupakan angkatan pertama dalam pelatihan perang dalam kelompok terorisme tersebut.

    WJ juga diketahui memiliki kemampuan merakit bom. Ia pernah mengikuti perang di Suriah bersama Doktor Azahari tujuh tahun silam. “Pada tahun 2012 (WJ) mengikuti perang di Suriah bersama Azahari dan kemudian menjalin hubungan juga dengan FSA atau Free Syria Army,” kata Dedi.

    Kemudian, WJ juga disebut pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara. Mulai dari Filipina, Uni Emirat Arab, Sri Lanka dan Hong Kong. Dalam penangkapan, beberapa barang butki berupa beberapa anak panah, alat-alat elektronik dan alat komunikasi disita.

    “Alat komunikasi ini masih didalami apakah akan digunakan juga untuk rangkaian untuk merakit bom masih kita dalami juga,” terang Dedi.

    Di satu sisi, perlu barangkali mengapresiasi upaya pencegahan lewat penangkapan-penangkapan ini. Namun, di sisi lain, berbagai penangkapan ini juga yang memperkuat fakta bahwa polisi kecolongan.

    Tak sadar mereka disasar

    Pertimbangannya sederhana. Polisi telah lama jadi musuh sekaligus sasaran utama teroris. Dan penangkapan-penangkapan yang kian masif, secara otomatis meningkatkan risiko serangan bagi Korps Bhayangkara. Polisi seharusnya tahu itu.

    Menurut Harits Abu Ulya, bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan memiliki pola yang sama secara motif: dendam. Namun, Harits tak dapat berspekulasi soal asal-usul pelaku teror.

    “Mungkin terkait dengan tindakan polisi sebelumnya terhadap kawanan mereka. Dianggap menjadi penghalang tujuan dan misi mereka atau dianggap telah berbuat tidak manusiawi terhadap kawan mereka yang tertangkap,” kata Harits.

    Peledakan bom di Mapolrestabes Medan (Istimewa)

    Polisi nampaknya perlu meningkatkan kesadaran bahwa mereka adalah sasaran utama aksi terorisme. Berbagai peristiwa seakan melegitimasi pandangan ini.

    “Dendam telah menjelma menjadi ideologi yang menstimulasi aksi teror dari beberapa person atau entitas. Dendam menjadi determinasi, plus dibumbui dengan doktrin teologi yang beku, bersenyawa untuk menghasilkan legitimasi aksi nekat teror,” Harits.

    Pengamat terorisme lainnya, Al Chaidar menuturkan pandangan yang sama. Menurutnya, polisi sebagai penegak hukum wajib sadar diri bahwa mereka adalah musuh kriminalisme. Jangankan untuk teroris.

    Bagi pelaku kejahatan jalanan dan narkoba saja, polisi adalah musuh terbesar. “Jadi, memang harusnya polisi lebih sigap lagi. Dan lebih kencang lagi melakukan penindakan dan penangkapan,” kata Chaidar dihubungi VOI.

  • Mutasi TNI 31 Januari 2025, 7 Pati AL Digeser Jadi Staf Khusus KSAL Ali

    Mutasi TNI 31 Januari 2025, 7 Pati AL Digeser Jadi Staf Khusus KSAL Ali

    loading…

    Sebanyak tujuh perwira tinggi (pati) TNI Angkatan Laut (AL) digeser menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Sebanyak tujuh perwira tinggi (pati) TNI Angkatan Laut (AL) digeser menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL ) Laksamana TNI Muhammad Ali. Mereka termasuk 24 Pati TNI AL yang masuk daftar mutasi pada Jumat, 31 Januari 2025.

    Rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam pernyataannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).

    Berikut 7 Pati TNI AL yang digeser menjadi Staf Khusus KSAL
    1. Laksda TNI Wiranto dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL,

    2. Laksma TNI Dr. Goki P. Sihombing, S.E., M.Si.(Han). dari Kapoksahli Koarmada I menjadi Staf Khusus KSAL,

    3. Laksma TNI I Gusti Putu Ngurah Sedana dari Pa Sahli Tk II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL,

    4. Laksma TNI Hogi Suprayogo, S.E. dari Pati Sahli Pasal Bid. Dokstraops menjadi Staf Khusus KSAL,

    5. Laksma TNI Iwan Setiawan, S.H. dari Asistel Pangkarmada RI menjadi Staf Khusus KSAL,

    6. Laksma TNI Arif Badrudin, M.Mgt. Stud. dari Dirum Akademi TNI menjadi Staf Khusus KSAL (Dalam rangka Dik. PPRA LXVIII Lemhanas TA 2025),

    7. Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslim, S.H., S.E., M.M. Dari Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam menjadi Staf Khusus KSAL.

    (rca)

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, Eks Pangkoarmada II yang Kini Resmi Jabat Komandan Seskoal – Halaman all

    Profil Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, Eks Pangkoarmada II yang Kini Resmi Jabat Komandan Seskoal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah profil serta sepak terjang Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, di mana kini memiliki jabatan baru sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal).

    Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo masuk dalam daftar 24 perwira tinggi (pati) TNI yang dirotasi dan dimutasi di sejumlah posisi strategis oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Rotasi dan mutasi jabatan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam pernyataannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025), mengutip Kompas.com.

    Profil dan Sepak Terjang

    Ariantyo Condrowibowo merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXVII/tahun 1991.

    Sebelum menjabat sebagai Danseskoal, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II), mengutip tni-au.mil.id.

    Pati TNI AL kelahiran 15 September 1969 ini sebelumnya juga pernah mengemban jabatan sebagai Waasops Kasal pada 2023–2024 dan juga Pa Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI pada 2024.

    Sedangkan pada 2023, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan (Dirdik) Kodiklatal menggantikan Laksamana Pertama TNI Dato Rusman S.N.

    Mengutip tnial.mil.id, sebelum resmi menjadi Dirdik Kodiklatal, Ariantyo Condrowibowo pernah menjabat sebagai Wadan Seskoal.

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Dansatkor Koarmatim (2016-2018), Asops Pangarmatim (2018-2019), dan Asops Kogabwilhan I (2020-2022).

    Berikut riwayat jabatannya mengutip Wikipedia:

    Komandan KRI Ahmad Yani-352 (2011–2013)
    Danlanal Balikpapan (2013–2015)

    Kadep Ops Seskoal (2015–2016)
    Dansatkor Koarmatim (2016–2018)
    Asops Pangkoarmatim (2018–2019)
    Paban V/Kerkamtas Sops TNI (2019–2020)
    Asops Kogabwilhan I (2020–2022)
    Wadanseskoal (2022–2023)
    Dirdik Kodiklatal (2023)
    Waasops Kasal (2023–2024)
    Pa Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI (2024)
    Pangkoarmada II (2024—2025)
    Komandan Seskoal (2025—Sekarang)

    Berikut daftar 24 Pati TNI AL yang dirotasi dan dimutasi, mengutip Kompas.com: 

    Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo dari Pangkoarmada II menjadi Danseskoal
    Laksda TNI I Gung Putu Alidjaya dari Wadan Kodiklatal menjadi Pangkoarmada II
    Laksda TNI Fauzi, dari Danseskoal menjadi Wadan Kodiklatal
    Laksda TNI Wiranto dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL
    Laksma TNI Kris Wibowo dari Kadisfaslanal menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI
    Kolonel Laut (T) Jusep Wildan dari Kasatlaikmattin Dislaikmatal menjadi Kadisfaslanal
    Laksma TNI Dr. Goki P. Sihombing, dari Kapoksahli Koarmada I menjadi Staf Khusus KSAL
    Kolonel Laut (T) Dedy Pradono dari Sekdisbekal menjadi Kapoksahli Koarmada I
    Laksma TNI I Gusti Putu Ngurah Sedana dari Pa Sahli Tk II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL
    Kolonel Laut (P) Agus Surya Dharmawan dari Pamen Denma Koarmada RI menjadi Pa Sahli Tk II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Sahli Panglima TNI
    Laksma TNI Doddy Setyo Prambudi, dari Ir Pushidrosal menjadi Pati Mabes TNI AL
    Kolonel Laut (S) Nanang Permadi dari Kadopusbekbar Disbekal menjadi Ir Pushidrosal
    Laksma TNI Hogi Suprayogo dari Pati Sahli Pasal Bid. Dokstraops menjadi Staf Khusus KSAL
    Laksma TNI Tjatur Hendrawidjaja, dari Wairjenal menjadi Pati Sahli Pasal Bid Dokstraops
    Laksma TNI Agus Priyatna, dari Ses Itjen TNI menjadi Warjenal
    Laksma TNI Djatmoko dari Direvjianbang Sesko TNI menjadi Ses Itjen TNI 
    Laksma TNI Johanes Djanarko Wibowo dari Dankorsis Sesko TNI menjadi Direvjianbang Sesko TNI
    Brigjen TNI (Mar) Amir Kasman dari Dosen Ahli Opsgap Sesko TNI menjadi Dankorsis Sesko TNI
    Kolonel Laut (P) Teddie Bernard Hernaswan dari Dirdik Seskoal menjadi Dosen Ahli Opsgap Sesko TNI
    Laksma TNI Iwan Setiawan, dari Asistel Pangkarmada RI menjadi Staf Khusus KSAL
    Kolonel Laut (S) Erwin Edi Anto Hutapea, Opsla dari Paban VI/Mintel Sistel TNI menjadi Asintel Pangkoarmada RI
    Laksma TNI Arif Badrudin dari Dirum Akademi TNI menjadi Staf Khusus KSAL, dalam rangka Dik. PPRA LXVIII Lemhanas TA 2025
    Kolonel Mar Mikaryo Widodo dari Dosen/Patun Sesko TNI menjadi Dirum Akademi TNI
    Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslim, M.M. Dari Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam menjadi Staf Khusus KSAL.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Kompas.com/Shela Octavia)