Jokowi di Antara Bursa Ketua Umum PPP dan PSI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Meski sudah lengser dari jabatan presiden, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo agaknya masih punya daya tarik untuk memimpin partai politik.
Tak tanggung-tanggung,
Jokowi
dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni Partai Solidaritas Indonesia (
PSI
) dan Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
).
Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
Lantas, bagaimana bisa nama Jokowi masuk bursa ketua umum PSI dan PPP?
Wacana Jokowi menjadi ketua umum PPP muncul di tengah persiapan
Muktamar PPP
2025 yang beragendakan pemilihan ketua umum.
Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa PPP kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada
Kompas.com
.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat
ketum PPP
, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
Selain Jokowi, ada juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka, dan politikus PSI Agus Herlambang yang masuk bursa.
“DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025).
“Kemudian di Bali, ada anggota kami yang mulai menyuarakan usulan untuk pemimpin perempuan, jadi nama yang maju atau diusulkan itu Isyana Bagoes Oka,” imbuh dia.
Ketua DPP PSI William Aditya Sarana menyebutkan, nama Jokowi masuk bursa karena Jokowi adalah sosok mentor bagi kader PSI sehingga wajar jika mendapatkan tempat istimewa hingga dicalonkan sebagai ketua umum.
Menurut William, gagasan Jokowi tentang partai politik yang inklusif dan terbuka menjadi inspirasi utama bagi PSI untuk menggelar Pemilihan Raya terbuka tahun ini.
“Pak Jokowi pernah menggagas ‘Partai Super Terbuka’ yang menginspirasi Pemira ini. Wajar jika kader PSI memberi tempat istimewa untuknya,” ujar dia.
Respons Jokowi
Jokowi sudah angkat bicara mengenai namanya yang disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum PSI dan PPP.
Terkait PSI, Jokowi mengaku masih berhitung soal kabar ia akan menjadi calon ketua umum PSI. “Masih dalam proses perhitungan, semuanya kan meski dihitung, tapi ya nanti lah,” ujar Jokowi di Karo, Jumat (16/5/2025).
Namun, pada Rabu (14/6/2025), di Solo, Jokowi sempat menyinggung metode pemilihan ketua umum PSI yang menggunakan sistem e-voting yang disebutnya sulit.
“Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misal saya ikut, saya kalah,” ungkap Jokowi.
Sementara itu, ketika ditanya soal peluangnya memimpin PPP, ia tidak mau banyak komentar.
“Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
Jokowi juga membantah ikut campur dalam Muktamar PPP dengan memberikan dukungan kepada Amran Sulaiman untuk memimpin PPP.
Ia menyebut seluruh kandidat layak dipertimbangkan demi kepentingan PPP ke depan.
“Semua baik. Semua calon baik,” kata Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: William Aditya Sarana
-

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI sebut Jokowi masuk bursa Ketum PSI
kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI
Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan setuju dengan masuknya Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PSI.
“Pak Jokowi yang kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI,” kata William dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Wiliam yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Jakarta Barat itu menyatakan Pak Jokowi juga sudah memberikan kontribusi salah satunya menggagas ‘Partai Super Terbuka’ yang menginspirasi PSI menyelenggarakan Pemilihan Raya ini.
“Oleh karena itu, wajar apabila kader PSI memberikan tempat yang istimewa baginya di sini,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa nama Ketum PSI petahana Kaesang Pangarep disebut pada saat yang bersamaan dalam diskusi yang berlangsung di internal partainya.
“Nama Mas Kaesang juga turut disebut dalam diskusi internal partai kami. Ia juga diharapkan bisa melanjutkan kepemimpinannya yang sudah baik ini ke depan,” kata dia.
Komentar tersebut dilontarkan William berkaitan dengan Pemilihan Raya yang akan diselenggarakan menjelang Kongres Nasional PSI pada Juli 2025.
Menurut dia, pemilihan raya ini diselenggarakan untuk memilih ketua umum sesuai dengan konsep ‘Partai Super Terbuka’ yang pernah dibicarakan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu.
Menurut William, konsep tersebut menemukan kecocokan dengan kader-kader PSI yang ingin agar pemilihan ketua umum (ketum)-nya diselenggarakan secara langsung, terbuka, dan transparan.
“Semua kader PSI tanpa terkecuali bisa memilih siapa yang akan menjadi ketumnya nanti. Dalam rangka memudahkan semua anggota untuk menggunakan hak pilihnya, maka kami akan menggunakan aplikasi e-voting yang bisa diakses di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan setelah melalui pertimbangan yang panjang dan matang, Pemilihan Raya ini ternyata sesuai dengan keinginan anggota-anggota PSI untuk mengadakan pemilihan ketua umumnya yang berlangsung secara terbuka, langsung, dan transparan.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5096525/original/011138400_1737010640-20260116-Glodok_Plaza-ANG_4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemprov Jakarta Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Kebakaran – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran yang kerap terjadi akhir-akhir ini.
“Kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan warga harus ditingkatkan, khususnya di kawasan-kawasan rawan kebakaran,” kata William di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).
William menilai, Pemprov Jakarta harus menyadari bahwa Jakarta saat ini berada dalam situasi darurat kebakaran. Dalam sepekan terakhir saja, telah terjadi sejumlah insiden kebakaran di berbagai lokasi.
Ia juga menyoroti kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Mangga Besar pada Sabtu (25/1). Menurutnya, penanggulangan kebakaran tersebut terhambat oleh kondisi jalanan yang sempit dan diperburuk oleh kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.
William meminta agar Pemprov DKI mengevaluasi hambatan tersebut dan memperluas jalanan di Jakarta agar penanggulangan kebakaran bisa berjalan lancar di kemudian hari.
“Kami mendapatkan kabar baru terjadi kebakaran di Mangga Besar yang terhambat jalanan sempit dan kemacetan lalu lintas saat usaha penanggulangan. Ini harus dievaluasi oleh Pemprov DKI,” ujarnya.
William juga mendesak Pemprov DKI untuk menggencarkan upaya sosialisasi penanganan kebakaran kepada masyarakat di Jakarta.
“Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam situasi yang mencekam ini. Sejatinya, mereka ada di garis depan perang melawan kebakaran ini,” katanya.
-

DKI diminta harus tingkatkan kesiagaan hadapi kebakaran
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi kebakaran yang terjadi secara bergiliran akhir-akhir ini.
“Kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan warga harus ditingkatkan, khususnya di kawasan-kawasan rawan kebakaran,” kata William di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, Pemprov harus menyadari Jakarta sedang darurat kebakaran karena dalam waktu satu minggu ke belakang ini saja sudah terjadi sejumlah kebakaran di berbagai tempat.
Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Mangga Besar, pada Sabtu (25/1) kata dia, penanggulangan terhambat oleh kondisi jalanan sempit yang diperparah oleh kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kebakaran.
William meminta agar Pemprov DKI mengevaluasi hambatan tersebut dan memperluas jalanan di Jakarta agar penanggulangan kebakaran bisa berjalan lancar di kemudian hari.
“Kami mendapatkan kabar baru terjadi kebakaran di Mangga Besar yang terhambat jalanan sempit dan kemacetan lalu lintas saat usaha penanggulangan. Ini harus dievaluasi oleh Pemprov DKI,” ujarnya.
William juga mendesak Pemprov DKI untuk menggencarkan upaya sosialisasi penanganan kebakaran kepada masyarakat di Jakarta.
“Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam situasi yang mencekam ini. Sejatinya, mereka ada di garis depan perang melawan kebakaran ini,” katanya.
William berharap dengan dilakukannya sosialisasi secara masif, maka banyak warga akan terdorong untuk berpartisipasi aktif salah satunya dengan menjadi relawan pemadam kebakaran (Redkar).
Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan petugas bersama 17 unit armada pemadam saat ini sedang berupaya menangani api yang membakar rumah di Jalan Mangga Besar.
“Pada jam 18.32 WIB api sudah berhasil di lokalisir,” kata Asril, Sabtu (25/1).
Menurut dia, pihaknya mendapatkan laporan kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar, pada pukul 17.49 WIB.
Ia menjelaskan, setelah mendapatkan laporan petugas langsung menuju lokasi kejadian dan tiba pada pukul 17.52 WIB, kemudian langsung melakukan upaya pemadaman.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2024/06/14/666c2e16cca9e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan Megapolitan 23 Januari 2025
Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memanfaatkan anggaran
penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan (gulkarmat) secara optimal.
Permintaan ini disampaikan William menyusul meningkatnya kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta belakangan ini.
“Pemprov harus memastikan anggaran yang telah disediakan untuk menangani dan menanggulangi kebakaran digunakan sebaik-baiknya,” ujar William dalam keterangan resminya, Kamis (23/1/2025).
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2025, Pemprov telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1,5 triliun untuk gulkarmat.
William menilai dana tersebut harus dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama melalui penguatan kemampuan petugas pemadam kebakaran.
“Seharusnya, itu jadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama melalui petugas pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran,” lanjutnya.
William juga menyoroti kekurangan pos pemadam kebakaran di Jakarta.
Ia mencatat bahwa ada beberapa kelurahan yang seharusnya memiliki pos pemadam sendiri, namun hingga kini belum memilikinya.
Oleh karena itu, ia meminta Pemprov untuk memberikan perhatian lebih pada pembangunan pos-pos pemadam kebakaran agar semua wilayah dapat terjangkau dengan baik.
“Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali mengencarkan pembangunan pos pemadam,” tegas William.
Selain itu, William menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran.
Ia berpendapat bahwa masyarakat memerlukan dukungan berupa infrastruktur yang memadai.
“Sekurang-kurangnya, pemerintah harus membangun hidran mandiri yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum untuk memadamkan kebakaran pada saat pertama apinya muncul di kawasan itu,” ungkap William.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pos pemadam kebakaran perlu ditambah untuk percepat penanganan
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan perlu ada penambahan pos pemadam kebakaran agar bisa mempercepat proses penanggulangan.
“Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri tapi belum memilikinya,” kata William di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025, DKI Jakarta telah menganggarkan sebanyak lebih dari Rp1,5 triliun untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (gulkarmat).
Untuk itu, William mengingatkan Pemprov untuk kembali menggalakkan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran seantero Jakarta.
“Ini merupakan suatu masalah besar. Artinya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh pemadam kebakaran dengan baik. Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali menggencarkan pembangunan pos pemadam,” kata dia.
William juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menangani kebakaran. Akan tetapi, mereka juga perlu alatnya untuk memadamkan api. Sehingga, Pemprov juga harus menyediakannya.
“Ada beberapa titik rawan kebakaran yang tersebar di Jakarta. Khususnya di tempat-tempat itu, warga juga perlu diajak untuk membantu pencegahan dan pemadaman api,” katanya.
Sementara itu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan bahwa saat ini baru ada 172 pos pemadam kebakaran dari 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta.
“Idealnya, setiap kelurahan memiliki pos pemadam kebakaran. Secara personel, kami juga masih sangat kurang,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan.
Untuk itu, Satriadi mengatakan pihaknya berupaya melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan keselamatan warga dan meminimalkan risiko kebakaran.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta telah memasang 42 hidran mandiri di daerah rawan kebakaran.
Selain itu, alat pemadam api ringan (APAR) secara rutin diadakan dengan target minimal setiap RT memiliki dua unit APAR.
“Kami akan terus bekerja keras. Namun, keberhasilan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025 -

Penyesuaian Anggaran Lem Aibon dan Pulpen Pemprov Jakarta
JAKARTA, (VOI.id) – Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan akan menyesuaikan anggaran pengadaan lem aibon Rp82 miliar hingga pulpen senilai Rp124 miliar karena anggaran tersebut masih sementara.
“Anggaran itu juga disusun Suku Dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan dengan hasil dari masing-masing sekolah yang tentu untuk proses penyesuaian,” ucap pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat dilansir Antara, Rabu 30 Oktober.
Penyesuaian tersebut, kata Syaefuloh, akan disampaikan kepada Komisi E dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dan berharap tidak ada kekeliruan anggaran saat pembahasan.
“Kami sudah siapkan bahan untuk revisinya. Insya Allah kami hari ini sampaikan ke DPRD untuk kita kemudian kita sesuaikan, mengikuti tahapan,” ucap Saefuloh.
Sementara itu, rencana pembelian unit komputer sebesar Rp121 miliar dibatalkan. Para siswa bisa memanfaatkan komputer yang tersedia di sekolah lain saat ujian.
“Itu ada di Dinas Pendidikan, awalnya diperuntukkan untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer. Kemudian, dalam rangka efisiensi, kami mencoba membuat beragam alternatif,” katanya.
Artinya, lanjut dia, pada saat ujian adik-adik SMK, bisa menggunakan komputer-komputer SMA sehingga dicoba untuk ditunda.
Sebelumnya, PSI menyoroti anggaran lem aibon senilai Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Dinas Pendidikan DKI lalu menyebut ada salah ketik. Lalu anggaran pulpen Rp124 miliar juga jadi pertanyaan PSI.
“Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur,” kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana.
Selain itu, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan dan beberapa unit peladen senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
-

Perseteruan Fahira Idris dan Ade Armando, Soal Meme ‘Joker Anies’
JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Fahira Idris, terlibat perseteruan dengan Akademisi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando. Hal itu dipicu soal foto Anies Baswedan diubah sedemikian rupa sehingga menyerupai tokoh fiksi ‘Joker’ yang tersebar di media sosial.
Perseteruan yang berlanjut keranah hukum itu setelah Fahira memilih melaporkan perkara itu ke Polda Metro Jaya. Sehingga, Ade Armando terancam Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tentang larangan mengubah terhadap bentuk dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik.
Laporan itu beralasan unggahan Ade Armando dinilai sebagai pencemaran nama baik. Terlebih, terdapat narasi-narasi yang mengandung ujaran kebencian pada postingan tersebut.
“Ini bisa dilihat ada di FB Ade Armando, ini adalah Gubernur DKI Jakarta yang sedang memakai busana resminya dia, pelantikannya dia dan ini milik Pemprov, milik publik, diubah seperti ‘Joker’ dengan kata-kata atau narasi yang mengarah pada pencemaran nama baik,” kata Fahira.
“Di sini disebutkan ‘Gubernur jahat berawal dari menteri yang dipecat’. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Saudara Ade Armando harus diusut oleh pihak berwenang,” tambahnya.
Berdasarkan laporan itu, pihak kepolisian kemudian melayangkan surat panggilan pemeriksaan tehadap Fahira. Agendanya, mengklarifikasi terkiat pelaporan pada Jumat (8/11/2019), sekitar pukul 10.00 WIB.
Bismillah Otw Polda Metro Jaya.. Mohon doanya sahabat2ku..
Terima kasih kepada Kepolisian RI atas respon cepatnya, Lapor tgl 1 Nov, Direspon tgl 6 Nov, saya diperika tgl 8 Nov 2019.. pic.twitter.com/Fcnkg8oYnZ
— Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) November 8, 2019
Memenuhi panggilan polisi, Fahira pun datang ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro sekitar pukul 10.20 WIB. Namun, dia tak datang seorang diri, tiga kuasa hukumnya terlihat ikut mendampingi.
Selain itu, sebelum menjalani pemeriksaan Fahira sempat mengatakan bahwa dalam pemeriksaan dirinya juga membawa bukti-bukti tambahan. Alat bukti itu berupa postingan terlapor Ade Armando dan foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
“Saya jam 10.00 WIB ini kan baru melakukan klarifikasi pertama. Saya tidak tahu apa yang ditanyakan tetapi saya bawa semua bukti yang dibutuhkan,” singkatnya.
Pengakuan Ade Armando
Dalam wawancaranya kepada CNN Indonesia, Ade Armando mengaku memperoleh meme ‘joker’ Anies Baswedan secara tidak sengaja dari ruang penyimpanan telepon selulernya yang terhubung dengan salah satu obrolan grup di aplikasi WhatsApp. Ade menuturkan meme yang diunggahnya murni untuk menyinggung Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan bukan menyerang secara personal.
Apalagi aksi itu tidak terlepas dari kabar mencuatnya anggaran pengadaan ganjil yang disoroti politikus PSI, William Aditya. Di mana materi pengadaan seperti lem aibon Rp82,8 miliar, serta pulpen yang mencapai Rp124 miliar dalam draf Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020, ramai diperbincangkan.
“Nah, pada saat itulah (kabar melonjaknya anggaran Pemda DKI mencuat), kemudian saya unggah sebuah gambar, saya repost sebuah gambar yang saya peroleh di galeri gambar saya,” kata Ade saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/11).
-

Sikap William PSI yang Berubah Usai Datangi BK DPRD DKI
JAKARTA – Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana datang ke ruangan Badan Kehormatan DPRD DKI untuk mengklarifikasi soal temuan mata anggaran ganjil yang diunggahnya di akun media sosialnya, beberapa waktu lalu. Anggaran yang dimaksud adalah komponen lem aibon sebesar Rp82,2 miliar yang dia dapat di laman web apbd.jakarta.go.id.
Dia berurusan dengan BK setelah ada laporan dari seorang warga Jakarta bernama Sugianto. Sugianto menganggap William melanggar kode etik dewan mengunggah dokumen KUA-PPAS tahun 2020 yang masih dalam pembahasan antara Pemprov DKI dengan DPRD.
“Suasana (saat klarifikasi) berlangsung sejuk. Mungkin nanti tinggal tunggu saja (hasilnya) dari Badan Kehormatan,” kata William keluar dari ruangan BK, di Kompleks DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November.
William merangkan, alasannya mengunggah temuan anggaran ganjil itu ke media sosial sebelum dibahas di rapat Komisi DPRD, ditujukan agar Pemprov DKI membuka akses rancangan APBD ke publik.
“Memang ada perbedaan sikap antara fraksi PSI dengan Pemprov. Pemprov menyatakan harusnya anggaran diunggah setelah disahkan dan difinalisasi oleh DPRD. Kami maunya dibuka sejak masa perencanaan, menurut kami enggak tepat sikap Pemprov seperti itu,” ucap dia.
Setelah ini, William tinggal menunggu keputusan dari BK DPRD. Namun, pertemuan kali ini akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi diri. Dia menyatakan, mulai saat ini, tidak akan membongkar temuan anggaran ganjil lainnya di media sosial secara buru-buru.
“(Anggaran janggal lain) ada, tapi mungkin kita sampaikan semua di rapat banggar. Kemudian, kami pasti amplifikasi di media sosial. Lagipula, sekarang kan rapat sudah terbuka,” ucapnya.
Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.
Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.
Buat apa? https://t.co/Da9jAuBx5k
Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI pic.twitter.com/XerdPBAwv0
— William Aditya Sarana (@willsarana) October 29, 2019
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Achmad Nawawi memandang niat kritis PSI terhadap Anggaran DKI memang sejalan dengan kewajiban sebagai anggota dewan. Hanya saja, Nawawi mengingatkan William untuk memerhatikan aturan bahwa DPRD sejajar dengan Pemprov DKI yang sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
“Kritis tetap kita jalankan, bukan berarti tidak boleh. Tetapi, kapan dan di mana kita menyampaikannya kan ada mekanisme,” kata Nawawi saat dihubungi VOI.
Setelah ini, BK akan mengadakan rapat lanjutan untuk memutuskan rekomendasi sanksi dugaan pelanggaran kode etik William, sebelum diserahkan kepada pimpinan untuk dieksekusi.
Sesuai tata tertib DPRD, ada tiga rekomendasi yang bisa dijatuhkan untuk anggota dewan ketika melanggar etika. Jika terbukti melanggar, paling rendah hanya teguran lisan, jika masuk dalam pelanggaran menengah ada teguran tertulis, lalu sanksi paling berat itu adalah usulan pemberhentian jabatan.
Nawawi belum bisa memastikan soal rekomendasi sanksi untuk William. Tapi, ia punya pandangan pribadi bahwa William kemungkinan tak akan dikenakan pelanggaran berat.
“Ini pandangan pribadi saya ya, belum tentu menjadi keputusan BK, menurut saya enggak bakal sampai pelanggaran etik berat, mungkin paling berat pelanggaran tertulis, tapi kan kita juga belum putuskan,” kata dia.
/data/photo/2025/05/28/68369dd00f975.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
