Xcloud.id

Tag: William Aditya Sarana

  • Warga Sambut Positif Daycare di Perkantoran dan Kecamatan, Dukung Karier Orang Tua Pekerja – Page 3

    Warga Sambut Positif Daycare di Perkantoran dan Kecamatan, Dukung Karier Orang Tua Pekerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bagi orang tua pekerja di Jakarta, mencari layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) atau daycare anak yang aman, nyaman, dan terjangkau sering jadi tantangan tersendiri. Oleh karenanya, kehadiran daycare di kantor pemerintahan serta Taman Anak Sejahtera (TAS) di Kecamatan, yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, disambut positif oleh warga Ibu Kota. 

    Daycare ini sangat membantu orang tua menjalankan peran ganda tanpa mengorbankan pekerjaan maupun keluarga.

    Nike, seorang financial advisor asal Salemba, Jakarta Pusat, melihat daycare sebagai solusi nyata bagi suami istri yang sama-sama bekerja.

    “Sekarang banyak suami istri yang dua-duanya bekerja. Kalau tidak ada orang tua atau mertua di rumah, mau tidak mau harus pakai pembantu atau babysitter. Tapi kadang justru bikin khawatir karena kita tidak tahu pengawasannya seperti apa. Apalagi ada banyak kasus penganiayaan oleh pengasuh,” ujarnya.

    Menurut Nike, manfaat daycare sangat signifikan untuk meningkatkan fokus kerja para orang tua. 

    “Dengan daycare, orang tua bisa bekerja tanpa khawatir anak diasuh yang belum tentu terlatih. Tapi rasio pengasuh dan anak harus seimbang, jangan sampai satu pengasuh mengawasi terlalu banyak anak,” sarannya.

    Ia menambahkan, kunci keberhasilan program ini ada pada lokasi dan kelengkapan fasilitas. 

    “Daycare harus ada di kawasan perkantoran supaya orang tua tidak repot drop anak di tempat yang jauh. Fasilitasnya juga harus lengkap: makanan, susu, edukasi, sampai permainan motorik anak,” jelasnya.

    Pastikan Kualitas SDM yang Menjaga Anak

    Bahrun yang berprofesi sebagai Satpol PP, menilai program ini sebagai langkah baik untuk mengatasi masalah sosial. 

    “Itu program bagus untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kadang ada satu keluarga di mana semua anggotanya bekerja, sehingga anaknya dititipkan di tempat-tempat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kehadiran daycare ini bisa menjadi salah satu solusi,” ujar Bahrun.

    Kehadiran daycare membuat orang tua pekerja kini tak perlu khawatir berlebihan soal tumbuh kembang anak saat bekerja. 

    “Para pekerja enggak was-was lagi. Ada solusi (daycare) untuk mengatasi itu,” ujarnya sembari menambahkan paling penting dalam sebuah daycare adalah kualitas SDM yang mengelola dan menjaga anak.

    Perbesar

    (Foto: Andri Widiyanto/Berita Jakarta.)… Selengkapnya

    Senada, Ratna Juwita, warga Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja lepas di bidang wedding organizer dan make up artist, juga mengapresiasi keberadaan daycare.

    “Bagus, apalagi untuk warga Jakarta yang pekerja. Mereka bisa menitipkan anak di daycare. Tapi kita juga perlu tahu secara jelas seperti apa fasilitasnya dan bagaimana perawatan anak-anak di sana. Sosialisasinya harus lebih jelas,” ungkapnya.

    Ratna menambahkan, manfaat daycare akan semakin terasa jika aksesnya luas dan terjangkau.

    “Bisa untuk pekerja apa saja, bahkan kalau bisa gratis. Karena pekerja itu bukan hanya di kantoran, ada yang berjualan atau buruh. Kalau saya pribadi, misalnya nge-MC dua jam, anak saya bisa dititipkan. Yang penting sosialisasinya jelas dan meyakinkan bahwa daycare ini aman untuk anak-anak. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah berjalan lancar. Kita dukung penuh,” tuturnya.

    Perbesar

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung daycare di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. (Foto:Dok.Pemprov DKI)… Selengkapnya

    Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam mendukung ibu bekerja dengan menghadirkan layanan daycare di lingkungan kantor pemerintahan. Gubernur Pramono belum lama ini memerintahkan penambahan durasi layanan dan jumlah anak yang diterima, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh para pegawai.

    “Kalau melihat fasilitasnya, daycare di Balai Kota ini sudah sangat baik. Hanya saja kapasitasnya memang perlu ditambah. Saya juga sudah minta agar jam belajar di daycare ini dapat disesuaikan dengan waktu kerja para ibu,” ujar Gubernur Pramono.

    Perbesar

    Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (dok.DDJP)… Selengkapnya

    Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta William Aditya Sarana mendorong penyediaan fasilitas layanan daycare atau Tempat TPA di lingkungan kantor kelurahan dan kecamatan.

    “Di setiap kelurahan ataupun kecamatan itu harus disediakan daycare untuk pegawai-pegawai pemerintah khususnya yang mempunyai bayi,” ujar William beberapa hari lalu di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    William mengatakan program Pemprov DKI patut didukung lantaran dapat memberikan pelayanan dasar dan pendidikan pada anak. Sehingga orangtua tak perlu khawatir akan kebutuhan sehari-hari anak.

    Target 44 Daycare di Kecamatan

    Pramono menargetkan untuk membangun 44 Taman Anak Sejahtera di setiap kecamatan di Jakarta. Saat ini, sudah ada tiga Taman Anak Sejahtera yang beroperasi. Diharapkan jumlahnya akan terus bertambah dengan dukungan dari Baznas Bazis DKI Jakarta, CSR BUMD, dan Forum CSR.

    Perbesar

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Taman Anak Sejahtera (TAS) Arutala di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Foto: Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)… Selengkapnya

    Untuk memastikan pemenuhan hak anak, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan penyediaan daycare di seluruh perkantoran pemerintah daerah. Ketentuan ini dilengkapi panduan teknis dan standar layanan dari Dinas PPAPP. 

    Pemprov DKI menargetkan fasilitas daycare dapat membantu anak-anak keluarga prasejahtera memiliki peluang setara dalam pendidikan dan peningkatan kualitas hidup.

    “Harapan saya pribadi, anak ini kalau nanti begitu di SD dan SMP dan seterusnya mereka bisa mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar,” ucap Pramono.

     

    (*)

  • DPRD DKI Jakarta dukung langkah pemprov sanksi ASN yang main judol

    DPRD DKI Jakarta dukung langkah pemprov sanksi ASN yang main judol

    Ilustrasi: Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bekerja pada hari pertama kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/4/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz

    DPRD DKI Jakarta dukung langkah pemprov sanksi ASN yang main judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 06:32 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak akan memberi promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih mengulangi bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan.

    “Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online,” kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, langkah Gubernur DKI Jakarta untuk tidak memberi promosi jabatan kepada ASN yang terbukti bermain judol merupakan hal yang seimbang atau proporsional, mengingat ASN merupakan abdi negara yang harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan.

    Untuk itu, lanjut William, para ASN juga perlu diperiksa aliran uangnya apakah rekening yang dimiliki mereka terdeteksi bermain judol atau tidak.

    “Kalau misalnya sudah menemukan profil ASN kita yang terkena judi online, mereka harus segera didisiplinkan dan juga ditegur kemudian harus ada pembinaan,” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan ASN yang masih mengulangi bermain judol setelah dilakukan pembinaan, maka tidak akan diberi promosi jabatan.

    “Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7).

    Pramono mengatakan telah meminta jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku judol. Kendati demikian ia menilai tak semua pemain judol merupakan pelaku, tapi seperti terjerat perbuatan judol sebagai korban.

    Untuk itu Pramono meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan kepada pelaku judol. Terutama apabila pelakunya termasuk ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Kemarin, pungli di MH Thamrin hingga ayah rudapaksa anak di Bekasi

    Kemarin, pungli di MH Thamrin hingga ayah rudapaksa anak di Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta yang terjadi pada Sabtu (26/7) kemarin, mulai dari pungutan liar (pungli) di MH Thamrin hingga ayah rudapaksa anak.

    Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Polisi tangkap pria yang lakukan pungli di Jalan MH Thamrin

    Aparat kepolisian menangkap seorang pria berinisial MAM yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Pria berinisial MAM telah ditangkap oleh aparat gabungan dari Resmob Polres Metro Jakarta Pusat dan Unit Reskrim Polsek Metro Menteng,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    2. Polisi ungkap kasus pedagang nanas yang diancam oknum ormas di Bekasi

    Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus pengancaman yang dilakukan oleh dua orang berinisial TY (32) dan DBR (23) yang mengaku oknum ormas terhadap pedagang nanas berinisial Y (37) di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (17/7) sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Mustikasari RT 004/RW 001 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

    Selengkapnya di sini

    3. Polisi ungkap rudapaksa yang dilakukan ayah kepada anaknya di Bekasi

    Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus rudapaksa yang dilakukan ayah berinisial R terhadap anak kandungnya berinisial UL (14) yang terjadi di Kota Bekasi.

    Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei di Jalan Atu Atan RT 001/RW 007 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

    Selengkapnya di sini

    4. Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak akan memberi promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih mengulangi bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan.

    “Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online,” kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak akan memberi promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih mengulangi bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan.

    “Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online,” kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, langkah Gubernur DKI Jakarta untuk tidak memberi promosi jabatan kepada ASN yang terbukti bermain judol merupakan hal yang seimbang atau proporsional, mengingat ASN merupakan abdi negara yang harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan.

    Untuk itu, lanjut William, para ASN juga perlu diperiksa aliran uangnya apakah rekening yang dimiliki mereka terdeteksi bermain judol atau tidak.

    “Kalau misalnya sudah menemukan profil ASN kita yang terkena judi online, mereka harus segera didisiplinkan dan juga ditegur kemudian harus ada pembinaan,” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan ASN yang masih mengulangi bermain judol setelah dilakukan pembinaan, maka tidak akan diberi promosi jabatan.

    “Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7).

    Pramono mengatakan telah meminta jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku judol. Kendati demikian ia menilai tak semua pemain judol merupakan pelaku, tapi seperti terjerat perbuatan judol sebagai korban.

    Untuk itu Pramono meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan kepada pelaku judol. Terutama apabila pelakunya termasuk ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tambah lima pos damkar untuk percepat penanganan kebakaran

    DKI tambah lima pos damkar untuk percepat penanganan kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menambah lima pos pemadam kebakaran pada 2025 untuk mempercepat penanganan ketika terjadi musibah kebakaran.

    “Tahun ini kita tambah lima pos dan pada 2026 kami rencanakan tambah enam pos,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penambahan pos pemadam kebakaran (damkar) ini bertujuan agar respon anggota damkar ketika terdapat laporan kebakaran bisa sesegera mungkin sampai ke lokasi.

    Sehingga, kata Bayu, dengan respon yang cepat diharapkan kejadian kebakaran di suatu wilayah bisa dikendalikan semaksimal mungkin dan tidak menjadi musibah besar.

    Pihaknya sedang berupaya menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendirikan pos damkar karena masalah lahan juga menjadi salah satu kendalanya.

    “Kami berupaya untuk peningkatan pos damkar dan sektor damkar, bagaimana responnya itu bisa dipercepat dan lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya.

    Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta William Aditya Sarana menilai Pemprov DKI harus segera merealisasikan pembangunan pos damkar di setiap kelurahan agar seluruh wilayah berada dalam payung pengamanan sistem anti api ini.

    “Jakarta masih kekurangan pos damkar karena dari 267 kelurahan di Jakarta, baru 170 titik yang beroperasi menjaga wilayahnya dari kebakaran,” kata William.

    Hal ini terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan membuka penerimaan untuk 1.000 petugas damkar.

    Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) dalam rangka menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah padat penduduk.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI perlu sediakan “day care” di kelurahan

    Pemprov DKI perlu sediakan “day care” di kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Legislator di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana berpendapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan fasilitas “daycare” atau Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kantor kelurahan dan kecamatan.

    “Di setiap kelurahan ataupun kecamatan itu harus disediakan ‘daycare’ untuk pegawai-pegawai pemerintah khususnya yang mempunyai bayi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan adanya ‘daycare’ di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Menurut Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta ini, ketentuan tersebut harus segera dilaksanakan oleh otoritas pemangku di lima wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.

    Karena itu, program layanan “daycare” harus didukung karena dapat memberikan pelayanan dasar dan pendidikan pada anak sehingga orangtua tak perlu khawatir akan kebutuhan sehari-hari anak.

    Anggota Komisi A DKI Jakarta, Wiliam Aditya Sarana, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/5/2023) (ANTARA/Walda)

    William juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengajukan penganggaran di dalam Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun 2025 untuk membangun layanan penitipan anak di masing-masing kelurahan dan kecamatan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran gubernur yang mewajibkan adanya tempat penitipan anak di lingkungan perkantoran di Pemprov DKI Jakarta.

    Ketentuan tersebut disertai dengan petunjuk teknis dan standar layanan penitipan anak yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

    Pendaftaran peserta dibuka sesuai dengan periode penerimaan siswa baru, yakni pada Juni 2025, dengan persyaratan usia anak 2-6 tahun.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor Megapolitan 14 Juni 2025

    Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor Megapolitan 14 Juni 2025

    Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD
    Jakarta
    menyoroti kebijakan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    yang membuka sejumlah taman selama 24 jam.
    Ketua Fraksi PSI,
    William Aditya Sarana
    , menilai kebijakan tersebut belum dibarengi dengan kesiapan fasilitas penunjang, terutama penerangan dan kebersihan toilet umum.
    “Kita membutuhkan perhatian, memang penerangannya itu tindak lanjut yang nanti cukup simpel lah. Tapi bisa, saya kira bisa mengurangi (rawan kejahatan) kalau misalnya daerah semuanya itu terang lah gitu ya,” ujar William dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
    Ia mengkhawatirkan, tanpa pengawasan dan perawatan memadai, taman-taman yang buka selama 24 jam justru bisa menjadi titik rawan kriminalitas atau disalahgunakan untuk aktivitas tak semestinya.
    Anggota Komisi A DPRD Jakarta itu juga mendorong pengawasan dan penindakan tegas bagi pelanggaran di taman, seperti merokok sembarangan dan tindakan asusila, demi menciptakan rasa aman bagi pengunjung.
    “Jadi, kalau ada yang ingin melakukan tindak kriminal itu pasti akan menahan diri lah gitu dan memang harus ada penindakan. Misalnya yang merokok atau yang melakukan asusila, ada penindakan sehingga ada efek jelas di situ,” tegas William.
    Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Jakarta, Nirwono Joga, mengakui sejumlah taman memang belum sepenuhnya dilengkapi dengan pencahayaan maupun kamera pengawas (CCTV).
    Ia juga menyoroti keluhan warga soal kebersihan toilet umum di taman-taman tersebut.
    “Dan juga saya masih dapat komplain soal toilet ya. Toilet dia juga menjadi catatan juga. Masih bisa dikatakan belum 100 persen itu bersih maksudnya,” ungkap Nirwono.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meresmikan lima taman yang beroperasi selama 24 jam, yaitu Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Literasi Martha Tiahahu.
    “Dengan resmi malam hari ini, ada lima taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam, dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak,” ujar Pramono saat peresmian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
    Ia berharap kebijakan ini dapat mendukung masyarakat untuk lebih aktif berinteraksi, berolahraga, serta berbagi dan berkolaborasi sesuai minat dan hobi mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada warga yang menggunakan
    transportasi umum
    di
    luar jam sibuk
    .
    Usulan ini muncul menanggapi wacana mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap Rabu, seperti yang telah diterapkan kepada ASN.
    “Harus ada insentif yang diberikan, kalau tidak ada, tidak akan efektif. Menurut saya lebih baik diberikan insentif bagi warga yang naik bus di luar jam sibuk,” ujar dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
    William menilai, transportasi umum sudah cukup ramai pada jam berangkat kerja di pagi hari meskipun tanpa insentif. Namun, pada siang hari layanan angkutan umum cenderung sepi dan kurang efisien.
    “Kalau sistem ini dilaksanakan bisa mengurangi kemacetan karena orang orang bisa menggeser jam naik transportasi umumnya,” kata dia.
    Menurutnya, Jakarta bisa mencontoh program Travel Smart Rewards di Singapura, di mana pengguna transportasi umum di luar jam sibuk mendapat poin yang bisa ditukar dengan uang tunai, voucher belanja, atau undian.
    Jakarta bisa menerapkan model serupa dengan memanfaatkan
    aplikasi JAKI
    (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI.
    “Pake apps JAKI saja, orang yang berangkat di luar jam sibuk diberikan insentif,” kata dia.
    Wacana penggunaan transportasi umum oleh karyawan swasta setiap Rabu sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap kajian.
    “Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Pramono, kebijakan tersebut bertujuan membangun budaya menggunakan transportasi umum serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Ia juga menyebut sejumlah pihak swasta sudah menunjukkan minat untuk berpartisipasi.
    “Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” ujarnya.
    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani Pramono Anung pada 23 April 2025.
    Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, hingga kapal atau kendaraan antar jemput karyawan.
    Namun, aturan ini dikecualikan untuk ASN yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Pintas yang Harusnya Disetop

    Jalan Pintas yang Harusnya Disetop

    GELORA.CO  – Praktisi komunikasi publik, Rudi S. Kamri, menyoroti kemungkinan majunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Nama Jokowi digadang-gadang masuk bursa calon ketua umum PSI yang baru.

    Bahkan, PSI sudah mengaku akan menyambut terbuka jika Jokowi ikut kontestasi tersebut.

    Sementara itu, Jokowi telah mengisyaratkan, dirinya lebih tertarik untuk berlabuh ke PSI daripada ke partai lain yang juga mengincar namanya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Adapun Ketua DPP PSI, William Aditya Sarana menuturkan, nama Jokowi muncul dalam bursa calon ketua umum karena menjadi sosok yang dianggap layak untuk memimpin PSI ke depan.

    “Pak Jokowi adalah mentor bagi kami. Jadi, Pak Jokowi punya tempat istimewa di sini. Sehingga, wajar apabila namanya digaungkan oleh kader kami,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini beberapa waktu lalu, dilansir TribunJakarta.com.

    Jokowi Hanya sebagai Jalan Pintas

    Menurut Rudi S. Kamri, keputusan PSI membidik nama Jokowi merupakan jalan pintas dan instan yang tidak seharusnya dilanjutkan.

    Bahkan, Rudi menilai, PSI bakal bisa kehilangan marwahnya sebagai wadah anak muda berkembang di dunia politik.

    Hal ini dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam tayangan Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (12/6/2025).

    “Menurut saya satu hal lah kembali saya sangat menyayangkan gitu ya, bahwa saya dulu dekat sekali dengan teman-teman PSI dari teman-teman, apalagi yang di Jakarta gitu,” jelas Rudi.

    “PSI akan kehilangan marwahnya sebagai arah generasi anak muda gitu. Jadi barometer anak muda,” lanjutnya.

    Kemudian, Rudi mendorong agar PSI mandiri, sebab saat ini partai berlambang kembang mawar merah itu terkesan hilang arah.

    “Jadi, saya mendorong PSI mandiri. Sekarang ini terlihat PSI tidak mandiri, tidak percaya diri, hilang arah gitu atau mungkin 15 tahun gagal terus gitu ya, karena selalu salah langkah. Itu yang terjadi,” papar Rudi,

    “Lalu, dia pakai jalan pintas, kemudian cari figur dari partai lain sebagai mentornya, dalam hal ini Pak Jokowi, itu cara berpikir instan, yang menurut saya jangan dikembangkan lah,” ujarnya.

    Sebaiknya Biarkan Penggantinya Saja yang Jadi Sorotan

    Rudi kemudian menjelaskan, seharusnya Jokowi tidak ikut jadi sorotan saja untuk PSI, melainkan jadi pembina saja dan membiarkan ada pengganti yang baru.

    Seperti pepatah Jawa, lengser keprabon mandeg panditha.

    Namun, Rudi menilai pepatah itu tidak berlaku.

    Kata Rudi, saat ini Jokowi sedang khawatir, tidak hanya karena dirinya yang disorot karena polemik ijazah, tetapi juga karena ada desakan pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.

    Sehingga, lanjut Rudi, Jokowi memutuskan untuk ingin terjun kembali ke dunia politik.

    “Kembali lagi pada suatu kualitas ya, bahwa dulu saya berharap Pak Jokowi itu, lengser keprabon mandeg panditha. Itu bahasa Jawa,” kata Rudi.

    “Jadi, begitu sudah turun dia akan berdiri di tepi dan menjadi guru bangsa, membiarkan penggantinya menjadi spotlight gitu, seperti Pak SBY,” ujarnya.

    Tapi Pak Jokowi kan berbeda. Berbeda, apalagi anaknya masih di dalam pemerintahan yang baru dan perlu diawasi karena sedang dikuyo-kuyo (dikucilkan, red.) juga anaknya,” tambahnya.

    “Jadi artinya, kita juga bisa memberikan empati betapa khawatirnya seorang Jokowi saat ini, bukan hanya kasus dirinya yang sedang disorot masalah ijazah dan sebagainya, tapi bagaimana mengamankan anaknya dari proses pemakzulan. Makanya sangat ingin terjun ke politik,” tandasnya

  • Legislator minta program bursa kerja dievaluasi agar berjalan optimal

    Legislator minta program bursa kerja dievaluasi agar berjalan optimal

    mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta agar program bursa kerja (job fair) yang merupakan program kerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dievaluasi agar ke depan bisa berjalan optimal.

    “Kami tentunya mengapresiasi program-program Mas Pram (Pramono Anung) yang sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Tetapi ada juga yang menyisakan sejumlah catatan sehingga perlu dikritisi untuk dilakukan perbaikan,” kata William di Jakarta, Jumat.

    William mencontohkan program bursa kerja atau job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya jika mengacu kepada survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang terbit belum lama ini.

    Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, sehingga penyelenggaraannya bisa lebih optimal lagi nantinya.

    “Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaan dari bursa kerja tersebut. Kemudian, banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta,” ujarnya.

    Untuk itu kata dia, harus menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun.

    Lebih lanjut, William juga mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta dalam rangka mencari cara memperkuat program-programnya.

    “Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.