Xcloud.id

Tag: Wihaji

  • MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

    Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

    “Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

    Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

    “Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

  • Nikah Dini Jadi Faktor Risiko Terbesar Stunting di RI, Ini Kata Menteri Wihaji

    Nikah Dini Jadi Faktor Risiko Terbesar Stunting di RI, Ini Kata Menteri Wihaji

    Jakarta –

    Pemerintah terus berupaya dalam menurunkan angka stunting di Indonesia yang saat ini masih tinggi. Berdasarkan data 2023, angkanya masih berada di 21,5 persen.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mengungkapkan target penurunan angka stunting pada 2025. Melihat stunting menjadi hal yang ditargetkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, ia berharap tahun ini bisa menurun menjadi 18 persen.

    “Kita kan ditarget oleh RPJMN, jadi harapannya sekitar 18 persen. Jadi, nanti pada tahun 2029 itu jadi 14,5 persen, itu targetnya,” terang Wihaji pada detikcom dalam acara detikSore on Location di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    “Jadi, kita lihat nanti perkembangannya. Harapannya kita terus turun sampai tahun 2029 menjadi 14,4 persen,” sambungnya.

    Faktor Risiko Terbesar yang Picu Stunting pada Anak

    Pada kesempatan yang sama, Wihaji menyoroti faktor risiko terbesar yang bisa memicu stunting pada anak. Terbanyak berkaitan dengan pernikahan dini.

    “Yang sangat berpengaruh salah satunya adalah pernikahan dini. Karena kita kasih asupan gizi setiap hari, tapi ada pernikahan dini dipastikan 99,9 persen stunting menurut dokter,” tutur Wihaji.

    Wihaji menjelaskan alasan pernikahan usia dini menjadi penyebab terbanyak kasus stunting pada anak. Hal ini berkaitan dengan sel telur dan tingkat kematangannya untuk bisa memiliki anak.

    “Mohon maaf, kematangan sel telurnya dan sebagainya ada istilahnya saya nggak tahu saya bukan dokter. Tapi, kira-kira kematangannya berkurang, sehingga rata-rata kalau melakukan pernikahan dini misalnya umur 15 tahun sudah nikah, 16 tahun sudah nikah, potensi stuntingnya lebih tinggi dibanding yang lain. Kira-kira 90 persenan lah,” jelasnya.

    Sebagai upaya pencegahan, Wihaji menyarankan untuk menikah di usia maupun mental yang sudah siap. Dalam paparannya, ia mengungkapkan usia yang cukup dan pas untuk menikah.

    “Karena kesiapan kandungannya, kesiapan lain-lainnya belum matang. Maka rekomendasi kita kalau perempuan minimal 21 (tahun), kalau laki-laki minimal 25 (tahun) jadi masih aman,” kata Wihaji.

    Sejauh ini, berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka stunting pada anak di Indonesia. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi gizi di Posyandu, program Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting), hingga mendorong peran seorang ayah melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

    (sao/naf)

  • Hasan Nasbi Tetap Pimpin PCO, Mengingat Kembali Alasannya Mundur

    Hasan Nasbi Tetap Pimpin PCO, Mengingat Kembali Alasannya Mundur

    Hasan Nasbi Tetap Pimpin PCO, Mengingat Kembali Alasannya Mundur
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Secara mengejutkan
    Hasan Nasbi
    mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Ia mengaku diperintah Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
    “Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” ujar Hasan, kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
    Soal apakah pengunduran dirinya ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto, ia meminta hal itu lebih baik ditanyakan kepada Mensesneg Prasetyo Hadi.
    “Mungkin soal ini lebih baik dikonfirmasi ke Pak Mensesneg ya,” kata Hasan Nasbi.
    Dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (5/5/2025), Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
    Hasan tampak mengenakan kemeja putih, sama seperti jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
    Sementara itu pada Selasa (29/4/2025), Hasan Nasbi mengaku telah mengajukan surat pengunduran dirinya pada Senin (21/4/2025).
    Ia menjelaskan, ada satu hal yang sudah tidak bisa diatasi dan muncul permasalahan di luar kemampuannya dalam memimpin PCO.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujar Hasan Nasbi, Selasa (29/4/2025).
    Hasan Nasbi mengatakan, langkah mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan didasarkan pada keputusan yang matang.
    Ia menegaskan bahwa keinginan mundur bukanlah keputusan yang tiba-tiba dan tidak dilakukan secara emosional.
    “Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah pada masa yang akan datang,” ujar Hasan.
    Hasan juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai anggota Kabinet Merah Putih. Bagi Hasan, kepercayaan itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan.
    “Tapi, saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan,” tutur Hasan.
    Hasan Nasbi juga mengaku akan membantu proses transisi kepemimpinan di Kantor Komunikasi Kepresidenan jika dibutuhkan.
    Setelah tidak lagi bertugas di lingkup Istana, Hasan Nasbi menyampaikan, aktivitasnya tidak akan jauh dari dunia politik dan pemerintahan.
    “Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton,” ujar Hasan.
    Selama menjabat sebagai Kepala PCO, Hasan Nasbi tersandung kontroversi kepala babi yang mendapatkan sorotan langsung dari Prabowo.
    Hasan Nasbi merespon teror kepala babi yang dikirimkan ke Redaksi Tempo dan memintanya untuk dimasak saja.
    Setelah disorot Prabowo, isu
    Hasan Nasbi mundur
    dari posisi Kepala PCO menguat pada pertengahan April 2025. Hingga pada akhirnya pada Selasa (29/4/2025), Hasan Nasbi menyatakan resmi mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 80 Persen Anak RI ‘Kehilangan’ Figur Ayah, Dampaknya Bisa Seserius Ini

    80 Persen Anak RI ‘Kehilangan’ Figur Ayah, Dampaknya Bisa Seserius Ini

    Jakarta –

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan mayoritas anak-anak Indonesia kehilangan figur ayah dalam keluarga. Sekitar 80 persen anak-anak Indonesia tumbuh tanpa peran aktif ayah.

    “Ya kalau dihitung satu jam saja nggak ada, ngobrol sama ayah. Hari ini anak-anak kehilangan (figur) ayah karena 80 persen cenderung sama ibunya. Ayah hanya hadir ketika bayar SPP, bayar uang saku, uang kos, di luar itu tidak ada,” kata Wihaji saat acara detikSore, di Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menurut Wihaji, kondisi ini sangat tidak ideal untuk tumbuh kembang anak. Pasalnya, akan ada dampak-dampak negatif yang nantinya dimiliki anak jika mendapatkan kasih sayang kurang lengkap dari orang tua.

    “Satu dampaknya tentang karakter, kalau nggak hati-hati bisa menjadi strawberry generation. Kedua berpengaruh pada leadership,” kata Wihaji.

    Mantan Bupati Batang tersebut menambahkan, anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang lengkap dari orang tua, cenderung menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dan menyelami media sosial. Padahal, informasi-informasi yang ada di media sosial tersebut, tidak semua baik untuk mereka.

    “Hari ini banyak anak-anak handphone generation, medsos generation, algoritma pikirannya lebih banyak dipengaruhi oleh handphone. Maka anak-anak sekarang lebih percaya sama apa yang ada di handphone daripada yang disampaikan orang tuanya,” tegasnya.

    Wihaji mendorong para orang tua, khususnya ayah untuk menyempatkan waktu, hadir ke dalam kehidupan sang anak.

    “Zaman dulu dan sekarang berbeda, sehingga treatment-nya tidak sama. Minimal kalau makan bareng, jangan pegang handphone. Kalau pagi usahakan (ngobrol), kalau malam usahakan juga,” kata Wihaji.

    “Walaupun setengah jam, satu jam saja. Kalau (ayah) hanya mencari ekonomi saja, sudahlah, selamanya akan (terasa) kurang terus. Tapi masa depan anak itu penting, kan secara otomatis setiap orang tua tidak ingin anak-anaknya mengalami sesuatu (yang buruk),” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • Kemarin, Presiden terima kunjungan kehormatan hingga bantahan Luhut

    Kemarin, Presiden terima kunjungan kehormatan hingga bantahan Luhut

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (5/5). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo terima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kamboja

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang.

    “Bapak Prabowo Subianto diagendakan menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Presiden atur jadwal penuhi permintaan PM Albanese ke Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto langsung mengatur jadwal untuk memenuhi permintaan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese yang ingin Indonesia sebagai tujuan kunjungan resmi perdananya setelah menang pemilu dan terpilih kembali sebagai perdana menteri.

    PM Albanese mengungkap keinginannya melawat ke Indonesia saat dirinya menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo melalui sambungan telepon, Minggu (4/5).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Hasan Nasbi terlihat ikuti sidang kabinet dipimpin Presiden Prabowo

    Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) dan telah menyatakan mengundurkan diri, terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Hasan Nasbi yang mengenakan kemeja putih, seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya, tampak duduk diapit oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji di sebelah kirinya dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sisi kanannya.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Dewan Pers perkuat perlindungan pers lewat MoU dengan LPSK

    Dewan Pers memperkuat komitmen perlindungan terhadap jurnalis dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan perlindungan kerja pers sebagai saksi dan atau korban tindak pidana di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin.

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa MoU ini sebagai langkah penting yang lebih maju dari sebelumnya, mengingat perjanjian sebelumnya telah berakhir sejak September 2024.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Luhut bantah Prabowo tegur Panglima TNI soal mutasi Letjen Kunto

    Jenderal TNI (Purn) (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan anak Wapres Ke-6 Try Sutrisno.

    Luhut tidak setuju dengan anggapan yang menyebut mutasi perwira tinggi TNI terbaru bersifat politis, apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan sikap Try Sutrisno terhadap usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor

    Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor

    Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memainkan peran utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karenanya, pembangunan bangsa harus dimulai dari keluarga.
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (
    BKKBN
    ) menyadari hal tersebut dan mengeluarkan program
    Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
    (KBKR).
    Program tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya keluarga sehat, sejahtera, dan berdaya menuju SDM berkualitas.
    Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, program KBKR bukan semata mengatur kelahiran, tetapi merupakan wujud nyata ikhtiar kita untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. 
    “Program ini juga untuk mencegah stunting sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh lebih kuat dan lebih berkualitas,” ujarnya dalam siaran pers.
    Dia mengatakan itu dalam acara “Pencanangan Pelayanan
    KB Serentak
    dalam Rangka HUT IBI ke-74 Tahun 2025” di Tempat Praktik Mandiri
    Bidan
    (TPMB) Bidan Siti Salma, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4/2025).
    Pada kesempatan itu, Wihaji turut mengapresiasi peran
    bidan
    yang selama ini sangat penting. 
    Menurutnya, bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi garda terdepan yang mendampingi keluarga, memberikan edukasi, serta menjadi benteng pencegahan risiko stunting. 
    Dengan keterlibatan para bidan, program Pelayanan
    KB serentak
    dapat hadir nyata di tengah masyarakat.
    “Kami tidak hanya membangun program dari balik meja. Kami turun langsung, hadir di setiap desa, di setiap pelosok, memastikan setiap masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan terbaik,” katanya.
    Wihaji mengatakan, pihaknya harus memastikan tidak ada satu pun keluarga Indonesia yang tertinggal dari haknya mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas. 
    “Dari Sabang sampai Merauke, pelayanan KBKR harus dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
    Wihaji menegaskan, program KBKR mengajarkan pentingnya perencanaan keluarga dengan mencegah “empat terlalu”, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan, serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. 
    “Karena setiap kehamilan haruslah direncanakan, setiap anak haruslah lahir dalam cinta dan kesiapan,” katanya.
    Dalam rangka peringatan HUT ke-74  Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan
    Hari Bidan Internasional
    , Kemendukbangga/BKKBN bersinergi bersama Pengurus Pusat (PP) IBI menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak 1 juta akseptor dalam kurun waktu 5-31 Mei 2025 di seluruh provinsi se-Indonesia.
    Pelaksanaan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor itu diprioritaskan kepada pelayanan KB IUD dengan target Rekor MURI 50.000 akseptor dan pelayanan KB pascapersalinan (KBPP).
    KBPP merupakan metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pascabersalin (42 hari). 
    KB pascapersalinan dinilai penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan serta menghindari kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan. 
    Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat menurunkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.
    “Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, pada 2024 lalu, Indonesia melalui Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan penghargaan Internasional dari FP2030 atas capaian program KBPP tertinggi di kawasan Asia Pasifik,” kata Wihaji.
    Dengan keberhasilan tersebut, pada April 2025, Kemendukbangga/BKKBN juga mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi delegasi Pakistan yang ingin melihat keberhasilan KBPP di Indonesia. 
    “Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu. Dan kami buktikan kalau kita bisa lebih hebat lagi,” imbuh Wihaji.
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IBI Ade Jubaedah berharap, pelaksanaan program KB tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi memperhatikan kualitas pelayanan KB secara maksimal.
    Upaya tersebut menjadi salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
    Adapun kolaborasi antara IBI secara panjang, terutama dengan Kemendukbangga/BKKBN, terlihat dari slogan “Ada Bidan, Ada KB. Ada KB, Ada Bidan” dalam generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tekan Kematian Ibu & Bayi, Kemendukbangga Canangkan Pelayanan KB Serentak

    Tekan Kematian Ibu & Bayi, Kemendukbangga Canangkan Pelayanan KB Serentak

    Jakarta –

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Pengurus Pusat (PP) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencanangkan Pelayanan KB Serentak.

    Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan HUT IBI ke-74 dan Hari Bidan Internasional ini menyasar 1 juta akseptor dalam kurun waktu 5 – 31 Mei 2025 di seluruh provinsi se-Indonesia. Adapun kegiatan ini diprioritaskan kepada pelayanan KB IUD dengan target Rekor MURI 50 ribu akseptor dan pelayanan KB pascapersalinan.

    KB pascapersalinan merupakan metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pasca bersalin (42 hari). KB pascapersalinan berperan membantu menjaga kesehatan reproduksi ibu setelah melahirkan, serta menghindari kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan yang dapat menurunkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.

    “Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, tahun 2024 lalu Indonesia melalui Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan penghargaan Internasional dari FP2030 atas capaian program KB Pascapersalinan (KBPP) tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, karena keberhasilan tersebut, pada April 2025, Kemendukbangga/BKKBN juga mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi delegasi Pakistan yang ingin melihat keberhasilan KBPP di Indonesia. Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu. “Dan kita buktikan kalau kita bisa lebih hebat lagi,” ucap Menteri Dukbangga/BKKBN Wihaji, dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan arahannya pada Acara ‘Pencanangan Pelayanan KB Serentak dalam Rangka HUT IBI ke-74 Tahun 2025’, di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Siti Salma, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4/2025).

    Pada kesempatan ini, Wihaji menyampaikan pembangunan bangsa dimulai dari pembangunan keluarga. Pasalnya, keluarga merupakan unit terkecil sekaligus paling mendasar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Program KB bukan semata mengatur kelahiran, tetapi merupakan wujud nyata ikhtiar kita untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB), serta mencegah stunting. Sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh lebih kuat dan lebih berkualitas,” paparnya.

    “Program ini mengajarkan pentingnya perencanaan keluarga, dengan mencegah “empat terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan) serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Karena setiap kehamilan haruslah direncanakan. Setiap anak haruslah lahir dalam cinta dan kesiapan,” sambungnya.

    “Kita tidak hanya membangun program dari balik meja. Kita turun langsung, hadir di setiap desa, di setiap pelosok, memastikan setiap masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan terbaik,” ungkap Wihaji.

    “Kita harus pastikan bahwa tidak ada satu pun keluarga Indonesia yang tertinggal dari haknya mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas. Dari Sabang sampai Merauke pelayanan KBKR harus dirasakan manfaatnya,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat IBI Dr. Ade Jubaedah turut mendukung pelaksanaan program KB. Adapun kolaborasi antara IBI dengan Kemendukbangga/BKKBN, terlihat melalui slogan ‘Ada Bidan, Ada KB. Ada KB, Ada Bidan, Dalam Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas’.

    “Pelaksanaan program KB tidak hanya mengejar target kuantitas, tapi tetap memperhatikan kualitas pelayanan KB secara maksimal, sebagai salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo nilai wajar juru bicaranya “keseleo” karena baru menjabat

    Prabowo nilai wajar juru bicaranya “keseleo” karena baru menjabat

    Jadi kita sudahlah. Saya, ada mungkin juru bicara saya keseleo, yang namanya manusia dia juga baru menjabat, bener gak? Kalau yang senior salah bicara, ya salah, yang senior (misalnya) Airlangga, salah bicara, enggak bisa ya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai wajar jika jajaran menteri dalam anggota Kabinet Merah Putih, termasuk juru bicaranya yang salah atau “keseleo” dalam berbicara karena baru saja menjabat atau menjabat kurang dari 6 bulan.

    Saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna tentang 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo ingin membuktikan bahwa kerja sama pemerintahannya berjalan baik, meskipun ada pejabat yang melakukan kesalahan.

    “Ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, ada yang baru. Ya kan? Baru menjabat. Saya aja baru menjabat beberapa hari (sebagai) Presiden, salah jalan di Istana Merdeka, benar, cari ‘WC dimana WC?’ Wajar,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Prabowo mengakui bahwa bahkan sebagai Presiden, ia sempat kebingungan mencari toilet di Istana Merdeka, Jakarta, karena masih baru beberapa hari menjabat.

    Dengan demikian, menteri atau kepala lembaga yang baru menjabat juga wajar jika membuat kesalahan.

    “Jadi kita sudahlah. Saya, ada mungkin juru bicara saya keseleo, yang namanya manusia dia juga baru menjabat, bener gak? Kalau yang senior salah bicara, ya salah, yang senior (misalnya) Airlangga, salah bicara, enggak bisa ya,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan hal tersebut di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih, tidak terkecuali Hasan Nasbi yang turut dalam Sidang Kabinet tersebut.

    Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Hasan Nasbi yang mengenakan kemeja putih, seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya, tampak duduk diapit oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji di sebelah kirinya dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sisi kanannya.

    Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo juga turut menyalami Hasan Nasbi dengan melemparkan sedikit senyum.

    Selayaknya anggota Kabinet Merah Putih yang sedang mengikuti rapat, Hasan duduk dengan papan nama bertuliskan KKK/PCO yang merupakan jabatan yang diembannya sebelum mengundurkan diri.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada 29 April 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasan Nasbi terlihat ikuti Sidang Kabinet dipimpin Presiden Prabowo

    Hasan Nasbi terlihat ikuti Sidang Kabinet dipimpin Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) dan telah menyatakan mengundurkan diri, terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Hasan Nasbi yang mengenakan kemeja putih, seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya, tampak duduk diapit oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji di sebelah kirinya dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sisi kanannya.

    Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.

    Presiden Prabowo Subianto memasuki lokasi Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, pukul 16.00 WIB dan langsung menyalami para anggota kabinet.

    Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo juga turut menyalami Hasan Nasbi dengan melemparkan senyum.

    Selayaknya anggota Kabinet Merah Putih yang sedang mengikuti rapat, Hasan duduk dengan papan nama bertuliskan KKK/PCO yang merupakan jabatan yang diembannya sebelum mengundurkan diri.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada 29 April 2025.

    Melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4), Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya, seraya memperlihatkan hari terakhirnya menjabat sebagai juru bicara Kepresidenan itu pada Senin, 21 April 2025 atau sepekan sebelum pengumuman pengunduran diri.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri dan dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Hasan Nasbi dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    GELORA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.

    Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.

    “Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu,” ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.

    Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

    “Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi,” ucapnya.

    “Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ujarnya lagi.

    Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.

    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.